LAPORAN AKHIR RISET

STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

(PENELITIAN PADA PEMILU 2014)

Oleh:

Nama : Vera Eka Wardani

NIM : 6101413046

Rombel : 048

DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN

PENGAMPU : NATAL KRISTIYONO,S.Pd.,M.H.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

APRIL 2014

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada Negara dalam sistem

Demokrasi Pancasila adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan

berhak menentuksn warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai

dengan konstitusi yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan umum atau pemilu

digelar sebanyak satu kali dalam lima tahun.

Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April

2014 yang akan memilih pra anggota legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014

mendatang yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.Indonesia menyelenggarakan

pemilu legislatif yang diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai pemilih. Pemilu ini

menjadi pemilihan dimana rakyat Indonesia dapat memilih secara langsung calon wakilnya di

parlemen. Pemilu yang dilaksanakan pada kali ini mendapatkan respon yang cukup baik dari

seluruh masyarakat Indonesia. Dengan fakta bahwa keinginan adanya pemimpin yang sesuai

dengan harapan dan dapat menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.

Alasan tersebutlah yang menjadikan pemilu secara terbuka dan langsung dari masyarakat sendiri

sebagai acuan dasar terjadinya pemilu.

Pada tanggal 7 September 2012 , Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46

partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana beberapa partai

diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru

mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil

mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012 , KPU

meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya

pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi

dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18

partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada

tanggal 8 Januari 2013, dimana KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014.

Pada 18 Maret 2013, Komisi Pemilihan Umum mengabulkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara yang memutuskan Partai Bulan Bintang dapat mengikuti Pemilu 2014. PBB ikut menjadi

peserta Pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia juga

menjadi peserta Pemilu 2014 setelah KPU mengabulkannya pada 25 Maret 2013. PKPI menjadi

peserta dengan nomor urut 15.

Pemilu 2014 kali ini akan memakai sistem e-voting dengan harapan menerapkan sebuah

sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah Kartu

Tandaa Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara

nasional.

2. Tujuan

- Mengetahui sistem pemilihan umum calon legislatif pada pemilu tahun 2014

- Mengetahui calon legislatif yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi,

DPRD Kab/kota dan Anggota DPD Kab. Kudus

B. SISTEM PEMILIHAN MUM 2014

1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota

1.1 Pencalonan

Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan

peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan

partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota

Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah daftar 3 partai politik lokal yang ditetapkan oleh

Komite Independen Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di

Aceh beserta nomor urutnya. Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah

provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan.

Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi. Penentuan besarnya

daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

1.2 Calon Perempuan

Peraturan KPU No. 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif pasal 11

menyatakan dalam mengajukan daftar bakal calon, partai politik wajib menyertakan

perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dari setiap daerah pemilihan.

Hal ini menyebabkan partai berlomba-lomba dalam menjaring caleg perempuan untuk

memenuhi kuota tersebut. Keputusan ini disambut baik karena artinya keterlibatan

perempuan dalam dunia politik khususnya sebagai calon legislatif akan semakin besar.

Namun di sisi lain, keharusan memenuhi kuota 30 persen memberi kesan caleg wanita yang

di usung partai politik hanya untuk memenuhi kuota tersebut.

Meningkatnya calon legislatif perempuan pada pemilu 2014. Menurut Komisioner

Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay pada Pemilu 2009 jumlah caleg perempuan

untuk DPR hanya 30 persen, tetapi pada Pemilu 2014 naik menjadi 37 persen. Ia

menjelaskan bahwa pada sebanyak 6.607 caleg akan bertarung memperebutkan kursi DPR

RI pada Pemilu 2014, dan sebanyak 2.467 di antaranya adalah caleg perempuan.

1.3 Daerah Pemilihan

Daerah pemilihan yang di jadikan sebagai bahan penelitian adalah TPS 3 yang

bertempat di halaman rumah Bp. H. Masiran Rt/Rw : 02/02 Desa Kutuk Kecamatan Undaan

Kabupaten Kudus

1.4 Surat Suara Dan Tata Cara Pencoblosan

1.1 Surat suara

Pada pemilu tahun 2014 ini, terdapat 4 jenis surat suara yang harus dipilih oleh

masyarakat indonesia. Surat suara dipisahkan menjadi empat kategori, dan setiap

kategori di bedakan dari warna surat suara. Hal ini bertujuan untuk memudahkan panitia

pemilu dalam mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suaranya ke kotak suara

yang sudah disiapkan oleh panitia. Berikut jenis surat suara untuk pemilihan anggota

DPR dan DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten:

Kertas yang di beri tanda dengan warna kuning di bagian depan untuk memilih

PARPOL dan DPR RI.

Kertas yang di beri tanda dengsn warna biru di bagian depan untuk memilih

PARPOL dan DPRD provinsi

Kertas yang di beri tanda dengan warna hijau di bagian depan untuk memilih

PARPOL dan DPRD kota

1.2 Tata Cara Pencoblosan

Gambar tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pencoblosan / pemungutan suara

Penjelasan Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

1. Menerima dan memeriksa nama Pemilih (Anggota KPPS Keempat yang duduk di dekat pintu

masuk)

2. Pemberian Surat Suara

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga :

Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara;

Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan,nama desa/kelurahan, dan

nomor TPS kepada Ketua KPPS untukditandatangani.

3. Pengaturan bilik area suara

Arahkan pemilih ke bilik suara yang tidak terisi dan atur aliran pemilih ke area untuk

memastikan kerahasiaan pemberian suara;

Berikan bantuan kepada pemilih yang lemah secara fisik atau memiliki kebutuhan khusus

untuk menuju ke bilik.

4. Mengatur area kotak suara

Arahkan pemilih ke jajaran kotak suara dengan terlihat jelas di hadapan para saksi dan

pastikan surat suara pemilih telah terlipat benar, menampilkan tanda tangan ketua KPPS

di bagian luar;

Pastikan bahwa pemilih memasukkan surat suara terlipat ke kotak suara yang sesuai:

1. DPR – kotak kuning

2. DPD – kotak merah

3. DPRD Prov – kotak biru

4. DPRD Kab/Kota – kotak hijau

5. Pemberian tanda tinta pada tinta

Minta pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta, pastikan bahwa seluruh

bagian kuku tercelup dalam tinta;

Arahkan pemilih meninggalkan TPS dan bantu menjaga keamanan keseluruhan TPS.

2. Pemilihan Umum Anggota DPD

1.1 Pencalonan

Pada tahapan pendaftaran pencalonan anggota DPD, menyangkut persyaratan

Pasal 12 UU No. 8 Tahun 2012, utamanya dukungan dan menyangkut tata cara

pencalonan, utamanya kelengkapan administrasi, tidak berbeda jauh dengan pemilu

sebelumnya. Tahapan pendaftaram calon anggota DPD, pengumuman pendaftaran

pencalonan dijadwalkan tanggal 6-8 April 2013, pendaftaran 9-15 April 2013, verifikasi

kelengkapan administrasi calon 16-22 April 2013 dilaksanakan KPU dibantu provinsi,

pemberitahuan hasil verifikasi 23 April dilaksanakan KPU dibantu KPU Provinsi. Masa

perbaikan 24-30 April 2013, verifikasi hasil perbaikan 1-7 Mei 2013 dilaksanakan KPU

dibantu KPU Provinsi, verifikasi faktual persyaratan dukungan 8-21 Mei 2012

dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota, penyampaian hasil verifikasi 22 Mei 2013

dilaksanakan KPU dibantu KPU Provinsi, masa perbaikan 23-29 Mei 2013.

1.2 Surat Suara Dan Tata Cara Pencoblosan

1. Surat Suara

Untuk jenis surat suara pemilihan calon legislatif DPD yaitu Kertas yang

di beri tanda dengan warna merah di bagian depan untuk memilih DPD

2. Tata Cara Pencoblosan

Berbeda dengan pemilihan calon legislatif DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kota/Kabupaten, yang pada surat suara terdapat calon legislatif dan

berbagai partai. Pemilihan calon legislatif untuk DPD, hanya terdapat calon

legislatif saja tanpa ada partai yang harus dipilih. Sehingga pemilih hanya

memilih calon legislatif saja.

C. PENYELENGGARA PEMILU 2014

1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

2. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan / Kelurahan di wilayah pantauan

Personil PPK Undaan diantaranya sebagai berikut :

Ketua PPK Undaan : AHMAD HALIM, S.Pd.I (085 727 730 704 atau 085 225 807 405)

Anggota 1 Divisi Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dipegang oleh  

MUHAMAD ABDUROZAQ,S.Pd.I (085 727 137 937 atau 087 833 977 439)

Anggota 2 Divisi Teknis Sosialisasi, Pencalonan, Perseorangan dan Kampanye dimotori oleh

IMAM SUBANDI, S.Pd.Si (085 729 808 890)

Anggota 3 Divisi Logistik dan Keuangan dalam Kendali

PUJI LISTIANINGRUM, S.Pd; S.PGSD; (085 290 651 338)

Anggota 4 Divisi Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara yang dipercayakan sepenuhnya terhadap

KUSNUDDIN AZIZ (085 741 274 119 atau 082 326 268 201)

3. Profil KPPS Wilayah pantauan

Ketua : Mugo Muji Iskandar

Wakil : Hasim

Sekretaris : Siti Masriah

Bendahara : Makhbub Asrofi

Anggota 1 : Khilid Asrofi

Anggota 2 : Muntiah

Anggota 3 : Kasno

D. PENGAWAS PEMILU 2014

1. Profil Pengawas pemilu Kabupaten / Kota

Profil Anggota

NO NAMA KETERANGAN

1. Drs. BATI SUSIANTO Ketua / Anggota

2. Drs. EDI YONO Anggota

3. KASMI’AN, S.Ag Anggota

2. Profil Pengawas Kecamatan

Profil Anggota

NO NAMA KETERANGAN

1. Budiono, S.Ag Ketua / Anggota

2. Witawar Anggota

3. Winarno Anggota

E. PELAKSANAAN PEMILU

1. Pemungutan Suara

Dalam pemungutan suara ada beberapa tahapan yang harus di taati di TPS 1 ini,

yang diantaranya :

Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji.Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara,

Ketua KPPS memandupengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan di

saksikan oleh saksi-saksi.

Langkah 2:Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan MemeriksaPerlengkapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Langkah 3: Ketua KPPS Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara

Pemungutan suara di laksanakan pukul 07.00-12.00 WIB. Pemilih yang hadir

merupakan pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS.

Jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT sebanyak 384 orang dan yang hadir

hanya sebanyak 309 orang.

2. Penghitungan Suara

Penghitungan suara di laksanakan mulai pukul 13.00-19.00 WIB. Penghitungan

dimulai terlebih dahulu untuk Pemilu Anggota DPR, kemudian dilanjutkan untuk

Pemilu Anggota DPD, Pemilu AnggotaDPRD Provinsi dan terakhir untuk Pemilu

Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Langkah 1: Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara .

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima.

Langkah 2: Mengumumkan Jumlah Surat Suara yang berasal dari

Kotak Suara.

Langkah 3: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara.

3. Rekapitulasi Penghitungan Suara

Penghitungan suara di mulai pukul 13;46 waktu setempat dengan melakukan

kegiatan;

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan

daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilihan kusus tambahan atau

pemilih menggunakan ktp dan kk.

2. Menghitung dan mencatat jumlah suara yang tidak terpakai

3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena

rusak atau salah dalam memberikan suara cadangan.

4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.

5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang di gunakan berisi surat suara sah dan

surat suara tidak sah.

Rekapitulasi DPR RI Pusat

1) NASDEM : 10

2) PKB : 4

3) PKS : 10

4) PDI : 26

5) GOLKAR : 163

6) GERINDRA : 23

7) DEMOKRAT : 1

8) PAN : 16

9) PPP : 0

10) HANURA : 1

11) –

12) –

13) –

14) PBB : 0

15) PKPI : 0

16) Tidak Sah : 55

Rekapitulasi DPD

1) Agus Mujayanto : 3

2) Drs. H. Ahmad Niam Syukri, M.Si : 6

3) Ahsan Fauzi, S.Sos.I : 6

4) Drs. H. Akhmad Muqowam : 8

5) Bagyono, S.T : 3

6) Dr. H. Bambang Sadono, S.H, M.H : 10

7) Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E, M.H : 25

8) G.K.R. Ayu Koes Indriyah : 7

9) Dra. Hj. Utami, M.Hum : 5

10) Drs. Hendro Martojo, M.M : 2

11) Heriyanto : 2

12) Drs. H. Humam Sabroni, M.Si : 1

13) Ika Trisna Mulyaningsih, S.T : 3

14) H. Iskandar, S.Ag, M.Si : 0

15) Drs. Jabir : 0

16) Khizanaturrohmah, S. Ag : 3

17) Kundari, S.E : 10

18) Ir. Kunto Endriyono, M.M : 0

19) Mayjen (Purn.) Drs. H. Kurdi Mustofa : 5

20) Muhammad Al Habsyi, S.Pd : 4

21) Poppy Dharsono : 3

22) R. Sukarno Winarto : 0

23) Hj. Siti Azzah, S.Sos : 6

24) Ir. H. Soeharsono : 0

25) Drs. St. Sukirno, M.S : 3

26) H. Sudir Santoso, S.H : 0

27) Drs. H. Sulistiyo, M.Pd : 31

28) Drs. KPH. Sumaryoto PadmodiningraT : 0

29) Suro Jogo PBSH, S.E : 1

30) Tjahjadi Takariawan : 0

31) Roto Dirgantoro : 0

32) Wakil Maghfur : 0

33) Tidak Sah : 162

DPRD PROVINSI

1) NASDEM : 18

2) PKB : 8

3) PKS : 13

4) PDI : 23

5) GOLKAR : 19

6) GERINDRA : 45

7) DEMOKRAT : 2

8) PAN : 126

9) PPP : 0

10) HANURA : 2

11) –

12) –

13) –

14) PBB : 0

15) PKPI : 0

16) Tidak Sah : 53

DPRD KABUPATEN / KOTA

1) NASDEM : 10

2) PKB : 10

3) PKS : 8

4) PDI : 239

5) GOLKAR : 4

6) GERINDRA : 26

7) DEMOKRAT : 3

8) PAN : 2

9) PPP : 0

10) HANURA : 0

11) –

12) –

13) –

14) PBB : 1

15) PKPI : 0

16) Tidak Sah : 6

4. Pelanggaran Pemilu

4.1 Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan

Jenis pelanggaran yang biasanya terjadi di Indonesia sebelum hari pemungutan antara

lain adalah money politik. Praktik suap dan money politik dalam pelaksaan pemilu

2014 mengalami perubahan. Hal ini disampaikan pemerhati Pemilu Komite Pemilih

Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow.Jika dahulu praktik money politik dilakukan para

calesg dengan cara mendatangi pemilih untuk memberikan sembako, atau uang jelang

pemungutan suara. Maka, pada pemilu kali ini, para caleg menghemat

membelanjakan dana kampanye mereka dan menyediakan dana untuk menyuap

penyelenggara pemilu.

Kita melihat para caleg tak lagi keluaran duit habis-habisan untuk baliho dan

menyuap pemilih. Tapi mereka menyimpan uang tersebut untuk bermain di badan

peradilan pemilu. Menurut jeirry, praktik politik uang belum bisa hilang. Kendati

demikian, caleg mulai menyadarai masyarakat kini sudah kian sadar dan cerdas,

sehingga merea tidak bisa dipastikan apakah memilih caleg yang memberikan uang.

Jadi para calon akan bermain di KPU atau MK yang bisa menentukan kemenangan

salah satu calon. Begitupun bawaslu yang bisa menyelesaikan perselisihan antar

caleg.

Selain pelanggaran money politik sebelum hari pemilihan pemungutan suara,

pelanggaran pada saat kampanyepun mewarnai pemilu tahun 2014 ini. Pelanggaran

yang terjadi pada saat kampanye antara lain pelanggaran peraturan lalu lintas yang

dilakukan para simpatisan partai, melibatkan anak-anak pada saat kampanye dan

terjadinya kerusuhan pada saat partai melakukan orasi kepada masyarakat.

Pelanggaran sebelum hari pemungutan suara diatur pada pasal 269 s/d pasal 282,

berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, maupun larangan-

larangan dalam berkampanye.

4.2 Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan

Berkaian dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara, sebagaimana diatur

pasal 283-287, pasal 289-292 dan pasal 294-295. Perbuatan tersebut misalnya ketua

KPU yang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang

ditentukan, perusahaan yang tidak menjaga kerahasian, keamanan, dan keutuhan surat

suara, dan menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya saat pemungutan

suara.

4.3 Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara

Sedangkan untuk jenis pelanggaran pasca pemungutan suara diatur degan pasal 288,

pasal 293 dan pasal 296-311. Contoh pelanggarannya adalah menyebabkan peserta

pemilu mendapatkan tambahan atau berkurangnya perolehan suara, merusak atau

menghilangkan hasil pemungutan suara yang disegel, mengubah berita acara hasil

penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitunan suara dan KPU tidak

menetapkan perolehan hasil pemilu secara nasional.

Untuk pemilu 2014 dinilai sukses oleh beberapa kalangan. Dibalik itu menyisakan

pekerjaan rumah bernama pemungutan suara ulang (PSU). Banyaknya PSU di

berbagai daerah dikarenakan tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan (dapil)

dan atas dasar rekomendasi dai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia

Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan ada bberapa kasus yaitu kartu suara telah tercoblos

sebelum pemungutan suara berlangsung. Hal ini terjadi di beberapa daerah di

Indonesia, namun untuk Desa yang saya jadikan pantauan berjalannya pemungutan

suara tidak terjadi pelanggaran yang ada di dalam UU di atas. Pemilihan calon

legislatif berjalan dengan aman.

5.

F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014

Menurut survey di lapangan pada saat pemilu terjadi kecenderungan terhadap

penurunan kepercayaan pemilih terhadap Partai-partai Islam dan Partai-partai berbasis

pemilih Islam, sebagai imbas terhadap penurunan kepercayaan pemilih terhadap semua

Partai Politik. Bahwa Partai yang masih berbasis pada pemilih ideologis, akan tetap

bertahan pada batas pemilih kader atau fanatisme Ideologi. Bahwa Pragmatisme Politik

masih menjadi kekuatan utama Partai Politik dalam menjaring pemilih. Yang mendorong

tumbuh kuatnya politik transaksional. Bahwa hilangnya kepercayaan pemilih terhadap

Partai Politik memunculkan kelompok mengambang dalam kecenderungan tidak memilih

( GOLPUT ) sampai diatas 50 %.

