Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

Hukum Internasional

Izzatunnisa GalihXI IPS 2

Hukum Internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat Internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa.

Zaman dahulu kala sudah terdapat ketentuan yang mengatur, hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa

Sejarah dan PerkembanganHukum Internasional

Konsep dasar hukum internasional sudah muncul di hubungan politik ribuan tahun lalu.

Sekitar 2100 tahun sebelum masehi, sebuah perjanjian muncul diantara pemimpin Lagash dan Umma, negara kota yang terletak di Mesopotamia. Perjanjian tersebut dibuat di atas batu.

Contoh lainnya yang terkenal terjadi 1000 tahun setelahnya, yaitu perjanjian perdamaian dan persaudaraan antara raja Mesir, Rameses II dan raja Hittities.

Zaman Sebelum Masehi

Pada masa romawi, hukum sangat dihormati. Hukum romawi (jus civile) awalnya hanya diterapkan untuk masyarakat romawi saja. Tetapi hukum ini menjadi tidak relevan untuk sebuah negara yang meluas dan berkembang seperti roma. Karena itulah dibuat jus gentium, yang mengatur hubungan antar orang asing dan masyarakat roma.

Hukum jus gentium yang progresif mulai mengalahkan jus civile yang ruang lingkupnya sempit, karena itu jus gentium menjadi hukum yang berlaku di seantero kekaisaran romawi, dan mulai dipertimbangkan untuk berlaku universal.

Masa Romawi

Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.

Di samping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat 2 masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlaianan yaitu Kekaisaran Byzantium dan Dunia Islam. Kekaisaran Byzantium sedang menurun mempraktikan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya praktik Diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan Hukum Internasional dan Dunia Islam terletak di bidang Hukum Perang.

Abad Pertengahan

Pendekatan baru terhadap hukum internasional mulai ada ketika filsuf spanyol, Fransisco Vitoria, mengemukakannya pada zaman keemasan negara tersebut. Yang mendemonstrasikan perilaku progresif spanyol pada suku indian di amerika selatan dan berpendapat bahwa masyarakat indian seharusnya menjadi negara sendiri yang memiliki peraturan sendiri.

Filsuf lain adalah Suarez yang berpendapat bahwa hukum internasional mengandung ciri khas hukum alam dalam bukunya  De legibius ae Deo legislatore.

Filsuf selanjutnya bernama Alberico Gentili, yang terkenal karena bukunya De jure belli. De jure belli berisi diskusi mengenai hukum perang dan salah satu babnya memuat tentang hukum traktat.

Adapula Balthazer Ayala dan Alberico Gentilis mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi.

Pencetus Hukum Internasional Modern (I)

Ahli yang dikenal sebagai bapak hukum internasional adalah Hugo de Groot (grotius), seorang belanda. Bukunya yang paling penting yaitu De jure belli ac paris, memuat tentang penjelasan hukum privat internasional yang masih dapat digunakan sekarang. Dia menegaskan bahwa hukum alam itu akan tetap berlaku meski tidak ada Tuhan. Hukum alam itu dibentuk bukan tanpa alasan. Keadilan hanyalah alasan masyarakat dan untuk itu diperlukan.

Pendapatnya yang juga terkenal adalah mengenai laut bebas. Ahli belanda ini menentang konsep “laut tertutup” dari portugis dan mengatakan bahwa setiap negara tidak bisa mengklaim laut sebagai milik pribadi mereka. Laut itu milik semua negara. Teori ini memiliki hubungan erat dengan perdagangan bebas dan kekuatan komersil yang sedang berkembang.

Pencetus Hukum Internasional Modern (II)

SEKIAN