1

Studi Ruang Lingkup:Aliran Penerimaan

dan Aliran Informasi Bangka and Belu

Ambarsari DC dan Joko Purwanto

Konferensi RWIJakarta 22-23 Mei 2012

Tinjauan Presentasi

A. Tujuan Penelitian, Metodologi, dan Kerangka

B. Bangka – Kondisi umum– Aliran Penerimaan Formal dan Non Formal

C. Belu – Kondisi umum– Aliran Penerimaan Formal dan Non Formal

D. Pendahuluan untuk Implikasi Kebijakan

2

Latar Belakang dan TujuanLatar Belakang• Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang besar ke tingkat daerah

untuk mengelola pertambangan• Belum banyak dipahami apa saja aliran penerimaan yang terkait tambang di

tingkat daerah serta bagaimana informasi antar pelaku• Bangka dan Belu dipilih karena keduanya punya komoditas mineral. Bangka

daerah yang punya sejarah sangat lama menjadi produsen timah. Sebaliknya, Belu baru saja muncul dengan komoditas mangaan.

Tujuan Penelitian: • Melihat aliran penerimaan terkait langsung dengan pertambangan• Melihat aliran informasi antar entitas pelaku. • Membangun kesimpulan awal dan rekomendasi.

3

Pertanyaan Studi dan MetodologiPertanyaan penelitian• Bagaimana aliran penerimaa negara dan daerah berlangsung dan

lembaga atau badan-badan publik di tingkat kabupaten/kota . • Kedua, seperti apa aliran informasi terkait penerimaan dari

industri ekstraktif juga kaitannya dengan dimensi-dimensi seperti perijinan, kegiatan paska-tambang, atau pengelolaan dana dari mineral dan batubara.

• Ketiga, bila ada, mekanisme non-formal dari kedua aliran tersebut.

Metodologi : Desk study, referensi, wawancara

4

Kerangka untuk memahami Alur Penerimaan atau Alur Informasi

5

Penerimaan/

informasi

Instansi terkait Pemetaan alur

penerimaan/ Informasi

Implikasi

Penelisikan Celah (loopholes finding)

Besaran/isi dan jenis penerimaan/informasi

KABUPATEN BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

6

Potensi dan SejarahBangka dikenal sebagai daerah potensial penghasil

timah dalam jalur sabuk timah yang memiliki kandungan timah yang tinggi.

Sejarah panjang dalam penambangan timah dialami Bangka sejak masa sebelum pendudukan Belanda.

PemekaranKabupaten Bangka Induk ini adalah penciutan dari

wilayah Kabupaten BangkaSebagian masalah pertambangan yang ada

merupakan permasalahan warisan Kabupaten Bangka di masa sebelum pemekaran

Kondisi Umum : Kabupaten Bangka

1) Jaminan Reklamasi2Jaminan Kesungguhan

Biaya atas Surat Izin Perdagangan Antar Daerah

Dana Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan yang tidak diselesaikan

Bunga atas Jaminan Reklamasi

1) Biaya Penerbitan Izin2) Sumbangan Pihak Ketiga

1) Royalti

2) Iuran Tetap

DBH SDA Pertum

Deposit

PEMERINTAH

PUSAT

PEMEGANG IJIN PERTAMBANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN

BANGKA

Kabupaten Bangka : Aliran Penerimaan Formal

Kabupaten Bangka: Ringkasan Aliran Penerimaan Formal

Jenis Aliran Setoran ke Pemda Catatan

Iuran Produksi/ Royalti

Dari Kas Negara dalam bentuk DBH SDA Pertambangan Umum ditransfer ke Kas Daerah

- Tidak transparan- Ada selisih perkiraan dan realisasi- Asimetri informasi

Iuran Tetap/ landrent

Dari Kas Negara dalam bentuk DBH SDA Pertambangan Umum ditransfer ke Kas Daerah

- Tidak transparan- Ada selisih perkiraan dan realisasi

Sumbangan Pihak Ketiga

Kas Daerah di Bank Babel - Tidak transparan- Atas dasar naskah kesepakatan- Tarif tidak seragam untuk semua

pemilik IUP

Biaya Penerbitan Izin

Kas Daerah - Tidak transparan- Banyak TI (tambang

inkonvesional) tak memiliki izin

Jenis Aliran dari Pemilik IUP

Setoran ke Pemerintah Daerah

Catatan

Dana Jaminan Kesungguhan

Deposito pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah

- Tidak transparan- Tidak jelas pengembaliannya

Dana Jaminan Reklamasi

Deposito pada Kas Daerah atas nama Bupati

- Tidak transparan- Tidak jelas penyelesaian dalam

bentuk reklamasi atau pemutihan karena tidak diklaim oleh pemegang IUP.

