Upload
sri-suwanti
View
1.084
Download
14
Embed Size (px)
Citation preview
www.bpkp.go,id
Sri Suwanti - JURNAL AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL
2
TUJUANMeningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP nomor 71 tahun 2010 dengan cara menyajikan jurnal akuntansi berbasis akrual.
2DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
RUANG LINGKUPJurnal pada SKPD dan PPKD
33DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
JENIS JURNAL
1. Jurnal Pembuka : Jurnal persediaan awal tahun dengan
metode periodik2. Jurnal Transaksi :
Jurnal Pendapatan-LRA/Belanja/ Pembiayaan/Pendapatan-LO/ Beban/Lainnya
3. Jurnal Penyesuaian4. Jurnal Penutup5. Jurnal Koreksi
4
SALDO NORMAL
DEBET KREDIT1.Aset 1.Kewajiban2. Belanja 2. Ekuitas3. Transfer 3. Pendapatan-LRA4. Pengeluaran Pembiayaan
4. Penerimaan Pembiayaan
5. Beban 5. Pendapatan-LO
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
5DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
JURNAL PEMBUKA
Pengakuan Beban Persediaan di awal tahun dengan metode periodik
Beban Persediaan (Debet) Persediaan (Kredit)
6
METODE PENCATATAN PERSEDIAAN
No Transaksi Periodik Perpetual
1 Saldo Awal Persediaan Dibukukan sebagai Beban Persediaan :
Beban Persediaan xxx Persediaan xxx
Tidak dijurnal, tetap sebagai Persediaan Awal
2 Pembelian pada tahun
berjalan
Dibukukan sebagai Beban Persediaan:
Beban Bahan Pakai Habis xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang
Beban Barang dan Jasa xxx
Dibukukan sebagai penambah Persediaan :
Persediaan xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang
Beban Barangdan Jasa xxx
Pengakuan Belanja Persediaan
Belanja Bahan Pakai Habis xxx Perubahan SAL xxx
Pengakuan belanja persediaan
Belanja Bahan Pakai Habis xxx Perubahan SAL xxx
3 Pemakaian Persediaan
pada tahun berjalan
Tidak dijurnal Dijurnal sebagai Beban Persediaan:
Beban Bahan Pakai Habis xxx Persediaan xxx
4. Saldo Persediaan pada
Neraca Akhir
Sebesar Persediaan akhir tahun berdasarkan
cek fisik dan dibukukan sebagai :
Persediaan xxx Beban Bahan Pakai Habis xxx
Merupakan Saldo Persediaan Awal +/+
Pembelian -/- pemakaian persediaan tahun
berjalan.
5 Total Beban Persediaan Merupakan Beban Persediaan awal tahun +
Beban Bahan Pakai Habis tahun berjalan
(pembelian Persediaan) - Persediaan akhir
Merupakan total pemakaian persediaan pada
tahun berjalan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 7
IPSAP 02“Pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD diinterpretasikan juga sebagai pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 8
AKUN PERANTARA- Transaksi keuangan antara PPKD
dan SKPD merupakan transaksi antar entitas akuntansi sehingga memerlukan akun transitoris untuk melakukan proses akuntansi.
- Harus dibuat akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara PPKD dan SKPD.
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 9
AKUN PERANTARA- Akun yang dimaksud adalah akun
R/K PPKD dan R/K SKPD. - Akun R/K PPKD merupakan akun
yang ada di SKPD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.
- Akun R/K SKPD merupakan akun yang ada di PPKD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Aset untuk Dikonsolidasikan.
10
- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas
- Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA
11
Penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu sebelum kas diterima, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen
penetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS
12
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS
Proses SKPD1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet)
Pendapatan-LO (Kredit)
2 Pembayaran/Kas diterima Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
3a Penyetoran oleh Bend. Penerimaan ke Kas Daerah
R/K PPKD (Debet) Kas di Bendahara Penerimaan
(Kredit)
Proses PKPD3b Penyetoran oleh Bend.
Penerimaan ke Kas DaerahKas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)
PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD
13
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet)
Pendapatan-LO (Kredit)
2a Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah
R/K PPKD (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Proses PKPD
2b Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah
Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KASPENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD
14
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses PPKD1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet)
Pendapatan-LO (Kredit)
2 Pembayaran Kas ke Kas Daerah
Kas di Kas Daerah (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS
Contoh: Pendapatan DAU
PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD
15
Penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan
diterimanya kas maka Pendapatan-LO diakui pada saat
kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
16DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD1 Penetapan dan Kas diterima
Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2a Penyetoran kas oleh Bend. Penerimaan ke Kas Daerah
R/K PPKD (Debet) Kas di Bendahara Penerima-an
(Kredit)
Proses PKPD2b Penyetoran kas oleh Bend
Penerimaan ke Kas DaerahKas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
Contoh: Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, BPHTB, Pendapatan Retribusi
PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD
17DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD
1a Penetapan serta Pembayaran / Kas langsung ke Kas Daerah
R/K PPKD (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Proses PKPD1b Penetapan serta Pembayaran
/Kas langsung ke Kas DaerahKas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD
18
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses PPKD1 Penetapan serta Pembayaran
/ Kas diterima Kas DaerahKas di Kas Daerah (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD
Contoh: Pendapatan DBH Pajak/ DBH SDA, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Hibah, Pendapatan Bunga Jasa Giro/Deposito/Pinjaman
19
Kas telah diterima mendahului penetapan hak pendapatan, maka Pendapatan-LO diakui
pada saat terbit dokumen penetapan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS
20DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD1 Pembayaran Kas diterima
Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka
(Kredit)Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2a Penyetoran Kas oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah
R/K PPKD Kas di Bendahara Penerimaan
(Kredit)3 Pengakuan pendapatan karena
telah terjadi penyerahan barang/jasa
Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
Proses PKPD2b Penyetoran Kas oleh Bendahara
Penerimaan ke Kas DaerahKas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)
PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS
PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD
21DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD1a Pembayaran Kas langsung ke Kas
DaerahR/K PPKD (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka
(Kredit)Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2 Pengakuan pendapatan karena telah terjadi penyerahan barang/jasa
Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
Proses PKPD1b Pembayaran Kas langsung ke Kas
DaerahKas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)
PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS
PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD
22
- Beban diakui sebelum pengeluaran kas
- Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas
- Beban diakui setelah pengeluaran kas
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
JURNAL STANDAR BEBAN DAN BELANJA
23
Penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada
saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban,
seperti Surat Tagihan, walaupun kas belum dikeluarkan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS
24DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPDKas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran (UP/TU/GU)
1 Penetapan dan pengakuan beban
Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit)
2 Pembayaran utang oleh Bendahara Pengeluaran
Utang Beban (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran
(Kredit)3a Penerbitan SP2D GU oleh
BUDKas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses PKPD3b Penerbitan SP2D GU oleh
BUDR/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS
PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU
25DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD
1 Penetapan dan pengakuan beban
Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit)
2a Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS
Utang Beban (Debet) R/K PPKD (Kredit)
Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses PKPD
2b Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS
R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS
PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS
26
Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi
perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan
dengan saat pengeluaran kas
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS
27DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD1 Pengeluaran kas oleh
Bendahara PengeluaranBeban (Debet) Kas di Bendahar Pengeluaran (Kredit)
2a Penerbitan SP2D GU oleh BUD
Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)
Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses di PPKD2b Pengeluaran kas oleh
BUDR/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS
Contoh: Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Gaji dan Tunjangan
PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU
28DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD1a Penetapan dan Pengakuan saat
Penerbitan SP2D-LS oleh BUDBeban …… (Debet) R/K PPKD (Kredit)
Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses PKPD
1b Penerbitan SP2D-LS oleh BUD
R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS
PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS
29DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD1 Kas dikeluarkan Bendaha-ra
Pengeluaran ke PPTKPanjar Kegiatan (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)
2 Pertanggungjawaban PPTK ke Bendahara Pengeluaran, pengembalian sisa panjar
Beban........ (Debet)Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) Panjar Kegiatan (Kredit)
3a Penerbitan SP2D GU oleh BUD
Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)
Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses PKPD3b Penerbitan SP2D oleh BUD R/K SKPD (Debet)
Kas di Kas Daerah (Kredit)
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS
DIKELUARKAN MELALUI PPTK
30DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses PPKD
Penetapan dan Pengakuan saat Penerbitan SP2D-LS oleh BUD
Beban …… (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit)
Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS
PENGAKUAN BEBAN PPKD
Contoh: Beban Bantuan Sosial, Bantuan Hibah, Subsidi, Beban Bagi Hasil Pajak Provinsi, Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi, Beban Bunga Utang
31
Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu dimana pengeluaran kas daerah
mendahului penetapan kewajiban daerah maka beban diakui saat barang atau jasa dimanfaatkan.
