PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI
RENCANA INDUK KEANTARIKSAAN INDONESIA
TAHUN 2016-2040
DISUSUN OLEH:
NAMA : PROF. DR. ERNA SRI ADININGSIH
NDH : 24
INSTANSI : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
PROGRAM PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I
ANGKATAN XXXIX
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2018
i
KATA PENGANTAR
Gagasan proyek perubahan ini dirancang dan dilaksanakan dengan urgensi belum
efektifnya implementasi Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 yang
merupakan sebagian dari amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan. Melalui proyek perubahan ini akan diusulkan kebijakan nasional untuk
penguatan stakeholder ownership atau dukungan pemangku kepentingan dan penguatan
kerjasama internasional dalam rangka implementasi Perpres Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040, sehingga dalam menyusun
Prioritas Nasional Pembangunan Tahunan oleh Pemerintah menjadi salah satu acuan utama
dalam fokus pembangunan maupun alokasi anggarannya. Oleh sebab itu proyek perubahan ini
diberi judul “Strategi Percepatan Implementasi Rencana Induk Keantariksaan Indonesia Tahun
2016-2040”, dengan harapan implementasi capaian target dapat terwujud tepat waktu.
Segala puji dipanjatkan kepada Allah SWT, sehingga akhirnya proyek perubahan ini dapat
dilaksanakan dengan dukungan dari seluruh pihak terkait di LAPAN maupun Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi. Penyusun menyampaikan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, selaku sponsor
proyek, dan Bapak Ir. Setia Budhy Algamar, MURP dari LAN selaku pembimbing dalam
penyusunan dan pelaksanaan proyek perubahan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr.
Muhammad Idris, selaku narasumber, atas masukan berharga untuk proyek perubahan.
Penyusun juga menyampaikan terimakasih kepada para pejabat di lingkungan LAPAN,
Kemenristekdikti, dan Bappenas yang telah memberikan dukungan penuh bagi proyek
perubahan ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Tim Efektif dari LAPAN yang ikut
melaksanakan kegiatan proyek perubahan. Terimakasih juga disampaikan kepada tim kecil yang
membantu penyelesaian laporan proyek perubahan, serta kepada seluruh pihak yang telah
membantu dan memberikan dukungan bagi proyek perubahan ini.
Jakarta, 19 Oktober 2018
Project Leader
Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………….…… ii
EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN) ……………………………………………………………………………. iv
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………………………… vii
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………………………………………. viii
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………………………………………………………. ix
BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN ……………………………………………………………………. 1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………. 1
1.2. Nama Gagasan Perubahan dan Deskripsi ……………………………………………… 3
1.3. Tujuan Proyek Perubahan ……………………………………………………………………… 4
1.4. Manfaat Perubahan ………………………………………………………………………………. 4
1.5. Ruang Lingkup Proyek Perubahan …………………………………………………………. 4
1.6. Output Kunci …………………………………………………………………………………………. 5
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN ………………………………………………………………. 6
2.1. Roadmap/Milestones Proyek Perubahan ………………………………………………. 6
2.2. Tata Kelola Proyek ………………………………………………………………………………… 8
2.3. Identifikasi dan Analisis Stakeholders …………………………………………………… 9
2.3.1. Pemetaan Stakeholder ………………………………………………………………… 9
2.3.2. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder ……………………………………. 12
2.4. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Strategi Mengatasinya ………. 13
2.5. Kriteria Keberhasilan ……………………………………………………………………….……. 14
2.6. Faktor Pendukung Keberhasilan ……………………………………………………………. 15
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ……………………………………………………………… 16
3.1. Capaian Proyek Perubahan ……………………………………………………………………. 16
3.2. Perubahan Peta Stakeholders Proyek Perubahan …………………………………… 18
3.3. Kendala Internal dan Eksternal ……………………………………………………………… 19
3.4. Upaya Mengatasi Kendala …………………………………………………………………….. 20
iii
3.5. Instrumen Monitoring Untuk Pelaksanaan Proyek Perubahan ……………….. 21
BAB IV PENUTUP …….…………………………………………………………………………………………………… 22
4.1. Kesimpulan ……………………………………………………………………………..……………… 22
4.2. Lesson learned ………………………………………………………………………………………… 23
4.3. Rekomendasi/Saran ………………………………………………………………………………… 23
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………………………………………….. 25
LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………………………………… 26
iv
EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN)
Perkembangan teknologi keantariksaan berkembang makin pesat. Kemajuan teknologi
berbasis iptek keantariksaan telah dimanfaatkan dalam banyak sector pembangunan dan
kehidupan masyarakat sehari-hari seperti telekomunikasi, pemantauan sumberdaya alam,
kehutanan, pertanian, perikanan, pertambangan, perencanaan wilayah dan tataruang, serta
mitigasi bencana alam. Meskipun demikian, dari sisi penguasaan teknologi keantariksaan,
Indonesia masih tertinggal dibandingkan Negara berkembang lainnya seperti India dan Republik
Rakyat Tiongkok.
Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan,
Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 yang merupakan perencanaan
jangka panjang untuk mencapai kemandirian dalam iptek keantariksaan di Indonesia. Namun
hingga saat ini, implementasi Rencana Induk Keantariksaan belum efektif secara nasional, dan
sebagian target capaian berpotensi mengalami keterlambatan.
Gagasan perubahan ini bertujuan untuk: (1) Menyusun rencana aksi penguatan
berdasarkan hasil evaluasi implementasi Renduk Keantariksaan 2016-2040; (2) Mengusulkan
muatan Renduk Keantariksaan dalam RPJMN 2020-2024; (3) Meratifikasi kerjasama
internasional antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India dalam bidang iptek
keantariksaan untuk maksud damai; serta (4) Membangun forum kerjasama dalam
pengembangan iptek keantariksaan.
Hasil evaluasi implementasi Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan yang
dilakukan terhadap capaian target periode paruh waktu 5 tahun pertama (2016-2020)
menunjukkan bahwa sebagian besar target dapat tercapai, kecuali untuk program teknologi
keantariksaan yang mengalami keterlambatan dalam capaian target. Hasil pertemuan dengan
K/L utama juga menyepakati diperlukan fokus pada percepatan program teknologi
keantariksaan dan mengusulkan INPRES sebagai landasan hukum yang mengikat bagi K/L untuk
mengimplementasikan Renduk Keantariksaan. Muatan Renduk Keantariksaan periode 5 tahun
pertama dan 5 tahun kedua (2016-2020 dan 2021-2025) perlu diusulkan menjadi landasan
v
dalam penyusunan naskah teknokratik RPJMN 2020-2024. Sementara itu proses ratifikasi
kerjasama internasional antara Indonesia-India dalam bidang iptek keantariksaan telah
dilakukan dengan menyusun draft naskah ratifikasi. Percepatan proses ratifikasi sangat
didukung oleh pihak Pemerintah India, dan menyepakati penyelenggaraan Joint Commission
Meeting yang dijadwalkan pada akhir Oktober 2018 (tentatif) untuk melangkah pada
implementasi kerjasama. Forum kerjasama nasional dalam pengembangan iptek keantariksaan
telah diinisiasi dengan dukungan dari seluruh stakeholder utama, dan beberapa di antaranya
telah terwujud melalui Nota Kesepahaman (MoU) dalam pengembangan iptek penerbangan dan
antariksa.
Dari pelaksanaan proyek perubahan dalam jangka pendek diperoleh beberapa hal penting
yang menjadi pembelajaran, khususnya bagi LAPAN, yaitu bahwa proyek perubahan ini sangat
penting sebagai upaya sistematis untuk implementasi Rencana Induk Penyelenggaraan
Keantariksaan di Indonesia secara bertahap hingga tahun 2040. Target Renduk Keantariksaan
tidak dapat tercapai secara efektif tanpa dukungan penuh dan sinergi di antara seluruh
pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional, melalui kerjasama yang intensif
untuk mencapai tujuan akhir yaitu kemandirian dalam iptek keantariksaan. Diperlukan landasan
hukum yang lebih mengikat seluruh K/L kunci untuk mengimplementasikan Renduk
Keantariksaan. Landasan hukum yang mengikat bagi kerjasama internasional, sebagaimana
kerjasama Indonesia-India dalam iptek keantariksaan, perlu ditindak lanjuti dengan
implementasi kegiatan yang saling menguntungkan. Keberhasilan implementasi Renduk
Keantariksaan sangat memerlukan kepemimpinan kolaboratif.
Berdasarkan hasil analisis dan output yang telah dicapai selama pelaksanaan proyek
perubahan dalam jangka pendek dapat disusun rekomendasi sebagai berikut:
1. LAPAN perlu melanjutkan upaya sistematis dan berkesinambungan untuk
mengkoordinasikan stakeholder dalam rangka pencapaian target Rencana Induk
Penyelenggaraan Keantariksaan.
2. LAPAN perlu berupaya dengan intensif untuk menjadikan keantariksaan sebagai salah satu
sektor pembangunan nasional di dalam RPJMN dan RPJPN sebagaimana yang telah terjadi
di negara-negara berkembang dengan sektor keantariksaan yang telah maju.
vi
3. LAPAN dan Kemenristekdikti perlu berperan lebih konkrit dalam mengupayakan kebijakan
Pemerintah (Presiden) untuk menetapkan keantariksaan sebagai salah satu prioritas
pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.
4. LAPAN perlu menginisiasi proses usulan INPRES Implementasi Renduk Keantariksaan
sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam pertemuan antar K/L.
5. LAPAN perlumenyusun prioritas dan langkah konkrit dalam implementasi kerjasama
internasional, khususnya antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India dalam iptek
keantariksaan, sebagai bagian dari percepatan capaian target Renduk Keantariksaan.
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Roadmap/Milestones proyek perubahan jangka pendek …………………………… 6
Tabel 2.2. Roadmap/Milestones proyek perubahan jangka menengah …………………….. 7
Tabel 2.3. Roadmap/Milestones proyek perubahan jangka panjang ………………………… 7
Tabel 2.4. Potensi masalah dalam implementasi Renduk Keantariksaan dan
Strategi Pemecahannya………………………………………………………………………..…… 14
Tabel 3.1. Capaian proyek perubahan jangka pendek……….………………………………………. 16
Tabel 3.2. Percepatan capaian proyek perubahan jangka menengah menjadi
Jangka panjang…………………………………………………….……………………..……………. 17
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Struktur tata kelola proyek perubahan ………………….………………………………… 8
Gambar 2.2. Struktur Organisasi LAPAN ………………….……………………………………….…………. 10
Gambar 2.3. Pemetaan stakeholder proyek perubahan ………….…………………….………………. 11
Gambar 2.4. Strategi komunikasi dengan kelompok stakeholder proyek perubahan …… 12
Gambar 3.1. Peta stakeholder pasca proyek perubahan jangka panjang …………….…….. 19
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Dokumen Landasan Hukum
1. Perpres No 45 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016-
2040
2. Draft Framework Agreement
Lampiran 2. Pembentukan Tim Efektif
1. Rapat 4 Juli 2018 (undangan, daftar hadir, notulen, foto)
2. Rapat 26 Juli 2018 (undangan, daftar hadir, notulen, foto)
3. SK Tim Efektif
Lampiran 3. Inisiasi Stakeholder Ownership
1. Koordinasi dengan Sekjen Kemenristekdikti (Screenshot Whatsapp, Foto, Narasi Video)
tanggal 2 Agustus 2018
2. Rapat Persiapan 2018 (Undangan, Daftar Hadir, Foto Kegiatan, terkait Renduk (10 Agustus
2018, Daftar Hadir, Notulensi), Mercure Hotel 13-16 Agustus Notulensi)
3. FGD Implementasi Rencana Induk Keantariksaan (27 September 2018) Park Hotel, Jakarta
(Undangan, Daftar Hadir, Foto Kegiatan, notulensi)
Lampiran 4. Inisiasi Forum Kerjasama IPTEK Keantariksaan
1. Kerjasama Dalam Negeri
A. MoU LAPAN – NIAS UTARA, tanggal 4 Juni 2018 (undangan, daftar hadir, artikel web,
foto)
B. MoU LAPAN-PT PLN, tanggal 23 Agustus 2018 (MoU)
C. MoU LAPAN-Universitas Prasteya Mulya, tanggal 5 Oktober 2018 (undangan,
Dokumen MoU, daftar hadir, foto)
D. Penandatanganan Prasasti Situs Observatorium Nasional Timau dan
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Tanah Tilong antara LAPAN -NTT, 9 s.d.
10 Juli 2018 (undangan, daftar hadir, artikel web, foto)
x
E. Draft SK Menristekdikti tentang Tim Percepatan Pencapaian Renduk Keantariksaan
2018-2020 (Anggota: Kemenrsitekdikti, LAPAN, BAPPENAS, Kemenkeu, Kemenlu,
Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemenhan, BPPT, LIPI)
F. MoU Kerjasama LAPAN dengan K/L, Pemda, universitas, dan BUMN Bulan Mei 2018
s.d 12 Oktober 2018
2. Kerjasama Luar Negeri
A. LAPAN – ISRO (Surat-surat dari Kedutaan India, undangan, daftar hadir, foto)
B. LAPAN – AUSTRADE (undangan, daftar hadir, foto)
C. LAPAN-Ethiopia (undangan, daftar hadir, foto)
Lampiran 5. Bahan Evaluasi Awal Capaian Renduk Keantariksaan
1. Rapat Persiapan tanggal 10 Agustus 2018 (undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan)
2. Monev Renduk tanggal 13-16 Agustus 2018 (undangan, daftar hadir, notulen, hasil monev,
foto kegiatan)
Lampiran 6. Draft Naskah Urgensi Ratifikasi Framework Agreement Indonesia – India.
1. Rapat pembahasan naskah urgensi (undangan, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, draft
ratifikasi)
2. Empat (4) Rapat Internal (undangan, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan,draft ratifikasi)
Lampiran 7. Sosialisasi Renduk Keantariksaan
1. Kegiatan SINAS KKPA Surabaya 6 Agustus, (undangan, daftar hadir, foto kegiatan, silde
presentasi ka LAPAN)
2. Sosialisasi Renduk Keantariksaan pada Aero Summit and ISAST (Artikel 25 September
2018)
3. Sosialisasi Kepala LAPAN di Park Hotel Jakarta tentang Implementasi Renduk
Keantariksaan tanggal 27 September 2018 (undangan, daftar hadir, foto kegiatan,
notulensi, bahan paparan Kepala LAPAN);
4. FGD Implementasi Rencana Induk Keantariksaan tanggal 27 September 2018 di Park
Hotel, Jakarta (Undangan, Daftar Hadir, Foto Kegiatan, notulensi)
Lampiran 8. Stakeholder Ownership
1. Rapat Koordinasi Sestama LAPAN dengan Sekjen Kemenristekdikti tanggal 2 Agustus 2018
2. 5 orang testimoni SINAS KKP di Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2018
xi
3. Pernyataan perwakilan K/L tentang Implementasi Renduk Keantariksaan pada tanggal 27
September 2018 (Kemenko Maritim, Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian,
Kemenristekdikti, Kemenperin, Kemenhan, BAPPENAS, Kemendagri, Kemenkominfo,
Kementerian BUMN, PT.DI (BUMN), BPPT, dan LIPI
4. Pernyataan Wakil DUBES India
5. Pertemuan LAPAN dengan Dubes Ethiopia (Artikel 17 September 2018)
6. Pernyataan perwakilan unit teknis LAPAN
Lampiran 9. Evaluasi Capaian Target Renduk Keantariksaan 2016-2020 (fokus pada teknologi)
1. Rapat Evaluasi Renduk Eselon II (27 Agustus, Agustus undangan, daftar hadir, notulen,
foto kegiatan, PPT Agustus (Renkeu)
2. FGD Implementasi Rencana Induk Keantariksaan (fokus Teknologi) (27 September 2018)
3. Park Hotel, Jakarta (Undangan, Daftar Hadir, Foto Kegiatan, notulensi, PPT Sestama
LAPAN)
Lampiran 10. Naskah Ratifikasi Framework Agreement Indonesia – India dan surat izin prakarsa
Menristekdikti kepada Presiden RI.
1. Rapat penyusunan naskah ratifikasi Framework Agreement (24 Agustus, Undangan, Daftar
Hadir, Notulensi, Foto Kegiatan)
2. Surat Usulan dari LAPAN kepada Kemenristekdikti
3. Surat Menteri Ristekdikti Kepada Presiden (17 September 2018) Tentang Izin Prakarsa
Ratifikasi Framework Agreement (Lampiran : Naskah Urgensi dan Draft Rancangan Perpres
tentang Ratifikasi Framework Agreement )
Lampiran 11. Dokumentasi Bimbingan Dengan Mentor dan Coach
1. Bimbingan dengan mentor (Kepala LAPAN – Prof. Dr. Thomas Djamaluddin)
2. Bimbingan dengan coach (Ir. Setia Budhy Algamar, MURP (WI Utama, LAN)
1
BAB I
GAGASAN PROYEK PERUBAHAN
1.1. Latar Belakang
Dalam dua dasawarsa terakhir, perkembangan teknologi keantariksaan berkembang
makin pesat. Kemajuan teknologi berbasis iptek keantariksaan telah dimanfaatkan dalam
banyak sektor pembangunan dan kehidupan masyarakat sehari-hari seperti telekomunikasi,
pemantauan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, perikanan, pertambangan, perencanaan
wilayah dan tata ruang, serta mitigasi bencana alam. Meskipun demikian, dari sisi penguasaan
teknologi keantariksaan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara berkembang lainnya
seperti India dan Republik Rakyat Tiongkok. Selain pemanfaatan teknologi keantariksaan,
Indonesia menunjukkan kemajuan dalam regulasinya. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen
Pemerintah RI dan DPR RI dalam penyusunan regulasi nasional untuk mendorong kemajuan dan
penguasaan iptek keantariksaan serta pemanfaatannya di Indonesia secara sistematis.
Penetapan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan merupakan komitmen
yang sangat kuat untuk memberikan payung hukum nasional yang kokoh bagi penyelenggaraan
keantariksaan di Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada negara lain,
khususnya dalam penyediaan komponen-komponen teknologi keantariksaan dan jasa
peluncuran satelit.
Sebagai amanat dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan,
khususnya Pasal 40, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) wajib menyusun
rencana induk sebagai pedoman nasional dalam Penyelenggaraan Keantariksaan. Rencana induk
disusun dengan mempertimbangkan modal dasar dan lingkungan strategis. Rencana induk
memuat: a. visi dan misi; b. kebijakan; c. strategi; dan d. peta rencana strategis jangka pendek,
menengah, dan panjang. Rencana induk disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun,
dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
Sebagai hasilnya, pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-
2
2040 (Lampiran 1.1). Landasan hukum tersebut cukup kuat untuk menjadi pedoman secara
nasional dalam pembangunan iptek keantariksaan.
Pada kenyataannya, Rancangan Kerja Pemerintah tahun 2017 hingga 2018 yang disusun
tiap tahun belum mengacu pada Perpres tersebut. Hingga saat ini, Pemerintah menetapkan
Prioritas Nasional (PN) Pembangunan Tahunan hanya berdasarkan visi Presiden (Nawa Cita) dan
RPJMN 2015-2019, serta mengalami perubahan PN tiap tahun dalam tiga tahun terakhir. Hal
tersebut menunjukkan bahwa Perpres 45/2017 belum diimplementasikan secara efektif dalam
program prioritas nasional. Meskipun demikian, LAPAN telah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015-2019 telah melaksanakan program pengembangan sains dan teknologi
penerbangan dan antariksa, serta penginderaan jauh untuk mendukung pembangunan nasional.
Sebagian besar program tahunan yang disusun telah sesuai dengan target capaian Rencana
Induk Keantariksaan, namun belum seluruhnya dapat tercapai tepat waktu, khususnya dalam
penguasaan teknologi roket. Sementara itu, target yang diperoleh melalui program LAPAN
dalam sains antariksa dan atmosfer, pengembangan teknologi satelit mikro, pengembangan
teknologi aeronautika, dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dapat tercapai tepat
waktu. Hal ini disebabkan implementasi Rencana Induk Keantariksaan sangat membutuhkan
sinergi dan harmoni dalam program yang dilaksanakan oleh para stakeholder.
Salah satu permasalahan dalam implementasi Rencana Induk Keantariksaan yang dapat
diidentifikasi adalah belum adanya stakeholder ownership (rasa kepemilikan diantara para
pemangku kepentingan) dalam mengimplementasikan Perpres tersebut. Selain itu,
pembangunan iptek keantariksaan sangat high tech, high cost, high risk, sehingga untuk
mencapai target teknologi keantariksaan tertentu, misalnya teknologi roket dan teknologi
satelit, diperlukan kerjasama yang mutualistik di tingkat nasional maupun internasional. Pada
bulan Mei 2018 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India menyepakati kerjasama di bidang
keantariksaan. LAPAN telah menandatangani kerjasama dengan Indian Space Research
Organization (ISRO) dalam sains dan teknologi keantariksaan melalui Framework Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of
India on Cooperation in the Exploration and Uses of Outer Space for Peaceful Purposes atau
selanjutnya disebut Framework Agreement yang telah ditandatangani pada bulan Mei 2018
(Lampiran 1.2). Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah dirintis sejak 20
3
tahun yang lalu antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India. Namun kerjasama ini belum
banyak memberikan manfaat dalam penguatan iptek keantariksaan di Indonesia. Penguatan
implementasi pemanfaatan kerjasama internasional menjadi salah satu permasalahan yang
perlu diperbaiki dalam kerjasama bilateral tersebut.
Melalui proyek perubahan ini akan diusulkan kebijakan nasional untuk penguatan
stakeholder ownership atau dukungan pemangku kepentingan dan penguatan kerjasama
internasional dalam rangka implementasi Perpres Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk
Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040, sehingga dalam menyusun Prioritas Nasional
Pembangunan Tahunan oleh Pemerintah menjadi salah satu acuan utama dalam fokus
pembangunan maupun alokasi anggarannya.
1.2. Nama Gagasan Perubahan dan Deskripsi
Judul gagasan perubahan:
Strategi Percepatan Implementasi Rencana Induk Keantariksaan Indonesia Tahun 2016-
2040.
Deskripsi:
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 45 tentang Rencana Induk
Penyelengaraan Kegiatan Keantariksaan Periode 2016-2040. Landasan hukum tersebut cukup
kuat untuk menjadi pedoman secara nasional. Namun pada kenyataannya, Rancangan Kerja
Pemerintah tahun 2017 hingga 2018 yang disusun tiap tahun belum mengacu pada Perpres
tersebut. Hingga saat ini, Pemerintah menetapkan Prioritas Nasional (PN) Pembangunan
Tahunan hanya berdasarkan visi Presiden (Nawa Cita) dan RPJMN 2015-2019. Sementara itu
lingkup dan jumlah Prioritas Nasional mengalami perubahan setiap tahun dalam tiga tahun
terakhir. Namun penyusunan dan penetapan PN belum mempertimbangkan Rencana Induk
tersebut. Dengan demikian Perpres 45/2017 belum diimplementasikan secara efektif dalam
program prioritas nasional. Melalui proyek perubahan ini akan diusulkan kebijakan nasional
yang fokus utamanya adalah untuk penguatan stakeholder ownership serta penguatan
kerjasama nasional dan internasional dalam rangka implementasi Rencana Induk Keantariksaan.
4
1.3. Tujuan Proyek Perubahan
Tujuan dari proyek perubahan ini adalah:
a. Menyusun rencana aksi penguatanberdasarkan hasil evaluasi implementasi Renduk
Keantariksaan 2016-2040;
b. Mengusulkan muatan Renduk Keantariksaan dalam RPJMN 2020-2024;
c. Meratifikasi kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India
dalam bidang iptek keantariksaan untuk maksud damai;
d. Membangun forum kerjasama dalam pengembangan iptek keantariksaan.
1.4. Manfaat Perubahan
Proyek perubahan ini diharapkan memberikan manfaat untuk:
a. Mempercepat capaian Rencana Induk Keantariksaan menuju kemandirian dalam iptek
keantariksaan;
b. Meningkatkan manfaat kerjasama, khususnya kerjasama internasional bagi Indonesia
untuk mendukung akselerasi implementasi Rencana Induk Keantariksaan.
1.5. Ruang Lingkup Proyek Perubahan
Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek perubahan meliputi:
a. Melakukan upaya-upaya intensif untuk membangun dan meningkatkan stakeholder
ownership implementasi Rencana Induk (Renduk) Keantariksaan;
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Keantariksaan;
c. Menyusun naskah ratifikasi Framework Agreement antara Indonesia dan India di bidang
iptek keantariksaan;
5
d. Melakukan upaya-upaya intensif untuk memasukkan muatan Rencana Induk
Keantariksaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024;
e. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang
iptek keantariksaan.
1.6. Output Kunci
Output kunci dari proyek perubahan, khususnya dalam jangka pendek, meliputi:
a. Draft Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tim Percepatan
Implementasi Rencana Induk Keantariksaan;
b. Draft naskah Ratifikasi Framework Agreement kerjasama keantariksaan antara Pemerintah
Indonesia dengan Pemerintah India.
c. Bahan evaluasi pelaksanaan Renduk Keantariksaan.
6
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
2.1. Roadmap/Milestones Proyek Perubahan
Sesuai dengan gagasan inovasi dan perubahan yang diusulkan, proyek perubahan
dirancang untuk mencapai target pada tiga tahap, yaitu jangka pendek selama mengikuti
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN-1), jangka menengah yaitu setelah PKN-1
selesai hingga akhir Desember 2018, dan jangka panjang yaitu tahun 2019 hingga 2020.
Roadmap dan milestones telah disusun untuk ketiga jangka waktu tersebut sebagaimana
disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2., dan Tabel 2.3.
Tabel 2.1. Roadmap/Milestones Proyek Perubahan Jangka Pendek
No Uraian Kegiatan Output Utama Jadwal Rencana
Pelaksanaan Peran Project
Leader
1. Pembentukan Tim Efektif SK Tim Efektif M4 Juli -M1Agustus 2018
Penanggung Jawab
2. Inisiasi stakeholder ownership
Dukungan stakeholder dalam implementasi Rencana Induk (Renduk) Keantariksaan
M2-M3 Agustus 2018
Koordinator
3. Inisiasi Forum Kerjasama Nasional Iptek Keantariksaan
a. Draft SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)tentang Tim Percepatan Implementasi Renduk Keantariksaan
M-4 Agustus 2018 Koordinator
b. Nota Kesepahaman (MoU) antara LAPAN dengan stakeholdernasional
M1 Juli – M4 September 2018
Koordinator
4. Penyiapan bahan evaluasi awal capaian Renduk Keantariksaan
Bahan awal evaluasi capaian Renduk Keantariksaan periode paruh waktu 2016-2020 yang dibahas dengan stakeholder internal
M3-M4 September 2018
Koordinator
5. Penyiapan Draft Naskah Urgensi Ratifikasi Framework Agreement kerjasama keantariksaan Indonesia dan India
Draft naskah urgensi ratifikasi M4 Juli – M1Agustus 2018
Penanggung Jawab
7
Tabel 2.2. Roadmap/Milestones Proyek Perubahan Jangka Menengah
No Uraian Kegiatan Output Utama Jadwal Rencana Pelaksanaan
Peran Project Leader
1. Sosialisasi Renduk Keantariksaan;
Penyelenggaraan sosialisasi di berbagai forum
Oktober - November 2018
Koordinator
2. Stakeholder Ownership;
Dukungan stakeholder dalam implementasi Renduk Keantariksaan
November 2018 Koordinator
3. Penetapan Forum Kerjasama Iptek Keantariksaan;
a. SK Menristekdikti tentang Tim Percepatan Implementasi Renduk Keantariksaan
Desember 2018 Pengusul
b. MoU antara LAPAN dengan stakeholder nasional
Oktober – Desember 2018
Koordinator
4. Evaluasi Capaian Target Renduk Keantariksaan;
Bahan evaluasi capaian Renduk Keantariksaan periode 2016-2020 yang dipaparkan kepada stakeholder eksternal
Desember 2018 Koordinator
5. Naskah Ratifikasi Framework Agreement Indonesia – India.
Ratifikasi Framework Agreementkerjasama keantariksaan oleh Pemerintah Indonesia
Januari – Februari 2019
Koordinator
Tabel 2.3. Roadmap/Milestones Proyek Perubahan Jangka Panjang
No Uraian Kegiatan Output Utama Jadwal Rencana Pelaksanaan
PeranProject Leader
1. Laporan Evaluasi Capaian Target Renduk Keantariksaan 2016-2020 dari LAPAN kepada Presiden
Laporan pelaksanaan Renduk Keantariksaan Periode 2016-2020
2019 - 2020 Koordinator
2. Pengusulan muatan materi Renduk Keantariksaan untuk naskah teknokratik RPJMN 2020-2024
Draft muatan Renduk Keantariksaan dalam naskah teknokratik RPJMN 2020 - 2024
Januari – Desember 2019
Pengusul
3. Pelaksanaan Forum Kerjasama Stakeholder Iptek Keantariksaan;
Penyelenggaraan pertemuan berkala Tim Percepatan Implementasi Renduk Keantariksaan
2019 - 2020 Koordinator
4. Implementasi Framework AgreementIndonesia dan India
Draft Implementing Arrangements sebagai turunan dari Framework Agreement
2019 - 2020 Koordinator
8
2.2. Tata Kelola Proyek
Proyek perubahan ini diusulkan dan dilaksanakan oleh Prof. Dr. Ir. Erna Sri Adiningsih,
M.Si. sebagai project leader atau koordinator. Dalam proses perancangan hingga
pelaksanaannya, proyek perubahan disponsori dan diarahkan oleh Prof. Dr. Thomas
Djamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Selain itu, project leader
dibimbing oleh coach yaitu Bapak Ir. Setia Budhy Algamar, MURP dari Lembaga Administrasi
Nasional dalam perancangan hingga penyusunan laporan.
Proyek perubahan ini dilaksanakan dengan dukungan Tim Efektif yang terdiri dari dua
kelompok kerja, yaitu (1) Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Kebijakan Implementasi Rencana
Induk Keantariksaan 2016-2040 yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
LAPAN serta anggota meliputi seluruh kepala satuan kerja setingkat eselon 2 di LAPAN; (2)
Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Kerjasama Nasional dan Internasional di bidang
Keantariksaan yang dipimpin oleh Kepala Biro Kerjasama, Humas, dan Umum (KSHU) serta
anggota meliputi seluruh kepala satuan kerja setingkat eselon 2 di LAPAN. Struktur tata kelola
proyek disajikan pada Gambar 2.1. Tim Efektif yang terdiri dari dua Pokja tersebut bekerja tidak
hanya terbatas pada pelaksanaan proyek jangka pendek, namun juga dalam pelaksanaan
kegiatan proyek jangka menengah hingga akhir tahun 2018.
Gambar 2.1. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan
9
2.3. Identifikasi dan Analisis Stakeholders
2.3.1. Pemetaan Stakeholder
Dalam rancangan proyek perubahan telah diidentifikasi para pemangku kepentingan
(stakeholders) kunci yang diharapkan memiliki peran penting dalam penguatan implementasi
Renduk Keantariksaan dalam jangka panjang. Stakeholder yang telah diidentifikasi pada awal
rancangan proyek ini terdiri dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder
internal adalah seluruh pejabat di LAPAN yang meliputi Kepala LAPAN sebagai sponsor proyek,
serta kepala satuan kerja teknis (satker) di lingkungan LAPAN yang merupakan pelaksana
program pengembangan dan penguasaan iptek keantariksaan. Dalam hal ini terdapat 7 (tujuh)
satker teknis yaitu (1) Pusat Sains Antariksa (Pussainsa); (2) Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer
(PSTA); (3) Pusat Teknologi Roket (Pustekroket); (4) Pusat Teknologi Satelit (Pusteksat); (5) Pusat
Teknologi Penerbangan (Pustekbang); (6) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
(Pustekdata); (7) Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja); (8) Pusat Kajian Kebijakan
Penerbangan dan Antariksa (Pus KKPA); (9) Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan
Antariksa (Pusispan); (10) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa
(Pustikpan). Struktur organisasi LAPAN disajikan pada Gambar 2.2. Struktur organisasi LAPAN
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi dan tata
laksana LAPAN, termasuk dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2013 tentang Keantariksaan serta turunannya.
Stakeholder eksternal yang telah diidentifikasi pada tahap rancangan proyek meliputi
pemangku kepentingan dalam lingkup nasional dan internasional. Pada lingkup nasional,
pemangku kepentingan yang utama antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti),
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum
dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Dewan Ketahanan Nasional
(Wantanas), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Perindustrian
(Kemenperin), Kementerian BUMN, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah
koordinasi Kemenristekdikti, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Perguruan Tinggi(PT).
Adapun stakeholder internasional yang utama adalah Kedutaan Besar India di Jakarta dan ISRO.
10
Gambar 2.2. Struktur Organisasi LAPAN
Hasil identifikasi stakeholder tersebut kemudian dianalisis dan dipetakan berdasarkan
tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap proyek perubahan ini. Hasil analisis pada tahap
perancangan proyek menyimpulkan bahwa seluruh stakeholder tersebut dapat dipetakan ke
dalam empat kelompok sesuai dengan pengaruh dan kepentingannya, yaitu:
(1) Promoters (kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi): Kepala LAPAN, Kemenristekdikti, dan
Bappenas;
(2) Latents (kepentingan tinggi dan pengaruh rendah): Pustekroket, Pusteksat, Pustekbang,
Pustekdata, Pusfatja, Pussainsa, PSTA, PusKKPA, Pusispan, dan Pustikpan yang merupakan
unit kerja teknis di LAPAN;
11
(3) Defenders (kepentingan rendah dan pengaruh tinggi): Kemenlu, Kemenkeu,
Kemenkumham, Kemenhan, Wantanas, Setneg, Dubes India di Jakarta, dan ISRO;
(4) Apathetics (kepentingan rendah dan pengaruh rendah): Kemenperin, LPNK di bawah
koordinasi Kemenristekdikti antara lain LIPI dan BPPT, BUMN antara lain PT Dirgantara
Indonesia, PT Dahana, PT Krakatau Steel, dan PT Inti, sertaPerguruan Tinggi.
Hasil pemetaan stakeholder disajikan secara ringkas pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Pemetaan stakeholder proyek perubahan
2.3.2. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder
Oleh karena proyek perubahan ini bertujuan antara lain membangun stakeholder
ownership, maka salah satu komponen penting dalam proyek ini adalah menyusun strategi
komunikasi dengan keempat kelompok stakeholder tersebut. Strategi komunikasi diperlukan
agar proyek perubahan memperoleh dukungan penuh dari seluruh stakeholder utama.
Strategi komunikasi yang dibangun untuk mempengaruhi seluruh stakeholder berdasarkan
kelompok kepentingan dan pengaruhnya meliputi:
(1) Komunikasi dengan kelompok Promoters (kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi)
melalui(a). Komunikasi langsung; (b). Menyampaikan laporan kemajuan rutin; (c).
Mengevaluasi bersama kemajuan kegiatan; (d). Koordinasi; (e). Konsultasi; (f). Membuka
12
jalur komunikasi, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan penuh dalam pelaksanaan
proyek perubahan.
(2) Komunikasi dengan kelompok Latents (kepentingan tinggi dan pengaruh rendah) dengan
cara (a). Konsultasi secara intensif, (b). Komunikasi kegiatan proyek perubahan, dengan
tujuan untuk menggalang dukungan dan meningkatkan menjadi promoters;
(3) Komunikasi dengan kelompok Defenders (kepentingan rendah dan pengaruh tinggi)
dengan cara (a). Informasi kemajuan kegiatan, (b). Mendiskusikan kegiatan, (c).
Pertemuan atau rapat rutin, dengan tujuan untuk mempertahankan minat stakeholder
terhadap proyek perubahan;
(4) Komunikasi dengan kelompok Apathetics (kepentingan rendah dan pengaruh rendah)
dengan cara (a) memberikan informasi kegiatan proyek perubahan, (b) sosialisasi, dan (c).
komunikasi satu arah, dengan tujuan untuk meningkatkan perhatian dan minat terhadap
proyek perubahan.
Strategi komunikasi dengan kelompok stakeholderstersebut disajikan secara ringkas pada
Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Strategi komunikasi dengan kelompok stakeholder proyek perubahan
13
2.4. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Strategi Mengatasinya
Pada tahap rancangan proyek perubahan, project leader telah mengidentifikasi sejumlah
potensi kendala atau masalah yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan proyek.
Berdasarkan identifikasi potensi masalah tersebut, telah disusun rencana untuk strategi dalam
mengatasi potensi masalah, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.
Potensi masalah yang pertama adalah rendahnya pemahaman para pemangku
kepentingan tentang keberadaan Renduk Keantariksaan karena masih kurangnya sosialisasi.
Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah memperbanyak sosialisasi tentang Renduk
Keantariksaan di berbagai forum atau event yang diselenggarakan oleh LAPAN maupun berbagai
instansi yang dihadiri perwakilan LAPAN. Potensi Masalah kedua adalah bahwa hingga saat ini,
target yang tertuang dalam Renduk Keantariksaan belum menjadi pertimbangan dalam
penetapan prioritas pembangunan nasional yang disusun setiap tahun oleh Pemerintah
Indonesia hingga 2018. Strategi penyelesaian masalah adalah LAPAN akan mengusulkan kepada
Menristekdikti untuk membentuk Tim Percepatan Implementasi Rencana Induk Keantariksaan
untuk bekerja dalam dua tahun (2018-2020). Tim tersebut diharapkan dapat merumuskan
rekomendasi target capaian Renduk Keantariksaan menjadi bagian dari salah satu prioritas
nasional. Selain itu, dalam jangka panjang, Tim tersebut diharapkan mampu menyusun bahan
masukan berisi target capaian Renduk Keantariksaan untuk menjadi salah satu muatan dalam
naskah teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Potensi masalah lainnya adalah belum optimalnya manfaat kerjasama internasional Indonesia
dan India dalam pengembangan iptek keantariksaan secara nasional. Dalam sejarah kerjasama
keantariksaan antara Indonesia dan India sejak tahun 1990an, Pemerintah India melalui Indian
Space Research Organization (ISRO) telah membangun fasilitas telemetry, tracking, and
command (TT&C) di LAPAN Biak. Dalam perjalanannya, fasilitas TT&C tersebut semestinya
diserahkan kepada LAPAN setelah MoU berakhir dalam 5 (lima) tahun setelah
diimplementasikan. Namun hingga saat ini fasilitas tersebut masih dioperasikan oleh ISRO dan
belum diserahkan ke LAPAN. Selain itu, LAPAN belum mengambil manfaat optimal dari
kerjasama bilateral dengan ISRO. Oleh sebab itu, strategi pemecahan masalah adalah dengan
memperkuat muatan perjanjian kerjasama internasional dan percepatan implementasinya untuk
14
sinergi dengan program nasional melalui negosiasi bilateral dengan ISRO maupun Kedutaan
Besar India di Jakarta.
Tabel 2.4. Potensi Masalah dalam Implementasi Renduk Keantariksaan dan Strategi Pemecahannya
No POTENSI MASALAH STRATEGI
1 Masih kurangnya sosialisasi tentang Peraturan
Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Rencana Induk Penyelenggaraan
Keantariksaan Tahun 2016-2040.
Melakukan intensifikasi dalam sosialisasi
Perpres kepada K/L dan pemangku kepentingan
terkait.
2 Belum digunakannya Perpres 45/2017 tentang
Rencana Induk Keantariksaan 2016-2040
sebagai acuan dalam penetapan prioritas
nasional.
Mengusulkan kepada Menristekdikti tentang
pembentukanTim Percepatan Implementasi
Renduk Keantariksaandan
mengkoordinirpertemuan tim untuk
merumuskan rekomendasi prioritas nasional.
3 Belum optimalnya manfaat kerjasama
internasional Indonesia dan India dalam
pengembangan iptek keantariksaan secara
nasional.
Memperkuat muatan perjanjian kerjasama
internasional dan percepatan implementasinya
untuk sinergi dengan program nasional melalui
negosiasi bilteral.
2.5. Kriteria Keberhasilan
Keberhasilan proyek perubahan ini dapat dinilai berdasarkan kriteria yang disusun untuk
memudahkan project leader dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Kriteria
keberhasilan proyek perubahan meliputi:
(1) Terimplementasikannya Rencana Induk Keantariksaan 2016-2040 melalui forum
koordinasi pembangunan iptek keantariksaan nasional; dan
(2) Terwujudnya satu naskah implementasi kerjasama internasional keantariksaan antara
Indonesia dan India (LAPAN-ISRO) yang efektif dan menguntungkan bagi Indonesia.
15
2.6. Faktor Pendukung Keberhasilan
Selain faktor kendala, project leader telah mengidentifikasi beberapa faktor yang
mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Beberapa faktor
pendukung keberhasilan bagi proyek perubahan yang telah dimiliki LAPAN adalah sebagai
berikut:
(1) Jejaring yang telah ada di antara K/L dalam bentuk Forum Sekjen/Sesmen/Sestama; dan
(2) Komunikasi yang sangat baik dan intensif dengan ISRO melalui kerjasama pengoperasian
stasiun telemetry, tracking & command (TT&C) yang sudah berjalan lama.
16
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
3.1. Capaian Proyek Perubahan
Seluruh kegiatan jangka pendek yang direncanakan dalam proyek perubahan dapat
dilaksanakan dengan capaian yang sesuai harapan, meskipun tanggal atau jadwal pelaksanaan
mengalami perubahan atau penyesuaian. Selain itu, sebagian dari kegiatan yang direncanakan
untuk jangka menengah (pertengahan Oktober 2018 hingga Desember 2018) dapat
dilaksanakan lebih cepat, sehingga dapat dicapai pada jangka pendek. Capaian target kegiatan
jangka menengah yang lebih cepat dari jadwal disebabkan dukungan yang sangat kuat dari
sebagian besar stakeholder kunci, antara lain Kedutaan Besar India dan seluruh unit kerja
(pusat) teknis di LAPAN. Pelaksanaan kegiatan dan capaian proyek perubahan jangka pendek
disajikan pada Tabel 3.1, sedangkan capaian proyek perubahan jangka menengah yang dapat
dipercepat menjadi jangka pendek disajikan pada Tabel 3.2. Adapun bukti-bukti (evidence) yang
diperoleh selama pelaksanaan proyek perubahan dalam jangka pendek hingga tanggal 12
Oktober 2018 disajikan secara rinci pada Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 11.
Tabel 3.1. Capaian Proyek Perubahan Jangka Pendek
No Uraian Kegiatan Output Jadwal Peran Project Leader Rencana Pelaksanaan
1. Pembentukan Tim Efektif: a. Rapat-rapat; b. Penyusunan SK
SK Tim Efektif M4 Juli – M1Agustus 2018
4 Juli 2018, 26 Juli 2018 3 Agustus 2018
Penanggung Jawab
2. Inisiasi stakeholder ownership: a. Seminar KKPA di
Unair Surabaya; b. FGD Implementasi
Renduk Keantariksaan di Jakarta
Dukungan stakeholder dalam implementasi Rencana Induk (Renduk) Keantariksaan
M2-M3 Agustus 2018
06 Agustus 2018 27 September 2018
Koordinator
17
3. Inisiasi Forum Kerjasama Nasional Iptek Keantariksaan
a. Draft SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang Tim Percepatan Implementasi Renduk Keantariksaan
M-4 Agustus 2018
12 Oktober 2018
Koordinator
b. Nota Kesepahaman (MoU) antara LAPAN dengan Kab. Nias Utara, dan PT PLN, serta Penandatanganan BAST dengan Prof. NTT Kab. Kupang
M1 Juli – M4 September 2018
4 Juli 2018, 23 Agustus 2018, dan 19 September 2018, 10 Juli 2018
Koordinator
4. Penyiapan bahan evaluasi awal capaian Renduk Keantariksaan
Bahan awal evaluasi capaian Renduk Keantariksaan periode paruh waktu 2016-2020 yang dibahas dengan stakeholder internal
M3-M4 September 2018
13-16 Agustus 2018
Koordinator
5. Penyiapan Draft Naskah Urgensi Ratifikasi Framework Agreement kerjasama keantariksaan Indonesia dan India
Draft naskah urgensi ratifikasi
M4 Juli – M1Agustus 2018
31 Juli 2018 1 Agustus 2018 13 Agustus 2018 24 Agustus 2018
Penanggung Jawab
Tabel 3.2. Percepatan Capaian Proyek Perubahan Jangka Menengah Menjadi Jangka Pendek
No Uraian Kegiatan Output Jadwal Peran Project Leader
Rencana Pelaksanaan
1. Sosialisasi Renduk Keantariksaan:
a. Seminar KKPA di Unair Surabaya,
b. Aerosummit& ISAST di Hotel Kartika Chandra Jakarta
Penyelenggaraan sosialisasi di berbagai forum
Oktober - November 2018
06 Agustus 2018,
25 September 2018,
Koordinator
18
c. FGD Implementasi Renduk di Park Hotel Jakarta
27 September 2018,
2. Stakeholder Ownership:
Seminar KKPA di Unair Surabaya,
FGD Implementasi Renduk Keantariksaan di Park Hotel Cawang
Dukungan stakeholder dalam implementasi Renduk Keantariksaan
November 2018
06 Agustus 2018,
27 September 2018
Koordinator
3. Forum Kerjasama Nasional Iptek Keantariksaan:
MoU antara LAPAN dengan Universitas Prasetya Mulya
Oktober – Desember 2018
5 Oktober 2018 Koordinator
4. Evaluasi Capaian Target Renduk Keantariksaan:
Evaluasi target capaian Renduk periode 2016-2020 (focus teknologi) pada FGD di Park Hotel Jakarta
Bahan evaluasi capaian Renduk Keantariksaan periode 2016-2020 yang dipaparkan kepada stakeholder eksternal
Desember 2018
27 September 2018
Koordinator
5. Naskah Ratifikasi Framework Agreement Indonesia – India:
Permohonan izin prakarsa Menristekdikti ke Presiden RI
Ratifikasi Framework Agreement kerjasama keantariksaan oleh Pemerintah Indonesia
Januari – Februari 2019
17 September 2018
Koordinator
3.2. Perubahan Peta Stakeholders Proyek Perubahan
Melalui strategi komunikasi dengan para pemangku kepentingan selama pelaksanaan
proyek, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II, telah diperoleh tanggapan/respon yang
positif dan sekaligus dukungan dari seluruh pemangku kepentingan kunci. Dukungan utama
diperoleh dari Kepala LAPAN yang sekaligus merupakan sponsor proyek. Selain itu dukungan
juga diperoleh dari Kemenristekdikti, Bappenas, Wantanas, Kemenhan, Kemenperin, BUMN,
perguruan tinggi/universitas, Pemerintah India, dan ISRO. Pemetaan stakeholders pasca proyek
perubahan, khususnya pada jangka pendek disajikan pada Gambar 3.1.
19
Jika peta stakeholders pada Gambar 3.1 dibandingkan dengan peta stakeholders pada
Gambar 2.3 terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan. Melalui strategi komunikasi yang
diterapkan selama pelaksanaan proyek perubahan jangka pendek, seluruh stakeholder pada
kelompok latents dan apathetics berubah menjadi promoters karena memberikan dukungan
penuh bagi implementasi Renduk Keantariksaan. Demikian pula sebagian dari stakeholder pada
kelompok defenders berubah menjadi promoters dengan memberikan dukungan penuh bagi
pelaksanaan Renduk Keantariksaan. Dukungan diberikan melalui pernyataan dalam pertemuan
terutama pada saat penyelenggaraan Seminar Nasional Kajian Kebijakan Penerbangan dan
Antariksa (KKPA) di Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2018, dan
penyelenggaraan FGD di Park Hotel Jakarta pada tanggal 27 September 2018. Dukungan juga
diperoleh melalui pertemuan khusus, misalnya dalam kunjungan Wakil Dubes India di kantor
LAPAN.
Gambar 3.1 Peta stakeholder pasca proyek perubahan jangka pendek.
3.3. Kendala Internal dan Eksternal
Selama pelaksanaan proyek perubahan, khususnya dalam jangka pendek hingga
pertengahan Oktober 2018, dihadapi beberapa kendala internal maupun eksternal.
