TUGAS AKHIR
SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN
Oleh :
LITA SELFIANA S 112102131
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2014
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK
NAMA : LITA SELFIANA S NIM : 112102131 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI JUDUL TUGAS AKHIR : SISTEM PENGAWASN INTERN KAS
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Tanggal:____________2014 Dosen Pembimbing Tugas Akhir
(Drs. H. Hotmal Ja’far, MM, Ak.) NIP.19510425 198203 1 002 Tanggal:____________2014 Ketua Prodi Diploma III Akuntansi
(Drs. Rustam, M.Si, Ak, CA) NIP.19511114 198203 1 002 Tanggal:____________2014 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU
(Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec,Ac,Ak,CA) NIP.19560407 198002 1 00
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR
NAMA : LITA SELFIANA S
NIM : 112102131
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL TUGAS AKHIR : SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA
MEDAN
Medan, Agustus 2014
(LITA SELFIANA S) NIM.112102131
KATA PENGANTAR
Dengan Kerendahan hati, penulis mengucapkan Puji dan syukur kepada
Tuhan Yesus Kritus yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem Pengawasan
Intern Kas Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota
Medan”.
Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
pendidikan Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir
ini banyak menerima bimbingan dan tidak terlepas dari arahan, bantuan, dan
petunjuk dari berbagai pihak sampai selesainya tugas akhir ini. Oleh sebab itu,
pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya yang senantiasa membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara,
2. Bapak Drs. Rustam, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Diploma III
Akuntansi Fakultas Ekonimi dan Bisnis Sumatera Utara yang telah memberikan
arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini,
3. Bapak Drs. Chairul Nazwar, M.Si, Ak selaku Sekretaris Program Studi Diploma
III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara,
4. Bapak Drs. H. Hotmal Ja’far MM, Ak. selaku Dosen Pembimbing penulis yang
telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis serta dengan sabar
membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
5. Drs. Hasan Basri, MM, selaku kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota
Medan yang telah memberi izin riset, Ibu Khairunisa, SE, MM. Selaku Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kota Medan, Bpk. Arfan Anshari, SE.
Kepala Sub bidang Akuntansi, serta Bapak dan Ibu Pegawai Kantor bidang
Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kota Medan, penulis mengucapkan banyak
terimakasih atas bimbingan dan bantuannya dalam memberikan data-data yang
diperlukan untuk penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini kepada penulis,
6. Teristimewa untuk Ayahanda A. sagala dan Ibunda Tumini tercinta, yang telah
memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan untuk penulis, sehingga dapat
menyelesaikan tugas akhir ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan panjang umur
dan berkat yang melimpah, Amin.
7. Sahabat - sahabat terbaik Lima Serangkai: Tribudi Astuti, Alfria Sitompul, Rizky
Nirwana Nst, dan Ely Lasa, dan teman ku Ely Sabeth Ginting dan Fitri Annisa
yang telah saling mendukung dan memberi semangat serta doa dalam
menyelesaikan tugas akhir ini, dan juga seluruh teman mahasiswa jurusan
Diploma III Akuntansi Grup “C” dan teman-teman yang lain yang bersama-sama
berjuang menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara. bersama-sama bersemangat berjuang menyelesaikan
pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa
penyajian tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, penulis
mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun Tugas Akhir ini dari
semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.
Akhir kata, peneliti berharap semoga tugas akhir ini memberikan manfaat
dan memberikan masukan kepada kita semua yang membacanya.
Medan, Agustus 2014
Penulis,
Lita Selfiana S
(NIM. 112102131)
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.................................................................................. ...... i
DAFTAR ISI....................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL............................................................................................... vi
DAFTAR LAMPIRAN...................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah................................................................ 1
B. Rumusan Masalah.......................................................................... 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian...................................................... 4
1. Tujuan Penelitian....................................................................... 4
2. Manfaat Penelitian..................................................................... 5
D. Rencana Penulisan......................................................................... 5
1. Jadwal Survei/observasi............................................................. 5
2. Rencana Isi................................................................................. 6
BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA
MEDAN............................................................................................. 9
A. Sejarah Ringkas............................................................................. 9
1. Gambaran Umum Kota Medan................................................. 9
2. Sejarah Ringkas Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kota Medan................................................................. 11
B. Struktur Organisasi........................................................................ 20
C. Uraian Tugas (Job Description).................................................. 21
D. Jaringan Usaha/ Kegiatan............................................................ 38
E. Kinerja Terkini............................................................................. 38
F. Rencana Kegiatan......................................................................... 39
BAB III SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
KOTA MEDAN.............................................................................. 42
A. Pengertian Kas Daerah dan Fungsi Pengawasan Intern.............. 42
1. Pengertian Kas Daerah............................................................ 42
2. Pengertian Pengawasan Intern................................................ 43
B. Unsur-unsur Pengawasan Intern Kas.......................................... 45
C. Tujuan Pengawasan Intern Kas................................................... 47
D. Analisa Prosedur Penerimaan Kas Daerah.................................. 48
E. Analisa Pengawasan Intern Penerimaan Kas Daerah................. 54
BAB IV PENUTUP....................................................................................... 56
A. Kesimpulan................................................................................. 57
B. Saran........................................................................................... 58
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1.1 Jadwal Penelitian...................................................................................6
2.2 Tabel Rencana Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan
(BPKD) Daerah Kota Medan...............................................................4
DAFTAR LAMPIRAN
No Judul Halaman
1 : Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kota Medan..................................................................... 60
2 : Format Dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah............. 61
3 : Format Dokumen Surat Ketetapan Retribusi (SKR)................... 62
4 : Format Dokumen Surat Tanda Setoran......................................... 63
5 : Format Dokumen Tanda Bukti Pembayaran................................ 64
6 : Format Dokumen Slip Setoran...................................................... 65
7 : Format Dokumen Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan............ 66
8 : Format Dokumen Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian........... 67
9 : Format Dokumen Surat Pertanggungjawaban
Penerimaan (SPJ)........................................................................... 68
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Kegiatan-kegiatan pembayaran atas suatu aktivitas sebagian besar di
dominasi dengan menggunakan kas. Ini tak terlepas dari kondisi masa kini
yang menjadikan uang tunai sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.
Sangat jarang ditemukan dalam sistem perekonomian sebuah negara saat ini
yang tidak menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran.
Uang tunai atau sering disebut dengan kas merupakan komponen
penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagian besar aktivitas pada
suatu entitas, apakah entitas bisnis ataupun entitas pemerintahan, selalu
melibatkan uang tunai dalam pelaksanaan kegiatannya. Hampir dapat
dipastikan bahwa kas inilah yang memiliki peranan sentral dalam menjaga
kelangsungan sebuah aktivitas.
Pos akuntansi (pencatatan) kas entitas bisnis pada entitas pemerintah
disebut dengan kas daerah, walaupun hakekatnya sama-sama sebagai pos
akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk aktivitas entitas, yang
membedakannya adalah dari segi penerimaan kas, entitas bisnis menerima
kas dari kegiatan penjualan, sedangkan pemerintah menerima kas dari
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah
lainnya yang sah. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2007
tentang pengelolaan uang negara/daerah, Kas daerah adalah tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.
Pengawasan intern merupakan kegiatan mengkoordinasi aktivitas-
aktivitas entitas bisnis maupun entitas pemerintah agar sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan. Karena kas daerah adalah salah satu komponen dari
aktiva yang sangat vital bagi kelangsungan hidup entitas pemerintah daerah,
dimana kas daerah merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh
aspek operasional pemerintah daerah maka diperlukan pengawasan intern.
Pengawasan intern dapat dilakukan dengan adanya penyusunan sistem
pengawasan intern yang telah dibuat untuk digunakan dalam kegiatan
aktivitas atau operasional entitas pemerintah. Sistem pengawasan intern
meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaaan organisasi, mendorong efisiensi
dan dipatuhinya kebijakan menajemen.
Masalah yang mendasari perlu adanya sistem pengawasan intern kas
terhadap kas daerah adalah bahwa kas daerah merupakan aset lancar yang
sensitif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Baik entitas binis
atau entitas pemerintah, kas adalah salah satu aktiva yang siap untuk diubah
menjadi jenis aset yang lain; sangat mudah disembunyikan dan dipindahkan;
serta sangat diinginkan. Karena karakteristik ini, kas adalah aktiva yang
paling rawan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Terlebih lagi, karena
jumlah transaksi kas yang sangat besar, banyak kekeliruan mungkin terjadi
dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi kas membuat data keuangan
menjadi tidak akurat sehingga beresiko bagi aktivitas finansial.
Dengan adanya sistem pengawasan intern kas yang baik, diharapkan
baik penerimaan dan pengeluaran kas daerah dapat dilakukan secara tepat,
aman, terkendali, transparan, dan dapat menghindari kecurangan yang
mungkin saja dapat terjadi. Manfaat sistem pengawasan intern bagi
pemerintah daerah dalam pengelolaan kas daerah adalah untuk mengamankan
harta pemerintah daerah.
Keamanan kas daerah merupakan bagian dalam pengelolaan keuangan
daerah dan seharusnya sudah menjadi tanggungjawab kepala daerah sebagai
pemerintah daerah untuk menggunakan kas daerah sebaik-baiknya. Oleh
karena itu, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan
daerah, melimpahkan sebagian kekuasaanya kepada Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yaitu Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) untuk
memberi keyakinan memadai atas tujuan organisasi dalam mengelola
keuangan daerahnya.
Sesuai dengan salah satu misinya untuk meningkatkan transparansi,
efisiensi, dan efektifitas pengelolaan Keuangan daerah kota Medan khususnya
pengelolaan dan pelaporan keuangan kas daerah diperlukan sistem
pengawasan intern. Sehubungan dengan pentingnya sistem pengawasan intern
baik penerimaan dan pengeluaran kas daerah bagi
entitas pemerintah daerah, maka penulis ingin mempelajarinya dan sekaligus
menjadi acuan dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, dengan
memilih judul: “Sistem Pengawasan Intern Kas Daerah Pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan”.
B. Rumusan Masalah
Dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang sistem
pengawasan intern kas daerah sesuai dengan judul tugas akhir ini,
Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup sistem pengawasan
penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada BPKD Kota Medan, maka
penulis membatasi ruang lingkup penulisan tugas akhir ini dengan membahas
permasalah Sistem Pengawasan Intern Kas daerah, atas Penerimaan Kas
Daerah-nya saja pada BPKD Kota Medan, dengan rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana sistem pengawasan intern kas yang berlaku atas penerimaan
kas daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan?
2. Apakah sistem pengawasan intern atas penerimaan kas daerah yang
diterapkan sudah dapat menjamin keamanan dalam pengelolaan kas
daerah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan penulis mengadakan penelitian dalam penulisan tugas akhir ini
adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelaksanaan sistem
pengawasan intern penerimaan kas daerah pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kota Medan.
b. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dalam
penerimaan penerimaan kas daerah.
c. Untuk mengetahui apakah pengawasan intern kas yang dilakukan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah berjalan
efektif dan efisien.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan
pada Pogram Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sumatera Utara.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga
bermanfaat bagi perusahaan/instansi dan peneliti lainnya.
a. Bagi BPKD Kota Medan
digunakan sebagai masukan yang bermanfaat dalam membuat
perbaikan kebijakan atau keputusan pengawasan intern kas daerah di
masa yang akan datang.
b. Bagi peneliti
Memberikan pengetahuan dalam memperluas wawasan penulis
mengenai pengawasan intern kas daerah
c. Bagi pembaca
Memberikan informasi guna peneliti lain dalam menambah
wawasan tentang penelitian mengenai pengawasan intern kas daerah
yang akan datang.
D. Rencana Penulisan
Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
1. Jadwal survei/observasi
Jadwal penelitian dilakukan setelah penulis menyelesaikan magang di
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, di JL. Kapten
Mulana Lubis No.2, Medan. Berikut adalah jadwal survei/observasi
selama penyusunan tugas akhir adalah:
Tabel 1.1 Jadwal Survei/observasi
2. Rencana Isi
Penulisan akan membuat rencana isi secara terarah dalam penulisan
tugas akhir, pembahasn tugas akhir ini terbagi atas empat (4) bab yang
saling berkaitan dimana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab yang
akan memberian pemahaman yang lebih baik. Secara garis besar
Rencana Isi adalah sebagai berikut yaitu:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang apa
yang menjadi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan rencana
No. Keterangan Juni Juli Agustus III IV I II III IV I II III IV
1. Pengesahan Penulisan Tugas Akhir
2. Pengajuan Judul Tugas Akhir
3. Permohonan Izin Riset
4. Penunjukan Dosen Pembimbing
5. Pengumpulan Data 6. Penyusunan Tugas
Akhir
7. Bimbingan Tugas Akhir
8. Penyelesaian Tugas Akhir
penulisan yang mencakup jadwal survei/observasi dan
rencana isi.
