KMB & DEMOKRASI

LIBERAL

Peran KMB

Indonesia memang telah merdeka, namun belanda tetap datang dan

melakukan perlawanan. Usaha untuk meredam perlawanan dengan jalan

kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda dan Indonesia kemudian

mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah secara

diplomasi. Salah satunya adalah KMB yang dilaksanakan di Den Haag,

Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Hasil KMB Indonesia menjadi negara federal dengan

nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Hutang bekas pemerintah Hindia

Belanda ditanggung oleh RIS.

RIS dan kerajaan Belanda bergabung yang merupakan Uni Indonesia-Belanda di bawah Ratu Belanda sebagai Kepala Uni.

Pengakuan kedaulatan

dilaksanakan akhir tahun 1949.

Penyerahan Irian Barat dilaksanakan satu tahun setelah

KMB.

Demokrasiparlementer atau/

liberal adalahpemerintahan

dimana parlemenmemiliki perananpenting dalampemerintahan

Ciri demokrasi liberal :

1. Presiden dan wapres tidak dapat diganggu gugat

2. Presiden berhak membubarkan DPR

3. Menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan

4. Perdana Mentri diangkat oleh Presiden

Demokrasi Liberal 1950-1959

Kabinet-kabinet

demokrasi Liberal

KABINET MUHAMMAD NATSIR

(6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Program :

Meningkatkan keamanan dan

ketentraman.

Mencapai konsolidasi dan

menyempurnakan susunan pemerintahan.

KABINET SUKIMAN WIRYOSANJOYO

(27 April 1951 – 3 April 1952)

Program :

Menjamin keamanan dan ketentraman

Mengusahakan kemakmuran rakyat dan

memperbaharui hukum agraria agar

sesuai dengan kepentingan petani.

KABINET WILOPO

(3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Program :

Dalam negeri : Menyelenggarakan

pemilihan umum (konstituante, DPR, dan

DPRD), meningkatkan kemakmuran

rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat,

dan pemulihan keamanan.

Luar negeri : Penyelesaian masalah

hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan

Indonesia, serta menjalankan politik luar

negeri yang bebas-aktif.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO I

(31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara

PNI dan NU.

Program :

Meningkatkan keamanan dan

kemakmuran serta segera

menyelenggarakan Pemilu.

Pembebasan Irian Barat secepatnya.

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP

(12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Program :

Melaksanakan pemilihan umum menurut

rencana yang sudah ditetapkan dan

mempercepat terbentuknya parlemen

baru

Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan

politik luar negeri bebas aktif.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO

(20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Program :

Perjuangan pengembalian Irian Barat

Pembentukan daerah-daerah otonomi

dan mempercepat terbentuknya

anggota-anggota DPRD.

KABINET DJUANDA

( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Program :

Membentuk Dewan Nasional

Normalisasi keadaan Republik

Indonesia

Melancarkan pelaksanaan

Pembatalan KMB

Perjuangan pengembalian Irian

Jaya

Mempergiat/mempercepat proses

Pembangunan

Dampak Demokrasi Parlementer padaPolitik Indonesia

Pembangunan tidak berjalan lancar karena Kabinet selalu silih berganti

Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partaiatau golongannya.

Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara terpaksabersikap mengambang diantara kepentingan banyak partai. Maka

pengambil keputusan itu menjadi tidak ada.. Karena tidak ada partai yangpionir (pelopor),

Dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif daneksekutif yang kuat, sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif.