Triwulan
2BuletinMedia Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2017
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi E-Planning DAK Fisik Tahun 2018
GPembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
Salam Pembuka
Pelindung Gubernur Bengkulu
Penanggung Jawab Plt Kepala Bappeda
Redaktur Wilysa Mardani MMMuhammad Iqbal ST
MNashrullah SE MT MScIndra Gunawan SE
Penyunting Ria Puspita Sp MSi
Andre Mukti SSn Melda AgrippinaOki Sumbogo STSari Novrina SERahmi Wati MSi
Nilawati SPDanella SP
Nurmuyasaroh SE MMNurmizen Ikpiarwanti SIP MMMGS M Rizqi Al Fadli SIP MSi
Desain grafis Oki Sumbogo ST
Dedi IrawanFachrurozi Repado ST
Ririn Amir SKom
SekretariatImawati S SosSumarni SKom
Sri PanitawatiGita Permatasari SE
Indra Dewi Bintang SEErwan Saadiah
Assalamualaikum Wr Wb
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami da-pat menyelesaikan Buletin Bappeda Provinsi Beng-kulu Triwulan II Tahun 2017 ini Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca seba-gai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini
Selamat Membaca
Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
Dr ANZORI TAWAKAL ST MSiPembina Tk I
Nip 19620414 199003 1 008
Daftar Isi Hal 1
Hal 13
Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi E-Planning DAK Fisik Tahun 2018
Upaya Mewujudkan Satu Data Penduduk Fakir Miskin Di Provinsi Bengkulu
Rencana Pengembangan Wisata Pantai Panjangdi Kota Bengkulu
Strategi Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Bengkulu Menuju Visit 2020 Woderful Bengkulu
Mencari Solusi Untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Di Tahun 2025
Menguatkan Konektivitas Pedesaan Melalui Pembangunan Infrastruktur Terpadu Guna Mening-katkan Perekonomian Dan Akses Pelayanan Publik Pada Masyarakatrdquo
Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017
Hal 32
Hal 11
Hal 16
Hal 25
Media Informasi Pembangunan Daerah
Hal 6
Hal 36
Hal 41
Hal 8
Hal 21
1
Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020
Wonderful Bengkulu
Pemukulan Gong sebagai symbol pembukaan acara MUSRENBANG RKP Provinsi Bengkulu Tahun 2018
Bengkulu ndash Provinsi Bengkulu
menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) pada Kamis
(134) di Grage Hotel Bengkulu dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo Hadir dalam Pembukaan
Musrenbang RKPD 2018 ini Menteri
PPNBappenas Bambang Brodjonegoro
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kemendagri Teguh Setiabudi
Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH
seluruh unsur FKPD Provinsi WalikotaBupati
se-Provinsi Bengkulu Rektor Unib Dr Ridwan
Nurazi Danrem 041 Gamas Kolonel Inf Andi
Muhammad dan Kapolda Brigjen Pol Yovianes
Mahar serta Danlanal Letkol Laut (P) Fajar
Rusdianto pejabat jajaran Pemerintah
Provinsi Bengkulu tokoh masyarakat adat
dan ulama di Provinsi Bengkulu
2
Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro
Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak
Prof DrBambang Brojonegoro Dalam
kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas
memaparkan tentang Arah Kebijakan
Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di
Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP
2018 yaitu
- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority
Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik
Tematik Integratif dan Sapasial)
- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah
dengan fokus 3 sektor adalah Industri
Pengolahan Pertanian dan Pariwisata
- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas
Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018
- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP
Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi
Bengkulu difokuskan infrastruktur
konektivitas)
- Dapat mengusulkan program yang terkait
adalah konektivitas dan pemberantasan
kemiskinan
- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu
melalui laut (Pengembangan Pelabuhan
Pulau Baai) maupun melalui darat
(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)
- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu
meningkatan pelayanan dasar dan
infrastruktur dasar
- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong
lingkaran kemiskinan dari sektor
infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan
infrastruktur yang berkaitan dengan tempat
tinggal)
- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP
Tahun 2018 Provinsi Bengkulu
- Beberapa Proyek Priotas Nasional di
Bengkulu Tahun 2018
1 Proyek Pendukung Konetivitas dan
Aksesbilitas
2 Proyek Pendukung Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
3
- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan
DAK Penugasan)
- Sasaran prioritas pembangunan nasional
harus dijabarkan ke semua tingkat
pemerintahan sesuai dengan kewenangan
Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI
Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri
RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam
sambutannya memaparkan tentang
- Nawacita Tahun 2014-2019
- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD
- Keterkaitan dan Hubungan Rencana
Pembangunan Daerah dan Rencana Tata
Ruang Daerah
- Penyelarasan Prioritas Pembangunan
Daerah Dengan Pembangunan Nasional
Tahun 2018
- Proporsi Komponen Belanja Daerah
Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun
2016
- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan
Kewenangan Usulan di Bengkulu
- Isu Kementerian Dalam Negeri
Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)
Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan
2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-
maritim dan Hilirisasi
3 Pengembangan Infrastruktur strategis
dan Industrialisasi
4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan Berbasisi IT
5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4
Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
Selain itu Gubernur Bengkulu juga
menyampaikan bahwa data perencanaan
untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU
tidak up date hampir seluruh Desa di
KabupatenKota yang terisolir namun
berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1
Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten
Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti
menyampaikan angka kemiskinan Provinsi
Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-
rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi
Bengkulu sebesar 044
Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri
Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia
dalam laporannya menyampaikan bahwa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat
kesepakatan bersama mengenai
1 Sinergitas dalam rangka mendukung
program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020
Wonderful Bengkulu
2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam
pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit
2020 Wonderful Bengkulu
5
3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event
yang mendukung program Prioritas Daerah
Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4 Pengamanan dan partisipasi untuk
kesuksesan program Visit 2020 Wonderful
Bengkulu sebagai berikut
Event Garden Flowers 2020 di Danau
Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang
Lebong
Event River Lake Festival Tahun 2019
di Danau Tes Kabupaten Lebong
Event Mountain Valley Festival Tahun
2019 di Kabawetan Kabupaten
Kepahiang
Event Marine Festival (Sail Enggano
2020) untuk KabupatenKota di
wilayah pesisir yaitu Kabupaten
Mukomuko Bengkulu Utara
Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu
Selatan Kaur dan Kota Bengkulu
Event Bencoolen Festival di Kota
Bengkulu
Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah
menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5
sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018
juga dilengkapi dengan masukan dari hasil
Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi
Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15
Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)
6
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional 2017
Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas
pada Pra Musrenbangnas
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel
Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema
ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo
Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian
dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas
Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah
disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga
dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang
telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
Salam Pembuka
Pelindung Gubernur Bengkulu
Penanggung Jawab Plt Kepala Bappeda
Redaktur Wilysa Mardani MMMuhammad Iqbal ST
MNashrullah SE MT MScIndra Gunawan SE
Penyunting Ria Puspita Sp MSi
Andre Mukti SSn Melda AgrippinaOki Sumbogo STSari Novrina SERahmi Wati MSi
Nilawati SPDanella SP
Nurmuyasaroh SE MMNurmizen Ikpiarwanti SIP MMMGS M Rizqi Al Fadli SIP MSi
Desain grafis Oki Sumbogo ST
Dedi IrawanFachrurozi Repado ST
Ririn Amir SKom
SekretariatImawati S SosSumarni SKom
Sri PanitawatiGita Permatasari SE
Indra Dewi Bintang SEErwan Saadiah
Assalamualaikum Wr Wb
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami da-pat menyelesaikan Buletin Bappeda Provinsi Beng-kulu Triwulan II Tahun 2017 ini Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca seba-gai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini
Selamat Membaca
Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
Dr ANZORI TAWAKAL ST MSiPembina Tk I
Nip 19620414 199003 1 008
Daftar Isi Hal 1
Hal 13
Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi E-Planning DAK Fisik Tahun 2018
Upaya Mewujudkan Satu Data Penduduk Fakir Miskin Di Provinsi Bengkulu
Rencana Pengembangan Wisata Pantai Panjangdi Kota Bengkulu
Strategi Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Bengkulu Menuju Visit 2020 Woderful Bengkulu
Mencari Solusi Untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Di Tahun 2025
Menguatkan Konektivitas Pedesaan Melalui Pembangunan Infrastruktur Terpadu Guna Mening-katkan Perekonomian Dan Akses Pelayanan Publik Pada Masyarakatrdquo
Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017
Hal 32
Hal 11
Hal 16
Hal 25
Media Informasi Pembangunan Daerah
Hal 6
Hal 36
Hal 41
Hal 8
Hal 21
1
Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020
Wonderful Bengkulu
Pemukulan Gong sebagai symbol pembukaan acara MUSRENBANG RKP Provinsi Bengkulu Tahun 2018
Bengkulu ndash Provinsi Bengkulu
menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) pada Kamis
(134) di Grage Hotel Bengkulu dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo Hadir dalam Pembukaan
Musrenbang RKPD 2018 ini Menteri
PPNBappenas Bambang Brodjonegoro
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kemendagri Teguh Setiabudi
Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH
seluruh unsur FKPD Provinsi WalikotaBupati
se-Provinsi Bengkulu Rektor Unib Dr Ridwan
Nurazi Danrem 041 Gamas Kolonel Inf Andi
Muhammad dan Kapolda Brigjen Pol Yovianes
Mahar serta Danlanal Letkol Laut (P) Fajar
Rusdianto pejabat jajaran Pemerintah
Provinsi Bengkulu tokoh masyarakat adat
dan ulama di Provinsi Bengkulu
2
Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro
Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak
Prof DrBambang Brojonegoro Dalam
kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas
memaparkan tentang Arah Kebijakan
Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di
Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP
2018 yaitu
- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority
Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik
Tematik Integratif dan Sapasial)
- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah
dengan fokus 3 sektor adalah Industri
Pengolahan Pertanian dan Pariwisata
- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas
Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018
- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP
Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi
Bengkulu difokuskan infrastruktur
konektivitas)
- Dapat mengusulkan program yang terkait
adalah konektivitas dan pemberantasan
kemiskinan
- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu
melalui laut (Pengembangan Pelabuhan
Pulau Baai) maupun melalui darat
(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)
- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu
meningkatan pelayanan dasar dan
infrastruktur dasar
- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong
lingkaran kemiskinan dari sektor
infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan
infrastruktur yang berkaitan dengan tempat
tinggal)
- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP
Tahun 2018 Provinsi Bengkulu
- Beberapa Proyek Priotas Nasional di
Bengkulu Tahun 2018
1 Proyek Pendukung Konetivitas dan
Aksesbilitas
2 Proyek Pendukung Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
3
- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan
DAK Penugasan)
- Sasaran prioritas pembangunan nasional
harus dijabarkan ke semua tingkat
pemerintahan sesuai dengan kewenangan
Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI
Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri
RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam
sambutannya memaparkan tentang
- Nawacita Tahun 2014-2019
- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD
- Keterkaitan dan Hubungan Rencana
Pembangunan Daerah dan Rencana Tata
Ruang Daerah
- Penyelarasan Prioritas Pembangunan
Daerah Dengan Pembangunan Nasional
Tahun 2018
- Proporsi Komponen Belanja Daerah
Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun
2016
- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan
Kewenangan Usulan di Bengkulu
- Isu Kementerian Dalam Negeri
Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)
Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan
2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-
maritim dan Hilirisasi
3 Pengembangan Infrastruktur strategis
dan Industrialisasi
4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan Berbasisi IT
5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4
Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
Selain itu Gubernur Bengkulu juga
menyampaikan bahwa data perencanaan
untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU
tidak up date hampir seluruh Desa di
KabupatenKota yang terisolir namun
berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1
Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten
Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti
menyampaikan angka kemiskinan Provinsi
Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-
rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi
Bengkulu sebesar 044
Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri
Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia
dalam laporannya menyampaikan bahwa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat
kesepakatan bersama mengenai
1 Sinergitas dalam rangka mendukung
program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020
Wonderful Bengkulu
2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam
pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit
2020 Wonderful Bengkulu
5
3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event
yang mendukung program Prioritas Daerah
Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4 Pengamanan dan partisipasi untuk
kesuksesan program Visit 2020 Wonderful
Bengkulu sebagai berikut
Event Garden Flowers 2020 di Danau
Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang
Lebong
Event River Lake Festival Tahun 2019
di Danau Tes Kabupaten Lebong
Event Mountain Valley Festival Tahun
2019 di Kabawetan Kabupaten
Kepahiang
Event Marine Festival (Sail Enggano
2020) untuk KabupatenKota di
wilayah pesisir yaitu Kabupaten
Mukomuko Bengkulu Utara
Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu
Selatan Kaur dan Kota Bengkulu
Event Bencoolen Festival di Kota
Bengkulu
Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah
menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5
sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018
juga dilengkapi dengan masukan dari hasil
Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi
Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15
Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)
6
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional 2017
Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas
pada Pra Musrenbangnas
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel
Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema
ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo
Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian
dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas
Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah
disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga
dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang
telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
Daftar Isi Hal 1
Hal 13
Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi E-Planning DAK Fisik Tahun 2018
Upaya Mewujudkan Satu Data Penduduk Fakir Miskin Di Provinsi Bengkulu
Rencana Pengembangan Wisata Pantai Panjangdi Kota Bengkulu
Strategi Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Bengkulu Menuju Visit 2020 Woderful Bengkulu
Mencari Solusi Untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Di Tahun 2025
Menguatkan Konektivitas Pedesaan Melalui Pembangunan Infrastruktur Terpadu Guna Mening-katkan Perekonomian Dan Akses Pelayanan Publik Pada Masyarakatrdquo
Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017
Hal 32
Hal 11
Hal 16
Hal 25
Media Informasi Pembangunan Daerah
Hal 6
Hal 36
Hal 41
Hal 8
Hal 21
1
Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020
Wonderful Bengkulu
Pemukulan Gong sebagai symbol pembukaan acara MUSRENBANG RKP Provinsi Bengkulu Tahun 2018
Bengkulu ndash Provinsi Bengkulu
menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) pada Kamis
(134) di Grage Hotel Bengkulu dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo Hadir dalam Pembukaan
Musrenbang RKPD 2018 ini Menteri
PPNBappenas Bambang Brodjonegoro
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kemendagri Teguh Setiabudi
Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH
seluruh unsur FKPD Provinsi WalikotaBupati
se-Provinsi Bengkulu Rektor Unib Dr Ridwan
Nurazi Danrem 041 Gamas Kolonel Inf Andi
Muhammad dan Kapolda Brigjen Pol Yovianes
Mahar serta Danlanal Letkol Laut (P) Fajar
Rusdianto pejabat jajaran Pemerintah
Provinsi Bengkulu tokoh masyarakat adat
dan ulama di Provinsi Bengkulu
2
Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro
Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak
Prof DrBambang Brojonegoro Dalam
kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas
memaparkan tentang Arah Kebijakan
Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di
Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP
2018 yaitu
- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority
Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik
Tematik Integratif dan Sapasial)
- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah
dengan fokus 3 sektor adalah Industri
Pengolahan Pertanian dan Pariwisata
- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas
Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018
- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP
Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi
Bengkulu difokuskan infrastruktur
konektivitas)
- Dapat mengusulkan program yang terkait
adalah konektivitas dan pemberantasan
kemiskinan
- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu
melalui laut (Pengembangan Pelabuhan
Pulau Baai) maupun melalui darat
(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)
- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu
meningkatan pelayanan dasar dan
infrastruktur dasar
- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong
lingkaran kemiskinan dari sektor
infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan
infrastruktur yang berkaitan dengan tempat
tinggal)
- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP
Tahun 2018 Provinsi Bengkulu
- Beberapa Proyek Priotas Nasional di
Bengkulu Tahun 2018
1 Proyek Pendukung Konetivitas dan
Aksesbilitas
2 Proyek Pendukung Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
3
- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan
DAK Penugasan)
- Sasaran prioritas pembangunan nasional
harus dijabarkan ke semua tingkat
pemerintahan sesuai dengan kewenangan
Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI
Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri
RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam
sambutannya memaparkan tentang
- Nawacita Tahun 2014-2019
- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD
- Keterkaitan dan Hubungan Rencana
Pembangunan Daerah dan Rencana Tata
Ruang Daerah
- Penyelarasan Prioritas Pembangunan
Daerah Dengan Pembangunan Nasional
Tahun 2018
- Proporsi Komponen Belanja Daerah
Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun
2016
- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan
Kewenangan Usulan di Bengkulu
- Isu Kementerian Dalam Negeri
Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)
Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan
2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-
maritim dan Hilirisasi
3 Pengembangan Infrastruktur strategis
dan Industrialisasi
4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan Berbasisi IT
5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4
Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
Selain itu Gubernur Bengkulu juga
menyampaikan bahwa data perencanaan
untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU
tidak up date hampir seluruh Desa di
KabupatenKota yang terisolir namun
berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1
Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten
Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti
menyampaikan angka kemiskinan Provinsi
Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-
rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi
Bengkulu sebesar 044
Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri
Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia
dalam laporannya menyampaikan bahwa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat
kesepakatan bersama mengenai
1 Sinergitas dalam rangka mendukung
program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020
Wonderful Bengkulu
2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam
pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit
2020 Wonderful Bengkulu
5
3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event
yang mendukung program Prioritas Daerah
Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4 Pengamanan dan partisipasi untuk
kesuksesan program Visit 2020 Wonderful
Bengkulu sebagai berikut
Event Garden Flowers 2020 di Danau
Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang
Lebong
Event River Lake Festival Tahun 2019
di Danau Tes Kabupaten Lebong
Event Mountain Valley Festival Tahun
2019 di Kabawetan Kabupaten
Kepahiang
Event Marine Festival (Sail Enggano
2020) untuk KabupatenKota di
wilayah pesisir yaitu Kabupaten
Mukomuko Bengkulu Utara
Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu
Selatan Kaur dan Kota Bengkulu
Event Bencoolen Festival di Kota
Bengkulu
Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah
menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5
sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018
juga dilengkapi dengan masukan dari hasil
Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi
Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15
Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)
6
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional 2017
Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas
pada Pra Musrenbangnas
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel
Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema
ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo
Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian
dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas
Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah
disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga
dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang
telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
1
Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020
Wonderful Bengkulu
Pemukulan Gong sebagai symbol pembukaan acara MUSRENBANG RKP Provinsi Bengkulu Tahun 2018
Bengkulu ndash Provinsi Bengkulu
menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) pada Kamis
(134) di Grage Hotel Bengkulu dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo Hadir dalam Pembukaan
Musrenbang RKPD 2018 ini Menteri
PPNBappenas Bambang Brodjonegoro
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kemendagri Teguh Setiabudi
Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH
seluruh unsur FKPD Provinsi WalikotaBupati
se-Provinsi Bengkulu Rektor Unib Dr Ridwan
Nurazi Danrem 041 Gamas Kolonel Inf Andi
Muhammad dan Kapolda Brigjen Pol Yovianes
Mahar serta Danlanal Letkol Laut (P) Fajar
Rusdianto pejabat jajaran Pemerintah
Provinsi Bengkulu tokoh masyarakat adat
dan ulama di Provinsi Bengkulu
2
Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro
Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak
Prof DrBambang Brojonegoro Dalam
kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas
memaparkan tentang Arah Kebijakan
Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di
Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP
2018 yaitu
- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority
Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik
Tematik Integratif dan Sapasial)
- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah
dengan fokus 3 sektor adalah Industri
Pengolahan Pertanian dan Pariwisata
- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas
Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018
- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP
Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi
Bengkulu difokuskan infrastruktur
konektivitas)
- Dapat mengusulkan program yang terkait
adalah konektivitas dan pemberantasan
kemiskinan
- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu
melalui laut (Pengembangan Pelabuhan
Pulau Baai) maupun melalui darat
(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)
- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu
meningkatan pelayanan dasar dan
infrastruktur dasar
- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong
lingkaran kemiskinan dari sektor
infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan
infrastruktur yang berkaitan dengan tempat
tinggal)
- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP
Tahun 2018 Provinsi Bengkulu
- Beberapa Proyek Priotas Nasional di
Bengkulu Tahun 2018
1 Proyek Pendukung Konetivitas dan
Aksesbilitas
2 Proyek Pendukung Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
3
- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan
DAK Penugasan)
- Sasaran prioritas pembangunan nasional
harus dijabarkan ke semua tingkat
pemerintahan sesuai dengan kewenangan
Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI
Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri
RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam
sambutannya memaparkan tentang
- Nawacita Tahun 2014-2019
- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD
- Keterkaitan dan Hubungan Rencana
Pembangunan Daerah dan Rencana Tata
Ruang Daerah
- Penyelarasan Prioritas Pembangunan
Daerah Dengan Pembangunan Nasional
Tahun 2018
- Proporsi Komponen Belanja Daerah
Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun
2016
- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan
Kewenangan Usulan di Bengkulu
- Isu Kementerian Dalam Negeri
Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)
Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan
2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-
maritim dan Hilirisasi
3 Pengembangan Infrastruktur strategis
dan Industrialisasi
4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan Berbasisi IT
5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4
Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
Selain itu Gubernur Bengkulu juga
menyampaikan bahwa data perencanaan
untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU
tidak up date hampir seluruh Desa di
KabupatenKota yang terisolir namun
berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1
Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten
Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti
menyampaikan angka kemiskinan Provinsi
Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-
rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi
Bengkulu sebesar 044
Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri
Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia
dalam laporannya menyampaikan bahwa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat
kesepakatan bersama mengenai
1 Sinergitas dalam rangka mendukung
program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020
Wonderful Bengkulu
2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam
pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit
2020 Wonderful Bengkulu
5
3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event
yang mendukung program Prioritas Daerah
Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4 Pengamanan dan partisipasi untuk
kesuksesan program Visit 2020 Wonderful
Bengkulu sebagai berikut
Event Garden Flowers 2020 di Danau
Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang
Lebong
Event River Lake Festival Tahun 2019
di Danau Tes Kabupaten Lebong
Event Mountain Valley Festival Tahun
2019 di Kabawetan Kabupaten
Kepahiang
Event Marine Festival (Sail Enggano
2020) untuk KabupatenKota di
wilayah pesisir yaitu Kabupaten
Mukomuko Bengkulu Utara
Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu
Selatan Kaur dan Kota Bengkulu
Event Bencoolen Festival di Kota
Bengkulu
Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah
menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5
sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018
juga dilengkapi dengan masukan dari hasil
Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi
Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15
Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)
6
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional 2017
Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas
pada Pra Musrenbangnas
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel
Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema
ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo
Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian
dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas
Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah
disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga
dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang
telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
2
Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro
Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak
Prof DrBambang Brojonegoro Dalam
kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas
memaparkan tentang Arah Kebijakan
Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di
Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP
2018 yaitu
- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority
Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik
Tematik Integratif dan Sapasial)
- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah
dengan fokus 3 sektor adalah Industri
Pengolahan Pertanian dan Pariwisata
- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas
Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018
- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP
Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi
Bengkulu difokuskan infrastruktur
konektivitas)
- Dapat mengusulkan program yang terkait
adalah konektivitas dan pemberantasan
kemiskinan
- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu
melalui laut (Pengembangan Pelabuhan
Pulau Baai) maupun melalui darat
(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)
- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu
meningkatan pelayanan dasar dan
infrastruktur dasar
- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong
lingkaran kemiskinan dari sektor
infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan
infrastruktur yang berkaitan dengan tempat
tinggal)
- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP
Tahun 2018 Provinsi Bengkulu
- Beberapa Proyek Priotas Nasional di
Bengkulu Tahun 2018
1 Proyek Pendukung Konetivitas dan
Aksesbilitas
2 Proyek Pendukung Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
3
- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan
DAK Penugasan)
- Sasaran prioritas pembangunan nasional
harus dijabarkan ke semua tingkat
pemerintahan sesuai dengan kewenangan
Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI
Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri
RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam
sambutannya memaparkan tentang
- Nawacita Tahun 2014-2019
- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD
- Keterkaitan dan Hubungan Rencana
Pembangunan Daerah dan Rencana Tata
Ruang Daerah
- Penyelarasan Prioritas Pembangunan
Daerah Dengan Pembangunan Nasional
Tahun 2018
- Proporsi Komponen Belanja Daerah
Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun
2016
- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan
Kewenangan Usulan di Bengkulu
- Isu Kementerian Dalam Negeri
Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)
Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan
2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-
maritim dan Hilirisasi
3 Pengembangan Infrastruktur strategis
dan Industrialisasi
4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan Berbasisi IT
5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4
Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
Selain itu Gubernur Bengkulu juga
menyampaikan bahwa data perencanaan
untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU
tidak up date hampir seluruh Desa di
KabupatenKota yang terisolir namun
berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1
Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten
Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti
menyampaikan angka kemiskinan Provinsi
Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-
rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi
Bengkulu sebesar 044
Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri
Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia
dalam laporannya menyampaikan bahwa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat
kesepakatan bersama mengenai
1 Sinergitas dalam rangka mendukung
program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020
Wonderful Bengkulu
2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam
pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit
2020 Wonderful Bengkulu
5
3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event
yang mendukung program Prioritas Daerah
Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4 Pengamanan dan partisipasi untuk
kesuksesan program Visit 2020 Wonderful
Bengkulu sebagai berikut
Event Garden Flowers 2020 di Danau
Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang
Lebong
Event River Lake Festival Tahun 2019
di Danau Tes Kabupaten Lebong
Event Mountain Valley Festival Tahun
2019 di Kabawetan Kabupaten
Kepahiang
Event Marine Festival (Sail Enggano
2020) untuk KabupatenKota di
wilayah pesisir yaitu Kabupaten
Mukomuko Bengkulu Utara
Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu
Selatan Kaur dan Kota Bengkulu
Event Bencoolen Festival di Kota
Bengkulu
Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah
menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5
sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018
juga dilengkapi dengan masukan dari hasil
Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi
Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15
Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)
6
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional 2017
Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas
pada Pra Musrenbangnas
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel
Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema
ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo
Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian
dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas
Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah
disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga
dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang
telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
3
- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan
DAK Penugasan)
- Sasaran prioritas pembangunan nasional
harus dijabarkan ke semua tingkat
pemerintahan sesuai dengan kewenangan
Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI
Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri
RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam
sambutannya memaparkan tentang
- Nawacita Tahun 2014-2019
- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD
- Keterkaitan dan Hubungan Rencana
Pembangunan Daerah dan Rencana Tata
Ruang Daerah
- Penyelarasan Prioritas Pembangunan
Daerah Dengan Pembangunan Nasional
Tahun 2018
- Proporsi Komponen Belanja Daerah
Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun
2016
- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan
Kewenangan Usulan di Bengkulu
- Isu Kementerian Dalam Negeri
Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)
Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan
2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-
maritim dan Hilirisasi
3 Pengembangan Infrastruktur strategis
dan Industrialisasi
4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan Berbasisi IT
5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4
Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
Selain itu Gubernur Bengkulu juga
menyampaikan bahwa data perencanaan
untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU
tidak up date hampir seluruh Desa di
KabupatenKota yang terisolir namun
berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1
Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten
Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti
menyampaikan angka kemiskinan Provinsi
Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-
rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi
Bengkulu sebesar 044
Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri
Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia
dalam laporannya menyampaikan bahwa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat
kesepakatan bersama mengenai
1 Sinergitas dalam rangka mendukung
program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020
Wonderful Bengkulu
2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam
pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit
2020 Wonderful Bengkulu
5
3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event
yang mendukung program Prioritas Daerah
Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4 Pengamanan dan partisipasi untuk
kesuksesan program Visit 2020 Wonderful
Bengkulu sebagai berikut
Event Garden Flowers 2020 di Danau
Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang
Lebong
Event River Lake Festival Tahun 2019
di Danau Tes Kabupaten Lebong
Event Mountain Valley Festival Tahun
2019 di Kabawetan Kabupaten
Kepahiang
Event Marine Festival (Sail Enggano
2020) untuk KabupatenKota di
wilayah pesisir yaitu Kabupaten
Mukomuko Bengkulu Utara
Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu
Selatan Kaur dan Kota Bengkulu
Event Bencoolen Festival di Kota
Bengkulu
Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah
menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5
sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018
juga dilengkapi dengan masukan dari hasil
Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi
Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15
Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)
6
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional 2017
Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas
pada Pra Musrenbangnas
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel
Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema
ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo
Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian
dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas
Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah
disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga
dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang
telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
4
Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti
Selain itu Gubernur Bengkulu juga
menyampaikan bahwa data perencanaan
untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU
tidak up date hampir seluruh Desa di
KabupatenKota yang terisolir namun
berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1
Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten
Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti
menyampaikan angka kemiskinan Provinsi
Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-
rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi
Bengkulu sebesar 044
Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri
Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia
dalam laporannya menyampaikan bahwa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang
bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful
Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat
kesepakatan bersama mengenai
1 Sinergitas dalam rangka mendukung
program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020
Wonderful Bengkulu
2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam
pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit
2020 Wonderful Bengkulu
5
3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event
yang mendukung program Prioritas Daerah
Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4 Pengamanan dan partisipasi untuk
kesuksesan program Visit 2020 Wonderful
Bengkulu sebagai berikut
Event Garden Flowers 2020 di Danau
Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang
Lebong
Event River Lake Festival Tahun 2019
di Danau Tes Kabupaten Lebong
Event Mountain Valley Festival Tahun
2019 di Kabawetan Kabupaten
Kepahiang
Event Marine Festival (Sail Enggano
2020) untuk KabupatenKota di
wilayah pesisir yaitu Kabupaten
Mukomuko Bengkulu Utara
Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu
Selatan Kaur dan Kota Bengkulu
Event Bencoolen Festival di Kota
Bengkulu
Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah
menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5
sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018
juga dilengkapi dengan masukan dari hasil
Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi
Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15
Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)
6
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional 2017
Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas
pada Pra Musrenbangnas
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel
Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema
ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo
Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian
dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas
Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah
disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga
dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang
telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
5
3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event
yang mendukung program Prioritas Daerah
Visit 2020 Wonderful Bengkulu
4 Pengamanan dan partisipasi untuk
kesuksesan program Visit 2020 Wonderful
Bengkulu sebagai berikut
Event Garden Flowers 2020 di Danau
Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang
Lebong
Event River Lake Festival Tahun 2019
di Danau Tes Kabupaten Lebong
Event Mountain Valley Festival Tahun
2019 di Kabawetan Kabupaten
Kepahiang
Event Marine Festival (Sail Enggano
2020) untuk KabupatenKota di
wilayah pesisir yaitu Kabupaten
Mukomuko Bengkulu Utara
Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu
Selatan Kaur dan Kota Bengkulu
Event Bencoolen Festival di Kota
Bengkulu
Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah
menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5
sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018
juga dilengkapi dengan masukan dari hasil
Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi
Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15
Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)
6
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional 2017
Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas
pada Pra Musrenbangnas
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel
Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema
ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo
Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian
dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas
Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah
disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga
dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang
telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
6
Pra Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional 2017
Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas
pada Pra Musrenbangnas
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan
Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel
Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema
ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo
Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian
dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas
Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah
disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga
dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang
telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
7
Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini
pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan
dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Perumahan dan Permukiman
4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata
5 Ketahanan Energi
6 Ketahanan Pangan
7 Penanggulangan Kemiskinan
8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman
9 Pembangunan Wilayah
10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari
Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di
tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam
pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari
Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu
selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan
melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah
dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan
Februari yang lalu
Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang
telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok
yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok
pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah
Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk
pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam
pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan
rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan
pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
8
Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra
Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan
pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018(Andre PP3)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
9
FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi
Bengkulu
Oleh
Danella SP ( Perencana Muda )
Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )
Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli
camat dan Kades lokasi KKNS
Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau
sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju
pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar
Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara
teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita
melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh
Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini
merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita
manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu
Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia
dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam
misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
10
kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi
kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan
wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang
luas sebagai sumber kemapanan
Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan
masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan
pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)
kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu
nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi
Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari
pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi
perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan
berada dalam sebuah kawasan
Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan
kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari
pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan
sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar
dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri
pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan
Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga
nelayan
Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu
secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan
ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar
642
Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada
triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu
sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
11
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita
miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun
sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya
dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang
PDRB di Provinsi Bengkulu
Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum
mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen
perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak
dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika
kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan
secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada
pembangunan infrastruktur yang mapan
Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas
Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera
di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan
dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun
2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan
multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu
Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus
mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-
maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi
ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Bengkulu
Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan
kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik
rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap
program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
12
Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi
e-Planning DAK Fisik Tahun 2018
(Melda Agrippina Perencana Muda)
Paparan progress pengusulan kegiatan DAK
melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur
Otonomi Daeran Bappenas
Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian
aplikasi e-planning DAK sebagai portal
pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh
Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala
pengisian yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat maka Bappenas
mengundang perwakilan dari 34 provinsi
untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut
pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan
di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17
Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan
kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari
provinsi untuk mendiskusikan permasalahan
kabupatenkota dalam mengisi aplikasi
e-planning DAK
Forum diskusi tindak lanjut pengisian
e-planning DAK diselenggarakan dengan
tahapan sebagai berikut
- Paparan progress pengusulan kegiatan
DAK melalui aplikasi e-planning DAK
oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas
- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh
Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan Bappenas
- Paparan pemanfaatan data usulan dalam
e-planning DAK untuk pengalokasian
DAK 2018 oleh Direktur Bina
Perimbangan Kemenkeu
- Paparan percepatan dalam pengusulan
kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen
Bina Bangda Kemendagri
- Pembahasan per-provinsi
Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi
e-planning DAK yang dipaparkan dalam
Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-
planning DAK yaitu
Terdapat 1 provinsi yang belum
mengusulkan DKI Jakarta
Masih ada 3 daerah kabupatenkota
yang melakukan pemetaan usulan di
aplikasi DAK KabBandung Barat
KabLamongan dan KabManokwari
Masih terdapat 3462 usulan dengan
pagu usulan dana 0 Rupiah 3
diantaranya KabNagan Raya Pesisir
Selatan dan Biak Numfor
Ada beberapa usulan yang pagunya ada
tetapi target output-nya 0 unit 6
diantaranya Bekasi Banjarnegara
Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat
Total usulan daerah untuk DAK
Reguler Rp 1496303735969 juta
Tota usulan daerah untuk DAK
Penugasan Rp 293223046424 juta
Total usulan daerah untuk DAK
Afirmasi Rp 147127076741 juta
Masih terdapat 502 usulan dengan nilai
pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467
usulan dengan nilai pagu usulan dana
antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun
Kemungkinan terjadi kesalahan
pengisian pagu dana
Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan
oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Pendidikan
Kesehatan Pertanian Perumahan dan
Permukiman Kelautan dan Perikanan
Perhubungan Pariwisata Lingkungan
Hidup serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
13
Masih terdapat 50343 usulan yang
menunggu verifikasi Bangda dengan
komposisi terbanyak berturut-turut
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kesehatan Pendidikan dan Perumahan
dan Permukiman
Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-
planning DAK menurut sudut pandang analis
sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda
(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda
(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda
yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user
meliputi
bull Pengusulan Proyek Daerah belum
berbasis Prioritas dan masih berupa
ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)
bull Banyak usulan yang kurang relevan
(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)
dan tidak jelas keterkaitannya dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta
Prioritas Nasional dan Bidang DAK
bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu
dana usulan atau mengusulkan sebesar-
besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan
biaya)
Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai
verifikator meliputi
bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota
masih belum optimal (ada
bull Verifikasi masih diloloskan karena
Faktor Kapasitas SDM Banyaknya
Usulan yang harus di Verifikasi dan
Faktor Tekanan dari Pemda KabKota
(human error)
bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan
Non Fisik salah urusan bahkan salah
pagu dana
Kendala lainnya dalam pengusulan daerah
yaitu
bull Tidak semua Bappeda provinsi
memahami pengisian aplikasi dengan
baik dan kurang mengkomunikasikan
dengan Bappeda KabKota serta OPD
bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang
memperhatikan panduan dan arahan dari
tim teknis Contoh meminta Pemerintah
Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo
bull Kebijakan antardaerah yang berbeda
dalam pengisian (Bappeda dan OPD)
bull Banyak daerah yang menyampaikan
kendala penandatanganan Surat Pengantar
dari Kepala Daerah dikarenakan sedang
tidak berada di tempat
bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari
KL lain (seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian ESDM) yang
membingungkan daerah
bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya
load pengusulan dari Pemda serta koneksi
internet yang kurang stabil
Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda
Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak
140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah
mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih
tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum
diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total
dana usulan DAK 2018 yang telah masuk
sebanyak 18 juta Trilyun
Saran untuk menangani kendala pengisian
aplikasi e-planning DAK yakni percepatan
verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap
memperhatikan kesesuaian usulan daerah
dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi
dalam memverifikasi usulan Pemerintah
KabKota mendiseminasikan informasi dari
Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah
KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian
usulan) serta berkoordinasi secara aktif
dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda
pengusul dalam mengecek usulan yang telah
diinput terutama dalam hal alokasi dan output
(adanya usulan dengan output ataupun alokasi
bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)
Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk
berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi
prioritas yang belum mengusulkan
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
14
UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR
MISKIN DI PROVINSI BENGKULU
Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Provinsi Bengkulu
Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi
permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi
kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan
berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase
kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program
pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan
Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam
mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk
fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan
program dan koordinasi antar program yang belum selaras
Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi
Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari
2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program
Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK
berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
15
Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin
Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda
Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut
maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu
menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin
antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman
tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan
disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua
TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal
penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir
miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat
dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan
rumah tangga yang valid dan terukur
Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
16
Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut
maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi
Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan
Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan
SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor
400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan
Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data
tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan
ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor
400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir
Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu
Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan
dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
17
RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG
DI KOTA BENGKULU
Nilawati SP (Perencana Muda)
Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu
Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat
dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia
setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap
Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai
lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah
Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta
mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu
membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang
muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
18
Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia
serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot
wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan
pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii
Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan
sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan
yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh
pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur
Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan
mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca
Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata
urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata
kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di
daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan
diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang
sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh
karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur
wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan
bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya
sebagai bagian strategi pengembangan wilayah
Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul
alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon
mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang
dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage
warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah
ekowisata
Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan
pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-
beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian
beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan
pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang
meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
19
teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi
sistem di kawasan pantai
Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4
(empat) jenis ekosistem yaitu
1 Estuaria
Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan
bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai
biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif
Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu
2 Pantai Berpasir
Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif
memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir
tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat
di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai
3 Mangrove
Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut
pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang
signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau
ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi
karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami
4 Terumbu Karang
Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di
13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup
baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu
karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya
selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga
menyelam)
5 Sumberdaya Perikanan
Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya
perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200
mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan
secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih
rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu
nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan
Pulau Baai
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
20
Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan
utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-
daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih
belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau
Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi
relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan
penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-
lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang
Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota
Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya
pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan
pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir
pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang
jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih
belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih
belum terlayani listrik
Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah
adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan
disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan
atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan
untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari
pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat
Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam
hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah
Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka
Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak
Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
21
Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang
bersama Group Ciputra
Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra
nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang
yaitu
1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai
2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat
pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang
4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih
yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya
5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan
lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai
6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape
pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
22
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI
BENGKULU
MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU
Disusun oleh
Nilawati SP (PFP Muda)
Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai
kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu
Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu
Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan
pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu
(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)
Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai
kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang
selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata
menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan
tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor
Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa
besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan
pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
23
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat
dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya
Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya
tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata
dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik
Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat
banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai
kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum
optimalnya promosi kepariwisataan
Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk
mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam
pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum
mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh
belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi
Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan
pariwisata
Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau
Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat
menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat
potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai
Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk
menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain
Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta
memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di
Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri
dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)
obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama
Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota
Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai
Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton
Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu
Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong
yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai
Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
24
Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan
diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung
Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu
bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang
diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga
Rafflesia
Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat
pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015
Sumber BDA 2016
Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan
menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat
dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu
untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara
lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years
seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging
track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport
center view tower mess pemda marina dan lain-lain
2011 2012 2013 2014 2015
Target Minimum 10 10 125 15 175
Target Maksimum 1617 125 15 175 20
Realisasi 2043 39 2105 122
05
1015202530354045
Targ
et
dan
Re
alis
asi (
)
Tahun Tinjauan
LAJU INVESTASI
Target Minimum
Target Maksimum
Realisasi
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
25
1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan
sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum
dikelola dengan baik
2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta
belum optimalnya promosi kepariwisataan
3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas
seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana
dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata
4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan
terintegrasi
5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal
6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya
7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah
tangga
8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha
mikro dan kecil
Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang
dapat dilakukan antara lain
Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal
mungkin
Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik
air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha
Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM
Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
26
MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
DI TAHUN 2025
I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu
Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi
Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi
periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan
perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi
menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen
perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi
menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada
tahun 2004
Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan
perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar
535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan
ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti
sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh
meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah
permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah
investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah
terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing
tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan
teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas
infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi
Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian
rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan
rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan
komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor
pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di
perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan
ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses
globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh
karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
27
mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor
barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di
sektor pertanian
Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB
sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian
di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan
perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh
meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah
angka 41
II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu
Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan
pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan
pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki
IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28
dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen
melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen
Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun
2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat
dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-
growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa
perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
28
pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran
III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata
provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus
bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota
Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi
pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat
menurunkan jumlah pengangguran
Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut
merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014
Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila
dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada
periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun
2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi
Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian
yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu
Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan
PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015
Tahun
PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)
Harga berlaku Harga Konstan
2010
Pertumbu
han
()
Harga berlaku
Harga
Konstan
2010
Pertumbuh
an
()
2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603
2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556
2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502
2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479
Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015
Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian
Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi
lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian
disuatu daerah
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
29
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015
masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu
terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB
Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah
dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas
dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya
dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006
III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang
Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan
akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi
pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada
kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali
gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada
pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi
pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana
yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat
Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun
mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung
tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu
Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan
kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan
proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi
Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini
meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
30
pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi
ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju
Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing
tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut
Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar
Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak
lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis
keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan
kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan
sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh
Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan
dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas
melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju
ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara
berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah
Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor
penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata
kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara
efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan
praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang
tangguh
investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang
menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian
daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai
sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan
produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai
dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta
nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
31
pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan
pengembangan keprofesian tertentu
perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan
menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan
perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat
(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan
produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)
terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau
kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan
kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan
alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata
Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah
dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan
menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan
dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan
akses market baik lokal regional nasional maupun internasional
Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat
sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-
usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong
tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan
pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu
mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha
yang dikembangkan
Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri
rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam
lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian
kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi
dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
32
peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang
efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin
berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun
2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang
berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya
jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan
elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa permukiman kumuh
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman
dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan
netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu
pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
33
MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN
PUBLIK PADA MASYARAKAT
Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery
Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang
Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah
Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili
Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu
TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi
Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM
BUMD
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
34
Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai
berikut
a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar
untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang
terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan
kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
se-Kabupaten Benteng
b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran
sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten
Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada
tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan
mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai
Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu
mengakomodir berbagai usulan yang masuk
c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini
akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat
pembahasan bersama TAPD
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
35
d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara
bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang
mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan
pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas
penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal
Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu
2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu
1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitasrdquo
2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD
2018 adalah sebagai berikut
A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih
berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD
B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional
C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow
function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua
tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
36
E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya
membeli jaring membeli benih dan seterusnya
3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera
Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut
A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel
melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik
B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan
infrastruktur strategis
D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan
sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis keunggulan lokal
E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran
wisata dan demokratis
4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas
pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang
tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu
A Bengkulu sehat
B Bengkulu cerdas
C Bengkulu maju
D Bengkulu mapan
E Bengkulu bersih dan profesional
F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
G Bengkulu beriman
3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu
dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada
bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
37
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA
Oleh Ria Puspita SP MSi
Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA
Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain
pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang
namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang
dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi
masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah
Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena
inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba
Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi
Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017
bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
38
BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi
inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak
Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE
MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi
Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas
Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi
Bengkulu
Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos
Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO
MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan
bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan
pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya
sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan
inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen
Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
39
Kesehatan mengalami inflasi 062 persen
Bahan Makanan sebesar 059 persen
Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen
Sandang sebesar 015 persen
Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen
Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen
Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender
sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen
Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum
tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK
2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami
inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota
Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen
Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi
NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani
di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan
Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian
(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
40
Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai
ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017
yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen
apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)
Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah
SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah
inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu
miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat
Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal
Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk
menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi
Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan
terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut
A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)
Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi
bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain
a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2
titik di KabBengkulu Tengah
b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan
kantor perindustrian dan perdagangan
Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM
B Dinas Ketahanan Pangan
a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)
b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)
c Melakukan gerakan tanam cabe
d Kawasan Rumah Pangan Lestaro
e Pekarangan terpadu
f Difersikasi pangan
C Biro Ekonomi
a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar
program pasar murah
b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
41
D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika
a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan
informasipublikasi harga pasar
b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar
dapat diterima oleh masyarakat
E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)
b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk
menekan harga di ramadhan
c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha
d Bantuan Polibag
Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
42
RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2017
Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang
valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan
pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini
dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi
keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
43
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek
informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan
demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan
dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai
legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi
kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru
dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka
penyempurnaan elemen data
Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat
sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
44
perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi
salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta
Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry
dan single database pembangunan daerah secara nasional
Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi
dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data
perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi
elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data
SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi
dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota
dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya
meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun
KabupatenKota yang diantaranya
1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan
KabupatenKota
2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan
melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk
perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah
pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat
membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-
undangan
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
45
4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data
perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam
penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
informasi pembangunan daerah
Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017
Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah dan
3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar
input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
46
Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan
informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan
kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun
tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada
diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat
menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin
Materi dari Narasumber
1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerahrdquo
Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32
urusan data konkuren
A Data Umum
1 Demografi
2 Geografi
3 Pemerintahan
B Sosial Budaya
1 Kesehatan
2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3 Kesejahteraan Sosial
4 Agama
C Sumber Daya Alam
1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan
2 Pertambangan dan Energi
3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan
D Infrastruktur
1 Perumahan dan Pemukiman
2 Pekerjaan Umum
3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika
4 Perhubungan dan Transportasi
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
47
E Ekonomi
1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan
Koperasi
2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
F Keuangan Daerah
1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah
2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto
3 Ringkasan APBD
4 Dana Perimbangan
5 Pinjaman Daerah
6 Pajak Daerah
7 Retribusi Daerah
G Politik hukum dan Keamanan
1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
2 Hukum
3 Keamanan Ketertiban Masyarakat
H Insidensial
1 Bencana Alam
2 Penyakit Menular
3 Pencurian Ikan
4 Kebakaran Hutan
5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber
daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan
insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung
data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya
menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi
1 Geografi dan Demografi
2 Kesejahteraan Masyarakat
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
48
3 Pelayanan Umum
4 Daya Saing Daerah
Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan
Urusan
1 Kondisi Geografis
2 Demografi
3 Potensi Sumber Daya
4 Ekonomi dan Keuangan Daerah
5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6 Aspek Pelayanan Umum
7 Aspek Daya Saing Daerah
Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034
elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun
2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8
kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3
Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data
terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis
data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data
1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak
3077 elemen data
Penyempurnaan Aplikasi
Desain Tampilan
Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah
menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari
mobile device
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
49
Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru
Pembatasan Otoritas Akses
bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data
bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses
hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ
Manajemen User
bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin
level Propinsi dan Level Kabupaten
bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin
level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD
Validasi Inputan Data
Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di
lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9
koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang
diinput lebih valid dan mendetail
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
50
Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Data Pembangunan
3 Informasi Pembangunan
4 Analisa Elemen
5 Capaian Pembangunan
6 Emonev SIPD
7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8 Partisipasi Masyarakat
9 Pemetaan Urusan
10 Agenda
Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu
1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub
menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data
2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu
yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -
Monev
2 Menu Partisipasi Masyarakat
3 Menu Forum Layanan
Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen
Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan
pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam
mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari
pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen
data
2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan
pembangunan daerahrdquo
Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik
pembangunan sebagai one stop service
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
51
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang
dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan
Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang
jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan
tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara
berkesinambungan
Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi
kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan
pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia
formulir input dan output yang dapat digunakan kembali
Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu
Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik
bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala
nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir
6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)
Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus
sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak
huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio
KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data
kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
52
Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu
1 Potensi Desa (Podes)
2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3
tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)
3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4 Survei Industri Besar Sedang
5 Survei Harga Konsumen Kota IHK
6 Survei Harga Pedesaan
7 Survei Niaga dan Jasa
8 Survei Perilaku Anti Korupsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu
Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan
yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau
koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data
Hasil evaluasi pada data tahun 2010
Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas
provinsi
Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara
1 Tanya jawab
Bappeda Kepahiang
Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan
ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota
Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan
kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena
proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan
Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi
yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD
Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
53
perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna
lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk
kewenangan
Bappeda Bengkulu Utara
Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan
data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah
untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika
diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan
masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda
sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa
lebih cepat sharing data dengan Bappeda
Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi
dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan
terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada
Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda
Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017
data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB
triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk
kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data
PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus
lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi
dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya
mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan
angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS
perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS
Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis
Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu
melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)
54
pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang
tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang
ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain
dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu
Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan
website BPS
Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat
dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda
2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan
Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling
lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2017
Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka
Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD
(Oki Sumbogo JFP)