BAB II : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN
Pada bab ini diuraikan Sejarah Ringkas yang
mencakup Gambaran Umum Kota Medan dan sejarah
ringkas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Kota Medan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas (Job
Description), Jaringan Usaha/Kegiatan, Kinerja
Terkini, dan Rencana Kegiatan BPKD Kota Medan.
BAB III : SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN
Pada bab ini diuraikan mengenai Pengertian Kas
Daerah dan Pengawasan Intern, Unsur-unsur
Pengawasan Intern Kas, Tujuan Pengawasan Intern
Kas, Analisa Prosedur Penerimaan Kas Daerah yang
terdiri dari prosedur penerimaan di SKPD dan
Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Umum
Daerah (BUD), dan Analisa Pengawasan Intern
Penerimaan Kas Daerah.
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan
kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada
BAB I, dan saran yang relevan dengan kesimpulan
yang dapat memberikan kemajuan instansi pada
masa yang akan datang.
BAB II
PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA MEDAN
A. Sejarah Ringkas
1. Gambaran Umum Kota Medan
a. Gambaran Umum
Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi
Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup
penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota
Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai
barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah
daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis
sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara,
sehingga relatif dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju
seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain.
Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan
memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak
terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun
2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga
secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor
tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang
menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional.
b. Paradigma Baru Fungsi dan Peran Pemerintah Kota, (dari
Sentralisasi ke Desentralisasi)
Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 ternyata telah
membawa perubahan, baik secara filosofis maupun administratif
penyelenggaraan Pemerintahan Kota. Secara filosofis,
diberlakukannya Undang–undang tersebut membawa implikasi
bahwa:
a. Semua persoalan diselesaikan di tingkat lokal.
b. Semua daerah harus berkembang dengan prakarsa, kreativitas
dan inovasi daerah masing- masing.
c. Merubah pandangan kesatuan, dari yang semula harus sama
menjadi pengakuan adanya keanekaragaman, sebagai potensi
bangsa/daerah.
d. Adanya pergeseran dari yang semula dominasi Eksekutif
menjadi keseimbangan dengan Legislatif.
e. Perlunya partisipasi masyarakat yang dinamis dalam pengelolaan
pemerintahan dan pembangunan kota.
Secara administratif, otonomi daerah juga dimaknai adanya
pergeseran kewenangan dari yang semula dominasi pusat kepada
daerah, dan dari yang semula dominasi daerah kepada masyarakat.
Perubahan tersebut juga harus dimaksimalkan adanya pergeseran
dalam paradigma pembagunan kota. Penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunanan kota tersebut diantisipasi dengan merumuskan
apa yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kota Medan lima tahun kedepan, dengan menetapkan Pemerintah
Kota, DPRD, swasta, dan masyarakat sebagai pilar utama
pembangunan.
2. Sejarah Ringkas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan
Badan Pengelola Keuangan Daerah dahulu masih berupa unit kerja
yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan
tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan. Mengingat
pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota medan
belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota medan terdiri dari 5
sub bagian yaitu anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan
pembukuan.
Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju
pertumbuhan penduduk kota medan, maka melalui peraturan daerah kota
medan No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Perda No. 3 tahun
2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Medan, bagian keuangan sekretariat daerah kota medan yang terdiri
dari 5 bagian tersebut ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah
keuangan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota
medan.
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu
sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan
peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan
organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam
sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan
daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna
pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan
pengelolaan keuangan daerah.
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar
setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan
tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung
dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga
dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai
dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar
operasional dan prosedur (SOP).
Organisasi BPKD, terdiri dari:
A. Badan
B. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.
C. Bidang Anggaran, membawahkan:
a. Sub Bidang Pendapatan;
b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
c. Sub Bidang Belanja Langsung.
D. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
a. Sub Bidang Gaji;
b. Sub Bidang Belanja;
c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas.
E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
a. Sub Bidang Akuntansi;
b. Sub Bidang Pelaporan.
F. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
G. Kelompok Jabatan Fungsional.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) berdiri pada tanggal
28 Desember 2011. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah
diterapkan mulai 2011-2015.
Berikut ini akan dijelaskan visi dan misi BPKD:
1. Visi BPKD Kota Medan
Visi BPKD Kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi
dan misi Kota Medan. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi
ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur
Pemerintah Kota Medan.
BPKD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur
Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya
dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna yang didukung dengan
Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga
dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima
sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta
standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan visi dan
misi Kota Medan, maka visi BPKD Kota Medan Tahun 2011-2015
sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR
PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG PROFESIONAL,
BERWAWASAN MANAJEMEN PENGELOLAAN
KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN EFEKTIF”
Rasionalitas visi BPKD Kota Medan sebagaimana di atas
adalah sebagai berikut:
a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang
professional
Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur
yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam
pengaturan/Regulasi maupun fungsi Pelayanan, maka
profesionalisme aparatur sangat memegang perananan dalam
rangka menumbuhkembangkan pembangunan masyarakat,
khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era
globalisasi sekarang ini.
Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu
mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi
pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor
penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan
adalah sumber daya aparatur yang profesional dengan
meningkatkan mutu pelayanan administrasi.
b. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang
berwawasan manajemen pengelolaan keuangan
Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah
sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan
kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan
mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus
dapat segera merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini
akan berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang
bersih, berwibawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan budaya.
Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan
aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang
tinggi dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk
menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan
pengetahuan bagi aparaturnya.
Dengan demikian akan memungkinkan Pemerintah dan
masyarakat Kota Medan secara bersama mampu mencapai
keberhasilan dengan baik dalam pembangunan Kota
sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu:
“Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan
sejahtera”.
c. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang
berpengabdian
Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa
luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan.
Namun demikian dalam proses pembangunan untuk melayani
semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara
bertahap. Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya
aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya juga
dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan
kesatuan Bangsa.
Oleh karena itu, profesionalisme sumber daya aparatur
yang akan diwujudkan tersebut tidak semata hanya membangun
kualitas, kompetensi, menguasai ilmu, dan teknologi tetapi juga
sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk
membangun bangsa dan negara melalui pembangunan
daerahnya. Dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian
kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan
dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah
yang lebih baik ke depan, sehingga penerapan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan
daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur.
d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan
kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya
aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang
peningkatan sistem capaian kinerja.
Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan
bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi,
menguasai perkembangan ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat
penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk
membangun bangsa dan negara melalui pembangunan
daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian
kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan
dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah
yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan
sistem pelaporan.
e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan
daerah
BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks
pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan
peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan
penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan
berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan
peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi
perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan
akuntabilitas, kualitas, serta penyusunan pelaporan dan
pengelolaan keuangan daerah.
2. Misi BPKD Kota Medan
Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan
merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-
citakan pada masa mendatang akan tercapai. Misi Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) tersebut yaitu:
a. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan
keuangan daerah Kota Medan.
b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui
teknologi yang lebih baik.
c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kota Medan.
Dalam mencapai visi organisasi tersebut, Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan merumuskan misi organisasi
sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan
organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ketiga misi Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan di atas dapat
dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut:
a. Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan
pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan
Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran
tugas-tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah
Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan
sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan
aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang
telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan adminis-
trasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas
pengelolaan keuangan daerah Kota Medan
Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan harus
memiliki manfaat tepat yang berbasis kinerja, sehingga aparatur
pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian,
keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang
lingkup wewenang. tanggung jawab yang diemban sesuai
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan khususnya
bidang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas
transparan, efisien, dan efektif.
c. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui
teknologi yang lebih baik.
Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah
Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan
pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada
masyarakat, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu
hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah
Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem
teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari
tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya,
motivasi, disiplin, dan kualitas sumber daya aparatur sangat
dibutuhkan guna mendukung penerapan penyelenggaraan
pengelolaan keuangan daerah yang good governance.
d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi
Perangkat Daerah Kota Medan
Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja
organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya
manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya
peran penting faktor-faktor lain.
Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur
Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Dalam batasan
misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari
makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah
Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan
ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja
yang jelas, peningkatan karier, dan kesejahteraan yang sesuai
dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi
yang mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya
merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam
proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah
Kota Medan.
B. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas
wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya
hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu
wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut.
Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah
ditetapkan sebelumnya.Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur
organisasi dalam instansi.
Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan
pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat
diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan
perusahaan dapat dicapai. Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kota Medan (BPKD) Kota Medan dapat dilihat pada lampiran No.1
C. Uraian Tugas (Job description) Badan Pengelola Keuangan Daerah
Tugas pokok dan fungsi dari organisasi Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD) terdiri dari:
1. Kepala BPKD
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dipimpin oleh kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan
daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.
Kepala BPKD menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah
dan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah
daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pengelolaan keuangan, serta penyusunan dan
penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan
daerah. serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi
umum, keuangan, dan penyusunan program.
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariatan.
2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi
kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang
meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan
kerumahtanggaan BPKD.
4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,
pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan.
5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pe
ngelola Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang
kesekretariatan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan kesekretariatan.
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat, membawahkan Sub bagian:
a. Sub bagian Umum
Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub
bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas
sekretariat lingkup administrasi umum.
Sub bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum
,serta Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan
administrasi.
b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan
tatanaskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan,
penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
c) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan Penyiapan bahan
pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian.
d) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan Pelaksanaan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas Pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan tugas dan
fungsinya.
b. Sub bagian Keuangan
Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris. Sub
Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Seketariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian
Keuangan serta penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan
administrasi keuangan.
b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi
kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan,
pengusulan, dan verifikasi, dan juga Penyiapan
bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi
keuangan.
c) Penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD).
d) Pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
e) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bagian Penyusunan Program
Sub bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub
bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan
program dan pelaporan.
Sub bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Program, serta Pengumpulan bahan petunjuk teknis
lingkup penyusunan rencana, program, dan kegiatan Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Penyusunan bahan
evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKD.
c) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
dan juga pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Anggaran
Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang anggaran
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup
pendapatan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung.
Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran,
Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi
pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung, dan belanja
langsung.
2) Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TPAD), Pengkoordinasian Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3) Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan
APBD atas usulan SKPD.
4) Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5) Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai DPA/DPPA SKPD.
6) Penyusunan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
7) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran.
8) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang anggaran, membawahkan:
a. Sub bidang Pendapatan
Sub bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala sub Bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
anggaran. Sub bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang anggaran lingkup pendapatan
dan pembiayaan.
Sub bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Pendapatan, serta penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup
pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
b) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan ,
penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
c) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA)
pendapatan SKPD, Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan
anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
d) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan
pembiayaan SKPD, Penyiapan bahan SPD pendapatan dan
pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD.
e) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan,
Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang
berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
f) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup
pendapatan dan pembiayaan, Pelaksanaan monitoring, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung
Sub bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala Sub
bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Anggaran. Sub bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran
lingkup belanja tidak langsung.
Sub bidang Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja
Tidak Langsung, serta Penyusunan bahan petunjuk teknis
lingkup belanja tidak langsung.
b) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD dan
Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran
belanja tidak langsung dengan SKPD.
c) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA
belanja tidak langsung SKPD, dan penyiapan bahan SPD belanja
tidak langsung sesuai DPA/DPPA SKPD.
d) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung dan
penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup
belanja tidak langsung.
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bidang Belanja Langsung
Sub bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Belanja Langsung mempuyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran lingkup
belanja langsung.
Sub bidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja
Langsung serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup
belanja langsung.
b) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA) belanja
langsung SKPD, pengkoordinasian perencanaan dan
penyusunan anggaran belanja langsung dengan SKPD.
c) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA
belanja langsung SKPD.
d) Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD dan
Peyiapan laporan realisasi Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja
langsung.
e) Penyusunan laporan anggaran kinerja program bidang anggaran
lingkup belanja langsung.
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang
Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup gaji, belanja,
verifikasi dan kas.
Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang serta
penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan.
2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja,
verifikasi dan kas.
3) Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak
langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan dan
melakukan Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja,
verifikasi dan kas.
4) Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak
langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan serta
penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD.
5) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan dan
Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
6) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang perbendaharaan, membawahkan:
a. Sub bidang Gaji
Sub bidang Gaji dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan. Sub bidang Gaji mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji.
Sub bidang Gaji menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Gaji
serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai.
b) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
gaji.
c) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dan
Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) gaji.
d) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD
dan melaksanakan penyelesaian permasalahan lingkup gaji.
e) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji.
f) Peyiapan bahan untuk penerbitan Surat Keputusan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji dan Penyiapan
pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia.
g) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji dan penyusunan laporan
kinerja program bidang perbendaharaan lingkup gaji.
h) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas seta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sub bidang Belanja
Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang
bertanggung jawab kepada Kepala bidang Perbendaharaan.
Sub bidang Belanja menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja
serta penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja dan
Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
belanja.
c) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah
Membayar (SPM) belanja dari SKPD dan penyiapan register
penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja.
d) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) belanja dan Penyiapan register Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) belanja
e) Penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja.
f) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja
dan Penyusunan laporan kinerja program bidang
perbendaharaan lingkup belanja.
g) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksa-
naan monitoring serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bidang Verifikasi dan Kas
Sub bidang Verifikasi dan Kas dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang Verifikasi dan Kas
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Perbendaharaan.
Sub bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Verifikasi dan Kas, serta penyusunan bahan petunjuk teknis
lingkup verfikasi dan kas.
b) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
verifikasi dan kas.
c) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) bidang verifikasi dan kas serta penyiapan register SP2D
bidang verifikasi dan kas.
d) Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja
dan pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD.
e) Penyusunan laporan arus kas secara periodik, Pencatatan dan
penerimaan dan belanja ke dalam buku register serta membuat
laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah.
f) Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode dan
melakukan Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi an-
ggaran verfikasi dan kas.
g) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan
lingkup verifikasi dan kas.
h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup
akuntansi dan pelaporan.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan
Pelaporan.
2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan.
3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan
pelaporan.
4) Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi, dan asistensi system penata-
usahaan akuntansi pemerintahan daerah.
5) Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan
manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6) Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan
keuangan serta bidang penatausahaan keuangan.
7) Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan
penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
8) Penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya.
9) Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan
pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan.
10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuantansi dan
pelaporan.
11) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan
pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan.
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
a. Sub bidang Akuntansi
Sub bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan
Pelaporan lingkup akuntansi.
Sub bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Akun-
tansi, serta penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan
lingkup akuntansi.
b) Pelaksanaan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) yang telah terbit.
c) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pengelolaan anggaran
kas.
d) Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
e) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan.
f) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan
pelaporan lingkup akuntansi.
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sub bagian Pelaporan
Sub bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan
Pelaporan lingkup pelaporan.
Sub bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Pelaporan.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan
lingkup pelaporan.
3) Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang
berhubungan dengan laporan keuangan daerah.
4) Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan
SKPD dengan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD).
5) Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit
pelaksana secara integrasi.
6) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan
prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
7) Penyusunan laporan keuangan tahunan.
8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala
tentang laporan keuangan daerah.
9) Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD.
10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan
pelaporan lingkup pelaporan.
11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis
Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional
Senior yang dihunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Jumlah tenaga kerja tersebut ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
D. Jaringan Usaha/Kegiatan
Adapun jaringan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Medan, yaitu dinas-dinas di kota Medan yang merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), yang akan memberikan laporan keuangannya
kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan untuk
dikonsolidasi dan diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Laporan
Pertanggungjawaban.
E. Kinerja Terkini
Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD Kota Medan, yaitu
Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD
tahun anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Infor-
masi Manajemen dan Keuangan Daerah).
F. Rencana Kegiatan
Rencana Program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah
dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang pelaksana.
Matrix rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, dimana setiap bidang
menyusun rencana program dan proiritas. Berikut adalah rencana program
atau kegiatan BPKD Kota Medan untuk tahun 2014.
Tabel 2. 2 Rencana Program/ Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan
No. PROGRAM / KEGIATAN
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan makanan dan minuman
6. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
7. Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi
perkantoran
8. Pengelolaan administrasi kepegawaian
9. Pembuatan aplikasi agenda harian dan surat masuk dan surat
keluar
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA
APARATUR
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan membeleur
4. Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
5. Pengadaan laptop/notebook
6. Pengadan computer dan perlengkapannya
7. Pengadaan printer
C PENINGKATAN DISPLIN APARATUR
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
1. Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan
2. Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban
3. Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD
4. Peningkatan pengembangan kapasitasSDM
E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan RENJA
5. Penyusunan LAKIP
6. Penyusunan laporan keuangan triwulan
F. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Penyiapanrancangan peraturan daerah tentang APBD
2. Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD
3. Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD
4. Pasilitasi penyusunan belanja gaji
5. Penatausahaan belanja bantuan hibah dansocial
6. Verifikasi RKA SKPD pelaksanaan APBD
7. Penyiapan dan pengesahan DPA SKPD pelaksanaan
8. Operasional majelis pertimbangan dan sekretariat majelis
pertimbangan tuntutan ganti rugi
9. Monotoring SPM TU SKPD
10. Pengembangan system pengelolaan keuangan
11. Koordinasi pelaksanaan APBD
12. Penyusunan Ranperda tentang tata kelola keuangan dan
peraturan walikota lainya
13. Penyusunan dan pengembangan SOP Pengelolaan keuangan
daerah
14. Sosialisasi peraturan wali kota tentang pemberian bantuan hibah
dan bantuan social
15. Verifikasi RKAP SKPD pelaksanaan perubahan APBD
16. Penyiapan dan pengesahan DPPA SKPD pelaksanaan
perubahan APBD
17. Pembenahan dan penataan dokumen keuangan
18. Inventerisasi hutang dan piutang pemda
19. Penyempurnaan penggunaan aplikasi gaji
20. Penataan dokumen arsip perbendaharaan
BAB III
SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
A. Pengertian Kas Daerah dan Pengawasan Intern kas
1. Pengertian Kas Daerah
Kas secara umum dikenal sebagai uang tunai sebagai alat
pembayaran dalam kegiatan perekonomian. Kas adalah salah satu
komponen dari aktiva yang sangat vital bagi kelangsungan hidup
organisasi, baik organisasi permerintah maupun perusahaan swasta. Kas
merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek
operasional suatu entitas.
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, “Kas adalah uang tunai
dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintahan; Kas Daerah adalah tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran
pemerintah”.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan “Kas terdiri
dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro setara kas
(cashequivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka
pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu
tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan”. Sesuai
dengan peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah, Kas daerah adalah tempat penyimpanan Uang
Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.
2. pengertian pengawasan intern
Pengawasan intern (intern control) merupakan alat yang dapat
membantu pimpinan di dalam melakukan fungsinya, sehingga internal
control mempunyai peranan yang penting didalam suatu organisasi.
Melalui intern control, pemimpin dapat menilai struktur organisasi yang
ada dan kegiatan yang dilakukannya yang keseluruhannya bertujuan
untuk mencegah dan menghindarkan dari kesilapan, kecurangan, dan
penyelewengan.
Pengawasan intern kas merupakan salah satu fungsi manajemen
kas untuk menyelenggarakan seluruh rencana kegiatan pengelolaan kas
yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu,
pengawasan intern sangat diperlukan baik entitas bisnis atau pemerintah.
Di dalam usaha mencapai tujuan, suatu entitas dihadapkan dengan
berbagai resiko tidak tercapainya sasaran yang telah direncanakan atau
ditetapkan, resiko kerugian finansial karena terjadinya kecenderungan
dan resiko pengambilan keputusan yang keliru karena data yang tidak
akurat. Sistem pengawasan intern merupakan suatu alat yang digunakan
dalam pengawasan intern yang diterapkan dalam suatu organisasi
dimaksudkan untuk memberikan batas yang memungkinkan dan
menghindari terjadinya resiko.
Mulyadi (2001: 163) mendefenisikan sistem pengendalian intern
atau sistem pengawasan intern sebagai berikut:
“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.
Menurut Mulyadi (2001: 163) dari defenisi diatas, tujuan dari
pengawasan intern adalah :
a. Menjaga kekayaan organisasi
b. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi
c. Mendorong efisiensi, dan
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Kas daerah merupakan pos akuntansi penerimaan daerah sebagai
sumber dana untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah daerah.
Untuk itu diperlukan suatu sistem pengawasan intern kas daerah yang
baik dimana dapat memberikan perlidungan terhadap penyimpangan-
penyimpangan yang dapat terjadi. mengontrol penerimaan kas, menjamin
keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran,
dan menghilangkan saldo kas menganggur.
sebagai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah
daerah harus membuat laporan keuangan salah satunya yaitu laporan
realisasi anggaran dimana pemerintah harus menyusun dan melaksanakan
laporan aggaran atas penerimaan kas daerah. untuk itu agar laporan
tersebut menuhi syarat bahwa memberikan informasi yang dapat
dipercaya (akuntable)
B. Unsur-Unsur Pengawasan Intern Kas
Sistem pengawasan intern yang baik dapat terdiri dari kebijakan dan
prosedur dirancang untuk memberikan kepastian yang layak terhadap
manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya secara
kolektif membentuk pengendalian entitas tersebut dalam melindungi kas dan
penaganan atas transaksi penerimaan kas.
Beberapa unsur atau elemen pokok sistem pengendalian intern yang
baik digunakan dalam penerimaan kas daerah adalah:
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas dan jelas
Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian
tanggung jawab fungsional kepada unit-uit organisasi yang dibentuk
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok penerimaan kas.
Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi pemerintah
dapat dilakukan dengan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan kas
dari fungsi akuntansi, fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh
untuk melakukan semua tahap taransaksi penerimaan kas daerah.
b. System wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan
dan biaya.
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas
dari pejabat yang dimiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya
transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat system
yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya
setiap transaksi penerimaan kas. Salah satu media untuk menjamin
perlindungan yang cukup terhadap kegiatan penerimaan kas daerah oleh
BPKD kota medan yaitu adanya penatausahaan penerimaan kas daerah
yang diterapkan.
Dengan adanya Prosedur penatausahaan akan menjamin
pelaksanaan penerimaan kas yang baik, sehingga pengelolaannya
memberikan informasi yang dapat dipercaya (akuntable) sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah.
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit
organisasi
Cara-cara organisasi pemerintah dalam menciptakan praktik yang
sehat dengan cara setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal
sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi dan tanpa ada
campur tangan dari orang atau unit organisasi lain, adanya Perputaran
jabatan (job rotation), secara periodik diadakan pencocokan fisik
kekayaan dengan catatannya, Pembentukan unit organisasi yang bertugas
untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang
lain
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya
Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern
yang paling penting. organisasi pemerintah memiliki karyawan yang
kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi
sampai batas yang minimum, dan pemerintah tetap mapu menghasilkan
pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.
Cara untuk mendapatkan karyawan yang kompeten yaitu dengan
seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh
pekerjaannya dan Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi
karywan pemerintah, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya
dengan memberikan inzin kepada karyawan nya dalam mengikuti
pelatihan tekhnis sehingga lebih memahami dan mampu mengelola
keuangan daerah khususnya penerimaan kas daerah.
C. Tujuan Pengawasan Intern Kas
Untuk mengetahui tujuan pengawasan intern kas, maka harus diketahui
terlebih dahulu sifat-sifat khusus dari kas yaitu kas adalah salah satu aktiva
yang siap untuk diubah menjadi jenis aset yang lain, sangat mudah
disembunyikan dan dipindahkan, serta sangat diinginkan.
Karena karakteristik ini, kas adalah aktiva yang paling rawan terhadap
pencurian dan penyalahgunaan. terlebih lagi, karena jumlah transaksi kas
yang sangat besar, banyak kekeliruan mungkin terjadi dalam pelaksanaan dan
pencatatan transaksi kas. untuk menjaga kas dan untuk memastikan akurasi
catatan akuntansi untuk kas, pengawasan intern sebagai pengendali intern
yang efektif terhadap kas sangat penting sekali dilakukan.
Adapun tujuan diterapkannya sistem pengawasan intern kas bagi
perusahaan dan instansi pemerintah daerah adalah :
1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Sistem pengawasan intern di gunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya pemberian tanggungjawab dan
kewenagan yang jelas berdasarkan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan
untuk seluruh karyawan.
Tercapainya sistem pengawasan intern kas dapat dilihat dari tingkat
keamanan dalam pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan kas daerah
yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
D. Analisa prosedur Penerimaaan Kas Daerah
Penerimaan kas daerah merupakan komponen sumber daya yang sangat
penting terutama di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah
direncanakan. pengelolaan penerimaan kas daerah merupakan salah satu
pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah dalam mengelola
sumber daya yang dimilki daerah untuk pembangunan daerahnya sebagai
wujud penerapan otonomi daerah.
