Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :• Identitas pemrakarsa• Rencana Usaha dan/atau kegiatan• Dampak Lingkungan yang akan terjadi• Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup• Tanda tangan dan capFormulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :• Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota• Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota• Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara
analisis mengenai dampak lingkungan, pengertian UKL, pengertian UPL, Proses dan
prosedur UKL-UPL,UKL, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup, UPL
Doc. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)DAFTAR ISI
DAFTAR ISI 1
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 2
2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL 3
3. Kegunaan Dilaksanakan Pemantauan Lingkungan Hidup 3
4. Kedudukan RKL dalam AMDAL 4
5. Peraturan Perundang-undangan 5
6. Identitas Pemrakarsa 6
7. Identitas Penyusun 6
BAB II. PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
1. Pendekatan Teknologi 7
2. Pendekatan Sosial Ekonomi 7
3. Pendekatan Institusi 7
BAB III. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
1. Prinsip Dan Mekanisme Pengeloaan Lingkungan 8
2. Rencana Pengelolaan Lingkungan 8
3.2.1. Tahap Prakontruksi 8
3.2.2. Tahap Kontruksi 9
3.2.3. Tahap Operasional 15
DAFTAR PUSTAKA 27
BAB I
PENDAHULUAN
1.
1. Latar Belakang
Proyek reklamasi pantai untuk kawasan wisata pantai kabupaten Sukajaya ini dimaksudkan untuk mendukung dan
memperlancar proyek pembangunan wisata pantai yang berada diwilayah Pelabuhan Sukajaya. Hal ini sesuai dengan
rencana tata ruang kabupaten Sukajaya yang berada dalam wilayah pembangunan dengan peruntukan kawasan industri,
pelabuhan dan sarana pendukungnya, sehingga keberadaan kedua kegiatan tersebut diharapkan dapat memacu
pertumbuhan pembangunan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
Dampak penting yang diperkirakan akan timbul setelah pelaksanaan proyek reklamasi pantai untuk kawasan wisata
pantai ini dapat terjadi pada berbagai komponen lingkungan yang meliputi komponen fisika-kimia, biologi serta sosial
ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat, yang berupa dampak positif maupun negative baik yang bersifat
langsung dan tidak langsung dalam skala ruang dan waktu yang berbeda sesuai dengan tahapan pelaksanaan proyek.
Dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi dapat diminimalkan atau diperkecil melalui pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup yang berupa tindakan atau upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting
yang bersifat negative dan meningkatkan dampak positif dan pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup yang berupa
tindakan pemantauan terhadap perubahan komponen atau parameter lingkungan hidup sebagai dampak penting yang akan
timbul sebagai akibat pelaksanaan proyek.
Guna melaksanakan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan,
diperlukan pedoman atau petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan
berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan bagian dokumen AMDAL Reklamasi Pantai
yang wajib disusun dan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan kawasan wisata
pantai. Pelaksanaan RKL juga diperlukan bagi pihak lain yang berkepentingan antara lain: Institusi Pemerintah sebagai perencana kegiatan pelaksana dan pengawas pembangunan serta pengelolaan
lingkungan hidup di wilayah reklamasi pantai dan sekitarnya Masyarakat di sekitar lokasi reklamasi pantai terutama yang akan terkena dampak penting.
Pemerhati lingkungan termasuk LSM, pakar dan masyarakat umum lainnya
1.
1. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL
Tidak semua proyek atau rencana kegiatan wajib dilengkapi dengan AMDAL. Daftar kegiatan yang wajib dilengkapi
studi AMDAL dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (KepMen LH) No. 17 Tahun 2001 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL atau dapat juga diperoleh dari kantor
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Apabila rencana kegiatan mendapat izin
dan melanjutkan pelaksanaan kegiatan, pemrakarsa diwajibkan melakukan hal-hal yang telah tertera dalam: Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) untuk mengendalikan dampak
Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk memantau dampak
RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak
penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu
kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan
dari kajian ANDAL
1.
1. Kegunaan Dilaksanakan Pemantauan Lingkungan Hidup
1. Bagi pemerintah, AMDAL bermanfaat untuk: Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara
lebih luas. Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya.
Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang.
1. Bagi pemrakarsa, AMDAL bermanfaat untuk: Menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya proporsi aspek ekonomis, teknis dan
lingkungan. Menghemat dalam pemanfaatan sumber daya (modal, bahan baku, energi).
Dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan.
Memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga
terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan. Sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan.
1. Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat untuk: Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan sehingga dapat menghindari
terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut. Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan upaya pengelolaan lingkungan yang
dilakukan pemrakarsa kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling dihormati dan dilindungi. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang mempunyai pengaruh
terhadap nasib dan kepentingan mereka.
1.4. Kedudukan RKL dalam AMDAL
Menurut Suratmo, (1999) kedudukan RKL dalam AMDAL dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Penanganan dampak harus mencakup pertimbangan lingkungan
2. Beberapa jenis dampak hanya memerlukan cara penanganan yang sederhana, dan dampaknya terhadap
lingkungan adalah kecil
3. Penanganan dampak dimulai dan pemilihan alternative
4. Penanganandampak memerlukan biaya
5. Kebanyakan pemrakarsa tidak berminat untuk mengembangkan ditapak positif oleh karena itu perlu
dilakukan pendekatan upaya pengelolaan dampak positif
1.5. Peraturan Perundang-undangan
Dalam penyempurnaan Studi Amdal, beberapa peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah
peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah RI untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
diantaranya :
1. Undang –Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang –Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
3. Undang-undang RI No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
4. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
5. Peraturan Pemerintah RI No.70 tahun 1996 tentang kepelabuhan
6. Peraturan Pemerintah RI No.18 tahun 1999 tentang pencemaran laut
7. Peraturan Pemerintah RI No.82 tahun 1999 tentang angkutan perairan
8. Peratutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.1 tahun 1990 tantang pengelolaan
lingkungan hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
9. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-02/MENKLH/I/1998 Tentang
Pedoman Penentuan Baku Mutu Lingkungan
10. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-14/MENKLH/3/1994 Tentang
Pedoman Umum Penyusunan AMDAL
11. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-13/MENKLH/3/1994 Tentang
Pedoman Penyusunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL
12. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-14/MENKLH/3/1994 Tentang
Pedoman Umum Penyusunan AMDAL
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-39/MENLH/08/1996 Tentang Jenis Kegiatan Yang
Harus Dilengkapi Dengan AMDAL
14. Keputusan Kepala BAPEDDAL No. Kep-056 Tahun 1994 Tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting
15. Keputusan Kepala BAPEDDAL No. 299/II/1996 Tentang Pedoman Teknia Kajian Aspek Sosial dalam
Pemyusunan AMDAL
16. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah No. 660.I/26/1990 Tentang Baku Mutu Kualitas Air di Propinsi
Jawa Tengah
17. MARPOL 73/78
1.6. Identitas Pemrakarsa
Nama Proyek : Reklamasi Pantai untuk kawasan wisata pantai
Pekerjaan : Penyusunan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL
Reklamasi Pantai
Pemimpin Proyek : Ir. Adi Nugroho
Penanggung Jawab AMDAL : Dr. Pariman ST
Lokasi Proyek : Pelabuhan Sukajaya, Kabupaten Sukajaya
1.7. Identitas Penyusun Amdal
Nama : Fadhli S
Alamat : Jl Banjarsari No 58B Tembalang, Semarang
Penanggungjawab Proyek : Ir. Hadi Saputra
Ketua Tim Ahli : Dr. Herman Sudirman
Ahli Hidro-Oseanografi : Dr. Elis Sungkar
Ahli Kimia-Fisika : Dr. Andrea Hiranata
Ahli Biologi dan Kelautan : Dr. Desi Aprilia
Ahli SosEkBudKesmas : Dr. Sulisetyaningsih
BAB II
PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pengelolaan lingkungan kegiatan reklamasi pantai untuk kawasan wisata pantai ini dilaksanakan dengan
menggunakan salah satu atau berbagai pendekatan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan pengelolaan lingkungan
hidup untuk menangani setiap dampak besar dan penting yang telah diprediksikan dalam Studi ANDAL ditentukan dan
dipilih dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain: . Karakteristik dampak yang dikelola
Tujuan pengelolaan dampak
Efektifitas dan ketepatan pelaksanaan pengelolaan
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengolahan
Kendala, waktu, dana clan tenaga dalam pelaksanaan pengelolaan.
Pendekatan pengelolaan lingkungan yang digunakan untuk menangani dampak besar dan penting Rencana
reklamasi pantai untuk kawasan pantai ini meliputi:
2.1 Pendekatan Teknologi
Pendekatan teknologi adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan
penting. Berdasarkan pertimbangan berbagai aspek sebagaimana telah disebutkan diatas, maka untuk mengelola suatu
dampak dipilih suatu cara atau teknologi yang tepat, efektif, efesien dan dapat dilaksanakan.
2.2 Pendekatan Sosial Ekonomi
Pendekatan sosial ekonomi adalah langkah langkah yang akan ditempuh Pemrakarsa dalam upaya
menanggulangi dampak besar dan penting melalui tindakan-tindakan yang berdasarkan pada interaksi sosial dan bantuan
peran Pemerintah. Bantuan peran pemerintah diharapkan karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa.
2.3 Pendekatan Institusi
Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi
dampak besar dan penting. Mekanisme pelaksanaan pendekatan antara lain dalam bentuk kerjasama dengan instansi atau
lembaga yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, serta pengawasan dan pelaporan hasil pengelolaan lingkungan.
BAB III
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
3.1 Prinsip Dan Mekanisme Pengeloaan Lingkungan
Prinsip dasar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dalam proyek Reklamasi pantai untuk kawasan
wisata pantai ini adalah sebagai berikut:
Minimalisasi dampak negatif dan optimalisasi dampak positif
Penetapan dampak yang perlu dikelola
Penetapan upaya pengelolaan dampak
Kejelasan kewenangan, tugas, dan tanggungjawab pihak yang terkait
3.2. Rencana Pengelolaan Lingkungan
3.2.1. Tahap Prakonstruksi Survei dan perijinan
Kegiatan survey dan perijinan meliputi pengukuran lapangan dan pengajuan ijn prinsip. kegiatan ini telah
dilakukan pada bulan Mei 2006. Sosialisasi Rencana Kegiatan
Berdasarkan daftar isian yang dibagikan kepada para peserta sosialisasi yaitu masyarakat desa Mugimakmur
dan desa Sukasejahtera dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung adanya rencan
proyek pembangunan wisata pantai tersebut karena beberapa alasan, antara lain:
1. Karena dengan adanya proyek tersebut akan membuka peluang kerja di dua desa sehingga akan
mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat mensejahterakan
masyarakat.
2. Karena pembangunan proyek tersebut sesuai dengan rencana pemerintah, dimana dalam rangka
pengembangan wilayah industri. Pengadaan lahan
Proses pengadaan lahan diwilayah desa sukasejahtera sejumlah 25Ha dan desa mugimakmur sejumlah 15Ha.
tambak yang akan diurug lebih dari 50% ternyata sudah berupa laut, karena pengaruh abrasi, sehingga para
pemilik tambak yang sudah berubah menjadi laut tidak akan merasa keberatan dibeli oleh proyek.
3.2.2. Tahap Konstruksi Recruitmen Tenaga Kerja
Pada tahap ini dibutuhkan tenaga kerja sekitar 150 orang buruh bangunan, 5 orang tenaga pelaksana dan 2
orang site manajer (sarjana). Mobilisasi Peralatan dan Material
Mobilisasi peralatan dan material menggunakan jalan lingkar Semarang-SukaJaya yang berupa tanah tegalan
dan tambak, belum ada pemukiman. Pematang Lahan
Kegiatan ini akan merubah fungsi lahan yang berupa tambak. peralihan fungsi lahan ini akan mempengaruhi
produktifitas lahan lainnya. Pembangunan fisik bangunan
Pembangunan fisik bangunan akan menurunkan kualitas lingkungan ynag berupa kulaitas udara, kebisingan, dan
penurunan kualitas air laut. Pemasangan Peralatan
Pemasangan peralatan akan sama dampaknyadengan pembangunan fisik bangunan. namun dalam skala yang
lebih rendah karen waktu pemasangannya yang relatif lebih cepat dibanding waktu pembangunan fisik lainnya.
Komponen Fisik-Kimia
1) Hidrooseanografi
a). Dampak penting dan sumber dampak penting Dampak yang timbul berupa:
Perubahan dinamika arus dan gelombang , sehingga merubah keseimbangan transpor sedimen di pantai
dan menimbulkan perubahan morfologi dasar perairan. Sumber dampak yang terjadi adalah :
o
Penggalian dan pengerukan
Pengurugan dan pemadatan tanah urugan
Pembangunan fasilitas pelayaran
b). Tolak ukur dampak
o
Perubahan morfologi dasar perairan yang menimbulkan kerugian pada
masyarakat sekitar Perubahan Batimetri perairan
c). Tujuan pengelolaan lingkungan
Mencegah terjadinya perubahan mortologi kawasan pantai dan dasar perairan sekitar proyek yang menimbulkan
kerugian masyarakat di sekitar
d). Pengelolaan lingkungan Dinding talud urugan di pantai dibuat landai (kemiringan ≥ 20 %)
Dalam pelaksanaan penanganan kerusakan pantai tersebut diperlukan kajian kelayakan teknis dan ekonomi
agar lebih efektif dan efisien.
e). Lokasi pengelolaan Dinding talud urugan
Kawasan alur pelayaran terutama dasar perairannya
f). Periode pengelolaan
Selama tahap konstruksi dan pasca konstruksi proyek
g). Pembiayaan
Biaya pengelolaan berasal dari pemrakarsa yang dipergunakan untuk pembangunan talud, upah personil dan
biaya operasional kegiatan
h). Institusi pengelola Pelaksana : Pemrakarsa dan dinas PU. Pengairan
Pengawas : Dinas Perhubungan danTelekomunikasi Kab. SukaJaya
Pelaporan : – KAPEDALDA Kab. SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
2) Kualitas air
a). Dampak penting dan sumber dampak penting Dampak penting yang timbul berupa :
Penurunan kualitas air sebagai akibat resuspensi sedimen Sumber dampak :
Penggalian dan pengerukan
b). Tolak ukur dampak
Penurunan kualitas air sebagai akibat meningkatnya konsentrasi B3 di dalam air akibat sedimentasi
c). Tujuan pengelolaan lingkungan
Mencegah penurunan kualitas air sebagai akibat kegiatan pengerukan.
d). Pengelolaan lingkungan Melakukan uji toksisitas sedimen (TCLP: Toxicity Characteristic Leaching Procedure) untuk mengetahui
potensi pencemaran dan toksitas logam berat dari bahan B3 lain yang terdapat dalam sedimen. Melakukan analisa jenis-jenis logam berat dari B3 dalam sedimen yang akan dikeruk. Apabila sedimen yang
akan dikeruk mengandung logam berat dan B3 laiinya atau toksisitasnya cukup tinggi, maka penanganan
material keruk perlu perlakuan khusus, untuk mencegah pencemaran tanah dan air tanah oleh logam berat
B3 yang terdapat dalam material kerukan.
e). Tujuan pengelolaan lingkungan
Mengendalikan/memperkecil dampak pengurungan terhadap penurunan kualitas air
f). Lokasi Pengelolaan
Kawasan wisata pantai Kab. SukaJaya
g). Periode Pengelolaan
Selama kegiatan pengurugan tahap konstruksi.
h). Biaya pengelolaan lingkungan
Biaya pelaksanaan bersumber dari pemrakarsa, yang berupa biaya operasional.
i). Institusi Pengelola Pelaksana : Pemrakarsa
Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelaporan hasil : KAPELDA dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
Komponen Sosekbud
1. Persepsi Masyarakat
a. Dampak penting dan sumber dampak penting
1). Dampak penting :
Munculnya persepsi negatif akibat adanya gangguan kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
1. Sumber dampako Pegerukan, pegurugan dan pemadatan tanah urugan
o Mobilisasi peralatan dan material bangunan
2. Tolak ukur dampak :
a). Persepsi masyarakat terhadap proyek
1. Tingkat kerusakan jalan desa
2. Frekuensi terjadinya gangguan keamanan
1. Tujuan pengelolaaan
Mencegah terjadinya persepsi negatif masyarakat terhadap proyek.
1. Pengelolaan lingkungano Membuat saluran drainase sementara selama masa konstruksi
o Membuat jalan proyek tersendiri
1.
1. Lokasi pengelolaan : Tapak proyek dan sekitarnya
2. Periode pengelolaan : Selama masa konstruksi
3. Biaya pengelolaan :
Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk pembuatan saluran drainase, jalan, pengawasan dan biaya operasional
lainnya
1. Institusi Pengelola
1.
1. Pelaksana : Pemrakarsa
2. Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SukaJaya
3. Pelaporan : – KAPELDA Kabupaten SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah.
1. Kenyamanan Lingkungan
1) Dampak penting dan sumber dampak penting
1.
1. Dampak penting Kenyamanan lingkungan
b) Sumber dampak Pengerukan, pegurugan dan pemadatan tanah.
Mobilisasi peralatan
Pengadaan material urugan dan material bangunan
1.
1. Tolok ukur dampak
Jumlah/prosentase masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan, segabai akibat kegiatan
proyek
3) Tujuan pengelolaaan
Mencegah dan mengurangi rasa tidak nyaman masyarakat
4) Pengelolaan lingkungan
1. Pengangkutan peralatan dan material bangunan agar dilaksanakan dengan membuat jalan proyek
tersendiri mulai dari jalan lingkar ke lokasi proyek.
2. Selama kontruksi, agar dibuat drainase sementara untuk menghindari timbulnya genangan dan banjir.
5) Lokasi pengelolaan : Tapak proyek
6) Periode pengelolaan
Pada awal dan selama masa konstruksi.
7) Pembiayaan :
Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk pembuatan saluran drainase, pembayaran premi asuransi, biaya personil
dan opersional kegiatan proyek.
8) Institusi Pengelola
1.
1.
1. Pelaksana : Pemrakarsa
2. Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SukaJaya
3. Pelaporan : – KAPELDA Kabupaten SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah.
1. Kesehatan Masyarakat dan Pekerja
1) Dampak penting dan sumber dampak penting
a) Dampak penting Gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar proyek.
Ancaman keselamatan dan kesehatan pekerja
b) Sumber dampak Penggalian, pengerukan, pegurugan dan pemadatan tanah urugan.
2). Tolok ukur dampak Jumlah keluhan gejala sakit masyarakat sekitar.
Jumlah dan intensitas kasus kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja.
3) Tujuan pengelolaaan Mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar.
Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja.
4) Pengelolaan lingkungan Membuat saluran drainase sementara selama masa konstruksi.
Menerapkan system kerja yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Menyertakan pekerja pada program asuransi tenaga kerja.
5) Lokasi pengelolaan : Tapak proyek dan sekitarnya
6) Periode pengelolaan : Selama masa konstruksi.
7) Pembiayaan :
Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan saluran drainase jalan dan pengawasan dan biaya
operasional lainnya
8). Institusi Pengelola
a). Pelaksana : Pemrakarsa
b). Pengawas : -Dinas Kesehatan Kabupaten SukaJaya
-Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. SukaJaya
c). Pelaporan : – KAPELDA Kabupaten SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah.
1. Keamanan Lingkungan
1) Dampak penting dan sumber dampak penting
1.
1.
1. Dampak penting
Peningkatan tindak pencurian dan kriminalitas lainnya
b) Sumber dampak penting Mobilisasi peralatan
Pengadaan material urugan dan material bangunan
Mobilisasi tenaga kerja
c) Tolok ukur dampak Frekuensi dan intensitas tindak kejahatan
Keresahan masyarakat
2) Tujuan pengelolaaan
1. Mencegah timbulnya tindak kejahatan/kriminalitas pencurian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. Mencegah peningkatan keresahan masyarakat
3) Pengelolaan lingkungan
Membentuk satuan pengamanan proyek bekerja sama dengan seksi keamanan desa dan kepolisian setempat.
4) Lokasi pengelolaan : Tapak proyek dan sekitarnya.
5) Periode pengelolaan : Selama masa konstruksi.
6) Pembiayaan :
Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk keperluan pembentukan tenaga keamanan, upah dan biaya opersional
lainnya
7) Institusi Pengelola
a). Pelaksana : Pemrakarsa
b). Pengawas : Kepolisian Resort SukaJaya
c). Pelaporan : – KAPELDA Kabupaten SukaJaya
– BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1.
1.
1. Tahap Operasional Pengoperasian wisata pantai
Pengoperasian wisata pantai merupakan aktifitas pendukung yang diharapkan mampu mengacu perkembnagna
wilayah sekitar dan memberikan peluang pada masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha dan
berpartisipasi dalam kegiatan wisata pantai. sehingga diharapkan dampak yang akan muncul adalah dampak
positif.
Kegiatan wisata umum meliputi : Aquarium raksasa
Water Boom
Retoran terapung
Kios Souvenir
Area pasir putih
Komponen Fisik-Kimia
1. Hidrooseanografi
1) Dampak penting dan sumber dampak penting
a). Dampak penting
Perubahan dinamika arus dan gelombang, sehingga merubah keseimbangan transport sediment
b). Sumber dampak penting
Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas pelayaran
2) Tolok ukur dampak
Perubahan morfologi dasar perairan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar
3) Tujuan pengelolaaan
Mencegah terjadinya perubahan morfologi kawasan proyek sekitar proyek yang menimbulkan kerugian
masyarakat di sekitar
4) Pengelolaan lingkungan
a). Dinding pantai yang dibuat landai (kemiringan ≥ 20%)
1. Pengkajian kelayakan teknis dan ekonomis terhadap upaya pencegahan/penanggulangan kerusakan, agar
lebih efektif dan efisien.
5) Lokasi pengelolaan
a). Dinding talud urugan
b). Dasar perairan proyek pengerukan
6) Periode pengelolaan : Selama tahap pasca konstruksi/operasi
7) Pembiayaan :
Biaya berasal dari pemrakarsa, upah personil dan biaya pengelolaan.
8) Institusi Pengelola
1.
1.
1. Pelaksana : Pemrakarsa
2. Pengawas : Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. SukaJaya
3. Pelaporan : -KAPELDA Kabupaten SukaJaya
– BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah.
1. Tata guna Lahan
1). Dampak penting dan sumber dampak penting
a) Dampak penting yang timbul berupa :
- Perubahan tata guna lahan
b) Sumber dampak penting adalah :
- Kegiatan pengurugan dan pemadatan tanah urugan
- Pembangunan fasilitas pelayaran
2). Tolak ukur dampak
Kesesuaian antara tata guna lahan setelah pengurugan dengan rencana proyek
3). Tujuan pengelolaan lingkungan
Meningkatkan kegunaan lahan dan mengurangi dampak negatif perubahan tata guna lahan.
4). Pengelolaan lingkungan
- Pengurugan dan pemadatan tanah mengacu kepada detail desain
- Pemanfaatan tanah yang telah diurug harus sesuai rencana dan mempertimbangkan pemanfaatan lahan yang
ada di sekitarnya, untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan
5). Lokasi pengelolaan : Tanah/ hasil pengurugan
6).Periode pengelolaan : Selama tahap konstruksi dan pascakonstruksi
7). Pembiayaan
Biaya pengelolaan lingkungan berasal dari pemrakarsa dan dimanfaatkan guna pengendalian dan pengawasan
penggunaan lahan, upah personil dan biaya pengelolaan.
8). Institusi pengelola
a) Pelaksana: Pemrakarsa
b) Pengawas: – BPN Kab. SukaJaya
- BAPPEDA Kab. SukaJaya
c) Pelaporan: – KAPEDALDA Kab. SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
Komponen Biologi
1. Biota darat
1) Dampak penting dan sumber dampak penting
a) Dampak penting
Peningkatan jumlah dan jenis tanaman penghijauan dan Fauna
b) Sumber dampak
Penghijauan dan penataan kawasan sekitar alur pelayaran
2) Tolak Ukur dampak
• Jumlah, jenis, keanekaragaman dan sebaran tanaman penghijauan
• Luasan lahan yang dihijaukan (%)
3) Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan
• Membuat penghijauan di lingkungan pelayaran
• Meningkatkan keanekaragaman tanaman serta peran dan fungsinya dalam ekosistem
4) Pengelolaan Lingkungan Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penghijauan berupa penanaman tanaman penghijauan dan tanaman
hias. Tanaman penghijauan berupa tanaman peneduh antara lain, angsana, akasia, beringin, bungur,
flamboyan, tanjung, waru, ketapang, dan mangove; tanaman hias yang sekaligus berfungsi sebagai
pengarah angin antara lain palem raja, palem hias dan kelapa;serta tanaman hias antara lain, bougenvil,
kembang sepatu, puring, teh-tehan, krokot dan rumput manila.
Tanaman penghijauan ditanam dengan jarak 5-8 meter pada lokasi lahan terbuka 40% dari lahan yang
digunakan untuk pelabuhan atau ±1,2 Ha, pada tepi jalan, tepi saluran dan sekeliling batas lahan proyek.
Sedangkan tanaman hias dapat dikombinasikan dengan tanaman penghijauan pada lahan terbuka maupun
pada lahan untuk taman. Teknis pelaksanaan penghijauan didesain melalui perencanaan detail proyek
(DED) dengan mempertimbangkan peran dan fungsi tanaman penghijauan dalam ekosistem serta estetika.
5) Lokasi pengelolaan
Lokasi penghijauan yaitu dalam kawasan tapak proyek pada lahan terbuka, tepi jalan, tepi saluran, lahan keliling
tapak proyek, tepi pantai dan taman.
6) Periode Pengelolaan
Penanaman tanaman penghijauan dilaksanakan selama tahap konstruksi
7) Biaya Pengelolaan lingkungan
Biaya pelaksanaan penghijauan bersumber dari Pemrakarsa proyek yang berupa biaya investasi. Pembelian
tanaman, pupuk, dan peralatan biaya personil dan biaya operasional.
8) lnstitusi Pengelola
Institusi pengelola tetdiri dari:
a) Pelaksana : Pemrakarsa
b) Pengawas : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. SukaJaya
c) Pefaporan Hasil : – KAPEDALDA Kab. SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1. Biota Air Plankton Benthos
1) Dampak penting dan sumber dampak penting
a) Dampak Penting
Penurunan keanekaragaman plaknton dan benthos
b) Sumber dampak
Kegiatan pengerukan
2) Tolak Ukur dampak
Jumlah individu, jumlah jenis dan indeks keanekaragaman plankton dan benthos.
3) Tujuan rencana pengelolaan
Memperkecil penurunan keanekaragaman plankton dan benthos
4) Pengelolaan lingkungan
Pelaksanaan pengerukan bertahap dengan menggunakan metoda dan peralatan yang dapat menyedot langsung
lumpur dan ticlak menimbulkan pengadukan dan penyebaran lumpur ke perairan sekitar
5) Lokasi Pengelolaan
Pada perairan tapak proyek di lokasi pekerjaan pengerukan
6) Periode Pengelolaan
Selama masa pekerjaan pengerukan pada tahap konstruksi
7) Biaya pengelolaan
Biaya pelaksanaan pengerukan bersumber dari pemrakarsa terdiri dari biaya sewa peralatan kapal keruk dan
perlengkapannya, biaya personil dan operasional
8) Institusi Pengelola
a) Pelaksana: Pemrakarsa
b) Pengawas:- Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. SukaJaya
- Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. SukaJaya
c) Pelaporan hasil : – KAPEDALDA Kab. SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
Komponen Sosial, Ekonomi, Sosial
1. Ketenagakerjaan
1. Dampak Penting dan Sumber Dampak Penting
1. Dampak Penting Peningkatan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar.
Menurunnya angka pennngangguran
2. Sumber Dampak Penting
Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas pelayaran
1. Tolak Ukur Dampak
o Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek.
o Jumlah penduduk yang mengembangkan usaha yang berkaitan dengan aktifitas pelayaran
o Jumlah angkatan kerja lokal yang menganggur.
1. Tujuan Pengelolaan
Mengurangi anngka pengangguran.
1. Pengelolaan Lingkungan:
Perekrutan tenaga kerja bekerjasama dengan desa dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
SukaJaya, dengan mengutamakan tenaga kerja lokal.
1. Lokasi Pengelolaan : tapak proyek dan sekitarnya
2. Periode Pengelolaan : awal dari proses penerimaan tenaga kerja
3. Pembiayaan
Dari pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya personil dan operasional
1. Institusi Pengelola
1. Pelaksana : Pemrakarsa
2. Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transamigrasi Kab SukaJaya
3. Pelaporan : – KAPEDALDA Kab SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1. Mata Pencaharian
1) Dampak Penting dan Sumber Dampak Penting
a) Dampak Penting
o
Peningkatan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar
Menurunnya angka pengangguran
b). Sumber Dampak Penting
Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas pelayaran
2) Tolak Ukur Dampak
a). Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek
b). Jumlah angkatan kerja lokal yang menganggur
3) Tujuan Pengelolaan
a). Mengurangi angka pengangguran
1. Mencegah peningkatan kekersan masyarakat
4) Pengelolaan Lingkungan: Perekrutan tenaga kerja bekerjsama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Kabupaten pelayaran
Pembinaan usaha pada masyarakat sekitar yang dapat menunjang kegiatan pelayaran
5) Lokasi Pengeelolaan : tapak proyek dan sekitarnya
6) Periode Pengelolaan : selama proses operasi
7) Pembiayaan :
Pemrakarsa dan digunakan untuk biaya operasional dan upah personil
8). Institusi Pengelola :
a). Pelaksana : Pemrakarsa
b). Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. SukaJaya
c). Pelaporan : – KAPEDALDA Kabupaten SukaJaya
– BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1. Pendapatan Keluarga
1). Dampak penting dan sumber dampak penting
a). Dampak penting
Pendapatan keluarga masyarakat sekitar pelabuhan
b). Sumber dampak penting
Pemanfaatan dan pengoperasian dan fasilitas pelabuhan
2). Tolak ukur dampak
Jumlah pendapatan keluarga
3). Tujuan Pengelolaan
Meningkatkan jumlah pendapatan keluarga masyarakat sekitar pelabuhan
4). Pengelolaan lingkungan : Perekrutan tenaga kerja bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SukaJaya,
dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. Kesempatan usaha diprioritaskan penduduk terkena dampak
5). Lokasi pengelolaan : tapak proyek dan sekitarnya
6). Periode pengelolaan : selama pelabuhan beroperasi
7). Pembiayaan :
Pemrakarsa dan digunakan untuk biaya operasional dan upah personil
8). Institusi pengelola :
a). Pelaksana : pengelola pelabuhan
1. Pengawas : – Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
SukaJaya
- Bagian Perekonomian Kabupaten SukaJaya
c). Pelaporan : – KAPEDALDA Kabupaten SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1. Mobilitas Penduduk
1). Dampak penting dan sumber penting
a). Dampak penting
Meningkatnya aktifitas dan mobilitas penduduk
b). Sumber dampak penting
Pemanfaatan dan pengoperasian dan fasilitas pelayaran
2). Tolak ukur dampak
Produktifitas dan mobilitas penduduk
3). Tujuan pengelolaan
Mendorong mobilitas penduduk untuk meningkatkan produktifitasnya.
