i
TESIS
KARAKTERISTIK PIUTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI HAK PUNGUT NEGARA
Oleh :
MARIYONO SUBAGYONIM : 12107044
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NAROTAMASURABAYA
2009
ii
KARAKTERISTIK PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI HAK PUNGUT NEGARA
TESIS
Untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Dalam Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama
Oleh :
MARIYONO SUBAGYONIM : 12107044
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NAROTAMASURABAYA
2009
iii
TESIS INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, ...............................,.2009
Oleh :
Pembimbing,
Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H, M,S.
iv
Telah Diuji Pada
Tanggal,......................................2009
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua :
Anggota : 1.
2.
v
KATA PENGANTAR
Dengan rahmat dan Ridlo Tuhan Yang Maha Kuasa penulis
panjatkan hanya atas izin Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan tesis ini dengan judul ” KARAKTERISTIK PIUTANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI HAK PUNGUT NEGARA”, sesuai
dengan apa yang penulis harapkan. Pada kesempatan ini, penulis ingin
pula menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada :
1. Ketua Yayasan Pawiyatan Gita Patria Universitas Narotama
Surabaya, Ibu Hj. Ir. Roro Iswahyu Damayanti.
2. Bapak H. R. Djoko Soemadijo, SH, Rektor di Universitas Narotama
Surabaya selaku penanggung jawab penyelenggara Program
Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. H. Ismanto Hadi Santoso, Ir. ,MS Wakil Rektor I
Universitas Narotama Surabaya
4. Bapak DR. Sadjijono, SH, M.Hum Ketua Program Pascasarjana
Ilmu Hukum
5. Bapak Prof. Dr. H. Moch Isnaeni, S.H, M,S. selaku pembimbing
yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan
bimbingan tesis kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dosen pengajar di Program Pasca Sarjana Universitas
Narotama yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti.
7. Bapak/Ibu pihak perpustakaan Universitas Narotama, semua pihak
yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan
dorongan demi selesainya tesis ini.
vi
8. Istriku, anak-anakku tersayang yang telah banyak memberikan do’a
dan dukungan dan memberikan kesempatan untuk mengikuti masa
perkuliahan sampai selesai.
Akhirnya saya berharap mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi
para pembaca.
Surabaya, April 2009
Penulis,
MARIYONO SUBAGYO
vii
ABSTRACT
Seiring dengan makin gegap gempitnya pasar angkutan transportasi yang terpadu dan handal, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Dengan makin banyaknya masyarakat pengguna jasa angkutan tersebut, maka kepentingan khalayak harus dijadikan acuan terhadap pembenahan sektor transportasi nasional terutama pada kendaraan bermotor.
Sebagai kebijakan pemungutan perpajakan Indonesia, dapat dikaji dengan memperhatikan perkembangan historinya. Sebelumnya memberikan batasan tentang kebijakan pemungutan perpajakan pada Kendaraan Bermotor, kiranya diperlukan suatu pandangan yang sama apa yang dimaksudkan dengan kebijakan perpajakan itu. Kebijakan pada dasarnya adalah bagian dari sistem politik.
Mengingat Undang-Undang 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelenggaraan Sengketa Pajak, Undang-Undang 18 Tahun1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daaerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000, Undang-Undang 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak.
Pasal 1137 BW mengatur tentang Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan adanya preferensi (hak mendahului) yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea (termasuk pajak kendaraan bermotor), diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu.
Penagihan pajak-pajak baik yang berkohir maupun yang tidak berkohir, dengan surat paksa, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Drt Nomor 27 Tahun 1957 (LN. 1957 Nomor 84) yang telah dijadikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 (LN 1959 Nomor 63 Pasal 2 s/d 8). Wajib pajak yang setelah diperingatkan tidak membayar pajak atau tidak datang untuk mengadakan suatu peraturan pembayaran akan dipaksakan membayar pajak. Paksaan itu mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu keputusan hakim yang dapat segera dijalankan dengan lain perkataan pelaksanaan surat paksa dilakukan dengan tidak melalui perantara Hakim. Pengadilan masih belum membayar pajaknya beserta ongkos pemberitahuan surat paksa, ataupun datang mengadakan peraturan pembayaran, maka akan dilakukan penyitaan barang-barang wajib pajak baik yang tetap maupun yang tidak tetap.
viii
DAFTAR ISI
JUDUL. .. ........................................................................................................... i
LEMBARAN PENGESAHAN........................................................................... iii
LEMBARAN PENGUJI ..................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ........................................................................................ v
ABSTRACT........................................................................................................ vii
DAFTAR ISI...................................................................................................... vii
BAB I : PENDAHULUAN...................................................................... 1
1. Latar Belakang Masalah......................................................... 1
2. Rumusan Masalah ................................................................. 10
3. Tujuan Penelitian .................................................................. 10
4. Manfaat Penelitian ................................................................ 11
5. Tinjauan Pustaka .................................................................. 11
6. Metode Penelitian ................................................................. 18
a. Pendekatan Masalah.......................................................... 18
b. Sumber Bahan Hukum...................................................... 18
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ............................. 19
d. Analisis Bahan Hukum ..................................................... 20
5. Pertanggungjawaban Sistematika ........................................ 21
BAB II : DASAR PEMIKIRAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI ............................... 26
1. Kendaraan Bermotor Sebagai Harta Kekayaan...................... 23
2. Pemungutan Pajak Sebagai Hak Negara................................ 29
ix
BAB III : HAK PUNGUT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI PIUTANG NEGARA……….................................... 47
1. Hak Pungut Pajak Sebagai Piutang ........................................ 47
2. Eksistensi Pasal 1137 KUH Perdata Dalam Pemungutan Pajak 53
3. Hak Pungut Pajak Sebagai Piutang Diistimewakan.............. 57
BAB IV : PENUTUP............................................................................ 64
1. Kesimpulan ........................................................................... 64
2. Saran...................................................................................... 65
DAFTAR PUSTAKA
x
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Andriani, Ilmu Hukum Pajak,Penerbit Eresco, Jakarta-Bandung, th 1982, hl. 55-58.
Brotodiharjo ,R. Santoso,Ilmu Hukum Pajak,Eresco, Jakarta, 1982, h. 39-41.
Damste ,Sinninghe, Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht.Eresco, Jakarta, 1979, h. 15-36.
Gautama , Sudargo, Hukum Perdata Internasional Indonesia. (Jilid Pertama), Keng Po, Jakarta, th 1961, h. 39 – 40.
Isnaeni ,M. ,Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, th. 1996, h. 9.
Isnaeni, M., Op.cit, h. 21
La Palombara ,Joseph, “Distribution and Development” dalam Myron Wiener, Modernzation: The Dynamcisof Growth, Voice of Amerika Forum Lectures, Cambridge, 1966, h. 237.
M. Sievers, Allen, The Mystical World of Indonesia, The John Hopkins University Press, Baltimore, th. 1974, h. 17
Rahardjo ,Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, th. 1986, h. 334 Ibid. 24
Soemitro,Rochmat,Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,Eresco, Jakarta, 1979, h. 30-31.
Satrio ,J., Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, th1991, h. 4 - 9.
B. Perundang-undangan dan Putusan Hakim
xi
Perundang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Memori Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomer. 9 Tahun 1994
Memori Penjelasan Undang-Undang Nomer. 6 Tahun 1983 Lembar Negara 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262
Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan, Peraturan Peundang-undangan Perpajakan Indonesia. Undang-Undang no. 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang no. 9 Tahun 1994 (untuk dinas) , halaman 23. Selanjutnya, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 telah disempurnakan sehingga keselruhan berbunyi :
1. Setiap Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah terutang yang semestinya.
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2007
Peraturan Daerah Provonsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
KUHPerdt ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW ( Burgerlijk Wetboek ).