Adanya penerapan otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru
yang memberi kewenagan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam
sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi
yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintah khususnya di daerah.
Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam
menciptakan sebuah sistem yang powershare pada setisp level pemerintah
menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah, (Halim,dkk. 2010:
105).
Penerimaan Kas Daerah kota medan bersumber dari Pendapatan Daerah
yaitu Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah
lainnya yang sah sesuai dengan peraturan pemerintah. Kegiatan penerimaan
kas daerah dilakukan oleh bagian-bagian yang terkait dalam Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kota Medan.
Seperti diketahui bahwa penerimaan kas daerah berasal dari pendapatan
daerah, maka untuk mengetahui bagaimana pengawasan intern kas Daerah
yang dilaksanakan oleh Badan Pengeola Keuangan Daerah Kota Medan, kita
lihat melalui prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pendapatan daerah
sebagai sub sistem pengawasan intern kas daerah yang berfungsi untuk
pengendalian resiko penyelewengan dan penyalahgunaan atas penerimaan kas
daerah.
Prosedur tersebut memberikan keyakinan bahwa sistem pengawasan
intern kas daerah oleh BPKD Kota Medan berjalan dengan baik, dimana
dalam prosedur tersebut adanya pemisahaan tanggungjawab serta kebijakan
dalam menerima kas daerah. Prosedur atas penatausahaan penerimaan kas
dari pendapatan daerah tersebut menggambarkan proses kegiatan yang
dilakukan oleh fungsi atau pihak yang terkait dalam menerima kas daerah,
dokumen yang digunakan, dan catatan-catatan yang digunakan dalam
penerimaan kas daerah.
Prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pendapatan daerah dibagi
menjadi dua yaitu prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pendapatan
daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan prosedur penerimaan
kas dari pendapatan daerah di Bendahara Umum Daerah.
Langkah-langkah teknis prosedur penatausahaan penerimaan
pendapatan di SKPD dilakukan dengan melalui 3 mekanisme/prosedur yaitu:
1. prosedur penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan,
2. prosedur penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan
pembantu, dan
3. melalui bank pemerintah yang ditunjuk,bank lain, dan/atau kantor pos,
Sedangkan langkah-langkah teknis prosedur penatausahaan penerimaan kas
dari pendapatan daerah di Bendahara Umum di terima secara langsung oleh
Bendahara Umum, yang di bagi menjadi dua (2) prosedur sesuai dengan
jenis penerimaan pendapatan daerah, yaitu prosedur penerimaan kas dari
pendapatan dan prosedur penerimaan kas dari pembiayaan.
Berikut langkah-langkah teknis atau uraian-uraian prosedur penerimaan
kas dari pendapatan daerah melalui SKPD dan bendahara umum daerah
(BUD) sesuai dengan Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Medan:
1. Prosedur Penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Karena Prosedur penerimaan kas dari pendapatan daerah di skpd
terdiri dari 3 mekanisme/prosedur penerimaan seperti yang dijelaskan
diatas sebelumnya, penulis hanya memilih salah satu prosedur yang akan
di jelaskan yaitu mekanisme/prosedur penerimaan kas dari pendapatan
daerah melalui bendahara penerimaan.
Langkah-langkah penerimaan kas daerah dari pendapatan daerah
melalui bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:
1) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk
keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan
Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara
Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat
penerimaan pendapatan.
2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran
pajak/retribusi). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan
verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang
bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan
mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.
Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS).
Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada
bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian
diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian
menjadi bukti pembukuan.
3) Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan
berdasarkan SKP Daerah/SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti Lain yang Sah. atas penerimaan tersebut
bendahara penerimaan membukukan ke dalam buku kas umum di
sisi penerimaan, dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Atas
penyetoran tersebut bendahara penerimaan membukukan ke dalam
buku kas umum di sisi pengeluaran, dan buku pembantu perincan
obyek penerimaan sesuai dengan rekening pendapatan/penerimaan.
4) Di samping itu, bila SKPD mempunyai Bendahara Penerimaan
Pembantu maka Bendahara Penerimaan akan menerima SPJ
Penerimaan Pembantu. SPJ tersebut kemudian diverifikasi, evaluasi,
analisis untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan
pertanggungjawaban penerimaan
5) Berdasarkan dokumen-dokumen di atas Bendahara Penerimaan
membuat dokumen SPJ Penerimaan. Kemudian SPJ Penerimaan
diserahkan kepada PPK SKPD, selambat-lambatnya tanggal 7 bulan
berikutnya, untuk dilakukan pengujian.
6) Setelah dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis, maka PPK-
SKPD menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran
untuk disahkan. Pengesahan tersebut dinyatakan dalam Surat
Pengesahan SPJ.
7) Bendahara kemudian menyerahkan SPJ Penerimaan yang telah
disahkan oleh Pengguna Anggaran kepada BUD selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya. Penyerahan SPJ Penerimaan Kepada
BUD adalah dalam rangka pertanggungjawaban fungsional.
8) BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas SPJ
Penerimaan yang diserahkan Pengguna Anggaran. Verifikasi,
evaluasi, dan analisis ini dilakukan dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan. Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi, dan
analisis diatur dalam peraturan kepala daerah.
2. Prosedur penerimaan melalui bendahara umum daerah
a. Penerimaan pendapatan
Dalam prosedur penerimaan pendapatan di SKPKD melalui
melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga
Keuangan, dan/atau Kantor Pos. Langkah-langkah teknis yang terkait
dalam prosedur penerimaan di SKPD melalui Bank Pemerintah yang
ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos
adalah sebagai berikut :
1) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah kepada
Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak. Pengguna Anggaran
menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada Bendahara
Penerimaan dan Wajib Retribusi.
2) Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga
Keuangan, dan/atau Kantor Pos menerima uang dari Wajib
Pajak/Retribusi kemudian membuat Bukti Setoran dan Nota
Kredit. Bukti Setoran diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi
sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada BUD.
3) Bendahara Penerimaan akan menerima Slip Setoran/Bukti Lain
yang Sah dari Wajib Pajak/Retribusi atau mendapatkan
salinannya dari Bank (tergantung mekanisme yang diberlakukan)
dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam
penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP
Daerah/SKR.
b. Penerimaan Pembiayaan
Langkah-langkah teknis yang terkait dalam prosedur penerimaan
pembiayaan adalah sebagai berikut :
a) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak. Pengguna
Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada
Bendahara Penerimaan dan Wajib Retribusi.
b) Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak/Retribusi kemudian
membuat Bukti Setoran dan Nota Kredit. Bukti Setoran
diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi sedangkan Nota Kredit
diserahkan kepada BUD.
c) Bendahara Penerimaan akan menerima Slip Setoran/Bukti Lain
yang Sah dari Wajib Pajak/Retribusi atau mendapatkan
salinannya dari Bank (tergantung mekanisme yang diberlakukan)
dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam
penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP
Daerah/SKR.
E. Analisa Pengawasan Intern Penerimaan Kas Daerah
Kas memiliki bentuk yang sederhana, ringan dan mudah dibawa,
sehingga kas mudah diselewengkan. Kesalahan pencatatan kas akan
mempengaruhi perkiraan-perkiraan lain. Oleh karena itu diperlukan adanya
suatu pengawasan intern kas yang baik terhadap transaksi yang berhubungan
dengan kas. Tujuan dari pengawasan intern atas penerimaan kas adalah
sebagai berikut :
a. Menjamin bahwa seluruh penerimaan kas benar-benar diterima dan
diamankan sebagai milik pengawasan intern kas
b. Menciptakan manfaat yang besar dari jumlah kas yang diterima dan
dimiliki pengawasan intern kas.
Dengan adanya prosedur penerimaan kas, pengawasan intern kas daerah
oleh BPKD dilakukan dengan baik. mekanisme atau uraian-uraian prosedur
penerimaan kas dari pendapatan daerah tersebut memberi bukti adanya pihak-
pihak yang terkait dalam prosedur penerimaaan kas, dokumen sumber yang
digunakan, serta catatan yang digunakan dalam menatausahakan penerimaan
sebagai wujud adanya sistem pengawasan intern kas daerah yang menjamin
terlaksananya pengawasan dengan baik terhadap kas daerah, sebagai
pendorong terciptanya perlindungan kekayaan pemerintah, mendorong
ketelitian dan keandalan akuntansi, serta efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan
manajemen atau peraturan yang berlaku.
Berikut dokumen yang digunakan, dan catatan yang digunakan secara
jelas dan secara tidak langsung membentuk pengendalian atas penerimaan kas
daerah sehingga pengawasan secara efektif dan efisien berjalan dengan
lancar. dokumen-dokumen yang digunakan sebagai berikut:
1. Surat Tanda Setor (STS) digunakan menyetorkan penerimaan daerah
yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
2. Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan
adanya transfer uang masuk ke rekening bank.
3. Bukti transfer, merupakan bukti atas transfer penerimaan daerah.
4. Surat ketetapan pajak daerah, digunakan untuk menetapkan pajak daerah
atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan
retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
6. Surat Tanda Bukti Penerimaan Anggaran (STBP), digunakan untuk
mencatat setiap penerimaan dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh
bendahara penerimaan
7. Buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan
oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua
transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas
8. Buku besar, adalah catatan untuk memposting semua transaksi selain kas
dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset,
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan
9. Buku besar pembantu, adalah catatan yang diselenggarakan oleh fungsi
akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi
rincian dan buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya, maka berdasarkan hasil penelitian terhadap Sistem Pengawasan
Intern kas atas Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota
Medan, disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem Pengawasan Intern Kas atas Penerimaan Kas Daerah oleh Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah dilaksanakan dengan
baik dimana adanya sistem dan prosedur-prosedur yang digunakan sesuai
peraturan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan jelas.
2. Dengan adanya Prosedur penerimaan kas daerah yang diterapkan, maka
secara tidak langsung sistem pengawasan intern kas atas penerimaan kas
daerah berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, oleh Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kota Medan. Prosedur tersebut telah memberikan
jaminan keamanan atas penerimaan kas, sehingga penyalahgunaan dan
penyelwengan atas penerimaan kas dapat dikendalikan.
3. Penerapan unsur-unsur sistem pengawasan intern kas atas penerimaan
kas daerah oleh pada BPKD telah sepenuhnya dilakukan dengan baik
karena adanya sistem dan prosedur yang memisahan tugas pokok
fungsional pihak yang terkait dalam menerima kas dari pendapatan
daerah dan dokumen serta catatan-catatan yang digunakan.
4. Dengan bukti-bukti seperti dokumen dan catatan-catatan yang digunakan
dalam menerima kas daerah, maka BPKD memiliki banyak informasi
keuangan daerah mengenai kas daerah dengan baik, sehingga
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan kas
berjalan dengan baik.
B. Saran
Dalam kesempatan ini dalam penulisan tugas akhir, penulis akan
mengemukakan saran kepada perusahaan/instansi sekiranya bermanfaat.
1. Tetapkan mempertahankan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan
sesuai peraturan yang berlaku umum dalam penerimaan kas daerah
sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh BPKD.
2. Untuk di masa yang akan datang pemerintah daerah selaku pemegang
kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah dapat memberikan
pengembangan pembangunan sistem pengawasan intern yang lebih baik
terhadap penerimaan kas, mulai dari penyusunan sistem dan prosedur
yang baik, dan serta memberikan bimbingan pelatihan pegawai BPKD
yang terkait sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah Kota Medan,
sehingga BPKD dapat terus memepertahankan kinerjanya dalam
pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab.
DAFTAR PUSTAKA
Proyek Pengembanagan Pendidikan Akuntansi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991. Sistem Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
Murwanto, Rahmadi, dkk. 2006. Manajemen Kas Sektor Publik. Lembaga
Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK): Jakarta.
Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Nasional: Yogyakarta.
Darise, Nurlan, 2010. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik).
Indeks: Gorontalo
Abdul Halim. 2010. Akuntansi Daerah Sektor Publik. Salemba 4: Jakarta
Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 39 Tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah Tahun 2007.Jakarta.
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Walikota Medan No. 68 Tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan tahun 2011.Medan.
Peraturan Walikota Medan Nomor 60 Tahun 2010
Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Pemerintah
Daerah tahun 2004. Jakarta
Sahata, 2008. Analisis Penerapan Sistem Penerimaan Kas dari Pendapatan Asli
Daerah Di Kabupaten Deli
Karamoy, Rone Lucia. 2013. “Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur
Penerimaan Kas di Dinas Pendapatan Kota Manado”. Jurnal EMBA. 1, (3), 939-948.
.