Bunga atas Dana Jaminan Reklamasi

Kas Daerah - Tidak transparan

Surat Izin Perdagangan Komoditas

(Tidak ada keterangan) - Tidak transparan- Tidak ada keterangan regulasi

untuk pungutan

Kabupaten Bangka: Ringkasan Aliran Penerimaan Formal

(lanjutan)

Penambang TI

Pemilik TI Pengumpul Smelter swasta

Penyelundup

Pasar ekspor

Transit domestik

Sumber : Cahyani dan Mumbunan (2012), dinspirasi dari Diagram Alir Pertambangan Timah Informal dari Lestari (2011).

Kabupaten Bangka: Ringkasan Aliran Penerimaan Formal

KABUPATEN BELU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

12

Potensi Sekitar tiga tahun terakhir pulau Timor mulai dikenal akan

kandungan mineral mangaan (faut metan) yang besar. Investor dari kawasan Asia Tenggara maupun pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan berbondong-bondong menginjakkan kaki di NTT Timur, khususnya di Kabupaten Belu.

Kondisi masyarakat Keberadaan pertambangan menghadirkan dilema khususnya

bagi masyarakat miskin. Di satu sisi, pertambangan memberi penghasilan yang bersifat direct cash (cash money), daripada penghasilan dari pertanian yang bersifat future money.

Di sisi lain, terjadi kerusakan lingkungan hidup, eksploitasi tenaga kerja perempuan dan anak-anak. Sedangkan keuntungan sangat jauh dibanding harga jual di pasar ekspor

Kondisi Umum : Kabupaten Belu

Perusahaan tambang mangaan

Perusahaan tambang mangaan

Jaminan reklamasiJaminan

reklamasi

BankBank Kas NegaraKas Negara

Kas Daerah

Kas Daerah

PAD (Sumbangan pihak ketiga)

PAD (Sumbangan pihak ketiga)

Verifikasi penerimaan

PNBP

Verifikasi penerimaan

PNBP

KESDMBiro

Keuangan

KESDMBiro

Keuangan

DJBPKPPN dan KPN

DJBPKPPN dan KPN

DJPKDJPK

Usulan Penyaluran

Usulan Penyaluran

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Transfer (DBH SDA)

Transfer (DBH SDA)

DPPKADDPPKAD

Royalty dan Iuran tetapRoyalty dan Iuran tetap

Kabupaten Belu : Aliran Penerimaan Formal

Catatan atas penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)

• Penerimaan DBH tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran berbasis triwulan. Selalu terjadi keterlambatan penyaluran setiap tahun. Setiap tahun, rata-rata keterlambatan terjadi selama dua kali triwulan atau 6 bulan. Dana DBH baru ditransfer kepada daerah pada bulan September pada tahun berjalan.

• Sebelum tahun 2010, tidak ada mekanisme pelaporan perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah belum tertatanya mekanisme tata kelola pertambangan secara ideal. Di satu sisi, penerimaan DBH Pertum Pemkab Belu hanya menerima DBH sebesar Rp 1.617.776 ,- (tahun 2008) dan Rp 13.098.883,- (tahun 2009). Di sisi lain, perijinan, pembayaran setoran perusahaan kepada pemerintah, reklamasi, monitoring, dan hal-hal terkait tata kelola pertambangan belum semuanya terlaksana secara baik.

• Terdapat perbedaan hasil perhitungan DBH antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Belu. Setelah Pemkab Belu mengenal mekanisme rekonsiliasi pada tahun 2010; sejak itu Pemkab Belu mempelajari mekanisme penyaluran DBH Pertambangan Umum.

Catatan penerimaan SKAB• Mekanisme penentuan tingkat sumbangan tidak cukup jelas. Dalam data yang

tidak dipublikasikan, ditemukan sejumlah perusahaan yang membayar dengan tingkat berbeda. Tahun 2011 misalnya, CPM masih menggunakan tingkat sumbangan Rp 100,-/kg, sementara SGP menggunakan tingkat sumbangan Rp 155,-/kg. Salah satu kemungkinan penyebab ketidakjelasan ini terletak pada sisi regulasi – Keputusan Bupati sebelumnya (2009) belum dinyatakan dicabut pada saat Keputusan Bupati yang baru (2011) sudah ditetapkan. Akibatnya, terjadi asimetri tingkat sumbangan pihak ketiga.

• Terbuka kemungkinan tingkat pungutan SKAB tidak mencerminkan jumlah mangaan yang akan dikirim. Pemerintah Belu tidak memiliki mekanisme yang memastikan kesesuaian antara jumlah sumbangan pihak ketiga yang dibayarkan untuk mendapatkan SKAB dengan jumlah mangaan yang akan dikirimkan, terutama pada titik terakhir sebelum mangaan keluar dari wilayah Belu (yakni Pelabuhan Atapupu). Tidak ada proses cross check dan verifikasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak pelabuhan

Apa penyebabnya? • Kekeliruan informasi royalti dan iuran tetap yang disampaikan pihak

perusahaan. Sebagai misal, perusahaan keliru menuliskan nomor rekening tujuan untuk royalti dan iuran tetap (rekening untuk royalti diisi untuk iuran tetap).

• Daerah asal tambang tidak dicantumkan; yang tercantum adalah daerah tempat perusahaan menyetor. Dampaknya, data pada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, tidak terdokumentasi secara akurat sehingga tidak dapat segera digunakan sebagai acuan alokasi DBH Pertum ke daerah. Sebagai keterangan, dan ini dapat menjadi salah satu penyebab, bahwa sebagian besar kantor pusat dari perusahaan pemegang IUP berdomisili di luar Belu, yakni 73 dari 89 perusahaan.

Catatan Alur Penerimaan Non Formal• Kasus pertama: Pungutan atas “Obama”

Ojek Bawa Mangan, mencapai 200 Kg/motor. Pungutan bergantung pada alat transportasi. 2.000,- - Rp 5.000,- per sepeda motor. Ini berlaku untuk perjalanan di dalam Kabupaten Belu. Untuk perjalanan lain, seperti dari Belu ke Kefamenanu (Timor Tengah Utara), Obama tidak dipungut biaya. Kendaraan roda empat antara Rp 20.000,- - Rp 50.000,- per kendaraan.

• Kasus kedua: Pungutan di jalur pengepul dan perusahaan ber-IUP tanpa produksi menuju stockpile

Di tingkat pengepul, pembayaran sejumlah dana kepada pihak aparat keamanan bergantung pada lokasi dan jumlah mangaan yang terkumpul. Sebagai contoh, pungutan untuk mangaan yang dekat jalan raya cenderung lebih besar dibanding yang jauh dari akses tersebut, seperti dipinggir hutan. Pungutan oleh pihak kepolisian misalnya di lokasi tambang CV Sinar Jaya. Pungutan ini tidak berlaku pada seluruh perusahaan. Pungutan tidak terjadi, misalnya, apabila pengepul adalah pihak aparat sendiri

• Kasus ketiga: Pungutan dari titik stockpile sampai titik penjualan

Berlangsung dari titik stockpile di pelabuhan Belu sampai titik penjualan di Tanjung Priok, Surabaya. Bila melalui jalan darat, pungutan terjadi pada saat melintasi melintasi pos-pos keamanan. Apabila jalur pengiriman melalui laut, model pungutan dilakukan di atas kapal.

Diagram alur penerimaan non formal

Penambang Pengepul

Stockpile Perusahaan berIUP, tapi tanpa produksi sendiri

atau izin habis

Pelabuhan Atapupu

Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)

a

b d c

e

f

g

Catatan atas produksi• Volume Produksi hanya dilaporkan saat penjualan. Di

Kabupaten Belu, belum mengenal istilah pelaporan secara reguler. Sebagaimana diminta dalam Keputusan Menteri No. 17/2010, perusahaan tambang diwajibkan melaporkan semua hasil produksinya secara berkala, baik pada saat ada transaksi penjualan atau sedang idle, yakni pada saat tidak ada transaksi/penjualan.

• Mekanisme yang ada selama ini hanya mewajibkan pengusaha/perusahaan untuk melaporkan jumlah hasil penjualan batuan mangaan kepada Distamben Kabupaten Belu melalui mekanisme SKAB.

Catatan atas harga mangaan• Pemkab Belu belum mempunyai standar harga patokan mangaan. Dalam

prakteknya, Pemkab Belu belum mentapkan harga patokan penjualan batu mangan seperti yang diamanatkan Permen ESDM. Kondisi ini memberi ketidakjelasan dalam penentuan standar harga mangaan. Pemkab Belu hanya berpatokan pada dokumen surat perjanjian jual beli antara pengusaha mangan dengan pihak ketiga.

• Harga patokan mangaan disepakati bersama antara Pemkab Belu dengan Asosiasi Pengusaha Perusahaan Tambang. Sebagai akibat ketiadaan harga patokan mangaan, sebagaimana diamanatkan Permen ESDM, maka stakeholder pertambangan mangaan di Kabupaten Belu mengunakan model kesepakatan dalam menentukan harga patokan mangaan.

Mekanismenya dimulai dengan penetapan harga oleh Pemkab Belu. Harga tersebut kemudian diajukan dan dibahas dalam forum rapat bersama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Asosiasi Pengusaha Tambang Belu. Di akhir rapat, disetujui gambaran kasar harga mangaan yang berlaku di Kabupaten Belu. Selanjutnya, hasil kesepakatan tersebut menjadi dasar penentuan harga jual yang dilakukan oleh pengusaha dengan pihak ketiga (pembeli mangaan).

Penutup