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS
32
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD1 Pengeluaran kas oleh
Bendahara PengeluaranBeban Dibayar Dimuka (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)
2 Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit)
3a Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)
Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses PPKD3b Penerbitan SP2D GU oleh BUD R/K SKPD (Debet)
Kas di Kas Daerah (Kredit)
BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS
PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU
33DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Proses SKPD1a Penerbitan SP2D-LS
oleh BUDBeban Dibayar Dimuka (Debet) R/K PPKD (Kredit)
Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
2 Penetapan dan pengakuan Beban …….(Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit)
Proses PKPD1b Penerbitan SP2D-LS
oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS
PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 34
1 Penerimaan Pinjaman Kas di Kas Daerah (Debet) Utang ........ (Kredit)Perubahan SAL (Debet) Pinjaman Dalam Negeri dari............ (Kredit)
2 Penjualan Obligasi Pemerintah
Kas di Kas Daerah (Debet) Utang Dalam Negeri- Obligasi (Kredit)Perubahan SAL (Debet)
Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah (Kredit)3 Hasil privatisasi
perusahaan daerahJika privatisasi perusahaan daerah menghasilkan keuntunganKas di Kas Daerah(Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO (Kredit)Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)Jika privatisasi perusahaan daerah menimbulkan kerugianKas di Kas Daerah(Debet)Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 35
4 Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga
Kas di Kas Daerah (Debet) Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
(Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada .... (Kredit)
5 Pencairan Dana Cadangan
Kas di Kas Daerah (Debet) Dana Cadangan (Kredit)Perubahan SAL (Debet) Pencairan Dana Cadangan (Kredit)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 36
1 Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga
Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
Pemberian Pinjaman Daerah kepada.......... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
2 Penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Penyertaan Modal pada BUMD (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Pengumuman laba BUMD dan penerimaan deviden berupa kas
Pengumuman laba perusahaan daerah (metode ekuitas) :Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD- LO (Kredit)Pembayaran Dividen :Kas di Kas Daerah (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA (Kredit)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 37
3 Pembayaran pokok pinjaman
Utang Sektor Dalam Negeri Sektor Perbankan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada.. - LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
4 Pembentukan Dana Cadangan
Dana Cadangan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
Pembentukan Dana Cadangan (Debet) Perubahan SAL(Kredit)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 38
Perolehan aset melalui mekanisme SPM – LS (Langsung 100%)
1 Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet) R/K PPKD (Kredit)
Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
2 Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet)
Kas Di Kas Daerah (Kredit)
Utang PFK (Kredit)
PEMBELIAN ASET TETAP
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 39
Mekanisme Termin1 Jurnal di SKPD Konstruksi Dalam Pengerjaan (Debet)
R/K PPKD (Kredit)Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet)
Perubahan SAL (Kredit)
2 Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit)
Saat selesai 100% dan dibuat BAST3 Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet)
Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kredit)
Aset Tetap (Debet)
Pendapatan Hibah dari ........-LO (Kredit)
PEMBANGUNAN ASET TETAP
PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP
40
PENYERAHAN ASET TETAP
PENYERAHAN ASET TETAP DARI SKPD KEPADA PPKD 1 Jurnal di SKPD R/K PPKD (Debet)
Akumulasi Penyusutan )Debet) Aset Tetap (Kredit)
2 Jurnal di PPKD Aset Lain-Lain (Debet) R/K SKPD (Kredit)
PENYERAHAN ASET TETAP DARI PPKD KEPADA SKPD
