SISTEM
MONITORING
DAN
EVALUASI
PADA PPID
K/L/D
sebagai amanat:
INPRES 10/2016 TENTANG AKSI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI TAHUN 2016 DAN 2017
DASAR HUKUM
2
UU KIP
INPRES 10/2016
Pasal 13
a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi;
b. Membuat dan mengembangkan sistem
penyediaan layanan informasi secara cepat ,
mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk
teknis standar layanan informasi publik yang
berlaku secara nasional.
a. Aksi 13: Pembentukan dan penguatan tugas
pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu.
b. Kominfo: Terbangunnya sistem Monitoring dan
Evaluasi PPID dengan mengacu pada UU KIP.
INPRES 10/2016 TENTANG RENCANA AKSI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
3
PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi
di badan publik.
Pasal 1
angka 9
UU KIP
PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan
bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya
disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di
Badan Publik.
PPID
PPID 1.PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi
yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
2.Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a.Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam
melaksanakan pelayanan informasi publik; b.Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak; c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang
dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
d.Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
Mengumpulkan Mendokumentasikan
Melakukan
Pelayanan
Informasi
Menyimpan
Memelihara
Menyediakan
Mendistribusikan
Kewajiban UU yang mengatur tugas PPID
Pasal 6
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID
PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses :
PENYIMPANAN
PENDOKUMENTASIAN
PENYEDIAAN
PELAYANAN INFORMASI
Kompetensi
PPID :
1. Menyimpan
2. Mendokumentasikan
3. Menyediakan
4. Melayani
Penyimpanan
Terdiri dari :
1. Mengumpulkan seluruh informasi publik secara
fisik dari setiap unit/satuan kerja
2. Mengumpulkan data Informasi Publik yang
dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan
Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran
DIP
3. Menyimpan Informasi Publik sesuai UU Kearsipan
1. Sesuai Undang-Undang Kearsipan
2. Pencatatan Dokumentasi PPID
3. Menyusun Laporan hingga dilaporkan ke
Atasan PPID dan Komisi Informasi
Pendokumentasian
Terdiri dari :
Penyediaan
• Koordinasi Penyediaan seluruh Informasi
Publik
• Menyediakan Informasi yang berkala, serta
merta dan setiap saat
• Menyediakan media Informasi Publik
• Koordinasi terhadap Informasi yang
dikecualikan
Terdiri dari :
Pelayanan
• Tata Cara mekanisme memperoleh Informasi
• Tata Cara mekanisme keberatan
• Menetapkan Standar Prosedur Layanan Badan Publik
• Menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi
• Menetapkan Maklumat
Terdiri dari :
Turunan Kompetensi PPID
Penyimpanan Pendokumentasian Penyediaan Pelayanan
Pasal 7
Sesuai UU
Kearsipan, Pasal 33,
34, 36
Pasal 8, 9, 11,
12, 13, 16 & 17
Pasal 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 38,
Tugas dan Tanggung Jawab PPID
17
Berdasarkan PP 61 Tahun 2010
a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan
pengamanan informasi;
b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi
Publik;
e. Pengujian Konsekuensi;
f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis
Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang
dapat diakses; dan
h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
Monitoring dan Evaluasi PPID 2017
18
Menilai profesionalisme PPID K/L/D dalam
pelaksanaan UU KIP
Meningkatkan kinerja PPID dalam pelayanan
informasi dan dokumentasi secara lengkap,
cepat, dan mudah.
Mempercepat terwujudnya good governance
(transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
publik)
Tujuan Monev
Metodologi Monev PPID 2017
19
Target lembaga pemantauan pada 160 PPID K/L/D
Target penyelenggaraan: 80 % PPID mengisi portofolio
Target Pelaksanaan Monev
Menggunakan metode Fenomenologis, dalam bentuk penilaian
portofolio
Sistem Penilaian Eksternal
Bukti dokumen Portofolio
Strategi dan Evaluasi Monev
PELAKSANAAN MONEV PPID
20
Penanggungjawab aksi:
• Kemkominfo
• Kemdagri
• K/L/D
Instansi Terkait:
• Komisi Informasi
Pengawas Kegiatan:
• Bappenas
Penyelenggaraan Penilaian
1. Melakukan penilaian atas
dokumen PPID
2. Mengesahkan hasil
penilaian portofolio PPID
3. Melakukan verifikasi
penilaian
4. Melaksanakan rapat
Pleno hasil penilain PPID
5. Menentukan daftar
pemeringkatan PPID
berdasarkan hasil
penilaian dokumen
portofolio.
