24-Nov-15
1
TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN SISTEM KEUANGAN YANG TUMBUH SECARA BERKELANJUTAN
Bp. Nelson TampubolonKepala Eksekutif Pengawas Perbankan
1
Disampaikan dalam Indonesian Conference on Governance and SustainabilityJakarta, 24 November 2015
Otoritas Jasa Keuangan
Agenda
2
Arah dan Tujuan Tata Kelola Terintegrasi
Sistem dan Penegakan Tata KelolaTerintegrasi
Pengaturan Tata Kelola Terintegrasi
24-Nov-15
2
Otoritas Jasa Keuangan 3
Arah dan Tujuan Tata Kelola Terintegrasi
Sistem dan Penegakan Tata KelolaTerintegrasi
Pengaturan Tata Kelola Terintegrasi
Agenda
Otoritas Jasa Keuangan 4
Data Konglomerasi Keuangan 30 Juni 2015
• Total Aset Entitas Utama per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 4.732 T atau sekitar 88,9%dari 50 Financial Conglomerate. Hal dimaksud menunjukkan bahwa Konglomerasi lebihdidominasi oleh Entitas Utamanya.
24-Nov-15
3
Otoritas Jasa Keuangan 5
Data Konglomerasi Keuangan 30 Juni 2015
85 Entitas Bank
50 Financial
Conglomerate
229 Entitas35 Entitas Perusahaan Asuransi
38 Entitas Perusahaan Efek
35 Entitas Pembiayaan
11 Entitas Lainnya
• 34 Entitas Bank• Total Aset : Rp 4.430 T• 83,19% Total Aset Konglomerasi
Entitas Utama
50 Entitas
• 6 Entitas Perusahaan Asuransi• Total Aset : Rp 18,33 T• 0,34% Total Aset Konglomerasi
• 1 Entitas Perusahaan Efek• Total Aset : Rp 5,7 T• 0,11% Total Aset Konglomerasi
• 8 Entitas Pembiayaan• Total Aset : Rp 255 T• 4,79 % Total Aset Konglomerasi
• 1 Entitas Lainnya• Total Aset : Rp 23 T• 0,42 % Total Aset Konglomerasi
Otoritas Jasa Keuangan 6
Pasal 5 UU OJK
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Pengawasan Terintegrasi Pengaturan Terintegrasi
Manajemen RisikoTerintegrasi
Tata Kelola Terintegrasi
PermodalanTerintegrasi
Amanat UU OJK
OJK melakukan pengawasan terhadap
Lembaga Jasa Keuangan dengan cara:
1. Pengawasan individual (level 1); dan
2. Pengawasan Terintegrasi yang berupa
pengawasan terhadap lembaga keuangan
dan perusahaan anak di bidang keuangan
(level 2) serta pengawasan terintegrasi
terhadap Konglomerasi Keuangan (level
3).
24-Nov-15
4
Otoritas Jasa Keuangan 7
Arah KebijakanTata Kelola Terintegrasi
Tata KelolaTerintegrasi
Memiliki standarkebijakan yang samamelalui Pedoman Tata
Kelola Terintegrasi yang berguna sebagaipanduan bagi LJK
dalam KonglomerasiKeuangan untuk
menerapkan tata kelola
Memiliki standarkebijakan yang samamelalui Pedoman Tata
Kelola Terintegrasi yang berguna sebagaipanduan bagi LJK
dalam KonglomerasiKeuangan untuk
menerapkan tata kelola
MendorongKonglomerasi
Keuangan memilikitata kelola yang lebih
prudent sesuai denganprinsip-prinsip tata
kelola (TARIF)
MendorongKonglomerasi
Keuangan memilikitata kelola yang lebih
prudent sesuai denganprinsip-prinsip tata
kelola (TARIF)
Mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secaraberkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional
Otoritas Jasa Keuangan
Agenda
8
Arah dan Tujuan Tata Kelola Terintegrasi
Sistem dan Penegakan Tata KelolaTerintegrasi
Pengaturan Tata Kelola Terintegrasi
24-Nov-15
5
Otoritas Jasa Keuangan 9
Sistem Tata Kelola Terintegrasi
Konglomerasi KeuanganKonglomerasi Keuangan
Entitas UtamaEntitas Utama Perusahaan AnakPerusahaan Anak Perusahaan TerelasiPerusahaan Terelasi
LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh
pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
Entitas Utama bertugas mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi, dan Permodalan Terintegasi di
Konglomerasi Keuangan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Entitas Utama sebagai LJK Induk atau LJK yang
ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan bertindak
sebagai koordinator dalam pelaksanaan ketiga ketentuan dimaksud
Otoritas Jasa Keuangan 10
Sistem Tata Kelola Terintegrasi
Konglomerasi KeuanganKonglomerasi Keuangan
Entitas UtamaEntitas Utama Perusahaan AnakPerusahaan Anak Perusahaan TerelasiPerusahaan Terelasi
Dalam hal struktur Konglomerasi
Keuangan hanya terdiri dari LJK induk
dan LJK anak
Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan
tidak hanya terdiri dari LJK induk dan LJK anak
(terdapat perusahaan terelasi)
Pemegang saham pengendali dari Konglomerasi
Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama.
Entitas Utama yang ditunjuk adalah LJK yang
memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki
kualitas penerapan Manajemen Risiko yang
baik.
Entitas Utama adalah LJK induk
Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Entitas Utama untuk melakukan
penyesuaian terhadap LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama.
24-Nov-15
6
Otoritas Jasa Keuangan 11
Penegakan Tata Kelola Terintegrasi
Penegakan Tata Kelola TerintegrasiPenegakan Tata Kelola Terintegrasi
Konglomerasi KeuanganKonglomerasi Keuangan Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan
Komite Tata Kelola
Terintegrasi
Satuan Kerja Kepatuhan
Terintegrasi
Satuan Kerja Audit
Intern Terintegrasi
PelaporanPOJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata KelolaTerintegrasi Bagi KonglomerasiKeuangan Pasal 44, Pasal 45, Pasal46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49
SanksiPOJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata KelolaTerintegrasi Bagi KonglomerasiKeuangan Pasal 53, dan Pasal 54
Otoritas Jasa Keuangan
Agenda
12
Arah dan Tujuan Tata Kelola Terintegrasi
Sistem dan Penegakan Tata KelolaTerintegrasi
Pengaturan Tata Kelola Terintegrasi
24-Nov-15
7
Otoritas Jasa Keuangan
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
13
Untuk mengintegrasikan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama paling
kurang memiliki :
Dewan Komisaris
Komite Tata Kelola Terintegrasi
Satuan Kerja
Kepatuhan
Terintegrasi
Direksi
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
Entitas Utama
Satuan Kerja
Audit Intern
Terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
14
1. mengawasi penerapan Tata Kelola
pada masing-masing LJK agar sesuai
dengan Pedoman TKT.
2. mengawasi pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi Entitas Utama,
serta memberikan arahan atau nasihat
kepada Direksi Entitas Utama atas
pelaksanaan Pedoman TKT.
3. mengevaluasi Pedoman TKT dan
mengarahkan dalam rangka
penyempurnaan.
Dewan Komisaris Entitas Utama
1. memastikan penerapan TKT dalam
Konglomerasi Keuangan.
2. menyusun Pedoman TKT.
3. mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan
Pedoman TKT.
4. menindaklanjuti arahan/nasihat
Dekom EU dalam rangka
penyempurnaan Pedoman TKT.
Calon anggota Direksi EU dan Calon anggota Dekom EU harus memiliki
pengetahuan mengenai EU dan pengetahuan mengenai LJK dalam KK
Direksi Entitas Utama
Tugas dan Tanggung Jawab
24-Nov-15
8
Otoritas Jasa Keuangan
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
15
Komite Tata Kelola Terintegrasi
1. Ketua Komite TKT (merangkap anggota)
adalah Komisaris Independen yang
menjadi Ketua pada salah satu Komite
pada Entitas Utama.
2. Anggota Komite TKT paling kurang terdiri
atas:
a. Komisaris Independen yang mewakili dan
ditunjuk dari LJK dalam KK;
b. Pihak Independen, dapat berasal dari
pihak independen anggota Komite pada
EU; dan
c. Anggota Dewan Pengawas Syariah.
DEKOM ENTITAS UTAMA
3. Tugas:
a. mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
antara lain melalui penilaian kecukupan
pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi
kepatuhan secara terintegrasi; dan
b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman TKT.
4. Sumber informasi :
a. Informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan
audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing
LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing
LJK yang menjadi anggota pada Komite TKT.
b. Laporan Tata Kelola dari masing-masing LJK.
