STANDAR PELAYANANPERMOHONAN PENJADWALAN SIDANG KABINET, RAPAT, ATAU PERTEMUAN YANG
DIPIMPIN DAN/ ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ ATAU WAKIL PRESIDEN
1 PersyaratanKartu Identitas Instansi (ID Card)Surat permohonan penjadwalan sidangkabinet yang ditandatangani olehpimpinan Kementerian/ Lembaga yangditujukan kepada Sekretaris Kabinetdengan tembusan Deputi BidangDukungan Kerja Kabinet.
1.2.
2 Sistem, Mekanismedan Prosedur
Pengajuan surat permohonan olehKementerian/LembagaKementerian/Lembaga menerima statuspengajuan permohonanKementerian/Lembaga menerima undangansidang kabinet, rapat, atau pertemuan
1.
2.
3.
3 jangka waktu pelayanan
Menyesuaikan Arahan Presiden
4 biaya/tarif
Tidak ada
5 produk pelayananUndangan Sidang Kabinet, rapat, ataupertemuan yang dipimpin dan/ataudihadiri oleh Presiden dan/atau WakilPresiden
6 Aduan, Saran, dan MasukanTelepon: (021) 34833341, (021) 3849713, 0812 98002003email ke: [email protected] atau datang langsung ke Sekretariat Kabinetc.q. Asisten Deputi Bidang PenyelenggaraanPersidangan, Jalan Veteran Nomor 18 JakartaPusat, Kode Pos 10110.
1.
2.3.
Sarana danPrasarana/Fasilitas
Alat Tulis KantorKomputer/notebookPrinterScannerMesin FotokopiTelepon/HandphoneFaxJaringan InternetStempel Sekretariat Kabinet
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Jaminan Pelayanan
Maklumat PelayananPakta IntegritasMoto Budaya Kerja "PAsTi"
1.2.3.
Jaminan, Keamanan danKeselamatan Pelayanan
Surat Undangan dibubuhi tandatangan serta cap basah, sehinggadijamin keasliannyaKeselamatan dan kenyamanandalam pelayanan sangat diutamakanbebas dari pungutan
1.
2.
© Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2019
Dasar Hukum7
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentangPengambilan, Pengawasan, dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan di Tingkat KementerianNegara dan Lembaga Pemerintah.Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Kabinet.Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan,dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.
1.
2.
3.
8
Kompetensi Pelaksana9
Berperilaku berdasarkan Pedoman Pelaksanaandan Pengembangan Budaya Kerja “PAsTI”, yaitu:
ProfesionalAkuntabilitas
12
13
Pengawasan InternalDilakukan secara periodik melalui rapat evaluasisetiap bulan dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap penting oleh AsistenDeputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
10
11 Jumlah Pelaksana
7 (tujuh) orang
TanggapIntegritas
Evaluasi KinerjaPelayanan
Rapat koordinasi intern secara rutindilakukan sebulan sekali.Survei kepuasan secara rutin danberkelanjutan setiap 1 (satu) tahunsekali, sebagai upaya perbaikan danpeningkatan pelayanan.
1.
2.
14
STANDAR PELAYANANPERMOHONAN SALINAN RISALAH SIDANG KABINET, RAPAT, ATAU PERTEMUAN YANG
DIPIMPIN DAN/ ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ ATAU WAKIL PRESIDEN
1 PersyaratanKartu Identitas Instansi (ID Card)Surat permohonan salinan risalah daripemohon yang ditandatangani oleh pimpinanKementerian/Lembaga atau serendah-rendahnya unit kerja tingkat eselon I,ditujukan kepada Deputi Bidang DukunganKerja Kabinet.
1.2.
Sistem, Mekanisme danProsedur
jangka waktu pelayanan1 (satu) hari kerja
biaya/tarifTidak ada
5 Produk PelayananSalinan Risalah Sidang Kabinet, rapat,atau pertemuan yang dipimpin dan/ataudihadiri oleh Presiden dan/atau WakilPresiden
Aduan, Saran, dan MasukanTelepon: (021)3862339, (021)3502285email ke: [email protected] atau datang langsung ke SekretariatKabinet c.q. Asisten Deputi Bidang PelaporanPersidangan, Jalan Veteran Nomor 18 JakartaPusat, Kode Pos 10110.
1.2.3.
Sarana danPrasarana/ Fasilitas
Ruang dan Meja PelayananKomputer/notebookPrinterMesin FotokopiAlat PenjilidanAlat Tulis Kantor
1.2.3.4.5.6.
Jaminan Pelayanan
Maklumat PelayananPakta IntegritasMoto Budaya Kerja "PAsTi"
1.2.3.
Jaminan, Keamanan danKeselamatan Pelayanan
Keamanan produk layanan dijamin denganmenggunakan kertas khusus (security paper) yangdijamin keasliannya dengan memberikan nomorregistrasi.Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat diutamakan bebas dari pungutan
1.
2.
© Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2019
Pemohon mengajukan surat permohonansalinan risalahPemohon menerima bukti tanda terimasurat permohonan salinan risalahPemohon menerima salinan risalah
1.
2.
3.
2
3
4
6
Dasar HukumPeraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasidan Dokumentasi di Lingkungan SekretariatKabinet.Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Kabinet.
1.
2.
7
8
Kompetensi Pelaksana9
Berperilaku berdasarkan PedomanPelaksanaan dan PengembanganBudaya Kerja “PAsTI”, yaitu:
ProfesionalAkuntabilitasTanggapIntegritas
1.2.3.4.
Pengawasan Internal10
Dilakukan secara periodik melalui rapat evaluasisetiap bulan dan rapat sewaktu-waktu dalamkeadaan yang dianggap penting oleh Asisten DeputiBidang Pelaporan Persidangan.
Jumlah Pelaksana11
2 (dua) orang
12
13
Evaluasi Kinerja Pelayanan
Rapat koordinasi intern secara rutin dilakukansebulan sekali.Survei kepuasan secara rutin dan berkelanjutansetiap 1 (satu) tahun sekali, sebagai upayaperbaikan dan peningkatan pelayanan.
1.
2.
14
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI HASIL PELIPUTAN KEGIATAN
KABINET DAN SEKRETARIAT KABINET
1 PersyaratanIdentitas DiriMengisi formulir secara onlinepada halaman websitesetkab.go.id.
1.2.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
jangka waktupelayanan
1 (satu) hari kerja
biaya/tarif
Tidak ada
produk pelayananInformasi hasil peliputan kegiatankabinet dan Sekretariat Kabinet
Aduan, Saran, dan MasukanTelepon: 021-3846719email ke: [email protected] atau datang langsung ke Sekretariat Kabinet c.q. AsistenDeputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol, JalanVeteran Nomor 18 Jakarta Pusat, Kode Pos 10110
1.2.3.
Sarana danPrasarana/ Fasilitas
KomputerSmartphoneJaringan Internet
JaminanPelayanan
Maklumat PelayananPakta IntegritasMoto Budaya Kerja "PAsTi"
1.2.3.
Jaminan, Keamanan danKeselamatan Pelayanan
Informasi hasil peliputan kegiatankabinet dan Sekretariat Kabinetbukan merupakan informasi yangdikecualikan di lingkunganSekretariat Kabinet.Keselamatan dan kenyamanandalam pelayanan sangatdiutamakan bebas dari pungutan
1.
2.
© Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2019
Pemohon mengakses halamanwebsite setkab.go.idPemohon mengisi formulirpermohonanPemohon menerima hasil peliputan
1.
2.
3.
2
3
4
5
6
Dasar HukumPeraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Kabinet.Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun2019 tentang Pedoman PengelolaanInformasi dan Dokumentasi di LingkunganSekretariat Kabinet;
1.
2.
7
8
Kompetensi Pelaksana9
Berperilaku berdasarkan PedomanPelaksanaan dan PengembanganBudaya Kerja “PAsTI”, yaitu:
ProfesionalAkuntabilitasTanggapIntegritas
1.2.3.4.
Pengawasan Internal10
Dilakukan secara periodik melalui rapatevaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktudalam keadaan yang dianggap penting olehAsisten Deputi Bidang HubunganKemasyarakatan dan Protokol.
Jumlah Pelaksana11
1 (satu) orang
12
13
Evaluasi KinerjaPelayanan
Rapat koordinasi intern secararutin dilakukan sebulan sekali.Survei kepuasan secara rutin danberkelanjutan setiap 1 (satu)tahun sekali, sebagai upayaperbaikan dan peningkatanpelayanan.
1.
2.
14
Recommended
