Bidang PPM
Kode
SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nomor : 166/UN56.CO4/KEP/2015
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENELITIAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PANITIA PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA Nomor : 166/USN.CO4/KEP/2015
tentang
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
, Menimbang Mengingat
: :
1. Bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan akademik serta kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan seyogianya didasarkan pada upaya peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan dan kualitas outcomes yang sesuai
dengan amanah UUD 1945 serta tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI;
2. Bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas, diperlukan suatu standar prosedur operasional yang logis, sistematis, etis serta akuntabel untuk setiap kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Berdasarkan rasionalisasi tersebut di atas, maka dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat diperlukan standar prosedur operasional sebagai acuan kinerja perangkat pelaksananya guna mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan bernilai teleologis.
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan
Nasional; 2. Undang-undang No. 15 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen; 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun
2014 tentang Pendirian Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Memperhatikan
:
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63/2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 796);
1. Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka; 2. Visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik; 3. Rencana dan Pencapaian Strategis Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik 2015 – 2025; 4. Program Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tahun 2015 – 2025.
MEMUTUSKAN, Menetapkan : 1. Standar Prosedur Operasional penelitian dan
pengabdian pada masyarakat, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Kolaka Pada tanggal : 21 Oktober 2015 Dekan, ttd.
Nursamsir, SE., M. Si
NIDN. 0912126702
Tembusan disampaikan kepada, Yth 1. Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, sebagai laporan. 2. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas
November Kolaka, sebagai acuan untuk ditindaklanjuti. 3. Kabag TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November
Kolaka, sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 4. Pimpinan Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, sebagai sosialisasi. 5. Arsip.
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa yang telah memperkenankan kami untuk merampungkan standar
prosedur operasional ini.
Upaya kami dalam menyusun dan mengembangkan standar
prosedur operasional (SPO) yang cakupannya meliputi seluruh aktivitas
dan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ialah tiada lain sebagai bentuk penjaminan mutu pelayanan akademik
serta lulusan (outcome) yang berkualitas.
Kami harap seluruh komponen lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik dapat memahami dan melaksanakan prosedur standar dalam
menjalankan fungsinya masing-masing.Sehingga tercipta keteraturan dan
keselarasan kinerja antar komponen lembaga dalam rangka
merealisasikan visi dan misi Akademi Sekretari Dan Manajemen Kencana.
Lebih jauh lagi, implementasi SPO dalam aktivitas akademik ini
diharapkan dapat mencetak output Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
untuk turut serta memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam
upaya mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa
Indonesia.
Kolaka, Agustus 2015
Tim Penyusun & Pengembang
TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG
PENANGGUNG JAWAB : Dr. Achmad Lamo Said, S. Sos., M. Si
KETUA : Maulid, S. Pd., M. AB
WAKIL KETUA : Dr. Abdul Sabaruddin, M. Si
BENDAHARA : Zulfiani
ANGGOTA : Arafat Yasir, S. PdI., M. Si
Isra Djabbar, S. Sos., M. Si
Jurianti Achmad, S. Sos., M. Si
Sudirman Baso, S. Sos., M. Si
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................... i
TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG .................................................. ii
PENDAHULUAN
Visi .......................................................................................................... 1
Misi ......................................................................................................... 1
Rencana dan Pencapaian Strategis ........................................................ 1
Dasar Hukum .......................................................................................... 3
Unsur Pelaksana ..................................................................................... 4
KETENTUAN UMUM .............................................................................. 5
KETENTUAN KHUSUS .......................................................................... 7
ALUR PELAKSANAAN ........................................................................... 11
PENUTUP ............................................................................................... 18
PENDAHULUAN
Visi
Menghasilkan Lulusan yang Memiliki Intelektual dan Kritis di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dilandasi Budi Pekerti Yang Luhur Pada Tahun 2025
Misi
Dalam upaya mengembangkan Visi tersebut, FISIP Universitas
Sembilanbelas November Kolaka memiliki Misi sebagai berikut :
1. Menghasilkan alumni yang berakhlak, tanggap, berkinerja tinggi dan
mampu menganalisis masalah-masalah sosial dan politik;
2. Membangun mahasiswa untuk mengembangkan watak kemandirian
melalui pembinaan dan keterampilan serta membangun jiwa
entrepreneur;
3. Menyelenggarakan program berkelanjutan untuk pengembangan
dosen;
4. Menjadi Institusi bagi kepentingan publik;
5. Mengembangkan manajemen kelembagaan yang modern dan
berorientasi pada mutu, profesionalisme, transparan serta mampu
berkompetisi secara nasional.
Rencana dan Pencapaian Strategis
a. Jangka Pendek (1 tahun)
1) Menyempurnakan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap
perkembangan IPTEK, tuntutan jaman, dan kecenderungan pasar
tenaga kerja (pengguna) dengan senantiasa mengacu kepada
substansi kurikulum yang berlaku secara nasional;
2) Melaksanakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta studi lanjutan
dalam upaya peningkatan kualitas tenaga administratif dan
tenaga edukatif;
3) Melengkapi sarana pembelajaran berupa proyektor, komputer,
dan jaringan internet sebagai implementasi pembelajaran
berbasis ICT;
4) Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah daerah melalui
Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
b. Jangka Menengah (3 tahun)
1) Melaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada kurikulum
yang telah disempurnakan;
2) Meningkatkan kualitas pelatihan, seminar, lokakarya, serta studi
lanjutan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga administrasi
dan tenaga edukatif;
3) Melengkapi sarana pembelajaran berupa blog edukasi (setiap
dosen), sebagai implementasi pembelajaran berbasis ICT
(Information and Communication Technology);
4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga
pemerintah atau swasta dalam berbagai kegiatan pengabdian
pada masyarakat, termasuk rekruitmen mahasiswa.
c. Jangka Panjang (5 tahun)
1) Melaksanaan kurikulum berbasis e-learning;
2) Melaksanakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta studi lanjutan
dalam upaya peningkatan kualitas tenaga administratif dan
tenaga edukatif yang berorientasi pada pembelajaran berbasis e-
learning;
3) Melengkapi sarana pembelajaran guna mengimplementasikan e-
learning sebagai tindak lanjut pembelajaran berbasis ICT;
4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga
pemerintah atau swasta dalam berbagai kegiatan pengabdian
pada masyarakat, termasuk rekruitmen mahasiswa.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.004/U/2002 tentang
Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.06 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.184/U/2001 tentang
Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program
Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.339/U/1994 tentang
Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
10. Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendiknas No.2920/D/T/2007 tentang
Penetapan Daya Tampung Mahasiswa;
11. Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
12. SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Ketentuan
Penerimaan dan Registrasi Mahasiswa;
13. Pedoman dan Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik ;
14. Rencana dan Pencapaian Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Tahun 2015 – 2020;
15. Kalender Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Unsur Pelaksana
1. Pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Program Studi
3. Dosen Homebase Program Studi
4. Sub bagian Akademik Fakultas
5. Tata Usaha Program Studi (TUPS)
6. Tim Pelaksana Sistem Informasi Akademik Program Studi (Tim
PSIAPS)
KETENTUAN UMUM
1. Standar prosedur operasional yang dimaksud dalam ketentuan ini
ialah prosedur operasional yang mengatur mekanisme tentang
pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang
dilakukan oleh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
2. Penelitian yang dimaksud dalam standar prosedur operasional ini
adalah penelitian yang berkaitan dengan bidang pendidikan atau
bidang yang memiliki relevansi dengan bidang pendidikan.
3. Pengabdian pada masyarakat yang dimaksud dalam standar
prosedur operasional ini adalah pengabdian yang berkaitan dengan
bidang pendidikan atau bidang yang memiliki relevansi dengan
bidang pendidikan yang dikuasai oleh dosen sebagai bentuk
implementasi keilmuannya.
4. Dosen yang dimaksud standar prosedur operasional ini ialah
seseorang yang memenuhi kriteria sebagai berikut,
a) Untuk penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen, peneliti
sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik Magister (S-2)
pada bidang keahlian yang sesuai dan selaras dengan bidang
yang akan diteliti, atau bidang keahlian kependidikan lainnya
yang masih memiliki relevansi dengan bidangyang akan diteliti
serta memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
b) Apabila penelitian dilakukan oleh lebih dari satu orang dosen,
Ketua Peneliti sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik
Magister (S-2) pada bidang keahlian yang sesuai dan selaras
dengan bidang yang akan diteliti, atau bidang keahlian
kependidikan lainnya yang masih memiliki relevansi dengan
bidang yang akan diteliti serta memiliki jabatan fungsional
minimal Lektor, sedangkan Anggota Peneliti sekurang-kurangnya
memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) serta memiliki
jabatan fungsional minimal Tenaga Pengajar.
c) Untuk pengabdian pada mayarakat, setiap dosen wajib
melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan
tuntutan tridharma perguruan tinggi tanpa terkecuali.
d) Apabila pengabdian pada masyarakat berbentuk implementasi
ilmu yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dosen, ketua
pengabdian sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik
Magister serta memiliki jabatan fungsional Lektor, sedangkan
anggota pengabdian sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi
akademik Sarjana (S-1) serta memiliki jabatan fungsional
minimal Tenaga Pengajar.
e) Memiliki SK Pengangkatan sebagai dosen tetap, atau ST untuk
mengajar sebagai dosen luar biasa dari Rektor maupu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Pada pelaksanaannya, setiap dosen sekurang-kurangnya harus
melaksanakan satu buah penelitian dan satu buah pengabdian
pada masyarakat dalam satu tahun akademik penuh serta
memberikan laporan kepada pihak fakultas melalui Wakil Dekan I
dengan dilengkapi dengan lembar pengesahan yang telah
ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dan ketua program studi masing-masing.
KETENTUAN KHUSUS
Prosedur Penelitian
1. Prosedur pelaksanaan penelitian dosen ini dilaksanakan
berdasarkan prosedur berikut ini, (1) Pengajuan Usulan Penelitian;
(2) Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian; dan (3)
Penyempurnaan penelitian.
2. Kegiatan pengajuan usulan penelitian dapat dilaksanakan secara
dinamis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kegiatan penelitian yang sama tidak boleh didanai oleh dua
sumber dana;
b. Seorang dosen pada tahun sama hanya diperbolehkan menjadi
Ketua dari 1 (satu) kegiatan dan 1 anggota, kecuali jika kegiatan
berbeda dengan sumber dana berbeda.Jika sumber dana sama
maka hanya diperbolehkan menjadi anggota dari 2 kegiatan
yang berbeda;
c. Usul program dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali bila
disebutkan lain, menggunakan kertas A4 dengan warna sampul
hijau, huruf (font) 12 standar, 1½ spasi, dijilid rapi,dengan
menyertakan lembar pengesahan;
d. Usulan penelitian terlebih dahulu didiskusikan di peer group
untuk mendapatkan masukan-masukan awal;
e. Dosen peneliti mempresentasikan usulan penelitian yang hendak
dilakukan di depan pimpinan program studi dan pimpinan
fakultas sebagai upaya pengendalian mutu penelitian;
f. Usulan penelitian dikirimkan sebanyak yang dipersyaratkan oleh
sumber dana sesuai dengan tata cara yang berlaku plus 2
eksemplar kepada Wakil Dekan I;
g. Usul yang diajukan telah melalui tahapan seleksi dan diketahui
oleh ketua program studi, serta disetujui oleh Dekan dengan
membubuhkan tanda tangan dan cap yang bersangkutan pada
usul program.
3. Pada tahap pelaksanaan dan pelaporan, penelitian hendaknya
dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur berikut:
a. Bagi proposal yang lolos untuk didanai, tahap selanjutnya adalah
tanda tangan kontrak dengan lembaga berpedoman pada
kontrak antara penerima dana dengan pemberi dana
b. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan isi usulan
penelitian yang telah disetujui;
c. Dosen peneliti memberikan laporan kemajuan penelitian secara
bertahap sesuai dengan format yang telah ditentukan;
d. Dosen peneliti menyusun draf laporan akhir untuk didiskusikan
dalam peer group untuk mendapatkan masukan;
e. Dosen peneliti mempresentasikan hasil penelitian di depan
pimpinan program studi dan pimpinan fakultas;
f. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, ketua pelaksana
menyerahkanlaporan kegiatan pada waktu yang ditentukan
dalam SuratPerjanjian Pelaksanaan. Laporan kegiatan harus
memenuhi syaratmutu, kelengkapan format, dan cara penulisan
laporan yang telahditentukan;
g. Bersama dengan laporan pelaksanaan, ketua pelaksana
jugamenyampaikan ringkasan hasil kegiatan dan artikel
ilmiahsebanyak yang dipersyaratkan untuk dipublikasikan.
4. Pada tahappenyempurnaan penelitian hendaknya memperhatikan
prosedur berikut ini:
i. Dosen peneliti bersama peer group mengevaluasi usulan
penelitian yang tidak disetujui untuk diperbaiki;
ii. Dosen peneliti bersama peer group mengevaluasi hasil
penelitian;
iii. Dosen peneliti melakukanperbaikan/pengembangan untuk
penelitian berikutnya.
Prosedur Pengabdian pada Masyarakat
1. Prosedur pelaksanaan pengabdian pada masyarakat (PPM) ini
dilaksanakan berdasarkan prosedur berikut ini, (1) Pengajuan
Usulan PPM; (2) Pelaksanaan dan Pelaporan PPM; dan (3)
Penyempurnaan PPM.
2. Kegiatan pengajuan usulan PPM dapat dilaksanakan secara
dinamis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kegiatan PPM yang sama tidak boleh didanai oleh dua sumber
dana;
b. Seorang dosen pada tahun sama hanya diperbolehkan menjadi
Ketua dari 1 (satu) kegiatan dan 1 anggota, kecuali jika kegiatan
berbeda dengan sumber dana berbeda. Jika sumber dana sama
maka hanya diperbolehkan menjadi anggota dari 2 kegiatan
yang berbeda;
c. Usul program dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali bila
disebutkan lain, menggunakan kertas A4 dengan warna sampul
hijau, huruf (font) 12 standar, 1½ spasi, dijilid rapi, dengan
menyertakan lembar pengesahan;
d. Usulan PPM terlebih dahulu didiskusikan di peer group untuk
mendapatkan masukan-masukan awal;
e. Dosen dan atau tim PPM mempresentasikan usulan PPM yang
hendak dilakukan di depan pimpinan program studi dan pimpinan
fakultas sebagai upaya pengendalian mutu penelitian;
f. Usulan PPM dikirimkan sebanyak yang dipersyaratkan oleh
sumber dana sesuai dengan tata cara yang berlaku plus 2
eksemplar kepada Pembantu Direktur III;
g. Usul yang diajukan telah melalui tahapan seleksi dan diketahui
oleh ketua program studi, serta disetujui oleh Direktur, atau
Pembantu Direktur bidang kemahasiswaan dengan
membubuhkan tanda tangan dan cap yang bersangkutan pada
usul program.
3. Pada tahap pelaksanaan dan pelaporan, PPM hendaknya
dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur berikut:
a. Bagi proposal yang lolos untuk didanai, tahap selanjutnya adalah
tanda tangan kontrak dengan lembaga berpedoman pada
kontrak antara penerima dana dengan pemberi dana
b. Kegiatan PPM harus dilaksanakan sesuai dengan isi usulan
PPM yang telah disetujui;
c. Dosen dan atau tim PPM memberikan laporan kemajuan PPM
secara bertahap sesuai dengan format yang telah ditentukan;
d. Dosen dan atau tim PPM menyusun draf laporan akhir untuk
didiskusikan dalam peer group untuk mendapatkan masukan;
e. Dosen dan atau tim PPM mempresentasikan hasil PPM di depan
pimpinan program studi dan pimpinan fakultas;
f. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, ketua pelaksana
menyerahkan laporan kegiatan pada waktu yang ditentukan
dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan. Laporan kegiatan harus
memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan
laporan yang telah ditentukan;
g. Bersama dengan laporan pelaksanaan, ketua pelaksana juga
menyampaikan ringkasan hasil kegiatan dan artikel ilmiah
sebanyak yang dipersyaratkan untuk dipublikasikan.
4. Pada tahappenyempurnaan penelitian hendaknya memperhatikan
prosedur berikut ini:
a. Dosen dan atau tim PPMbersama peer group mengevaluasi
usulan PPM yang tidak disetujui untuk diperbaiki;
b. Dosen dan atau tim PPM bersama peer group mengevaluasi
hasil PPM;
c. Dosen dan atau tim PPM melakukan perbaikan/ pengembangan
untuk PPM berikutnya.
DIAGRAM ALUR PELAKSANAAN
PELAPORAN
Laporan Hasil Penelitian
1. Bab I Pendahuluan,bagian ini disusun dengan tujuan memberikan
gambaran tentang pembahasan masalah penelitiansecara
keseluruhan, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:
a. Latar belakang masalah penelitian yang disusun untuk
memberikan gambaran tentang alasan pemilihan masalah
penelitian dengan mencantumkan penelitian terdahulu yang
relevan
b. Identifikasi masalah penelitian
c. Batasan masalah penelitian
d. Rumusan masalah penelitian
e. Tujuan penelitian
f. Urgensi penelitian
g. Hipotesis (jika kuantitatif)
h. Definisi operasional
2 Bab II Teori Landasan Penelitian, pada bagian ini dikaji secara
teoretis dan komprehensif tentang kegiatan yang menjadi objek
penelitian
3 Bab IIIMetodologi Penelitian
4 Bab IV Pembahasan
5 Bab V Simpulan dan Rekomendasi
6 Daftar Pustaka
7 Lampiran
Laporan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
1. Bab I Pendahuluan,bagian ini disusun dengan tujuan memberikan
gambaran tentang pembahasan masalah PPM secara keseluruhan,
terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:
a. Latar belakang masalah yang disusun untuk memberikan
gambaran tentang alasan pemilihan pengabdian masyarakat
b. Ruang lingkup kegiatan pengabdian masyrakat
c. Tujuan pengabdian masyarakat
d. Manfaat pengabdian masyarakat .
2. Bab II Tinjauan Pustaka, pada bagian ini dikaji secara teoretis dan
komprehensif tentang kegiatan yang menjadi objek pengabdian
masyarakat.
3. Bab IIIberisi Kegiatan yang dilaksanakan, kekuatan, hambatan,
peluang dan ancaman yang dihadapi.
4. Bab IVSimpulan dan Rekomendasi
5. Daftar Pustaka
6. Lampiran
TATA TULIS
1. Laporan diketik di atas kertas HVS putih 80 gram, dengan jarak antara
baris 2 (dua) spasi dengan jenis huruf Times New Roman ukuran
12pt.
2. Margin atau bagian kertas yang dikosongkan sebelah atas dan
sebelah kiri halaman 4 cm, sebelah bawah dan sebelah kanan
halaman 3 cm.
3. Judul diketik kira-kira 5 cm dari pinggir atas kertas dengan huruf
kapital. Bila judul memerlukan dua baris atau lebih, maka jarak antara
dua baris kurang dari 3 spasi
4. Etiket diketik dengan huruf kapital pada jarak 2,5 cm atau 5 spasi dari
judul
5. Keterangan tentang kedudukan penelitian atau pengabdian pada
masyarakat diketik kira-kira 2,5 cm atau 5 spasi di bawah etiket
dengan menempatkan kata-kata secara sistematis, ditulis dengan
huruf kecuali huruf awal yang bukan partikel.
6. Halaman kosong ditempatkan di antara kulit dan halaman judul
7. Halaman pengesahan berisi tanda persetujuan dari ketua peneliti atau
ketua PPM,diketahui dan disahkan oleh direktur dan Ketua LPPM
8. Judul ditulis dengan kapital di tengah-tengah halaman bagian atas
kira-kira 6,5 cm dari pinggir atas atau disesuaikan dengan panjang
pendeknya kata pengantar
9. Dalam jarak 4 spasi dari akhir baris kata pengantar, dicantumkan
nama, bulan dan tahun.
10. Dalam jarak 3 spasi di bawah nama tempat ditulis kata penulis dengan
huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan tanda koma di belakang.
11. Judul bab dan subbab sesuai dengan judul-judul yang ditulis dalam
penelitian atau pengabdian masyarakat, tanpa digaris bawahi
12. Sebelah kanan halaman dituliskan nomor halaman tempat judul-judul
berada
13. Tempat kosong diantara tiap judul dan nomor halaman diisi dengan
titik
14. Jarak baris dengan baris atau judul dalam daftar isi adalah 2,5 spasi.
15. Tiap judul bab diketik dengan huruf kapital, tanpa garis bawah dan
tanpa titik akhir judul, ditengah atas halaman dengan penempatan
kata-kata yang simetris
16. Judul subbab dan perincian selanjutnva diketik dengan huruf kecil
kecuali awal kata-katanya yang bukan partikel, tiap kata digaris
bawahi
17. Tiap baris kalimat dalam teks diketik dengan jarak 2 spasi
menggunakan huruf standar
18. Paragraf baru diketik mulai pada jarak 5 ketikan dari margin kiri
19. Daftar pustaka ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Daftar pustaka diketik satu spasi. Baris kedua dan selanjutnya
diketik menjorok ke dalam pada ketukan keempat, Jarak antara
pustaka yang satu dengan pustaka lainnya adalah dua spasi
b. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad (alfabetis) nama
penulis, tanpa nomor urut
c. Komponen yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah: nama
penulis (tanpa gelar), tahun penerbitan (dalam kurung), judul buku
(dimiringkan) kota terbit, dan nama penerbit. Untuk penulis
Indonesia yang menggunakan marga maka nama belakang ditulis
pertama. Dengan catatan sebagai berikut:
1. Nama pengarang, baik bangsa Indonesia maupun bangsa asing,
penulisannya di balik nama akhir didahulukan dengan dibubuhi
tanda koma.
