J a r i n g a n K e r j a P e m e t a a n P a r t i s i p a t i f

Siaran Pers Dapat Disiarkan Segera

Ruang Hidup Rakyat Pedesaan “Dirampas” MP3EI

JKPP meluncurkan peta indikatif wilayah adat untuk mendorong percepatan pengakuan ruang hidup rakyat pedesaan

Bogor, 29 Januari 2014 - Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) memandang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) makin mempercepat perampasan tanah dan meningkatnya eskalasi konflik agrarian.

Hal tersebut dikemukakan dan dibahas dalam Seminar Nasional bertema “MP3EI dan Kedaulatan Ruang Hidup Rakyat Pedesaan Nusantara” pada Rabu (30/1) di Bogor. Seminar dihadiri ratusan fasilitator pemetaan partisipatif dari berbagai pelosok Nusantara.

Dalam Seminar Nasioanal tersebut tampil beberapa pembicara. Antara lain, Achmad Sodiki, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi; Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyakat Adat Nusantara; Abet Nego Tarigan, Eksekutif Nasional Walhi; Noer Fauzi Rachman, Direktur Eksekutif Sajogyo Institute; Yando Zakaria,Perkumpulan KARSA; T. Nirarta Samadhi, Deputi Deputi V, Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran, UKP4, dan Randy R. Wrihatnolo, Kepala Divisi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, KP3EI.

JKPP mencatat pada tahun lalu, 2013, ada beberapa momentum penting bagi gerakan Counter-Mapping dalam memperjuangkan pengakuan ruang hidup rakyat pedesaan. Momentum tersebut antara lain putusan Makhamah Konstitusi RI NO 45/PUU-IX/2011 mengenai kawasan hutan Hukum, penandatanganan nota kesepahaman oleh 12 kementerian dan lembaga untuk perbaikan dan percepatan proses – proses pengukuhan kawasan hutan serta kebijakan satu peta (one map policy).

Laksmi Savitri, Ketua Dewan Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, mengatakan di tengah momentum penting tersebut, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap menjalankan kebijakan ekonomi yang menyingkirkan masyarakat adat dan pedesaan. Antara lain, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2011 tentang MP3EI. “MP3EI akan mempercepat perampasan tanah dan meningkatkan konflik agrarian,” kata dia.

Kasmita Widodo, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, menambahkan JKPP bersama para fasilitator pemetaan partisipatif telah bekerja dalam mendorong percepatan pengakuan ruang hidup rakyat. “Seminar dan Pertemuan Forum Anggota VI JKPP ini diharapkan menjadi tonggak bagi gerakan Counter Mapping dalam meneguhkan strategi perebutan ruang hidup rakyat dalam menata kembali sumber-sumber penghidupan rakyat.”

JKPP telah lebih dari satu dasawarsa mendorong strategi counter mapping melalui gerakan pemetaan atas inisiatif rakyat. Saat ini total luas perkiraan maksimum secara nasional untuk wilayah adat yang masih ada penguasaan dan atau kepemilikan sekitar 84.506.680 hektar. Sedangkan total luas rata-rata setidaknya masih ada 42.253.340 hektar. Hasil pemetaan partisipatif yang telah dihimpun JKPP sampai dengan Januari 2014 ada 9.206.465 hektar. Semua hasil pemetaan tersebut dihimpun dalam Peta Indikatif Wilayah Adat

yang diluncurkan hari ini. Peluncuran peta tersebut juga sebagai upaya agar peta indikatif bisa masuk dalam one map policy (kebijakan satu peta).

Gerakan one map policy semestinya memberikan dukungan data spasial dari berbagai pihak dan mengintegrasikan antara satu dan lainnya dalam sistem Jaring Data Spasial Nasional (JDSN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) bertanggung jawab mendukung infrastruktur data spasial untuk pengembangan pemetaan partisipatif dan penyusunan rencana kerja sama dalam Jaringan Data Spasial Nasional.

Setelah menggelar seminar nasional, pada 30-31 Januari 2014 JKPP dan para fasilitator pemetaan partisipatif akan menyelenggarakan Pertemuan Forum Anggota VI untuk menegaskan kembali gerakan Counter Mapping sebagai sebuah strategi perebuatan ruang hidup rakyat.

---Selesai---

Tentang JKPPKeterangan mengenai Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), layanan, dan programnya dapat dilihat di www.jkpp.org

Untuk Keterangan Lebih Lanjut:

Kasmita Widodo Dewi SutejoKoordinator Nasional JKPP Divisi Kampanye JKPPTelp :081513024601 Telp : 081310028016E-mail : kwidodo@gmail.com E-mail : seknas@jkpp.org