Dari hasil sementara pemilu legislatif yang telah diadakan pada tanggal 9 April 2014

kemaren, saat ini banyak partai yang sibuk mencari partai yang cocok untuk berkoalisi

dengan partainya masing-masing untuk mencalonkan menjadi Presiden, hal ini

dikarenakan tidak adanya partai yang mendapat hasil suara lebih dari 25%, sehingga

masing-masing partai harus berkoalisi dengan partai lain agar bisa mencalonkan diri untuk

menjadi Presiden dalam pemilu 2014 pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bangsa Indonesia adalah bangsa transisi dimana sebuah bangsa yang baru mulai

peralihan untuk merubah masa depan negara dan rakyatnya melalui pemilu, sudah

berkali-kali memilih pemimpin agar dapat merubah nasibnya. Jadi kita sebagai rakyat

harus tahu dan selektif memilih calonnya agar tidak salah pilih, sekali salah pilih patal

akhirnya.

Begitu pula seorang pemimpin yang terpilih dia harus dan sadar ia bisa jadi

seperti itu bukan karena siapa-siapa melainkan kehendak Allah SWT dan rakyat yang

mendukungnya. Jadi antara pemimpin dan rakyatnya harus tetap sejalur jangan

berlawanan arah, seorang pemimpin harus berani menjalankan amanahnya karena itu

adalah sebuah tanggung jawwab dan kewajibannya, begitu juga rakyat yang harus

mendukung dan memantau pemerintahannya. Jika para pemimpin dan rakyatnya

sudah bisa bekerja sama tidak ada yang memandang sebelah mata dan beriman

sepenuhnya kepada Allah SWT insya Allah negara Indonesia ini akan menjadi negara

yang subur dan makmur, adil dan aman. Dimana yang berhak akan mendapat haknya, yang

berkewajiban akan melaksanakan kewajibannya dan yang yang berbuat baik akan mendapat

anugerah sebesar kebaikannya. Tidak ada lagi kezaliman.

2. Rekomendasi

2.1. Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu

Untuk pemilu yang akan datang, sebaiknya para panitia KPU lebih banyak

melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia dalam hal tata cara

pencoblosan calon legislatif. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat

Indonesia yang belum mengetahui tata cara pencoblosan, dikarenakan terlalu

banyaknya kertas suara dari calon legislatif yang harus dipilih.

2.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu

Untuk para pengawas pemilu, seharusnya dipilih orang yang jujur dan

adil. Karena pada pemilu tahun 2014 ini, masih banyak pengawas pemilu yang

mau disuap untuk melancarkan jalannya pemilu yang sebenarnya masih banyak

terdapat kecurangan pada saat masa pemilihan suara berlangsung.

2.3. Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu

Agar masyarakat Indonesia lebih pintar dan cermat untuk memilih calon

legislatif dan Presiden yang akan memimpin Indonesia untuk 5 Tahun kedepan.

Kenali dan pelajarai visi dan misi yang diberikan oleh calon legislatif yang telah

mencalonkan, jangan tertipu atau tersuap dengan janji-janji palsu yang diberikan

oleh calon legislatif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

http://kpu-jatengprov.go.id/images/dapil.gif

http://www.beritakaget.com/arsip/tata-cara-pencoblosan-pemilu-2014.html

http://blogging.co.id/pengertian-pemilu-di-indonesia

http://kpukudus.blogspot.com/2011/09/sosialisasi-pemilu.html

http://www.merdeka.com/politik/ini-cara-pencoblosan-yang-dianggap-sah-pada-pemilu-9-april-

2014.html

http://pemilu.okezone.com/read/2013/11/14/568/896777/daftar-caleg-dpr-ri-dapil-jawa-tengah-ii

http://ppkundaan.blogspot.com/p/blog-page.html

http://www.kpukudus.com/?kpu=anggota

http://panwaskudus.wordpress.com/profil-panwas/profil-anggota/

http://seputarkudus.blogspot.com/2014/02/daftar-caleg-pemilu-2014-kabupaten-kudus.html

DAFTAR RESPONDEN

1. Sagi, S.Pd

2. Mugo Muji Iskandar

3. Munti’ah

4. Sri Handayani Mulyaningsih, S.Pd