Otoritas Jasa Keuangan
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
16
a. Bersifat independen terhadap satker operasional.
b. Dalam hal EU telah memiliki Satker Kepatuhan maka
pelaksanaan kepatuhan terintegrasi dapat dilakukan
oleh Satker Kepatuhan yang telah ada.
c. Tugas Satker Kepatuhan Terintegrasi yaitu memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan
pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi
Keuangan.
d. Satker Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan EU atau
Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi
pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi
Keuangan.
e. Direktur Kepatuhan EU atau Direktur yang ditunjuk
oleh Direktur Utama EU menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan
Komisaris EU.
a. Bersifat independen terhadap satker operasional.
b. Dalam hal EU telah memiliki SKAI maka pelaksanaan
tugas audit intern terintegrasi dapat dilakukan oleh SKAI
yang telah ada.
c. Tugas SKAI Terintegrasi adalah memantau pelaksanaan
audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi
Keuangan.
SKAI Terintegrasi dapat melakukan audit pada LJK baik
secara individual, joint audit atau berdasarkan laporan
dari SKAI LJK.
e. SKAI Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern
terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk
melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam
Konglomerasi Keuangan dan Dekom EU serta Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan EU.
DIREKSI ENTITAS UTAMA
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
24-Nov-15
9
Otoritas Jasa Keuangan
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
17
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
Entitas
Utama
LJK
(Perusahaan Anak dari
Perusahan Terelasi)
Perusahaan
Terelasi
Perusahaan
Anak
Cakupan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:
1. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama
2. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan 18
STRUKTUR KONGLOMERASI GROUP
34.13% 34.12%
99.99%
9.68% 8.07% 6.13% 28.13%
100%
99.99% 99.99% 100%
99.99% 63,16%
95%5%
87.51% 29% 9.33%
36% 90% 1.04%1%
49% 2.50%
A B C D
21.36% 10.39%
29.71% 18.28%
PT ABC
Investment
overseas Dana PensiunPT ABC Corp
PT FamleePublik
Holding Limited Karyawan ABC Bank Invesco Group Limited
Omnicourt
Publik PQR Fund Pty Ltd PQR Banking
Group
56.74%
13.37% 54.35% 42.87%PT Asuransi MM PT Bank ABC PT ABC
Finance, Tbk
PT BCD PT ABC
Sekuritas, Tbk
PT SB
Syariah, Tbk Multifinance, Tbk
20%Property
PT MAS
Finance
PT ABC
Asset Mgt
PT SB1
1.69%IndonesiaPT Asuransi PT PT SB2
Investama Capital
PT Bank PQR
PT ABC
Internasional
PT ABC
LifeJapan Life
PT Dotcom LEVEL 2
STRUKTUR KELOMPOK USAHA ABC GROUP
46.04% 38.82% 15.06%
LEVEL 3
PT BANK
ABC Tbk
PT ABC Insurance PT ABC 43.26% XYZ PublikFinancial, Tbk Pty Ltd
PT ABC Holding Co
PT ABC Invest
Tbk
18,6
%
24-Nov-15
10
Otoritas Jasa Keuangan
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
19
Cakupan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama
1. Persyaratan Direksi EU dan Dewan Komisaris EU
2. Tugas & tanggung jawab Direksi EU dan Dewan Komisaris EU
3. Tugas & tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
4. Tugas & tanggung jawab Satker Kepatuhan Terintegrasi
5. Tugas & tanggung jawab SKAI Terintegrasi
6. Manajemen Risiko Terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
20
Cakupan Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam KK *)
1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris
2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) **)
3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris
4. Struktur DPS **)
5. Independensi tindakan Dewan Komisaris
6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi
7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris
*) Pedoman TKT ini merupakan pedoman minimal yang harus diikuti oleh seluruh LJK.**) Dalam hal Konglomerasi Keungan memiliki LJK yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
24-Nov-15
11
Otoritas Jasa Keuangan
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
21
Cakupan Kerangka
8.Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah ***)
9.Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern
10.Pelaksanaan fungsi manajemen risiko
11.Kebijakan remunerasi
12.Pengelolaan benturan kepentingan
***) Dalam hal Konglomerasi Keungan memiliki LJK yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
Otoritas Jasa Keuangan
Kesimpulan
22
Tata KelolaTerintegrasi
Manajemen RisikoTerintegrasi
PermodalanTerintegrasi
1. Sinergi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan2. Lebih prudent dalam operasional bisnis Konglomerasi Keuangan
Kinerja Konglomerasi Keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi
1. Mendorong sistem keuangan untuk dapat tumbuh stabil secaraberkelanjutan
2. Mendukung perekonomian nasional