1 Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet) R/K PPKD (Kredit)
2 Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet) Aset Lain-Lain (Kredit)
MENYEWAKAN (PENCATATAN PENDAPATAN PADA SKPD)
Kas ……………………………………….(Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO ……………..(Kredit)
Perubahan SAL ………..(Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA ……………(Kredit)
41
KERJASAMA PEMANFAATAN 1 Jika dilakukan oleh PPKD
sebagai Pengelola Barang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan (Debet) Aset Tetap/Aset Lain-Lain (Kredit)
2 Jika dilakukan oleh SKPD sebagai Pengguna Barang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan (Debet) Aset Tetap/Aset Lain-Lain (Kredit)
42
BANGUN SERAH GUNA (BTO) 1 Jurnal saat kontrak ditandatangani
dan dibuat BAST tanah milik pemda untuk dikerjasamakan
Bangun Serah Guna (BTO) (Debet) Tanah (Kredit)
2 Jurnal saat Aset BTO selesai dibangun Bangun Serah Guna (BTO) (Debet)
Utang Jangka Panjang Lainnya (Kredit)
3 Jurnal saat Aset BTO diserahkan ke pemda Tanah (Debet)
Bangunan (Debet) Bangun Guna Serah (BOT) (Kredit)
4
Jurnal saat aset BTO telah menghasilkan
Kas di Kas Daerah (Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LRA (Kredit)
BANGUN GUNA SERAH (BOT) 1 Jurnal saat kontrak ditandatangani dan
dibuat BAST tanah milik pemda untuk dikerjasamakan
Bangun Guna Serah (BOT) (Debet) Tanah (Kredit)
2 Jurnal saat aset BOT yang dioperasikan oleh pihak III telah menghasilkan Kas di Kas Daerah (Debet)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LO (Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LRA (Kredit)
3 Jurnal saat aset BOT diserahkan oleh pihak III ke pemda Tanah (Debet)
Bangunan (Debet) Bangun Guna Serah (BOT) (Kredit) Pendapatan Lainnya (Kredit)
43
PENYUSUTAN ASET TETAP
1 Pengakuan Penyusutan Aset Tetap
Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit)
TUKAR MENUKAR ASET 1 Jika pertukaran aset
menimbulkan keutungan Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit) Surplus Penjualan Aset Nonlancar-LO (Kredit)
2 Jika pertukaran aset menimbulkan kerugian
Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Defisit Penjualan Aset Nonlancar-LO (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit)
PENJUALAN Kas di Bendahara Penerimaan/Piutang (Debet)
Akumulasi Penyusutan (Debet)
Suplus Penjualan Aset Nonlancar (Kredit)
Aset Tetap (Kredit) Perubahan SAL (Debet)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA (Kredit)
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 44
1 Pengakuan persediaan (Metode Periodik)
Persediaan (Debet) Beban Persediaan (Kredit)
2 Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan/Piutang Jangka Panjang (Debet)
Tagihan/Piutang Jangka Panjang (Kredit)
3 Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang (Debet)Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Kredit)
4 Penyusutan Aset Tetap
Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet)Akumulasi Penyusutan (Kredit)
5 Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang (Debet)Penyisihan Piutang (Kredit)
JURNAL PENYESUAIAN AKHIR TAHUN
JURNAL PENUTUP
Pendapatan ............. LO (1) XXXPendapatan ............. LO (2) XXXPendapatan ............. LO (3) XXX Beban ............. (1) XXX Beban ............. (2) XXX Beban ............. (3) XXX Surplus/Defisit-LO XXX
45
Surplus/Defisit-LO XXX Ekuitas XXX Pendapatan ............. LRA XXX Belanja XXX Transfer XXX Surplus/Defisit-LRA XXX
JURNAL STANDAR PENUTUP
Jurnal untuk menutup akun-akun
LO
JURNAL STANDAR PENUTUP
Jurnal untuk menutup akun-akun
LRA
SiLPA/SiKPA XXXPerubahan SAL XXX
Penerimaan Pembiayaan XXXPengeluaran Pembiayaan XXXPembiayaan Neto XXX
Surplus/Defisit-LRA XXXPembiayaan Neto XXX
SiLPA/SiKPA XXX
46
KOREKSIKESALAHAN YANG MUNGKIN TIMBUL
Keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran
Kesalahan perhitungan matematis Kesalahan dalam penerapan standar dan
kebijakan akuntansi Kesalahan interpretasi fakta Kecurangan Kelalaian
47
KESALAHAN DARI SIFAT KEJADIAN
- KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK
- KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG Pada periode Berjalan Pada periode Sebelumnya
Sebelum LK diterbitkan Sesudah LK diterbitkan
48
KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK- disebabkan sifat alamiah (normal) dari
jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang
- dicatat pada saat pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/ kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan
49
JURNAL STANDAR KOREKSI KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK
TRANSAKSI WP LEBIH BAYAR
1 Koreksi Pendapatan - LO Pendapatan Pajak ... -LO (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
2 Koreksi Pendapatan - LRA Pendapatan Pajak ... -LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
TRANSAKSI WP KURANG BAYAR 1 Koreksi Pendapatan - LO Kas di Kas Daerah (Debet)
Pendapatan Pajak ... -LO (Kredit) 2 Koreksi Pendapatan - LRA Perubahan SAL (Debet)
Pendapatan Pajak ... -LRA (Kredit)
50
KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG
- KESALAHAN YANG DIHARAPKAN TIDAK AKAN TERJADI KEMBALI DI MASA-MASA YANG AKAN DATANG
- KOREKSI ATAS KESALAHAN INI DAPAT TERJADI PADA PERIODE BERJALAN MAUPUN PADA PERIODE-PERIODE SEBELUMNYA
51
KOREKSI ATAS KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG PADA PERIODE BERJALAN
Koreksi untuk kesalahan ini, baik mempengaruhi posisi kas maupun tidak, berupa pembetulan pada akun neraca terkait dalam periode berjalan dan/atau pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban
52
KOREKSI KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG PADA PERIODE-PERIODE SEBELUMNYALaporan Keuangan belum diterbitkan :- Jika tidak mempengaruhi posisi kas,
pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan
- Jika mempengaruhi posisi kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban
53
LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 1 Koreksi kesalahan yang
tidak mempengaruhi posisi kas
Pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan
2 Koreksi kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi kas
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet) Pendapatan Lainnya-LO (Kredit)
Perubahan SAL (Debet) Pendapatan Lainnya-LRA (Kredit)
3 Koreksi kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban dan mengurangi posisi kas
Ekuitas (Debet) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)
Saldo Anggaran Lebih (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
54
LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN
4 Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah ataupun mengurangi posisi kas
Jika terjadi penambahan Pendapatan-LRA Perubahan SAL (Debet)
Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Jika terjadi pengurangan Pendapatan-LRA Saldo Anggaran Lebih (Debet)
Perubahan SAL (Kredit) 5 Koreksi kesalahan atas
penerimaan Pendapatan-LO yang menambah ataupun mengurangi posisi kas
Jika terjadi penambahan Pendapatan-LO Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet)
Ekuitas (Kredit) Jika terjadi pengurangan Pendapatan-LO Ekuitas (Debet)
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)
55
LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN
6 Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dan menambah maupun mengurangi posisi kas
a. Penerimaan pembiayaan - jika menambah saldo kas
Perubahan SAL (Debet) Saldo Anggaran Lebih..... (Kredit) Kas di Kas Daerah(Debet)
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan (Kredit)
b. Penerimaan pembiayaan - jika mengurangi saldo kas
Saldo Anggaran Lebih .... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan.....(Debet) Kas di Kas Daerah(Kredit) ......... c. Pengeluaran pembiayaan - jika
menambah saldo kas Perubahan SAL (Debet)
Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Kas di Kas Daerah (Debet)
Dana Cadangan (Kredit) d. Pengeluaran pembiayaan - jika
mengurangi saldo kas Saldo Anggaran Lebih (Debet)
Perubahan SAL (Kredit) Dana Cadangan (Debet)
Kas di Kas Daerah (Kredit)
56
LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN
7 Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas dan menambah atau mengurangi posisi kas
Jika menambah kas dan mengurangi nilai aset tetap Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Debet)
Tanah Kantor (Kredit) Jika mengurangi kas dan menambah nilai aset tetap Peralatan Kantor (Debet)
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)
8 Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas
Jika menambah kas Kas (Debet)
Utang (Kredit) Jika mengurangi kas Utang (Debet)
Kas (Kredit)
www.bpkp.go,id DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH