5/5/2015Meiriska Meiriska

Pajak bumi dan bangunan

(pbb)

Perpajakan I

Perpajakan I

Dasar hukum

5/5/2015Meiriska

2

UU Nomor 12 Tahun 1985

UU Nomor 12 Tahun 1994

UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengertian

PBB adalah pajak negara yang dikenakan atas bumi dan atau bangunanPajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas bumi dan atau bangunanyang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecualikawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, danpertambangan.

Sifat pengenaan PBBPajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan olehkeadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.Sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnyapajak.

Latar belakang

5/5/2015Meiriska

3

•Negara sebagai organisasi yang mengatur dan memerintah rakyat sertakehidupan negara demi mencapai kemakmuran dan kesejateraan rakyatnyaberkewajiban untuk mengatur tata hidup dan pendayagunaan tanah baik sebagaibarang ekonomi maupun tempat tinggal•Pengaturan pendayagunaan tanah disamping melalui Undang-undang PokokPeraturan Agraria, Land Use dan Land Reform adalah melalui Perpajakan AtasTanah.•Sebelum tahun 1985, pengenaan pajak atas tanah dan bangunan yang diciptakansejak jaman Belanda, telah menimbulkan pajak yang tumpang tindih dalampengenaan pajak dan menimbulkan pajak berganda.•Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam GBHN perlu diadakanpembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikankepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sertamemenuhi haknya di bidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan perluasandan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatanmasyarakat

Sejarah pbb

5/5/2015Meiriska4

•Pada masa sebelum penjajahan, pajak atas tanah telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Hinduberkuasa di Nusantara dengan nama drwyahaji. Keajaan mataram dalam sejarah telah menerapkan tanahpertanian sebagai objek pajak yang dipungut berdasarkan luas tanah•Pada masa penjajahan, dikenal adanya jenis pajak bumi yang disebut Land Rent yang diperkenalkanGubernur Jenderal Inggris pada tahun 1811-1816. Land Rent dikenakan terhadap semua jenis tanah produktifdan wajib pajaknya adalah desa (kepala desa) bukan perseorangan, karena para kepala desa dianggap sebagaipenyewa yang harus membayar sewa tanah. Tarif Land Rent bervariasi antara 20% - 50% dari hasil produksipertanian tergantung pada jenis produksinya. Pada masa penjajahan Belanda (1816) pemungutan Land Renttetap dipertahankan dengan mengganti namanya menjadi Landrente dan besarnya tarif juga diubah menjadi20% dari produksi pertanian. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia (1942-1945), nama Land Rentatau Landrente diubah menjadi Land Tax.•Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama Land Tax atau pajak tanah disebutdengan Pajak Bumi dan pada tahun 1951 sampai dengan 1959 dengan pengelolanya Jawatan PendaftaranTanah Milik Indonesia (PTMI). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentangPajak Hasil Bumi, terhadap tanah yang tunduk kepada hukum adat dipungut pajak yang dikenal sebagai IuranPembangunan Daerah (Ipeda). Selain Ipeda, pada masa itu dipungut pula 6 (enam) pajak kekayaan danpungutan lain atas tanah dan bangunan yang menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajaklainnya dan menyebabkan adanya beban pajak berganda bagi masyarakat. Dengan adanya reformasiperpajakan pertama yang dimulai pada tahun 1983, antara lain dengan penyederhanaan jumlah dan jenispajak atas tanah dan bangunan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, maka 7 (tujuh) jenis pajakkebendaan dan kekayaan atas tanah dan bangunan disederhanakan mejadi PBB.

•

Objek pajak (pasal 2)

5/5/2015Meiriska

5

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan /atau bangunan.

2. Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh Menteri

Keuangan.

Bumi dapat diartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Sedangkan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah

Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah

dan / atau perairan. Di dalam penjelasan UU PBB yang termasuk bangunan adalah :

jalan lingkungan dalam suatu komplek bangunan

jalan tol

kolam renang

pagar mewah , taman mewah

tempat olah raga

galangan kapal , dermaga

tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

fasilitas lain yang memberi manfaat

Objek pajak yang dikecualikan (pasal 3)

5/5/2015Meiriska

6

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan

itu.

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum

dibebani suatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakukan

timbal balik

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah,

penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

subjek pajak (pasal 4)

5/5/2015Meiriska

7

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau

memperoleh manfaat atas bumi,dan/atau memiliki, menguasai,

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak

menjadi wajib pajak menurut UU PBB.

3. Subjek pajak atas suatu objek yang belum jelas diketahui siapa

Wajib Pajaknya, dapat ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai

Wajib Pajaknya.

Pendaftaran objek pajak (Pasal 9)

5/5/2015Meiriska

8

Subjek Pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

1. SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data

objek pajak menurut ketentuan UU.

2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

Jelas berarti penulisan data sedemikian rupa sehingga tidak

menimbulkan salah tafsir

Benar berarti data yang diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Lengkap berarti semua data telah diisikan ke dalam SPOP dan

ditandatangani oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak.

3. SPOP yang telah diisi WP disampaikan kembali ke Kantor Pelayanan PBB

setempat selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima WP.

4. Bagi Objek Pajak/Wajib Pajak PBB yang mengalami perubahan, WP

melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Pelayanan PBB setempat

dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan/perubahan.

Pengisian spop

5/5/2015Meiriska

9

Pengisian dan pengembalian SPOP oleh WP dilakukan dalam hal sbb :

1. Objek pajak belum terdaftar

2. Objek pajak sudah terdaftar, tetapi data objeknya belum/tidak

lengkap atau belum/tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

3. Objek pajak yang dimutasikan, sebagaimana dilaporkan oleh

instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak (seperti jual

beli, hibah, waris, hadiah, dll)

4. Karena perubahan peruntukan objek pajak atau Nilai Jual Objek

Pajak (NPOP) berubah (contoh : tanah kosong berubah menjadi

daerah pemukiman)

5. Dalam hal dilakukan pendataan ulang di satu wilayah administrasi

kelurahan atau desa.

Dasar penagihan pbb

5/5/2015Meiriska

10

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)3. Surat Tagihan Pajak (STP)

SPPT adalah surat yang digunakan oleh KPP untuk memberitahukan besarnya PBB yangterutang kepada Wajib Pajak.PBB yang terutang dalam SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan setelahtanggal penerbitan SPPT.Pajak yang terutang dalam SPPT/SKP yang tidak/kurang dibayar setelah lewat jatuhtempo pembayaran akan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) termasuk dendaadministrasi-nya.Jumlah tagihan yang tercantum dalam STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulansejak STP diterima oleh Wajib Pajak (WP).Setelah tujuh hari sejak jatuh tempo yang tercantum dalam STP, utang pajak besertadenda belum dibayar, maka akan dilakukan langkah-langkah dalam tindakan penagihanpajak dimulai dari Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan,diikuti tindakan lelang.

Dasar pengenaan pbb (Pasal 6)

5/5/2015Meiriska

11

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)Penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB diaturdalam Keputusan Menteri Keuangan Kep. 523/KMK.04/1998.Mulai tanggal 1 Januari 2011 akan berlaku NJOP yang diatur dalam PMK150/PMK.03/2010.Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jualbeli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOPditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilaiperolehan baru, atau NKOP pengganti.Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan,pedalaman, serta laut wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada diatasmaupun dibawahnya dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri keuangan, kecuali untukdaerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Pendekatan penilaian untuk njop

5/5/2015Meiriska

12

1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)yaitu menentukan nilai suatu objek (properti) dengan jalan membandingkanobjek yang dinilai dengan objek lain yang sejenis yang telah diketahui nilaijualnya. Pendekatan ini dapat juga disebut dengan Metode Perbandingan Harga.2. Pendekatan Biaya ( Cost Approach )yaitu menentukan nilai suatu objek (properti) dengan jalan menghitung seluruhbiaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut. Biaya yangdiperhitungkan adalah biaya bangunan baru kemudian dikurangi denganpenyusutan yang ada.3. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)yaitu menentukan nilai suatu objek (properti) dengan jalan mengkapitalisasikanpendapatan bersih dari objek tersebut dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu.Pendekatan ini dapat juga disebut Pendekatan Kapitalisasi.

Dasar penghitungan pajak

5/5/2015Meiriska

13

Yang menjadi dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai JualObjek Pajak (NJOP).

Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah denganmemperhatikan kondisi ekonomi nasional.

PP No. 25 tahun 2002, besarnya NJKP ditetapkan sbb :

Obyek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % (empat puluhpersen ) dari Nilai jual Objek Pajak;

Objek pajak lainnya :

- Sebesar 40 % ( empat puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai JualObjek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) atau lebih

- Sebesar 20 % (dua puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila NilaiJual Pajak Objeknya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Njop tkp

5/5/2015Meiriska

14

Di dalam pengenaan PBB terdapat suatu batas nilai yang tidak dikenakan

pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 201/KMK.04/2000 tanggal

6 Juni 2000 ditetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp 12 juta per

Wajib Pajak dan ditetapkan secara regional.

Mulai tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 67/PMK.03/2011 NJOPTKP untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan

paling tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ketentuan NJOP TKP sebagai berikut :

Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu

kali dalam satu Tahun Pajak.

Apabila wajib pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang

mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang

nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Tarif dan cara menghitung pajak

5/5/2015Meiriska

15

Pasal 5Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%Pada saat mulai berlakunya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, tarif PBB turun menjadi 0,3%.

Pasal 7Pajak yang terhutang = 0,5% X NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)Cara Perhitungan :

Formula = PBB = Tarif x NJKP x (NJOP - NJOPTKP)

= 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP) atau

= 0,5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP)NJOP Tanah = Luas (m2) X Nilai Konversi = XXXXXXXNJOP Bangunan = Luas (m2) X Nilai Konversi = XXXXXXXNJOP Tanah dan Bangunan = XXXXXXXNJOP TKP = XXXXXXXNJOP untuk perhitungan PBB = XXXXXXXNJKP = …% X NJOP PBB = XXXXXXXPBB terhutang = Tarif X NJKP = XXXXXXX

Tahun pajak, saat dan tempat pajak terhutang (pasal 8)

5/5/2015Meiriska

16

1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim

2. Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut

keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

3. Tempat pajak yang terutang adalah :

Untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta

Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II yang

meliputi letak objek pajak.

Tatacara penagihan

5/5/2015Meiriska

17

Jatuh tempo SPPT adalah 6(enam) bulan.

Pembayaran setelah lewat jatuh tempo WP akan dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

maksimum 24 bulan (48%).

Setelah jatuh tempo dan WP belum juga membayar PBB akan

dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang jatuh temponya

1(satu) bulan.

Kemudian berturut-turut akan dikeluarkan Surat Paksa (SP),

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan akhirnya

barang sitaan akan dilelang untuk membayar PBB ( Tata Urutan

Penagihan diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Penagihan

Pajak).

Penerbitan skp

5/5/2015Meiriska

18

1. SPOP tidak kembali.SPOP yang dikirim ke Wajib Pajak harus dikembalikan dalam waktu 30(tigapuluh) hari sejak tanggal diterima oleh WP. Lewat waktu akanditetapkan secara jabatan dengan mengeluarkan SKP. Jumlah ketetapan pajakdalam SKP adalah jumlah pokok pajak (secara jabatan) ditambah dendaadministrasi sebesar 25%.Jatuh tempo SKP adalah 1(satu) bulan. Lewat jatuh tempo akan diberlakukanUU Penagihan Pajak.2. SPOP dikembalikan oleh WP kemudian diproses menjadi SPPT.Setelah terbit SPPT terdapat data baru hasil pemeriksaan SPOP yangmenyebabkan Pajak Terutang tambah besar. Atas kekurangan pajak tersebutakan diterbitkan SKP yang jumlahnya adalah sebesar kekurangan ditambahdenda administrasi 25% dari kekurangan tersebut.

SPPT, SKP dan STP adalah merupakan dasar penagihan PBB.

Keberatan pbb (pasal 15)

5/5/2015Meiriska

19

WP dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP mengenai :

- Luas tanah/luas bangunan

- NJOP/ klasifikasi tanah dan atau bangunan

- Perbedaan penafsiran UU/Peraturan

Keberatan diajukan dalam waktu 3(tiga) bulan setelah terima SPPT/SKP, lewat

waktu tidak dianggap sebagai permohonan keberatan dan tidak

dipertimbangkan.

Setelah menerima surat keberatan dari WP, KPPBB/KPP Pratama meneruskan

ke Kanwil DJP yang harus memproses dalam waktu 12 bulan, lewat waktu

keberatan dianggap diterima

Hasil proses berupa : diterima seluruhnya/sebagian, ditolak atau menambah

besar pajak terutang

Pengajuan keberatan oleh WP tidak menunda kewajiban membayar pajak

WP yang tidak setuju atas SK Keberatan dapat mengajukan banding ke

Pengadilan Pajak.

Banding pbb

5/5/2015Meiriska

20

Pengajuan banding dilakukan dalam waktu 3(tiga) bulan sejak

WP menerima SK Keberatan, lewat waktu tidak dipertimbangkan

dengan syarat :

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dilakukan

oleh WP/ahli waris/kuasanya

Melampirkan salinan surat Keputusan Dirjen Pajak yang

berkaitan dengan pengajuan keberatan.

Satu surat pengajuan banding untuk satu SK Keberatan.

Jumlah pajak terutang harus dibayar lebih dahulu sesuai dengan

yang disepakati dalam berita acara pemeriksaan keberatan.

Pengurangan pbb (110/PMK.03/2009)

5/5/2015Meiriska

21

Pengurangan PBB dapat diberikan kepada WP dalam hal :

1. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau sebab

sebab tertentu lainnya yaitu :

a. Objek pajak pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat

terbatas dan merupakan milik orang pribadi.

b. Objek pajak milik orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOPnya

meningkat karena dampak dari pembangunan.

c. Objek pajak milik orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari

pensiunan.

d. Objek pajak milik orang pribadi yang berpenghasilan rendah.

e. Objek pajak milik anggota veteran.

f. Objek pajak milik Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas

sepanjang tahun.

2. Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

3. WP merupakan anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela

kemerdekaan.

4. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya,

sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban rutin.

Cara pengajuan pengurangan pbb

5/5/2015Meiriska

22

Pengurangan diajukan dalam bahasa Indonesia dan dalam jangka waktu

3(tiga) bulan setelah terima SPPT/SKP, lewat waktu tidak dipertimbangkan.

Dalam permohonan dicantumkan besarnya pengurangan yang diinginkan

dalam prosentase (misal 50%, 75%)

Untuk bencana alam dapat diajukan secara kolektif melalui Lurah/Camat

Permohonan akan diproses oleh KPPBB/KPP Pratama/Kanwil DJP dalam

waktu 3(tiga) bulan sejak diterima dari WP, lewat waktu dianggap diterima

KPP akan memproses permohonan dengan ketetapan sampai Rp 500 juta,

lewat Rp500 juta akan diproses oleh Kanwil DJP

Keputusan terhadap permohonan berupa mengabulkan seluruhnya/sebagian

atau menolak.

Besarnya pengurangan pbb

5/5/2015Meiriska

23

Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalamhal kondisi tertentu objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadiveteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya ;

Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yangterutang dalam hal kondisi tertentu Wajib Pajak orang pribadi atausebab-sebab lainnya

Sebesar paling tinggi 75% dari PBB yang terutang dalam hal WPbadan yang mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas

sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutangdalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luarbiasa.

Pembetulan dan pembatalan

5/5/2015Meiriska

24 Apabila terjadi salah tulis, salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan perundang

- undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT, SKP maupun STP dapat

dibetulkan baik atas permintaan WP maupun tidak.

Pembetulan dapat dilakukan tanpa batas waktu akan tetapi apabila pembetulan

tersebut mengakibatkan jumlah pajak terutang bertambah besar, maka pembetulan

tersebut hanya dapat dilakukan apabila hak untuk menetapkan pajak belum

kadaluwarsa (10 tahun).

Hasil proses pembetulan berupa sama, lebih kecil atau lebih besar dari pajak

terutang.

Dalam hal objek pajak tidak ada, atau hak dari subjek pajak terhadap objek pajak

batal karena putusan pengadilan, atau objek pajak berubah peruntukan menjadi

fasilitas umum atau fasilitas sosial atau bukti tertentu lainnya, maka dapat dilakukan

pembatalan atas SPPT, SKP maupun STP.

Daluwarsa pbb (pasal 26)

5/5/2015Meiriska

251. Daluwarsa Penetapan

Penetapan pajak menjadi daluwarsa setelah lewat waktu 10 tahun. Namun demikian

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak

dibayar atau kurang bayar atau wajib pajak dikenai hukuman karena tindak pidana

perpajakan, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKP ditambah sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 48% dari pajak yang belum dibayar.

2. Daluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya

penagihan menjadi daluwarsa setelah masa 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya

pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang

bersangkutan.

Namun daluwarsa penagihan ini juga menjadi tertangguh apabila :

diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Paksa

ada pengakuan hutang dari WP

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / KB Tambahan

Pembagian hasil penerimaan pbb

5/5/2015Meiriska

26

1.10 % untuk bagian Pemerintah Pusat

2.9 % untuk bagian Biaya Pemungutan

3.16,2 % untuk bagian Pemerintah Propinsi

4.64,8 % untuk bagian Pemerintah Kabupaten/Kota

Sejak tahun anggaran 1994/1995 bagian Pemerintah Pusat sebesar10% dilimpahkan kembali kepada daerah Kabupaten/Kota denganimbangan sbb :

6,5 % dibagikan merata keseluruh daerah Kabupaten/Kota

3,5 % dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kotayang mengalami surplus rencana penerimaan sektor pedesaan danperkotaan.

Sanksi administrasi

5/5/2015Meiriska

27

Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada

waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa

denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang.

Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata

tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan

sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih

besarnya PBB yang terutang.

Ketentuan pidana (pasal 24 & 25)

5/5/2015Meiriska

28

Apabila WP :1. Karena alpa/lupa :tidak mengembalikan SPOPmengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar atau lampiran tidak benarsehingga menimbulkan kerugian kepada negara maka akan dikenakan sanksi berupa kurunganmaksimum 6(enam) bulan atau denda sebanyak dua kali pajak terutang.2. Karena sengaja :tidak mengembalikan SPOPmengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar atau lampiran tidak benarmenunjukkan/memberikan surat-surat palsu atau asli tapi palsutidak menunjukkan surat-surat/dokumen yang diperlukantidak menunjukkan data/keterangan yang diperlukansehingga menyebabkan kerugian kepada negara maka dapat dikenakan sanksi berupa hukumanpenjara maksimum dua tahun atau dikenakan denda sebanyak lima kali pajak terutang.Bila hal tersebut diulangi lagi maka sanksi tersebut menjadi dua kali lipat.Terhadap yang bukan WP bila melakukan hal-hal tersebut diatas maka dikenakan sanksiberupa hukuman kurungan maksimum satu tahun atau denda maksimum dua juta rupiah.Apabila lewat waktu 10 tahun (kadaluwarsa) maka ketentuan pidana tersebut tidak dapatdituntut.

Pelimpahan penagihan pbb (pasal 14)

5/5/2015Meiriska

29

Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan

pajak kepada Gubernur Kepada Daerah Tingkat I dan atau Bupati /

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Kewenangan penagihan yang dilimpahkan bukan pelimpahan

urusan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak.

Sedangkan pendataan objek pajak dan perhitungan pajak yang

terutang tetap menjadi kewenangan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009, pengalihan kewenangan

pemungutan PBB dari pemerintah pusat kepada daerah masing-

masing akan berlaku mulai 1 Januari 2014 (desentralisasi)

Soal latihan

5/5/2015Meiriska

30

1. Dono memiliki tanah dan bangunan dengan rincian sbb :

Luas tanah : 500 M2; nilai tanah : Rp 120.000.000,-

Luas bangunan : 150 M2; nilai bangunan : Rp 150.000.000,-

Hitung besarnya PBB atas tanah dan bangunan Dono tersebut

apabila NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000,-

2. Dodi seorang pedagang memiliki harta tetap dengan rincian sbb :

Luas tanah : 800 M2 ; nilai tanah : Rp 1.750.000.000,-

Luas bangunan : 600 M2 ; nilai bangunan : Rp 850.000.000,-

Hitung besarnya PBB yang harus dibayar bila NJOP.TKP = Rp12

juta

Soal latihan

5/5/2015Meiriska

31

3. Ibu Budi memiliki sebidang tanah yang dibangun rumah tinggal dan sebuahtoko sebagai tempat usaha.Nilai tanah dan bangunannya beragam sbb :Luas tanah 1 : 3.000 M2 ; nilainya : Rp2.100.000.000,-Luas tanah 2 : 5.000 M2 ; nilainya : Rp3.000.000.000,-Luas bangunan 1 : 1.500 M2 ; nilainya : Rp375.000.000,-Luas bangunan 2 : 2.000 M2 ; nilainya : Rp600.000.000,-Hitung besarnya PBB atas toko Ibu Budi tersebut bila NJOP.TKP = Rp10 juta

4. Pak Ali memiliki rumah dan toko yang letaknya terpisah di Jl. Kyai Tapa danJl. Tanjung Gedong.Rumah : Luas tanah : 500 M2 ; NJOPnya = Rp3.745.000,-/ M2 ( kls B.49 )Luas bangunan : 300 M2 ; NJOPnya = Rp1.516.000,- / M2 ( kls B.20 )Toko : Luas tanah : 500 M2 ; NJOPnya = Rp4.605.000,- / M2 ( kls B.47 )Luas bangunan. : 400 M2 ; NJOPnya = Rp1.833.000,- / M2 ( kls B.25 )Hitung besarnya PBB atas rumah dan toko Ibu Rita tersebut bila NJOP.TKP =Rp12 juta

Soal latihan

5/5/2015Meiriska

32

5. Pada tanggal 5 Maret 2007, Pak Edo menerima SPPT sebesar Rp 250.000Berapa jumlah PBB yang harus dibayar oleh Pak Edo apabila PBB tersebut dibayarpada tanggal :1 September 20075 September 200730 September 200731 Desember 200731 Desember 2009

6. Pak Mamat tidak menyampaikan SPOP. Maka oleh kantor pajak diterbitkan SKP.Jumlah PBB yang terhutang adalah Rp 1.200.000.Hitunglah jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SKP!

7. Pak Abu sudah menyampaikan SPOP ke kantor PBB dan atas pajak yang terhutangsudah dibayar sebelum jatuh tempo sebesar Rp 1.500.000. Setelah diperiksa, ternyataSPOP tersebut tidak benar, yang menyebabkan jumlah pajak yang terhutangseharusnya adalah Rp 2.000.000. Berapa jumlah hutang pajak yang masih harusdibayar oleh Pak Abu?