i
TENAGA KEPENDIDIKAN IAIN PURWOKERTO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2015
ii
TENAGA KEPENDIDIKAN IAIN PURWOKERTO
TIM PENYUSUN
Penanggung Jawab
Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
Ketua
Dr. H. Suwito, M.Ag.
Anggota
Ahmad Muttaqin, M.Si.
Kholil Lur Rochman, S.Ag., M.Pd.I.
Safrudin Aziz, S.IP., M.Pd.I.
Rofina Dienasari, S.H.I.
Risqi Dias Kurniawan, S.Kom.
Nursalim, M.Pd.I.
Arif Hidayat, S.Pd., M.Hum.
Penerbit
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624,
Fax. 0281-636553
All Right Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam
disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita menjadi
bagian dari umatnya yang mendapatkan pertolongan.
IAIN Purwokerto sebagai perguruan tinggi yang terus-menerus
meningkatkan kualitasnya harus memiliki Sumber Daya Manusia
(SDM) yang baik. Salah satu SDM tersebut adalah tenaga
kependidikan. IAIN Purwokerto membutuhkan tenaga kependidikan
yang profesional, kreatif, dan memiliki inisiatif tinggi dalam
memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan. Untuk
mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional, kreatif, dan
memiliki inisiatif tinggi diperlukan sistem baku yang mengatur
perencanaan, rekruitmen, orientasi, penempatan, sanksi, dan
pemberhentian yang terukur dan berkeadilan. Akhirnya, semoga
buku peoman ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.
Purwokerto, April 2015
Rektor,
Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 196708151992031003
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................... iii
DAFTAR ISI ................................................................................ iv
SK REKTOR ............................................................................... 1
BAB I KETENTUAN UMUM ........................................................ 4
BAB II PERENCANAAN ............................................................. 6
BAB III REKRUITMEN, SELEKSI, DAN PEMBERHENTIAN ...... 8
BAB IV ORIENTASI DAN PENEMPATAN ................................ 12
BAB V PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR ........... 14
BAB VI REMUNERASI DAN RETENSI ..................................... 15
BAB VII PENGHARGAAN ........................................................ 16
BAB VIII SANKSI ...................................................................... 17
BAB IX PEMBINAAN ................................................................ 22
BAB X PENUTUP ..................................................................... 22
1
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
NOMOR 513 TAHUN 2015
TENTANG
TENAGA KEPENDIDIKAN IAIN PURWOKERTO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2015
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Menimbang : a. Bahwa sebuah lembaga Perguruan Tinggi
harus memiliki tenaga kependidikan yang
profesional, kreatif, dan memiliki inisiatif tinggi
dalam memberikan pelayanan
penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa untuk mendapatkan tenaga
kependidikan yang profesional, kreatif, dan
memiliki inisiatif tinggi diperlukan sistem baku
yang mengatur perencanaan, rekruitmen,
orientasi, penempatan, sanksi, dan
pemberhentian yang terukur dan berkeadilan;
c. IAIN Purwokerto sebagai Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri membutuhkan
tenaga kependidikan yang profesional, kreatif,
dan memiliki inisiatif tinggi untuk
menyelenggarakan pelayanan pendidikannya;
d. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, huruf
b, dan huruf c dipandang perlu menerbitkan
Surat Keputusan Rektor IAIN Purwokerto
tentang Tenaga Kependidikan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
2
Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 38 tahun
1992 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 39
tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);
3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492
Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan
Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen
Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 158 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di
Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Presiden RI No. 139 Tahun 2014
tentang Perubahan STAIN Purwokerto
menjadi IAIN Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 240).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Rektor IAIN Purwokerto tentang
Tenaga Kependidikan IAIN Purwokerto tahun
2015.
4
Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat
Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam
keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai April 2015, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya
disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang
diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan secara
fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
(2) Rektor adalah Rektor IAIN Purwokerto.
(3) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan,
tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik
informasi.
(4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar
yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan
Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional
Pengabdian kepada Masyarakat.
(5) Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang
dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang
5
meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan
prasarana.
(6) Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang
dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang
meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan
prasarana.
(7) Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang
hanya diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat
yang ditentukan.
(8) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program diploma,
program sarjana, program magister, program doktor, dan
program profesi, serta program spesialis, yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan
kebudayaan bangsa Indonesia.
(9) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
(10) Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
(11) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar
yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan
standar penelitian, dan standar pengabdian kepada
masyarakat.
(12) Sasaran Kerja Pegawai disingkat SKP adalah rencana dan
target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun
waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta
disepakati pegawai dan atasannya.
(13) Remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima
oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah
dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi ini diasosiasikan
dengan penghargaan dalam bentuk fresh money / uang
6
(monetary rewards), atau bisa diartikan juga sebagai upah
atau gaji (salary).
(14) Rekruitmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar
yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi
pegawai/karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.
(15) Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan disingkat IKTD
adalah ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang digunakan
untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur
kinerja pegawai terhadap sasaran organisasi.
BAB II
PERENCANAAN
Pasal 2
(1) Tenaga kependidikan di IAIN Purwokerto terdiri dari:
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
b. Tenaga kontrak.
(2) Prinsip perencanaan tenaga kependidikan di IAIN Purwokerto
adalah:
a. menyesuaikan dengan kebutuhan layanan utama (core
bussiness);
b. kualifikasi spesifik; dan
c. menyesuaikan dengan prediksi permintaan (demand) dan
persediaan (supply).
Pasal 3
(1) Perencanaan tenaga kependidikan diselenggarakan secara
sistematis, fungsional, dan proporsional.
(2) Perencanakan tenaga kependidikan disesuaiakan dengan
Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis
(Renstra) Institut.
7
(3) Perencanaan tenaga kependidikan dipersiapkan oleh Bagian
Kepegawaian dan disampaikan kepada Rektor.
(4) Perencanaan tenaga kependidikan ditetapkan Rektor setelah
mendapat persetujuan Senat Institut.
Pasal 4
Perencanaan tenaga kependidikan IAIN Purwokerto didasarkan
pada:
a. pengembangan dan kebutuhan program studi;
b. rasio proporsional tenaga kependidikan dengan jumlah
mahasiswa;
c. volume pelayanan akademik dan non akademik.
Pasal 5
Ruang lingkup perencanaan tenaga kependidikan IAIN Purwokerto
meliputi:
a. jumlah tenaga kependidikan;
b. pengembangan kompetensi; dan
c. lingkungan kerja.
Pasal 6
(1) Perencanaan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud Pasal 4 huruf a dihitung dari proporsi ideal dengan
jumlah mahasiswa dan/atau volume pekerjaan pada masing-
masing unit, bagian, fakultas, jurusan, atau program studi.
(2) Perencanaa pengembangan kompetensi sebagaimana diatur
Pasal 4 huruf b meliputi kompetensi kepribadian, profesional,
pedagogik, dan sosial.
(3) Perencanaan lingkungan kerja sebagaimana diatur Pasal 4
huruf c ditujukan untuk menciptakan suasana kondusif melalui
8
penyediaan fasilitas ruangan yang memadai dan akses
informasi.
(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa
perpustakaan, laboratorium, dan internet.
BAB III
REKRUITMEN, SELEKSI, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 7
(1) Rekruitmen tenaga kependidikan didasarkan pada prinsip-
prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas publik.
(2) Rekruitmen tenaga kependidikan didahului identifikasi
kebutuhan terkait volume pekerjaan dan ketersediaan pegawai
yang ada.