4). Pengelolaan lingkungan :
Memprioritaskan penduduk wilayah studi dalam pemberian kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang
tersedia
5). Lokasi pengelolaan : wilayah sekitar pelayaran
6). Periode pengelolaan : selama proyek beroperasi
7). Pembiayaan :
Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya operasional dan upah personil
8). Institusi pengelola :
a). Pelaksana : pengelola pelayaran
b). Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. SukaJaya
c). Pelaporan : KAPEDALDA Kabupaten SukaJaya
BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1. Kecemburuan Sosial
1). Dampak penting dan sumber dampak penting
a). Dampak penting
Kecemburuan sosial yang terjadi sebagai akibat rasa kecewa oleh karena tidak terekrut sebagai tenaga
kerja pelayaran
b). Sumber dampak penting
Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas pelayaran
2). Tolak ukur dampak Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek.
Jumlah angkatan kerja lokal yang menganggur
3). Tujuan pengelolaan Mengurangi angka pengangguran
Mencegah peningkatan keresahan masyarakat
4). Pengelolaan lingkungan
Perekrutan tenaga kerja bekerjasama dengan pemerintah desa dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten SukaJaya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan.
5). Lokasi pengelolaan :
Tapak proyek dan sekitarnya
6). Periode pengelolaan :
Awal dari proses penerimaan tenaga kerja
7). Pembiayaan :
Dari pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya operasional dan personil
8). Institusi pengelola
a). Pelaksana : pemrakarsa
b). Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. SukaJaya
c). Pelaporan : – KAPEDALDA Kabupaten SukaJaya
- BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1. Kesehatan masyarakat
1. Dampak penting dan sumber dampak penting
1. Dampak penting
1.
o Berjangkitnya berbagai jenis penyakit seperti : diare, muntaber, malaria, dan demam berdarah
o Penurunan kualitas lingkungan
1.
1. Sumber dampak penting
Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas pelayaran
1. Tolak ukur dampak penting
Peningkatan angka penderita sakit setelah proyek beroperasi
1. Tujuan pengelolaan
Mencegah dan menanggulangi berjangkitnya berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran.
1. Pengelolaan lingkungan :. Penataan lingkungan dan tata guna lahan dengan baik
Mengendalikan pertumbuhan pemukiman disekitar proyek
Pembuatan saluran/drainase dengan kuallitas dan kuantitas yang cukup memadai.
Pembuatan Pos Pelayanan Kesehatan (Poliklinik) pada tapak proyek.
Menjaga sanitasi lingkungan.
1. Lokasi pengelolaan :
Tapak proyek dan pemukiman penduduk terkena dampak.
1. Periode pengelolaan :
Selama masa operasi berlangsung.
1. Pembiayaan :
Berasal dari pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya operasional dan upah personil.
1. Institusi pengelola :
1. Pelaksana : pemrakarsa
2. Pengawas : Dinas kesehatan Kabupaten SukaJaya
3. Pelapor : KAPEDALDA Kabupaten SukaJaya
: BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1. Perekonomian Daerah
1. Dampak penting dan sumber dampak penting
1.
1.
1.
1. Dampak penting
Perbaikan kondisi perokonomian KabupatenSukaJaya, ditandai dengan :
1.
o Peningkatan pemasukan dari hasil retribusi dan pajak bagi Kabupaten SukaJaya
o Peningkatan kegiatan ekonomi dan produktifitas masyarakat.
o Peningklatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
1.
1.
1.
1. Sumber dampak penting
Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas pelayaran
1. Tolak ukur dampak penting
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten SukaJaya
1. Tujuan pengelolaan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten SukaJaya
1. Cara Pengelolaan :.
Pengelolaan pelabuhan secara profesional
1. Lokasi pengelolaan : Kawasan Pelabuhan SukaJaya
2. Periode pengelolaan : Selama masa operasi berlangsung.
3. Pembiayaan :
Berasal dari pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya operasional dan upah personil.
1. Institusi pengelola :
1. Pelaksana : Pemrakarsa
2. Pengawas : – Bagian perekonomian Kabupaten SukaJaya
1.
1.
Dinas Pendapatan Daerah kabupaten SukaJaya
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten SukaJaya
1.
1. Pelapor : KAPEDALDA Kabupaten SukaJaya
: BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1. Keamanan Lingkungan
1. Dampak penting dan sumber dampak penting
1.
1.
1.
1.
i.
1.
1. Dampak penting
1.
o Peningkatan frekuensi dan intensitas tindak kejahatan / kriminalitas
1.
1.
1.
1.
i.
1.
1. Sumber dampak penting
Pemanfaatandan pengoperasian fasilitas pelayaran
1. Tolak ukur dampak penting
Frekuensi dan intensitas tindak kejahatan
1. Tujuan pengelolaan
Mencegah peningkatan tindak kejahatan / kriminalitas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
1. Pengelolaan lingkungan :
Membentuk suatu pengamanan pelabuhan bekerja sama dengan kepolisian setempat.
1. Lokasi pengelolaan : tapak proyek dan sekitarnya.
2. Periode pengelolaan : Selama masa operasi berlangsung.
3. Pembiayaan :
Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya operasional pelatihan SAPAM, pembelian seragam dan perlengkapan
SATPAM, dan upah personil.
1. Institusi pengelola :
1. Pelaksana : pemrakarsa
2. Pengawas : Kepolisian Resort kabupaten SukaJaya
3. Pelapor : KAPEDALDA Kabupaten SukaJaya
: BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
1. Sistem Nilai dan Norma Sosial
1. Dampak penting dan sumber dampak penting
1. Dampak penting
Gangguan pada tata nilai, norma sosial, budaya dan adat – istiadat masyarakat lokal sekitar pelayaran.
1.
1. Sumber dampak penting
Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas pelayaran
1. Tolak ukur dampak penting
Masyarakat tidak resah oleh karena munculnya kegiatan – kegiatan yang dapat merusak tata nilai, norma-norma
sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat lokal.
1. Tujuan pengelolaan
Mengurangi distorsi tata nilai, norma, budaya dan adat istiadat masyarakat lokal.
1. Pengelolaan lingkungan :
1.
1.
Peningkatan sarana pendidikan dan peribadatan.
Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Pencegahan dan pengendallian terhadap munculnya tempat-tempat hiburan dan
jenis-jenis kegiatan yang melanggar norma-norma sosial, budaya dan adat istiadat
masyarakat lokal.
1. Lokasi pengelolaan : tapak proyek dan sekitarnya yang terkena dampak.
2. Periode pengelolaan : Selama operasi pelayaran.
3. Pembiayaan :
Berasal dari Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya operasional dan upah personil.
1. Institusi pengelola :
1. Pelaksana : Pemrakarsa
2. Pengawas : Dinas Pariwisata dan Sosial Kabupaten SukaJaya
Dinas pendidikan Nasional Kabupaten SukaJaya
Departemen Agama dan MUI Kabupaten SukaJaya
1. Pelapor : KAPEDALDA Kabupaten SukaJaya
: BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah
DAFTAR PUSTAKA
Fandell, Chafid. 2004. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan. Jakarta:
Liberty Offset
Like
No 2.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
Apa guna AMDAL?
Bagaimana Prosedur AMDAL?
Siapa yang menyusun AMDAL?
Siapa saja yang terlibat dalam AMDAL?
Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL
Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya?
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).“…kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; dibuat pada tahap perencanaan…”Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.Dokumen AMDAL terdiri dari :
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak.Apa guna AMDAL?
Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
“…memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif”“…digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan”Bagaimana prosedur AMDAL?Prosedur AMDAL terdiri dari :
Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)
Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.
Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).
Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.Siapa yang harus menyusun AMDAL?Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses AMDAL?Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL ?Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :
Identitas pemrakarsa
Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Dampak Lingkungan yang akan terjadi
Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Tanda tangan dan cap
Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :
Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota
Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara
Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya ?AMDAL-UKL/UPLRencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup WajibBagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup SukarelaKegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh
pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL.Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya
Analisis Dampak Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan
1. Analisis Dampak Lingkungan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh
terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah
aspek Abiotik, Biotik, danKultural. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun
2009 tentang “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup”.
Dokumen AMDAL terdiri dari :
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
AMDAL digunakan untuk:
Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha
dan atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau
kegiatan
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:
Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam
proses AMDAL.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan atau menerapkan penapisan 1
langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list).
Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11
Tahun 2006
2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai
dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO.
08/2006
4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
2. Analisis Resiko Lingkungan
Analisis Resiko Lingkungan (ARl) adalah proses memperkirakan resiko pada organisme, sistem,
atau populasi ( sub ) dengan segala ketidakpastian yang menyertainya, setelah terpapar oleh agen
tertentu, dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Menekankan proses
keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi risiko lingkungan dengan keuntungan
yang diperoleh dari berkurangnya risiko lingkungan tersebut. Jadi intinya Analisis risiko lingkungan
adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat
dari kegiatan tertentu.
Tahapan ARl :
1. Tentukan batasan studi atau analisis
2. Tentukan area yang ingin diperdalam dan informasi yang ingin di dapat
3. Lakukan uji dampak lingkungan berdasarkan informasi data dan pengkategorian data yang telah
dikumpulkan
4. Evaluasi informasi yang diperoleh dari uji data, dengan melakukan uji aspek dan dampak lingkungan
lingkungan. Indentifikasi dari kegiatan pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang
memiliki potensi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Ada 4 langkah dalam
menentukanaspek dan dampak lingkungan, yaitu :- Identifikasi secara menyeluruh aktifitas dari
suatu kegiatan dengan menggunakan diagra alir atau table.- Identifikasi aspek lingkungan dari
kegiatan yang dilakukan sebanyak-banyaknya
- Identifikasi dampak yang ditimbulkan berdasarkan aspek-aspek yang telah dibuat
- Evaluasi dampak yang signifikan
Proses evalusi dapat dilakuakan dengan mengkombinasikan opini pribadi dengan matrik evaluasi
resiko. Matrik evaluasi resiko dapat dilakukan dengan analisis kulitatif dan kuatitatif.
Analisis kualitatif : menggolongkan tingkat resiko berdasarkan hirarki probabilitas risiko dan tingkat
risiko akibat dampat.
Analisis semi kuatitatif : konsepnya sama dengan yang kualitatif, tapi memakai angka untuk
menentukan tingkat potensial risiko. tujuan untuk mempermudah memberikan detail tingkat resiko
untuk lebih mempermudah dalam menentukan prioritas masalah.
Analisa kuantitatif : Menggunakan angka dan perhitungan matematis dalam menentukan tingkat
risiko. Data dapat diperoleh dari : Data base, pengalaman sebelumnya, eksperimen, literature,
pemodelan.
Analisis Risiko Lingkungan Pemukiman
Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar hutan lindung, dapat berupa perkotaan atau
perdesaan. Berfungsi untuk tempat tinggal atau hunian tempat melaksanakan kegiatan perikehidupan
dang penghidupan.
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang
dilengapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar lingkungan fisik dan sarana
lingkungan yaitu fasililitas penunjang yang mendukung penyelenggaraan dan pengembangan
kehidupan.
Persyaratan kesehatan lingkungan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah ketentuan teknis
yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni atau masayrakat yang bermukim dan /atau
masyarakat sekitar dari bahaya dan ganguan kesehatan.
ARL perumahan dan pemukiman dapat dialakukan berdasarkan Persyaratan kesehatan pemukimannya
Yang umum di analisa yaitu, berdasarkan Kepmenkes no 829/Menkes/SK/VII/1999 antara lain :
- Lokasi
- Kualitas Udara
- Kebisingan dan Getaran
- Kualitas tanah daerah pemukiman dan Perumahan
- Prasarana dan sarana Lingkungan
- Vektor Penyakit
- Penghijauan
Analisis Risiko Lingkungan Perusahaan
ARL di perusahaan dilakukan pada prose’s dan kegiatan perusahaan yang berisiko menimbulkan
bahaya bagi lingkungan perusahaan dan lingkugan sekitarnya. Dapat dilakuakn dengan menggunakan
diagram alir ataupun audit lingkungan.
Fungsi Audit Lingkungan :
- Merupakan dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan pengelolaan, pemantauan,
pelaporan atau rencana perubahan peratuaran dan proses internal perusahaan
- Alat untuk melakukan identifikasi masalah lingkungan internal
- Alat untuk melakukan evaluasi kenerja organisasi dan divisi lingkungan
Manfaat Audit Lingkungan intinya :
- untuk mengindentifikasi masalah lingkungan
- menghindari sanksi karena kesalahan prosedur pengelolaan
- menghindari kerugian materi
- Mengindentifikasi potensi penghematan biaya
- Sebagai dokumen perushaan
Perbedaan audit lingkungan dengan AMDAL intinya :
- AL kegiatan sudah berjalan AMDAl kegiatan beum ada
- AL kegitan bersifat kontinyu pada periode waktu tertentu , AMDAL kegiatan hanya sekali
- AL cakupan masalahnya , hanya pada yang sedang dihadapi, AMDAL cakupannya luas dan
berdampak jangka panjang
- AL bersifat voluntary, AMDAL mandatory
- AL bersifat rahasia, AMDAL terbuka, dipresentasikan kepada tim penilai AMDAL
Prose’s mekanisme audit
- Aktifitas pra audit
- Aktifitas lapangan ; pertemuan awal, pengawasan internal, pengumpulan fakta, evaluasi temuan,
laporan temuan
- Aktifitas psca audit
Laporan hasil audit
Tidat ada format baku alam pembuatan laporan Audit Lingkungan, tapi pada intinya kelengkapan dan
kedalaman informasi yang diberikan , yang menyangkut :
- gambaran umum pelaksanaan dan hasil audit
- aspek yang ditelaah dalam audit : aspek teknis, aspek manajemen lingkungan, aspek Legal.
- Evaluasi hasil temuan
Saran dan tindak lanjut: program yang kritis dan perlu perhatian, skala prioritas, Program yang lebih
lanjut lagi .
Sekian yang dapat saya tampilkan atau tunjukan kepada rekan- rekan dan dosen saya. Semoga dapat
bermanfaat bagi saya sendiri dan para pembaca.
Saya ucapkan terima kasih karena telah mengunjungi blog saya dan jangan lupa kritik dan saran untuk
menyempurnakan hasil karya ini.
Prof. Mukono Blog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas AirlanggaSEP09
Analisis Mengenai DAmpak Lingkungan (AMDAL) dan Faktor Recovery Ekonomi Posted by: mukono in Uncategorized Add comments
PENDAHULUAN
Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pertama kali dicetuskan berdasarkan atas ketentuan
yang tercantum dalam pasal 16 Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan amanat pasal 16 tersebut diundangkan pada tanggal 5 Juni
1986 suatu Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL).Peraturan pemerintah (PP) No.29/ 1986 tersebut berlaku pada tanggal 5 Juni 1987 yaitu selang
satu tahun setelah di tetapkan. Hal tersbut diperlukan karena masih perlu waktu untuk menyusun kriteria
dampak terhadap lingkungan sosial mengingat definisi lingkungan yang menganut paham holistik yaitu
tidak saja mengenai lingkungan fissik/kimia saja namun meliputi pula lingkungan sosial.
Berdasarkan pengalaman penerapan PP No.29/1986 tersebut dalam deregulasi dan untuk mencapai
efisiensi maka PP No.29/1986 diganti dengan PP No.51/1993 yang di undangkan pada tanggal 23
Oktober 1993. Perubahan tersebut mengandung suatu cara untuk mempersingkat lamanya penyusunan
AMDAL dengan mengintrodusir penetapan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL dengan
keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan demikian tidak diperlukan lagi pembuatan
Penyajian Informasi Lingkungan (PIL). Perubahan tersebut mengandung pula keharusan pembuatan
ANDAL , RKL, dan RPL di buat sekaligus yang berarti waktu pembuatan dokumen dapat diperpendek.