Kendala internal yang dihadapi adalah:
a. Intensitas kegiatan Tim Efektif dalam tugas-tugas rutin kantor;
20
b. Kesulitan menyesuaikan jadwal dalam beberapa kegiatan utama; dan
c. Kesadaran yang masih kurang di antara unit-unit kerja teknis tentang pentingnya
implementasi Renduk Keantariksaan.
Kendala eksternal yang dihadapi adalah:
a. Stakeholder Kementerian/Lembaga pada umumnya mengirimkan wakil setingkat eselon 2
dalam kegiatan utama seperti Focused Group Discussion, sedangkan yang diharapkan
hadir adalah pejabat setingkat eselon 1;
b. Pengetahuan atau pemahaman yang masih rendah di antara stakeholders K/L tentang
adanya Renduk Keantariksaan; dan
c. Kesulitan dalam penjadwalan pertemuan dengan ISRO.
3.4. Upaya Mengatasi Kendala
Upaya yang telah dilakukan dan cukup efektif dalam mengatasi kendala internal tersebut
adalah melalui:
a. Penjadwalan ulang kegiatan tim efektif dalam tugas-tugas rutin kantor agar selaras
dengan kegiatan proyek perubahan;
b. Melakukan komunikasi intensif dengan tim efektif melalui WAGroup;
c. Pendelegasian koordinasi komponen kegiatan kepada tim efektif atau Pokja; dan
d. Rapat kerja intensif dengan unit-unit kerja teknis tentang implementasi Renduk
Keantariksaan.
Sementara itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal adalah dengan
cara:
a. Berkomunikasi intensif dengan pejabat setingkat eselon 1, khususnya di Kemenristekdikti;
b. Melakukan sosialisasi Renduk Keantariksaan kepada stakeholders K/L dan perguruan
tinggi; dan
c. Melakukan komunikasi dengan media elektronik dan koordinasi dengan Dubes India di
Jakarta.
21
3.5. Instrumen Monitoring Untuk Pelaksanaan Proyek Perubahan
Dalam rangka pencapaian target proyek perubahan, project leader melakukan monitoring
dalam pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan beberapa instrumen, antara lain:
1. Pertemuan berkala tim efektif sekurang-kurangnya tiap bulan sekali;
2. Pelaporan berkala tim efektif dalam setiap tahapan untuk mencapai output kunci;
3. Komunikasi intensif dengan tim efektif melalui WAG;
4. Diskusi dan komunikasi secara langsung maupun secara elektronikantara project leader
dengan mentor dan coach; dan
5. Komunikasi dan/atau pertemuan intensif dengan stakeholder eksternal kunci (Sekjen
Kemenristekdikti, Asdep Bappenas, dan Wakil Dubes India).
22
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Hasil evaluasi implementasi Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan yang
dilakukan terhadap capaian target periode paruh waktu 5 tahun pertama (2016-2020)
menunjukkan bahwa sebagian besar target dapat tercapai, kecuali untuk program
teknologi keantariksaan yang mengalami keterlambatan dalam capaian target.
2. Hasil pertemuan dengan K/L utama menyepakati diperlukan fokus pada percepatan
program teknologi keantariksaan dan mengusulkan INPRES sebagai landasan hukum yang
mengikat bagi K/L untuk mengimplementasikan Renduk Keantariksaan.
3. Muatan Renduk Keantariksaan periode 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua (2016-2020
dan 2021-2025) perlu diusulkan menjadi landasan dalam penyusunan naskah teknokratik
RPJMN 2020-2024.
4. Proses ratifikasi kerjasama internasional antara Indonesia-India dalam bidang iptek
keantariksaan telah dilakukan dengan menyusun draft naskah ratifikasi. Percepatan
proses ratifikasi sangat didukung oleh pihak Pemerintah India, dan menyepakati
penyelenggaraan Joint Commission Meeting yang dijadwalkan pada akhir Oktober 2018
(tentative) untuk melangkah pada implementasi kerjasama.
5. Inisiasi forum kerjasama nasional dalam pengembangan iptek keantariksaan dengan
dukungan dari seluruh stakeholder utama, dan beberapa di antaranya telah terwujud
melalui Nota Kesepahaman (MoU) dalam pengembangan iptek penerbangan dan
antariksa.
23
4.2. Lesson Learned
Dari pelaksanaan proyek perubahan dalam jangka pendek diperoleh beberapa hal penting
yang menjadi pembelajaran, khususnya bagi LAPAN, yaitu:
1. Proyek perubahan ini sangat penting sebagai upaya sistematis untuk implementasi
Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan di Indonesia secara bertahap hingga tahun
2040.
2. Target Renduk Keantariksaan tidak dapat tercapai secara efektif tanpa dukungan penuh
dan sinergi di antara seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional,
melalui kerjasama yang intensif untuk mencapai tujuan akhir yaitu kemandirian dalam
iptek keantariksaan.
3. Diperlukan landasan hukum yang lebih mengikat seluruh K/L kunci untuk
mengimplementasikan Renduk Keantariksaan.
4. Landasan hukum yang mengikat bagi kerjasama internasional, sebagaimana kerjasama
Indonesia-India dalam iptek keantariksaan, perlu ditindaklanjuti dengan implementasi
kegiatan yang saling menguntungkan.
5. Prinsip kepemimpinan kolaboratif yang dipelajari selama pelaksanaan PKN Tingkat I sangat
relevan dan bermanfaat bagi project leader dalam melaksanakan proyek perubahan
4.3. Rekomendasi/Saran
Berdasarkan hasil analisis dan output yang telah dicapai selama pelaksanaan proyek
perubahan dalam jangka pendek dapat disusun rekomendasi sebagai berikut:
1. LAPAN perlu melanjutkan upaya sistematis dan berkesinambungan untuk
mengkoordinasikan stakeholder dalam rangka pencapaian target Rencana Induk
Penyelenggaraan Keantariksaan.
2. LAPAN perlu berupaya dengan intensif untuk menjadikan keantariksaan sebagai salah satu
sektor pembangunan nasional di dalam RPJMN dan RPJPN sebagaimana yang telah terjadi
di negara-negara berkembang dengan sektor keantariksaan yang telah maju.
24
3. LAPAN dan Kemenristekdikti perlu berperan lebih konkrit dalam mengupayakan kebijakan
Pemerintah (Presiden) untuk menetapkan keantariksaan sebagai salah satu prioritas
pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.
4. LAPAN perlu menginisiasi proses usulan INPRES Implementasi Renduk Keantariksaan
sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam pertemuan antar K/L.
5. LAPAN perlu menyusun prioritas dan langkah konkrit dalam implementasi kerjasama
internasional, khususnya antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India dalam iptek
keantariksaan, sebagai bagian dari percepatan capaian target Renduk Keantariksaan.
25
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan
Penginderaan Jauh.
3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan
Keantariksaan Tahun 2016-2040.
5. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2015-2019. Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional, Jakarta.
6. Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of India on Cooperation in the Exploration and Uses of Outer
Space for Peaceful Purposes. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta.
26
LAMPIRAN
(Evidence)