Scanned by CamScanner
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kekuatan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban selama tahun 2018 dengan berbagai dinamika dan tantangannya.
Selanjutnya melalui laporan ini kami sajikan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagai perwujudan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan serta
laporan kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018
melalui serangkaian indikator kinerja utama. Laporan ini juga merupakan tahap
terakhir dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2018 yang bersifat tahunan
sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pencapaian “good governance”. Karenanya,
segenap keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan
kami sajikan secara rinci, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih
transparan.
Pernyataan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerjanya yang
diukur capaian kinerjanya yang menjadi pokok bahasan dalam laporan ini telah
diperbaiki melalui penyempurnaan sistem akuntabilitas semenjak tahun 2014 yang
lalu dan kemudian disempurnakan kembali dengan penyusunan cascading kinerja
yang dimulai menjelang triwulan IV tahun 2017 hingga akhir tahun 2018, dalam
serangkaian proses yang diinisiaisi oleh Gubernur Sumatera Barat yang dinamakan
Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi
Sumatera Barat dan telah disupervisi langsung oleh Kementerian PAN&RB. Lingkup
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini meliputi pencapaian kinerja dari Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Tahunan 2018.
Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertangggungjawaban kami
kepada publik dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi ke depan.
Padang, 31 Januari 2019
KEPALA,
Ir. SITI AISYAH, M.Si. Pembina Tk. I/NIP. 19670928 199203 2 002
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-
2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja
Tahun 2018.
Terdapat beberapa isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas Dinas Lingkungan
Hidup. Isu pertama terkait masalah perubahan kualitas air. Menurunnya kualitas air
sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang sudah dirasakan sampai
perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya Danau Maninjau dan
Dnau Singkarak. Tekanan terbesar berasal dari limbah domestik baik limbah cair
maupun limbah padat. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa konsentrasi Fecal
Coliform dan Total Coliform di 70,6% titik sampling telah melebihi baku mutu.
Disamping itu hasil analisis laboratorium juga menunjukan bahwa parameter sulfida,
COD, BOD, TSS, fosfat, dan nitrit juga sudah menunjukkan kondisi yang melebihi baku
mutu di beberapa sungai yang daerah tangkapan airnya merupakan areal pertanian
ataupun perkebunan yang cukup luas. Isu kedua terkait dengan masalah limbah dan
persampahan. Setiap tahun jumlah timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan
pertumbuhan penduduk. Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah
sebesar 2.452.213 kg/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki
komposisi yang bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal
dari permukiman adalah sampah rumah tangga yaitu sampah organik.
Isu lainnya adalah belum terkelolanya secara maksimal limbah B3 dan limbah cair
rumah sakit serta hotel. Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3
sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup
berarti terhadap pencemaran di Sumatera Barat, sehingga isu limbah cair dan limbah
B3 rumah sakit dan hotel patut menjadi isu prioritas.
Isu ketiga, terkait terkait alih fungsi lahan. Munculnya isu alih fungsi lahan lebih
disebabkan bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta
berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertambangan merupakan bentuk alih fungsi
lahan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011.
Dari hasil pengukuran kinerja yang bertitik tolak dari berbagai isu dan permasalahan
prioritas yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018, terdapat
beberapa perkembangan yang cukup signifikan, yaitu adanya peningkatan kualitas
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
iii
air dan udara yang ditandai dengan turunnya nilai Indeks Pencemaran Air dan Udara
(IPA dan IPU) dan adanya kecenderungan penurunan beban pencemaran dan
kerusakan lingkungan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
yang dimuat dalam LAKIP ini, yang bertitik tolak dari berbagai permasalahan atau isu
prioritas tersebut di atas, telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan
Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur
Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan
supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi
Birokrasi.
Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang termuat
dalam Penetapan Kinerja tersebut adalah: pertama, terwujudnya penataan
lingkungan hidup; kedua, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup; ketiga, terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan/konservasi sumber daya
alam; keempat, meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders dan kelima,
meningkatnya tata kelola organisasi.
Metode pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target
kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode
pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan
membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja
sasaran strategis dengan asumsi pencapaian 100%.
Menggunakan metode sebagaimana tersebut di atas, secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2018 berhasil dicapai dengan rata-rata pencapaian 102,9% dengan
realisasi anggaran sebesar 96,48%.
Padang, Januari 2019
KEPALA,
Ir. SITI AISYAH, M.Si. Pembina Tk. I/NIP. 19670928 199203 2 002
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
iv
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL vi DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK
viii ix
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
A. Rencana Kinerja Sasaran 8
B. Rencana Kinerja Kegiatan 9
C. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. Capaian Kinerja Organisasi 15
I. Terwujudnya Pentaatan Lingkungan Hidup (SS1) 17
A. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan
Lingkungan 17
B. Persentase pemanfaatan instrumen penataan
lingkungan
33
II. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup (SS2)
41
A. Persentase Penurunan Beban Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
41
B. Indeks Pencemar Air (IPA) 52
C. Indeks Pencemaran Udara (IPU) 57
III. Terwujudnya Upaya-Upaya Pemeliharaan/
Konservasi Lingkungan Hidup (SS3)
69
A. Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria
69
IV. Meningkatnya Kapasitas dan Peranserta
Stakeholders (SS4)
85
A. Persentase peningkatan jumlah masyarakat/
kelompok masyarakat/ lembaga yang
85
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
v
berperan aktif dalam program penyelamatan
lingkungan
V. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi (SS5) 109
A. Nilai Evaluasi AKIP OPD 109
B. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan
Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
116
B. Realisasi Anggaran 123
1. Realisasi APBD 2018 123
2. Realisasi APBN 2018 129
BAB IV PENUTUP 130
LAMPIRAN A. Cascading Kinerja
B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017
C. PK Eselon
D. IKU
E. Penghargaan yang diterima SKPD
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar ..................... 5
Tabel 2. Rencana Kinerja Sasaran ................................................................................................. 9
Tabel 3. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup ..................... 10
Tabel 4. Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 ..................................... 13
Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ...................................................................... 15
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1) ........................................ 17
Tabel 7. Target dan Realisasi Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan di
Sumatera Barat .................................................................................................................. 24
Tabel 8. Perbandingan kondisi dokumen perencanaan yang telah disusun antara
tahun 2016, 2017 dan 2018 ......................................................................................... 26
Tabel 9. Perbandingan kondisi dokumen DDDTLH Provinsi yang telah tersusun
di Provinsi-Provinsi se Sumatera sampai dengan tahun 2018 ...................... 29
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS2 ................................................ 41
Tabel 11. Basis Data Data Lahan Akses Terbuka Provinsi Sumatera Barat ................. 45
Tabel 12. Perbandingan Capaian Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan
Tahun 2017-2018 ............................................................................................................. 48
Tabel 13. IKU Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ........................................ 60
Tabel 14. Kriteria Indeks Kualitas Udara untuk IKLH ........................................................... 61
Tabel 15. Konsentrasi NO2 dan SO2 serta IPU terhitung Provinsi dan Kabupaten/
Kota se-Sumatera Barat ................................................................................................. 62
Tabel 16. Perbandingan IPU dan IKU 2015-2018 ................................................................... 63
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)......................................... 69
Tabel 18. Perbandingan realisasi penetapan kawasan pemeliharaan 2017-2018 ... 75
Tabel 19. Perbandingan realisasi upaya pengendalian mutu kawasan pemeliharaan 2017-2018 ........................................................................................................................... 77
Tabel 20. Realisasi Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan
hidup ..................................................................................................................................... 78
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)......................................... 85
Tabel 22. Target Indikator SS4........................................................................................................ 88
Tabel 23. Realisasi kegiatan yang mendukung indikator SS4 ............................................ 89
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
vii
Tabel 24. Daftar Perbandingan sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata
dari tahun 2016-2018 ..................................................................................................... 98
Tabel 25. Daftar Anugerah Adipura 2017-2018 Regional Sumatera .......................... 102
Tabel 26. Perbandingan Jumlah Usulan Kampung Iklim Tingkat Nasional Pada
Beberapa Provinsi Tetangga Dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 .................................................................................................................................... 104
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)...................................... 109
Tabel 28. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP .................................... 111
Tabel 29. Perbandingan rata-rata realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2015 -
2018 .................................................................................................................................... 118
Tabel 30. Realisasi dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2018 ........................... 125
Tabel 30. Realisasi dana APBN Tahun 2018 ........................................................................... 129
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat ................................................................................................................ .. 2
Gambar 2. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2018 .................................. .. 124
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
ix
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Perbandingan antara Jumlah Dokumen Perencanaan 2016 – 2018 ........... 26
Grafik 2. Perbandingan IPA Menurut Sungai yang Dipantau ............................................ 54
Grafik 3. Perbandingan IPA Menurut Tahun (2011-2018) ................................................ 55
Grafik 4. Perbandingan IPU Kabupaten/Kota Tertinggi Periode 2015 s/d 2018 .... 65
Grafik 5. Perbandingan IPU Kabupaten/Kota Terendah Periode 2015 s/d 2018 ... 65
Grafik 6. Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup
tahun 2016-2018 .............................................................................................................. 79
Grafik 7. Peningkatan Jumlah Titik Pantau Adipura yang Memenuhi Passing
Grade ...................................................................................................................................... 95
Grafik 8. Peningkatan Jumlah Titik Pantau GSB yang Memenuhi Passing Grade ..... 96
Grafik 9. Perbandingan jumlah usulan penerima kalpataru tiga tahun terakhir ..... 97
Grafik 10. Perkembangan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata dari
tahun 2016 s/d 2018 ..................................................................................................... 99
Grafik 11. Perbandingan jumlah usulan lokasi kampung iklim dan peraihan predikat
proklim utama tahun 2016-2018 .............................................................................. 99
Grafik 12. Perbandingan jumlah usulan penerima kalpataru tiga tahun terakhir .. 105
Grafik 13. Tren Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup selama rentang
waktu 2015 – 2016 (Bapedalda) dan 2017 – 2018 (Dinas
Lingkungan Hidup) ....................................................................................................... 111
Grafik 14. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018.................................................. 118
Grafik 15. Perbandingan realisasi fisik dan keuangan (rata-rata) dari tahun 2015 –
2018 .................................................................................................................................... 118
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 43 tahun 2017
tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut DLH) mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintah Daerah bidang Lingkungan Hidup dengan
beberapa fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
lingkungan hidup;
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera
Barat;
d. Pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan
Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan
Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dibantu oleh 6 orang pejabat eselon III, 15 orang pejabat eselon IV dan sejumlah staf
dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda. Bagan struktur organisasi
Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar 1.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
2
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2017-2021
Dalam rangka menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional
dan lokal, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam
tahun 2017 – 2021, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-
perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan
kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2017 - 2021 adalah:
1. Terwujudnya lingkungan yang tertata
2. Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak
3. Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam
4. Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder
dalam pengelolaan lingkungan hidup
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
3
Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas
Lingkungan Hidup menyusun sasaran strategis 2017 – 2021 sebagai berikut:
a. Terwujudnya penataan lingkungan hidup;
b. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
c. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;
d. Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakehodelders;
e. Meningkatnya tata kelola organisasi.
Masing-masing dari kelima sasaran strategis tersebut dilengkapi dengan indikator
kinerja yang terukur sebagai upaya untuk merespon permasalahan utama (isu
strategis) lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sasaran strategis
dan indikator kinerja ini telah disempurnakan, disupervisi dan disetujui langsung
oleh Kementerian PAN&RB melalui serangkaian proses Penyempurnaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat yang
diinisiasi dan diawasi langsung oleh Gubernur Sumatera Barat semenjak tahun 2014
hingga triwulan terakhir tahun 2018 yang lalu.
Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok
dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat:
Isu pertama, terkait masalah perubahan kualitas air. Menurunnya kualitas air
sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang sudah dirasakan sampai
perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya danau maninjau dan
danau singkarak. Tekanan terbesar berasal dari limbah domestik baik limbah cair
maupun limbah padat. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa konsentrasi Fecal
Coliform dan Total Coliform di 70,6% titik sampling telah melebihi baku mutu.
Disamping itu hasil analisis laboratorium juga menunjukan bahwa parameter
sulfida, COD, BOD, TSS, fosfat, dan Nitrit juga sudah menunjukkan kondisi yang
melebihi baku mutu di beberapa sungai yang daerah tangkapan airnya merupakan
areal pertanian ataupun perkebunan yang cukup luas dan pemakaian pupuk
anorganik di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 169.636,9 ton/tahun yang
terdiri atas 63.759,9 ton urea, 12.212,0 ton ZA, 31.383,0 ton SP 36, dan 62.282,0 ton
NPK. Secara keseluruhan indeks pencemaran air Provinsi Sumatera Barat berada
pada angka 75,69 kondisi ini lebih baik dari pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,40
dan tahun 2015 sebesar 66,83. Jika dibandingkan dengan IKA di tingkat nasional,
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
4
kualitas air Provinsi Sumatera Barat juga lebih tinggi dimana IKA nasional Tahun
2017 adalah sebesar 53,2.
Isu kedua, terkait masalah limbah dan persampahan. Jumlah penduduk yang
semakin meningkat setiap tahun dan dirasakan oleh hampir seluruh
kabupaten/kota. Peningkatan jumlah timbulan sampah bergantung pula pada
tingkat ekonomi suatu wilayah. Wilayah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi
akan memiliki kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tinggi pula sehingga akan
berdampak terhadap besarnya jumlah timbulan sampah. Setiap tahun jumlah
timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 2.452.213
kg/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi yang
bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari permukiman
adalah sampah rumah tangga yaitu sampah organik. Kota Padang dan Kota
Bukittinggi memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi yakni masing-masing
sebesar 494.426 kg/hari dan 183.000 kg/hari.
Isu ketiga, terkait alih fungsi lahan. Pertumbuhan penduduk memberikan tekanan
terhadap perubahan lahan produktif, daerah rawa menjadi perumahan sehingga
berdampak pada kemampuan lahan menyerap air. Munculnya isu alih fungsi lahan
lebih disebabkan bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan,
permukiman serta berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertambangan merupakan
bentuk alih fungsi lahan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011.
Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun
2016 – 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka arah kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tabel 1
berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
5
Tabel 1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
No Tujuan Sasaran Strategis Strategi Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
1. Terwujudnyapenataanlingkungan hidup
1. Optimalisasi pemanfaatanperencanaan dan perizinanlingkungan lingkungan sesuaiketentuan yang berlaku
2. Inisiasi pelaksanaan valuasiekonomi lingkungan
1. Meningkatkan mutupelaksanaan kegiatan-kegiatanpengawasan;
2. Penaggulangan dampaklingkungan pada media-medialingkungan yang tercemar/rusak
3. Penegakkan hukum danpenaatan terhadap hukumlingkungan
1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinandan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasarpenerbitan izin lingkungan
2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana danjuknis penyusunan perencanaan lingkungan
3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaanlingkungan dengan dokumen perencanaandaerah/nasional lainnya
4. Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaandi setiap daerah kab/kota
5. Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkunganserta regulasi dalam implementasinya
6. Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalamrangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.
1. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasancakupan pengawasan baik kepad sumber maupun padamedia lingkungan
2. Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketesediaan PPLHdan PPNS.
3. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ tercemar4. Pencegahan terjadinya degradasi lahan5. Penerapan teknologi pengelolaan limbah6. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan
peraturan perundang-undangan pengelolaan LH7. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
2. Terkendalinyapencemaran dankerusakanlingkungan hidup;
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
6
No Tujuan Sasaran Strategis Strategi Kebijakan
3. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan/ konservasi sumberdaya alam;
4. Meningkatnyakapasitas danperansertastakeholders;
1. Menetapkan kawasankonservasi / pemeliharaan
2. Mengendalikan mutu lokasikonservasi / pemeliharaan
1. Memberdayakan danmeningkatkan kapasitasstakeholder dalampengelolaan lingkungan hidupsecara mandiri;
2. Peningkatan kualitas dankuantitas personil dan saranapenunjang pengelolaanlingkungan hidup.
3. Memberikan jaminan fasilitasidan dukungan iklim yang baikbagi masyarakat untuk ikutserta berperan dalampengelolaan lingkungan hidup
1. Perbaikan kualitas data pemataan kawasan yang akandikonservasi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/ lembagaterkait lainnya dalam upaya konservasi;
3. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasipemeliharaaan
4. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / designmodel-model pemeliharaan
1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasaranapenyampaian informasi dan publikasi kepadastakeholders
2. Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat/ stakeholders
3. Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain4. Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian
penghargaan5. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project
pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat /kelompok masyarakat untuk dapt dijadikan rujukan kedepan
6. Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan saranaprasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholderslain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaaanlingkungan.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
7
No Tujuan Sasaran Strategis Strategi Kebijakan
2. Meningkatnya kinerja organisasi
1. Meningkatnya tatakelola organisasi
1. Peningkatan kualitasperencanaan dan pelaporan
2. Peningkatan kualitaspelayanan internal organisasi
3. Peningkatan kualitaspenatausahaan keuangan
4. Peningkatan implementasisistem pengendalian internalpemerintah (SPIP)
1. Mensinkronkan antara dokumen penganggaran dengandokumen perencanaan organisasi;
2. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah (SAKIP)
3. Memberikan perhatian terhadap kualitas dan jadwal-jadwal penyampaian dokumen perencanaan danpelaporan kinerja oorganisasi
4. Melengkapi ketersediaan dan akurasi data kepegawaian,pengelolaan sarana parasarana dan meningkatkankualitas administrasi kepegawaian
5. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja KPA, PPTK dan PPKdalam hal penatausahaan keuangan organisasi
6. Menindaklanjuti dan berupaya seoptimal mungkinmengurangi jumlah temuan inspektorat dalam tata kelolaorganisasi.
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2018
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
yang dimuat dalam lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen
Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan
Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan
bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara & Reformasi Birokrasi yang dimulai pada bulan September 2017.
Rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2018
terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana
Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018
merupakan Perjanjian Kinerja yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur yang harus dipenuhi sepanjang tahun
2018 tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas,
sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021.
Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:
A. Rencana Kinerja Sasaran
Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
tahun 2018 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi
Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan
pembangunan lingkungan hidup di Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 tahun
dan tahun 2018 adalah tahun kedua untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam
periode 2017 – 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
9
Tabel 2. Rencana Kinerja Sasaran
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1
Terwujudnya penataan
lingkungan hidup
1 Persentase kecukupan
instrumen penataan lingkungan
di Sumbar
55%
2 Persentase pemanfaatan
instrumen penataan lingkungan
75%
2
Terkendalinya
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup
1 Persentase penurunan beban
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
5%
2 Indeks Pencemaran Air (IPA) 5 <IPA <10
3 Indeks Pencemaran Udara
(IPU)
IPU <11
3 Terwujudnya upaya-
upaya pemeliharaan /
konservasi lingkungan
hidup
1
Persentase peningkatan upaya-
upaya pemeliharaan
lingkungan yang sesuai kriteria
15%
4 Meningkatnya kapasitas
dan peranserta
stakeholders
1 Persentase peningkatan jumlah
masyarakat / kelompok
masyarakat / lembaga yang
berperan aktif dalam program
penyelamatan lingkungan
16%
5 Meningkatnya tata
kelola organisasi
1 Nilai evaluasi AKIP OPD B
2 Persentase capaian realisasi
fisik dan keuangan pelaksanaan
program / kegiatan
95%
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2018
B. Rencana Kinerja Kegiatan
Rencana kerja sasaran di atas akan dicapai dengan melaksanakan program
lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung lainnya yang terdiri dari
kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup maupun kegiatan
pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh
keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Rencana kinerja Dinas Lingkungan
Hidup secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
10
Tabel 3. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
IPA
IPU
5 < IPA <10
IPU <11
Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
Jumlah sungai yang didata kualitas air serta sumber pencemarnya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya
9 sungai
Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)
Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya
13 objek
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup
Percontohan pengelolaan limbah 1 klaster
Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Jumlah objek kegiatan yang dilakukan wasdal kerusakan lingkungan
13 objek
Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota
Jumlah kab/kota yang dibina dalam melakukan pengelolaan sampah; Jumlah peserta yang mengikuti bintek; Jumlah Pergub tentang pengelolaan sampah yang disusun
19 kab/kota; 80 orang; 1 Pergub
Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan
Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan
18 kegiatan/ usaha
Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)
Jumlah kab /kota yang dibina 12 kab/kota
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup
Jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya; Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal-nya; Jumlah peserta sosialisasi
12 kab/kota; 6 kab/kota; 55 peserta
Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih
Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina dan dinilai
12 kecamatan dan 14 Kelurahan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3
20 objek
Fasilitasi kerjasama pengelolaan
LB3 antar daerah
3 kab/ kota
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
11
Pemantauan Kualitas Udara Ambien
Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas udara ambiennya
19 kab/kota
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Pengelolaan Limbah
Jumlah Kab/Kota yang terevaluasi dan diinventarisasi pelaksanaan RAD-GRK bidang pengelolaan limbah
19 kab/ kota
Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)
Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
15 kab/kota (25 Nagari/Jorong/Korong)
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah peserta Rapat kordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
64 orang
Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi
19 kab/kota
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi
12 kab/kota
Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair dan peruntukan sungai
Jumlah Dokumen Kajian Teknis Peruntukan sungai
1 Dokumen kajian
Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan
1) Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar 2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 3) Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria
51% 75% 31%
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Prov. Sumbar
1 dokumen
Penaatan Hukum Lingkungan Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum
4 dan 2 kasus/objek
Jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi penerapan sanksi
4 objek
Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan
Jumlah kab/kota yang difasilitasi dan/atau dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan
8 kab/kota
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
12
Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan hukum dan Perizinan LH serta terhimpunnya data hasil pembinaan hukum dan perizinan lingkungan
10 kab/kota
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan menaati peraturan perundang-undangan bidang LH dan Perizinan
4 objek
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
IPA
IPU
5 < IPA <10
IPU <11
Peningkatan Konservasi Kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat
Jumlah danau yang dikoordinasikan peranserta stakeholder, masyarakat dan dunia usahanya dalam pelestarian ekosistem danau
4 danau
Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat
Jumlah taman kehati yang dibina 4 taman kehati
Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya
6 kab/kota
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan
17 %
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)
Jumlah calon yang dibina untuk di usulkan sebagai calon penerima Kalpataru tingkat nasional
9 orang/kelompok
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah dokumen IKPLHD tahun 2017 Prov. Sumbar yang dicetak
40 buku
Draft dokumen data IKPLHD tahun 2018
1 draft
Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata; Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata
85 sekolah; 345 orang
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Jumlah Rangkaian acara Edukasi dan Kampanye Lingkungan Hidup
1 event
Program Pengembangan Sistim dan Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya pengelolaan TPA Sampah Regional
74 %
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
13
Pengendalian dan Operasional
UPTD Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Sampah Regional
Terlaksananya pengelolaan sampah
TPA Regional
2 TPA Sampah
Pemantauan Kualitas
Lingkungan Kawasan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA)
Sampah Regional
Jumlah laporan kawasan
lingkungan TPA Sampah Regional
4 laporan
RKL/RPL
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2018
C. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja
kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode
pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana
dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok indikator
kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran
strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis
yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran
strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan
kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel
4 berikut:
Tabel 4. Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
NO KLASIFIKASI PREDIKAT
1 > 84% Sangat Baik
2 69% - 84% Baik
3 53% - 68% Cukup
4 < 53% Gagal
Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan
Hidup tahun 2018 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Semua indikator ditetapkan mempunyai bobot yang sama dalam
pengukuran kinerja. Terdapat 9 indikator kinerja sasaran, maka masing-
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
14
masing dari capaian indikator tersebut berkontribusi sebanyak 11,11%
dari total 100% nilai kinerja organisasi.
2. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks capaian kinerja dari
masing-masing indikator dengan angka target berupa angka absolut,
adalah:
Realisasi X 100%
Target
3. Terdapat 2 indikator dengan target kinerja berupa nilai yang harus
dipenuhi dalam kisaran/range tertentu (IPA dan IPU). Pengukuran kinerja
untuk kedua indikator tersebut dengan target yang seperti ini dilakukan
dengan ketentuan:
a. Jika hasil pengukuran kinerja (realisasi) masuk dalam kisaran/range
target, maka capaian untuk indikator yang bersangkutan adalah 100%;
b. Jika realisasi > batas atas target (kondisi yang tidak baik untuk IPA
dan IPU), maka kinerja capaiannya adalah:
(2 x batas atas target) – realisasi X 100%
Batas atas target
c. Jika realisasi < batas bawah target (kondisi yang baik untuk IPA dan
IPU) maka kinerja capaiannya adalah:
(2 x batas bawah target) – realisasi X 100%
Batas bawah target
4. Realisasi seluruh indikator diupayakan pencapaiannya sesuai dengan
target, atau melebihi apabila memungkinkan (polarisasi maximize).
5. Terdapat satu indikator kinerja yang berupa huruf. Namun huruf ini dapat
diinterpretasikan ke dalam bentuk kisaran/range angka. Apabila realisasi
(angka absolut) dari indikator ini sama dengan yang ditargetkan, maka
dinyatakan target tercapai 100%.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Barat tahun 2018 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dengan realisasinya. Hasil pengukuran
terhadap indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
tahun 2018 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 5 berikut:
Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
Sasaran 1 (SS1)
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup
INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
%
CAPAIAN
Persentase kecukupan instrumen
penataan lingkungan di Sumbar
55% 67,02% 121,8%
Persentase pemanfaatan instrumen
penataan lingkungan
75% 77,78% 103,7%
Sasaran 2 (SS2)
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
%
CAPAIAN
Persentase penurunan beban
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
5% 5,25% 105%
Indeks Pencemaran Air (IPA) 5 <IPA <10 2,38 152,4%
Indeks Pencemaran Udara (IPU) IPU < 11 7,93 100%
Sasaran 3 (SS3)
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup
INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
%
CAPAIAN
Persentase peningkatan upaya-upaya
pemeliharaan lingkungan yang sesuai
kriteria
15% 16,4% 109,3%
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
16
Sasaran 4 (SS4)
Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders
INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
%
CAPAIAN
Persentase peningkatan jumlah
masyarakat / kelompok masyarakat /
lembaga yang berperan aktif dalam
program penyelamatan lingkungan
16% 3,93% 24,56%
Sasaran 5 (SS5)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
%
CAPAIAN
Nilai Evaluasi AKIP OPD B BB 105,8%
Persentase capaian realisasi fisik dan
keuangan pelaksanaan program dan
kegiatan
95% 98,24% 103,4%
% Capaian rata-rata 102,9%
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2018
Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 9 indikator
kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2018 adalah
102,9%. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 102,9% tersebut termasuk
dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.
Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa dari 9 indikator kinerja sasaran
strategis, 8 indikator kinerja atau 89% dari keseluruhan indikator kinerja termasuk
kategori berhasil dengan tingkat capaian ≥100%, dan terdapat 1 atau 11% dari
keseluruhan indikator dengan kategori capaian tidak tercapai atau tergolong gagal
(<53%).
