11
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU Oleh. Armin Nofirman, SE Komisi Pemilihan Umum Kab. Ogan Ilir

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILUOleh. Armin Nofirman, SE

Komisi Pemilihan Umum Kab. Ogan Ilir

Page 2: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

Seperangkat prinsip moral atau nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku penyelenggara Pemilu ;

Nilai tentang baik atau buruk yang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu ;

Page 3: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

PRINSIP DASAR ETIKAPENYELENGGARA PEMILU

1. Mentaati peraturan perundang-undangan2. Non partisan dan netral3. Transparan dan akuntabel4. Melayani pemilih untuk menggunakan hak

pilih5. Tidak melibatkan diri dlam konflik

kepentingan6. Akurat

Page 4: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. TAAT HUKUM

Mematuhi UU Menjamin regulasi penyelenggaraan Pemilu

disusun dan diterapkan secara adil dan tidak memihak

Memastikan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pemilu diperlakukan secara adil

Page 5: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

2. NON PARTISAN DAN NETRAL

Tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat dinilai mendukung kepada peserta Pemilu

Tidak menggunakan simbol atau warna yang dapat dianggap sebagai partisipan peserta Pemilu

Tidak melakukan kegiatan yang dapat dinilai memberi simpati pada peserta Pemilu

Menolak pengaruh yang tidak benar dalam melaksanakan tugas=tugas Pemilu

Page 6: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

3. TRANSPARAN & AKUNTABEL

Memberi alasan terhadap keputusan yang telah diambil

Menyediakan akses informasi yang efektif serta masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan berdasarkan UU keterbukaan informasi publik

Page 7: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

4. MELAYANI PEMILIH

Memudahkan pemmilih untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu

Memastikan pemilih mempunyai informasi tentang penyelenggaraan Pemilu

Berupaya semaksimal mungkin menyediakan sarana bagi pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus (penyandang cacat, domisili terpencil)

Page 8: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

5. TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM KONFLIK KEPENTINGAN

Membangun relasi yang dapat menyebabkan konflik kepentingan

Tidak melakukan tindakan yang tidak mendapat ijin yang mengakibatkan konflik kepentingan

Page 9: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

6. AKURAT

Memastikan keputusan yang diambil berdasarkan data yang valid

Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dikelola dan diterbitkan tidak menimbulkan multi tapsir

Page 10: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
Page 11: KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU