TUGAS PKNKELOMPOK 6

XII IPS 4

INDIKATOR

MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

MEMBANDINGKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

INDIKATOR I

MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM

PEMERINTAHAN INDONESIA

• MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Berdasarkan landasan yuridis konstitusional,sistem pemerintahan presidensil yang di negara Republik Indonesia baik pada masa Orde Lama,Orde Baru dan Era Revormasi,secara substantif tidak mengalami perubahan.Perbedaan terletak pada cara pandang dan pemahaman rezim yang berkuasa serta kebijakan-kebijakan politik dan produk-produk hukumnya. Untuk dapat melihat secara detail kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan negara Republik indonesia,dapat dilihan sebagai berikut :

KELEBIHAN Adanya pernyataan bahwa idonesia adalah negara

berdasarkan atas hukum dan sistem konstitusional.

MPR,yang terdiri dari anggota DPR ,Utusan daerah,dan utusan golongan,berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/WakilPresiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Jabatan Presiden(eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh DPR,sebaliknya presiden juga tidak dapat membubarkan DPR.Presiden bekerjasama dalam pembuatan Undang-Undang.

Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program relatif lancar dan tidak tejadi krisis kabinet.hal ini diyakinkan karena kabinet (mentri – mentri) yang diangkat dan dihentikan presiden hanya bertanggung jawab kepada presiden.mentri – mentri adalah pembantu presiden.

KEKURANGAN Produk hukum belum banyak memihak kepada

rakyat,demikan juga aparat penegak hukum (polisi,jaksa dan hakim)yang masih belum bekerja secara profesional sehingga dapat diajak berkolusi.

Majels Permusyawaratan Rakyat yang anggota-anggotanya terdiri ats anggota DPR,Utusan Daerah dan Utusan Golongan(sekarang DPR dan DPD),merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat ini.

Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh,sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter.

Jika para menteri tidak terdiri orang-orang yang jujur,bersih dan profesional,program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak pada rakyat)Hal ini akan berakibat munculnya arogansi kekuasaan,salah urus,dan tumbuh suburnya korupsi,kolusi,dan nepotisme(KKN)

IDIKATOR 2

MEMBANDINGKAN SISTEM

PEMERINTAHAN INDONESIA DENGAN

NEGARA LAIN

Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dengan Negara

Lain

Sistem pemerintahan negara republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 adalah sistem Presidensial Kabinet. Dengan sistem pemerintahan tersebut, baik para penyelenggara negara, maupun rakyat dan bangsa Indonesia telah merasa sesuai. Sejalan dengan perkembangan dan dinamika politik masyarakat, penyelenggaraan negara dengan sistem presidensial kabinet telah mengalami perubahan dan penyempurnaa hingga sekarang ini.

Berikut ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di

Indonesia dan perbandingannya dengan negara – negara lain baik yang menerapkan sistem

pemerintahan presidensial maupun parlementer.

Negara Indonesia Negara – negara lain

Setelah Amandemen UUD 1945 1. Perancis

● Bentuk pemerintahan adalah republik, dengan sistem pemerintahan adalah presidensial.

● Kedudukan eksekutif (presiden) kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

● Kekuasaan eksekutif ada pada Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan.

● Kepala negara dipegang presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun.

● Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan 2004 – 2009.

● Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis.

● Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.

● Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif.

● Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) dan dewan perwakilan daerah (DPD).

● Jika suatu Undang – Undang telah disetujui legislatif namun presiden tidak setuju, maka dapat diajukan langsung pada rakyat melalui referendum atau diminta pertimbangan dari majelis konstitusional.

● Kekuasaan legislatif ada pada DPR yang memiliki tugas membuat UU dan mengawasi jalannya pemerintahan.

● Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.

● Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah mahkamah konstitusi dan komis yudisial.

2. Inggris

● Kepala negara dipegang oleh Raja / Ratu yang bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu gugat.

● Peraturan perundangan dalam penyelenggaraan negara lebih banyak bersifat konvensi ( peraturan tidak tertulis).

● Kekuasaan pemerintahan berada ditangan perdana menteri yang memimpin menteri / sering disebut cabinet government (pemerintahan kabinet).

● Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus segera meletakkan jabatannya.

● Perdana menteri sewaktu – waktu dapat mengadakan pemilihan umum sebelum masa jabatan parlemen yang lamanya 5 tahun terakhir.

● Hanya ada 2 partai besar (partai konservatif dan partai buruh) sehingga yang menang pemilu (posisi) memperoleh dukungan mayoritas sedangkan yang kalah menjadi oposisi.

3. India

● Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri – menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

● Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh anggota – anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara – negara bagian.

● Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan model Cabinet Government .

● Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan pembatasan – pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media massa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.

● Presiden memiliki wewenang untuk mem-vote suatu rancangan undang-undang diterima baik oleh kongres.

● Dalam rangka checks and balance,maka presiden disamping boleh memilih menterinya sendiri,tetapi untuk jabatan agung dan

● Uta besar harus disetujui oleh senat.

4. Amerika Serikat

● Badan eksekutif, terdiri dari presiden beserta menteri – menteri sebagai pembantunya.

● Presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan pekerjaan kongres.

● Presiden tidak dapat membubarkan kongres dan sebaliknya kongres juga tidak dapat memberhentikan preseiden.

● Mayoritas UU disiapkan pemerintah dan diajukan dalam kongres dengan peraturan anggota separtai dalam kongres.

5.Pakistan

●Badan eksekutif terdiri dari Presiden yang beragama islam beserta menteri-menterinya.

●Perdana Menteri adalah pembantunya yang tidak boleh merangkap anggota Legeslatif.

●Presiden mempunyai wewenag mem-vote rancangan UU yang telah diterima oleh badan Legeslatif.

●Presiden juga berwenang membubarkan badan Legeslatif,namun demikian presiden juga harus menggundurkan diri dalam waktu 4 bulan dan mengadakan pemilihan umum baru.

●Presiden dapat dipecat oleh badan Legeslatifkalu melanggar UU / berkelakuan buruk dengan jumlah suara badan Legeslatif.

KESIMPULAN

Semua sistem pemerintahan masing – masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Sistem pemerintahan di indonesia sudah mempunyai dasar hukum dan landasan hukum yang baik.Hanya saja para pelaku hukum tersebutlah yang kurang bisa melaksanakan semua sisitem yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.