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel 5 di atas,
selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan
capaian indikator kinerja per sasaran.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
17
Adapun analisa dari pencapaian kelima sasaran strategis dari Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada tabel 5 di atas akan
diuraikan sebagai berikut:
I. Terwujudnya Pentaatan Lingkungan Hidup (SS1)
Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang
dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu:
1. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan
2. Presentase Pemanfaatan Instrumen Penataan Lingkungan
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)
No INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
% CAPAIAN
1. Persentase kecukupan instrumen
penataan lingkungan di Sumbar 55% 67,02% 121,8%
2. Persentase pemanfaatan
instrumen penataan lingkungan
75% 77,78% 103,7%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 112,7% (sangat baik)
Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2018
Dari tabel 6 dapat dilihat, rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis SS1
adalah sebesar 112,7%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori
keberhasilan sangat baik. Begitu juga untuk masing-masing indikator dimana
persentase tingkat capaian semua indikator adalah >100% sehingga masuk dalam
kategori keberhasilan sangat baik
Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis I (SS I) serta analisa dari
kedua Indikator Kinerja, akan diuraikan sebagai berikut:
A. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan
1.1. Realisasi
a. Sumber Data
Sumber data dalam penentuan realisasi dari target indikator kinerja
Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar
Tahun 2018 mengacu kepada:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
18
1. Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pelindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya
Tampung Lingkungan Hidup Provinsi;
2. Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan validasi KLHS terhadap
dokumen perencanaan kabupaten/kota;
3. Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota
terkait dengan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
4. Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota
terkait dengan Penyusunan dokumen Daya Dukung Daya Tampung
Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem;
5. Hasil koordinasi dengan tim Pokja KLHS provinsi.
6. Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup, Pokja KLHS
kabupaten/kota terkait perkembangan pelaksanaan KLHS terhadap
dokumen perencanaan kabupaten/kota.
Kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
Hidup Jasa Ekosistem tahun 2018 dengan alokasi anggaran pelaksanaan
kegiatan berada di APBD/DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat. Adapun kegiatan ini diarahkan kepada Dokumen
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Provinsi Sumatera Barat mempedomani Daya Dukung Daya Tampung
Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis Jasa Ekosistem serta pembinaan
penyusunan DDDTLH dan RPPLH kepada Instansi Lingkungan Hidup
dan Bappeda Kabupaten/Kota.
Disamping itu, terkait dengan kegiatan pembinaan KLHS terhadap
dokumen perencanaan yang telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun
2014 dengan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan berada pada
APBD/DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan
ini dilakukan oleh Tim pembinaan KLHS provinsi yang ditujukan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum atau sedang/telah
melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaannya (RTRW, RDTR
dan/atau RPJMD/RPJPD). Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 lebih
diarahkan kepada pemahaman terhadap peraturan terkait KLHS yang
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
19
baru disyahkan pada akhir tahun 2016 yaitu PP 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
dan Permenlhk No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang lebih
difokuskan terhadap kabupaten/kota yang akan menyusun KLHS
dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR) di
kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pembinaan KLHS pada tahun 2018 dilakukan terhadap 10 (sepuluh)
kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten
Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok
Selatan, Kabupaten Dharmasraya Kota Padang, Kota Padang Panjang,
Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto.
Melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS di atas, disosialisasikan
tahapan pelaksanaan KLHS penjaminan kualitas dan validasi KLHS
sekaligus inventarisasi dokumen perencanaan wajib KLHS yang
telah/sedang/akan disusun/dievaluasi KLHSnya. Terhadap
kabupaten/kota yang tidak termasuk objek pembinaan/evaluasi hasil
pembinaan, dilakukan koordinasi (melalui telepon atau surat) dengan
instansi terkait Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan
yang ada pada masing-masing kabupaten/kota. Namun tidak menutup
kemungkinan terhadap kabupaten/kota yang menjadi objek
pembinaan/evaluasi hasil pembinaan dilakukan koordinasi
sebagaimana dimaksud guna meng-update/memperbarui informasi
terkait pelaksanaan KLHS di kabupaten/kota tersebut. Untuk
pelaksanaan KLHS dokumen perencanaan provinsi, proses penyusunan
KLHS dilaksanakan oleh OPD penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program (KRP) yaitu Dinas PUPR dan Bappeda Provinsi bersama-sama
dengan POKJA KLHS yang beranggotakan OPD terkait termasuk DLH
Provinsi.
b. Acuan dan Alat
1. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pelindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
20
Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem, terdapat beberapa
aturan/regulasi yang dipedomani, yaitu:
a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tanggal 11 November
2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
c) Buku Pedoman Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung
Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem yang diterbitkan oleh Pusat
Pengendalian Pembanguan Ekoregion Sumatera (P3ES)
2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen
perencanaan, dan dalam menentukan persentase jumlah dokumen
perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-
KLHS, terdapat beberapa aturan/regulasi yang dipedomani, yaitu:
a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b) PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
c. Metodologi Perhitungan
Dalam menghitung presentase kecukupan instrumen penataan
lingkungan Provinsi Sumatera Barat digunakan formula/rumusan
sebagai berikut:
Jumlah Instrumen penataan lingkungan yang disusun x 100 %
Jumlah seluruh dokumen penataan yang harus ada
Adapun instrumen penataan lingkungan yang disusun meliputi:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
21
a. Dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun berdasarkan
kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan LH dan
berdasarkan kebutuhan spesifik daerah (prov/kab/kota) seperti
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang suatu dokumen
lingkungan hidup yang diwajibkan dalam penyusunan RTRW, RDTR,
RPJPD, RPJMD, RZWP3K dll.
b. Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk teknis yang diterbitkan sesuai
dengan perda LH
c. Mekanisme insentif dan disinsentif yang dikembangkan terkait
dengan valuasi ekonomi.
d. Regulasi sebagai dasar hukum terkait pelaksanaan valuasi ekonomi
lingkungan
e. Kesepakatan antar daerah/instansi dalam rangka implementasi
valuasi ekonomi lingkungan
Tahun 2018 target instrumen penataan lingkungan yang disusun adalah
dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)
Berbasis Jasa Ekosistem dan Dokumen Rencana Perlindungan sebanyak
12 dokumen DDDTLH, Rencana Pelindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) sebanyak 1 dokumen RPPLH, dokumen
perencanaan prov/kab/kota yang sudah di KLHS pada tahun 2018
sebanyak 28 dokumen KLHS, target peraturan gubernur sebagaimana
yang diamanatkan dalam PERDA Prov. Sumbar No 14 Tahun 2012
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tahun
2018 sebanyak 1 pergub. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan
pada saat kegiatan penyusunan DDDTLH Berbasis Jasa Eksosistem yang
dilakukan Provinsi Sumatera Barat dengan instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota terhimpun bahwa pada tahun 2018 dokumen DDDTLH
Berbasis Jasa Eksosistem provinsi/kab/kota yang telah tersusun
sebanyak 18 (delapan belas) dokumen DDDTLH Berbasis Jasa
Ekosistem, yaitu:
1) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Sumatera Barat
2) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Agam
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
22
3) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pasaman
4) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Lima Puluh Kota
5) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pesisir Selatan
6) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Solok
7) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Solok Selatan
8) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Padang Pariaman
9) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Bukittinggi
10) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Padang Panjang
11) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Solok
12) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Padang
13) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Tanah Datar
14) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Payakumbuh
15) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Pariaman
16) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Sijunjung
17) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Sawahlunto
18) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pasaman Barat
Dalam penyusunan LAKIP tahun 2018, maka konteks dokumen RPPLH
yang telah tersusun masih sebatas Draf dokumen RPPLH. Berdasarkan
informasi dan koordinasi pada saat kegiatan penyusunan DDDTLH
Berbasis Jasa Eksosistem dan RPPLH yang dilakukan DLH Provinsi
Sumatera Barat didapatkan data bahwa pada tahun 2018 telah tersusun
dokumen RPPLH sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu:
1) Dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Barat
2) Dokumen RPPLH Kab. Agam
3) Dokumen RPPLH Kab. Pasaman
4) Dokumen RPPLH Kota Padang Panjang
Sedangkan untuk dokumen perencanaan yang wajib di KLHS adalah
RPJPD/RPJMD dan RTRW beserta turunannya (RDTR/RTR kawasan).
Dalam penyusunan LAKIP tahun 2018, konteks dokumen perencanaan
yang sudah di-KLHS adalah dokumen perencanaan yang telah dilakukan
KLHS.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pembinaan/evaluasi
hasil pembinaan KLHS dan hasil koordinasi dengan instansi terkait
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
23
provinsi dan kabupaten/kota diketahui bahwa dokumen perencanaan
yang telah di KLHS sebagaimana tersebut di atas, sampai pada akhir
tahun 2018, terdapat sebanyak 6 dokumen perencanaan provinsi yaitu
Dokumen RPJMD, RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak, RZWP3K,
KLHS Kawasan Strategis Danau Maninjau, KLHS Revisi RTRW dan KLHS
Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan Mandeh) dan 34 dokumen
perencanaan kabupaten/kota, yang terdiri dari:
1) Dokumen RPJP sebanyak 2 kab/kota yaitu Kota Solok dan Kota
Bukittinggi
2) Dokumen RPJMD sebanyak 18 Kab/Kota yaitu Kab. Dharmasraya,
Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab.
Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab.
Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang, kota
Bukittinggi, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kab.
Kep Mentawai dan Kota Payakumbuh
3) Dokumen RTRW dan RDTR sebanyak 14 dokumen yaitu:
• Revisi Dokumen RTRW Kota Bukitinggi, Revisi RTRW Kota
Padang, Revisi RTRW Kota Sawahlunto, Revisi RTRW Kab.
Pesisir Selatan dan Revisi RTRW Kab. Sijunjung.
• Dokumen RDTR Kawasan Lubuk Basung Kab. Agam, RDTR
Kawasan Tanjung Mutiara Kab. Agam, RDTR Kawasan
Sariklamak Kab. Lima Puluh Kota, RDTR Kawasan Madeh Kab.
Pesisir Selatan, RDTR 5 Bagian Wilayah Perencanaan Kota
Payakumbuh, Kawasan Padang Bay City, Kawasan Rehabilitasi
Rekontruksi Kota Padang, RDTR Kayu Tanam Kab. Padang
Pariaman dan RDTR Kawasan Taram Kab. Limapuluh Kota.
Amanat PERDA Prov. Sumbar No 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimplementasikan dalam
penyusunan Peraturan Gubernur di tahun 2018 sebanyak 1 (satu)
Peraturan Gubernur yaitu: Pergub No 26 Tahun 2018 tentang Jenis
Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib UKL/UPL. Adapun mekanisme
insentif dan disinsentif yang dikembangkan terkait dengan valuasi
ekonomi pada tahun 2018 ini masih sebatas mekanisme pelaksanaan
penilaian PROPER/PROPERDA.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
24
Dari data di atas, Kecukupuan instrumen penataan lingkungan sebanyak
63 dokumen perencanaan (Dokumen DDDTLH sebanyak 18 Dokumen,
Dokumen RPPLH sebanyak 4 Dokumen dan Dokumen KLHS sebanyak
40 Dokumen serta 1 peraturan gubernur) maka dapat dihitung realisasi
kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen perencanaan
provinsi dan/atau kabupaten/kota menggunakan formula/rumusan di
atas. Perhitungannya adalah sebagai berikut:
Realisasi Kinerja
=
Jumlah instrumen penataan lingkungan yang disusun × 100%
Jumlah seluruh dokumen penataan yang harus ada
= 63
× 100% = 67,02% 94
1.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2018
Hasil perhitungan realisasi kinerja untuk indikator persentase
kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat
sebagaimana uraian di atas menunjukkan angka 67,02%. Persentase
realisasi ini melebihi dari target kinerja indikator, yakni sebesar 55%.
Capaian kinerja untuk tahun 2018 diperoleh dengan membandingkan
realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut. Adapun target dan
realisasi kinerja dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
Tabel 7. Target dan Realisasi Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan
Di Sumatera Barat
No. Dokumen Perencanaan
Lingkungan
Tahun 2018 Dokumen
Perencanan
yang Harus
ada/tersedia
Target Realisasi
1. Daya Dukung Daya Tampung
Lingkungan Hidup Berbasis Jasa
Ekosistem
12 18 20
2. Dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4 4 20
3. Dokumen Kajian Lingkungan 31 40 34
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
25
Hidup Strategis
4. Peraturan Gubernur
sebagaimana yang diamanatkan
dalam Perda LH No 14 tahun
2012 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 1 8
5. Mekanisme insentif dan
disinsentif yang dikembangkan
2 0 5
6. Peraturan yang disusun sebagai
dasar hukum pelaksanaan
valuasi ekonomi lingkungan
(Insentif dan disinsentif)
1 0 5
7. Kesepakatan antar
daerah/instansi dalam rangka
pelaksanaan valuasi ekonomi
lingkungan (insentif dan
disinsentif)
1 0 2
Total 52 63 94
Persentase 55% 67,02% 100%
Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2018
Merujuk kepada tabel 7 di atas, maka capaian kinerja dapat dilakukan
perhitungan dengan mengunakan formulasi sebagai berikut:
Capaian Kinerja
= Realisasi kinerja
× 100% Target kinerja yang telah ditetapkan
= 67,02%
× 100% = 121,8% 55%
Dengan nilai pencapaian realisasi kinerja yang melebihi target indikator
kinerja, berikut dengan capaian kinerja > 100%, secara tidak langsung
menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparat di daerah dalam
pemenuhuan instrumen dokumen perencanaan baik DDDTLH, RPPLH
dan pelaksanaan KLHS sudah cukup baik dan kesadaran akan
pentingnya dokumen perencanaan lingkungan telah dimiliki oleh
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
26
sebagian besar pihak/stakeholder di daerah, sehingga telah ada upaya
untuk merealisasikan pelaksanaannya.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir
Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber data dalam
perhitungan capaian kinerja, maka dapat dilakukan perbandingan
kondisi dokumen perencanaan yang telah tersusun antara tahun 2016
dengan tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
Tabel 8. Perbandingannya kondisi dokumen perencanaan yang telah tersusun antara
tahun 2016, 2017 dan 2018
No. Dokumen Perencanaan Lingkungan Tahun
2016 2017 2018
1. Daya Dukung Daya Tampung
Lingkungan Hidup Berbasis Jasa
Ekosistem
1 11 18
2. Dokumen Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 3 4
3. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup
Strategis 28 29 40
4. Peraturan Gubernur 0 0 1
Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2018
Grafik 1 Perbandingan antara Jumlah Dokumen Perencanaan 2016 – 2018
Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2018
Pada tahun 2017, realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 46,80%
dengan tingkat capaian sebesar 133,71%. Adapun di tahun 2018,
realisasi kinerja adalah 67,02% dengan tingkat capaian sebesar 121,8%.
