20
Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) Ahmad Naufal Isaaf Fadhilah Dwi Afar P. A. Ridho Hanif SMA ISLAM HIDAYATULLAH – X MIA SATU

Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

Ahmad Naufal

Isaaf Fadhilah

Dwi Afar P. A.

Ridho Hanif

SM

A ISLAM

HID

AYA

TU

LLAH

–X M

IA S

ATU

Page 2: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

APA ITU MPR?

Page 3: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Page 4: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

TUGAS DAN WEWENANG

• Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

• Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan

umum

• Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

• Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

• Memilih Wakil Presiden

• Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Page 5: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

KEANGGOTAANNYA?

Page 6: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Page 7: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

STRUKTUR

KEANGGOTAAN

DPR DI MPR

Page 8: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

Hak Anggota• Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

• Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.

• Memilih dan dipilih.

• Membela diri.

• Imunitas.

• Protokoler.

• Keuangan dan administratif.

Page 9: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

KEWAJIBAN ANGGOTA

• Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

• Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.

• Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

• Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Page 10: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

FRAKSI DAN KELOMPOK ANGGOTA

Page 11: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

FRAKSI

Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan

konfigurasi partai politik. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang

memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi

DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi

anggota salah satu fraksi.

Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam

melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi

sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.

Page 12: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

KELOMPOK ANGGOTA

Kelompok Anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh

anggota DPD. Kelompok Anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan

efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil

daerah. Pengaturan internal Kelompok Anggota sepenuhnya menjadi urusan

Kelompok Anggota.

Page 13: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

ALAT KELENGKAPAN

PIMPINAN

PANITIA AD HOC

Page 14: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

PIMPINAN

Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 orang wakil ketua yang terdiri atas 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

Namun pada periode 2014 - 2019 pemilihan pimpinan MPR dilaksanakan dengan mengajukan 2 paket yang di usung oleh dua koalisi besar (KMP dan KIH) dengan struktur terdiri 4 orang dari DPR dan 1 orang dari DPD

Page 15: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

PIMPINAN ( 2014 – 2019 )

• KETUA:

- Zulkifli Hasan ( PAN )

• WAKIL KETUA:

- Mahyudi ( Golkar )

- Evert Ernest Mangindaan ( Demokrat)

- Hidayat Nur Wahid ( PKS )

- Oesman Sapta Odang ( Kelompok DPD )

Page 16: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

Panitia Ad Hoc

Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

Page 17: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

SidangMPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

• sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD

• sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Page 18: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

Putusan MPR sah apabila disetujui:

• sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

• sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

• Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.

Page 19: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

REFRENSI

- http://wwwelrozie.blogspot.com/2010/11/photo-sisi-sisi-gedung-dpr.html

- http://www.ayovote.com/lembaga-legislatif-di-indonesia/

- http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat

Page 20: Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )

visit us @ creative-troops.blogspot.com