(3) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (2)
meliputi:
a. analisis jabatan untuk menentukan tanggung jawab dan
persyaratan, keterampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis
orang yang akan direkrut;
b. uraian pekerjaan untuk memberikan penjelasan tentang
fakta-fakta yang penting dari pekerjaan yang direncanakan;
c. persyaratan pekerjaan untuk menentukan syarat-syarat
orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan baik;
d. penilaian pekerjaan untuk membandingkan nilai dari suatu
pekerjaan dengan nilai dari suatu pekerjaan lainnya; dan
e. penggolongan pekerjaan.
(4) Rekruitmen disesuaian dengan perencanaan tenaga
kependidikan.
9
Pasal 8
(1) Rekruitmen tenaga kependidikan PNS sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Rekruitmen tenaga kependidikan bukan PNS dilaksanakan
dengan tahap sebagai berikut:
a. Kasubag pada unit terendah mengusulkan kepada Kabag;
b. Kabiro merekap dan membahas dengan Wakil Rektor II;
c. Rektor mengusulkan ke Dirjen Diktis Kemenag RI;
d. pengusulan oleh Diktis ke Kementerian Aparatur Negara;
e. Rektor membentuk Panitia Penerimaan Tendik IAIN
Purwokerto;
f. sosialiasasi Pemerimaan oleh Panitia secara elektronik
dan cetak;
g. Panitia menerima pendaftaran;
h. Panitia melakukan seleksi administrasi;
i. Panitia menyelenggaraan ujian tulis;
j. Panitia mengumumkan hasil tes tulis;
k. ujian kompetensi; dan
l. pengumuman hasil.
Pasal 9
(1) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2)
huruf k terdiri dari:
a. wawancara;
b. tes baca dan tulis Al-Qur’an;
c. pemahaman dan pengamalan ibadah;
(2) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
terhadap peserta yang dinyatakan lulus tes tulis.
10
Pasal 10
(1) Pengumuman rekruitmen tenaga kependidikan disosialisasikan
kepada masyarakat melalui media elektronik/online dan
cetak/offline.
(2) Sosialisasi pengumuman rekruitmen elektronik/online
sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui website
IAIN Purwokerto.
(3) Sosialisasi pengumuman rekruitmen cetak/offline
sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit ditempel di
papan pengumuman setiap fakultas, papan pengumuman
perpustakaan, kantor pos, dan bursa kerja.
Pasal 11
(1) IAIN Purwokerto membentuk panitia seleksi penerimaan calon
tenaga kependidikan.
(2) Panitia seleksi menyusun jadwal dan/atau tahapan
penerimaan calon tenaga kependidikan.
(3) Jadwal dan/atau tahapan penerimaan disosialisasikan kepada
masyarakat bersamaan dengan pengumuman rekruitmen.
(4) Seleksi calon tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan.
(5) Seleksi calon tenaga kependidikan dilaksanakan dengan tahap
sebagai berikut:
a. seleksi administrasi;
b. tes tulis; dan
c. uji kompetensi dasar.
(6) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (5) menggunakan sistem
gugur.
Pasal 12
(1) Tenaga kependidikan dapat diberhentikan.
11
(2) Jenis pemberhentian tenaga kependidikan terdiri dari
pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan
tidak hormat.
(3) Pemberhentian tenaga kependidikan melalui prosedur baku
sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13
(1) Pemberhentian dengan hormat dilakukan karena:
a. pensiun;
b. meninggal dunia; dan
c. mengundurkan diri.
(2) Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan karena:
a. hukuman sanksi jabatan; dan
b. terkena kasus hukum yang mengakibatkan kehilangan
persyaratan sebagai tenaga kependidikan.
Pasal 14
(1) Pemberhentian tenaga kependidikan PNS mengacu peraturan
dan undang-undang yang berlaku.
(2) Pemberhentian tenaga kependidikan bukan PNS dilaksanakan
dengan tahap-tahap sebagai berikut:
a. pembinaan oleh atasan;
b. peringatan tahap I;
c. peringatan tahap II;
d. peringatan tahap III; dan
e. pemberhentian.
(3) Pemberian peringatan terhadap tenaga kependidikan
diutuskan oleh pimpinan atas dasar masukan dari pihak-pihak
terkait.
12
BAB IV
ORIENTASI DAN PENEMPATAN
Pasal 15
(1) Orientasi pekerjaan diberikan kepada semua tenaga
kependidikan yang dinyatakan lolos seleksi.
(2) Semua tenaga kependidikan yang dinyatakan lolos seleksi
wajib mengikuti orientasi pekerjaan.
(3) Orientasi tenaga kependidikan bertujuan:
a. mengenalkan pekerjaan dan institusi tempat bekerja;
b. mengenalkan peran dan kedudukan pekerjaan;
c. mengenalkan pegawai lama di lingkungan kerja; dan
d. membantu dan mempercepat proses adaptasi.
(4) Materi-materi yang harus diketahui dalam orientasi adalah:
a. kondisi kerja;
b. gaji dan jaminan sosial;
c. kaminan kesehatan dan keselamatan;
d. program pelayanan;
e. uraian jabatan;
f. tempat dan peralatan kerja;
g. mitra kerja; dan
h. wawasan ke-IAIN-an.
(5) Wawasan ke-IAIN-an sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf h
meliputi:
a. profil lembaga (company profile);
b. layanan prima (costumers and competitors);
c. lebiasaan (custom and manner);
d. tim kerja;
e. rugalasi (company regulation); dan
f. wawasam keislaman (paradigma islam moderat dan
inklusif).
13
Pasal 16
Pihak-pihak yang menyampaikan materi orientasi tenaga
kependidikan adalah:
a. pimpinan IAIN Purwokerto;
b. pimpinan fakultas;
c. kepala biro, kepala bagian, dan kepala sub bagian sesuai
jenjang jabatan pekerjaan; dan
d. ketua lembaga/unit teknis pekerjaan terkait.
Pasal 17
(1) Jenis-jenis orientasi tenaga kependidikan di IAIN Purwokerto
adalah:
a. orientasi dan pengenalan kerja;
b. pendidikan dan latihan pra jabatan;
c. pembekalan dasar; dan
d. pembinaan rutin bulanan.
(2) Pendidikan dan latihan pra jabatan sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi tenaga kependidikan PNS.
(3) Pembinaan rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d
dilakukan oleh pimpinan untuk seluruh dosen dan tenaga
kependidikan.
Pasal 18
(1) Tenaga kependidikan yang telah menyelesaikan orientasi
sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a, hurf, b, dan
huruf c diangkat oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1)
selanjutnya diberi Surat Tugas penempatan dari Rektor.
(3) Penempatan tenaga kependidikan meliputi program studi,
fakultas, bagian, lembaga, dan unit kerja di lingkungan IAIN
Purwokerto.
14
(4) Penempatan pertama tenaga kependidikan menyesuaikan
dengan latar belakang pendidikan, kualifikasi, dan formasi
yang telah ditetapkan.
(5) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
dilakukan secara tertulis dengan menyatakan tugas yang
menjadi tanggungjawab tenaga kependidikan yang
bersangkutan.
BAB V
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR
Pasal 19
(1) Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan
dengan cara:
a. studi lanjut;
b. peningkatan kualifikasi teknis; dan
c. magang.
(2) Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa
pendidikan formal sesuai kualifikasi tenaga kependidikan.
(3) Peningkatan kualifikasi teknis berupa whorshop, seminar,
shortcourse, khalaqah, diskusi rutin, pelatihan/kursus, dan
benchmarking.
Pasal 20
(1) Kenaikan jabatan dan golongan tenaga kependidikan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengembangan karir berdasar sistem merit.
(3) Pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan dalam
bentuk:
a. promosi;
b. roling (putaran) jabatan dam/atau pekerjaan; dan
15
c. magang.
(4) Pengembangan karir dilaksanakan didahului oleh asesmen
dan penilaian kinerja.
(5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa
Sistem Kinerja Pegawai (SKP), Indeks Kinerja Tenaga
Kependidikan (IKTD), dan evaluasi pimpinan secara internal.
