Draft Buku SMK

BADAN STANDARDISASI NASIONALJAKARTA - 2012

PENGANTAR STANDARDISASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PENGANTAR STANDARDISASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BADAN STANDARDISASI NASIONALJAKARTA - 2012

PENGANTAR STANDARDISASIUNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

oleh Badan Standardisasi Nasional Copyright c Badan Standardisasi Nasional, 2012

All rights reserved

Diterbitkan dan diluaskan olehBADAN STANDARDISASI NASIONAL

Desain dan ilustrasi sampul: Badan Standardisasi Nasional

Cetakan I, November 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan

perkenanNya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama

dengan para pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan, telah

menyelesaikan pengembangan Buku Pengantar Standardisasi

Untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Buku ini ditujukan

untuk diaplikasikan oleh kalangan pendidikan kejuruan yang akan

mempelajari dan mengajarkan bidang standardisasi. Diharapkan

melalui pemanfaatan buku pegangan ini para peserta didik SMK yang

mempelajari pendidikan standardisasi di tingkat Sekolah Menengah

Kejuruan, dapat memahami dan mampu mengimplementasikannya di

dunia kerja.

BSN sebagai lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional,

mendapat mandat untuk mengembangkan dan membina kegiatan di

bidang standardisasi nasional, yang mencakup pengembangan kebijakan

nasional yang mampu mendorong perkembangan, pemanfaatan dan

penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu juga menjadikan

SNI sebagai faktor penguat daya saing, meningkatkan efisiensi dan

transparansi pasar serta mampu melindungi konsumen, kesehatan

masyarakat, lingkungan dan keamanan.

Sebagai salah satu upaya pelaksanaan mandat tersebut, BSN melalui

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi (PUSDIKMAS),

bekerjasama dengan stakeholder mengembangkan pendidikan

standardisasi, termasuk materi dan metodenya untuk digunakan di

lingkungan pendidikan khususnya di tingkat Perguruan Tinggi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berperan serta dalam pengembangan Buku Pengantar Standardisasi

untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini, sehingga dapat

diselesaikan dengan baik.

Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan i

Akhirnya, kami berharap Buku Pengantar Standardisasi ini dapat

diterapkan dengan baik di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan,

kami juga mengharapkan masukan agar buku ini dapat disempurnakan

sesuai perkembangan.

Jakarta, November 2012

ii Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiiBAB I PENGENALAN STANDAR 1 1.1 Relevansi Standar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan 4 1.2 Standar Dalam Kehidupan Sehari-Hari 12 1.3 Kegunaan Pengenalan Standar Di SMK 16BAB II PENGENALAN STANDAR 17 2.1 Sejarah Standar 20 2.2 Sejarah Perkembangan Standar DI Indonesia 25 2.3 Definisi Standar dan Standardisasi 28 2.4 Tujuan, Prinsip dan Manfaat Standar Secara Umum 30 2.5 Ruang Lingkup Standar 33BAB III PENGEMBANGAN STANDAR 39 3.1 Prinsip Pengembangan SNI 42 3.2 Pengembangan SNI 46BAB IV PENERAPAN STANDAR 51 4.1 Penerapan Standar & Tiga Pilar Mutu 54 4.2 Penerapan Standar: Kasus Penerapan SNI Helm 60DAFTAR KEPUSTAKAAN 71

Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan iii

DAFTAR ISI




DAFTAR ISI



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI



BAB II STANDAR SECARA UMUM

i 202528303743465055586575

BAB 1PENGENALAN STANDAR

STANDAR ????

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari isi bab ini, diharapkan peserta didik dapat mengenal dan

memahami:

1. Contoh-contoh keberadaan standar yang dapat ditemui dalam kehidupan

sehari-hari.

2. Fungsi dan manfaat dari standar dalam kehidupan.

3. Alasan mengapa standar itu penting untuk dikenal dan dipahami.

4. Kegunaan mengenal dan memahami standar.

Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan 3

1.1 RELEVANSI STANDAR DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Masuknya standar sebagai materi pembelajaran di Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), tentu mengundang sejumlah pertanyaan.

Pertama-tama, mungkin mengemuka pertanyaan apa yang dimaksud

dengan standar? Bukankah sehari-hari kita diperkenalkan pada banyak

hal yang dikatakan sebagai standar, misalnya: standar akuntansi, standar

gizi, standar pendidikan, dan sebagainya. Lalu, standar yang seperti apa

yang ingin dijadikan materi pembelajaran di tingkat SMK? Kemudian,

pertanyaan-pertanyaan lain seperti: apa manfaat materi pembelajaran

mengenai standar baik untuk tenaga pendidik maupun peserta didik

di tingkat SMK? Adakah relevansi pengetahuan, pengenalan dan

pemahaman mengenai standar terhadap kegiatan belajar mengajar di

tingkat SMK? Pada kenyataannya, disadari atau tidak sebenarnya SMK

sudah mengenal dan menerapkan sejumlah standar dalam kegiatan

belajar mengajar.

Peserta didik SMK bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa

sudah sangat terbiasa dengan apa yang dinamakan baut dan mur.

Hampir semua jenis mesin mempergunakan baut dan mur dari macam-

macam jenis dan ukuran sebagai alat pengikat. Dalam penggunaannya,

baut dan mur dipergunakan bersama-sama. Umumnya, kepala baut

dan mur berbentuk segi enam atau segi empat. Semuanya ini diperinci

dalam standar, termasuk ulir yang menjadi bagian terpenting dari baut

dan mur.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa ulir pada baut dan

mur dibuat menurut ukuran yang distandarkan. Ukuran ulir dinyatakan

4 Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan

dengan sebuah lambang, yang menentukan jenis ulirnya (dengan huruf,

misalnya M untuk ulir metrik, W untuk ulir Withworth, dan sebagainya),

diameter luar dan jarak antara atau jumlah ulir tiap inci. Tentang ulir

pada baut dan mur, peserta didik SMK tentu mengenal pula apa yang

disebut ulir tunggal atau satu jalan bila hanya satu jalur yang melilit

silinder, dan disebut 2 atau 3 jalan bila ada 2 atau 3 jalur. Sekali lagi,

semua ini diperinci menurut suatu standar.

Peserta didik SMK program studi keahlian teknik mesin hanya

dimungkinkan mampu membaca dan memahami gambar-gambar

mesin, termasuk juga spesifikasi dan cara kerja suatu mesin, apabila

ia mengenal dan mengerti simbol-simbol atau kode-kode yang diacu

dan ditentukan dalam standar. Kecuali simbol-simbol atau kode-kode

komponen mesin, pada umumnya peserta didik menggunakan satuan

Aneka baut dan mur dibuat menurut ukuran, bentuk dan ulir yang mengikuti suatu standar.

Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan 5

standar tertentu, misalnya: milimeter, centimeter atau meter untuk

panjang, newton untuk gaya, watt untuk daya, dan sebagainya.

Begitu juga dengan peserta didik SMK program studi keahlian

teknik bangunan sangat terbiasa dengan standar. Seperti halnya di

bidang permesinan, baut dan mur juga banyak digunakan pada SMK

progran studi keahlian ini. Baut dan mur digunakan pada bangunan,

Pelajar-peserta didikSMK menggunakan dan menerapkan standar tersebut dalam bidang keahlian masing-masing.

Instalasi bangunan membutuhkan material dengan standar tertentu dan dilakukan menurut metode tertentu.

6 Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan

misalnya untuk menyambung kerangka-kerangka besi pada bangunan.

Di program studi keahlian teknik bangunan, peserta didik juga

diperkenalkan pada aneka bahan-bahan bangunan, di antaranya pipa

PVC dan besi, besi beton, dan kayu. Dalam mendirikan bangunan,

penggunaan bahan-bahan tersebut dilakukan menurut suatu standar,

khususnya untuk tujuan membuat bangunan yang aman dan kuat. Saat

pengerjaan bangunan pun peserta didik diperkenalkan dengan standar

keamanan kerja, misalnya menggunakan helm untuk melindungi kepala,

sepatu bot, sarung tangan, dan sebagainya.

Untuk membuat suatu bangunan biasanya dibutuhkan beberapa jenis

gambar teknik yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Di dunia teknik

bangunan dikenal berbagai gambar untuk menjelaskan sebuah bangunan.

Gambar-gambar itu meliputi gambar sketsa, gambar pra-rencana, gambar

situasi, gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, gambar struktur,

dan gambar penjelasan (detail). Biasanya gambar-gambar tersebut memuat

simbol-simbol atau kode-kode yang diacu dalam dunia teknik bangunan,

serta tertuang dalam suatu skala atau perbandingan.

Peserta didik SMK program studi keahlian teknik bangunan hanya

dimungkinkan mampu membaca dan memahami gambar bangunan,

apabila ia mengenal dan mengerti simbol-simbol atau kode-kode terkait

dengan struktur bangunan yang diacu dan ditentukan dalam standar

pada dunia teknik bangunan. Kecuali simbol-simbol atau kode-kode

yang termuat dalam gambar teknis sebuah bangunan, pada umumnya

peserta didik menggunakan satuan standar tertentu, misalnya:

milimeter, centimeter atau meter untuk panjang, meter persegi untuk

luas, dan sebagainya.

Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan 7

Dibandingkan dengan SMK di bidang lain, pada umumnya peserta

didik SMK program studi keahlian teknik ketenagalistrikan lebih banyak

mengenal satuan-satuan standar. Mereka berkutat dengan sejumlah

satuan standar kelistrikan seperti ampere untuk mengukur arus listrik,

volt untuk mengukur tegangan listrik, watt untuk mengukur daya

listrik, ohm untuk hambatan listrik, coulomb untuk muatan listrik, dan

sebagainya.

