00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2014

i

KATA PENGANTAR Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2014 memuat Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2014, Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014, Bagan Organisasi Direktorat Pembinaan SMK, Rekapitulasi Program Tahun 2014, dan Deskripsi Program Bantuan SMK Tahun 2014. Deskripsi program memberikan informasi umum tentang nama program bantuan, tujuan program, nilai bantuan, persyaratan penerima bantuan, dan jadwal pelaksanaan program; sedangkan uraian rinci setiap program tertuang pada Petunjuk Teknis (Juknis) Program Pembinaan SMK Tahun 2014. Apabila di dalam garis-garis besar program ini masih terdapat kesalahan atau kekurangan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................. ii BAB I Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK ............................. 1 BAB II Renstra Pembinaan SMK 2010 – 2014 ....................................... 15 BAB III Bagan Organisasi Dit. Pembinaan SMK ...................................... 20 BAB IV Rekapitulasi Program Tahun 2014 ............................................ 22

BAB V Deskripsi Program Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2014 ................................................................................ 27

1

BAB I

KEBIJAKAN UMUM DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

2

A. PENDAHULUAN

Tahun 2014 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014. Kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2014 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program tahun 2013, Program Prioritas Presiden Republik Indonesia 2009-2014, Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, dan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014. Dalam pertemuan tiga pihak bidang agama dan pendidikan yang dikoordinasikan oleh Bappenas terdapat arahan Presiden Republik Indonesia dengan tema Prioritas Presiden Bidang Pendidikan tahun 2009-2014 sebagai berikut: “Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.” Selanjutnya, tema prioritas tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) substansi inti. Substansi inti tersebut yang berhubungan dengan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu: Akses pendidikan dasar-menengah, metodologi, pengelolaan, kurikulum, dan Kualitas. Pada substansi inti akses pendidikan dasar-menengah, ditargetkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan setingkat SMA (SMK, SMA, MA) dari 69% tahun 2009 menjadi 85% pada tahun 2014, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2014 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2014 kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang “Pendidikan

3

Universal 12 Tahun” atau PMU 12 tahun tetap dilanjutkan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meneruskan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang akan dilanjutkan menjadi 12 tahun. Pada substansi inti metodologi, penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa indonesia melalui penyesuaian sistem ujian akhir nasional pada tahun 2014 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah. Substansi inti pengelolaan diarahkan pada pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten. Substansi inti kurikulum diarahkan pada perubahan kurikulum yang dikembangkan dengan semangat pengetahuan/mata pelajaran dengan nilai moral atau dikenal dengan istilah pendidikan karakter. Kurikulum 2013 juga dikembangkan untuk meningkatkan kreatifitas peserta didik sehingga mampu berinovasi untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit. Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014. Substansi inti kualitas, diarahkan pada pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, serta peningkatan kompetensi lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.

Sesuai dengan kerangka implementasi yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya tentang pembagian tanggung jawab pendidikan, maka, kebijakan umum pembinaan SMK diarahkan agar sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003,

4

maka inisiatif pengembangan SMK sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan bantuan-bantuan Pengembangan SMK yang sumber dananya berasal dari APBN pada prinsipnya bersifat sebagai stimulan. Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan dialokasikan bukan saja melalui APBN yang dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat, tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi APBD untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan Direktorat Pembinaan SMK tersebut, diperlukan suatu petunjuk teknis program pembinaan SMK secara rinci pada setiap tahun yang dapat dijadikan acuan bagi Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan pihak lain yang terkait. Selain itu, juknis bagi setiap program perlu diringkas dalam satu kemasan buku agar memudahkan stakeholder dalam memahami program dan kegiatan Dit. PSMK secara menyeluruh. Untuk itu Direktorat Pembinaan SMK menyusun Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2014.

B. ORIENTASI PROGRAM

Pada hakekatnya, program dan kegiatan pembangunan pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu “tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan

5

kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan APK SMK nasional mencapai 37,5%; 2. Meningkatkan persentase SMK yang memenuhi Standar

Nasional Pendidikan (SNP) sebesar 70%; 3. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas-tugas teknis Program SMK mencapai 98%.

Salah satu implementasi dalam mencapai sasaran APK Sekolah menengah secara nasional melampaui 37,5% pada tahun 2014, Direktorat Pembinaan SMK mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Pembangunan USB-SMK; Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK; Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat; Bantuan Siswa Miskin (BSM); Beasiswa SMK Pertanian dan Beasiswa Program Keahlian Khusus. Sedangkan upaya untuk mencapai sasaran 70% SMK memiliki sarana prasarana sesuai SNP diarahkan pada Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK; Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan; Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; Bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK; Bantuan Peralatan Praktik SMK; BOS SMK; Beasiswa Prestasi; Bantuan Pemasaran Tamatan (Job Matching), Penggandaan UN, Bantuan SMK dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat; Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren; Bantuan Pengembangan SMK Rujukan, Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dan Bantuan Peralatan e-pembelajaran. Dalam meningkatkan dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Program SMK, Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis dan manajemen yang baik di tingkat Pusat dan Provinsi (Dekonsentrasi) Dalam mencapai sasaran 85% SMK menyediakan Layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan diarahkan pada; Bantuan Pengembangan Kewirausahaan.

6

Selain berorientasi pada tujuan strategis tersebut, isu-isu strategis lain perlu mendapat perhatian dalam mendukung strategi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMK. Isu-isu tersebut antara lain kemajuan pengetahuan dan teknologi, aspek efisiensi dan efektivitas pengelolaan, upaya mendukung pengentasan kemiskinan, dan pemberian bantuan dana untuk SMK yang efisien dan efektif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat adalah sebuah keniscayaan yang harus pula direspon secara tepat oleh pendidikan kejuruan, oleh karenanya Teknologi Informasi dan Komunikasi serta berbagai program inovasi lainnya harus diprogramkan baik dalam bentuk muatan materi pembelajaran maupun penyiapan infrastrukturnya. Pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan, penyempurnaan mekanisme, tata kerja, prosedur penyaluran bantuan, implementasi program, monitoring dan evaluasi kegiatan juga menjadi perhatian agar setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dalam pengelolaan, upaya pengentasan kemiskinan, dan pemberian bantuan untuk SMK secara efektif dan efisien diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat tercapainya sasaran strategis secara bertahap dan berkelanjutan.

7

C. STRATEGI UMUM

Keberhasilan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan sangat ditentukan oleh jejaring yang dibangun pada seluruh lini baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman yang tepat akan visi, misi dan program-program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan oleh berbagai pihak terkait sangat menentukan. Untuk itu kiranya perlu dilakukan langkah-langkah strategis khususnya dalam perencanaan maupun implementasi oleh para Pembina Sekolah Menengah Kejuruan baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, instansi terkait lainnya serta masyarakat, khususnya masyarakat industri dan dunia usaha. Komitmen dalam rangka peningkatan mutu SMK harus dibangun antara lain melalui pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan program-program implementasi Tahun 2014 antara pengelola pendidikan yang ada di pusat sebagai perumus kebijakan, serta unsur pengelola dan praktisi pendidikan di daerah sebagai pengembang dan pelaksana kebijakan. Strategi umum yang digunakan untuk menjamin keberhasilan dalam implementasi program-program pembinaan SMK Tahun 2014 adalah :

1. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter

bangsa;

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain sebagai berikut: a) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan

muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara,

8

peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;

b) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan soft skills yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;

c) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;

d) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.

2. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha;

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) Tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk menumbuhkan hal tersebut perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a) Melakukan kajian dan revisi kurikulum SMK agar lebih

berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin.

b) Meningkatkan kualitas SMK yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada siswa.

c) Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan.

d) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas SMK yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.

9

e) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan SMK yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif.

f) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan ekonomi kreatif.

g) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.

3. Penguatan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi

pendidikan menengah kejuruan;

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan belum terpadunya hasil ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut. a) penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian

pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan;

b) penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan; dan

c) penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan sesuai standar nasional pendidikan;

Pembangunan prasarana dan sarana secara besar-besaran adalah upaya terobosan yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun pemerintah adalah Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan Laboratorium serta rehabilitasi gedung sekolah. Pembangunan sarana dan prasarana fisik terutama difokuskan pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Sejalan dengan logika itu, lokasi

10

pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerah-daerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir, dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa penjelasan diatas maka kebijakan yang dilakukan adalah melalui: a) penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; b) pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan workshop; c) pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru; d) pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

5. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK dibidang pendidikan menengah kejuruan;

Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan menengah kejuruan oleh Direktorat Pembinaan SMK dapat memperluas keterjangkauan pendidikan, peningkatan mutu, serta sekaligus penguatan tata kelola. Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global, semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, semakin meningkatnya kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi menuntut penguatan terhadap diberlakukannya kebijakan dalam bidang ini. Namun demikian, masih adanya kesenjangan literasi TIK antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran yang mendidik. Pada Tahun 2010-2014,

11

penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut. a) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan

pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada SMK;

b) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik;

c) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik;

d) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK di SMK;

e) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.

6. Penyediaan buku teks murah berbasis TIK (e-books);

Dalam rangka meningkatkan jumlah buku teks dan peralatan, serta mendorong kreativitas serta motivasi siswa SMK, Direktorat Pembinaan SMK akan meneruskan program perakitan peralatan oleh SMK dan pembuatan buku sekolah elektronik (BSE). Penyusunan BSE dan perakitan Peralatan yang dilakukan oleh SMK tersebut dimaksudkan untuk mendukung program buku dan peralatan murah pemerintah. Penyediaan buku teks dan peralatan praktek yang bermutu, diusahakan agar mudah diperoleh siswa dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli perakitan, pengadaan, dan pendistribusian peralatan. Namun demikian penyusunan BSE dan perakitan peralatan oleh SMK yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan buku teks dan peralatan bagi seluruh siswa SMK. Pada Tahun 2010-2014, penyusunan BSE dan pengadaan peralatan murah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut. a) Penyediaan bantuan peralatan hasil rakitan SMK dengan

menunjuk SMK-SMK yang berkompeten sebagai SMK

12

perakit seusai dengan kompetensi keahliannya masing-masing;

b) Penyusunan Buku sekolah elektronik pada mata pelajaran produktif yang selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang langsung di-upload ke dalam website Direktorat PSMK dan Pusat Layanan TIK SMK. Hal tersebut dimaksudkan agar Sekolah dapat mendapatkan buku tersebut secara mudah, cepat, dan murah;

c) Bekerjasama dengan perusahaan nasional dan berusaha untuk meningkatkan proporsi kandungan lokal dari peralatan yang dirakit;

d) Mengevaluasi sistem perakitan peralatan SMK untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan peralatan tersebut;

Mendorong satuan pendidikan lain untuk memanfaatkan peralatan hasil rakitan SMK.

7. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;

Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan menengah kejuruan masih rendah. Hal ini diakibatkan karena belum adanya pola kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut. a) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis

dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

b) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan.

c) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti

13

penyelenggaraan SMK dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi.

d) Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.

e) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM.

f) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

g) Optimalisasi utilitas SMK diluar jam belajar mengajar untuk pemberdayaan masayarakat sekitar SMK.

8. Koordinasi antar kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah;

Kondisi saat ini masih terdapat kekurangsinergian program/kegiatan dan penetapan prioritas SMK antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian/Lembaga lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan terutama SMK. Koordinasi ini dijalankan dengan mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan

SMK dengan Institusi terkait untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan menengah kejuruan;

b) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta SMK untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan.

14

9. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemdikbud harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut. a) Menyelaraskan rencana pengembangan layanan

pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;

b) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;

c) Membangun SMK yang memiliki bidang keahlian yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai cluster industri;

d) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;

e) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

15

BAB II

RENSTRA PEMBINAAN SMK 2010 – 2014

16

A. VISI PEMBINAAN SMK

Diketahui bahwa visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 adalah yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 adalah sebagai berikut: “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” Sejalan dengan visi tersebut, Direktorat Pembinaan SMK berhasrat pada tahun 2014 mewujudkan visi: “Terselenggaranya layanan prima pendidikan menengah keju-ruan untuk membentuk lulusan SMK yang berjiwa wirausaha, cerdas, siap kerja, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global”.

B. MISI PEMBINAAN SMK

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 mempunyai lima misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan 2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan

pendidikan 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan

pendidikan 5. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan

Sejalan dengan lima misi tersebut, Dit. Pembinaan SMK merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses SMK yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas SMK melalui penerapan sikap disiplin, budi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, dan

17

pembelajaraan berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK;

3. Memberdayakan SMK dalam menciptakan lulusan yang berjiwa wirausaha dan memiliki kompetensi keahlian melalui pengembangan kerjasama dengan industri dan berbagai entitas bisnis yang relevan dalam bentuk teaching industry;

4. Menciptakan lulusan SMK yang lentur terhadap berbagai perubahan teknologi dan lingkungan bisnis pada tingkat nasional maupun internasional melalui penguatan aspek matematika terapan, sains terapan, ICT, dan bahasa internasional;

5. Memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008;

6. Menciptakan citra baik SMK melalui berbagai media komunikasi.

C. NILAI-NILAI (untuk mengimplementasikan visi misi)

Sejalan dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, visi dan misi tersebut di atas dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan Tahun 2012-2014, dari ke enam tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kementerian Pendidikan Nasional. “Melayani Semua dengan Amanah”

18

D. TUJUAN STRATEGIS Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah keadaan atau hasil akhir yang akan dicapai atau diwujudkan pada tahun 2014, yaitu: “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”. Tujuan Strategis tersebut mengacu pada Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014.

E. SASARAN STRATEGIS

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan APK SMK nasional mencapai 37,5%; 2. Meningkatkan persentase SMK yang memenuhi Standar

Nasional Pendidikan (SNP) sebesar 70%; 3. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas-tugas teknis Program SMK mencapai 98%.

19

F. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2014, diperlukan suatu indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan cerminan kinerja Direktorat Jenderal, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan cerminan kinerja Direktorat. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMK adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja kegiatan (IKK) Satuan Capaian 2009

Target

2014

1 APK SMK Nasional % 26,89% 37,50%

2 Persentase SMK Memiliki Sarana Prasarana sesuai SNP % 30,00% 70,00%

3 Persentase SMK Menerapkan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kelulusan dan Standar Pengelolaan

% - 60.00%

4 Persentase SMK menerapkan Pendidikan karakter % - 100%

5 Persentase Siswa SMK yang Mendapat Beasiswa % 0.01% 1.00%

6

Persentase Siswa SMK Mengikuti Olimpiade, Festival, Lomba, dan Debat Tingkat Nasional maupun Internasional

Medali 4 8

7 Persentase Siswa SMK Kelas X (tahun 2013) dan Kelas XI (tahun 2014) Menerapkan Kurikulum 2013

% - 100%

8 Satker yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMK Satker 34 34

20

BAB III BAGAN ORGANISASI

DIT. PEMBINAAN SMK

21

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01 tahun 2012)

22

BAB IV REKAPITULASI PROGRAM

TAHUN 2014

23

REKAPITULASI PROGRAM BANTUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2014

(dalam ribuan rupiah)

NO KODE JUKNIS NAMA PROGRAM SASARAN SATUAN SATUAN

BIAYA

1 01-PS-2014 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK 4.303.201 Siswa 1.000

2 02-PS-2014 Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMK 550.000 Siswa 1.000

3 03-PS-2014 Bantuan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi/Beasiswa untuk Bencana Alam 5.300 Siswa 4.000

4 04-PS-2014 Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus 14.355 Siswa 1.000

5 05-PS-2014 Bantuan Pemasaran Tamatan SMK (Job Matching) 8 Paket 235.000

6 06-PS-2014 Bantuan Block Grant Penyediaan Peralatan, Bahan dan Kelengkapan Lainnya untuk LKS 52 Paket 125.000

7 07-PS-2014 Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran dan Transportasi Peserta Lomba 34 Paket 110.000

8 08-PS-2014 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK 23 Lokasi 2.260.525 *)

9 09-PS-2014 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK 3.100 Ruang 144.097 *)

10 10-PS-2014 Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK 60 Paket 50.000

24


BIAYA

11 11-PS-2014 Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK 100 Ruang 227.727 *)

12 12-PS-2014 Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan 20 Paket 60.000

13 13-PS-2014 Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan 100 Paket 218.611

14 14-PS-2014 Bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK 20 Paket 206.128

15 15-PS-2014 Bantuan Peralatan Praktik SMK 700 Paket 148.533

16 16-PS-2014 Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren 83 Paket 756.069

17 17-PS-2014 Bantuan Pengembangan SMK Rujukan 108 Paket 1.000.000

18 18-PS-2014 Bantuan Pengembangan SMK Papua dan Papua Barat 96 Paket 474.414

19 19-PS-2014 Bantuan Pengembangan SMK di Daerah 3T dan Kluster 4 25 Paket 746.509

20 20-PS-2014 Bantuan Peralatan E-Pembelajaran SMK 12.800 Unit 1.700

21 21-PS-2014 Bantuan Modul Interaktif E-Pembelajaran 128 Paket 29.000

22 22-PS-2014 Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan SMK 50 SMK 100.000

25


BIAYA

23 23-PS-2014 Bantuan Pameran Produk Kreatif Siswa SMK Beserta Mitra Industri 4 Paket 500.000

24 24-PS-2014 Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 870 SMK 75.000 *)

25 25-PS-2014 Bantuan Pengembangan Pusat Layanan TIK 479 SMK 26.274 *)

26 26-PS-2014 Bantuan SMK dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat 50 SMK 85.000

27 27-PS-2014 Bantuan Kerjasama Pengembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia-Negara Asia 12 SMK 70.000

28 28-PS-2014 Bantuan Pembangunan RPS dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET 1 Paket 5.127.000

29 29-PS-2014 Bantuan Peralatan Praktik SMK SED-TVET (PHLN) 1 Paket 35.322.000

30 30-DK-2014 Pemantauan dan Evaluasi Program SMK 33 Provinsi Variatif di

masing-masing provinsi

31 31-DK-2014 Penyebaran Informasi Kebijakan SMK Tahun 2014 33 Provinsi Variatif di


32 32-DK-2014 Koordinasi Program SMK Tahun 2015 33 Provinsi Variatif di


26


BIAYA

33 33-DK-2014 Penggandaan dan Pengiriman Naskah UN Produktif 33 Provinsi

Variatif di masing-masing

provinsi

34 34-DK-2014 Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi 33 Provinsi

Variatif di masing-masing

provinsi

35 35-DK-2014 Kegiatan Data dan Informasi Program PSMK 33 Provinsi Variatif di


*) Satuan Biaya Rata-rata KETERANGAN:

A. Nomor Panduan : 1. Dua digit pertama merupakan nomor urut program 2. Dua huruf berikutnya menyatakan asal alokasi dana bantuan

PS : Dana Pusat DK : Dana Dekon

3. Empat digit terakhir menyatakan tahun anggaran B. Perubahan setiap saat dapat terjadi sesuai dengan perkembangan kebijakan

27

BAB V DESKRIPSI PROGRAM

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2014

28

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK

TAHUN 2014

1. KODE JUKNIS : 01-PS-2014

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK

3. PENGERTIAN : BOS SMK adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK baik Negeri maupun Swasta untuk membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia. Besar dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan

4. TUJUAN : Tujuan umum BOS SMK adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat. Tujuan khusus BOS SMK: a. Membantu biaya operasional sekolah; b. Mengurangi angka putus sekolah siswa

SMK; c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar

(APK) siswa SMK; d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah

(affirmative action) terhadap siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah.

5. SASARAN : Sasaran program adalah SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. a. Total sasaran sebanyak 4.303.201 siswa; b. Besar bantuan per SMK diperhitungkan

dari jumlah siswa masing-masing sekolah.

6. NILAI BANTUAN : Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per siswa/tahun.

29

7. PEMANFAATAN DANA

: BOS SMK digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia mengacu Permendiknas No. 69 Tahun 2009 dan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK antara lain. a. Pembelian/penggandaan buku teks

pelajaran; b. Pembelian alat tulis sekolah yang

digunakan untuk kegiatan pembelajaran; c. Penggandaan soal dan penyediaan

lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian;

d. Pembelian peralatan pendidikan; e. Pembelian bahan praktik habis pakai; f. Pemeliharaan dan perbaikan ringan

sarana prasarana sekolah; g. Operasional layanan sekolah berbasis

TIK; h. Penyelenggaraan kegiatan uji

kompetensi Siswa; i. Penyelenggaraan praktek kerja industri

(dalam negeri); j. Langganan daya dan jasa lainnya; k. Kegiatan penerimaan siswa baru; l. Penyusunan dan pelaporan; m. Mendukung implementasi kurikulum

2013. Disamping butir-butir tersebut di atas, bagi SMK yang ditetapkan sebagai SMK Rujukan dapat menggunakan dana BOS untuk koordinasi yang berkaitan dengan Rencana/Pelaksanaan tentang Pengembangan SMK Rujukan.

8

PERSYARATAN PENERIMA

:

Penerima dana program BOS SMK

a. SMK Negeri dan Swasta yang memiliki ijin operasional di seluruh Indonesia;

b. Diprioritaskan SMK yang telah mengisi

30

data Dapodik SMK secara online melalui website: http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id;

c. SMK membantu meringankan siswa dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakulikuler siswa;

d. Apabila SMK menolak menerima program BOS harus mendapat persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan di sekolah tersebut.

9 JADUAL KEGIATAN :

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Pengumpulan data sekolah penerima dana

Januari-Mei Juli-Oktober

2. Penetapan sekolah penerima

Januari-Juni Juli-November

3. Penyaluran dana Februari-Juni Juli-November

4. Supervisi pelaksanaan Program

Februari-Desember

5. Laporan pelaksanaan Program

Desember

10. LAYANAN INFORMASI

: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net Email : [email protected]

31

DESKRIPSI PROGRAM BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN PERTANIAN

TAHUN 2014


2. NAMA PROGRAM : BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN PERTANIAN

3. RUANG LINGKUP : a. Bantuan Siswa Miskin (BSM) b. Beasiswa SMK Pertanian

4. TUJUAN : a. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;

b. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK yang mengikuti Program Pertanian (Bidang Studi Keahlian Agribisnis, Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran);

c. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan.

5. SASARAN : 550.000 siswa SMK 6. NILAI BANTUAN : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa

per tahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa per 6 bulan/semester.

7. PEMANFAATAN DANA

: Membantu biaya pribadi siswa untuk pembiayaan antara lain: a. Buku dan alat tulis sekolah; b. Pakaian dan perlengkapan sekolah

(sepatu, tas, dll); c. Transportasi siswa ke sekolah; d. Uang saku siswa ke sekolah; e. Iuran bulanan sekolah.

8


:

a. Beasiswa Siswa Miskin (BSM) 1) Sekolah antara lain:

a) SMK Negeri dan Swasta yang mempunyai izin operasional;

b) SMK yang mempunyai siswa miskin dan dilengkapi dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak

32

Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah;

c) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima secara lengkap untuk keperluan penyaluran dana.

2) Siswa a) Siswa yang berasal dari keluarga

kurang mampu secara ekonomi; b) Siswa miskin dilengkapi dengan

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah

c) Diusulkan oleh Sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota sebagai siswa calon penerima bantuan;

d) Ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

b. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran 1) Sekolah antara lain:

a) SMK yang membuka Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran;

b) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima.

2) Siswa Penerima antara lain: a) Siswa SMK Bidang Studi Keahlian

Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran;

b) Diusulkan oleh Sekolah dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan;

c) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

33

9 JADUAL KEGIATAN :


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Pengumpulan dan pemilihan data siswa calon penerima

Januari - November

2. Evaluasi Data Siswa Calon Penerima BSM/ Beasiswa Pertanian

Januari s.d November

3. Penetapan siswa penerima dana BSM/ Beasiswa Pertanian

Februari s.d November

4. Penyaluran dana BSM/ Beasiswa Pertanian


5. Laporan penyaluran BSM/ BeasiswaPertanian oleh Lembaga Penyalur

Desember – Januari 2015


: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.go.id Email : [email protected]

34

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI/BEASISWA

UNTUK BENCANA ALAM TAHUN 2014


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI/BEASISWA UNTUK BENCANA ALAM

3. TUJUAN

: a. Memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakat untuk memperoleh prestasi di bidang akademik maupun non akademik;

b. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi;

c. Memberi motivasi dan dorongan kepada siswa SMK terkena bencana alam untuk tetap dapat bersekolah.

4. SASARAN : 5.300 (lima ribu tiga ratus) siswa

5. NILAI BANTUAN : Total Rp. 21.200.000.000,- dengan nilai beasiswa per siswa sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Peningkatan dan pengembangan prestasi akademik dan/atau non akademik siswa;

b. Memberi dorongan dan semagat kepada siswa SMK terkena bencana alam untuk tetap dapat bersekolah;

7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN

: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah siswa yang

memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan

sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK;

d. Beasiswa prestasi akan diberikan kepada siswa berdasarkan peringkat prestasi pada tingkat Provinsi/Nasional/Internasional;

e. Beasiswa bencana alam akan diberikan kepada siswa SMK yang terkena bencana alam.

35

8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

: a. Persyaratan Teknis. 1) Siswa SMK yang masih aktif dan

berprestasi/terkena bencana alam; 2) Siswa SMK yang masih aktif baik

perorangan ataupun pemain perorangan dalam tim yang memiliki prestasi sebagai juara I, II, III tahun 2014, dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat provinsi/ nasional dan terbaik sebagai perwakilan Indonesia pada tingkat Internasional, yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara;

3) Prestasi nasional adalah prestasi yang diperoleh dalam kejuaraan tingkat nasional yang tidak termasuk prestasi pada lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat PSMK yaitu: LKS, OSTN, O2SN, Debat Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, FLS2N;

4) Siswa SMK yang masih aktif baik perorangan maupun pemain perorangan dalam tim/regu yang memiliki prestasi dalam bidang inovasi/perekayasa/keilmuan dan dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan pemenang oleh panitia;

b. Persyaratan Administrasi 1) Diusulkan oleh Dinas Pendidikan

Provinsi dan/atau Kab/Kota dan atau SMK setelah ada pengesahan Dinas Pendidikan Kab/Kota;

2) Melampirkan data pendukung yang membuktikan pencapaian prestasi siswa calon penerima;

3) Siswa SMK yang masih aktif dan terkena bencana alam;

36

4) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

9. JADUAL KEGIATAN :


No Tahapan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

(2014) 1 Penerimaan daftar

usulan calon penerima beasiswa


2 Seleksi siswa calon penerima


3 Penetapan siswa penerima


4 Penyaluran dana Maret s.d November

5 Laporan beasiswa prestasi

Desember


: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net Email : [email protected]

http://www.ditpsmk.net/

mailto:[email protected]

37

DESKRIPSIPROGRAM BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS

TAHUN 2013


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS

3. TUJUAN : a. Meningkatkan jumlah siswa SMK program keahlian khusus meliputi: 1) Program Studi Keahlian Perawatan

Sosial; 2) Seni Rupa:

a) Seni lukis; b) Seni Patung;

3) Desain dan Produksi Kria: a) Desain dan Produksi Kria Tekstil; b) Desain dan Produksi Kria Kulit; c) Desain dan Produksi Kria Keramik; d) Desain dan Produksi Kria Logam; e) Desain dan Produksi Kria Kayu;

4) Seni Pertunjukan: a) Seni Musik Klasik; b) Seni Tari; c) Seni Karawitan; d) Seni Pedalangan; e) Seni Teater;

b. Melestarikan tradisi budaya bangsa Indonesia melalui pembinaan peserta didik;

c. Meningkatkan motivasi belajar siswa SMK program keahlian khusus;

d. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah pada SMK program keahlian khusus.

4. SASARAN : 14.355 siswa.

5. NILAI BANTUAN : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/siswa/ tahun.

38

6. PEMANFAATAN

DANA : Pemanfaatan dana bantuan beasiswa antara

lain untuk: a. Iuran bulanan sekolah; dan/atau b. Pembelian perlengkapan belajar siswa;

dan/atau c. Transportasi siswa kesekolah.

7. PRINSIP DASAR

PEMBERIAN BANTUAN

: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah siswa yang


sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

8. PERSYARATAN PENERIMA

: a. Persyaratan Teknis 1) Siswa yang diusulkan adalah siswa

kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2013/2014 dan kelas X tahun 2014/2015 selama masih ada dana yang mengikuti program studi keahlian khusus seperti diatas;

2) Siswa yang diusulkan tidak sedang menerima bantuan Beasiswa dari Direktorat Pembinaan SMK, kecuali beasiswa prestasi.

b. Persyaratan Administrasi 1) Dikirim oleh Dinas Pendidikan

Kab/Kota dan/atau sekolah setelah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;

2) Usulan dikirimkan melalui [email protected];

3) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.


39

9. JADUAL KEGIATAN

: No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1. Penerimaan

Usulan Siswa calon penerima bantuan beasiswa

Februari s.d Mei Juli s.d. November

2. Seleksi Usulan Siswa Calon Penerima bantuan beasiswa

Mei s.d. Juni Agustus s.d. November

3. Penetapan Penerima Beasiswa

Mei s.d. Juni Agustus s.d. Oktober

4. Penyaluran Dana Bantuan

Mei s.d. Juni September s.d. Oktober

5. Laporan penyaluran oleh Lembaga Penyalur

Desember

Catatan :Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

10. LAYANAN

INFORMASI : Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik

Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net Email :[email protected]



40

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB MATCHING)

TAHUN 2014

1. KODE PROGRAM : 05-PS-2014

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB MATCHING)

3. TUJUAN : a. Mempertemukan tamatan SMK dengan dunia usaha/industri yang memerlukan tenaga kerja tingkat menengah;

b. Memberi peluang saling berinteraksi antara tamatan SMK untuk menawarkan kompetensi yang dimiliki kepada dunia usaha/industri yang memerlukan tenaga kerja;

c. Meningkatkan hubungan kerjasama SMK dengan dunia usaha/industri;

d. Meningkatkan wawasan Tamatan SMK tentang peluang-peluang kerja di dunia usaha/ industri;

e. Meningkatkan daya serap tamatan SMK memasuki lapangan kerja.

4. SASARAN : 8 SMK

5. NILAI BANTUAN : Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) per SMK.

6. PEMANFAATAN DANA

: Dana bantuan digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemasaran Tamatan SMK yang meliputi: a. Persiapan Kegiatan b. Pelaksanaan Kegiatan c. Pelaporan


: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang


sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK;

41

8. PERSYARATAN

PENERIMA : a. SMK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan

Provinsi; b. Diprioritaskan kepada SMK yang dapat

menyelenggarakan Pemasaran Tamatan (Job Matching) di SMK;

c. Diprioritaskan SMK yang memiliki Bursa Kerja Khusus;

d. Memiliki jejaring kerja operasional dalam bidang bursa kerja lingkup provinsi dengan SMK lain, Disnakertrans, dunia usaha/industri yang bergerak di sektor usaha jasa dan industri;

e. Diutamakan yang dapat menghadirkan 40 perusahaan yang memerlukan tamatan SMK untuk mengisi formasi-formasi posisi jabatan yang tersedia;

f. Diutamakan dapat menghadirkan 1.000 tamatan SMK pencari kerja;

g. Menyampaikan Proposal Penyelenggaraan Kegiatan dan Rencana Penggunaan Anggaran yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi, setelah ditunjuk oleh Direktorat PSMK sebagai sekolah penyelenggara job matching;

h. Memilki Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama pribadi/yayasan);

i. Menyampaikan fotocopy Surat Pengangkatan Kepala SMK.

42

9. JADUAL KEGIATAN

:

No. Kegiatan Waktu

Pelaksanaan (2014)

1 Usulan nama SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi

Mei

2 Penetapan SMK Penerima Bantuan

Mei

3 Penerimaan proposal

Juni-Juli

4 Evaluasi Proposal

Agustus

5 Bimtek, MoU, penyaluran dana

September

6 Pelaksanaan Kegiatan

Oktober-November

7 Pelaporan Desember



: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net


43

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN BLOCK GRANT PENYEDIAAN PERALATAN,

BAHAN DAN KELENGKAPA LAINNYA LKS TAHUN 2014


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BLOCK GRANT PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA LKS

3. TUJUAN

: a. Tersedianya Peralatan; Bahan dan kelengkapan yang diperlukan pada pelaksanaan LKS SMK Tingkat Nasional XII;

b. Terlaksananya LKS dengan Baik. 4. SASARAN : 52 Bidang Lomba 5. NILAI BANTUAN : Rp. 5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus

dua puluh juta rupiah).

6. PEMANFAATAN DANA

: Dana digunakan untuk antara lain: a. Pengadaan bahan dan alat yang

diperlukan dalam lomba; b. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan

bahan dan kelengkapan LKS dari asal ke tempat Lomba kembali ke asal;

c. Honorarium dan uang lelah penjab dan teknisi;

d. Akomodasi dan konsumsi selama persiapan;

e. Instalasi, pasang bongkar peralatan ditempat lomba dan ditempat asal.

f. Pembayaran pajak dan pembuatan laporan kegiatan;

g. Pembuatan dokumentasi foto dan video kegiatan pada bidangnya.


a. Bantuan Diberikan kepada SMK yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana Penyedia;

b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat PSMK;

44

c. Proposal disusun oleh SMK yang sudah

ditetapkan oleh Direktorat PSMK berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Provinsi;

d. Proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan. 8.


:

a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi; b. Mengajukan proposal bantuan; c. Memiliki Tenaga Teknisi yang mampu

mengendalikan peralatan selama Lomba berjalan;

d. Memiliki rekening sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan).

9 JADUAL KEGIATAN :


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan usulan SMK calon penerima

Februari-Maret

2. Evaluasi Usulan & Penetapan SMK Penerima bantuan

Maret

3. Penerimaan proposal

Maret

4. Evaluasi Proposal April 5. Bimtek Mei 6. Penyaluran dana Juni 7. Pelaksanaan

program Agustus

8. Laporan pelaksanaan

Desember

10 LAYANAN INFORMASI

: SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK DIREKTORAT PEMBINAAN SMK Ditjen. Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud Senayan Gedung E lt 12 Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Website : www.ditpsmk.net

45

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN BARANG PAMERAN DAN

TRANSPORTASI PESERTA LOMBA TAHUN 2014

1. KODE JUKNIS : 07-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN

BARANG PAMERAN DAN TRANSPORTASI PESERTA LOMBA

3. TUJUAN : a. Mempromosikan Hasil Karya Siswa SMK pada tingkat Nasional;

b. Memberi dorongan kepada siswa SMK untuk lebih kreatif dan inovatif.

4. SASARAN : 34 Provinsi 5. TOTAL NILAI

BANTUAN : Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima

juta rupiah) 6 PEMANFAATAN

DANA : Dana digunakan untuk antara lain:

a. Pembayaran penyediaan alat, bahan, dan kelengkapan Pameran Hasil Karya Siswa SMK;

b. Mobilisasi alat, bahan, dan kelengkapan Pameran;

c. Memasang, membongkar, dan mngangkut Produk hasil karya siswa yang dipamerkan dari dan ke tempat asal dan tempat pameran;

d. Biaya koordinasi transportasi petugas; e. Pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan

yang berlaku; f. Menyusun laporan kegiatan; g. Honorarium dan uang lelah peserta pameran; h. Pembuatan foto dan video Direktorat.


: a. Bantuan Diberikan kepada SMK yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana Pameran;

b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat PSMK;

c. Proposal disusun oleh SMK yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Provinsi;

d. Proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

46


: SMK diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan persyaratan: a. Diprioritaskan SMK yang memiliki produk

unggulan Hasil Karya Siswa di wilayahnya; b. Memiliki guru dan siswa yang berkarya untuk

dipamerkan hasil karyanya.

9. JADUAL KEGIATAN

:


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan usulan SMK calon penerima

Maret - Mei

2. Evaluasi Usulan & Penetapan SMK Penerima bantuan

Mei

3. Penerimaan proposal

Mei - Juni

4. Evaluasi Proposal Juni 5. Bimtek Juli 6. Penyaluran dana Juli 7. Waktu

Pelaksanaan Agustus


Desember


: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467; Website : www.ditpsmk.net

47

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK

1. KODE JUKNIS : 08-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU

(USB) SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses,

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;

b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.

4. SASARAN : a. 19 (Sembilan belas) Unit Sekolah Baru (USB) SMK reguler;

b. 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMK Besar.

5. TOTAL NILAI BANTUAN

: Rp. 51.992.086.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah).

6 PEMANFAATAN DANA

: a. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang Praktik beserta selasarnya);

b. Pembangunan Kamar Mandi/WC; c. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran

(Ruang Teori dan Ruang Praktik); dan/ atau; d. Ruang Penunjang antara lain Ruang

Administrasi Perkantoran, Ruang Guru dan penunjang lainnya (bagi USB besar); dan/ atau;

e. Infrastruktur antara lain Instalasi Air Bersih, Penyambungan Daya Listrik dari PLN minimal 10.000 KVA dan Instalasinya (bagi USB besar);

f. Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan dan pengelolaan administrasi.


: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah lokasi sekolah yang



48


: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Bupati/ Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi yang disetujui oleh Bupati/ Walikota untuk USB SMK Negeri dan diajukan oleh Yayasan dengan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk USB SMK swasta (yang diselenggarakan oleh masyarakat);

b. Diprioritaskan memiliki lahan seluas minimal 15.000 m2 (1,5 Ha) dalam satu kesatuan lokasi, dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kab./Kota /Yayasan dalam bentuk:

1) Sertifikat Tanah (bukan tanah kas Desa/ /bukan tanah milik pribadi/ perorangan); atau

2) Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); atau

3) Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (Khusus Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan;

4) Apabila sertifikat tanah untuk USB SMK masih menjadi satu dengan aset Pemda/Yayasan yang lain, maka harus dilampirkan Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Aset Pemda/Yayasan tentang luasan lahan yang diperuntukkan bagi USB SMK;

5) Apabila sertifikat tanah masih dalam proses maka harus dilampiri Surat Keterangan/ Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

c. Adanya surat ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);

d. Diprioritaskan yang sudah ada gambar kontur tanah, Kemiringan lahan tidak boleh melebihi

49

15◦, tidak berada di daerah rawa dan banjir; e. Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang

dimanfaatkan untuk kepentingan lain). Jika lahan memerlukan pematangan tanah (Land clearing), cut and fill, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota/Yayasan;

f. Memiliki ijin operasional/ ijin penerimaa siswa baru (bagi USB Swasta) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;

g. Adanya Surat pernyataan Bupati/ Walikota/ Yayasan tentang pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya operasional dari Pemerintah Daerah/Yayasan;

h. Melampirkan jumlah sekolah dan siswa SMP/ MTs sebagai sumber siswa, dan jumlah SMA/MA/SMK;

i. Belum pernah mendapat bantuan untuk pembangunan fisik (antara lain: RKB, RPS, Perpustakaan, Laboratorium) dari Pemerintah Pusat;

j. Bagi calon USB SMK yang sudah memiliki siswa dan masih menumpang, diprioritaskan bagi yang belum meluluskan;

k. Lokasi berada dekat dengan sumber listrik (bukan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), sumber air dan mudah dijangkau dengan alat transportasi;

l. Diprioritaskan untuk lokasi Unit Sekolah Baru (USB) yang tidak berada dekat dengan SMK lain dengan radius minimal 5 km;

m. Adanya Foto lokasi calon Unit Sekolah Baru (USB) SMK;

n. Pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Yayasan untuk melakukan pencatatan aset hasil Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK (bermaterai Rp.6000);

o. Khusus untuk SMK swasta (yang dikelola oleh masyarakat), maka Ketua Tim/ Panitia Pendiri/ Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;

50

p. Diprioritaskan bagi Yayasan pengusul yang

telah memiliki satuan pendidikan setingkat lebih rendah (MTs/ SMP/ Sederajat).

9. JADUAL KEGIATAN

:


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni

4. Penetapan SMK Penerima Bantuan

s.d. Juli

5. Bimbingan Teknis dan MoU

s.d. Juli

6. Penyaluran Dana s.d. Agustus

7. Laporan Awal

Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Tim Pendiri

8. Waktu Pelaksanaan

210 hari kalender (USB Reguler)/270 hari kalender (USB Besar) sejak dana diterima di rekening TIM Pendiri

9. Laporan 30 % 90 hari kalender setelah dana diterima di rekening TIM Pendiri

10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember

11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai


: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net

51

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK

TAHUN 2014

1. KODE JUKNIS : 09-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG

KELAS BARU (RKB) SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses/

daya tampung dan pemerataan pendidikan pada satuan Pendidikan SMK;

b. Menambah ruang kelas baru bagi SMK yang memiliki jumlah siswa yang meningkat dan melebihi daya tampung.

4. SASARAN : a. 2.600 RKB untuk satu lantai; b. 500 RKB untuk bertingkat.


: a. Ruang Kelas Baru (RKB) satu lantai Rp. 356.200.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus juta rupiah)

b. Ruang Kelas Baru (RKB) bertingkat Rp. 90.500.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus juta rupiah)

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pembanguan Ruang Kelas Baru (RKB): a. Pembangunan Ruang Kelas Baru

(RKB), selasar dan ruang tangga bagi RKB bertingkat;

b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan selasar bagi RKB satu lantai.

b. Pengadaan Perabot (meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru dan papan tulis);

c. Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Administrasi.

7 PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN


memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima

bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

52

8

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

:

a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Propinsi, dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan;

b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);

c. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) (butuh-ada-kurang/lebih);

d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa;

e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan;

f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;

g. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan SMK;

h. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;

i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima

aset hasil Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK (bermaterai Rp.6000) bagi SMK Negeri.

2) Mengetahui serah terima aset hasil

53

Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.

9 JADUAL KEGIATAN :

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Usulan

s.d. April

2. Evaluasi Usulan s.d. April 3. Verifikasi Lokasi s.d. Mei 4. Penetapan SMK

Penerima Bantuan

s.d. Juni


s.d. Juli

6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Paling lambat 14

hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah


120 hari kalender bagi satu lantai dan 180 bagi bertingkat sejak dana diterima di rekening Sekolah

9. Supervisi Pelaksanaan

s.d. Nopember


54

10. LAYANAN

INFORMASI



55

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK

TAHUN 2014


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK

3. TUJUAN

: a. Mendukung program peningkatan akses/ daya tampung pada SMK;

b. Memenuhi kebutuhan Rehabilitasi Gedung SMK sehingga dapat mengembalikan fungsi ruang.

4. SASARAN : 60 (enam puluh) Paket 5. NILAI BANTUAN : Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) 6. PEMANFAATAN

DANA : a. Rehabilitasi Gedung SMK

b. Biaya Pengelolaan Administrasi 7. PRINSIP DASAR

PEMBERIAN BANTUAN

a. Bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk rehabilitasi gedung SMK;

b. Adanya Analisis Tingkat Kerusakan oleh Dinas Cipta Karya/ Tim Teknis (SMK Jurusan Bangunan).

8.


:

a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan.

b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah;

c. Memiliki data analisis kerusakan Ruang dari Dinas Cipta Karya/SMK Jurusan Bangunan;

d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik

56

minimal 192 siswa; e. Bagi SMK Swasta, Pembina, Pengurus dan

Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan;


g. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;

h. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima

aset hasil bantuan rehabilitasi ruang; 2) Mengetahui serah terima aset hasil

bantuan rehabilitasi ruang dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta;

3) Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan.

9 JADWAL KEGIATAN :


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Usulan s.d. April 2. Evaluasi Usulan s.d. April 3. Verifikasi Lokasi s.d. Mei 4. Penetapan SMK

Penerima Bantuan s.d. Juni


s.d. Juli



8. Waktu Pelaksanaan 120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah

9. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember 10. Laporan Akhir Paling lambat 30

hari kalender setelah pekerjaan selesai

57

10 LAYANAN

INFORMASI

: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net


58

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) SMK

TAHUN 2014


PRAKTIK SISWA (RPS) SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu

SMK; b. Menambah Ruang Praktik Siswa di SMK

untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik.

4. SASARAN : 100 Ruang Praktik Siswa (RPS). 5. NILAI BANTUAN : Rp. 22.772.700.000,00 (dua puluh dua miliar

tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta selasarnya;

b. Pengadaan Perabot; c. Perencanaan, Pengawasan, dan

Pengelolaan Administrasi. 7 PRINSIP DASAR

PEMBERIAN BANTUAN

a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang



8


:

a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas Pendidikan Provinsi;

b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan

59

masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS);

c. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Praktik Siswa (RPS) (butuh-ada-kurang/lebih) yang dilengkapi dengan gambar rencana pembangunan RPS;

d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa;

e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan;

f. Memiliki Ijin Operasional/ Ijin Pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;

g. Memiliki site plan; h. Memiliki surat keputusan pengangkatan

Kepala SMK; i. Adanya surat pernyataan kesanggupan dari

Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima

aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) (bermaterai Rp.6000) bagi SMK Negeri.

2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.

60

9 JADUAL KEGIATAN :


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)


s.d. Mei

2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK

Penerima Bantuan

s.d. Juli


s.d. Juli

6. Penyaluran Dana s.d. Agustus

7. Laporan Awal Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah


120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah


s.d. Nopember


10. LAYANAN

INFORMASI


61

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM PRAKTIK PERIKANAN

TAHUN 2014

1. KODE JUKNIS : 12-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM

PRAKTIK PERIKANAN 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu

SMK; b. Menyediakan Kolam Praktik Perikanan

di SMK untuk praktik siswa yang membuka paket keahlian Budidaya Perikanan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik.

4. SASARAN : 20 (dua puluh) Paket 5. TOTAL NILAI

BANTUAN : Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus

juta rupiah)

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pembangunan Kolam Praktik Perikanan beserta instalasi air bersih, instalasi air pembuangan, dan peralatan pendukung lainnya;

b. Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Administrasi.





8


: a. Membuka paket keahlian Budidaya Perikanan;

b. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas Pendidikan Provinsi;

c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 15.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang

62

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk Pembangunan Kolam Praktik Perikanan;

d. Memiliki data analisis kebutuhan Kolam Praktik Perikanan (butuh-ada-kurang/lebih) dilengkapi dengan gambar rencana kolam ikan yang akan dibangun;

e. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 96 siswa;

f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;

g. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;

h. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan SMK;

i. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;

j. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima

aset hasil Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan SMK (bermaterai Rp.6000) bagi SMK Negeri.

2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.

63

9 JADUAL KEGIATAN :


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK

Penerima Bantuan s.d. Juli


s.d. Juli





s.d. Nopember


10. LAYANAN

INFORMASI


64

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN

TAHUN 2014


PRAKTIK PERHOTELAN 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu

SMK; b. Menambah Ruang Praktik Perhotelan di

SMK untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik.

4. SASARAN : 100 Paket 5. TOTAL NILAI

BANTUAN : Rp. 21.861.100.000,00 (dua puluh satu miliar

delapan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; b. Pengadaan Perabot; c. Perencanaan, Pengawasan, dan

Pengelolaan Administrasi.





8


:


b. Membuka/mengembangkan Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan;

c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 8.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat

65

atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;

d. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan (butuh-ada-kurang/lebih) yang dilengkapi dengan gambar rencana pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;

e. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa;

f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan;

g. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;

h. Memiliki site plan; i. Memiliki surat keputusan pengangkatan

Kepala SMK; j. Adanya Surat pernyataan kesanggupan

dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima

aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan bagi SMK Negeri.

2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Perhotelan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.

66

9 JADUAL KEGIATAN :


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)


s.d. Mei


Penerima Bantuan

s.d. Juli


s.d. Juli



8. Waktu Pelaksaan 120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah


s.d. November


10. LAYANAN

INFORMASI


67

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN

RUANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK TAHUN 2014


KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu

SMK; b. Menambah Ruang Kesenian dan

Kebudayaan di SMK untuk mendukung kreatifitas dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya peserta didik dan pendidik.

4. SASARAN : 20 paket.


: Rp. 4.122.560.000,00 (empat miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

6. PEMANFAATAN DANA

: Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan, Pengelolaan Administrasi, Perencanaan dan Pengawasan.

7.

8.

PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

: :



sepenuhnya oleh Direktorat PSMK.


b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/ adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Kesenian dan

68

Kebudayaan; c. Memiliki gambar rencana pembangunan

Ruang Kesenian dan Kebudayaan; d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah

memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa;

e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;

f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah;

g. Memiliki site plan; h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK; i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima

aset hasil bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK bagi SMK Negeri;

2) Mengetahui serah terima aset hasil bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.

69

9 JADUAL KEGIATAN :


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)


s.d. Mei 2014

2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 2014 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 2014 4. Penetapan SMK

Penerima Bantuan

s.d. Juli 2014


s.d. Juli 2014

6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 2014 7. Laporan Awal Paling lambat 14





s.d. Nopember 2014




70

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA SMK

TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 15-PS-2014

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA SMK

3. TUJUAN : a. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik Siswa SMK;

b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik siswa SMK untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.

4. SASARAN : 700 (tujuh ratus) Paket.


: Rp. 103.973.100.000,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

6. PEMANFAATAN DANA : Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK.


: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;

b. Penerima bantuan adalah sekolah yang memenuhi persyaratan;

c. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.


: a. Adanya usulan yang diajukan oleh Sekolah diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi dan/ atau SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan.

b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki ruang praktik/lahan praktik beserta instalasi pendukungnya;

c. Memiliki tata letak (lay-out) penempatan peralatan;

d. Memiliki data analisis kebutuhan Peralatan Praktik siswa SMK (butuh-

71

ada-kurang/ lebih); e. Diprioritaskan bagi SMK yang telah

memiliki/ menampung peserta didik minimal 96 siswa;

f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah;

g. Memiliki Ijin Operasional/ Ijin pendirian sekolah;

h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;

i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Yayasan untuk: 1) Melakukan pencatatan serah

terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik Siswa SMK bagi SMK Negeri.

2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik Siswa SMK dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.

72


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)


s.d. Mei

2. Evaluasi usulan

s.d. Mei

3. Verifikasi Lokasi

s.d. Juni

4. Penetapan SMK Penerima Bantuan

s.d. Juni


s.d. Juli

6. Penyaluran Dana

s.d. Agustus

7. Laporan Awal 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah




s.d. Nopember

10. Laporan Akhir 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai

10.

LAYANAN INFORMASI

:


Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net


73

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS

KOMUNITAS/PESANTREN


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS KOMUNITAS/ PESANTREN

3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren;

b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren.

4. SASARAN : 83 (delapan puluh tiga) Paket


: Rp. 62.753.727.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pengembangan/Pembangunan/rehabilitasi gedung pembelajaran Teori/ Ruang Praktik Siswa beserta perabotnya; dan/atau

b. Pembangunan/ rehabilitasi asrama; dan/atau c. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau d. Biaya perencanaan, pengawasan, dan

pengelolaan administrasi.






: a. Mengajukan proposal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi pengembangan;

b. Memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;

74

c. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;

d. Memiliki ijin operasional pondok pesantren dari Kementerian Agama;

e. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri dengan luas minimal 5.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/ SMK/ Pondok Pesantren yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah yang dibuat oleh pihak yang berwenang;

f. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan SMK;

g. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa minimal 96 siswa;

h. Memiliki siswa SMK yang tinggal di Pondok Pesantren/Asrama Komunitas.

9. JADUAL KEGIATAN

:


NO KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK

Penerima Bantuan s.d. Juli


s.d. Juli

6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Paling lambat 14 hari

kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah


9. Laporan 30 % 120 hari kalender setelah dana diterima di rekening Sekolah

10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember 11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari

kalender setelah pekerjaan selesai

75



76

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN

1. KODE JUKNIS : 17-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN 3.

TUJUAN

: a. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;

b. Mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK Rujukan bagi penyelenggaraan program pendidikan sekolah menengah kejuruan yang lebih berkualitas dan berdaya saing;

c. Meningkatkan daya tampung dan melengkapi fasilitas pendidikan sesuai dengan standar kebutuhan paket keahlian;

d. Melakukan perbaikan infrastruktur dan/atau pengadaan perabot;

e. Melakukan perbaikan dan mengembalikan fungsi gedung SMK.

4. SASARAN : 108 Paket 5 TOTAL NILAI

BANTUAN : Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar)

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi gedung pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang Praktik); dan/atau

b. Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi Ruang Perkantoran dan/ atau Guru; dan/atau

c. Pembangunan ruang kegiatan bersama dengan aliansi;

d. Pembangunan smart laboratory sesuai bidangnya;

e. Pembangunan teaching factory f. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi selasar

penghubung; dan/atau g. Pengadaan Perabot; dan/atau h. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau i. Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur;

dan/atau j. Pengembangan/Pengadaan Mekanikal dan

Elektrikal; dan/atau k. Perencanaan, pengawasan pembangunan

dan pengelolaan administrasi.

77






: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan Propinsi;

b. Memiliki School Development Plan (SDP) yang dilengkapi dengan: 1) Site plan keseluruhan bangunan/massa

bangunan yang ada di lokasi; 2) Gambar 3 Dimensi ruang/ bangunan yang

akan dibangun melalui dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan;

3) Foto kondisi awal ruang/ bangunan yang akan dibangun melalui dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan.

c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 15.000 m2 (1,5 Ha) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pengembangan SMK Rujukan;

d. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), adanya sumber air dan akses mudah dijangkau dengan alat transportasi umum;

e. Diprioritaskan memiliki jumlah Rombel sebanyak 22 Rombongan Belajar (Rombel) (1 Rombel = 32 siswa);


g. Memiliki Master Plan; h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;

78

i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima aset

hasil Bantuan Pengembangan SMK Rujukan (bermaterai Rp.6000) bagi SMK Negeri.

2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan SMK Rujukan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.

j. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs.

9. JADUAL

KEGIATAN

:


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK Penerima

Bantuan s.d. Juli

5. Bimbingan Teknis dan MoU s.d. Juli 6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Agustus 8. Waktu Pelaksanaan 365 hari kalender sejak

dana diterima di rekening Sekolah


10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember 11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari

kalender setelah pekerjaan selesai

79

10. LAYANAN

INFORMASI



80

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN PAPUA BARAT

TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 18-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN

PAPUA BARAT 3. TUJUAN : a. Mendukung ketersediaan layanan satuan

pendidikan SMK di Papua dan Papua Barat; b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada SMK di Papua dan Papua Barat.

4. SASARAN : 96 (sembilan puluh enam) Paket


: Rp 45.543.744.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

6. PEMANFAATAN DANA

: Pemanfaatan dana bantuan dapat digunakan antara lain untuk: a. Pengembangan/ pembangunan gedung

pembelajaran (ruang teori dan/ atau ruang praktik beserta selasarnya); dan/ atau

b. Pembangunan asrama siswa/i; dan/ atau c. Pengembangan ruang penunjang (antara

lain Ruang Kepala Sekolah, Administrasi dan Guru; dan/ atau

d. Pembangunan Infrastuktur; dan/ atau e. Pengadaan perabot; dan/ atau f. Pengadaan Peralatan; dan/ atau g. Biaya perencanaan dan pengawasan

pembangunan; h. Biaya administrasi pengelolaan.

7. PRINSIP DASAR

PEMBERIAN BANTUAN




81

8. PERSYARATAN

PENERIMA : a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah

diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;

b. Diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program Unit percepatan Pembangunan Pendidikan di Papua dan Papua Barat (UP4B);

c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 15.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/ adat atas tanah;

d. Memiliki data analisis kebutuhan sarana dan prasarana (butuh-ada-kurang/ lebih);

e. Memiliki site plan/ sketsa pengembangan SMK (berskala);

f. Diprioritaskan memiliki jumlah siswa SMK minimal 96 siswa;

g. Melampirkan foto copy surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah;

h. Memiliki ijin operasional/ ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang.

i. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs.

82

9. JADWAL

KEGIATAN

:


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)


s.d. Mei


Penerima Bantuan

s.d. Juli


s.d. Juli







s.d. Nopember


10.

LAYANAN INFORMASI

:

Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net


83

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI DAERAH TERTINGGAL,

TERLUAR, TERDEPAN (3T) DAN/ATAU KLUSTER 4 TAHUN 2014

1. KODE JUKNIS : 19-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI

DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, TERDEPAN (3T) DAN/ ATAU KLUSTER 4

3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;

b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK yang berada di daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) dan kluster 4.

4. SASARAN : 25 (dua puluh lima) Paket


: Rp. 18.662.725.000,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pengembangan/ pembangunan gedung pembelajaran Teori dan/ atau Ruang Praktik Siswa dan/ atau;

b. Renovasi/ Rehabilitasi gedung/ infrastruktur atau;

c. Pengadaan perabot dan/ atau; d. Pengadaan Peralatan; e. Biaya perencanaan dan pengawasan

pembangunan; f. Biaya administrasi pengelolaan.


: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah

yang memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima


84

8


:

a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;

b. SMK yang berada di daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) dan/atau kluster 4;

c. Memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

d. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri dengan luas 5.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/ SMK/ yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA);

e. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (Khusus Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan;

f. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), tersedia air bersih dan akses ke lokasi;

g. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa minimal 192 Siswa;

h. Memiliki data analisis kebutuhan sarana dan prasarana (butuh-ada-kurang);

i. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs.

85

9 JADUAL KEGIATAN :


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Proposal

s.d. Mei

2. Evaluasi usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK

Penerima Bantuan s.d. Juni

5. Bimbingan Teknis dan Penandatangan Surat Perjanjian

s.d. Juli

6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal 14 hari kalender

sejak dana diterima di rekening Sekolah




s.d. Nopember



: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net


86

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK

3. TUJUAN : a. Memenuhi kebutuhan peralatan e-pembelajaran dalam mendukung pembelajaran berbasis IT yang interaktif

b. Mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran;

c. Mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).

4. SASARAN : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) Unit peralatan e-pembelajaran untuk 200 SMK.

5. NILAI BANTUAN

: Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit alat e-pembelajaran.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pengadaan komponen peralatan e-pembelajaran;

b. Pengiriman komponen peralatan e-pembelajaran ke SMK penerima.


: a. Bantuan diberikan dalam bentuk barang; b. Penerima bantuan adalah SMK yang

memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi;

c. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.


: a. Memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT;

b. Memiliki fasilitas yang memadai untuk merakit peralatan e-pembelajaran;

c. Diprioritaskan bagi SMK yang mempunyai siswa lebih dari 700 orang;

87

d. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi data SMK di dapokdikmen secara lengkap di alamat : pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

9. JADUAL KEGIATAN

: No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAA

N (2014) 1. Identifikasi SMK Calon

Penerima Bantuan Januari - Februari

2. Verifikasi SMK Calon Penerima Bantuan

Februari-Maret

3. Penetapan SMK Calon Penerima Bantuan

Maret

4. Proses Pelelangan Pengadaan Peralatan e-Pembelajaran

Maret-April

5. Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

Mei

6. Pengadaan dan Pengiriman

Mei - Juli

7. Supervisi Agustus 8. Pelaporan September



: Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]

88

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN MODUL INTERAKTIF E - PEMBELAJARAN


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN MODUL INTERAKTIF E-PEMBELAJARAN

3. TUJUAN : a. Memenuhi kebutuhan modul sesuai Kompetensi SMK berbentuk interaktif;

b. Meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat mengajar;

c. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru dengan pemanfaatan modul interaktif;

d. Mendukung pembelajaran siswa secara mandiri.

4. SASARAN : 128 (seratus dua puluh delapan) paket.

5. NILAI BANTUAN : Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah)

untuk masing-masing Paket.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Penyusunan modul/ bahan ajar interaktif; b. Pembuatan grafik, animasi, video dan lain-lain

secara interaktif; c. Biaya pengelolaan.


: a. Bantuan diberikan dalam bentuk barang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang



8.


: a. Diprioritaskan bagi SMK yang berakreditasi B; b. Diprioritaskan bagi SMK yang mempunyai

siswa ≥ 500 orang, kecuali pada kompetensi keahlian khusus;

c. Memiliki fasilitas dan guru yang memadai untuk menjalankan modul interaktif.

89

9. 10.

JADUAL KEGIATAN LAYANAN INFORMASI

: :

Catatan: Jadual dapat berubah sesuai dengan situas dan kondisi. Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. KemdikbudGedung E Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]

NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Usulan/ Identifikasi SMK Calon Penerima Bantuan

s.d. Mei

2. Penetapan SMK Calon Penerima Bantuan

Juli

3. Penyaluran modul September

4. Pemanfaatan modul September

5. Supervisi pelaksanaan pembelajaran interaktif

Oktober - Nopember

6. Laporan Pelaksanaan Desember

90

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN SMK


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN SMK

3. TUJUAN : a. Penguatan pembelajaran kewirausahaan SMK yang berorientasi pada pembentukan karakter wirausaha;

b. Menyiapkan layanan pembelajaran kewirausaha-an berbasis praktik bisnis;

c. Menyiapkan rintisan teaching industry di SMK;

d. Menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi wirausaha.

4. SASARAN : 50 (lima puluh) paket

5. NILAI BANTUAN

: Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per paket.

6. PEMANFAATAN

DANA : Dana Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan

dimanfaatkan antara lain untuk: a. Pembelian barang dagangan untuk usaha; b. Pembelian bahan baku / komponen untuk

produksi; c. Pemasaran produk.





d. Dana diterima oleh sekolah tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.


: a. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit usaha yang relevan dengan Kompetensi Keahlian;

b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa pada tahun pelajaran

91

2013/2014 sbb: c. Bidang Studi Keahlian Bisnis dan

Manajemen, Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi Komunikasi, sekurang-kurangnya 288 siswa;

d. Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Seni dan Kerajinan sekurang-kurangnya 96 siswa;

e. Bidang Studi Keahlian Pariwisata sekurang-kurangnya 198 siswa.

f. Mengajukan Rancangan Program sesuai format (lampiran 1) yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Direktorat Pembinaan SMK.

g. Diprioritaskan bagi SMK yang belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari Direktorat Pembinaan SMK sebelumnya.

h. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki dukungan dari Mitra Industri sesuai dengan bidang usaha yang akan dikembangkan.

i. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi data SMK di dapokdikmen secara lengkap di alamat :

j. pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

92

9. JADUAL

KEGIATAN :

No KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Proposal Rancangan Program

Januari - Februari

2. Evaluasi Proposal Rancangan Program

Maret

3. Verifikasi Maret 4. Penetapan SMK

Penerima Bantuan Maret

5. Bimbingan Teknis dan Penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan

April

6. Penyaluran dana Bantuan

April

7. Pelaksanaan program

Mei – Juli

8. Supervisi Juli 9. Laporan

pelaksanaan Agustus




93

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PAMERAN PRODUK KREATIF SISWA SMK BESERTA

MITRA INDUSTRI


2. NAMA PROGRAM

: BANTUAN PAMERAN PRODUK KREATIF SISWA SMK BESERTA MITRA INDUSTRI

3. TUJUAN : a. Mendukung pembelajaran berbasis produksi; b. Meningkatkan hubungan dengan

stakeholder/DUDI; c. Mendukung pelaksanaan pembelajaran yang

membangun kemandirian dan jiwa kewirausahaan.

4. SASARAN : 4 (empat) paket

5. NILAI BANTUAN : Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk 4 paket.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pengadaan produk kreatif dan materi pameran; b. Transportasi peralatan/barang yang dipamerkan; c. Sewa stand; d. Dokumentasi.


a. Proposal kelayakan untuk pengembangan produk kreatif disusun oleh SMK dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;

b. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

c. Deskripsi program disusun oleh Direktorat Pembinaan SMK;

d. Event kegiatan penyelenggaraan pameran. 8. PERSYARATAN

PENERIMA BANTUAN

: a. SMK yang memiliki sumberdaya memadai untuk melaksanakan pameran produk karya siswa SMK yang sesuai dengan event kegiatan penyelenggaraan pameran (SDM, sarana/prasarana, manajemen, dan peluang bisnis);

b. Menyampaikan proposal kelayakan untuk melaksanakan pameran hasil karya siswa SMK

94

yang sesuai dengan event kegiatan penyelenggaraan pameran, termasuk deskripsi program produk kreatif yang akan dipamerkan;

c. Dinyatakan layak berdasarkan evaluasi dan verifikasi data dan proposal yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK;

d. Telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Penerima Bantuan Pameran Produk Kreatif SMK.

9. JADUAL KEGIATAN

: No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

(2014)

1 Identifikasi SMK Mei

2 Pemetaan Kebutuhan Pameran SMK di berbagai hari raya nasional atau event lain

Mei

3 Bimbingan teknis penyusunan program bantuan

Mei - Desember

4 Penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan

Mei - Desember

5 Penyaluran dana bantuan.

Mei - Desember

6 Pelaksanaan program bantuan

Mei - Desember

Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.


: Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komplek Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 13 Telp. 021 – 5725477, 5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]

95

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK 1. KODE JUKNIS : 24-PS-2014

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK

3. TUJUAN : a. Memberikan pemahaman strategi implementasi Kurikulum 2013, materi ajar, dan perancangan model pembelajaran pada pendidikan

b. Meningkatkan kemampuan praktis dalam menerapkan materi ajar dan perancangan model pembelajaran

c. Memberikan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran di sekolah, serta membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat implementasi Kurikulum 2013 di sekolah

d. Membangun budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

4. SASARAN : 870 (delapan ratus tujuh puluh) SMK Klaster

5. NILAI BANTUAN

: Rata-rata Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) per SMK Klaster

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pertemuan awal (koordinasi) b. Pendampingan ke SMK sasaran c. Pembahasan hasil pendampingan d. Administrasi dan pelaporan


: a. Direktorat Pembinaan SMK melakukan sosialisasi dan koordinasi program dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

96


: a. Diprioritaskan bagi SMK yang pernah/ sedang melaksanakan program Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/ Kota, antara lain : SMK Model/Rujukan, SMK INVEST ADB, SMK SSN, SMK Pusat Layanan TIK.

b. Memiliki sumberdaya (SDM, sarana, prasarana) yang memadai untuk mendukung kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.

c. Ditinjau dari geografis sebaran sekolah, dipandang efektif dan efisien untuk menyelenggarakan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.

d. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi data SMK di dapokdikmen secara lengkap di pendataan.dikmen.kemdikbud. go.id

e. Telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK sebagai Penerima Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.

97

9. JADUAL KEGIATAN

: No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1 Inventarisasi SMK

sebagai SMK Klaster Januari

2 Klarifikasi dan penetapan SMK Penerima Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

Januari - Februari

3 Bimbingan teknis dan penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan

Maret

4 Penyaluran dana bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

Maret

5 Pelaksanaan program pendampingan

April - September

6 Supervisi dan pelaporan Juni - September




98

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMKPUSAT LAYANAN TIK


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK

3. TUJUAN : a. Melakukan pendampingan penerapan aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) bagi SMK di kabupaten/kota dalam hal: 1) Memberikan pemahaman mekanisme

pendataan dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;

2) Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen;

3) Memonitor dan mengevaluasi tingkat keterisian/kelengkapan data masing-masing SMK;

4) Berperan sebagai Helpdesk aplikasi Dapodikmen untuk SMK di wilayah binaan Kabupaten/Kota.

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan fasilitas Pusat Layanan TIK untuk mendukung implementasi sistem Dapodikmen.

4. SASARAN : 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) SMK Pusat Layanan TIK.

5. NILAI BANTUAN

: Nilai bantuan dikelompokan ke dalam 8 tipe berdasarkan jumlah SMK yang ditangani, yaitu: a. Tipe 1, menangani 2-4 SMK

Rp.15.000.000,00 b. Tipe 2, menangani 5-10 SMK

Rp.20.000.000,00 c. Tipe 3, menangani 11-22 SMK

Rp.25.000.000,00 d. Tipe 4, menangani 23-50 SMK

Rp.30.000.000,00 e. Tipe 5, menangani 51-79 SMK

Rp.40.000.000,00

99

f. Tipe 6, menangani 80-119 SMK Rp.50.000.000,00

g. Tipe 7, menangani 120-220 SMK Rp.65.000.000,00

h. Tipe 8, menangani >220 SMK Rp.80.000.000,00

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Biaya pendampingan penerapan Aplikasi Dapodikmen SMK tahun 2014;

b. Biaya pemberdayaan dan pemeliharaan fasilitas SMK Pusat Layanan TIK.






: a. Diprioritaskan bagi SMK yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK sebagai SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013;

b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013;

c. Bagi Kabupaten/Kota induk, bersedia mendapat tugas tambahan untuk mendampingi implementasi sistem Dapodikmen Kabupaten/Kota pemekaran yang hanya mempunyai 1 (satu) SMK;

d. Bagi SMK “Pengganti” harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan diinformasikan lebih awal kepada Direktorat PSMK sebelum bimtek, dengan mempertimbangkan SMK yang: a. Memiliki Tenaga IT yang handal; b. Memiliki PC dan Laptop yang

memadai; c. Memiliki Kemudahan akses internet;

100

9. JADUAL KEGIATAN

: No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1. Persiapan Februari 2. Penetapan Maret-April 3. Bimbingan Teknis Maret-April 4. Penyaluran Dana April-Mei 5. Pelaksanaan

Pekerjaan 5 bulan dihitung sejak dana diterima oleh SMK

6. Laporan Pelaksanaan

1 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (nomor 5)



: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 5725477; Website : www.ditpsmk.net Email : [email protected]

101

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2014


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3. TUJUAN : a. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK terhadap dinamika kehidupan masyarakat di daerah lingkungan sekolah;

b. Memberdayakan secara optimal sumber daya (SDM dan sarana prasarana) yang dimiliki SMK, untuk membantu peningkatan kompetensi anggota masyarakat yang termarjinalkan agar dapat menjadi lebih mandiri;

c. Memberi kesempatan siswa untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran secara nyata kepada masyarakat;

d. Meningkatkan pencitraan SMK melalui perbuatan nyata untuk masyarakat;

e. Meningkatkan kerjasama SMK dengan DU/DI relevan.

4. SASARAN : 50 (lima puluh) paket. 5. NILAI BANTUAN : Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta

rupiah) per paket.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Penyusunan rencana kerja dan materi; b. Pelaksanaan program pemberdayaan; c. Tindak lanjut pelaksanaan program dan

pelaporan. 7. PRINSIP DASAR

PEMBERIAN BANTUAN




102

8. PERSYARATAN

PENERIMA : a. Persyaratan SMK:

1) Memiliki sumberdaya manusia yang kompeten sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;

2) Memiliki sarana prasarana penunjang keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;

3) Diprioritaskan SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit usaha/ pelatihan dan kegiatan lainnya yang melibatkan peranserta masyarakat;

4) Diprioritaskan SMK yang telah melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat sesuai “bright spot” yang dimiliki sekolah;

5) Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah siswa pada tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak ≥96 orang pada Kompetensi Keahlian yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan yang usulkan, kecuali bagi Program Keahlian Khusus (kelompok Seni dan Kerajinan).

6) Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan surat pernyataan kepala sekolah bahwa SMK telah mengunggah DAPODIKMEN melalui pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

b. Persyaratan Administrasi 1) Menyampaikan Program Kerja

sesuai format (lampiran 1) dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;

2) Menyampaikan kelengkapan administrasi: a) Foto copy SK pengangkatan

Kepala SMK;

103

b) Data potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat (bilamana ada);

c) Foto copy rekening Sekolah yang masih aktif (bukan atas nama pribadi/yayasan).

9. JADUAL KEGIATAN : No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1. Seleksi SMK Januari - Maret

2. Verifikasi Maret - April

3. Penerimaan dan Evaluasi Program Kerja

April

4. Penetapan April 5. Bimbingan

Teknis April

6. Penyaluran dana

April - Mei


Selama 150 hari kalender dihitung sejak dana diterima

8. Supervisi Juni - Juli 9. Laporan

pelaksanaan 1 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (nomor 7)





104

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA - NEGARA ASIA TAHUN 2014


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA -NEGARA ASIA

3. TUJUAN : a. Mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Negara Asia;

b. Berperan serta dalam pengembangan bidang pendidikan di negara-negara Asia melalui knowledge and skill transfer dari tenaga pendidik dan kependidikan Indonesia kepada tenaga pendidik dan kependidikan negara-negara Asia;

c. Meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan (use factor) di sekolah.

4. SASARAN : 12 (dua belas) SMK.

5. NILAI BANTUAN : Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per SMK.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Penyusunan rencana kerja dan materi; b. Konsumsi dan akomodasi peserta

latihan; c. Transport kunjungan Industri/Institusi; d. Honor pengajar/instruktur/narasumber; e. Pengadaad bahan praktik dan

penyusunan materi; f. Penyusunan laporan.





105


: a. Persyaratan SMK: 1. Memiliki sumberdaya manusia yang

kompeten sesuai dengan kegiatan pelatihan yang diusulkan;

2. Memiliki sarana prasarana untuk mendukung pelatihan yang diusulkan;

3. Diprioritaskan bagi SMK yang berpengalaman mengelola pelatihan;

b. Persyaratan Administrasi 1. Menyusun Proram Kerja sesuai

format (lampiran 1) dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

2. Menyampaikan kelengkapan administrasi: d) Foto copy SK pengangkatan

Kepala SMK; e) Foto copy rekening Sekolah

yang masih aktif (bukan atas nama pribadi/yayasan).

106


No KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Seleksi SMK s.d.April 2014

2. Penerimaan dan Evaluasi Program Kerja

April 2014

3. Verifikasi Mei 2014

4. Penetapan Mei 2014

5. Bimbingan Teknis

Mei 2014

6. Penyaluran dana

Juni 2014


Tahap I Juni 2014 Tahap II Okt.2014

8. Supervisi Tahap I Juni 2014 Tahap II Okt.2014


2 minggu setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (no.6)





107

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) DAN

REHABILITASI GEDUNG SMK SED-TVET TAHUN 2013

1. KODE JUKNIS : 28-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK

SISWA (RPS) DAN REHABILITASI GEDUNG SMK SED-TVET.

3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu SMK;

b. Menambah Ruang Praktik Siswa di SMK untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik;

c. Melaksanakan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;

d. Meningkatkan penampilan (perwajahan) fisik bangunan SMK SED-TVET.

4. SASARAN : 1 Paket untuk 11 SMK SED-TVET. 5. NILAI BANTUAN : Total dana untuk 11 SMK senilai

Rp.5.127.000.000,00 (lima Milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Nilai bantuan untuk setiap SMK disesuaikan usulan.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS), utilitas ruang beserta selasarnya;

b. Rehabillitasi gedung SMK SED-TVET dan utilitasnya;

c. Pengadaan Perabot; d. Perencanaan, Pengawasan, dan

Pengelolaan Administrasi. 7 PRINSIP DASAR

PEMBERIAN BANTUAN


menjadi sasaran Program SED-TVET; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan


108

8


:

a. Merupakan SMK sasaran Program SED-TVET;

b. Ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh Direktorat PSMK;

c. Telah menyampaikan laporan hasil pekerjaan tahun sebelumnya

d. Mengajukan usulan rencana pembangunan yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

e. Tersedia lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah)/bidang yang akan dibanguan RPS (96 m2 + selasar 24 m2);

f. Menyampaikan data analisis kebutuhan Pembangunan RPS (butuh-ada-kurang) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;

g. Memiliki site plan terkini; h. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening

atas nama pribadi) yang masih aktif; i. Menyampaikan SK pengangkatan Kepala

SMK; j. Untuk Rehabilitasi dilengkapi dengan

analisis tingkat kerusakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;

k. Menyampaikan Surat Kesanggupan untuk melakukan serah terima aset kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan ke Dinas Pendidikan sesuai peraturan perundangan, dan mencatatkan barang yang diperoleh ke dalam buku inventaris sekolah;

l. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima

aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK (bermaterai Rp.6000);

2) Menerima serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) dari Direktorat Pembinaan SMK.

109

9 JADUAL KEGIATAN :


NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Laporan

s.d. Januari

2. Penerimaan Usulan s.d. Pebruari

3. Evaluasi Usulan s.d. Pebruari 4. Verifikasi Lokasi s.d. Maret 5. Penetapan SMK

Penerima Bantuan s.d. Maret


s.d. April

7. Penyaluran Dana s.d. April 8. Laporan Awal Paling lambat 14




Juni s.d. Agustus



: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 13 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 57900439; E-mail : [email protected] Website : www.ditpsmk.net

110

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA SMK


2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK SED-TVET

3. TUJUAN : a. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik SMK;

b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik SMK SED-TVET untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.

