Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pengelolaan Barang Daerah, (permasalahan aset)
Citation preview
1
TEMUAN/PERMASALAHAN TERKAIT PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
Sarjono, SE, Ak, CFE
2
AGENDA WORKSHOP
• Permasalahan• Solusi
PERMASALAHAN1. Perencanaan
kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan3. Penerimaan,
penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan5. Penatausahaan6. Pemanfaatan
3
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian9. Penghapusan10.
Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan, dan
13. Tuntutan ganti rugi.
Penunjukan Pejabat
• The right man on the right place?• Motivasi?• Integritas?
• Solusi?– Penerapan SPI (lingkungan
pengendalian)– Rekam jejak (track record)
4
Pejabat Pengelola BMD
• Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah
• Sekretaris Daerah: sebagai Pengelola BMD• Kepala Biro/Kepala Bagian Perlengkapan
sebagai Pembantu Pengelola Barang• Kepala SKPD sebagai Pengguna BMD• Penyimpan Barang bertugas sebagai
Penerima, penyimpan dan pengeluaran Barang Daerah
• Pengurus Barang bertugas Mengurus Pemakaian Barang Daerah
5
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran• Harga satuan antar SKPD sangat bervariasi
untuk barang yang sejenis• Penentuan jumlah yang harus diadakan tidak
berdasarkan proses penentuan yang ‘fair’ & ‘reassonable’.
• Penentuan barang dan jumlah barang yang diadakan tidak dikorelasikan dengan jumlah sumber daya (spt SDM) yang ada.
• Tidak ada korelasi antara RKA-SKPD, RDKBMD, RKPBMD, Daftar Rencana Tahunan Barang, dan Daftar Kebutuhan BMD
6
Perencanaan yang baik?
• Harus menjawab:a. Barang apa yang dibutuhkan (nama,
jenis, spesifikasi dan sebagainya) ?b. Mengapa dibutuhkan ?c. Berapa banyak yang dibutuhkan ?d. Kapan dibutuhkan ?e. Dimana dibutuhkan ?f. Siapa yang akan menggunakannya dan
siapa yang mengurusnya ?g. Berapa biayanya ?h. Bagaimana cara pengadaanya ?
7
Solusi perencanaan
• Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah (standar barang, standar kebutuhan) dan standarisasi harga – Ditetapkan dalam Keputusan KDh
• Pertimbangan sisa/persediaan BMD yang ada
• Hindari proses yang ‘ujug-ujug’• Hindari proses yang terlalu
mengakomodasi permintaan pihak tertentu.
8
Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset/BMD• Perangkat• Proses• Output/Hasil
• Titik krusial bagi Bendahara Barang terkait dengan pengadaan BMD
9
Pengadaan BMD
• Panitia tidak profesional• HPS tidak disusun sesuai dengan
proses yang semestinya• HPS tidak wajar• Pengadaan dipecah-pecah• Pengadaan secara berlebihan• Pengadaan fiktif• Harga tidak wajar / ‘mark-up’
10
• Pengawas tidak melakukan tugasnya secara cermat
• Berita Acara Pemeriksaan dibuat proforma
• Berita Acara Penerimaan Barang tidak dicek secara cermat (proforma) – titik kritis Bendahara Barang
11
Solusi
• Cukupkah dengan ‘pakta integritas’?
• Komitmen para pejabat terkait:– Panitia/Pejabat Pengadaan– Pengawas/Pemeriksa– Pejabat Pembuat SPM (PPK)– Bendahara Barang– PA/KPA
12
Penggunaan dan Pemanfaatan BMD• Penggunaan tidak sesuai tujuan
awal pengadaan• Penggunaan secara berlebihan• Pinjam pakai tidak sesuai
ketentuan• Penggunaan untuk kepentingan
pribadi
13
Solusi
• Penguatan SPI– Lingkungan Pengendalian
• Perancangan sisdur yang lebih mendetail
14
Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMD• Aset tanpa nilai rupiah• Aset rusak tidak dikeluarkan dari
pembukuan• Aset dihapuskan tanpa prosedur
yang tepat• Aset dipindahtangankan tanpa
melalui prosedur yang berlaku– Tanpa studi kelayakan– Tanpa persetujuan pihak berwenang, dll
15
• Nilai yang dicatat di Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris berbeda dengan nilai yang dicatat dalam proses akuntansi (penyusunan neraca)– Di BI/BII: hanya nilai kontruksi– Di SAKD: harga perolehan kontruksi
dan biaya lain yang dapat dikapitalisasi
16
Solusi
• Pengurus Barang / Bendahara Barang harus memperoleh dokumen sumber yang mengandung informasi seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan pengadaan suatu aset / BMD
• Pemda menciptakan sisdur yang memadai.
17
Penatausahaan dan Pelaporan• Tidak seluruh hasil pengadaan
BMD dicatat• Nilai yang dicatat tidak
mencerminkan seluruh pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi
• Pelaporan tidak tertib
18
Solusi
• Pemahaman secara mendalam (in-depth) terhadap ketentuan yang berlaku
• Ketelitian/kecermatan dalam memperoleh bukti transaksi
• Peran internal auditor (inspektorat) yang lebih luas dan intensif
19