Begitu juga peserta didik SMK program studi keahlian teknik

elektronika banyak mengenal sejumlah simbol atau kode-kode yang

Peserta didik SMK di bidang elektronika (kelistrikan) lebih banyak mengenal satuan-satuan standar.


dinyatakan pada komponen-komponen elektronik sebagai spesifikasi dari

komponen-komponen tersebut. Pada sebuah resistor, misalnya, digunakan

kode warna pada badan resistor untuk menyatakan nilai resistansinya.

Komponen ini selalu digunakan pada semua rangkaian elektronika.

Peserta didik SMK program studi keahlian teknik ketenagalistrikan

sangat akrab dengan aneka jenis kabel yang dipergunakan untuk

mengalirkan listrik. Jenis-jenis kabel itu umumnya memuat sejumlah

kode. Yang paling umum kabel-kabel diberi kode NYA, NYM dan

NYY. Istilah NYA, NYM dan NYY ini merupakan tata nama atau

nomenklatur pada kabel. Kabel NYA, NYM dan NYY berarti kabel

standar berpenghantar tembaga (dinyatakan dengan simbol huruf “N”)

dan berselubung isolasi dari Poli Vinil Chlorid/PVC (dinyatakan dengan

simbol huruf “Y”).

Satuan-satuan pengukuran arus listrik seperti ampere, volt,

ohm, lalu simbol-simbol warna pada badan sebuah resistor, atau kode

NYA, NYM dan NYY pada kabel, pasti dikenal oleh seorang peserta

didik SMK. Dalam praktek, peserta didik SMK menggunakan satuan

atau kode-kode tersebut. Satuan dan kode-kode tersebut tidak lain

merupakan standar.

Peserta didik pada program studi keahlian teknik kimia sangat akrab

dengan standar atau istilah pH untuk derajat keasaman, pOH untuk derajat

kebasaan, % w/w, % w/v (lab, % v/v, ppm), molaritas (M), Normalitas (N)

untuk satuan konsentrasi larutan, λ (lambda) untuk panjang gelombang, d

(densitas) untuk kerapatan, NA untuk bilangan Avogadro dan DHL untuk daya

hantar listrik.


Lalu, apakah standar dikenal juga oleh peserta didik SMK di luar

bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa? Tentu saja. Misalnya, program

studi keahlian keuangan, mereka mengenal standar atau sistem akuntansi

keuangan. Standar atau sistem akuntansi keuangan ditetapkan sebagai

suatu panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain untuk tujuan

keseragaman, standar akuntansi keuangan dimaksudkan memudahkan

orang untuk menyusun, membaca, memahami atau menginterpretasi, dan

membandingkan apa yang disajikan di dalam laporan keuangan.

Sudah menjadi kesepakatan bahwa laporan keuangan disusun

berdasarkan standar tertentu, khususnya terkait dengan 3 laporan

keuangan utama yang meliputi Laporan Rugi Laba, Neraca dan Arus

Kas. Pos-pos (pemasukan dan pengeluaran) mana yang masuk ke dalam

masing-masing laporan tersebut ditetapkan dalam suatu standar, yakni

standar akuntansi keuangan.

Lalu, bukankah peserta didik SMK program studi keahlian

keuangan ketika dalam menghitung persediaan barang juga sering

Standar akuntansi keuangan menjadi panduan utama peserta didik SMK akuntansi menyusun laporan keuangan


menggunakan satuan internasional? Khususnya satuan “ton” atau

“kilogram” juga “kiloliter” atau “liter”. Mereka juga terbiasa dengan

formulasi atau perhitungan berupa rasio-rasio keuangan (financial

ratios) yang dijadikan rujukan atau acuan untuk menilai kinerja atau

kesehatan keuangan perusahaan. Di antara rasio-rasio keuangan

dimaksud yang sangat populer misalnya Return on Investment (ROI),

Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Debt Equity Ratio

(DER), dan sebagainya.

Peserta didik SMK program studi keahlian tata boga

mempergunakan satuan massa (misalnya: kilogram, ons, gram dan

sebagainya), volume (misalnya: mililiter atau cc dan liter), juga panas

atau suhu (derajat celsius) saat mereka membaca resep dari sebuah

makanan atau menu hidangan yang akan dibuat. Resep itu sendiri

merupakan sebuah dokumentasi untuk membuat hidangan memiliki

rasa yang terjaga dan diproses secara benar. Di dalam sebuah resep,

terdapat jenis dan banyaknya jumlah bahan yang dibutuhkan serta cara

mengolah bahan-bahan tersebut agar dapat menjadi sebuah hidangan.

Dalam arti yang luas, resep dapat dipahami sebagai sebuah standar,

yakni sebuah dokumen yang bertujuan untuk mengolah dan memproses

sebuah hidangan menurut cara-cara yang baku untuk mendapatkan cita

rasa yang sama.

Peserta didik SMK program studi keahlian tata busana

mempergunakan dan sangat terbiasa dengan satuan panjang untuk

mengukur kain, entah itu dalam satuan meter atau yard. Ukuran

pakaian atau size juga dipergunakan untuk menggolongkan besarnya

pakaian. Dalam hal ukuran pakaian, dikenal ukuran S (kecil), M (sedang),


L (besar) dan XL (sangat besar). Contoh-contoh di atas memperlihatkan

bahwa peserta didik SMK program studi keahlian tata busana sebenarnya

juga mengenal standar.

Dari uraian di atas, jelas bahwa peserta didik SMK sangat akrab

dengan standar. Mereka tidak hanya dituntut untuk memahami

standar sesuai dengan bidang yang ditekuni, tetapi juga didorong untuk

menerapkan standar tersebut dalam bidang keahlian masing-masing.

Sesungguhnya, ini sama sekali bukanlah hal yang luar biasa. Sebab,

apa yang ditempuh oleh peserta didik SMK pada dasarnya adalah

mempersiapkan diri untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian

praktis, yakni keahlian yang dapat diterapkan secara langsung dalam

dunia kerja. Karena bersentuhan langsung dengan dunia kerja atau

bidang praktis, sudah barang tentu peserta didik SMK berhadapan

dengan standar yang berlaku pada bidang keahlian masing-masing. Ini

semua membuktikan bahwa standar sangat relevan dengan SMK.

1.2 STANDAR DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Di atas dikatakan bahwa bukanlah hal yang luar biasa apabila

peserta didik SMK telah berkutat dengan apa yang dinamakan dengan

standar. Saat ini keberadaan dan penerapan standar terjadi di bidang

yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada bidang-bidang keahlian

yang terkait dengan pembelajaran SMK. Pada hampir segala aspek

kehidupan, standar ditetapkan dan diterapkan. Dalam pengertian ini,

keberadaan standar sangat dekat dan telah menjadi bagian nyata dari

kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, keberadaan standar begitu


melekat dengan aktivitas hidup harian manusia di segala tempat dan

waktu serta tanpa mengenal batas usia. Kita semua tentu mengenal

uang sebagai alat tukar. Uang merupakan salah satu bentuk nyata dari

standar, yaitu standar yang disepakati untuk melakukan pertukaran atau

transaksi barang. Uang merupakan standar yang dapat mempermudah

pertukaran atau transaksi barang dan jasa. Dengan keberadaan uang,

orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barang

dengan barang (barter), tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat

tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi

dengan pertukaran uang. Uang juga merupakan standar untuk satuan

hitung, karena uang dapat digunakan sebagai acuan bagi nilai berbagai

macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Uang juga dipakai untuk

menentukan harga barang atau jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat

satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

Uang merupakan standar yang dapat mempermudah pertukaran atau transaksi barang atau jasa


Contoh lain, adalah lampu lalu lintas yang setiap kali dapat

ditemukan di persimpangan jalan raya yang mengatur arus lalu lintas.

Lampu lalu lintas merupakan standar yang telah diadopsi di hampir

semua kota di seluruh dunia. Lampu ini menggunakan warna yang

diakui secara universal, untuk menandakan berhenti adalah warna

merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang

berarti dapat berjalan.

Hampir setiap rumah tangga memiliki peralatan elektronik, seperti:

radio, televisi, kipas angin, dan sebagainya. Kebanyakan peralatan

tersebut dihidupkan dengan daya listrik yang disambungkan melalui

tusuk dan kotak kontak. Tusuk dan kotak kontak merupakan salah satu

produk yang harus dibuat sesuai standar. Tanpa distandarkan kita tidak

dapat mengkoneksikan peralatan sumber listrik.

Lampu lalu lintas itu merupakan standar yang telah diadopsi di hampir semua kota di seluruh dunia.


Masih banyak contoh lain yang dapat dikemukakan untuk

memperlihatkan keberadaan standar di dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi peserta didik yang menekuni dunia teknik, keberadaan standar

tentunya sangat diperlukan. Semua contoh di atas memberi gambaran

nyata bahwa standar itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-

hari. Tidak hanya itu, standar digunakan untuk mempermudah dan

memperlancar orang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apa yang

terjadi, jika transaksi perdagangan tidak menggunakan alat tukar

yang terstandar (salah satu contohnya uang). Kegiatan perdagangan

akan sulit, sebab orang harus membawa barang yang diperjualbelikan.

Salah satu contoh lain dari penggunaan dan penerapan standar, ada pada tusuk dan kotak kontak.


Lalu, bagaimana bila jalan raya tanpa adanya rambu-rambu lalu lintas,

tentu akan terjadi kemacetan atau bahkan kecelakaan, dan bagaimana

mungkin kita dapat menetapkan massa, panjang atau waktu tanpa

adanya standar satuan ukuran.

1.3 KEGUNAAN PENGENALAN STANDAR DI SMK

Pengenalan standar memberi kegunaan praktis bagi peserta

didik SMK, khususnya nanti dalam menerapkan standar di lingkungan

kerjanya. Dengan demikian, para lulusan SMK mampu bekerja dan ahli

dalam bidang keahlian masing-masing. Pengenalan standar di SMK

berguna untuk:

1. Menanamkan pemahaman dan pengertian dasar mengenai

standar.