0
10
20
30
40
Daya Dukung Daya TampungLingkungan Hidup Berbasis
Jasa Ekosistem
Dokumen RencanaPerlindungan dan
Pengelolaan LingkunganHidup
Dokumen Kajian LingkunganHidup Strategis
Dokumen Perencanaan Lingkungan
2016 2017 2018
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
27
Terdapat peningkatan realisasi dengan tingkat capaian setiap tahunnya
yang >100%, yang menunjukkan bahwa target pemenuhan instrumen
penataan selama 2 tahun terakhir selalu berhasil dipenuhi dan bahkan
melebihi dari yang telah ditargetkan sebelumnya.
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, menunjukan peningkatan yang
signifikan jumlah kecukupan dokumen perencanaan lingkungan khusus
dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis
Jasa Ekosistem yang disusun oleh Provinsi/Kabupaten/Kota antara
tahun 2016, 2017 dan 2018 (Tahun 2016 sebanyak 1 Dokumen, Tahun
2017 sebanyak 11 dokumen dan tahun 2018 sebanyak 18 dokumen)
Meningkatkannya jumlah dokumen perencanaan lingkungan khususnya
Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis
Jasa Ekosistem pada tahun 2018 ini, disebabkan oleh:
1. Pembinaan dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait
Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
2. Pembinaan dan Pendampingan penyusunan Dokumen Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam Dokumen
Renstra
Realisasi kinerja tahun 2018 merupakan realisasi kinerja dari target
jangka menengah yang ditetapkan pada awal periode Renstra Dinas
Lingkungan Hidup pada tahun 2018. Dengan demikian dapat
disimpulkan/dipastikan bahwa realisasi kinerja telah melebihi target
jangka menengah indikator yang ditetapkan sebesar 55%. (capaian
kinerja >100%). Peningkatan target kinerja pada awal periode Renstra
didasarkan atas kecenderungan meningkatnya jumlah dokumen
perencanaan dalam pemenuhan kecukupan instrumen perencanaan
lingkungan, yang menyiratkan adanya peningkatan pemahaman dari
aparat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam
penyusunan dokumen perencaanaan lingkungan. Dengan capaian 2
tahun terakhir ini, dapat diproyeksikan bahwa untuk pencapaian target
RPJMD pada akhir periode Renstra, yaitu kecukupan instrumen
penataan lingkungan sebesar 86% dapat dicapai.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
28
d. Perbandingan dengan Standar Nasional
Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen
penataan lingkungan pada tahun 2018 dengan standar nasional belum
dapat dilakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak
dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, datanya pun belum memadai.
Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka
kecukupan instrumen, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi
dengan ketaatan terhadap instrumen tersebut. Dokumen perencanaan
Lingkungan Hidup yang disusun berdasarkan kewajiban yang
ditetapkan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup, maka
untuk dokumen perencanaan lingkungan khususnya penyusunan
Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup hanya
dilakukan perbandingan dengan provinsi-provinsi di pulau Sumatera
sedangkan penyusunan laporan KLHS sampai saat ini belum didapatkan
informasi (gambaran atau pun estimasi) mengenai seberapa besar
persentase dokumen perencanaan di seluruh Indonesia yang
terhadapnya sudah dilakukan KLHS, sehingga untuk sementara
perbandingan hanya dapat dilakukan dengan tingkat ketaatan
pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam
mengimplementasikan aturan/regulasi yang mengamanatkan
kewajiban pelaksanaan KLHS, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 (pasal 15), PP 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, Permenlhk No P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan
Menteri Dalam Negri No 7 Tahun 2018 Penyusunan KLHS RPJMD dan
lain-lain.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan P3E Sumatera terkait dengan
penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
Berbasis Jasa Eksosistem didapat data bahwa daerah di pulau sumatera
yang telah menyusun Dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem
sebagai berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
29
Tabel 9. Perbandingan kondisi dokumen DDDTLH Provinsi yang telah tersusun di Provinsi-Provinsi se Sumatera sampai dengan tahun 2018
No Provinsi DDDTLH Provinsi Jumlah
Kab/Kota Telah
Menyusun
DDDTLH
Sudah Belum
1 Aceh V 2
2 Sumatera Utara V 1
3 Sumatera Barat V 17
4 Riau V 5
5 Kepulauan Riau V 4
6 Jambi V 3
7 Sumatera
Selatan
V 5
8 Bengkulu V 1
9 Bangka Belitung V 4
10 Lampung V 1
Sumber: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera KLHK
Dari tabel di atas terlihat bahwa, untuk dokumen DDDTLH yang
merupakan salah satu instrumen penataan lingkungan, untuk pulau
Sumatera, dapat dikatakan bahwa Sumatera Barat termasuk yang paling
lengkap/banyak dan perbedaannya sangat signifikan jika dibandingkan
dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera.
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah
dilakukan
Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase kecukupan
instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat, maka dapat
diidentifikasi beberapa poin keberhasilan dan poin kegagalan dari
pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian
kinerja (mendukung upaya peningkatan capaian kinerja) untuk
indikator dimaksud. Untuk poin keberhasilan teridentifikasi dari
pencapaian realisasi kinerja tahun 2018 yang melebihi target kinerja
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
30
yang telah ditetapkan (realisasi 67,02%, sementara target kinerja yang
ditetapkan 55,31%), dengan capaian kinerja yang melebihi >100%).
Diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut,
yaitu:
1) Telah adanya pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota
terkait pentingan dokumen perencanaan lingkungan seperti
DDDTLH dan RPPLH;
2) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi
dan beberapa kabupaten/kota terkait urgensi dari kewajiban
pelaksanaan KLHS terhadap kebijakan, rencana dan/atau program,
serta pemahaman akan peranan KLHS dalam mewujudkan
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3) Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu
syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan subtansi
dan/atau draft Perda dokumen perencanaan yang akan diproses
penetapannya.
Selain itu, dengan dikeluarkannya PP 46 Tahun 2016 Tentang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dan Permenlhk No
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang semakin
menegaskan kewajiban pelaksanaan KLHS dan penjaminan
kualitas/mutu KLHS serta validasi KLHS, diharapkan dapat memberikan
pemahaman lebih bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan
KLHS sesuai aturan sehingga dapat mendukung pencapaian realisasi
kinerja pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, meski telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ini
bukan merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya realisasi
telah memenuhi/sesuai target (bahkan capaiannya >100%), namun
kegagalan/permasalahan teridentifikasi masih adanya dokumen
DDDTLH dan RPPLH yang belum dilakukan penyusunan oleh
kabupaten/kota dan dokumen perencanaan kabupaten/kota yang
belum di-KLHS pada tahun 2017. Analisis penyebabnya adalah sebagai
berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
31
1) Pemahaman aparat instansi/OPD kabupaten/kota yang belum
optimal dalam melakukan penyusunan DDDTLH/RPPLH
2) Pemahaman aparat instansi/SKPD terkait beberapa
kabupaten/kota yang belum optimal, terutama dalam hal
mekanisme pelaksanaan KLHS, yang didukung pula dengan
keterbatasan sumber daya manusia pada instansi/SKPD dimaksud.
3) Pelaksanaan pembinaan DDDTLH/RPPLH oleh provinsi belum
menyentuh semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.
4) Pelaksanaan pembinaan KLHS oleh provinsi sudah menyentuh
semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, namun masih
terkendala dengan ketersediaan dan kapasitas SDM, mutasi yang
sering terjadi di daerah serta terbitnya beberapa regulasi baru.
Sekaitan dengan hal di atas, beberapa solusi yang telah dilaksanakan
dan/atau dapat ditawarkan untuk meningkatkan pencapaian realisasi
kinerja ke depan adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH
bagi daerah yang belum menyusun DDDTLH,
2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan terkait penyusunan RPPLH
khusus bagi kabupaten/kota yang telah menyusun DDDTLH pada
tahun 2017
3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS oleh provinsi ke depannya
agar tetap dilakukan terutama pada beberapa kabupaten/kota yang
akan/sedang melakukan penyusunan KLHS dokumen perencanaan.
4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimtek/coaching clinic RPPLH
dan KLHS terkait dengan PP 46 Tahun 2016 tentang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
f. Analisis atas efisiensi sumber daya
Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase
kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat pada
tahun 2018, secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan
sumber daya yang tercermin dari hal-hal berikut:
1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak
hanya bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada,
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
32
tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens
dengan instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya
berupa anggaran APBD atau pun sumber lainnya lebih bersifat
sebagai pendukung saja. Dari beberapa kegiatan tersebut, dapat
diuraikan anggaran dan realisasinya sebagai berikut: 1)
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung, anggaran
Rp298.034.000, terealisasi sebesar Rp291.711.610 (97,88%), 2)
Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan, anggaran
Rp114.410.000, terealisasi Rp110.720.872 (96,78%).
2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan DDDTLH dan RPPLH tahun 2017
hanya didukung melalui kegiatan Penyusunan Dokumen RPPLH
mempedomani DDDTLH berbasis jasa ekosistem. Namun dalam
pelaksanaan kegiatan dilakukan sosialisasi/pendampingan terkait
pentingnya penyusunan DDDTLH dan RPPLH bagi pemerintah
prov/kab/kota sehigga terdapat beberapa kab/kota yang
menyusun DDDTLH dan RPPLH yang melebihi target. Dengan
demikian terlihat adanya efesiensi pengggunaan anggaran.
3) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan
KLHS terhadap dokumen perencanaan untuk tahun 2018 tidaklah
begitu besar, sehingga jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan
sebagai objek pelaksanaan kegiatan tidak begitu banyak. Namun
dalam pelaksanannya, jumlah kabupaten/kota yang dapat dibina
pelaksanaan KLHS-nya pada kedua tahun tersebut jauh melebihi
target yang direncanakan, sehingga dalam hal ini terlihat adanya
efisiensi penggunaan anggaran.
g. Analisis program kerja/kegiatan yang menunjang
Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat
mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja
ini, baik yang telah ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan
untuk direncanakan ke depan adalah sebagai berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
33
1) Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH
dan RPPLH kabupaten/kota
2) Sosialisasi/Bimtek/Asistensi penyusunan KLHS.
B. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan
2.1 Realisasi
a. Sumber Data
Sumber data dalam penentuan realisasi dari target indikator kinerja
persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan tahun 2018
mengacu kepada:
1) Hasil pelaksanaan kegiatan Pengkajian Pengembangan Kebijakan
Wilayah;
2) Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan validasi KLHS terhadap
dokumen perencanaan kabupaten/kota.
b. Acuan dan Alat
Acuan yang digunakan untuk menentukan persentase persentase
pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2018 sesuai
peraturan perundang-undangan:
1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
c. Metodologi Perhitungan
Dalam menghitung persentase pemanfaatan instrumen penataan
lingkungan Tahun 2017 dilakukan dengan formulasi perhitungan
sebagai berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
34
Jumlah Instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan x 100 %
Jumlah seluruh dokumen penataan yang tersedia
Berpedoman kepada acuan dan/atau alat yang digunakan dalam
mencapai indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, maka
instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan diukur dari
dokumen perencanaan lingkungan yang terintegrasi atau diperhatikan
dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan atau lainnya
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan di sektor lain
seperti UU 26 Tahun 2007 tentang RTRW, UU 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan dll, maka dokumen lingkungan tersebut adalah dokumen Daya
Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Disisi lain
DDDTLH merupakan satu muatan dalam penyusunan RPPLH dan
penyusunan dokumen KLHS.
Tahun 2018 ditargetkan capaian kinerja sebesar 75% dokumen yang
tersedia dimanfaatkan dalam penataan lingkungan. Berdasarkan hasil
pelaksanaan kegiatan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah
dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan validasi KLHS terhadap
dokumen perencanaan kabupaten/kota didapatkan data sebagai
berikut:
1) Dokumen DDDTLH yang telah tersusun/tersedia di Sumatera Barat
sebanyak 18 (delapan belas) dokumen
2) Dokumen DDDTLH dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen
perencanaan dengan rincian sebagai berikut:
a. Dokumen RPPLH sebanyak 4 Dokumen, yaitu:
➢ Penyusunan dokumen RPPLH Provinsi
➢ Penyusunan dokumen RPPLH Kab. Agam
➢ Penyusunan dokumen RPPLH Kab. Pasaman
➢ Penyusunan dokumen RPPLH Kota Padang Panjang
b. Penyusunan dokumen perencanaan di sektor lain:
➢ Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
35
➢ Penyusunan dokumen Recana Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Batang Bayang
➢ Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(RP3KP) Provinsi Sumbar.
