KOPERASI

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi adalah :

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Bentuk dan Jenis Koperasi

Jenis Koperasi menurut fungsinya

Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan

fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan

anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan

pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi

distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan

konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa

kepada koperasinya.

Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana

anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota

berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang

dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan

sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa

koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single

purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi

disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

Koperasi Primer

1

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang

perseorangan.

Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan

daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi

menjadi :

koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi

primer

gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan

koperasi

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan

memiliki rumah tangga usaha.

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau

pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya.

Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat

dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

PRINSIP KOPERASI INDONESIA

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing

anggota

4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal

5. Kemandirian

6. Pendidikan perkoperasian

7. Kerjasama antar koperasi

2

STATUS KOPERASI:1. Koperasi adalah badan hukum :

- Didirikan dengan akta pendirian.

- Disahkan oleh Pemerintah.

- Diumumkan dalam Berita Negara

2. Dibentuk berdasarkan Undang- Undang

Struktur Internal Organisasi Koperasi umumnya

terdiri dari 3 unsur yaitu :

1. Unsur Perangkat Organisasi Koperasi

Rapat Anggota :

o Adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.

o Merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.

o Dalam rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu, satu anggota

satu suara.

o Harus diselenggarakan minimal satu tahun sekali.

o Ditentukan jumlah quorum, fungsi dan wewenang rapat anggota.

o Perlu diatur ketentuan yang membedakan antara rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.

o Rapat Anggota merupakan perwujudan dari karakteristik koperasi, yaitu anggota sebagai

pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.

Pengurus Koperasi :

Pengurus adalah pelaksana dari amanah para anggota yang

diputuskan dalam Rapat Anggota.

Pengaturan pengurus meliputi a’l : persyaratan, tugas, kewajiban

dan wewenang serta masa jabatan pengurus.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RA.

Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus lain dan

pengawas.

Jumlah Pengurus gasal.

Mempunyai wewenang a’l :

3

* mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

* menerima atau menolak anggota sesuai AD.

* mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha.

Bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kelembagaan dan

usaha koperasi kepada anggota melalui RA.

Kualitas pengurus sangat mempengaruhi keberhasilan koperasi

dalam mencapai tujuannya.

Pengawas Koperasi :

Secara ideal selayaknya anggota koperasi sebagai pemilik dapat

melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi, namun

dalam pelaksanaannya secara spesifik fungsi pengawasan

dalam koperasi dilakukan oleh Pengawas.

Dalam AD diatur a’l : Persyaratan, masa jabatan, tugas,

kewajiban dan wewenang Pengawas.

Diangkat darianggota.

Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengawas lain

dan pengurus.

Paling sedikit telah menjadi anggota koperasi selama 1 (satu)

tahun.

Bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan dan pengelolaan koperasi.

Berwenang meneliti catatan yang berkaitan dengan organisasi,

keuangan dan usaha koperasi.

2. Unsur Dewan Penasehat atau Penasehat

3. Unsur pelaksana yaitu manajer dan karyawan

4

Materi muatan dalam Anggaran Dasar Koperasi sekurang-kurangnya meliputi :

1. Daftar nama pendiri2. Nama dan tempat kedudukan3. Landasan dan asas4. Maksud dan tujuan serta bidang usaha5. Ketentuan mengenai keanggotaan6. Ketentuan mengenai rapat anggota7. Ketentuan mengenai pengurus

8 Ketentuan mengenai pengawas9 Ketentuan mengenai pengelola10 Ketentuan mengenai permodalan11 Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi12 Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha13 Ketentuan mengenai sanksi14 Ketentuan mengenai pembubaran15 Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasa16 Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus

Keunggulan koperasi

Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan

lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala

ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor precuniary, dan lain-lain.

Kewirausahaan koperasi

Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara

koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan

berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan

nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, maka dapat

dikemukakan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha

secara koperatif Tugas utama wirakop adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha

mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama.

5

SYARAT UNTUK PENDIRIAN KOPERASI

1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK).

2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi.

3. Daftar hadir rapat pendirian koperasi

4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah

pd saat verifikasi).

5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.

6. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan

pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri.

7. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran

Belanja dan Pendapatan Koperasi.

8. Daftar susunan pengurus dan pengawas.

9. Daftar Sarana Kerja Koperasi

10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.

11. Struktur Organisasi Koperasi.

12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya

13. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B. Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Simpan Pinjam (USP)

1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, berupa Deposito pada Bank

Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM;

2. Rencana Kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan USP dikelola secara khusus dan

terpisah dari pembukuan koperasinya;

4. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas

5. Surat Perjanjian kerja antara Pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi

6. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan :

a. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi.

b .Surat keterangan berkelakuan baik

c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan

pengurus dan pengawas

6

d. Surat Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.

7. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam

8. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh

pejabat yang berwenang

9. Struktur Organisasi Usaha Unit Simpan Pinjam (USP)

C.Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, atas nama Menteri Negara

Koperasi dan UKM cq. Ketua Koperasi

2. Rencana kerja sekurang-kurangnya satu tahun

3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan

4. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai

karakteristik lembaga keuangan syariah

5. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas

6. Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi/sertifikat

dari Dewan Syariah Nasional MUI.

7. Nama dan Riwayat Hidup Calon Pengelola yang dilengkapi dengan :

a.Bukti telah mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.

b.Surat keterangan berkelakuan baik

c.Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda

dengan pengurus dan pengawas

8. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola

Manajer/Direksi

9. Struktur Organisasi Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (USP)

POKOK-POKOK PROSESPENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

1. Dasar Hukum antara lain :

- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

7

- Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

2. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang

mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.

3. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang

perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut

memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar

memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai

anggota koperasi (Pasal 3 dan Pasal 4)

4. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi

dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri,

sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi

melalui wakil-wakilnya (Pasal 5 Ayat 1).

5. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang

Membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota (Pasal 5 Ayat 3), dimana

kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan

pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai

narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi

konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di”akta”kan oleh Notaris

Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan

tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu

membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

8