Upload
diahkirana99
View
859
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
KELOMPOK 5 XI PMIA-
6
MENGUPASPENYELENGGARAANKEKUASAAN NEGARA
Sistem Pembagian Kekuasaan Negara RI
• Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilkukan secara absolut atau otoriter.
• Sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal itu perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.
Pengertian Pembagian Kekuasaan
Pembagian Kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang
dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus,
dsb.) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa
lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang)
pada satu pihak/lembaga.
Moh. Kusnardi Harmaily Ibrahim
pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa
bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi tidak
dipisahkan.
PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT Zul Afdi Ardian
VERTIKAL HORIZONTALPembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Misal : Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan.
Pembagian kekuasaan menurut fungsinya.Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaan anatara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Macam-Macam Kekuasaan Negara
a. Pembagian Kekuasaan menurut John Locke
John Locke dari Inggris, dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of Goverment” mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi berbeda. Menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan –kekuasaan ke dalam 3 macam kekuasaan yaitu :1. Kekuasaan Legislatif (membuat UU)2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan
UU)3. Kekuasaan Federatif ( melakukan hub.
Diplomtik dengan negara-negara lain).
b. Konsep Trias Politika MontesquieuMenurut Montesquieu seorang
pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut Trias Politika. Dalam bukunya yang berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesqueiu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu :1. Kekuasaan Legislatif (membuat UU)2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan
UU)3. Kekuasaan Federatif ( mengadili bila
terjadi pelanggaran atas UU)
JOHN LOCKE DAN
MONTESQUIEU
PERBEDAAN KONSEP
NO. PEMBEDA JOHN LOCKE MONTESQUIEU
1. Kekuasaan Eksekutif
kekuasaan yang mecakup kekuasaan yudikatif karena
mengadili itu berarti melaksanakan UU,
sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar
negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri
sendiri
kekuasaan federatif karena melakukan hub. luar negeri
itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan
kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah
dari eksekutif
Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yang lebih diterima.
Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai cabang-cabang dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
CABANG KEKUASAAN
LEGISLATIF
CABANG KEKUASAAN
EKSEKUTIF
CABANG KEKUASAAN
YUDIKATIF
Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai cabang-cabang dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
CABANG KEKUASAAN
LEGISLATIF
CABANG KEKUASAAN
EKSEKUTIF
CABANG KEKUASAAN
YUDIKATIF
1. Fungsi Pengaturan (Legislasi)
2. Fungsi Pengawasan (Control)
3. Fungsi Perwakilan (Representasi)
Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai cabang-cabang dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
CABANG KEKUASAAN
LEGISLATIF
CABANG KEKUASAAN
EKSEKUTIF
CABANG KEKUASAAN
YUDIKATIF
1. Sistem Pemerintahan
2. Kementrian Negara
Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai cabang-cabang dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
CABANG KEKUASAAN
LEGISLATIF
CABANG KEKUASAAN
EKSEKUTIF
CABANG KEKUASAAN
YUDIKATIF
1. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman
2. Prinsip Pokok Kehakiman
3. Struktur Organisasi Kehakiman
KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA
Dalam ketatanegaraan Indonesia sendiri, istilah “pemisahan kekuasaan” (separation of power) itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pembagian kekuasaan (division of power) yag dikaitkan dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala trias politica Montesquieu. Dalam sidang-sidang BPUPKI 1945, Soepomo misalnya menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mengandung doktrin trias politica dalam arti paham pemisahan kekuasaan, melainkan manganut sistem pembagian kekuasaan hal ini terlaksana sebelum UUD 1945 diamandemen.
Dari sisi lain Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa setelah adanya perubahan UUD 1945 selama 4 kali, dapat dikatakan sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan itu secara nyata. Beberapa yang mendukung hal itu antara lain adalah :1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari
tangan Presiden ke DPR.2. Diadopsinya sistem pengujian konstitusional
atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh MK. Dimana sebelumnya UU tidak dapat diganggu gugat, hakim hanya dapat menerapkan UU dan tidak boleh menilai UU.
3. Diakui bahwa lembaga pelaksana kedaulatan rakyat itu tidak hanya MPR melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
4. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara namun sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.
5. Hubungan-hubungan antar lembaga negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks dan balances.
Latar Belakang Checks and Balances
di Indonesia
Sepanjang usianya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami perubahan/amandemen sebanyak empat kali. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.
Salah satu hasil dari perubahan UUD 1945 ini adalah tidak ada lagi lembaga tinggi negara ataupun lembaga tertinggi negara, kini kedudukan lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945 atau Konstitusi adalah sama. Dengan demikian maka maka setiap lembaga negara memiliki kekuasaan yang seimbang.
Karena penyelenggaraan kedaulat rakyat sebelum ada perubahan UUD 1945 ini dilaksanakan melalui sistem MPR dengan prinsip terwakili yang telah menimbulkan kekuasaan bagi Presiden yang sangat besar dalam segala hal termasuk pembentukan MPR.
Saat Periode Orde Lama (1959-1965) itu seluruh anggota MPR(S) dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden. Tidak jauh beda dengan Periode Orde Baru (1966-1998) dimana dari 1000 orang anggota MPR hanyalah 600 orang yang dipilih dan ditentukan oleh Presiden. Yang menunjukkan bahwa MPR hanyalah sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dari Presiden, hingga saat itu kewenangan untuk memilih Presiden dan Wapres ada ditangan MPR. Padahal MPR sendiri dipilih oleh Presiden, sehingga siapapun yang menguasai suara di MPR maka akan dapat mempertahankan kekuasaannya.
Pengangkatan anggota MPR dari unsur Utusan Daerah dan unsur Utusan Golongan bagi pembentukan MPR dalam jumlah yang besar juga dianggap sebagai penyimpangan konstitusional karena secara logika wakil yang diangkat akan patuh dan loyal pada pihak yang mengangkatnya. Akibatnya wakil tersebut tidak lagi memiliki hubungan dengan yang diwakilinya.
Presiden adalah mandataris MPR yang harus bertanggung jawab kepadanya. Maka hubungan Presiden dengan MPR sangat sulit dilihat sebagai hubungan vertikal atau horizontal.Jadi idealnya seluruh anggota MPR dipilih rakyat melalui Pemilu.
Dengan ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Ini menunjukkan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat yang menjadikan lembaga itu sebagai sentral kekuasaan, yang mengatasi cabang kekuasaan lainnya.
Lembaga yang tertinggi membawa konsekuensi seluruh kekuasaan lembaga negara berada dibawahnya harus bertanggung jawab pada MPR. Akibatnya keseimbangan antar elemen penyelenggara negara atau sering disebut checks and balances system antar lembaga tinggi negara tidak dapat dijalankan.
Sistem MPR itu juga membuat kekuasaan bagi presiden dalam pembentukan UU (fungsi Legislasi) yang harusnya dilakukan oleh DPR yang dapat dilihat pada rumusan pasal 5 ayat (1) naskah asli UUD 1945 yang berbunyi : “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Karena itu pengawasan dan keseimbangan antara lembaga tinggi negara sangat lemah sekali.
Orde Reformasi dimulai awal Mei 1998 karena terjadi berbagai krisis. Yang memunculkan berbagai tuntutan, karena masyarakat ingin perubahan sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis dengan menjamin HAM warganegaranya,contoh tuntutannya seperti Amandemen UUD 1945, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, penegakan hukum, HAM, pemberantasan KKN, mewujudkan kehidupan yang demokratis.
Hasil nyata dari reformasi adalah perubahan UUD 1945 yang dilatar belakangi oleh :1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden3. Pasal yang sifatnya terlalu “luwes” dapat menimbulkan multi tafsir4. Kewenangan Presiden untuk mengatur hal penting dengan undang-undang5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup
didukung ketentuan konstitusi
Hal tersebutlah yang menjadi penyebab keseimbangan dan pengawasan terhadaplembaga negara dianggap sangat kurang (checks and balances system) tidak berjalan
harus dilakukan Perubahan UUD 1945.
Perubahan UUD 1945 yang terjadi 4x berturut turut ini (tahun 1999,2000,2001,2002) membawa dampak yang sangat besar dan mendasar terhadap struktur ketatanegaraan dan sistem penyelenggaraan negara, seperti :1. Menempatkan MPR sebagai lembaga yang punya kedudukan sederajat dengan
lembaga lain.2. Pergeseran kewenangan membentuk UU dari Presiden kepada DPR.3. Pemilihan Presiden dan Wapres secara langsung.4. Mempertegas penerapan sistem presidensiil.5. Pengaturan HAM.6. Muncul lembaga-lembaga baru seperti MK, KY dan BPD.
Terkait dengan perubahan kedudukan MPR setelah adanya Perubahan UUD 1945, Abdy Yuhana menjelaskan bahwa berdasarkan rumusan dari ketentuan Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Hal tersebut merupakan perubahan yang bersifat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Rumusan tersebut juga sengaja dibuat untuk membuka kemungkinan diselenggarakannya pemilihan presiden secara langsung dan menerapkan sistem pemerintahan presidensial.
Berdasarkan atas ketentuan pasal-pasal dalam
kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD 1945
dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut :
1. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat
secara rakyat dan dapat dipilih kembali dalam
jabatan(Uud 1945 pasal 7).
Pemerintahan Negara Republik
Indonesia
2. Dalam proses pembuatan UU, presiden hanya berhak mengajukan rancangan UU dan membahas rancangan UU bersama DPR (UUD 1945 pasal 5 dan 20 ayat 2, 3, 4).
Presiden, wakil dan kementriannya merupakan pemerintahan pusat (pemerintahan yang memegang kendali pusat atau menyeluruh dengan membagi-bagi wilayah pemerintahannya dalam pemerintah daerah).
urusan yang ditangani
pemerintah pusat
Politik Luar
Negeri
Pertahanan
KeamananYustisi
Moneter dan Fiskal Nasional
Agama
Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif. Presiden yang menyelenggarakan pemerintahan pusat dan dibantu oleh wakil dan para mentriOrganisasi pemerintahan pusat :1. Presiden2. Wakil presiden3. Para menteri4. Kesekretariatan yang membantu presiden5. Lembaga pemerintahan nondepartemen6. Lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya,
seperti dewan pertimbangan dan staf ahli
PRESIDEN
KEPALA NEGARA
KEPALA PEMERINTAHAN
TUG
ASK
EPA
LA N
EG
ARA
1. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU.
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan
negara lain atas persetujuan DPR.
6. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
MA.
5. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.
4. Mengangkat duta dan konsul.
3. Menyatakan keadaan bahaya.
7. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
DPR.
8. Memberi gelar, tanda jasa, dll. Tanda kehormatan yang diatur dengan
UU.
KEPALA PEMERINTAHAN
Tugas :1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD.2. Mengajukan RUU kepada DPR.3. Menetapkan peraturan pemerintah.4. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang (perpu).5. Mengangkat dan memberhentikan para menteri.6. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang
bertugas memberikan nasihat pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
7. Membahas dan melakukan persetujuan bersama dengan DPR setiap rancangan undang-undang.
8. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
GRASI AMNESTI ABOLISI REHABILITAS
Dalam arti sempit berarti tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, grasi adalah ampunan dari presiden pada orang yang
telah dijatuhi hukuman.
Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun
yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pemeriksaan terhadap
tindak pidana tersebut.
Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan
suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan
terhadap perkara tersebut.
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh
tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak
bersalah sama sekali
HAK PRESIDEN
Tugas Presiden dalam Bidang Eksekutif
PASAL 4 AYAT (1)
PASAL 17 AYAT
(2)PASAL 5 AYAT (2)
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut
Undang-Undang Dasar.
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya.
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Tugas Presiden dalam Bidang Legislatif
PASAL 5 AYAT (1) PASAL 22 AYAT (1)
Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
Tugas Presiden dalam Bidang yudikatif
Pasal 14 Ayat (1)
Pasal 14 Ayat (2)
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat
WAKIL PRESIDEN
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, presiden tidaklah sendiri tetapi dibantu oleh seorang wakil presiden. Hal ini tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”. Sebelum diadakan amandemen UUD 1945, wakil presiden dipilih oleh presiden. Akan tetapi mulai tahun 2004, wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu
TUGAS DAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN
1. Membantu presiden melakukan tugasnya.
2. Menggantikan presiden sampai habis waktunya, jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanankan kewajibannya dalam masa jabatannya.
1. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah, dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah yang perlu, menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.
2. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, dalam hal ini inspektur-inspektur jenderal dari departemen-departemen yang bersangkutan
UMUM KHUSUS
PERAN WAKIL PRESIDEN DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN PRESIDEN
Sebagai Wakil Presiden
Sebagai Pengganti Presiden
Bertindak Membantu Presiden
PERAN WAKIL PRESIDEN DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN PRESIDEN
Sebagai Wakil Presiden
Sebagai Pengganti Presiden
Bertindak Membantu Presiden
Dalam peran ini, wakil presiden mempunyai tugas mewakili presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal-hal yang kepadanya didelegasikan oleh presiden. Oleh karena itu, wakil presiden bertindak sebagai petugas negara yang menjalankan tugas kepresidenan dengan kualitas tindakan yang sama dengan kualitas tindakan presiden sendiri.
PERAN WAKIL PRESIDEN DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN PRESIDEN
Sebagai Wakil Presiden
Sebagai Pengganti Presiden
Bertindak Membantu Presiden
Wakil presiden sebagai pengganti presiden dapat
bertindak untuk jangka waktu sementara atau dapat pula bertindak untuk seterusnya
sampai masa jabatan presiden habis.
PERAN WAKIL PRESIDEN DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN PRESIDEN
Sebagai Wakil Presiden
Sebagai Pengganti Presiden
Bertindak Membantu Presiden
Wakil presiden juga dapat bertindak membantu presiden melaksanakan seluruh tugas
dan kewajiban presiden. Perlu kita ingat, bahwa kualitas
bantuan seorang wakil presiden jelas berbeda
tingkatannya daripada bantuan yang diberikan oleh para
menteri yang biasa disebut sebagai pembantu presiden