Dalam perubahan tersebut di introdusir pula pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) ditetapkan oleh Menteri Sektoral yang
berdasarkan format yang di tentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Demikian pula wewenang
menyusun AMDAL disederhanakan dan dihapuskannya dewan kualifikasi dan ujian negara.
Dengan ditetapkannya Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPLH), maka PP No.51/1993 perlu diganti dengan PP No.27/1999 yang di undangkan pada tanggal 7
Mei 1999, yang efektif berlaku 18 bulan kemudian. Perubahan besar yang terdapat dalam PP No.27 /
19999 adalah di hapuskannya semua Komisi AMDAL Pusat dan diganti dengan satu Komisi Penilai
Pusat yang ada di Bapedal. Didaerah yaitu provinsi mempunyai Komisi Penilai Daerah. Apabila penilaian
tersebut tidak layak lingkungan maka instansi yang berwenang boleh menolak permohohan ijin yang di
ajukan oleh pemrakarsa. Suatu hal yang lebih di tekankan dalam PP No.27/1999 adalah keterbukaan
informasi dan peran masyarakat.
Implementasi AMDAL sangat perlu di sosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat namu perlu juga
pada para calon investor agar dapat mengetahui perihal AMDAL di Indonesia. Karena semua tahu bahwa
proses pembangunan di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial
dan budaya. Dengan implementasi AMDAL yang sesuai dengan aturan yang ada maka di harapkan akan
berdampak positip pada recovery ekonomi pada suatu daerah.
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
Definisi AMDAL
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
Dasar hukum AMDAL
Sebagai dasar hukum AMDAL adalah PP No.27/ 1999 yang di dukung oleh paket keputusan menteri
lingkungan hidup tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dan
keputusan kepala BAPEDAL tentang pedoman penentuan dampak besar dan penting.
Tujuan dan sasaran AMDAL
Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat
berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL
diharapkan usah dan / atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya
alam secara efisien, meminimumkan dampak negatip dan memaksimalkan dampak positip terhadap
lingkungan hidup.
Tanggung jawab pelaksanaan AMDAL
Secara umum yang bertanggung jawab terhadap koordinasi proses pelaksanaan AMDAL adalah
BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan).
Mulainya studi AMDAL
AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sesuai dengan
PP No./ 1999 maka AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan
usaha dan / atau kegiatan . Oleh karenya AMDAL harus disusun segera setelah jelas alternatif lokasi
usaha dan /atau kegiatan nya serta alternatif teknologi yang akan di gunakan.
AMDAL dan perijinan.
Agar supaya pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan ,
pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan rencana usaha atau kegiatan. Berdasarkan PP
no.27/ 1999 suatu ijin untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan baru akan diberikan bila hasil dari studi
AMDAL menyatakan bahwa rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut layak lingkungan. Ketentuan
dalam RKL/ RPL menjadi bagian dari ketentuan ijin.
Pasal 22 PP/ 1999 mengatur bahwa instansi yan bertanggung jawab (Bapedal atau Gubernur)
memberikan keputusan tidak layak lingkungan apabila hasil penilaian Komisi menyimpulkan tidak layak
lingkungan. Keputusan tidak layak lingkungan harus diikuti oleh instansi yang berwenang menerbitkan ijin
usaha. Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan ijin usaha tidak mengikuti keputusan layak
lingkungan, maka pejabat yang berwenang tersebut dapat menjadi obyek gugatan tata usaha negara di
PTUN. Sudah saatnya sistem hukum kita memberikan ancaman sanksi tidak hanya kepada masyarakat
umum , tetapi harus berlaku pula bagi pejabat yang tidak melaksanakan perintah Undang-undang seperti
sanksi disiplin ataupun sanksi pidana.
Prosedur penyusunan AMDAL
Secara garis besar proses AMDAL mencakup langkah-langkah sebagai berikut:
1.Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan
2.Menguraikan rona lingkungan awal
3.Memprediksi dampak penting
4.Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL/RPL.
Dokumen AMDAL terdiri dari 4 (empat) rangkaian dokumen yang dilaksanakan secara berurutan , yaitu:
1.Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
2.Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
3.Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
4.Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Pendekatan Studi AMDAL
Dalam rangka untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan AMDAL, penyusunan AMDAL bagi
rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan melalui pendekatan studi AMDAL sebagai berikut:
1.Pendekatan studi AMDAL Kegiatan Tunggal
2.Pendekatan studi AMDAL Kegiatan Terpadu
3.Pendekatan studi AMDAL Kegiatan Dalam Kawasan
Penyusunan AMDAL
Untuk menyusun studi AMDAL pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun AMDAL.
Anggota penyusun ( minimal koordinator pelaksana) harus bersertifikat penyusun AMDAL (AMDAL B).
Sedangkan anggota penyusun lainnya adalah para ahli di bidangnya yang sesuai dengan bidang
kegiatan yang di studi.
Peran serta masyarakat
Semua kegiatan dan /atau usaha yang wajib AMDAL, maka pemrakarsa wajib mengumumkan terlebih
dulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL. Yaitu pelaksanaan Kep.Kepala
BAPEDAL No.08 tahun 2000 tentang Keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses
AMDAL. Dalam jangka waktu 30 hari sejak diumumkan , masyarakat berhak memberikan saran,
pendapat dan tanggapan. Dalam proses pembuatan AMDAL peran masyarakat tetap diperlukan .
Dengan dipertimbangkannya dan dikajinya saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dalam studi
AMDAL. Pada proses penilaian AMDAL dalam KOMISI PENILAI AMDAL maka saran, pendapat dan
tanggapan masyarakat akan menjadi dasar pertimbangan penetapan kelayakan lingkungan suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan.
PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Pusat yang berkedudukan di
BAPEDAL untuk menilai dokumen AMDAL dari usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis,
lokasinya melebihi satu propinsi, berada di wilayah sengketa, berada di ruang lautan, dan/ atau lokasinya
dilintas batas negara RI dengan negara lain.
Penilaian dokumen AMDAL dilakukan untuk beberapa dokumen dan meliputi penilaian terhadap
kelengkapan administrasi dan isi dokumen. Dokumen yang di nilai adalah meliputi: 1.Penilaian
dokumen Kerangka Acuan (KA)
2.Penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
3.Penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
4.Penilaian Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Penilaian Kerangka Acuan (KA), meliputi:
1.Kelengkapan administrasi
2.Isi dokumen, yang terdiri dari:
a.Pendahuluan
b.Ruang lingkup studi
c.Metode studi
d.Pelaksanaan studi
e.Daftar pustaka dan lampiran
Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), meliputi:
1.Kelengkapan administrasi
2.Isi dokumen, meliputi:
a.Pendahuluan
b.Ruang lingkup studi
c.Metode studi
d.Rencana usaha dan /atau kegiatan
e.Rona lingkungan awal
f.Prakiraan dampak penting
g.Evaluasi dampak penting
h.Daftar pustaka dan lampiran
Penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), meliputi:
1.Lingkup RKL
2.Pendekatan RKL
3.Kedalaman RKL
4.Rencana pelaksanaan RKL
5.Daftar pustaka dan lampiran
Penilaian Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), meliputi:
1.Lingkup RPL
2.Pendekatan RPL
3.Rencana pelaksanaan RPL
4.Daftar pustaka dan lampiran.
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL) KABUPATEN/ KOTA.
Komisi tersebut di bentuk oleh Bupati/ Walikota. Tugas komisi penilai adalah menilai KA, ANDAL, RKL,
dan RPL. Dalam melaksanakan tugasnya komisi penilai dibantu oleh tim teknis komisi penilai dan
sekretaris komisi penilai.
Susunan keanggotaan komisi penilai terdiri dari ketua biasanya dijabat oleh Ketua Dapedalda
Kabupaten/Kota, sekretaris yang dijabat oleh salah seorang pejabat yang menangani masalah AMDAL.
Sedangkan anggotanya terdiri dari wakil Bapeda, instansi yang bertugas mengendalikan dampak
lingkungan, instasi bidang penanaman modal, instansi bidang pertanahan, instansi bidang pertahanan,
instansi bidang kesehatan, instansi yang terkait dengan lingkungan kegiatan, dan anggota lain yang di
anggap perlu.
Secara garis besar komisi penilai AMDAL dapat terdiri dari unsur-unsur (1) unsur pemerintah;(2) wakil
masyarakat terkena dampak; (3) perguruan tinggi; (4) Pakar dan (5) organisasi lingkungan.
Ada semacam kerancuan dalam kebijakan AMDAL dimana dokumen tersebut ditempatkan sebagai
sebuah studi kelayakan ilmiah di bidang lingkungan hidup yang menjadi alat bantu bagi pengambilan
keputusan dalam pembangunan. Namun demikian komisi penilai yang bertugas menilai AMDAL
beranggotakan mayoritas wakil dari instansi pemerintah yang mencermikan heavy bureaucracy , dan
wakil-wakil yang melakukan advokasi . Dari komposisi yang ada dapat mengakibatkan hal-hal sebagai
berikut (1) keputusan kelayakan lingkungan di dominasi oleh suara suara yang didasarkan pada
kepentingan birokrasi; (2).wakil masyarakat maupun LSM sebagai kekuatan counter balance dapat
dengan mudah terkooptasi (captured or coopted) karena berbagai faktor;
(3) keputusan cukup sulit untuk dicapai karena yang mendominasi adalah bukan pertimbangan ilmiah
obyektif akan tetapi kepentingan pemerintah atau kepentingan masyarakat/ LSM secara sepihak .
Sebagai seorang pengusaha atau investor , kemana dia harus berkonsultasi jika mereka akan
melaksanakan studi AMDAL ?. Sebaiknya konsultasi dapat dilakukan di 3 (tiga) komisi penilai AMDAL,
yaitu:
1. Komisi Penilai AMDAL Pusat
2. Komisi Penilai AMDAL Propinsi
3. Komisi AMDAL Kabupaten/ Kota. Tergantung dari jenis rencana kegiatan yang akan di studi AMDAL
nya.
EVALUASI PROSES PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
Proses dan prosedur penilaian AMDAL secara umum cukup baik yang ditandai dengan singkatnya waktu
penilaian , memang waktu penilaian sangat tergantung dari kualitas KA dan dokumen AMDAL nya
sendiri.
Kemampuan teknis dan obyektifitas dari penilaian
Anggota komisi penilai yang telah memiliki sertifikat kursus AMDAL A, B, dan C cukup baik secara teknis
dan obyektif, lebih profesional serta anggota penilai yang pernah melakukan penyusunan AMDAL
walaupun jumlahnya relatif tidak banyak. Anggota komisi penilai yang berasal dari institusi sektoral atau
dari pemerintah daerah (bukan dari tim penilai tetap) sering belum banyak menguasai mengenai AMDAL.
Penilaian oleh LSM dan wakil dari masyarakat kadang-kadang kurang obyektif. Tim teknis yang ikut
duduk di dalam komisi penilai perlu lebih memahami peran bidangnya dalam AMDAL.
Evaluasi keterlibatan masyarakat.
Usaha melibatkan masyarakat dalam penilaian AMDAL cukup memadai dengan dilibatkannya LSM lokal
dan Pemerintah daerah (Bappeda), dan tokoh masyarakat.
AMDAL DAN EKONOMI KERAKYATAN
Dengan dilaksanakannya AMDAL yang sesuai dengan aturan, maka akan didapatkan hasil yang optimal
dan akan berpengaruh terhadap kebangkitan ekonomi. Kenapa demikian? Dalam masa otonomi daerah
diharapkan pemerintah daerah menganut paradigma baru , antara lain:
1. Sumber daya yang ada di daerah merupakan bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat,
seterusnya masyarakat merupakan sumber daya pembangunan bagi daerah.
2. Kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
kelestarian sumber daya yang ada di daerah.
Dengan demikian maka dalam rangka otonomi daerah, fungsi dan tugas pemerintah daerah seyogyanya
berpegang pada hal-hal tersebut dibawah ini:
1. Pemda menerima de-sentralisasi kewenangan dan kewajiban
2. Pemda meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Pemda melaksanakan program ekonomi kerakyatan
4. Pemda menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya di daerah secara konsisten.
5. Pemda memberikan jaminan kepastian usaha
6. Pemda menetapkan sumberdaya di daerah sebagai sumberdaya kehidupan dan bukan sumberdaya
pendapatan
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI AMDAL DI DAERAH.
Sebagai syarat keberhasilan implementasi AMDAL di daerah adalah:
1.Melaksanakan peraturan/ perundang-undangan yang ada
Contoh:
Sebelum pembuatan dokumen AMDAL pemrakarsa harus melaksanakan Keputusan Kepala Bapedal 8
tahun/ 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL yaitu
harus melaksanakan konsultasi masyarakat sebelum pembuatan KA. Apabila konsultasi masyarakat
berjalan dengan baik dan lancar, maka pelaksanaan AMDAL serta implementasi RKL dan RPL akan
berjalan dengan baik dan lancar pula. Hal tersebut akan berimbas pada kondisi lingkungan baik
lingkungan fisik/ kimia, sosial-ekonomi-budaya yang kondusif sehingga masyarakat terbebas dari dampak
negatip dari kegiatan dan masyarakat akan sehat serta perekonomian akan bangkit.
2.Implementasi AMDAL secara profesional, transparan dan terpadu.
Apabila implementasi memang demikian maka implementasi RKL dan RKL akan baik pula. Implementai
AMDAL, RKL dan RPL yang optimal akan meminimalkan dampak negatip dari kegiatan yang ada.
Dengan demikian akan meningkatkan status kesehatan, penghasilan masyarakat meningkat dan
masyarakat akan sejahtera. Selain itu pihak industri dan/atau kegiatan dan pihak pemrakarsa akan
mendapatkan keuntungan yaitu terbebas dari tuntutan hukum ( karena tidak mencemari lingkungan )
dan terbebas pula dari tuntutan masyarakat ( karena masyarakat merasa tidak dirugikan ). Hal tersebut
akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan sosial-ekonomi-budaya dengan masyarakat di sekitar
pabrik/ industri/ kegiatan berlangsung.
Penerapan Peraturan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH/DPLH Di Kab. SukabumiAUGUST 23, 2010
2 Votes
AMDAL
Definisi AMDAL:Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
UKL-UPL DAN SPPL
Definisi UKL-UPL: PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
Definisi SPPL: PERNYATAAN KESANGGUPAN dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
DELH & DPLH
Definisi DELH: Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari prosesaudit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
Definisi DPLH: Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memilikiUKL-UPL.
Dasar Peraturan Penerapan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPPL, DELH dan DPLH (silahkan download):
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaah Lingkungan Hidup: UU 32 tahun 2009 Perlindungan Pengelolaan LH
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL : PP. No 27 Tahun 1999 AMDAL
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL : PERMEN LH 13-2010 tentang UKL-UPL dan SPPL
4. Peraturan Menteri Negara LH No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha Kegiatan yang Wajib AMDAL : PermenLH No.11 Tahun 2006_Jenis_Usaha_Wajib_Amdal; PermenLH_11/2006_lamp 1; PermenLH No. 11/2006_Lamp. 2: kawasan lindung; PermenLH 11-2006 lamp 3
5. Peraturan Menteri Negara LH No. 14 Tahun 2010 tentang DELH dan DPLH yaitu dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha yang sudah operasional : PERMEN LH 14-2010c tentang DELH-DPLH
6. Keputusan Bupati Sukabumi No. 324 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL-UPL di Kab. Sukabumi
7. Keputusan Bupati Sukabumi No. 325 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Penilai AMDAL. Kabupaten Sukabumi.
8. Keputusan Bupati No. 417 A tahun 2003 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Lingkungan.
PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL DAN SPPL
Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup
PENAPISAN AMDAL DAN UKL-UPL