BAB VI
REMUNERASI DAN RETENSI
Pasal 21
(1) Sistem remunerasi dan retensi bagi tenaga kependidikan IAIN
Purwokerto dilaksanakan dengan cara:
a. pemberian gaji;
b. tunjangan kinerja;
c. penyediaan fasilitas penunjang;
d. fasilitas asuransi kesehatan;
e. koperasi;
f. paguyuban pegawai.
(2) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
disesuaikan dengan status kepegawaian peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
a. PNS menyesuaikan stndar keuangan pemerintah; dan
b. Tenaga kontrak menyesuaikan Upah Minimum
Kabupaten/Kota Banyumas.
(3) Tenaga kependidikan diberi tunjangan keluarga dan uang
konsumsi.
(4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
diberikan kepada tenaga kependidikan PNS sesuai standar
yang berlaku secara nasional.
16
(5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c
berupa poliklinik, sarana olahraga, tempat ibadah, yempat
penitipan anak, pendidikan PAUD dan TK.
(6) Paguyuban pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f
berfungsi membangun hubungan keluarga antarpegawai dan
menjadi sarana membangun solidaritas berupa penyaluran
bantuan kepada tenaga kependidikan yang mendapat
musibah.
BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 22
(1) Penghargaan diberikan oleh Rektor kepada tenaga
kependidikan yang berprestasi di bidang Tridharma Perguruan
Tinggi, loyalitas kerja, dan aktivitas lain yang mengangkat citra
baik institusi.
(2) Penghargaan diberikan dalam forum terbuka di hadapan
pegawai di lingkungan IAIN Purwokerto.
(3) Forum terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah
pembinaan rutin bulanan, upacara, dan kegiatan-kegiatan lain
yang menghadirkan seluruh unsur civitas akademika.
Pasal 23
(1) Penghargaan diberikan pada periode setiap tahun.
(2) Penilaian prestasi tenaga kependidikan didasarkan pada SKP,
IKTD, dan evaluasi pimpinan.
(3) Tenaga kependidikan berprestasi ditetapkan oleh Rektor.
(4) Penghargaan dapat berbentuk:
a. lencana;
b. piagam; dan
c. uang.
17
BAB VIII
SANKSI
Pasal 24
(1) Tenaga kependidikan dapat dikenakan sanksi.
(2) Sanksi diberikan oleh Rektor.
(3) Sanksi diberikan setelah ditetapkan oleh Rektor.
(4) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) diputuskan
melalui rapat pimpinan.
Pasal 25
(1) Tenaga kependidikan dapat dikenakan sanksi karena:
a. melanggar kode etik; dan
b. melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap.
(2) Bentuk sanksi adalah:
a. ringan;
b. sedang; dan
c. berat.
(3) Tata cara pemberian sanksi adalah sebagai berikut:
a. Rektor meminta laporan dari atasan tenaga kependidikan
pelaku pelanggaran;
b. Rektor menyelenggarakan rapat pimpinan;
c. Rektor mengundang tenaga kependidikan yang
bersangkutan untuk memberikan klarifikasi;
d. Rektor menetapkan sanksi atas tenaga kependidikan yang
bersangkutan; dan
e. Rektor menerbitkan Surat Keputusan sanksi.
18
BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 26
(1) Pembinaan karier tenaga kependidikan meliputi kenaikan
pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan
peningkatan disiplin.
(2) Perguruan tinggi bertanggungjawab atas pelaksanaan
program-program pendidikan yang dapat mengembangkan
kemampuan profesional tenaga kependidikan dalam bidang
ilmu pengetahuan yang merupakan ruang lingkup tugasnya.
BAB X
PENUTUP
Pasal 27
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan
diatur kemudian.
(2) Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam Surat
Keputusan ini maka akan ditinjau kembali.
Purwokerto, 19 April 2015
Rektor,
Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag. NIP. 196708151992031003