Analisis Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya 2013

DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2013

DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2013

Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 i

KATA PENGANTAR

Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 ini merupakan

publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statisik Kota Palangka Raya bekerja sama dengan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya. Buku ini diterbitkan sebagai

respon terhadap permintaan data baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat

pengguna data.

Penyajian publikasi ini memuat data dan informasi untuk mengukur tingkat pemerataan

pendapatan penduduk Kota Palangka Raya beserta analisisnya seperti penentuan tingkat

ketimpangan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini Rasio (Metode

Oshima) keadaan tahun 2013. Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi sebagai acuan

dalam rangka perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di Kota Palangka Raya.

Meskipun publikasi ini telah diupayakan kelengkapan dan penyempurnaan data yang

disajikan, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan pemakai data secara maksimal.

Untuk perbaikan publikasi ini tanggapan dan saran-saran dari pemakai sangat diharapkan.

Semoga penyajian data statistik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam

rangka menyusun dan melaksanakan pembangunan yang kita cita-citakan.

Palangka Raya, Oktober2014

Kepala Bappeda Kota Palangka Raya Selaku Penanggung Jawab

H. RAHMADI HN NIP. 19590518 198603 1 013

Kepala BPS Kota Palangka Raya Selaku Ketua Tim Penyusun

SINDAI M.O. SEA, SE NIP. 19580910 197803 2 001

Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………….......................………………………….............……………………………..

Daftar Isi ……………………………………………….......................……….................…………………...

Daftar Tabel ……………………………………………......................................…………………………..

Daftar Gambar …………………………………………………….........................................…………….

BAB I. Pendahuluan ……………………………….............……….......................………………………

1. Latar Belakang …………………………………….......................................…………………..….

2. Tujuan Penghitungan Gini Rasio dan Distribusi Pendapatan ….............................

3. Sumber data ………………………….............………………………........................……...……..

4. Metodologi pengukuran tingkat pemerataan …………...……........................…………

4.1. Kriteria Bank Dunia …………………………………….............…...........................………...

4.2. Kurva Lorenz …………………………………….......................…...........................………...

4.3. Gini Rasio ……………………………………………………............................................……...

BAB II. Distribusi Pendapatan

1. Pertumbuhan Ekonomi …………………………………………......…………..................……….

2. Proporsi Pendapatan ……………………………………………......…………...................………

BAB. III. Analisis Gini Rasio dan Distribusi Pendapatan ……………………............…………...

1. Gini Rasio …………..........…………………………………………….........…………............………..

2. Distribusi Pendapatan Penduduk ………………………………..…………................………..

2. Kurva Lorenz ………………………………..………….......………..............………...........………..

BAB IV. Penutup ……………………………………………………………….………….........................…..

Lampiran …………..…………………………………………………..............…………............……............

i

ii

iii

iv

1

1

4

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

14

15

18

20

Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Gini Rasio Kota Palangka Raya, 2011-2013 ………………………………..…………..………….

Tabel 2. Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2011-

2013…....…………..............................................................................................……...

Tabel 3. Gini Rasio Kota Palangka Raya Menurut Tipe Daerah, 2013…………………....………….

Tabel 4. Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha,

Kota Palangka Raya 2013 ..………………………………………………..…………………………..….

Tabel 5. Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan,

Kota Palangka Raya 2013 .......................................................................................

Tabel 6. Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan,

2013 …………............................................................................................................

21

21

21

22

22

23

Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 iv

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1. 1. Kurva Lorenz ...............................................................................................

Grafik 2. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya 2002-2013 (persen) ...............

Grafik 3. 1. Perkembangan Gini Rasio Kota Palangka Raya 2011-2013 ……………………...

Grafik 3. 2. Perkembangan Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut

Kriteria Bank Dunia, 2011-2013 ................................................................

Grafik 3. 3. Kurva Lorenz Kota Palangka Raya, 2013 ……………………..…………………………..

Grafik 3. 4. Kurva Lorenz Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja, 2013 ………………...

