Biaya Sosial dan Permasalaha Pengelolaan

Lingkungan

1. Pendahuluan

Eksternalitas terjadi ketika suatu kegiatan menimbulkan manfaat atau biaya bagi kegiatan atau pihak di luar pelaksana kegiatan tersebut tanpa ada pembayaran sama sekali.

Biaya eksternalitas yang ditambah dengan biaya privat dsebut sebagai biaya sosial.

Dimisalkan apabila perusahaan A menimbulkan pencemaran dan mengganggu perusahaan B, maka kita pasti berfikir bahwa perusahaan A harus membayar ganti rugi kepada perusahaan B.

Hal semacam ini adalah sebuah kekeliruan, karena dengan begitu kita justru membuat kerugian kepada perusahaan A.

Hal yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana membuat kerugian yang terjadi tidak menjadi serius

2. SISTEM HARGA DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR KERUSAKAN

Ronald Coase mencontohkan hal ini dengan hubungan antara sebuah perternakan dan pertanian sayur-mayur

Dimisalkan jika sapi yang dimiliki oleh peternak merusak tanaman petani karena peternak tidak menyiapkan pagar pembatas. Untuk itu peternak harus membayar biaya ganti rugi kerusakan tanaman.

Sebelumnya, peternak harus memikirkan tentang biaya pembuatan pagar pembatas dan membandingkannya dengan biaya ganti rugi setiap tahunnya

Jika setiap tahun peternak harus membayar sebanyak Rp 9.00 untuk biaya ganti rugi sedangkan jika ia membangun pagar pembatas seharga Rp 10.00, ia dapat menambah jumlah sapinya menjadi 4 ekor

Maka peternak akan membangun pagar pembatas dan tetap mendapatkan manfaat dari biaya penanggulangan eksternalitas tersebut

3. SISTEM PENENTU HARGA DENGAN TANPA KEWAJIBAN MEMBAYAR KERUSAKAN / KERUGIAN

Misalnya dalam kasus peternakan sapi dan petani sayur-mayur.

Peternak dapat bernegosiasi dengan pemilik kebun untuk membangun sebuah pagar pembatas tanpa perlu mengeluarkan biaya ganti rugi dan kedua belah pihak akan sama sama diuntungkan

4. BIAYA TRANSAKSI PASAR DIPERHITUNGKAN & PERANAN PEMERINTAH

Semua cara pemecahan membutuhkan biaya dan tidak ada alasan bahwa peraturan pemerintah diterapkan hanya karena masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pasar atau perusahaaan swasta.

masalah yang dimaksud adalah kerja sama antar perusahaan dalam mengatasi masalah eksteralitas. Tidak hanya antar perusahaan tapi juga dapat terjadi melalui transaksi pasar

Hasil yang memuasakan hanya dapat diperoleh dengan pengamatan dan penelitian yang sabar dan seksama mengenai bagaimana masing masing perusahaan, pasar, maupun pemerintah menyelesaikan masalah yang menimbulkan kerugian masyarakat tersebut

5. PEMBATASAN SECARA SAH TERHADAP HAK PENGUASAAN ( PROPERTY RIGHTS)

Apabila trasaksi pasar tidak membutuhka biaya, maka hak pengusaan untuk semua pihak seharusnya didefinisikan secara baik dan dampak setiap tindakan akan mudah diketahui.

Jika masalah yang kita hadapi dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang memiliki dampak yang merugikan bukannya hanya bagaimana membatasi tindakan mereka yang menimbulkan kerugan tersebut.

Apa yang harus dipertimbangkan ialah apakah manfaat dari pencegahan tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut.

6. MEMPERKIRAKAN BIAYA PENCEMARAN

Baik dalam teori maupun dalam praktek, hal yang paling sulit dalam pendekatan ekonomi adalah bagaimana menentukan atau mengukur biaya dan manfaat dari usaha penanggulangan pencemaran.

Biaya pencemaran yang tidak dapat diukur dengan mudah sering disebut “intangible cost” atau “ noneconomiccost” atau “nonpecuniary cost”, seperti asap yang memedaskan mata, maupun limbah di sungai yang mematikan banyak ikan.

Dengan demikian, kembali pada penyataan ekonomi, bahwa dengan alternatif yang terbaik yang disediakan alam, kita seharusnya meningkatkan terus derajat kenyamanan hidup ini, dengan cara membuat perhitungan yang seksama mengenai biaya marginal dan manfaat marginal yang ada.

Cara yang paling langsung dan banyak dugunakan tetapi yang paling tidak efisien adalah “ pengaturan langsung” (command and control).

Pemerintah dapat memutuskan adanya larangan untuk menimbulkan pencemaran dan kemudian menenakan hukuman atas dasar undang- undang apabila dilanggar.

Tetapi cara ini memiliki banyak kelemahan , yaitu para produsen tidak akan memasang alat dan mengopersikannya untuk mengurangi pencemaran dengan baik, sehingga penelitian langsung oleh petugas harus selalu diadakan.

7. MENENTUKAN HARGA ATAU PUNGUTAN TERHADAP PENCEMARAN

Tidak ada cara yang sederhana untuk menentukan harga pencemaran ini. Harga yang ditentukan atas dasar mekanisme pengawasan akan berbeda dengan harga yang ditentukan atas dasar mekanisme pasar.

Atas dasar pengawasan, suatu perusahaan boleh menghasilkan pencemaran asalkan ia membayar harga pungutan seperti yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar nilai biaya sosial marginal dari pencçmaran tersebut.

Dengah sistem ini keputusan perorangan atas dasar minat pribadi adalah yang paling efisien Apabila pencemaran itu terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen memiliki biaya sosialnya sendiri, maka akan ditemukan harga yang berbeda-beda ntuk masing-masing komponen.

Hal ini sesuai dengan teori efisiensi yang menyatakan bahwa harga atau pungutan untuk suatu pencemaran harus sama dengan biaya marginalnya.

Jadi dapat dikataka bahwa sistem harga dapat mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga siapa yang menghaslkan dan menggunakan barang yang menyebabkan pencemaran, akan membayar biaya (polluter pays principle )