4. SASARAN : 11 (sebelas) SMK SED-TVET 5. TOTAL NILAI

BANTUAN : Rp. 35.322.000.000,00 (tiga puluh lima

milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan estimasi keseluruhan alokasi sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar).

6. PEMANFAATAN DANA : Pengadaan Peralatan Praktik SMK. 7. PRINSIP DASAR

PEMBERIAN BANTUAN : a. Bantuan bersumber dari dana Loan

KfW Jerman No. 200766071; b. Bantuan akan disalurkan dalam

bentuk barang dan dilaksanakan Multiyears selama 2 tahun (2014-2015);

c. Pengadaan Barang akan dilakukan secara terpusat di Direktorat Pembinaan SMK;

d. Penerima bantuan adalah sekolah yang memenuhi persyaratan;

e. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.


: a. Adanya usulan Pengadaan Peralatan Praktik yang dituangkan dalam SDP yang diajukan sekolah diketahui/ disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi.

b. Merupakan SMK sasaran Program

111

SED-TVET; c. Memiliki tata letak (lay-out)

penempatan peralatan; d. Memiliki data analisis kebutuhan

Peralatan Praktik siswa SMK SED-TVET (butuh-ada-kurang/ lebih);

e. Memiliki Ijin Operasional/ Ijin pendirian sekolah;

f. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi/ yayasan) yang masih aktif;

g. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;

h. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah

terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik bagi SMK SED-TVET Negeri.

2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik SMK SED-TVET dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK SED-TVET Swasta.



NO KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)


s.d. Januari 2014

2. Evaluasi usulan s.d. Pebruari2014

3. Penetapan SMK SED-TVET Penerima Bantuan

s.d. Maret 2014

4. Pelelangan Maret 2014 – Agustus 2015

5. BAST Nov – Des 2015 6. Laporan Akhir 30 hari kalender

setelah pekerjaan selesai

112


: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 13 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 5725477; Website : www.ditpsmk.net


113

DESKRIPSI PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM SMK

TAHUN 2014 1. KODE PROGRAM : 30-DK-2014

2. NAMA PROGRAM : PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM SMK 3. TUJUAN : a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan Direktorat Pembinaan SMK;

b. Melakukan evaluasi terhadap capaian program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Direktorat Pembinaan SMK.

c. Melakukan evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014.

4. SASARAN : 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia 5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014

pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

6. PEMANFAATAN DANA

: Dana digunakan untuk: a. Biaya perjalanan petugas (Provinsi dan

Kabupaten/Kota); b. Biaya penggandaan instrumen dan pengadaan

ATK. 7. PELAKSANAAN : a. Lokasi SMK yang yang dimonitor adalah SMK

yang menerima program bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;

b. Waktu pelaksanaan monitoring diprioritaskan berdasarkan tanggal penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan;

c. Penetapan lokasi dan jumlah SMK yang akan dimonitoring dilakukan secara sampling dan jumlahnya disesuaikan alokasi dana;

d. Petugas monev terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;

e. Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

114

8. JADUAL KEGIATAN

: No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1 Pemantauan Tahap I Juni 2 Pemantauan Tahap II Desember 3 Pelaporan dan Evaluasi

Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Desember

Jadual mempertimbangkan waktu pelaksanaan masing-masing program di SMK penerima bantuan.


: Dinas Pendidikan Provinsi dan Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lt 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email : [email protected] Website : http://www.ditpsmk.net



115

DESKRIPSI PROGRAM PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2014

1. KODE PROGRAM : 31-DK-2014

2. NAMA PROGRAM : PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

3. TUJUAN : a. Mensosialisasikan program/kegiatan pembinaan SMK tahun 2014 kepada SMK di provinsi;

b. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK).

4. SASARAN : Seluruh SMK pada 33 provinsi.

5. NILAI DANA : Sesuai alokasi dana Dekonsentrasi pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

6. PEMANFAATAN DANA

: Dana Penyebaran Informasi dimanfaatkan untuk: a. Pengadaan ATK; b. Penggandaan bahan untuk peserta; c. Uang harian peserta, narasumber dan

panitia; d. Biaya transport peserta, narasumber dan

panitia; e. Biaya penginapan peserta, narasumber

dan panitia.

7. PENYELENGGARAAN : a. Diselenggarakan segera setelah Diseminasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2014, pada tingkat pusat, atau paling lambat Mei 2014;

b. Peserta terdiri dari seluruh SMK di wilayah binaan Dinas Pendidikan Provinsi;

c. Penetapan Jadual pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan Direktorat Pembinaan SMK untuk pengaturan mobilitas narasumber pusat.

116


: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lt 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Website : http://www.ditpsmk.net

117

DESKRIPSI PROGRAM KOORDINASI PROGRAM SMK TAHUN 2015


2. NAMA PROGRAM : KOORDINASI PROGRAM SMK TAHUN 2015 3. TUJUAN : a. Menyusun rencana pemenuhan daya

tampung pada tingkat pendidikan menengah, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

b. Menyusun rencana program yang disinergikan dengan Program APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota;

c. Membekali peserta agar mampu menyusun rencana peningkatan dan pengembangan SMK di daerahnya;

d. Mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

e. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal berbasis data kondisi sekolah.

4. SASARAN : Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan SMK terpilih sesuai dengan alokasi dana Dekonsentrasi

5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

6. PEMANFAATAN DANA

: Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program SMK Tahun 2015: a. Pengadaan ATK; b. Pengadaan bahan untuk peserta; c. Honor Panitia dan Narasumber d. Uang saku peserta, narasumber dan

panitia; e. Biaya transport peserta, narasumber dan

panitia; f. Biaya penginapan peserta, narasumber

dan panitia

118

7. PELAKSANAAN : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan ketentuan: a. Unsur yang terlibat adalah:

• Direktorat Pembinaan SMK • Dinas Pendidikan Provinsi • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota • SMK Terpilih

b. Peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membawa bahan terkait yang akan dinformasikan lebih lanjut.

8. JADWAL

KEGIATAN : Kegiatan dilaksanakan paling lambat bulan

Agustus 2014


: Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt 13 Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email : [email protected] Website : http://www.ditpsmk.net : http://datapokok.ditpsmk.net



http://datapokok.ditpsmk.net/

119

DESKRIPSI PROGRAM PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UN PRODUKTIF

TAHUN 2014

1. KODE JUKNIS : 33 – DK – 2014

2. NAMA PROGRAM : PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UN PRODUKTIF

3. TUJUAN : Meningkatkan kualitas Uji Komtensi Keahlian (UKK) SMK melalui penggandaan, pengiriman, dan penskoran UN Produktif.

4. SASARAN : Seluruh peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional Teori Kejuruan dari SMK yang terdaftar di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. NILAI BANTUAN : Dana sesuai dengan DIPA Dekonsentrasi masing-masing provinsi.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Penggandaan bahan ujian Teori Kejuruan yang meliputi Soal Paket A, Paket B, Soal Susulan, Lembar Jawaban Teori Kejuruan (LJTK), Daftar Hadir, Berita Acara, dan pengadaan ATK serta bahan pendukung lainnya.

b. Pendistribusian bahan ujian Teori Kejuruan. c. Pemindaian Lembar Jawaban Teori Kejuruan

dan penskoran nilai Kompetensi Keahlian. d. Pengolahan nilai uji kompetensi keahlian.

7. PRINSIP DASAR

PEMBERIAN BANTUAN

a. Penggandaan dan pengiriman naskah ujian nasional produktif ini untuk mendukung ujian Kompetensi Keahlian SMK;

b. Penggandaan dan pengiriman naskah ujian nasional produktif dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

120

8. JADUAL KEGIATAN : No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1. Penerimaan usulan Januari 2. Evaluasi usulan Januari – Maret 3. Pelaksanaan

Kegiatan Maret – April

4. Laporan pelaksanaan Juni

catatan : jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

10.

LAYANAN INFORMASI

:

a. Dinas Pendidikan Provinsi setempat b. Subdit Pembelajaran

Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gd. E Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]


121

DESKRIPSI PROGRAM PELAKSANAN LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK

TINGKAT PROVINSI

1. KODE JUKNIS

: 34-DK-2014

2. NAMA PROGRAM : PELAKSANAAN LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT PROVINSI

3. TUJUAN : a. Mengembangkan iklim berkompetisi bagi siswa SMK;

b. Meningkatkan citra Sekolah Menengah Kejuruan melalui unjuk kemampuan dan prestasi siswa SMK di bidang kejuruan;

c. Sebagai sarana promosi potensi siswa SMK kepada dunia usaha dan industri sebagai calon pengguna tamatan;

d. Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan potensi SMK sebagai tempat diklat berkualitas, penyedia teknisi industri tingkat menengah dan mitra usaha;

e. Memupuk persahabatan dan kerjasama secara nasional dalam membangun dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan baik saat sekarang maupun yang akan datang.

4. SASARAN : 33 Provinsi


6. PEMANFAATAN DANA

: Dana digunakan untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi SMK tahun 2014 sebagai berikut: a. Pengadaan ATK; b. Pengadaan bahan; c. Akomodasi dan konsumsi peserta; d. Biaya perjalanan peserta, panitia dan

narasumber; e. Honor panitia, narasumber.

122

8. JADWAL KEGIATAN : Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari paling lambat bulan November 2014.

9. LAYANAN INFORMASI : Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan

Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E lantai 13

Jln. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp 021 5725477, 5725467

123

DESKRIPSI PROGRAM KEGIATAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM PSMK

TAHUN 2014


2. NAMA PROGRAM : KEGIATAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM PSMK

3. TUJUAN : a. Memberikan pemahaman mekanisme pendataan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;

b. Mengkoordinasikan petugas pendataan SMK Pusat Layanan TIK untuk memperoleh data SMK tahun 2014;

c. Memberikan pendampingan implementasi aplikasi Dapodikmen SMK.

4. SASARAN : 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia


6. PEMANFAATAN DANA

: Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi dengan rincian: a. Pengadaan ATK; b. Penggandaan bahan untuk peserta; c. Honor Panitia dan Narasumber d. Uang harian peserta, narasumber dan

panitia; e. Biaya transport peserta, narasumber dan

panitia; f. Biaya penginapan peserta, narasumber

dan panitia g. Penyusunan Laporan Pelaksanaan

124

7. PELAKSANAAN : a. Koordinasi diikuti oleh peserta dari unsur

Dinas Kabupaten/Kota dan satu anggota Tim Pusat Layanan TIK SMK yang ditetapkan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

b. Koordinasi Data dan Informasi SMK meliputi sosialisasi strategi pendataan SMK tahun 2014, pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen SMK, dan pengembangan pusat TIK SMK;

8. JADWAL

KEGIATAN :

No KEGIATAN WAKTU (2014)

1 Koordinasi Data dan Informasi PSMK

Juni

2 Pelaporan Oktober *catatan: Penetapan Jadual penyelenggaraan dikoordinasikan dengan Direktorat Pembinaan SMK dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Setditjen Dikmen) untuk mengatur mobilitas narasumber pusat


: Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E Lt 13 Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email : [email protected] Website : http://www.ditpsmk.net http://datapokok.ditpsmk.net



http://datapokok.ditpsmk.net/

Education

00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2014