6

9

12

15

16

17

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 2

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan

perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karenanya

strategi pembangunan ekonomi suatu daerah pada umumnya diarahkan pada pertumbuhan

ekonomi yang tinggi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi umumnya menggunakan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB ini merupakan gambaran dari

produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi pada suatu daerah dalam

kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan PDRB yang mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu

indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah.

Sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat disertai pendistribusian pendapatan yang adil dan merata, maka yang

menjadi tujuan dasar pembangunan ekonomi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan

ekonomi, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan manfaat yang berarti bagi anggota

masyarakat yang paling miskin dan paling membutuhkan perbaikan taraf hidup. Dengan kata

lain pembangunan akan dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai

dengan pendistribusian pendapatan (income distribution) yang merata pada seluruh lapisan

masyarakat.

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan masih merupakan persoalan kompleks

yang dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang di seluruh dunia termasuk

Indonesia. Dalam skala yang lebih kecil, persoalan ini juga dihadapi oleh daerah-daerah di

Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah

juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah

memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta

memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan yang dilaksanakan di

Pendahuluan


daerah harus mengacu pada karakteristik yang dimiliki daerah dengan mendayagunakan

potensi sumber daya manusia, sumber-sumber fisik serta kelembagaan lokal. Peran pemerintah

daerah dalam bentuk kebijakan pembangunan memiliki arti penting dalam menentukan

keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi.

Kota Palangka Raya yang sedang membangun dalam kerangka otonomi daerah, juga

memikul tanggung jawab besar bagaimana mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi yang

tinggi yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hal ini secara implisit

tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka 2008-

2013, bahwa visi Kota Palangka Raya 2008-2028 adalah Terwujudnya Kota Palangka Raya

sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan

Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang. Yang dimaksud Masyarakat

Sejahtera salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya

kesenjangan pendapatan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan pada seluruh lapisan

masyarakat diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi angka

pengangguran dan mempersempit tingkat kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk.

Untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang kokoh yang bermuara pada

kepentingan rakyat pada umumnya, dan khususnya pada peningkatan kesejahteraan rakyat,

pemerintah daerah memerlukan dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap,

akurat, dan up to date. Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka

perencanaan pembangunan tersebut adalah Gini Rasio (Koefisien Gini) yang menggambarkan

tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk dan Distibusi Pendapatan menurut kriteria

Bank Dunia (World Bank Criteria). Kebutuhan data sosial ekonomi, khususnya mengenai tingkat

kesejahteraan masyarakat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan

telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Setiap wilayah baik negara, provinsi maupun kabupaten/kota yang melakukan

pembangunan pada akhirnya akan menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi lebih berarti jika

diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi untuk

peningkatan produksi akan lebih berarti jika manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu orientasi pemerataan hasil-hasil pembangunan seharusnya menjadi muara dari

seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah.

Pendahuluan


Salah satu keluhan pembanguan yang sering dibicarakan bahkan terasakan sampai lapis

bawah adalah bahwa hasil-hasil pembangunan tidak bisa ternikmati secara merata, antara desa

dan kota, antar daerah, antar sektor dan antar golongan pendapatan. Hal inilah yang biasa

disebut ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, dan lebih lanjut kalau tidak dicegah

secara cermat akan mengarah kepada keangkuhan dan menimbulkan kecemburuan sosial.

Dengan memperhatikan perkembangan sosial ekonomi yang terjadi selama ini, banyak

ahli ekonomi berpendapat bahwa penanggulangan ketimpangan pendapatan ini tidak saja

penting dan perlu ditinjau dari sudut pertimbangan moral, tetapi mendesak pula untuk ditinjau

dari ancaman ketegangan sosial atau kecemburuan sosial yang terselubung didalamnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali dibarengi kenaikan atau membesarnya tingkat

ketimpangan pendapatan (semakin tidak merata). Pertumbuhan ekonomi yang pesat bukan

saja membawa ketimpangan pendapatan yang tinggi tetapi juga menimbulkan kemiskinan pada

sebagian penduduk.

2. Tujuan Penghitungan Gini Rasio dan Distribusi Pendapatan

Penghitungan Gini Rasio dan Distribusi Pendapatan (menurut kriteria Bank Dunia)

penduduk Kota Palangka Raya adalah untuk mendapatkan data/informasi tentang besarnya

ketimpangan pendapatan masyarakat dan tingkat pemerataannya pada tahun 2013. Untuk

memperoleh informasi yang lebih detail, dihitung pula Gini Rasio penduduk berumur 10 tahun

ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, jenis lapangan usaha utama

dan status pekerjaan pada lapangan usaha utama. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk

memperoleh gambaran mengenai tingkat pemerataan pendapatan pada masing-masing sektor

ekonomi dan tingkatan pendidikan terutama pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja

3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan Gini Rasio dan Distribusi

Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya tahun 2013 adalah hasil Survei Sosial Ekonomi

Nasional (SUSENAS). SUSENAS secara rinci mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan

rumahtangga dan anggota rumahtangga (individu) dan pengeluaran makanan dan non

makanan rumahtangga.

Pendahuluan


Dalam penghitungan gini rasio dan distribusi pendapatan, idealnya adalah

menggunakan data pendapatan. Namun karena sulitnya mendapatkan informasi pendapatan

yang lengkap dari responden, menyebabkan data pengeluaran lebih banyak dipakai. Data

pengeluaran dipakai sebagai proksi untuk memperoleh data pendapatan, meskipun data

pengeluaran masih mengandung beberapa keterbatasan, antara lain kurang terekamnya

pengeluaran konsumsi di luar rumah dan kurang mencakup kelompok lapisan atas. Namun data

pengeluaran yang dikumpulkan ini masih relatif lebih mendekati keadaan sebenarnya

dibandingkan dengan data pendapatan.

Penggunaan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan sering menimbulkan

perdebatan. Permasalahan yang sering timbul adalah :

a. kebiasaan seseorang/rumahtangga yang selalu memenuhi kebutuhan konsumsinya dengan

sistem utang sehingga pengeluaran konsumsi rumahtangga tidak mencerminkan pendapatan

rumahtangga yang sesungguhnya,

b. pada suatu level tertentu konsumsi seseorang/rumahtangga kemungkinan tidak banyak

mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga apabila data ini digunakan untuk

membandingkan tingkat perubahan pemerataan pendapatan dari waktu ke waktu hampir

tidak berubah.

Namun demikian bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, data Susenas ini dirasakan

adalah yang paling mendekati kondisi sosial ekonomi masyarakat.

4. Metodologi Pengukuran Tingkat Pemerataan

Dari berbagai studi yang dilakukan oleh para ahli mengenai pemerataan pendapatan

penduduk, terdapat beberapa metode untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Mulai

dari metode statistik yang sederhana (seperti range, standar deviasi, indeks bowley, koefisien

variasi, dan lain sebagainya) sampai pada metode empiris (seperti indeks Theil, indeks Oshima,

indeks Kuznet, kurva Lorenz dan lain-lain). Diantara metode-metode tersebut di atas, terdapat

dua metode yang populer digunakan baik di Indonesia maupun di beberapa negara, yaitu

ukuran kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini (Gini Rasio).

Pendahuluan


4.1. Kriteria Bank Dunia

Ukuran ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia cukup

sederhana dan mudah penghitungannya, yaitu berdasarkan persentase pendapatan yang

diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah terhadap total pendapatan

seluruh penduduk.

Kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut:

a. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12

persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu

daerah adalah tinggi.

b. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12 - 17 persen dari

pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah

sedang.

c. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen

dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah

adalah rendah.

Kriteria Bank Dunia tersebut dihitung berdasarkan rumus statistik, yaitu perhitungan

“desil”.

4.2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan

pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh

selama kurun waktu tertentu.

Gambar 1.1. Kurva Lorenz

Dari gambar di atas, sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif

penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang

diterima masing-masing persentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di

% p

en

da

pat

an

% penduduk 0

Pendahuluan


tengah disebut garis kemerataan sempurna. Setiap titik pada garis diagonal merupakan

tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan

pendapatan.

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat

ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal,

semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya.

4.3. Gini Rasio

Formula yang digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dari

koefisien gini atau Gini Rasio (GR) adalah :

000.10

)(

1

1

1

ii

k

i

i QQP

G

dimana : G = GR (Gini Rasio) P = Persentase penduduk Q = Persentase kumulatif pengeluaran

Nilai Gini Rasio berada antara 0 dan 1. Bila nilai GR bergerak mendekati 0 (nol)

berarti tingkat pemerataan bertambah baik atau tingkat ketimpangan yang terjadi rendah,

dan apabila nilai GR bergerak mendekati 1 (satu) berarti tingkat ketimpangan yang terjadi

tinggi.

Ketimpangan pendapatan berdasarkan nilai Gini rasio menurut Oshima sebagai

berikut:

a. Tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan rendah apabila nilai GR antara 0 – 0,3

b. Tingkat ketimpangan pendapatan kategori sedang apabila nilai GR antara 0,3 – 0,5

c. Tingkat ketimpangan pendapatan tinggi apabila nilai GR lebih besar dari 0,5

BAB II

DISTRIBUSI PENDAPATAN

Distribusi Pendapatan


BAB II DISTRIBUSI PENDAPATAN

1. Pertumbuhan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi selalu dihadapkan pada permasalahan antara lain

tentang pertumbuhan ekonomi, keseimbangan dalam struktur ekonomi, serta pemerataan

distribusi pendapatan. Beberapa pakar ekonomi merasa khawatir bahwa pertumbuhan

ekonomi yang tinggi bisa mempertegas ketimpangan distribusi pendapatan dan memanasnya

suhu perekonomian suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses

pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stake holders, baik pemerintah, dunia

usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pada tahun 2013, Kota Palangka

Raya mengalami percepatan pembangunan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan besaran

pertumbuhan ekonomi sebesar 7,72 persen. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi

selama satu dekade terakhir.

Selama periode 2009 – 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya mengalami

peningkatan rata-rata sebesar 6,95 persen pertahun. Besaran pertumbuhan sebesar itu relatif

cukup besar yang mengindikasikan perekonomian Kota Palangka Raya cukup stabil dan terus

meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini sangat ini diperlukan untuk

menggerakkan dan memacu pembangunan di berrbagai bidang sekaligus mendorong

terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya 2002-2013 (persen)

Sumber: BPS Kota Palangka Raya

1.56

3.63

5.33 5.45 5.51 5.69

6.09

5.55

6.95 6.99 7.56

7.72

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2002

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

2009

20

10

20

11

20

12

20

13

Distribusi Pendapatan


2. Proporsi Pendapatan

Distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat idealnya harus merata. Menurut Kuznet,

distribusi pendapatan dikatakan betul-betul merata apabila setiap kelompok rumahtangga atau

penduduk dalam setiap desil proporsi pendapatannya harus sama dengan 1/10 (10 persen). Hal

ini berarti bahwa mereka yang menerima 10 persen pendapatan paling bawah jumlahnya kira-

kira sama dengan 10 persen jumlah penduduk; yang menerima pendapatan 20 persen paling

bawah jumlahnya sama dengan 20 persen jumlah penduduk, dan begitu seterusnya.

Namun pada kenyataan tidaklah semudah itu penerapannya pada suatu wilayah.

Kesenjangan distribusi pendapatan untuk kelompok tertentu tetap masih ada. Hal ini salah

satunya disebabkan oleh monopoli pada berbagai bidang usaha oleh sekelompok orang yang

memiliki modal besar, sehingga kelompok ini mendominasi pendapatan. Sementara itu

kelompok dengan pendapatan rendah akan semakin memperoleh proporsi yang lebih kecil.

Seringkali kelompok dengan pendapatan rendah ini tidak merasakan adanya ketimpangan

karena merasa pendapatan mereka secara absolut meningkat dari waktu ke waktu. Namun

apabila dihitung menurut porsi pendapatan yang mereka terima terhadap total pendapatan di

suatu daerah, porsi pendapatan mereka mengalami penurunan atau dengan kata lain

ketimpangan pendapatan makin melebar.

BAB III

ANALISIS GINI RASIO DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Analisis Gini Rasio


BAB III

ANALISIS GINI RASIO DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013

Gini Rasio (GR) dan distribusi pendapatan kriteria Bank Dunia ini dihitung berdasarkan

data pengeluaran yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2013.

Data tersebut disajikan menurut berbagai karakteristik, yaitu :

GR menurut total penduduk

GR menurut daerah perkotaan dan perdesaan

GR menurut lapangan usaha utama

GR menurut status pekerjaan utama

GR menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan

1. Gini Rasio (GR)

Secara umum tingkat ketimpangan di Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori

sedang, atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima penduduk agak kurang

merata. Hal ini tergambar dari GR Kota Palangka Raya pada tahun 2013 sebesar 0,352. Iika

dilihat perkembangannya selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terdapat kecenderungan

tingkat ketidakmerataan pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya semakin meningkat. Hal

ini terlihat dari nilai GR yang semakin menjauhi angka nol.

Gambar 3.1. Perkembangan Gini Rasio Kota Palangka Raya 2011-2013

Sumber: BPS Provinsi Kalteng

0.308

0.319

0.352

0.300

0.310

0.320

0.330

0.340

0.350

0.360

2011 2012 2013

Analisis Gini Rasio


GR penduduk umur 10 tahun ke atas yang bekerja termasuk dalam kategori sedang,

yaitu sebesar 0,359. Artinya bahwa tingkat ketimpangan pendapatan untuk penduduk yang

bekerja tergolong sedang, atau pembagian pendapatan penduduk untuk kelompok ini agak

kurang merata.

a. Gini Rasio antar daerah perkotaan dan perdesaan

Kota Palangka Raya walaupun termasuk dalam wilayah administrasi kota namun

tidak semua daerahnya termasuk dalam kategori perkotaan. Dari segi ketersediaan

fasilitas umum dan akses wilayah masih ada beberapa daerah di Kota Palangka Raya

yang termasuk dalam kategori perdesaan. Tingkat ketimpangan pendapatan antara

daerah perkotaan dan perdesaan pun berbeda. Di daerah perkotaan pembagian

pendapatan cenderung kurang merata dibanding daerah perdesaan. Di daerah

perdesaan tingkat ketimpangan pendapatan tergolong rendah. Hal ini terlihat dari

nilai GR daerah perkotaan sebesar 0,361 sedangkan nilai GR daerah perdesaan

hanya sebesar 0,221.

b. Gini Rasio antar lapangan usaha

Tingkat ketimpangan pendapatan pada masing-masing lapangan usaha menurut

kriteria Oshima bervariasi antar lapangan usaha. Dari 9 lapangan usaha, 6 sektor

diantaranya tingkat ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kategori sedang.

Nilai GR untuk 6 sektor tersebut diantara 0,3 - 0,5 yaitu sektor Pertanian; Industri

Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan; Transportasi,

Informasi dan Komunikasi; serta Jasa-jasa. Untuk sector Pertambangan dan

Penggalian tingkat ketimpangannya tergolong tinggi dengan nilai GR 0,622,

sedangkan 2 sektor lainnya yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; dan sektor

Keuangan dan Asuransi tingkat ketimpangan pendapatannya tergolong rendah.

GR tertinggi yaitu pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,622. Hal ini

berarti tingkat ketimpangan pendapatan diantara penduduk yang bekerja di sektor

Pertambangan dan Pengalian sangat tinggi. Nilai GR tertinggi kedua adalah sektor

Konstruksi sebesar 0,373. Kedua sektor ini nilai GR nya diatas nilai GR total

penduduk yang bekerja.

Analisis Gini Rasio


c. Gini Rasio antar status pekerjaan

Berdasarkan hasil Susenas 2013 Kota Palangka Raya, lebih dari 50 persen penduduk

10 tahun keatas yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Persentase terbesar kedua adalah mereka yang berstatus sebagai berusaha sendiri.

Jika dilihat tingkat ketimpangan pendapatannya, pada masing-masing status

pekerjaan tergolong sedang dengan nilai GR diantara 0,3 – 0,5. Kecuali untuk

mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, tingkat

ketimpangan pendapatannya tergolong rendah dengan nilai GR 0,258.

d. Gini rasio antar tingkat pendidikan yang ditamatkan

Pembagian pendapatan menurut angka GR untuk penduduk 10 tahun ke atas

dengan latar belakang pendidikan yang berbeda cenderung sama. Nilai GR ini

tergolong sedang menurut Oshima untuk seluruh latar belakang pendidikan, kecuali

untuk mereka yang berpendidikan Diploma tingkat ketimpangan pendapatannya

tergolong rendah.