MONITORING DAN EVALUASI PPID
Sistem
1. Tahap I: Dilakukan
secara online melalui
Aplikasi Monev PPID
2. Tahap II: Verifikasi/
Pemantauan Langsung
FORMAT PENILAIAN
21
1. PPID Utama :
2. Jabatan :
3. Nama Badan Publik :
4. Status Badan Publik : a. Kementerian
b. Lembaga
c. Pemerintah Daerah
5. Kategori Badan Publik : a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Lainnya
Form1. Isian Tentang Identitas PPID
FORMAT PENILAIAN
22
Form2. Deskripsi Diri Dalam Format Portofolio
Aspek Bobot
Aspek Item
Bobot
Item
Tim Penilai 1 Tim Penilai 2
Skor BxS Skor BxS
P
e
n
y
e
d
i
a
a
n
50 Pengumpulan 15
Penyimpanan 10
Pendokumentasian 10
Pengklasifikasian informasi
dan dokumentasi 10
Pengujian Konsekuensi
Informasi 5
FORMAT PENILAIAN
23
Form2. Deskripsi Diri Dalam Format Portofolio
Aspek Bobot
Aspek Item
Bobot
Item
Tim Penilai 1 Tim Penilai 2
Skor BxS Skor BxS
P
e
n
e
t
a
p
a
n
10 SK Penunjukan PPID 1
SOP Permohonan Informasi 2
SOP Pelayanan 2
SOP Pertimbangan Tertulis
untuk Menolak Informasi 2
SOP Pengelolaan
Keberatan 1
SOP Standar Biaya 2
FORMAT PENILAIAN
24
Deskripsi Diri Dalam Format Portofolio
Aspek Bobot
Aspek Item
Bobot
Item
Tim Penilai 1 Tim Penilai 2
Skor BxS Skor BxS
Pelayanan
30 Cepat 10
Sederhana dan Mudah 10
Biaya Ringan 10
Pelaporan
10 Periodik 3
Rincian layanan 3
Rincian sengketa 2
Laporan harian PLT 2
HASIL PENILAIAN
25
1. Hasil monev akan dinyatakan dalam bentuk skor/nilai untuk
kemudian dipakai menentukan predikat
2. Agar proporsional penilaian akan dibagi dalam kategori:
- PPID Kementerian
- PPID Lembaga
- PPID Provinsi
- PPID Kabupaten/Kota
3. Rentang nilai dan predikat
NILAI NORMAL NILAI KONVERSI PREDIKAT TANDA
86 – 100 596-700 Sangat Baik Biru
70 - 85 491-595 Baik Hijau
50 – 70 351-490 Cukup Kuning
<50 <350 Kurang Baik Merah
APLIKASI MONEV PPID 26
simonevppid.kominfo.go.id
HASIL PENILAIAN MONEV PPID
TAHUN 2017 28
Peserta monev PPID Tahun 2017
Hasil Monev PPID 2017 (Tervalidasi)
Hasil Monev PPID 2017 (Tervalidasi)
Hasil diatas memperlihatkan bahwa hasil monev PPID 2017 memberikan gambaran yang kurang menggembirakan
Sebagian besar PPID yang dinilai masih berada di zona merah. Jika dilihat berdasarkan persentase:
Sebanyak 55 PPID (67,90%) berada di zona merah dengan predikat “Kurang Baik” dan capaian skor sama atau di bawah 350.
Sementara itu, PPID yang masuk predikat “Cukup” dengan skor antara 351-490 diberi tanda kuning sebanyak 17 (20,99%)
Kemudian PPID yang memperoleh predikat “Baik” dengan skor antara 491-595 ada 6 (7,41%) diberi warna hijau.
Adapun yang memperoleh nilai di atas 596 mendapat predikat “Sangat Baik” diberi warna biru ada 3 (3,70%).
Hasil Monev PPID 2017
- Menurut Badan Publik -
Hasil Monev PPID
- Kategori Kementerian -
No. Nama PPPID Total
Skor
Rerata
Skor Ket.
1 Kementerian Dalam Negeri 648 324 Merah
2 Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) 818 409 Kuning
3 Kementerian Ketenagakerjaan 504 252 Merah
4 Kementerian Keuangan 1198 599 Biru
KEMENTERIAN
5 Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan reformasi Birokrasi 851 425,5 Kuning
6 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 653 326,5 Merah
7 Kementerian Perhubungan 932 466 Kuning
8 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat 1300 650 Biru
9 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 445 222,5 Merah
10 Kementerian Kesehatan 557 278,5 Merah
11 Kementerian Pertanian 1068 534 Hijau
12 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi 432 216 Merah
13 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 300 150 Merah
14 Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas 1100 550 Hijau
15 Kementerian Komunikasi dan Informatika 940 470 Kuning
Hasil Monev PPID
- Kategori Kementerian - Adapun PPID Kementerian yang tidak mengisi instrumen dan karenanya tidak diikutsertakan dalam penilaian, terdiri dari:
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Agama
Kementerian Pertahanan
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia
Kementerian Kehutanan
KementerianKelautan dan Perikanan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Sosial
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi
Kementerian Pemuda dan Olah raga
Hasil Monev PPID
- Kategori Lembaga -
No. Nama PPPID Total
Skor
Rerata
Skor
kategori
PPID
1 PPID Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan 808 404 Kuning
2 PPID Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah 1085 542,5 Hijau
3 Badan Pengawas Obat dan Makanan 877 438,5 Kuning
4 Arsip Nasional RI 741 370,5 Kuning
5 Badan Pusat Statistik 601 300,5 Merah
LEMBAGA
Hasil Monev PPID
- Kategori Lembaga -
PPID Lembaga Negara bukan Non Struktural yang tidak mengisi
instrumen dan karenanya tidak diikutsertakan dalam penilaian, terdiri
dari:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Kejaksaan Agung RI
Kepolisian RI
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
Hasil Monev PPID
- Kategori Pemerintah Provinsi -
PROPINSI
No. Nama PPPID Total
Skor
Rerata
Skor
kategori
PPID
1 PPID Provinsi Sulawesi Tenggara 500 250 Merah
2 PPID Provinsi DI Yogyakarta 876 438 Kuning
3 PPID Provinsi Kepulauan Riau 557 278,5 Merah
4 PPID Provinsi Jambi 488 244 Merah
5 PPID Provinsi Jawa Barat 988 494 Hijau
6 PPID Provinsi Jawa Timur 702 351 Kuning
7 PPID Provinsi DKI Jakarta 1236 618 Biru
8 PPID Provinsi Papua 643 321,5 Merah
9 PPID Provinsi Riau 592 296 Merah
10 PPID Provinsi Nusa Tenggara
Barat 546 273
Merah
11 PPID Provinsi Kalimantan Utara 522 261 Merah
12 PPID Provinsi Kalimantan Timur 609 304,5 Merah
13 PPID Provinsi Sulawesi Selatan 523 261,5 Merah
14 PPID Provinsi Sumatera Barat 1045 522,5 Hijau
15 PPID Provinsi Jawa Tengah 624 312 Merah
16 PPID Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam 576 288
Merah
17 PPID Provinsi Kalimantan Tengah 379 189,5 Merah
18 PPID Provinsi Sumatera Utara 574 287 Merah
19 PPID Provinsi Banten 565 282,5 Merah
20 PPID Provinsi Maluku 477 238,5 Merah
21 PPID Provinsi Sumatera Selatan 426 213 Merah
Hasil Monev PPID
- Kategori Provinsi -
PPID Provinsi yang tidak mengisi instrumen dan karenanya tidak diikutsertakan dalam penilaian, terdiri dari:
Provinsi Bali
Provinsi Bangka Belitung
Provinsi Bengkulu
Provinsi Gorontalo
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku Utara
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Papua Barat
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Utara
Hasil Monev PPID
- Kategori Pemerintah Kabupaten -
KABUPATEN
No. Nama PPID Total Skor Rerata
Skor kategori PPID
1 Kabupaten Lombok Barat 874 437 Kuning
2 Kabupaten Blitar 530 265 Merah
3 Kabupaten Sleman 855 427,5 Kuning
4 Kabupaten Way Kanan Lampung 536 268 Merah
5 Kabupaten Ngawi 749 374,5 Kuning
6 Kabupaten Indragiri Hulu 686 343 Merah
7 Kabupaten Balangan 546 273 Merah
8 Kabupaten Sidoarjo 452 226 Merah
9 Kabupaten Bojonegoro 1085 542,5 Hijau
10 Kabupaten Serdang Bedagai 680 340 Merah
11 Kabupaten Bintan 502 251 Merah
12 Kabupaten Batang Hari 300 150 Merah
13 Kabupaten Jombang 425 212,5 Merah
14 Kabupaten Ponorogo 383 191,5 Merah
15 Kabupaten Lumajang 449 224,5 Merah
16 Kabupaten Pidie Jaya 300 150 Merah
17 Kabupaten Humbang Hasundutan 536 268 Merah
18 Kabupaten Bangli Bali 300 150 Merah
19 Kabupaten Sampang 464 232 Merah
20 Kabupaten Pekalongan 300 150 Merah
21 Kabupaten Pakpak Barat 300 150 Merah
22
Kab Kepualauan Siau Tagulandang Biaro
200 100 Merah
23 Kabupaten Siak 478 239 Merah
Hasil Monev PPID
- Kategori Pemerintah Kota -
PEMERINTAH KOTA
No. Nama PPID Total
Skor
Rerata
Skor
kategori
PPID
1 Kota Cirebon 553 276,5 Merah
2 Kota Batu 605 302,5 Merah
3 Kota Magelang 721 360,5 Kuning
4 Kota Blitar 913 456,5 Kuning
5 Kota Yogyakarta 627 313,5 Merah
6 Kota Bekasi 778 389 Kuning
7 Kota Tanjung Pinang 478 239 Merah
8 Kota Solok 408 204 Merah
9 Kota Samarinda 634 317 Merah
10 Kota Prabumulih Sumatra
Selatan 400 200 Merah
11 Kota Bukittingi 644 322 Merah
12 Kota Tarakan 200 100 Merah
13 Kota Jayapura 444 222 Merah
14 Kota Surabaya 300 150 Merah
15 Kota Banjar Baru 788 394 Kuning
16 Kota Ambon 505 252,5 Merah
17 Kota Mataram 817 408,5 Kuning
50
TERIMA KASIH