2. Tahun penerbitan ditulis setelah nama pengarang dibubuhi tanda
titik.
3. Judul karangan atau buku ditulis setelah tahun penerbitan
dengan dibubuhi tanda titik.
4. Nama tempat penerbitan ditulis setelah judul karangan atau buku
dengan diantarai tanda titik.
5. Nama penerbit ditulis setelah nama tempat penerbitan dengan
diantarai tanda titik dua. Contoh :
Bruner, Jarome S. (1960). The Process of Education.London: Harvard University Press.
Darajat, Zakiah. (1988). Kesehatan Mental.. Jakarta:Haji Mas Agung.
6. Bila buku terdiri atas beberapa edisi, maka edisi harus disebutkan. contoh: Carin, Arthur A. (1997). Teaching Modern Science (7'th ed.).
Columbus:Menill an imprint of Prentice Hall.
7. Bila ada pengarang yang disebut lebih dari satu kali maka ditulis seperti contoh berikut : Yager, Robert E.(1996). Science/Technoiogy/Society Providing
Useful And Appropiate Science for All. Khazanh Pengajaran
IPA Vol. I No. 2 Juli-Agustus 1996
--------------------------(1992). The Status of Science-technologl-
Society Reform Efforts around the world. ICASE
YEARBOOK
8. Bila pengarangnya dua orang, yang kedua tidak perlu dibalik Contoh:
Carin, Arthur A. & Robert B.Sund (1975).Teaching
ScienceThrough Discovery. Columbus:Charles EMeril Publishing
Co.
9. Bila pengarang lebih dari tiga orang, cukup ditulis nama penulis pertamanya dan penulis lainnya ditulis dengan digantikan oleh et.al. Contoh : Hungerford, H.R.et.al.(1990). Science-Technology-Society,
Investigating and evaluating STS Issues and Solutions. Illinois:
Stipes publishing Co.
10. Jika rujukan diperoleh dari majalah/jurnal/Harian, ditulis sebagai berikut: Yager, Robert E.(1996) Science/Technology/Society
Froviding Useful And Appropriate Science for All, Khazanah
Pengajaran 1PA Vol I No. 2 Juli-Agustus 1996,
Bandung:PPS IKIP.
Syarief, Hidayat.(1999). Pendidikan sebagai Pengembangan
SDM.Media Indonesia, Jakarta, 2 September 1999.
11. Jika rujukan diperoleh dari kumpulan makalah (proceeding seminar) Wahidin.(1993). Berfikir Kritis dan Pengembangannya bagi
Mahasiswa.Makalah Hasil Sidang Komisi A Seminar
Akademik Kemahasiswaan AKADEMI SEKRETARI DAN
MANAJEMEN KENCANA. Bandung, hal. 123-156
12. Jika rujukan dari ensiklopedi: Coumbe, Clement.(1994)."Unemployement” Vol. 27 P.227-
280.The Encyclopedia Americana.American Coorporation,
New York.
13. Halaman-halaman laporan penelitian atau pengabdian
masyarakat diberi nomor halaman dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Halaman-halaman kelengkapan awal diberi nomor halaman
angka Romawi kecil, halaman-halaman kelengkapan akhir
diberi nomor halaman dengan huruf latin.
b. Nomor halaman ditempatkan pada bagian atas kanan
halaman kira-kira 2,5 cm dari pinggir atas. Pada halaman
yang memuat judul bab, nomor halaman ditempatkan dibagian
tengah bawah halaman kira-kira 1,5 cm diatas pinggir bawah
halaman.
PENUTUP
Standar Prosedur Operasional adalah pedoman atau acuanuntuk
melaksanakantugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian
kinerja lembaga berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan
prosedural sesuai dengan tatakerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada
unit kerja yang bersangkutan.
Tujuan SPO adalah menciptakan commitment mengenai apa yang
dikerjakan oleh satuan unit kerja lembaga untuk mewujudkan good
governance.
Standar prosedur operasional tidak saja bersifat internal tetapi juga
eksternal,karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi
publik yang berkaitandengan ketepatan program dan waktu, juga
digunakan untuk menilai kinerja organisasipublik di mata masyarakat
berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja lembaga.
Marilah kita bersama-sama menjalankan fungsi dan kewenangan
masing-masing, sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan
untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.