Bila ditinjau menurut besar kecilnya angka GR maka dua jenis golongan pendidikan

dengan GR yang paling rendah adalah Diploma (0,266). Rendahnya GR pada latar

belakang pendidikan ini menunjukkan upah yang diterima relatif merata. Sedangkan

GR terbesar adalah penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SMA

sederajat (0,351) dan penduduk yang tidak Pernah Sekolah/Tidk/Belum Tamat

SD/MI (0,330).

2. Distribusi Pendapatan Penduduk

Selain berdasarkan nilai Gini Ratio, tingkat pemerataan pendapatan penduduk dapat

juga ditentukan berdasarkan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 2013 menurut total penduduk,

kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap

sebanyak 18,50 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan

menengah mendapat 38,09 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi

mendapat 43,41 persen. Apabila diumpamakan dengan pembagian 100 potong kue, maka

pembagian kue adalah 40 orang berpenghasilan terendah hanya mendapat 19 potong kue, 40

orang berpenghasilan menengah mendapat 38 potong kue dan 20 orang dengan penghasilan

tertinggi medapat 43 potong kue. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, kondisi tersebut dapat

dikatakan bahwa distibusi pendapatan di Kota Palangka Raya tahun 2013 masih tergolong

Analisis Gini Rasio


merata, dimana penduduk kelompok berpenghasilan rendah menerima lebih dari 17 persen

dari total pendapatan.

Sejalan dengan perkembangan nilai GR selama tiga tahun terakhir, tingkat pemerataan

pendapatan menurut kriteria Bank Dunia pada periode yang sama juga menunjukkan

kecenderungan semakin menurunnya tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kota

Palangka Raya. Porsi pendapatan yang diterima kelompok lapis bawah, persentasenya semakin

menurun, dan sebaliknya porsi pendapatan yang diterima kelompok lapis atas semakin

meningkat persentasenya. Untuk kelompok lapisan menengah cenderung stabil porsi

pendapatan yang diterimanya. Pada tahun 2011 kelompok lapis bawah masih menikmati 20,86

persen dari total pendapatan. Namun di tahun 2013 porsi yang diterima oleh kelompok ini

semakin menurun menjadi 18,50 persen dari total pendapatan. Walaupun masih tergolong

merata distribusi pendapatannya, dikhawatirkan beberapa tahun ke depan porsi pendapatan

yang diterima kelompok lapis bawah akan semakin menurun. Hal ini akan berakibat pada

meningkatnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya.

Gambar 3.2. Perkembangan Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2011-2013

Sumber: BPS Provinsi Kalteng

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013

20.86 20.07 18.50

39.09 39.13 38.09

40.05 40.80 43.41

20 % Kelompok penduduk penghasilan tinggi

40 % Kelompok penduduk penghasilan menengah

40 % Kelompok penduduk penghasilan rendah

Analisis Gini Rasio


3. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan

pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama

kurun waktu tertentu. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi

tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal,

semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya.

Tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2013 jika

digambarkan dengan Kurva Lorenz terlihat seperti gambar berikut.

Gambar 3.3. Kurva Lorenz Kota Palangka Raya, 2013

Kurva Lorenz Kota Palangka Raya tahun 2013 terlihat berhimpit dengan garis diagonal (garis

pemerataan sempurna). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan Kota

Palangka Raya termasuk dalam kategori merata.

Untuk Kurva Lorenz penduduk 10 tahun keatas yang bekerja garis kurva tidak

berhimpit dengan garis pemerataan sempurna, seperti terlihat pada gambar berikut. Namun

demikian masih bisa dikategorikan merata karena garis kurva tidak terlalu jauh dari garis

diagonal.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

%

p

e

n

d

a

p

a

t

a

n

% penduduk

Analisis Gini Rasio


Gambar 3.4. Kurva Lorenz Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja, 2013

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

%

p

e

n

d

a

p

a

t

a

n

% penduduk

BAB IV PENUTUP

Penutup


BAB IV

PENUTUP

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan

ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus dibarengi

dengan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak berdampak pada kesenjangan sosial.

Untuk mengukur itu semua, penghitungan distribusi pendapatan dan Gini Rasio

sangat diperlukan. Dari analisis distribusi pendapatan dan Gini Rasio Kota Palangka Raya tahun

2013, digambarkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan penduduk tergolong

sedang apabila merujuk pada kriteria Oshima. Hal ini terbukti dengan angka GR yang hampir

seluruhnya bernilai 0,3 – 0,5, baik untuk total penduduk, maupun antar lapangan usaha,

pendidikan dan status pekerjaan. Namun menurut kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan

penduduk Kota Palangka Raya tahun 2013 sudah terbagi secara merata. Hal ini terlihat dengan

porsi pendapatan yang diterima oleh kelompok lapis bawah porsinya lebih dari 17 persen dari

total pendapatan penduduk. Demikian juga jika digambarkan dengan Kurva Lorenz, garis kurva

berhimpit dengan garis pemerataan sempurna yang berarti distribusi pendapatan penduduk di

Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori merata.

Namun jika dilihat kondisi tiga tahun terakhir, terdapat kecenderungan tingkat

pemerataan pendapatan semakin menurun. Hal ini bisa dilihat dari nilai GR selama 2011-2013

yang nilainya semakin menjauhi nol. Demikian pula menurut kriteria Bank Dunia, porsi

pendapatan yang diterima kelompok lapis bawah semakin menurun persentasenya, sedangkan

porsi yang diterima kelompok lapis atas semakin meningkat. Kondisi ini berbanding terbalik

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya yang dalam kurun waktu yang sama

selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah

dalam mengambil langkah kebijakan agar keberhasilan pembangunan ekonomi dibarengi pula

dengan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga tujuan pembangunan yaitu terwujudnya

Masyarakat Sejahtera dapat tercapai.

LAMPIRAN

Lampiran


Tabel 1. Gini Rasio Kota Palangka Raya , 2011-2013

No. Tahun Gini Rasio

1 2 3

1 2011 0,308

2 2012 0,319

3 2013 0,352

Tabel 2. Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2011-2013

No. Kelompok penduduk 2011 2012 2013

1 2 3

1 40 % Kelompok penduduk penghasilan rendah 20,86 20,07 18,50

2 40 % Kelompok penduduk penghasilan menengah 39,09 39,13 38,09

3 20 % Kelompok penduduk penghasilan tinggi 40,05 40,80 43,41

Tabel 3. Gini Rasio Kota Palangka Raya Menurut Tipe Daerah, 2013

No. Tipe daerah Gini Rasio

1 2 3

1 Kota 0,361

2 Desa 0,221

3 Kota+Desa 0,352

Lampiran


Tabel 4. Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Kota Palangka Raya 2013

No. Lapangan Usaha Gini Rasio

1 2 3

1 Pertanian 0,306

2 Pertambangan & Penggalian 0,622

3 Industri Pengolahan 0,354

4 Listrik & Gas 0,277

5 Konstruksi 0,373

6 Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan

0,331

7 Transportasi, Pergudangan, Informasi, dan Komunikasi

0,353

8 Keuangan & asuransi 0,191

9 Jasa dan lainnya 0,344

Tabel 5. Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Palangka Raya 2013

No. Status Pekerjaan Gini Rasio

1 2 3

1 Berusaha sendiri 0,350

2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar

0,258

3 Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar

0,532

4 Buruh/karyawan/pegawai 0,352

5 Pekerja bebas 0,320

6 Pekerja keluarga/tidak dibayar 0,319

Lampiran


Tabel 6. Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan, 2013

No. Tingkat Pendidikan Gini Rasio

1 2 3

1 SD ke bawah 0,330

2 SMP sederajat 0,322

3 SMA sederajat 0,351

4 DI/DII/DIII 0,266

5 D4/S1/S2/S3 0,317

Economy & Finance

Analisis Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya 2013