2. Menumbuhkan minat untuk mempelajari standar yang diterapkan

dalam dunia kerja.

3. Memahami peran dan arti penting standar dalam kehidupan,

khususnya dunia kerja.

4. Mendorong tindakan untuk menerapkan standar dalam dunia

kerja.

***


BAB 2STANDAR SECARA UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari isi bab ini, diharapkan peserta didik SMK dapat

memahami dan menjelaskan:

1. Definisi standar dan standardisasi.

2. Sejarah perkembangan standar dan bagaimana standar telah

dipergunakan oleh manusia sejak di masa lalu.

3. Perkembangan standar di Indonesia.

4. Tujuan perumusan, penetapan dan penerapan standar.


2.1 SEJARAH STANDAR

Pada bagian sebelumnya telah dibicarakan bahwa keberadaan

standar berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Jika ditelusuri

lebih mendalam dan seksama, ternyata keberadaan standar tidak hanya

dikenal dan diterapkan oleh manusia modern. Jauh di masa lalu, manusia

sudah akrab dengan standar. Bagian ini akan menguraikan secara garis

besar bukti-bukti sejarah yang memperlihatkan bahwa standar juga

Peradaban kuno di sepanjang Sungai Tigris, Eufrat dan Nil sudah mampu membuat gubuk, alat tenun, bajak, cangkul, sabit. Mereka telah menggunakan bagian tubuh sebagai standar ukuran dengan mengacu pada panjang lengan bawah, tangan dan jari-jari.

Bangsa Mesir menggunakan standar pengukuran linier disebut dengan Royal Cubit atau hasta kerajaan. Royal Cubit terbuat dari granit hitam. Bangsa Mesir juga telah menetapkan sistem penanggalan serta aksara.

Bangsa Yunani mengadopsi pengukuran dari Mesir, dengan menetapkan ukuran hasta lebih kecil, yaitu 2/3 dari hasta Mesir. Ukuran yang diterapkan bangsa Yunani kemudian diikuti oleh Bangsa Romawi namun dengan ukuran yang sedikit lebih pendek.

JEJAK-JEJAK STANDAR DALAM SEJARAH UMAT MANUSIA


sudah dipergunakan dalam kehidupan manusia pada zaman kuno.

Sejumlah bukti dapat dikemukakan bahwa masyarakat zaman kuno

telah mengenal dan menerapkan standar. Terdapat bukti dari zaman

kuno terkait dengan standar, antara lain: pemanfaatan peralatan batu

sederhana, kosa kata, bahasa primitif sebagai sarana komunikasi, angka-

angka dan hitungan, aksara atau huruf serta tulisan, gambar, bahkan

penetapan hari dan kalendar. Pada boks di bawah ditampilkan Jejak-

Jejak Penerapan Standar dalam Sejarah Umat Manusia.

Di Cina, masa Dinasti Qin standar ditetapkan dan diterapkan sebagai bagian dari kebijakan negara. Saat itu telah ditetapkan standar terhadap ukuran berat, dimensi, mata uang dan beberapa suku cadang alat transpor. Semua ini dilaksanakan demi kelancaran dan efisiensi perdagangan, komunikasi dan transportasi.

Bangsa India mengembangkan bahasa Sansekerta dan huruf-huruf Pallawa. Bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa menyebar luas di kawasan Asia dan tumbuh menjadi semacam bahasa resmi di kerajaan-kerajaan yang tersebar mulai dari India, Sri Langka, Vietnam, Kamboja, Malaka, dan Nusantara.

Di nusantara didirikan bangunan kuno dalam bentuk candi-candi. Candi-candi itu dibangun berdasarkan suatu pola pembangunan yang teratur. Candi Borobudur dan bangunan candi lain, misalnya, ternyata memiliki tertib ukuran, bentuk geometrik tertentu dengan sudut tertentu. Di saat itu dikenal istilah Depa, Hasta dan tumbak untuk satuan panjang, lalu Lamwit, Tampah dan Blah untuk satuan luas, Catu dan Sukat untuk satuan isi, dan Kati, Bantal, dan Pikul untuk satuan berat.


Perkembangan ilmu dan teknologi serta pertumbuhan industri dan

semakin luasnya perdagangan global menjadi pendorong yang sangat

penting bagi perkembangan standar, termasuk proses pembuatan dan

penerapan standar. Keberadaan dan pemanfaatan standar semakin

terpacu pada akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19, yaitu dengan

penemuan dan pengembangan bidang telekomunikasi dan kelistrikan.

Di bidang telekomunikasi, pertumbuhan jaringan telegraf memaksa 20

Tercatat Raja Henry I dari Inggris pada tahun 1120 menerapkan standar ukuran panjang, berat, luas, seperti: inch, yard, rod, ounce dan acre. Satuan ukuran ini kemudian disepakati bersama dan meluas ke daratan Eropa dan Amerika sehingga dapat dihindarkan berbagai masalah dalam perdagangan.

Lewat Sidang Konstitusi Perancis pada tahun 1795, terjadi pengalihan atas penetapan standar dari negara kepada para cendekiawan. Saat itu para cendekiawan ditugaskan untuk mengembangkan sistem pengukuran metrik dengan menyimak struktur yang diusulkan oleh rekayasawan Inggris, James Watt. Salah satu ukuran itu adalah meter. Setelah melewati 160 tahun masa evolusi, akhirnya para ilmuwan berhasil mengembangkan Sistem Unit Internasional.

Eli Whitney (1765 – 1825), adalah orang Amerika yang sering disebut-sebut sebagai Bapak Standardisasi. Eli Whitney mendobrak metode pembuatan senapan secara tradisional dan mengorganisasi suatu regu pekerja untuk membuat 10.000 suku cadang berdasarkan bentuk model utama (master model). Suku cadang yang serba identik ini menjamin mampu tukarnya.


negara untuk berhimpun dan mencari penyelesaian bersama. International

Telegraph Convention atau ITU ditandatangani pada tahun 1865. Satu tahun

sebelumnya, pada tahun 1885, negara-negara tersebut telah membentuk

ITU.

Di bidang kelistrikan, tampil mengemuka beberapa ilmuwan

peneliti dan penemu, seperti Benjamin Franklin, Volta, Galvani,

Faraday, Ohm. Mereka meletakkan dasar perkembangan ilmu dan

Diperkenalkan apa yang disebut ulir Whitworth oleh Sir Joseph Whitworth. Ulir ini memiliki sudut tetap antara sisi ulir sebesar 55° dan spesifikasi jumlah ulir untuk berbagai diameter. Kecuali itu, Whitworth juga memperkenalkan perkakas tap pembuat ulir dan alat pengukur ulir. Penemuan Whitworth kemudian memicu produksi besar-besaran dari mur dan baut.

Terbentuk lembaga-lembaga internasional di bidang standar. Di antaranya yang paling terkemuka adalah IEC (International Electrotechnical Commission) yang dibentuk pada tahun 1906, International Telecommunication Union (ITU) dibentuk di tahun 1934, dan pada tahun 1946 didirikan International Organization for Standardization (ISO).

Standar semakin diakui sebagai perangkat penting dalam perdagangan global di tengah berlangsungnya perdagangan bebas

JEJAK-JEJAK STANDAR DALAM SEJARAH UMAT MANUSIA


teknologi kelistrikan, serta menetapkan satuan-satuan sebagai standar

di bidang kelistrikan.

Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, pengadaan

tenaga listrik dan telekomunikasi merupakan penyebab untuk memulai

inisiatif pelaksanaan standardisasi pada level nasional, regional dan

internasional. Pada perkembangan selanjutnya kerja sama kegiatan

standardisasi di level internasional berpuncak pada pertemuan Komite

Koordinasi PBB pada tahun 1946 dan ditandai dengan berdirinya

Penemuan dan penggunaan telegraf sebagai sarana komunikasi memicu perkembangan standar


International Organization for Standardization (ISO). ISO dibentuk di

Jenewa, Swiss dan memiliki kantor pusat di kota tersebut.

ISO adalah organisasi internasional non-treaty yang

mengembangkan, mengkoordinir dan menetapkan standar voluntary

untuk mendukung perdagangan global, meningkatkan mutu,

melindungi kesehatan dan keselamatan atau keamanan konsumen

dan masyarakat luas, melestarikan lingkungan serta mendesiminasi

informasi dan memberikan bantuan teknis di bidang standardisasi.

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, berbagai negara merdeka

baru mendirikan badan/lembaga standardisasi nasional untuk menopang

ekonomi masing-masing. Dengan meningkatnya kesediaan untuk bekerja

sama pada level internasional maka ISO merupakan wadah yang tersedia

dan siap menampung dan mengkoordinir kerjasama tersebut.

2.2 Sejarah Perkembangan Standardisasi Di Indonesia

Di Indonesia perkembangan standardisasi terbagi dalam dua

zaman, yakni: zaman penjajahan (kolonial) dan zaman kemerdekaan.

Sejak zaman kolonial standar telah menjadi sarana pendukung

penting kegiatan ekonomi. Standar berperan dan dipergunakan dalam

kegiatan pembangunan di masa kolonial seperti pembangunan jalan

raya dan kereta api, pelabuhan, pembukaan areal perkebunan, jaringan

irigasi, pembangunan pabrik gula dan sebagainya. Sebagai catatan

penerapan standar di masa kolonial tidak semata-mata didasarkan pada

standar yang berlaku pada negera penjajah. Karena perbedaan kondisi


seperti iklim, geografi dan topografi sejumlah adaptasi dilakukan

dalam penerapan standar. Adaptasi tersebut dapat dilihat pada desain

bangunan lama (yang masih tersisa), desain yang telah disesuaikan

dengan kondisi iklim tropis serta ruas jalan dan lintasan kereta api.

Pada tahun 1928 atas prakarsa KIVI (Koninklijk Instituut van

Ingenieurs) didirikan “Stichting Fonds voor de Normalisatie in Nederlands

Indie” dan “Normalisatie Raad” yang berkedudukan di Bandung. Di

bawah lembaga ini kegiatan standardisasi fokus pada penyusunan

standar untuk bahan bangunan, alat transportasi dilanjutkan dengan

standar instalasi listrik dan persyaratan jaringan distribusi listrik.

Selama perang dunia II dan pada masa pendudukan Jepang

(1942 - 1945) dapat dikatakan bahwa kegiatan standardisasi formal

terhenti. Setelah kemerdekaan sejumlah peristiwa penting dapat

dicatat terkait dengan kegiatan standardisasi. Pertama, enam tahun

setelah kemerdekaan, yakni pada tahun 1951 diadakan perubahan

anggaran dasar “Normalisasi Raad” dan terbentuk YDNI (Yayasan

Dana Normalisasi Indonesia). Lalu, pada tahun 1955 YDNI

mewakili Indonesia menjadi anggota International Organization

for Standardization atau ISO. Di tahun 1966 YDNI berhasil

mewakili Indonesia menjadi anggota International Electrotechnical

Commission atau IEC. Bahkan, di tahun 1961 telah disusun UU yang

berhubungan dengan bidang standardisasi, yakni Undang-Undang No.

10 Tahun 1961 yang dikenal dengan nama “Undang-Undang Barang”.

Saat itu kegiatan standardisasi di Indonesia bersifat sektoral

dilaksanakan oleh berbagai departemen, antara lain Departemen


Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan,

Departemen Pertanian serta beberapa lembaga atau instansi pemerintah

seperti LIPI, BATAN, Biro Klasifikasi Indonesia dan beberapa asosiasi.

Sekalipun bersifat sektoral, fungsi strategis standardisasi dalam

menunjang pembangunan nasional telah disadari sepenuhnya oleh

pemerintah. Ini terbukti dengan ditetapkan program “Pengembangan

Sistem Nasional untuk Standardisasi” sebagai prioritas pada tahun

1973. Pada tahun 1976 dibentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi

Nasional. Pada tahun 1984 dengan SK Presiden RI dibentuk Dewan

Standardisasi Nasional dengan tugas pokok menetapkan kebijakan

standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di

bidang standardisasi nasional.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pada

tahun 1997, sesuai Keputusan Presiden No. 13 tahun 1997 dibentuk Badan

Standardisasi Nasional (BSN). Dalam rangka meningkatkan pengembangan

dan pembinaan standardisasi di Indonesia, pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Berdasarkan PP No. 102 Tahun 2000, tujuan dari Standardisasi

Nasional, yakni:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga

kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan,

kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Membantu kelancaran perdagangan.

3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.


PP tersebut juga menegaskan kelembagaan pengembangan standar

di Indonesia, antara lain:

1. Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan di bidang

standardisasi dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang

akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang

Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar

Nasional untuk Satuan Ukuran.

2.3 Definisi Standar dan Standardisasi*)

Kata standar merujuk pada kata dalam bahasa Inggris ‘standard’.

Terkandung sebagai pengertian dasar dari kata itu adalah kesepakatan-

kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri

antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria

yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-

definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau

jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

Salah satu contohnya adalah penetapan standar ukuran dan format

kartu telepon genggam atau SIM Card. Kita semua mengetahui bahwa

ukuran dan format kartu telepon genggam di seluruh dunia dibuat sama

atau mengikuti standar.


*) Penulisan kata “standardisasi” mengikuti EYD (Ejaan Yang

Disempurnakan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan

termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus

semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat

keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan


Kartu telpon genggam atau SIM Card dibuat mengikuti ukuran dan format yang standar.

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan

masa kini dan mendatang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Sedangkan, standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan,

menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib

melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.

Selain standar dan standardisasi, terdapat satu istilah yang akan

sering dijumpai dalam buku ini, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI).

SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional

(BSN) dan berlaku secara nasional.

2.4 Tujuan, Prinsip dan Manfaat Standar Secara Umum

Cakupan standar sangat luas, menyangkut seluruh aspek

kehidupan. Atas dasar pemahaman ini, standar dibuat dan diterapkan

pada berbagai bidang. Karena menyangkut berbagai bidang, tujuan

standar menjadi sangat beraneka ragam.

2.4.1. Tujuan

Mengacu pada International Organization for Standardization

(ISO), tujuan ditetapkannya standar di antaranya:

a. Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan

dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm,

sarung tangan karet; penetapan batas keamanan penggunaan

bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan

persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga,


desain setrika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna

bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.

b. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat

Kepentingan konsumen tidak hanya terbatas pada aspek

keamanan, keselamatan dan kesehatan, tetapi juga kinerja produk.

Konsumen selalu mengharapkan produk yang dibeli bekerja

dengan baik, sesuai dengan fungsi yang diharapkan atau jumlah

yang dibayarkan. Contohnya, pembelian bensin di setiap pompa

bensin, konsumen mendapat kepastian mengenai jumlah yang

Sabuk pengaman pada kendaraan dibuat mengikuti standar keamanan dan keselamatan


didapatkan karena pompa bensin tersebut telah distandarkan

lewat tera pengukurannya.

Pompa bensin selalu dikalibrasi secara rutin agar konsumen mendapatkan kepastian jumlah bensin yang dibeli.


c. Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting

dari perumusan dan penerapan standar dengan fokus pada

perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul.

Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan,

regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu.

Asap pembuangan pabrik menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan


d. Kompatibilitas (compatibility)

Kompabilitas adalah kemampuan suatu perangkat (produk) untuk

berfungsi selaras atau cocok dengan perangkat lain, saat digunakan

bersama-sama. Contohnya, sebuah komputer dikatakan kompatibel

dengan sebuah monitor, mouse, keyboard, printer atau scanner,

apabila satu sama lain dapat terkoneksi. Hal ini terjadi karena

perangkat-perangkat tersebut dibuat dengan mengacu pada standar

yang sama. Dalam pengertian ini, standar dibuat untuk tujuan

memberikan kompabilitas pada satu produk dengan produk lain.

e. Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Sudah dikatakan standar mengurangi keanekaragaman pengertian-

pengertian yang dapat mengakibatkan perdebatan atau bahkan


salah pengertian. Lewat pembakuan suatu istilah yang distandarkan

pihak-pihak yang berkomunikasi dapat menyatakan pandangan yang

dimengerti bersama. Standar diciptakan untuk mendorong proses

berlangsungnya komunikasi secara lancar sekaligus menumbuhkan

pemahaman yang lebih baik tentang hal yang dikomunikasikan.

g. Mengurangi hambatan perdagangan.

Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha

keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan

oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap

masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan

bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar

mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui

harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara

dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga

memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen

yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah

diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.

2.4.2. Prinsip

Dari uraian di atas sangat nyata bahwa standar memiliki tujuan

yang seluruhnya memiliki manfaat pada kehidupan sehari-hari hampir

di setiap bidang. Dalam penetapan dan penerapan standar, ISO juga

meletakkan tujuh prinsip terkait dengan kegiatan tersebut. Tujuh Prinsip

tersebut ditampilkan dalam boks pada halaman berikut.


Prinsip 1: Standardisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan

sadar dengan tujuan penyederhanaan oleh suatu masyarakat

tertentu. Hal ini akan mencegah timbulnya keanekaragaman

produk yang tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau

jasa tertentu yang lebih bermutu.

Prinsip 2: Standardisasi adalah suatu kegiatan sosial, politis dan

ekonomis dan digalakkan oleh berbagai pemangku

kepentingan secara konsensus.

Prinsip 3: Standar hanya bermanfaat bila digunakan dan diterapkan

dengan benar. Ada kemungkinan bahwa penerapannya

membawa “kerugian” bagi pihak tertentu tetapi memberikan

keuntungan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip 4: Standar merupakan kompromi antara berbagai alternatif

yang ada, dan mencakup ketetapan terbaik serta penerapan

yang bijaksana selama kurun waktu tertentu.

Prinsip 5: Standar perlu ditinjau ulang dalam perioda tertentu dan

direvisi atau bila perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar

standar yang berlaku sesuai perkembangan di masyarakat.

Prinsip 6: Bila karakteristik produk dispesifikasi, maka harus didesain

pula metode pengujiannya. Bila diperlukan metode

pengambilan contoh (sampling), maka jumlah contoh dan

frekuensi pengambilan harus dicantumkan dengan jelas.

Prinsip 7: Bila suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal

ini harus didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan

memenuhi peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam

menetapkan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan

jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana

pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian,

lembaga penguji dan lembaga kalibrasi.

TUJUH PRINSIP STANDARDISASI


2.4.3. Manfaat

Sesuai definisi, standardisasi bertujuan untuk mencapai ekonomi

keseluruhan secara maksimum dan memberikan manfaat bagi berbagai

sektor masyarakat. Manfaat standar secara umum sebagai berikut:

1. Memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan

domestik maupun internasional, serta menghilangkan hambatan

teknis perdagangan melalui harmonisasi standar.

2. Membantu mempercepat diseminasi sistem manajemen, teknologi

dan inovasi.

3. Meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus terhadap mutu,

keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan.

4. Memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian.

5. Optimasi infrastruktur standardisasi.

2.5 Ruang Lingkup standar

Standar mencakup bidang yang luas. Bahkan, bisa dipastikan pada

seluruh bidang terdapat standar. Kalau standar itu menyangkut segala

bidang, maka kegiatan standardisasi tentunya juga berkenaan dengan

bidang-bidang itu. Di atas sudah dijelaskan mengenai tujuan dan

prinsip-prinsip di balik keberadaan suatu standar. Selanjutnya, perlu di

sampaikan mengenai ruang lingkup atau cakupan standar.

Ruang lingkup standar umumnya berisikan (1) hal yang diuraikan

dalam standar (subjek standar) dan (2) hal-hal yang distandarkan (aspek

standar). Keduanya merupakan tujuan sekaligus batasan penggunaan


atau penerapan standar. Kecuali dua hal tersebut, ruang lingkup standar

juga berkenaan dengan tingkat atau level. Dengan demikian, standar

memiliki tiga ruang lingkup utama, yakni: subjek, aspek dan level.

1. Subjek.

Di dalam standar, selalu ada hal tertentu atau topik khusus yang

diuraikan terkait dengan standar yang dirumuskan atau diterapkan.

Apa yang menjadi subjek suatu standar harus dinyatakan dengan

jelas, agar dapat dipahami tanpa menimbulkan salah pengertian.

Contohnya, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan

helm kendaraan bermotor roda dua, yakni: SNI 1811-2007, Helm

pengendara kendaraan bermotor roda dua. Pada SNI itu, yang

menjadi subjek adalah helm kendaraan bermotor roda dua.

2. Aspek.

Dalam sebuah standar dicantumkan secara jelas dan pasti apa

yang distandarkan. Ini merupakan salah satu lingkup standar

terkait dengan aspek-aspek dari sebuah standar. Yang menjadi

aspek-aspek dari standar meliputi pengujian, analisis, spesifikasi,

pengemasan, pemberian label atau penandaan.

Patut dicatat bahwa standar dapat saja mencakup lebih dari satu

aspek, contohnya standar suatu produk dapat mencakup spesifikasi,

pengambilan contoh, cara pengujian terkait, pengemasan dan

penandaannya.

Contoh mengenai aspek standar, misalnya, dapat dilihat pada SNI

1811-2007, Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, di mana

dalam SNI tersebut terlihat bahwa aspek standar lebih dari satu, yakni:


(1) syarat mutu meliputi persyaratan umum (material dan konstruksi)

dan syarat unjuk kerja, (2) cara uji meliputi uji penyerapan kejut, uji

penetrasi, uji efektifitas sistem penahan, uji kekuatan sistem penahan

dengan tali pemegang, uji untuk pergeseran tali pemegang, uji

ketahanan terhadap keausan dari tali pemegang, uji impak miring, uji

pelindung dagu dan uji sifat mudah terbakar, dan (3) pencantuman

tanda pada produk dan kemasan, sekurang-kurangnya mencakup

merek atau logo, nama perusahaan, tipe atau model, dan ukuran.

Cara uji merupakan ruang lingkup terkait dengan aspek yang distandarkan.


3. Level.

Ruang lingkup standar juga mencakup tingkat (level). Terkait

dengan tingkat atau level dibedakan level perorangan, perusahaan,

asosiasi, nasional, regional atau internasional. Pada akhirnya,

level ini menentukan keluasan berlakunya suatu standar. Standar

perorangan, misalnya, berlaku untuk pribadi yang menetapkan

dan memberlakukan standar pada dirinya. Begitu juga dengan

standar level perusahaan atau asosiasi, berlaku pada perusahaan

atau asosiasi tersebut.

Di luar level standar di atas, ada standar nasional, regional dan

internasional. Dalam konteks Indonesia, sebagai standar dengan

penerapan pada level nasional, umumnya dinyatakan berupa

Standar Nasional Indonesia (SNI).

Di tingkat lebih luas, yakni ditetapkan dan diterapkan berlaku di

beberapa negara, adalah standar regional, contohnya, Standar Eropa

(European Standards atau EN). Standar Eropa merupakan standar

yang diterbitkan oleh tiga organisasi standar di Eropa, yakni Komite

Standardisasi Eropa (European Committee for Standardization

atau CEN), Komite Standardisasi Elektro-teknik Eropa (European

Committee for Electrotechnical Standardization atau CENELEC)

dan Lembaga Standardisasi Telekomunikasi Eropa (European

Telecommunications Standards Institute atau ETSI).

Di ASEAN, juga telah ditetapkan dan berlaku standar di tingkat

regional, sebagaimana mengemuka dalam perjanjian kerjasama

dalam Regim Harmonisasi Peraturan Peralatan Elektronik &


Kelistrikan ASEAN atau dikenal dengan Agreement on the ASEAN

Harmonized Electrical & Electronic Equipment Regulatory Regime

(AHEEERR). Melalui kerangka AHEEERR, standar-standar di

negara ASEAN diharmonisasi untuk mendukung perdagangan

pasar bebas di Asia Tenggara.

Lebih luas dari standar regional, ditetapkan dan diberlakukan

standar internasional. Ada banyak standar yang ditetapkan di

tingkat internasional. Sebut saja, standar memperlakukan tawanan

peran, standar di bidang olahraga, kesehatan dan sebagainya.

Pada umumnya, diakui di tingkat internasional yang mendapat

pengakuan luas sebagai standar internasional, adalah standar-

standar yang diterbitkan oleh Organisasi Standardisasi Dunia


Peralatan elektronik di negara-negara ASEAN mengikuti standar regional ASEAN.

(International Organization for Standardization atau ISO),

Persatuan Telekomunikasi Internasional (International

Telecommunication Union atau ITU), dan Komisi Elektro-teknik

Internasional (International Electrotechnical Commission atau

ITU). Ketiga lembaga standar dunia tersebut merupakan asosiasi

global yang terdiri dari badan-badan standardisasi nasional dari

berbagai negara yang menjadi anggota. ISO, misalnya, memiliki

total anggota sebanyak 164 negara. Tergabung dalam ITU, 193

negara dan lebih dari 700 perusahaan swasta dan lembaga

pendidikan. Sementara dalam IEC, bernaung lebih dari 82 negara

sebagai anggota.

***


BAB 3PENGEMBANGAN STANDAR

TUJUAN PEMBELAJARAN


memberikan:

1. Penjelasan tentang standar nasional yang berlaku di Indonesia.

2. Prinsip-prinsip pengembangan standar nasional.

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan standar nasional.

4. Tahapan pengembangan standar nasional di Indonesia.


Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara.

Negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negara dalam

bidang yang luas, termasuk di dalamnya, mencegah produk-produk,

baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang membahayakan

kesehatan, keselamatan dan keamanan warga negara serta lingkungan.

Pencegahan dilakukan dengan pengembangan standar, yakni standar

yang berlaku secara nasional.

Di Indonesia standar nasional dibuat dalam bentuk Standar

Nasional Indonesia (disingkat SNI). SNI adalah satu-satunya standar

yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia

Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Secara hierarki BSN berada di lingkungan teknis Kementerian Riset dan

Teknologi.

Pengembangan SNI melibatkan berbagai unsur pemerintah,

industri dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai regulator.

Kalangan industri dan asosiasi industri selaku penerap standar, dan

masyarakat luas selaku konsumen yang menggunakan produk serta

kalangan pakar yang datang dari berbagai lembaga pendidikan dan

penelitian.

3.1 Prinsip Pengembangan SNI

SNI adalah dokumen berisi tentang ketentuan teknis (merupakan

konsolidasi iptek dan pengalaman, aturan, pedoman atau karakteristik)

dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus

(untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang


berkepentingan) dan ditetapkan (berlaku di seluruh wilayah nasional)

oleh BSN untuk dipergunakan oleh pemangku kepentingan dengan

tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks

keperluan tertentu. Kini diusahakan agar SNI menjadi standar nasional

yang efektif setara dengan standar internasional, untuk memperkuat

daya saing Indonesia, menjamin keamanan produk, meningkatkan

transparansi dan efisiensi pasar.

SNI yang dikembangkan dan ditetapkan harus memperoleh

keberterimaan yang luas antara para stakeholder. Untuk itu, SNI

dirumuskan dengan memenuhi sejumlah norma, yakni:

- Keterbukaan

Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengikuti

program pengembangan standar melalui kelembagaan yang terkait

dengan pengembangan standar. Hendaknya pihak yang berkepentingan

dapat dilibatkan untuk memberikan masukan, menyatakan persetujuan

atau keberatan mereka terhadap suatu rancangan standar.

- Transparansi

Transparan, dalam arti prosesnya mengikuti suatu prosedur

yang dapat diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan

tahapan dalam proses dapat dengan mudah diketahui oleh pihak

yang berkepentingan.

- Konsensus dan tidak memihak

Memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan

berbeda untuk mengutarakan pandangan serta mengakomodasikan

pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus


(mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak

tertentu.

- Efektif dan relevan

Untuk memenuhi kepentingan para pelaku usaha dan untuk

mencegah hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan, maka

standar nasional tersebut harus relevan dan efektif memenuhi

kebutuhan pasar, baik domestik maupun internasional sehingga bila

diadopsi standar akan dipakai oleh dunia usaha atau pihak pengguna

lainnya. Selain itu juga harus memenuhi kebutuhan regulasi dan

pengembangan iptek. Sedapat mungkin standar nasional berlandaskan

unjuk kerja daripada berdasarkan desain atau karakteristik deskriptif

dan hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks

keperluannya.

- Koheren

Untuk menghindari ketidakselarasan di antara standar, maka

pengembangan SNI dilakukan secara koheren. Ini dilakukan untuk

mencegah adanya duplikasi dan tumpang tindih dengan kegiatan

perumusan standar sejenis lain. Selain itu, koheren juga dimaksudkan

agar pengembangan SNI memiliki kesesuaian dengan standar

internasional kecuali alasan iklim, geografis dan teknologi mendasar,

demi memperlancar perdagangan internasional. Koheren juga

ditetapkan sebagai norma pengembangan SNI agar perkembangan

pasar domestik tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan

perdagangan internasional.


- Berdimensi pengembangan

Berdimensi pengembangan agar memperhatikan kepentingan

publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing

perekonomian nasional dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan

serta memenuhi kebutuhan nasional industri, perdagangan,

teknologi dan sektor lain dari kehidupan nasional. Terkait dengan

hal ini, mendorong partisipasi usaha kecil menengah (UKM) dalam

perumusan standar nasional harus menjadi pertimbangan. Hal

ini dimaksudkan agar UKM dapat bersaing di pasar regional/

Pelaku bisnis skala UKM harus mendapat perhatian dalam pengembangan standar.


internasional dan dapat menjadi bagian dari global supply chain.

Dengan demikian standar yang dihasilkan akan memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan negara.

SNI sebagai standar nasional memiliki jangkauan luas, oleh karena

itu sekali lagi perlu ditekankan bahwa SNI tersebut harus harmonis

dengan standar internasional dan pengembangannya didasarkan pada

kebutuhan nasional, termasuk industri.

3.2. Pengembangan SNI

Setiap negara memiliki proses sendiri dalam mengembangkan standar

yang akan diberlakukan di tingkat nasional. Proses pengembangan standar

nasional selalu dilakukan dengan kajian yang dibuat terlebih dahulu. Kajian

dalam pengembangan standar nasional umumnya adalah sebagai berikut:

- Identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan melakukan

analisis sektoral untuk mengetahui tingkat adopsi dan kelayakan

kegiatan tekno-ekonomi dan apakah standar yang akan dirumuskan

menjamin suatu pengembangan teknis dan ekonomi.

- Penyusunan program secara kolektif berdasarkan kebutuhan nyata

dan prioritas yang digariskan oleh pemerintah disusul dengan

pengambilan keputusan mengenai program kerja tertentu dengan

melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

- Dukungan terhadap pengembangan rancangan (draft) standar

dengan melibatkan berbagai pihak antara lain: pakar, pelaku

usaha dan pihak lain yang berkepentingan yang bekerja sama

dalam suatu Panitia Teknis (Sub-Panitia Teknis).

- Tersedianya sumber daya/dana pendukung yang diperlukan.



Langkah yang lazim ditempuh dalam pengembangan standar

nasional adalah sebagai berikut: (1) Pemrograman, (2) Drafting, (3)

Konsensus nasional dan finalisasi, (4) Penetapan dan (5) Pemeliharaan.

Pengembangan standar nasional melibatkan pemerintah (selaku

regulator), kalangan industri dan asosiasi industri (selaku penerap

standar), masyarakat luas (selaku konsumen yang menggunakan produk)

dan kalangan pakar yang datang dari berbagai lembaga pendidikan

dan penelitian. Terkait dengan pengembangan SNI dapat dilihat pada

gambar Pengembangan SNI.

Suatu perusahaan, organisasi, perorangan atau lembaga standar

nasional sendiri dapat mengusulkan diperlukannya perumusan standar

tertentu atau perbaikan atau revisi standar yang telah ada. Atas usulan ini

kemudian dilakukan kajian untuk disepakati dan dijadikan sebagai program

pengembangan SNI. Umumnya kajian terhadap program pengembangan

SNI didasarkan pada kriteria: (1) alasan diperlukan standar nasional dan

keuntungannya, (2) topik atau aspek patut dibahas dari segi teknik dan

tersedia SDM dan sumber dana, dan (3) diperlukan oleh pasar.

Program pengembangan SNI kemudian masuk ke dalam Komite

Bidang Perumusan Standar atau apa yang biasanya disebut dengan

Penitia Teknis (PT) atau Sub-Panitia Teknis (SPT). Komite ini yang

melakukan perumusan SNI dan menghasilkan apa yang dinamakan

dengan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI).

Tahap selanjutnya dilakukan jajag pendapat untuk mendapatkan

konsensus nasional terhadap RSNI. Pada tahap ini dilibatkan stakeholder,

utamanya Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). Konsensus

nasional terhadap RSNI tidak otomatis berjalan sekali jadi, sering RSNI

PENGEMBANGAN SNI

Pemrograman Penetapan PemeliharaanKonsensus Nasional & Finalisasi

Drafting

Perumusan

Kebutuhan Pasar

Usulan Program SNI Perumusan

Penetapan Program SNI Verifikasi

KonsensusNasional

Perumusan Final

Fasilitasi & Verifikasi

Penerapan & Publikasi

Kaji Ulang PT/SPT

BSN

MASTAN

Pemangku Kepentingan


memerlukan perbaikan dan penyempurnaan serta verifikasi. Jajag pendapat

untuk mencapai konsensus nasional dijalankan menurut mekanisme

sebagaimana tersaji pada gambar Jajag Pendapat Penetapan SNI.

Setelah tercapai konsensus nasional, PT/PTS melakukan

perumusan akhir dan finalisasi, termasuk juga melakukan fasilitasi

dan verifikasi, untuk menghasilkan Rancangan Akhir Standar Nasional


Penyusunan konsep tingkat Working Group

Evaluasi program perumusan SNI

Usulan program

Pembahasan Tingkat PT/SPT

Konsensus Tingkat PT/SPT Jajak

PendapatPemungutan

Suara

Penetapan SNI

PUBLIKASI

1 bulan

RSNI16

bulan

PNPS

RSNI23

bulan RSNI33

bulan RSNI4

Jajak pendapat, 2 bulan dan perpanjangan 1 bulan bila tidak korum

Maksimal 2 bulan (penyelesaian)Maksimal 3 bulan (pemungutan suara)

RASNI

SNI

Penetapan 1 bulan

Proses Jajag Pendapat Penetapan SNI

Indonesia (RASNI). Setelah melewati proses perumusan dan finalisasi,

RASNI ditetapkan dan diterbitkan sebagai SNI. Penerbitan SNI dilakukan

oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Surat Keputusan yang

dikeluarkan oleh Kepala BSN.

Setiap standar nasional harus dipelihara agar terus sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi

perekonomian. Untuk itu, setiap tahun Badan Standardisasi Nasional

melakukan kaji ulang terhadap SNI yang berumur 5 tahun sejak SNI

tersebut itu ditetapkan.



BAB 4PENERAPAN STANDAR

70 SMK MENGENAL SNI: Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan

TUJUAN PEMBELAJARAN


memberikan:

1. Penjelasan tentang prinsip penerapan standar.

2. Uraian mengenai tiga pilar mutu.

3. Penjelasan tentang kasus penerapan standar helm di Indonesia.


4.1. Penerapan Standar & Tiga Pilar Mutu

Pengembangan standar tidak terbatas pada perumusan dan

penetapan. Sebab, standar yang dirumuskan dan ditetapkan harus

sungguh-sungguh bersifat dapat diterapkan dan dipastikan memenuhi

ketentuan yang termuat di dalamnya sehingga membawa manfaat

nyata yang sebesar-besarnya bagi kepentingan semua pihak. Standar

tanpa dapat diterapkan dan mendatangkan manfaat luas, akan sia-sia.

Hanya ide-ide yang tidak menyentuh kehidupan nyata. Oleh karena itu,

orientasi utama dari pengembangan standar terarah pada penerapan

atau pemberlakuan standar.

Penerapan standar tidak bisa berjalan begitu saja. Penerapan

standar membutuhkan pembuktian, yaitu bahwa penerapan standar

tersebut berlangsung secara benar, dalam pengertian penerapan

tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan

dalam suatu standar. Tindakan untuk memastikan bahwa standar telah

diterapkan dengan benar, dikenal dengan istilah penilaian kesesuaian.

Selain dari itu, penerapan standar maupun penilaian kesesuaian

membutuhkan ukuran-ukuran dengan akurasi tinggi. Sebenarnya,

ukuran-ukuran inilah yang membangun sesuatu yang ingin dipenuhi

atau parameter-paremeter dalam penerapan standar maupun penilaian

kesesuaian. Ukuran, termasuk juga kegiatan mengukur, merupakan

kompeten penting di luar penerapan standar maupun penilaian

kesesuaian. Agar dapat mengenal dan melakukan cara-cara pengukuran

yang akurat dan benar, mutlak dibutuhkan metrologi. Metrologi


(ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara

pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa pada dasarnya pengembangan

standar meliputi ketiga hal utama, yaitu: penerapan standar, penilaian

kesesuaian dan metrologi. Ketiganya dikenal sebagai 3 pilar mutu.

Ketersediaan dan penerapan ketiga hal tersebut akan mengarahkan

pada penciptaan produk yang bermutu. Ketiganya dinyatakan sebagai

tiang penyangga kegiatan standardisasi.


Standar

Penilaian Kesesuaian Metrologi

Kepentingan MasyarakatKesehatan, keamanan, lingkungan, kesejahteraan ekonomi, perlindungan konsumen,

peraturan dan perundangan-undangan

Kepentingan Dunia UsahaPerdagangan, mutu, keuntungan, manufaktur, distribusi, pengadaan, memakaian,

spesifikasi, kontrak

Tiga Pilar Mutu

a. Penerapan standar

Penerapan standar didefnisikan sebagai ”penggunaan sebuah

dokumen normatif oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam

produksi, perdagangan dan bidang-bidang lainnya”. Penerapan standar

dalam defnisi ini pada dasarnya bersifat sukarela atau voluntary

dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan

standar tersebut. Penerapan standar dilakukan menurut kebutuhan atau

keinginan penerap standar. Biasanya ini dilakukan sebagai bagian dari

keinginan untuk memberikan pelayanan “lebih” kepada pelanggan, baik

terkait dengan aspek mutu, aspek manfaat atau kinerja maupun aspek

keamanan dan keselamatan.

Namun demikian, sifat sukarela atau voluntary ini akan berubah

manakala sebuah standar ditetapkan berlaku secara wajib. Penetapan

ini dilakukan melalui regulasi teknis oleh pemerintah di suatu negara.

Di Indonesia sejumlah standar juga dinyatakan oleh pemerintah berlaku

wajib, misalnya: standar helm, tabung dan kompor gas LPG, garam

beryodium dan sebagainya.

Jadi penerapan standar bisa bersifat sukarela atau voluntary, namun

bisa juga bersifat wajib apabila diacu oleh regulasi yang ditetapkan oleh

pemerintah di suatu negara.

Karena terikat oleh regulasi, pelanggaran terhadap standar yang

berlaku wajib akan dikenakan sanksi. Sanksi pada pelanggaran bisa

berupa larangan produksi dan peredaran produk serta penarikan produk

dari pasar bila sudah beredar atau bahkan hukuman pidana.


b. Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan

dengan penerapan standar. Kegiatan yang disebut juga dengan

conformity assessment merupakan kegiatan untuk membuktikan

apakah suatu produk (baik barang atau jasa) telah memenuhi standar

atau tidak. Keterkaitan erat antara penerapan standar dan penilaian

kesesuaian, dinyatakan dengan ungkapan “penerapan standar melalui

penilaian kesesuaian”. Karena pada umumnya kegiatan penilaian

kesesuaian berupa kegiatan sertifikasi, telah memunculkan pengertian

dalam kehidupan sehari-hari bahwa penerapan standar dijalankan

melalui sertifikasi.

Menurut Dr. Sunarya, dalam buku Standardisasi dalam Industri

dan Perdagangan. Konsep dan Penerapan dalam Globalisasi, kegiatan

penilaian kesesuaian mengacu pada beberapa standar internasional

(standar ISO/IEC) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut.


Pihak I

Pihak II

Pihak III

Akreditasi & Sertifikasi

Inspeksi & Laboratorium

CAISO/IECGuide

60, 68 &17050

Sertifikasi produk ISO Guide 28, 53, 65 dan 67 personel ISO/IEC 17024

Sistem manajemen ISO/(QMS), (EMS) ISO 17021

ISO/IEC 17011

Peer Assessment ISO/IEC 17040

Inspeksi: ISO/IEC 17020Labaratorium penguji/kalibrasi: ISO/IEC Guide 43 dan ISO/IEC 17025

Sesuai dengan gambar di atas, kegiatan penilaian kesesuaian dapat

dibedakan menurut pihak yang melakukan, yaitu:

- Pihak Pertama

Dimaksud dengan penilaian kesesuaian di sini adalah penilaian

kesesuaian dilakukan oleh produsen barang atau jasa. Kegiatan ini

dikenal luas dengan istilah “deklarasi sendiri” atau self-declaration.

Di sini pihak yang memproduksi barang atau jasa atas dasar data hasil

penilaian kesesuaian yang dilakukan sendiri menyatakan bahwa barang

atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan standar.

- Pihak Kedua

Kegiatan penilaian kesesuaian juga bisa dilakukan oleh pembeli

(buyer) barang atau jasa. Dalam hal ini, kegiatan penilaian kesesuaian

dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pembeli atau buyer. Selaku pihak

yang akan menggunakan atau menjual kembali barang atau jasa yang

dihasilkan, pembeli perlu meyakinkan dirinya bahwa barang atau jasa

tersebut memenuhi persyaratan standar. Pembeli melakukan kegiatan

penilaian kesesuaian untuk mendapatkan jaminan mutu atas barang

atau jasa yang akan dibeli, baik untuk dijual kembali atau dipergunakan

sendiri.

- Pihak Ketiga

Kegiatan penilaian kesesuaian pun bisa dilakukan oleh pihak

ketiga atau pihak independen yang tidak terlibat dalam proses produksi

atau pembelian barang atau jasa. Karena sifatnya independen, penilaian

kesesuaian oleh pihak ketiga dapat menjadi solusi alternatif yang tidak


memihak kepentingan produsen maupun pembeli. Umumnya, penilaian

kesesuaian oleh pihak ketiga lebih bisa diterima dibandingkan self-

declaration dari produsen atau penilaian kesesuaian oleh pihak pembeli

(buyer) yang cenderung berkeinginan menekan harga.

Dalam sistem ISO, penilaian kesesuaian yang dilakukan pihak

pertama dapat menerapkan ISO/IEC 17050, sedangkan penilaian

kesesuaian yang dilakukan pihak kedua tidak secara khusus ada

standarnya, tetapi dapat menggunakan ISO/IEC 17050 atau dengan

cara inspeksi dan pengujian. Penilaian kesesuaian yang dilakukan pihak

ketiga dapat menerapkan ISO/IEC 17021 untuk penilaian kesesuaian

yang berkaitan dengan sistem manajemen dan ISO/IEC guide 65 untuk

menilaian kesesuaian yang berkaitan dengan standar produk (barang

atau jasa) serta ISO/IEC 17024 untuk penilaian kesesuaian yang

berkaitan dengan kompetensi personel. Dalam penilaian kesesuaian

produk (barang atau jasa) dan manajemen, sering kali memerlukan

dukungan hasil penilaian kesesuaian lain yaitu inspeksi dengan

menerapkan standar ISO/IEC 17020 atau data laboratorium yang

menerapkan standar ISO/IEC 17025 dan standar lain yang terkait.

Guna pengakuan komperensi lembaga penilaian kesesuaian baik

terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi maupun laboratorium,

apakah lembaga-lembaga tersebut telah menerapkan standar penilian

kesesuaian terkait, diperlukan akreditasi oleh lembaga independen

lain yang disebut lembaga akreditasi. Kompetensi lembaga akreditasi

tersebut disyaratkan dalam standar ISO/IEC 17011 dan untuk pengakuan

secara global dilakukan peer evaluation berdasar ISO/IEC 17040.


c. Metrologi

Tidak ada penerapan standar yang tidak melibatkan kegiatan

pengukuran. Terkait dengan kegiatan pengukuran, dikenal apa yang

disebut dengan metrologi (ilmu pengukuran), yaitu disiplin ilmu yang

mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang

industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut penggunaannya, dibedakan dua jenis metrologi, yaitu:

metrologi legal dan metrologi teknis yang di dalamnya juga termasuk

metrologi industri dan metrologi radiasi. Baik metrologi legal maupun

metrologi teknis/industri sangat dibutuhkan keberadaannya dalam

penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Metrologi legal merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat

luas dalam transaksi perdagangan yang dibuat berdasarkan regulasi

oleh pemerintah di setiap negara. Metrologi ini terbatas pada satuan

besaran berikut satuan turunannya yang memang digunakan dalam dunia

perdagangan, misalnya: satuan besaran massa (gram, kilogram), kelistrikan

(ampere, watt) dan sebagainya. Ciri-ciri dari metrologi legal adalah bersifat

wajib dan berlaku bagi siapa saja yang melakukan transaksi perdagangan.

Berbeda dengan metrologi legal, metrologi teknis/industri tidak

atas dasar regulasi yang berlaku wajib, tetapi lebih bersifat scientific/

technical judgement, yaitu kesepakatan antar pengelola metrologi untuk

saling berkaitan dan ukurannya tertelusur kepada standar ukuran satuan

internasional. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penggunaan

peralatan produksi, pengujian dan inspeksi. Hal ini sangat penting


untuk memastikan tingkat efisiensi produksi hingga kompatibilitas

peralatan dan barang atau jasa. Memang, metrologi teknis/industri

bersifat ilmiah dan sukarela. Namun karena hampir semua pengguna

alat atau standar ukur ingin diterima di pasar internasional, maka alat

ukur yang digunakan perlu untuk dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi

yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi.

Melihat sifat metrologi legal yang mengacu pada regulasi sedangkan

metrologi teknis/industri lebih bersifat ilmiah, maka pengelolaan

peralatan ukur pada dua jenis metrologi sangat berbeda, dan umumnya

ditangani oleh institusi yang berbeda.

4.2. Penerapan Standar: Kasus Penerapan SNI Helm

Untuk melengkapi pengenalan standar kepada peserta didik SMK,

buku ini mengetengahkan kasus penerapan standar, yakni penerapan

SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Penerapan SNI 1811-2007 dipilih sebagai contoh kasus penerapan

standar didasarkan pada beberapa alasan.

Pertama, SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan Bermotor

Roda Dua merupakan salah satu SNI yang telah diterapkan secara

wajib oleh pemerintah. Karena bersifat wajib, setiap helm pengendara

kendaraan roda dua yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia harus

memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada SNI 1811-

2007. Jadi, SNI ini sepantasnya mendapat perhatian dari semua pihak,

baik produsen maupun konsumen.



1 Oktober 2007 Surat keputusan Kepala BSN No. 92/KEP/BSN/10/2007 tentang penetapan SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.

25 Juni 2008 Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-Ind/Per/6/2008 Mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib Dikeluarkan.

29 Oktober 2008 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 78/M-Md/Per/Ioj 2008 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

28 November 2008 Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Dan Kimia No. 86/Iak/Per/Ll/2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Dan Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, ditetapkan.

25 Maret 2009 Peraturan Menteri tersebut di atas mulai diberlakukan. Helm yang sudah lolos SNI wajib memakai tanda SNI berupa embos di helm. Sedangkan produk helm terutama helm impor yang tdak memenuhi SNI akan dimusnahkan.

22 Juni 2009 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang di antaranya menegaskan bahwa Para pengendara sepeda motor yang tdak menggunakan helm dikenakan sanksi pidana 1 (satu) bulan penjara atau denda Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

April 2009 Diterbitkannya Peraturan Menteri No. 40/M-IND/PER/IV/2009 penundaan pemberlakukan SNI helm secara wajib, menjadi yang seharusnya April 2009 menjadi 1 April 2010.

1 April 2010 Diberlakukannya penerapan wajib helm ber-SNI secara keseluruhan.

Kronologi Penerapan SNI 1811-2007

Kedua, penerapan SNI 1811-2007 ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan keamanan dan keselamatan pengendara kendaraan roda

dua. Keberadaan helm yang berkualitas dapat melindungi keselamatan

pengendara sepeda motor dan mengurangi risiko cedera yang fatal saat

terjatuh dan mengalami benturan pada kepala.

Ketiga, sebagian besar peserta didik SMK sudah terbiasa

mengemudi sepeda motor, bahkan dapat dipastikan di antara peserta

didik SMK menggunakan sepeda motor untuk datang ke sekolah. Dengan

alasan ini, keberadaan SNI 1811-2007 sangat relevan untuk diketahui

oleh peserta didik SMK.

a. Pemberlakuan Wajib SNI 1811-2007

Kecelakaan akibat benturan pada kepala merupakan penyebab

utama kematian pada kecelakaan kendaraan bermotor. Jika tidak

memakai helm, maka kemungkinan mengalami kecelakaan fatal pada

kepala adalah empat puluh kali lebih besar daripada yang memakai

helm. Menunjuk pada pernyataan di atas, maka helm merupakan suatu

alat keselamatan atau pelindung yang efektif bagi pengendara bermotor.

Terdapat data yang cukup mencengangkan terkait dengan

kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor. Data Global

Road Safety Partnership (GRSP), lembaga internasional berbasis di

Jenewa, menyebutkan 84 persen kecelakaan di jalan raya melibatkan

sepeda motor, dan 90 persen korbannya menderita luka parah di kepala.

Sedangkan berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Departemen

Perhubungan pada tahun 2008 menyebutkan, dari 130.062 kendaraan



yang terlibat dalam 56.584 kecelakaan lalu lintas yang terjadi, 95.209 di

antaranya adalah sepeda motor (73 % dari total kendaraan yang terlibat).

Saat ini begitu banyak helm yang dijual di pasar, dan tidak semua

helm dapat benar-benar melindungi kepala pada saat terjadi kecelakaan.

Apabila kita berniat untuk membeli helm, maka ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan sehingga benar-benar bermanfaat untuk

melindungi kepala. Oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan

melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-Ind/Per/6/2008

mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm

Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Lewat

peraturan itu, SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan Roda Dua

ditetapkan secara wajib. Memang pada prakteknya, terjadi penundaan

atas pelaksanaan peraturan itu. Namun, sejak 1 April 2010 SNI 1811-

2007 diberlakukan.

b. Persyaratan SNI 1811: 2007

SNI 1811-2007 menetapkan spesifkasi teknis untuk helm pelindung

yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor

roda dua, meliputi klasifkasi helm standar terbuka (open face) dan helm

standar tertutup (full -face). SNI ini menetapan persyaratan meliputi (1)

material atau bahan, (2) konstruksi dan ukuran, dan (3) pengujian.

1. Material atau bahan

SNI 1811-2007 menetapkan bahwa material atau bahan helm dibuat

dari bahan yang kuat dan bukan logam, bertahan pada suhu 0 -

55 derajat Celsius dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet,


Selain itu, SNI ini juga menetapkan bahwa bahan-bahan helm

yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan

yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak

mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik

sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak

dan lemak si pemakai.


Material atau bahan helm harus memenuhi peryaratan SNI 1811:2007.

tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan

pembersih lainnya.

Selain itu, SNI ini juga menetapkan bahwa bahan-bahan helm

yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan

yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak

mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fsik

Material atau bahan helm harus memenuhi persyaratan SNI 1811-2007.

70 Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan66 Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan

Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bolamata,

Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu.

Lebarnya minimum 20 milimeter dan harus berfungsi sebagai pengikat helm

Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna terhadap suatu bahaya..

Lubang ventilasi dipasang pada tempurung sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan temperatur pada ruang antara kepala dan tempurung

Harus terbuat dari bahan yg kuat & bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0o C sampai 55o C selama paling sedikit 4 jam

Terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal sekurang-kurangnya 10 milimeter

Keterangan gambar:1. Sungkup2. Lapisan pelindung3. Tali pemegang4. Lapisan kenyamanan 5. Pelindung telinga 6. Kaitan kaca 7. Jaring helm8. Rim

KONSTRUKSI HELM MENURUT SNI 1811:2007

Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan 7166 Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan

Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bolamata,

Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu.

Lebarnya minimum 20 milimeter dan harus berfungsi sebagai pengikat helm

Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna terhadap suatu bahaya..

Lubang ventilasi dipasang pada tempurung sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan temperatur pada ruang antara kepala dan tempurung

Harus terbuat dari bahan yg kuat & bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0o C sampai 55o C selama paling sedikit 4 jam

Terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal sekurang-kurangnya 10 milimeter

Keterangan gambar:1. Sungkup2. Lapisan pelindung3. Tali pemegang4. Lapisan kenyamanan 5. Pelindung telinga 6. Kaitan kaca 7. Jaring helm8. Rim

KONSTRUKSI HELM MENURUT SNI 1811:2007

sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak

dan lemak pemakai.

Sementara itu, bahan pelengkap helm harus memenuhi persyaratan

tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan

suhu.

Terkait dengan desain lapisan luar dan dalam dari helm, SNI 1811-

2007 menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Lapisan luar yang keras (hard outer shell). Didesain untuk dapat

pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak

tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan ini biasanya terbuat

dari bahan polycarbonate.

2. Lapisan dalam tebal (inside shell or liner). Di sebelah dalam lapisan

luar adalah lapisan yang sama pentingnya untuk dampak pelapis

penyangga. Biasanya dibuat dari bahan polyatyrene (Styrofoam).

3. Lapisan dalam yang lunak (comfort padding). Merupakan bagian

dalam yang terdiri dari bahan lunak dan kain untuk menempatkan

kepala secara pas dan tepat pada rongga helm saat dikenakan.

2. Konstruksi dan Ukuran

Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan SNI 1811-2007, konstruksi

helm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus,

lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu.


b. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak

helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang melalui lubang

telinga dan bagian bawah dari dudukan bola mata.

c. Untuk menetapkan standar ukuran helm, SNI 1811-2007

menetapkan ukuran berdasarkan keliling lingkaran bagian dalam

helm sebagai berikut:

- Ukuran S antara 500 – kurang dari 540 milimeter

- Ukuran M antara 540 – kurang dari 580 milimeter

- Ukuran L antara 580 – kurang dari 620 milimeter

- Ukuran XL lebih dari 620 milimeter

d. Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan homogen

kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata

serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat.

e. Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang

pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal sekurang-

kurangnya 10 milimeter dan jaring helm atau konstruksi lain yang

berfungsi seperti jaring helm.

f. Tali pengikat dagu lebarnya minimum 20 milimeter dan harus

benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan di

kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk.

g. Tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya melebihi

5 milimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap tonjolan

harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada bagian tepi

yang tajam.

h. Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 derajat


pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-kurangnya 30

derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang utama.

i. Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher,

pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu.

j. Memiliki daerah pelindung helm.

k. Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna

terhadap suatu bahaya. Lubang ventilasi dipasang pada tempurung

sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan temperatur

pada ruang antara kepala dan tempurung.

l. Setiap penonjolan ujung dari paku/keling harus berupa lengkungan

dan tidak boleh menonjol lebih dari 2 mm dari permukaan luar

tempurung.

m. Helm harus dapat dipertahankan di atas kepala pengguna dengan

kuat melalui atau menggunakan tali dengan cara mengaitkan

di bawah dagu atau melewati tali pemegang di bawah dagu yang

dihubungkan dengan tempurung.

3. Pengujian

Mengingat pentingnya aspek keamanan dan keselamatan helm pada

saat digunakan, aspek pengujian sangat penting untuk menentukan

keamanan dan keselamatan tersebut. Sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan SNI 1811: 2007, pengujian helm harus memenuhi

persyaratan pengujian sebagai berikut:

1. Uji penyerapan kejut.


2. Uji penetrasi.

3. Uji efektiftas sistem penahan.

4. Uji kekuatan sistem penahan dengan tali pemegang.

5. Uji untuk pergeseran tali pemegang.

6. Uji ketahanan terhadap keausan dari tali pemegang.

7. Uji impak miring.

8. Uji pelindung dagu.

9. Uji sifat mudah terbakar.

Setiap helm yang telah lolos uji berhak untuk mendapat tanda SNI.

Tanda SNI merupakan sebuah tanda yang mengisyaratkan sebuah

produk telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebuah SNI yang

dibuktikan dengan serangkaian pengujian oleh lembaga penilaian

kesesuaian (Lembaga Sertifkasi Produk dan Laboratorium Uji)

yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Terkait dengan penerapan SNI 1811-2007, berdasarkan Peraturan

Menteri Perindustrian No. 78/M-M/Per/10/2008, Pemerintah

telah menunjuk 5 (lima) Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kelima Lembaga

Penilaian Kesesuaian tersebut sangat membantu realisasi penerapan

SNI 1811-2007. Dalam perkembangannya, saat ini telah terdapat 7

(tujuh) Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh

KAN, yaitu:

1. Pusat Standardisasi, Kementerian Perindustrian.

2. Jogja Product Assurance (JPA).

3. Balai Riset Standardisasi Perindustrian dan Perdagangan Surabaya.


4. TUV NORD Indonesia.

5. Balai Besar Barang dan Barang Teknik (B4T).

6. Chem Pack.

7. Balai Riset Standardisasi Perindustrian dan Perdagangan Medan.

Penerapan SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan Roda

Dua merupakan bentuk kewajiban pemerintah melindungi warga

negaranya, yang pelaksanaannya bersifat mutlak dan tidak dapat

ditawar-tawar. Penerapan SNI wajib helm bagi pengendara motor

ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan

bagi warga negara Indonesia. Selain itu, penerapan SNI ini merupakan

upaya pemerintah untuk melindungi industri dan produk Indonesia

dari ancaman produk-produk asing yang tidak menenuhi standar

yang merusak pasar dalam negeri.

KEPUSTAKAAN

Badan Standardisasi Nasional, 2010, Pengantar Standardisasi, Badan

Standardisasi Nasional, Jakarta.

Badan Standardisasi Nasional, 2010, SNI Penguat Daya Saing Bangsa,

Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.


DR Sunarya, Drs., PhD, CSci., Standardisasi dalam Industri dan Perdagangan.

Konsep dan Penerapan dalam Globalisasi. 2012, Papas Sinar Sinanti,

Jakarta.

2009,

Education

Draft Buku SMK