➢ Penyusunan Revisi RTRW Kab. Padang Pariaman
➢ Penyusunan RDTR Kayu Tanam
➢ Penyusunan Revisi RTRW Kab. Agam
➢ Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Kab. Agam
c. Dokumen DDDTLH yang dimanfaatkan dalam penyusunan
KLHS:
➢ Dokumen RPJP sebanyak 2 kab/kota yaitu Kota Solok dan
Kota Bukittinggi.
➢ Dokumen RPJMD sebanyak 18 Kab/Kota yaitu Kab.
Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan,
Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar,
Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab.
Lima Puluh Kota, Kota Padang, kota Bukittinggi, Kota Solok,
Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kab. Kep Mentawai
dan Kota Payakumbuh.
➢ Dokumen RTRW dan RDTR sebanyak 14 dokumen yaitu:
• Dokumen RTRW Kota Bukitinggi, Revisi RTRW Kota
Padang, RTRW Kota Sawahlunto, Revisi RTRW Kab.
Pesisir Selatan dan Revisi RTRW Kab. Sijunjung.
• Dokumen RDTR Kawasan Lubuk Basung Kab. Agam,
RDTR Kawasan Tanjung Mutiara Kab. Agam, RDTR
Kawasan Sariklamak Kab. Lima Puluh Kota, RDTR
Kawasan Madeh Kab. Pesisir Selatan, RDTR 5 Bagian
Wilayah Perencanaan Kota Payakumbuh, Kawasan
Padang Bay City, Kawasan Rehabilitasi Rekontruksi Kota
Padang, RDTR Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman dan
RDTR Kawasan Taram Kab. Limapuluh Kota.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
36
Merujuk kepada data sebagaimana tersebut di atas 4 (empat) kab/kota
yang belum mengintegrasikan DDDTLH kedalam dokumen perencanaan
lainnya yaitu (Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar, Kota Pariaman
dan Kota Sawahlunto) hal ini disebabkan dokumen DDDTLH baru
selesai penyusunan di tahun 2018, maka capaian kinerja pemanfaatan
instrumen penataan lingkungan Tahun 2018 sebagai berikut:
Realisasi
Kinerja
=
Jumlah instrumen penataan lingkungan
yang dimanfaatkan × 100%
Jumlah seluruh dokumen penataan
yang tersedia
= 14 × 100% = 77,78 %
18
2.2 Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2018
Realisasi pencapaian persentase pemanfaatan instrumen penataan
lingkungan tahun 2018 sebesar 77,78% (sebanyak 14 Dokumen
DDDTLH yang disinergikan dengan dokumen perencanaan lainnya).
Realisasi ini melebihi target kinerja yang sebesar 75%, dimana target
75% tersebut dapat diartikan bahwa dokumen perencanaan lingkungan
berupa Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yang
dimanfaatkan/disinergikan dengan dokumen perencanaan lain adalah
sebesar 75% atau 13 dokumen DDDTLH yang dimanfaatkan dari 18
dokumen DDDTLH pada tahun 2018. Adapun capaian kinerja untuk
tahun 2018 diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target
kinerja pada tahun tersebut dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
Capaian
Kinerja
=
Realisasi kinerja
× 100% Target kinerja yang telah ditetapkan
= 77,78%
× 100% = 103,7% 75%
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
37
b. Perbandingan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan tahun 2018
jika dibandingkan dengan tahun 2017 pencapaian realisasinya sama
(>100%) yaitu sebesar 103,7%. Adapun perbandingan dengan tahun
sebelum 2017 tidak dapat dilakukan karena indikator ini baru
digunakan pada tahun 2017.
c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra
Pada akhir periode renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Barat 2016 – 2021, target yang ditetapkan untuk indikator persentase
pemanfaatan instrumen penataan lingkungan adalah sebesar 75%, atau
dengan kata lain, target akhir periode Renstra dapat dicapai secara
tahunan sejak tahun 2017. Jika konsistensi pencapaian target ini dapat
dipertahankan secara berkesinambungan, maka dapat diproyeksikan
bahwa target akhir periode renstra sebesar 75% tersebut akan dapat
dicapai. Pencapaian target kinerja pada awal periode Renstra
disebabkan oleh adanya kecenderungan peningkatan jumlah dokumen
perencanaan yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen
perencanaan lainnya dan penyusunan dokumen KLHS.
d. Perbandingan dengan Standar Nasional
Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional belum dapat
dilakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan
ukuran kinerja di tingkat pusat, datanya pun belum memadai. Namun
demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi tingkat
pemanfaatan suatu instrumen penataan lingkungan oleh pihak/proses
perencanaan lainnya, maka tentu akan semakin baik, dengan prasyarat
bahwa instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan tersebut juga
disusun dengan kualitas yang baik.
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan.
Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase pemanfaatan
instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat, maka dapat
diidentifikasi beberapa poin keberhasilan dan poin kegagalan dari
pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
38
kinerja (mendukung upaya peningkatan capaian kinerja) untuk
indikator dimaksud. Untuk poin keberhasilan teridentifikasi dari
pencapaian realisasi kinerja tahun 2018 yang melebihi target kinerja
yang telah ditetapkan (realisasi 77,78%, sementara target kinerja yang
ditetapkan hanya 75%). Dengan capaian kinerja yang melebihi >100%.
Diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut,
yaitu:
1) Telah adanya pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota
dalam pemanfaatan dokumen DDDTLH yang dintegrasikan kedalam
penyusunan dokumen perencanaan lainnya;
2) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi
dan beberapa kabupaten/kota untuk memanfaatkan
/mengintegrasikan KLHS kedalam perencanaan lain yang disusun.
Selain itu, dengan dikeluarkannya PP 46 Tahun 2016 Tentang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, yang semakin menegaskan kewajiban
pelaksanaan KLHS dan penjaminan kualitas/mutu KLHS serta validasi
KLHS.
Sementara itu, meski telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ini
bukan merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya realisasi
telah memenuhi/sesuai target (bahkan capaiannya >100%), namun
kegagalan/permasalahan teridentifikasi masih adanya dokumen
DDDTLH yang belum dilakukan penyusunan oleh kabupaten/kota,
memanfaatkan DDDTLH yang terintegrasi dengan dokumen
perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan kabupaten/kota yang
belum di-KLHS pada tahun 2018. Analisis penyebabnya adalah sebagai
berikut:
1) Secara umum 18 (delapan belas) kab/kota yang telah menyusun
DDDTLH sampai di akhir tahun 2018 namun masih terdapat daerah
yang belum memanfaatkan DDDTLH dalam penyusunan dokumen
perencanaan lainnya.
2) Pemahaman aparat instansi/SKPD terkait beberapa kabupaten/kota
yang belum optimal, terutama dalam hal mengsinergikan/
memanfaatkan KLHS untuk dokumen perencanaan yang disusun,
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
39
termasuk keterbatasan sumber daya manusia pada instansi/SKPD
dimaksud.
3) Pelaksanaan pembinaan KLHS oleh provinsi sudah menyentuh
semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, namun masih
terkendala dengan ketersediaan dan kapasitas SDM, mutasi yang
sering terjadi di daerah serta terbitnya beberapa regulasi baru.
Sekaitan dengan hal di atas, beberapa solusi yang telah dilakukan
dan/atau dapat ditawarkan untuk meningkatkan pencapaian realisasi
kinerja ke depan adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH
bagi daerah yang belum menyusun DDDTLH.
2) Melaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi terkait urgensi
dokumen DDDTLH yang terintegrasi kedalam dokumen
perencanaan lainnya.
3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS oleh provinsi ke depannya
agar tetap dilakukan terutama pada beberapa kabupaten/kota yang
akan/sedang melakukan penyusunan KLHS dokumen perencanaan.
4) Melaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek/asistensi penyusunan
KLHS serta mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan
lainnya.
h. Analisis atas efisiensi sumber daya
Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase
pemanfaatan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat pada
tahun 2018, secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan
sumber daya yang tercermin dari hal-hal berikut:
1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak
hanya bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada,
tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens
dengan instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya
berupa anggaran APBD atau pun sumber lainnya lebih bersifat
sebagai pendukung saja. Dari beberapa kegiatan tersebut, dapat
diuraikan anggaran dan realisasinya sebagai berikut: 1)
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
40
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung, anggaran
Rp298.034.000, terealisasi sebesar Rp291.711.610 (97,88%), 2)
Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan, anggaran
Rp114.410.000, terealisasi Rp110.720.872 (96,78%).
2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan DDDTLH dan RPPLH tahun 2018
hanya didukung melalui kegiatan Penyusunan dokumen RPPLH
berdasarkan DDDTLH berbasis jasa ekosisten. Namun dalam
pelaksanaan kegiatan dilakukan pembinaan secara langsung dan
pendampingian penyusunan RPPLH dan DDDTLH berbasis jasa
ekosistem kab/kota.
3) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan
KLHS terhadap dokumen perencanaan untuk tahun 2018 tidaklah
begitu besar, sehingga jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan
sebagai objek pelaksanaan kegiatan tidak begitu banyak. Namun
dalam pelaksanannya, jumlah kabupaten/kota yang dapat dibina
pelaksanaan KLHS-nya pada kedua tahun tersebut jauh melebihi
target yang direncanakan, sehingga dalam hal ini terlihat adanya
efisiensi penggunaan anggaran.
i. Analisis program kerja/kegiatan yang menunjang
Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat
mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja
ini, baik yang telah ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan
untuk direncanakan ke depan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH
dan RPPLH kabupaten/kota dan pengintegrasian dengan dokumen
perencanaan lainnya
2) Sosialisasi/Bimtek/Asistensi dalam penyusunan KLHS yang
mengacu kepada peraturan perundang-undangan terbaru terkait
pelaksanaan KLHS serta pengintegrasian dengan dokumen
perencanaan lainnya.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
41
II. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2)
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis SS2 terdiri dari 3 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja
sebagaimana tercantum pada tabel 10:
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS2
No INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
KINERJA KINERJA CAPAIAN
1 Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan
5% 5,25% 105%
2 Indeks Pencemaran Air (IPA) 5 < IPA < 10 2,38 152,4%
3 Indeks Pencemaran Udara (IPU) IPU < 11 7,93 100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 119,1%
Sumber : Bidang P2KPHL 2018
Dari tabel 10 dapat dilihat, rata-rata capaian 3 indikator kinerja sasaran strategis
SS2 adalah sebesar 119,1%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori
keberhasilan sangat baik. Begitu juga untuk masing-masing indikator dimana
persentase tingkat capaian semua indikator adalah 100% sehingga masuk dalam
kategori keberhasilan sangat baik.
Adapun pencapaian target kinerja atas SS2 serta analisa dari ketiga Indikator
Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:
A. Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
1.1. Realisasi
a. Sumber Data
Guna memenuhi realisasi kinerja dari indikator Persentase Penurunan
Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, data bersumber dari
perhitungan pada masing-masing kegiatan pendukungnya yaitu:
1) Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan
Usaha/Kegiatan;
2) Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan
Daerah (PROPER Daerah);
3) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PROPER);
4) Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
42
5) Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan
Hidup;
6) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan
Sumatera Barat (ADIPURA);
7) Peningkatan Peran Serta Bank Sampah Dalam Pengelolaan
Persampahan;
8) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP);
9) Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perizinan;
10) Pentaatan Hukum Lingkungan.
Formulasi perhitungan dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan
Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan
Daerah (PROPER Daerah), Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan
Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup. Penurunan
beban pencemaran yang bisa dihitung secara terukur adalah beban
pencemaran air, sedangkan beban kerusakan adalah beban kerusakan
lahan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan tanpa izin.
Beban pencemaran air dihitung berdasarkan kualitas air limbah yang
masuk ke media lingkungan hidup, berdasarkan perbandingan beban
pencemaran yang masuk ke media air dari objek PROPER Provinsi
Sumatera Barat tahun 2017-2018. Sedangkan beban kerusakan dihitung
berdasarkan jumlah lahan akses terbuka (lahan bekas tambang ilegal
yang sudah ditinggalkan). Berdasarkan data lahan akses terbuka di
Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh KLHK terdapat 208 lokasi
dengan luas 6.558,7 Ha, setelah di-overlay-kan dengan peta Izin Usaha
Pertambangan (IUP) di Provinsi Sumatera Barat lokasi yang termasuk
lahan akses terbuka hanya 129 lokasi. Pada tahun 2017 sudah
dilaksanakan pemulihan lahan akses terbuka pada 1 lokasi sehingga
jumlah lahan akses terbuka di Provinsi Sumatera Barat adalah 128 lokasi.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
43
b. Acuan dan Alat
Perhitungan beban pencemaran lingkungan didasarkan dari pemenuhan
baku mutu air limbah selama periode penilaian yaitu 1 Juli 2017 – 30 Juni
2018. Sedangkan perhitungan beban kerusakan lingkungan dihitung
berdasarkan jumlah lahan akses terbuka yang dipulihkan pada tahun
2018 dibandingkan dengan jumlah lahan akses terbuka di Provinsi
Sumatera Barat.
Kriteria PROPER menuntut peserta PROPER untuk mentaati peraturan
perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Sebagai payung hukum
pengelolaan lingkungan hidup, maka acuannya adalah:
1) PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air, dan beserta turunannya;
2) PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan
beserta turunannya;
3) PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4) PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Beracun; dan
5) PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah
Untuk Produksi Biomassa.
c. Metode Perhitungan
1. Beban Pencemaran
Adapun untuk perhitungan beban pencemaran menggunakan rumus:
a) Beban Pencemar Maksimum
BPMi = BPM x Pb/H
BPM = (CM)j x Dm x f
Dimana:
BPMi = Beban Pencemaran Maksimum per hari yang
dibolehkan bagi industri yang bersangkutan,
dinyatakan dalam kg parameter per hari.
BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk,
dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.
Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam
satuan produk untuk industri yang bersangkutan.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
44
H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
(CM)j = Kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam
mg/l.
Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum
dalam ketentuan yang sesuai dengan jenis industri yang
bersangkutan, dinyatakan dalam m3 limbah cair per
satuan produk.
f = faktor konversi = 1.000 L / M3 x 1 kg / 1.000.000 mg =
1/1.000
b) Beban Pencemaran Aktual
BPAi = (CA)j x Dp x f
BPA = (CA)j x DA/Pb x f
DA = Dp x H
Dimana:
BPAi = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya,
dinyatakan dalam kg parameter per hari.
BPA = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg
parameter per satuan produk.
(CA)j = Kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam
mg/l.
Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam
m3/hari.
Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam
satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum
dalam ketentuan untuk industri yang bersangkutan.
f = faktor konversi = 1.000 L /m3 x 1 kg / 1.000.000 mg =
1/1.000
H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
Keterangan:
BPA tidak boleh lebih besar dari BPM
BPAi tidak boleh lebih besar dari BPMi
Untuk menghitung penurunan beban pencemaran menggunakan
rumus:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
45
%100xy
yx −
Ket: X : Jumlah total beban pencemaran tahun 2018 Y : Jumlah total beban pencemaran tahun 2017
2. Beban Kerusakan Lingkungan
Kerusakan lingkungan difokuskan kepada lahan akses terbuka yaitu
bekas kegiatan penambangan yang telah ditinggalkan. Untuk
menghitung beban kerusakan lingkungan menggunakan database
lahan akses terbuka di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebanyak
128 lokasi dengan rincian sebagaimana Tabel 11 berikut:
Tabel 11. Basis Data Data Lahan Akses Terbuka Provinsi Sumatera Barat
No. Kab/Kota Data KLHK Data Dinas ESDM
ΣLokasi
Dipulihkan
Tahun 2017
ΣLokas
i LAT
Σlokasi
Luas (Ha)
Rata-rata Luas (Ha)
ΣIUP OP yang
sudah beroperasi
1. Dharmasraya 51 2.311,12 45,32 3 - 48
2. Sijunjung 43 1.664,54 38,71 7 1 35
3. Sawahlunto 5 1.088,13 217,63 18 - 0
4. Padang 11 448,88 40,81 5 - 6
5. Padang Pariaman
21 261,68 12,46 3 - 18
6. Solok Selatan 8 254,34 31,79 6 - 2
7. Kab. Solok 32 197,43 6,17 21 - 11
8. Pesisir Selatan 18 147,44 8,19 7 - 11
9. Pasaman Barat 5 123,08 24,62 5 - 1
10. Tanah Datar 3 34,93 11,64 1 - 2
11. Pasaman 6 12,47 2,08 1 - 5
12. Agam 4 11,19 2,80 2 - 2
13. Payakumbuh 1 3,47 3,47 Tidak ada - 1
Total 208 6.558,7 445,69 79 1 128
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2018
Dari data tersebut diatas, maka database jumlah lokasi Lahan Akses
Terbuka di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 129 lokasi. Pemulihan
lahan akses terbuka yang dilakukan pada Tahun 2017 sebanyak 1
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
46
(satu) objek yang berada di Kabuaten Sijunjung sehingga sisa lahan
akses terbuka di Provinsi Sumatera Barat menjadi 128 objek.
Sedangkan untuk menghitung penurunan kerusakan lingkungan hidup
menggunakan rumus :
X – Y x 100% Y
Ket: X : Jumlah objek kerusakan lahan akses terbuka tahun 2018 Y : Jumlah objek kerusakan lahan akses terbuka tahun 2017
Untuk menghitung beban pencemaran dan kerusakan dilakukan,
pembobotan antara hasil perhitungan persentase penurunan beban
pencemaran (90 % atau 0,9) dan kerusakan lingkungan (10 % atau
0,1) sehingga rumus yang digunakan:
% penurunan = )1,0()9,0( akanBebanKerusmaranBebanpence exPersentasexPersentas +
1.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target yang telah ditetapkan pada Tahun 2018 adalah 5% untuk
penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jumlah beban
pencemaran adalah kuntitatif dari hasil hitungan beban pencemaran
masing-masing usaha/kegiatan.
Perhitungan penurunan beban pencemaran dilakukan terhadap 41 objek
usaha/kegiatan di Sumatera Barat yang terbagi atas 3 kategori yaitu: 1)
Agroindustri; 2) MPJ (Manufaktur Pelayanan dan Jasa); dan 3) PEM
(pertambangan, Energi dan Migas).
Pada tahun 2017, diperoleh nilai beban pencemaran sebesar 923,72
ton/tahun. Dan pada tahun 2018 ini, dari perhitungan didapatkan nilai
beban pencemaran sebesar sebesar 816,06 ton/tahun.
Perhitungan persentase penurunan beban pencemaran dilakukan dengan
cara menghitung selisih antara beban pencemaran tahun 2018 dengan
tahun sebelumnya (2017) dibagi dengan beban pencemaran tahun 2018
dan dikalikan dengan 100%. Dari formulasi ini maka didapatkan
penurunan beban pencemaran sebesar 6,52%.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
47
Jumlah objek lahan akses terbuka pada Tahun 2018 sebanyak 125 objek
sedangkan untuk tahun 2017 sebanyak 127 objek. Dengan menggunakan
rumus beban kerusakan tersebut diatas diperoleh persentase penurunan
kerusakan lahan akses terbuka sebesar 1,575 %.
Dari perhitungan masing-masing persentase penurunan beban
pencemaran dan persentase penurunan kerusakan tersebut kemudian
dilakukan pembobotan untuk menghitung persentase penurunan beban
pencemaran dan kerusakan
% penurunan = )1,0()9,0( akanBebanKerusmaranBebanpence exPersentasexPersentas +
= (0,9 x 6,25%) + (0,1 x 1,575%)
= 5,25%
Target persentase beban pencemaran dan kerusakan lingkungan 5%
pada tahun 2018, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target
tersebut tercapai dengan tingkat capaian 105%, hal ini didukung oleh:
1. Peningkatan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam
pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan keberhasilan
usaha dan/atau kegiatan dalam penghargaan Proper.
2. Adanya kerjasama pemulihan lahan akses terbuka dengan KLHK dan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada lokasi lahan akses terbuka
di Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung
Kabupaten Dharmasraya;
3. Adanya inisiatif dari pemilik lahan yang memiliki kemampuan
ekonomi untuk memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat
aktivitas tambang ilegal, sehingga bisa kembali difungsikan sebagai
lahan pertanian produktif di Nagari Supayang Kecamatan Payung
Sekaki Kabupaten Solok.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018
dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir.
Target penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan tahun
2017 adalah 10% dan tercapai 9,34%. Sedangkan tahun 2018 ini target
penurunan beban pencemaran dan kerusakan sebesar 5% dan tercapai
5,25%
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
48
Tabel 12. Perbandingan Capaian Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan
Tahun 2017-2018
Sumber: Bidang P2KLPHL, 2018
Penurunan beban pencemaran antara tahun 2017 dengan 2018 tidak bisa
dibandingkan secara linear karena terdapat penambahan jumlah objek
yang dilakukan perhitungannya di tahun 2018. Namun demikian,
penurunan beban pencemaran menunjukkan tingkat ketaatan usaha
dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup mengalami
peningkatan. Jika membandingkan secara angka mutlak maka terjadi
peningkatan penurunan beban pencemaran sebesar 6,52%.
Penurunan beban kerusakan sedikit lebih baik dari tahun 2017 dimana
tahun 2017 hanya terdapat penuruanan beban kerusakan sebesar 0,78%,
maka tahun 2018 ini terdapat penurunan beban kerusakan sebesar
1,575% dengan jumlah lahan akses terbuka yang dipulihkan sebanyak 2
lokasi.
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Target realisasi penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan
tahun 2018 sebesar 5%, jika dibandingkan dengan target yang tertuang
dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016 – 2021 sebesar
10%, maka realisasi ini masih lebih rendah. Target tahunan, termasuk
target akhir periode renstra untuk indikator ini adalah 10%, dengan kata
lain beban pencemaran dan kerusakan lingkungan ditargetkan adanya
penurunan 10% dari yang ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat mencapai
target tersebut dibutuhkan upaya pembinaan dan pegawasan yang lebih
intensif lagi kepada objek usaha dan/atau kegiatan yang ada di Provinsi
Sumatera Barat terutama yang memiliki izin lingkungan.
No. Tahun Target Realisasi Capaian
1 2017 10 9,34 94,4%
2 2018 5 5,25 105%
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
49
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional
Target realisasi kinerja yang ditetapkan oleh KLHK berbeda dengan
target yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hiduzp Provinsi Sumatera
Barat, dimana untuk standar nasional masing-masing target penurunan
beban pencemaran dan kerusakan dipisah tidak digabung.
Berdasarkan perhitungan beban pencemaran secara nasional yang
dihitung oleh KLHK terhadap peserta PROPER di Indonesia maka
didapatkan penurunan beban pencemaran secara nasional adalah 14%
(sumber: Kolaborasi PROPER dan Dunia Usaha Untuk SDG’s. PROPER,
KLHK, 2018).
Penurunan beban pencemaran secara nasional tahun 2017 adalah
sebesar 11%. Terjadi peningkatan penurunan beban pencemaran sebesar
3 point.
Terhadap Sumatera Barat, peningkatan penurunan beban pencemaran
adalah sebesar 0,25 point. Peningkatan di Sumatera Barat ini
berkontribusi secara nasional dalam peningkatan penurunan beban
pencemaran.
Sebagai perbandingan pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka tahun
2018, terdapat 1 (satu) provinsi lainnya yang juga melaksanakan
pemulihan lahan akses terbuka yaitu Provinsi Bengkulu di Kabupaten
Bengkulu Tengah dengan luas lahan akses terbuka yang dipulihkan
sebesar 6,4 Ha.
e. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dan upaya-upaya
yang telah dilakukan
Adapun upaya untuk penurunan beban pencemaran dan kerusakan
lingkungan, masih terkendala oleh beberapa hal sebagai berikut:
1) Ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang berizin masih rendah
dalam pengelolaan air limbahnya, baik secara teknis maupun
managementnya. Hal ini ditandai dengan masih adanya air limbah
yang dibuang ke media lingkungan berada di atas baku mutu.
2) Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan
kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restauran dan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
50
industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan
limbah cair dan teknologi reduksi gas buang.
3) Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan
penambangan emas alluvial cukup tinggi sehingga kegiatan
penambangan masih berlangsung dan berdampak terhadap
kerusakan lingkungan karena tanpa ada pemulihan.
Dari kendala tersebut diatas, upaya yang telah dilakukan pada tahun
2018 antara lain:
1) Tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Agam, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemuliman
Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota
Bukittinggi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tanggal
12 Oktober 2017 tentang Program dan Kegiatan Penurunan Beban
Pencemaran Sungai Batang Agam.
2) Melakukan penertiban kegiatan tambang illegal bersama Satpol PP
Prov Sumbar di Kabupaten Sijunjung.
3) Melakukan sosialisasi terkait dampak dari kegiatan penambangan
illegal di Kabupaten Sijunjung.
4) Melakukan fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka berbasis
masyarakat dan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Sedangkan upaya yang akan dilakukan terkait kendala tersebut di atas
adalah:
1) Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan pembinaan serta
pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha/kegiatan yang
terindikasi sebagai sumber pencemar dan perusak.
2) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penurunan beban
pencemaran sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar dan
stakeholder terkait.
3) Meningkatkan komitmen stakeholders yang dapat dikemas dalam
bentuk pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
51
4) Meningkatkan cakupan usaha/kegiatan yang menjadi sasaran
pembinaan dan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung.
5) Menjalin sinergisitas program dan kegiatan pemerintah daerah
dengan dunia usaha melalui program CSR dalam penurunan beban
pencemaran terutama yang bersumber dari limbah domestik
(sampah dan limbah cair).
6) Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli
lingkungan sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan penurunan
beban pencemaran berbasis masyarakat.
f. Efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2018 Kegiatan yang terkait dengan penurunan beban
pencemaran dan kerusakan lingkungan antara lain:
1. Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau
Kegiatan Daerah (PROPER Daerah) sebesar Rp 86.515.800,-
terealisasi sejumlah Rp 85.990.400,- dengan persentase realisasi
keuangannya sebesar 99,39%. Efisiensi dalam bentuk penambahan
kegiatan dimana semula 12 objek menjadi 13 objek.
2. Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media
Lingkungan Hidup sebesar Rp 184.266.300,- terealisasi sejumlah Rp
183.424.300,- dengan persentase realisasi keuangannya sebesar
99,54%.
3. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dalam rangka
pencapaian telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 115.707.500,-
(seratus lima belas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
terealisasi Rp. 115.410.000,- (seratus lima belas juta empat ratus
sepuluh ribu rupiah) atau 99,74%.
Efisiensi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan
pemulihan lahan akses terbuka kita melalui perjanjian kerjasama dengan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan KLHK, Kegiatan fisik di lkasi
pemulihan dibiayai oleh KLHK, infrastruktur pendukung oleh Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya, sedangkan anggaran dari Pemerintah Provinsi
hanya untuk koordinasi, monitoring, dan pemantauan kualitas air dan
tanah di lokasi pemulihan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
52
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang
Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator
beban pencemaran dan kerusakan lingkungan sebanyak 2 program yaitu
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
2) Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan.
Sedangkan kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator yaitu 9
kegiatan dengan porsi yang sama dalam penurunan beban pencemaran,
yaitu:
1) Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan
Usaha/Kegiatan;
2) Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan
Daerah (PROPERDA);
3) Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
4) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan
Sumatera Barat (ADIPURA);
5) Peningkatan Peran Serta Bank Sampah Dalam Pengelolaan
Persampahan;
6) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP);
7) Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perizinan;
8) Pentaatan Hukum Lingkungan.
Kegiatan tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran di tahun-
tahun berikutnya agar dapat meningkatkan capaian penurunan beban
pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta juga untuk mengukur nilai
beban pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih representatif.
B. Indeks Pencemaran Air (IPA)
2.1. Realisasi
a. Sumber Data
Data bersumber dari data primer hasil pemantauan yang dilakukan
terhadap 11 (sebelas) sungai dalam dua periode, dimana periode I
dilaksanakan pada bulan Februari-Maret yang mewakili musim hujan dan
periode II dilaksanakan pada bulan September-Oktober yang mewakili
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
53
musim kemarau. Pemantauan dilakukan pada 10 (sepuluh) titik pantau
dari masing-masing sungai dari hulu sampai hilir.
Sungai yang dipantau tahun 2018 adalah Sungai Batang Agam, Batang
Anai, Batang Lampasi, Batang Ombilin, Batang Pangian, Batang Lembang,
Batang Mangor, Batang Sinamar, Batang Masang Gadang, Batang Selo dan
Batang Lasi.
b. Acuan dan Alat
Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) dihitung berdasarkan pedoman dan
ketentuan yang berlaku yaitu:
➢ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
➢ Keputusan Menteri LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penentuan Status Mutu Air;
➢ Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat;
➢ Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup Tahun 2011 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH).
Penentuan nilai capaian IPA didasarkan atas hasil pengukuran kualitas
air. Cara perhitungannya dengan penentuan benchmark, minimum, rerata
dan dilakukan perhitungan statistik dengan rumusan:
Keterangan:
- PIj : Indeks pencemaran air (IPA) sungai - Ci/Lij : perbandingan kadar maksimum hasil uji per parameter dengan
baku mutu - M : Maksimum - R : rata-rata
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
54
2.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan selama tahun
2018 dilakukan dalam upaya peningkatan mutu kualitas air sungai
dengan sebuah harapan melebihi dengan target tahun 2018 yang berada
berada pada kisaran/range 5<IPA<10. Dengan menggunakan metodologi
perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, didapatkan nilai capaian
dari IPA sebesar 2,38 atau >100% dari range IPA yang ditargetkan. Nilai
ini diperoleh dari hasil pengujian laboratorium dan pengolahan data
kualitas air sungai skala provinsi.
Meningkatnya nilai IPA tidak terlepas dari upaya pembinaan LH
Kabupaten/Kota terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan
lingkungan hidup, serta pengawasan dan pengendalian yang
komprehensif.
Grafik 2. Perbandingan IPA Menurut Sungai yang Dipantau
Sumber: Seksi Pencemaran, 2018
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai IPA rata-rata dari masing-
masing sungai sudah melebihi target yang ditetapkan.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2018,
realisasi Indeks Kualitas Air (IPA) (2,38) melebihi dari kisaran target nilai
IPA yang ditargetkan (5 < IPA < 10), dengan kata lain target sudah
2.71
1.62
2.64
1.92 2.09
2.78
2.022.39
1.73
3.15 3.08
0.000.501.001.502.002.503.003.50
IPA
SUNGAI
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
55
melebihi dari target. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator
Indeks Pencemaran Air dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
(2 x batas bawah target) – realisasi X 100%
Batas bawah target
= {(2 x 5)-2,38}/5 = (10-2,38)/5 = 152,4%
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018
dengan Beberapa Tahun Terakhir
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017), maka terjadi
peningkatan nilai IPA sebesar 17,57%, dimana pada tahun 2017 nilai IPA
sebesar 2,88. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka
tahun 2018 merupakan nilai IPA terbaik lima tahun terakhir.
Grafik 3. Perbandingan IPA Menurut Tahun (2011-2018)
Sumber: Seksi Pencemaran, 2018
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Realisasi nilai IPA tahun 2018 sebesar 2,38 sudah berhasil melebihi target
yang ditetapkan untuk tahun ketiga (2018) dalam dokumen Renstra
Dinas Lingkungan Hidup periode 2016–2021, yaitu pada kisaran
5<IPA<10. Dengan demikian, jika kecenderungan keberhasilan ini dapat
dipertahankan maka target pada akhir periode renstra untuk indikator
dimaksud akan dapat dicapai.
1.74
2.73
4.33 4.30
3.32
4.12
2.882.38
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IPA
TAHUN
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
56
d. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dan upaya-upaya
yang telah dilakukan
Capaian indikator Indeks Pencemaran Air sebesar >100% termasuk
berhasil dengan kategori sangat baik. Keberhasilan ini dicapai melalui
upaya:
1) Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan pembinaan serta
pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha/kegiatan yang
terindikasi sebagai sumber pencemar yang berpotensi memberikan
dampak terhadap media Lingkungan hidup (sungai).
2) meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penurunan beban
pencemaran sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar dan
stakeholder terkait.
Adapun upaya untuk peningkatan kualitas air sungai dari kondisi
sekarang menjadi lebih baik, masih terkendala oleh beberapa hal sebagai
berikut:
1) Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan
kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restauran dan
industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan
limbah cair.
2) Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih
dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar sempadan sungai.
3) Dana pemantauan terhadap media lingkungan hidup (anak sungai
utama) yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dirasakan
masih belum memadai.
e. Efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2018, dalam rangka pencapaian target indikator IPA, telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 272.763.500,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 272.306.300 (99,83%). Terhadap kegiatan
pemantauan kualitas sumber air yang dibiayai oleh APBN dengan jumlah
Rp 146.426.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 143.254.450,-
(97,83%).
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
57
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang
Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian
indikator IPA sebanyak 1 program (Program Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan) dengan 1 kegiatan utama dan 4 kegiatan
pendukung untuk mengendalikan sumber pencemar, yaitu:
1) Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi (kegiatan utama).
2) Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan
usaha/kegiatan.
3) PROPERDA (Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan
Daerah).
4) Evaluasi dan Pengkajian Baku Mutu Limbah Cair dan Peruntukan
Sungai.
5) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penurunan Beban
Pencemaran Sungai.
Kegiatan utama tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran di
tahun-tahun berikutnya agar dapat juga mengukur nilai IPA sehingga
dapat ditindaklanjuti hasilnya pada sungai-sungai lain skala provinsi yang
saat ini belum dapat dijangkau oleh Dinas Lingkungan Hidup disebabkan
berbagai keterbatasan, termasuk anggaran. Sungai skala provinsi yang
menjadi kewenangan provinsi dalam pengawasan dan pengendalian
pencemarannya adalah lebih kurang 84 sungai, sementara saat ini baru
dapat dilakukan pengawasan untuk 11 sungai.
C. Indeks Pencemaran Udara (IPU)
3.1. Realisasi
a. Sumber Data
Indeks pencemaran udara merupakan rentang nilai yang
menggambarkan kondisi kualitas udara yang dihirup oleh manusia dalam
kehidupan sehari-hari (ambien). Data yang digunakan untuk menghitung
Indeks Pencemaran Udara (IPU) ini harus menggambarkan kualitas udara
1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran
Udara di Daerah. Oleh karena itu data hasil pemantauan kualitas udara
ambien di Provinsi Sumatera Barat yang bisa digunakan berasal dari data
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
58
primer hasil pemantauan kualitas udara metode passive sampler yang di
dukung oleh kegiatan tugas pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, dan data pemantauan kualitas udara ambien metode
kontinu dengan menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS).
Data primer tersebut dijadikan sebagai data dasar perhitungan IPU
maupun Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sumatera Barat.
Pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler tahun 2018
mencakup 19 (sembilan belas) kabupaten/kota se-Sumatera Barat dan
setiap kabupaten/kota dipantau pada 4 (empat) lokasi yang masing-
masing mewakili:
- Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat);
- Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya);
- Pemukiman padat penduduk;
- Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung
transportasi).
Pemantauan metode passive sampler ini dilakukan 2 (dua) tahap yaitu
semester I dan semester II pada lokasi yang sama selama 14 (empat
belas) hari setiap tahapnya.
Sedangkan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode AQMS di
Provinsi Sumatera Barat hanya terdapat 1 (satu) lokasi di Halaman
Kantor Gubernur yang mewakili kondisi kualitas udara kawasan padat
transportasi di Kota Padang. Data pemantauan kualitas udara ambien
metode AQMS ini dilakukan sepanjang tahun dengan data setiap 30
menit, data langsung tercatat secara otomatis di server yang ada di lokasi
yang juga online dengan server di KLHK, Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Data
setiap saatnya bisa dilihat pada display di Halaman Kantor Gubernur
Sumatera Barat, Halaman Kantor Walikota Padang, Lobi Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta di website KLHK.
b. Acuan dan Alat
Peraturan yang digunakan untuk menetapkan IPU antara lain:
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
59
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997
tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU);
- Keputusan Kepala Bapedal 107 Tahun 1997 tentang Perhitungan dan
Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara.
Peralatan yang digunakan untuk pemantauan kualitas udara ambien
metode passive sampler adalah :
- Tiang sampler
- Pelindung sampler (shelter)
- Sampler
- Formulir-formulir sampling
Sedangkan peralatan pemantauan kualitas udara ambien metode AQMS
adalah seperangkat alat pemantauan kualitas udara yang terdiri atas:
- Satu unit stasiun tetap pemantau kualitas udara ambien (fixed station);
- Public data display;
- Personal computer (PC); dan
- Jaringan internet.
c. Metodologi Perhitungan
Secara nasional perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung
menggunakan data pemantauan udara ambien rata rata tahunan dengan
menggunakan parameter pencemar SO2 dan NO2 dengan menggunakan
standar EU Directives sebagai pembanding. Adapun rumus perhitungan
IKU adalah sebagai berikut:
))1,0(9,0
50(100 −−= IeuxIKU
Ieu = rata rata (SO2 hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien
SO2 Ref EU, dan NO2 hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien
NO2 Ref EU).
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
60
Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO2 adalah 40 μg/m³ dan
SO2 adalah 20 μg/m³.
Langkah - langkah menghitung IKU adalah sebagai berikut:
1. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 dari tiap periode
pamantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat
data rerata untuk area transportasi (A), Industri (B),
pemukiman/perumahan (C1) dan komersial/perkantoran/
perdagangan (C2).
2. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 untuk masing-masing
Kota/kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari ke empat
titik pemantauan.
3. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 untuk provinsi yang
merupakan perhitungan rerata dari kota/kabupaten.
4. Angka rerata NO2 dan SO2 provinsi dibandingkan dengan Referensi
EU akan didapatkan Indeks Udara Model EU (IEU) atau indeks antara
sebelum dinormalisasikan pada indeks IKLH.
5. Indeks Udara Model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks kualitas
udara (IKU) melalui persamaan
))1,0(9,0
50(100 −−= IeuxIKU
Secara ringkas hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini
Tabel 13. IKU Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 NO. KABUPATEN/KOTA Konsentrasi
Rata-Rata Tahunan (μg/m3)
Ieu (Konsentrasi/ EU directive)
Ieu IKU
NO2 SO2 NO2 SO2
1 Kabupaten Kepulauan Mentawai
3,23 6,20 0,08 0,31 0,20 94,70
2 Kabupaten Solok 5,78 8,27 0,14 0,41 0,28 90,06
3 Kabupaten Pesisir Selatan 5,70 14,04 0,14 0,70 0,42 82,09
4 Kabupaten Sijunjung 7,19 9,41 0,18 0,47 0,33 87,49
5 Kabupaten Tanah Datar 7,26 9,80 0,18 0,49 0,34 86,90
6 Kabupaten Padang Pariaman 6,15 5,28 0,15 0,26 0,21 93,94
7 Kabupaten Agam 6,03 8,24 0,15 0,41 0,28 89,93
8 Kabupaten Lima Puluh Kota 8,75 8,07 0,22 0,40 0,31 88,27
9 Kabupaten Pasaman 3,44 6,38 0,09 0,32 0,20 94,31
10 Kabupaten Solok Selatan 4,00 7,29 0,10 0,36 0,23 92,66
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
61
11 Kabupaten Dharmasraya 10,00 10,32 0,25 0,52 0,38 84,28
12 Kabupaten Pasaman Barat 8,40 4,97 0,21 0,25 0,23 92,82
13 Kota Padang 14,09 17,34 0,35 0,87 0,61 71,69
14 Kota Solok 8,96 7,89 0,22 0,39 0,31 88,37
15 Kota Sawahlunto 5,16 12,51 0,13 0,63 0,38 84,59
16 Kota Padang Panjang 6,65 6,14 0,17 0,31 0,24 92,41
17 Kota Bukittinggi 9,40 10,55 0,24 0,53 0,38 84,38
18 Kota Payakumbuh 6,50 6,30 0,16 0,31 0,24 92,29
19 Kota Pariaman 5,69 9,93 0,14 0,50 0,32 87,81
Provinsi Sumatera Barat 6,97 8,89 0,17 0,44 0,31 88,37
Sumber: Bidang P2KPHL 2018
6. Kriteria Indeks Kualitas Udara untuk IKLH ditentukan dalam skala
unggul sampai dengan waspada dengan nilai sebagaimana tabel
dibawah ini :
Tabel 14. Kriteria Indeks Kualitas Udara untuk IKLH
IKLH
Unggul X > 90
Sangat Baik 82 < X < 90
Baik 74 < X < 82
Cukup 66 < X < 74
Kurang 58 < X < 66
Sangat Kurang 50 < X < 58
Waspada X < 50
Sumber : Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2017, KLHK
Dengan kriteria tersebut, maka nilai IKU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 sebesar 88,37 termasuk kategori Sangat Baik.
Sedangkan untuk perhitungan Indeks Pencemaran Udara (IPU)
digunakan pendekatan konsentrasi tahunan parameter SO2 dan
parameter NO2 dengan bobot masing-masing sebesar 50%, sebagaimana
data pada tabel berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
62
Tabel 15. Konsentrasi NO2 dan SO2 serta IPU terhitung Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
Sumber: Olahan data Bidang P2KLPHL, 2018
Sehingga dalam perhitungan IPU, dengan memasukkan rata-rata
konsentrasi SO2 dan NO2 dari tabel 15 di atas pada rumus perhitungan
IPU, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
adalah sebagai berikut:
93,7
2
89,897,6
2
22
=
+=
+=
IPU
IPU
CCIPU NOSO
Nilai IPU akan berbanding terbalik dengan nilai IKU, semakin tinggi nilai
IPU maka nilai IKU akan semakin rendah, dan begitupun sebaliknya.
Dengan nilai IPU sebesar 7,93 tersebut equivalen dengan nilai IKU
sebesar 88,37.
NO2 SO2
1 Kab. Kep. Mentawai 3,23 6,20 4,71
2 Kab. Solok 5,78 8,27 7,02
3 Kab. Pesisir Selatan 5,70 14,04 9,87
4 Kab. Sijunjung 7,19 9,41 8,30
5 Kab. Tanah Datar 7,26 9,80 8,53
6 Kab. Padang Pariaman 6,15 5,28 5,72
7 Kab. Agam 6,03 8,24 7,13
8 Kab. Lima Puluh Kota 8,75 8,07 8,41
9 Kab. Pasaman 3,44 6,38 4,91
10 Kab. Solok Selatan 4,00 7,28 5,64
11 Kab. Dharmasraya 10,00 10,32 10,16
12 Kab. Pasaman Barat 8,40 4,97 6,68
13 Kota Padang 14,09 17,34 15,71
14 Kota Solok 8,96 7,89 8,43
15 Kota Sawahlunto 5,16 12,51 8,84
16 Kota Pad. Panjang 6,65 6,14 6,40
17 Kota Bukittinggi 9,40 10,55 9,97
18 Kota Payakumbuh 6,50 6,30 6,40
19 Kota Pariaman 5,69 9,93 7,81
6,97 8,89 7,93
Konsentrasi Tahunan (μg/Nm3)
Provinsi Sumatera Barat
No Kabupaten/Kota IPU
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
63
3.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja
Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan
target menggunakan rumus sebagai berikut.
%100
%10011
93,7
%100arg
=
=
=
CapaianIPU
xCapaianIPU
xett
ngIPUterhituCapaianIPU
Nilai IPU Sumatera Barat yang berdasarkan hasil perhitungan sebesar 7,93
dibandingkan dengan target kinerja DLH Provinsi Sumatera Barat tahun
2018 yaitu IPU <11, dengan demikian capaian kinerja IPU adalah 100%
dari target. Kalau dinyatakan secara kualitatif sesuai dengan kriteria IKLH,
nilai IPU tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara Provinsi Sumatera
Barat termasuk kategori sangat baik.
b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Hasil pengukuran rata-rata konsentrasi NO2 dan SO2 selama 4 (empat)
tahun terakhir (periode 2015 s/d 2018) berfluktuasi sehingga hasil
perhitungan nilai IPU maupun IKU juga akan berfluktuasi sebagaimana
terlihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 16. Perbandingan IPU dan IKU 2015-2018
No Parameter dan Lokasi 2015 2016 2017 2018
1 NO2 (µg/Nm3) 11,92 11,444 3,75 6,97
2 SO2 (µg/Nm3) 5,68 8,915 10,56 8,89
3 IPU 8,801 10,179 7,155 7,930
4 IKU 88,48 82,9 89,87 88,37
5 Jumlah Lokasi yang dipantau (kabupaten/ kota)
10 15 19 19
Sumber: Olahan data Bidang P2KLPHL, 2018
Nilai IPU tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,775 point jika
dibandingkan dengan IPU tahun 2017, sedangkan untuk nilai IKU tahun
2018 mengalami penurunan sebesar 1,5 point. Artinya kualitas udara
ambien tahun 2018 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan
kondisi tahun 2017, walaupun demikian secara kualitatif udara ambien
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
64
Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 masih masuk ke dalam kategori
kualitas udara ambien yang sama dengan tahun 2017 yaitu kategori Sangat
Baik.
Kondisi nilai IPU yang fluktuatif ini disebabkan karena adanya pengaruh
dari berbagai macam faktor, baik yang berupa antropogenik (berhubungan
dengan aktivitas manusia) maupun karena faktor alam. Pengaruh aktvitas
antropogenik antara lain berupa peningkatan jumlah kendaraan baik roda
2 maupun roda 4, peningkatan kegiatan industri, serta peningkatan jumlah
penduduk.
Selain faktor antropogenik tersebut, terdapat faktor alam yang juga turut
mempengaruhi kualitas udara diantaranya kondisi curah hujan, arah angin,
suhu udara, serta lamanya penyinaran matahari. Kondisi cuaca yang sering
turun hujan akan berkontribusi meningkatkan kualitas udara di suatu
daerah, sedangkan daerah yang jarang turun hujan juga akan menyebabkan
lamanya waktu tinggal polutan diudara yang berpotensi menyebabkan
turunnya kualitas udara ambien.
Terhadap nilai IPU kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018, Kota Padang memiliki nilai IPU yang tertinggi yaitu sebesar 15,72
point dan kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2016
yang lalu, sedangkan tahun 2015 Kota Padang belum dilakukan
pemantauan metode passive sampler maupun AQMS sehingga IPU tertinggi
berada di Kabupaten Dharmasraya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota
Padang memiliki kualitas udara ambien yang paling rendah di Provinsi
Sumatera Barat karena kondisi eksistingnya memiliki sumber pencemar
yang paling tinggi baik dari emisi sumber bergerak (transportasi) maupun
emisi sumber tidak bergerak (cerobong industri), dan jumlah sumber emisi
tersebut dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
65
Grafik 4 Perbandingan IPU Kabupaten/Kota Tertinggi Periode 2015 s/d 2018
Sumber : Seksi Kerusakan, 2015-2018
Sedangkan IPU terendah adalah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu
sebesar 4,71 point. Nilai IPU terendah ini setiap tahunnya selalu berada di
kabupaten/kota yang sedikit aktivitas transportasi maupun industri, dan
setiap tahun mengalami perubahan yang cenderung dipengaruhi oleh
jumlah hari hujan saat pemantauan. Tahun 2015 IPU terbaik berada di Kota
Sawahlunto, tahun 2016 di Kabupaten Agam, tahun 2017 di Kabupaten
Padang Pariaman serta tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 5 di bawah ini.
Grafik 5. Perbandingan IPU Kabupaten/Kota Terendah Periode 2015 s/d 2018
Sumber : Seksi Kerusakan, 2015-2018
14.57 13.39
16.97 15.72
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
Kab.Dharmasraya
Kota Padang Kota Padang Kota Padang
2015 2016 2017 2018
5.79
6.95
3.954.71
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Kota Sawahlunto Kab. Agam Kab. Padang Pariaman Kab. Kep. Mentawai
2015 2016 2017 2018
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
66
c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen
Renstra
Target IPU yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra pada tahun 2017-
2021 yaitu tetap berada pada rentang nilai <11 sedangkan realisasi IPU
tahun 2018 adalah 7,93 yang setara dengan nilai IKU 88,37. Melihat
kecendrungan nilai nilai IKU 4 tahun terakhir yang berkisar antara 7,155
s/d 10,179 dan program pengendalian pencemaran udara terus dilakukan
di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional diperkirakan target
IPU<11 sampai dengan tahun 2021 akan tetap dapat tercapai.
d. Perbandingan dengan standar nasional
Perhitungan yang digunakan untuk target secara nasional adalah IKU
bukan IPU. IKU Sumatera Barat 88,37 sedangkan target IKU Nasional tahun
2018 sesuai dengan RPJMN 2015-2019 adalah sebesar 83 dan realisasi IKU
nasional tahun 2018 sebesar 84,74 artinya jika dibandingkan dengan
standar target kinerja nasional kondisi kualitas udara ambien Provinsi
Sumatera Barat lebih baik sebesar 3,63 point.
e. Analisis Penyebab Keberhasilan serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
Capaian kinerja indikator Indeks Pencemaran Udara adalah 100%,
termasuk berhasil dengan kategori sangat baik. Keberhasilan ini dicapai
melalui upaya:
- Kegiatan pemantauan dilaksanakan pada 19 (sembilan belas) kabupaten
kota sehingga hasilnya lebih merepresentasikan kondisi kualitas udara
ambien di Sumatera Barat, pemantauan kualitas udara ini mencakup
metode passive sampler, manual aktif, serta AQMS;
- Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara rutin tiap tahun,
sekaligus menjadi wadah pembinaan oleh Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah 19 Kabupaten/Kota.
- Pengendalian pencemaran udara (sumber emisi) dilakukan terhadap
sumber bergerak maupun tidak bergerak, pengendalian emisi sumber
bergerak dilakukan melalui kegiatan kabupaten/kota seperti car free
day. Sedangkan pengendalian pada sumber tidak bergerak dilakukan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
67
melalui pengawasan kepada objek usaha/kegiata yang memiliki sumber
emisi baik berupa genset, boiler maupun sumber emisi lainnya;
- Untuk kawasan perkotaan DLH Provinsi Sumatera Barat juga
mendorong kabupaten/kota untuk melakukan mitigasi pencemaran
udara dan gas rumah kaca berupa peningkatan tutupan lahan (RTH,
Taman Kota, hutan kota, taman KEHATI, dll) yang akan berkorelasi
terhadap peningkatan penyerapan CO2 oleh tanaman. Dorongan
peningkatan tutupan lahan ini dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi
peningkatan IKTL, kegiatan adipura, Gerakan Sumbar Bersih, Program
Kampung Iklim, dan lain-lain;
- Program lainnya yang juga berkorelasi terhadap pencapaian target
kinerja ini adalah terkait pengawasan pengelolaan ekosistem gambut,
dimana pengawasan ini berkorelasi terhadap upaya meminimalisir
terjadinya kebakaran lahan gambut.
f. Efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2018 Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien dalam
rangka pencapaian target indikator IPU telah dialokasikan APBD sebesar
Rp. 121.463.100,- terealisasi Rp. 119.782.000,- atau 98,6% dan didukung
oleh APBN dengan alokasi anggaran 163.861.000,- terealisasi Rp.
163.714.000,- atau sekitar 99,91%.
Untuk pemantauan kualitas udara ambien metode otomatis kontinu
(AQMS) merupakan salah satu bentuk efisiensi sumber daya dari segi
waktu maupun personil karena pemantauan metode ini sudah
menggunakan alat yang sudah dipasang dan bekerja secara otomatis dan
sudah menggunakan teknologi informasi, sehingga tidak lagi
membutuhkan personil dan waktu khusus melakukan pemantauan.
Terkait pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler,
pemilihan metode ini merupakan salah satu bentuk efisiensi dari segi biaya
jika dibandingkan dengan pilihan metode lainnya seperti metode
pemantauan kualitas udara manual aktif, AQMS maupun portable AQMS.
Selain itu juga terdapat efisiensi waktu dan biaya dengan memberdayakan
petugas passive sampler yang ada di kabupaten/kota, masing-masing
kabupaten/kota terdapat 2 orang personil yang di tetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
68
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang
Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja Indeks Pencemaran Udara antara lain:
1. Kegiatan Utama
• Pemantauan Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler
(APBN).
• Pemantauan Kualitas Udara Ambien.
2. Kegiatan Pendukung
• Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan
Usaha/Kegiatan;
• Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
• Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau
Kegiatan (PROPER Daerah);
• Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri (PROPER) (APBN);
• Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas
Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Pengelolaan Limbah;
• Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program
Kampung Iklim);
• Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih;
• Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota;
• Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan
(Adipura).
Dengan tercapainya target indikator kualitas udara yang ditetapkan pada
tahun 2018, maka kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai untuk
memenuhi target/sasaran, hanya saja kegiatan penunjang utama masih
bersumber dari APBN, karena metode pemantauan kualitas udara untuk
menghasilkan data nilai IKU hanya ada di kegiatan passive sampler (APBN)
dan alat pemantauan kualitas udara otomatis (AQMS) yang juga dibiayai
sepenuhnya oleh APBN KLHK. Adapun data hasil kegiatan pemantauan
kualitas udara ambien yang bersumber dari APBD keluarannya adalah
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) khusus pada hari saat pelaksanaan
pemantauan.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
69
Selain program-program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat, diperlukan juga sinergi program-program terkait lainnya
yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, seperti Dinas
Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
dan lain sebagainya untuk mendukung perbaikan atau minimal
mempertahankan kualitas udara ambien di Provinsi Sumatera Barat.
III. Terwujudnya Upaya-Upaya Pemeliharaan/Konservasi Lingkungan Hidup
(SS3)
Dalam sasaran strategis ketiga ini hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang
dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu persentase peningkatan
upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)
No INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
% CAPAIAN
1. Persentase peningkatan upaya-
upaya pemeliharaan lingkungan
hidup sesuai kriteria
15% 16,4% 109,3%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 109,3 (sangat baik)
Sumber: Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2018
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis
SS3 adalah sebesar 109,3%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori
sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis 3 (SS3) serta
analisa indikator kinerja, akan diuraikan sebagai berikut:
A. Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup
sesuai kriteria
1.1 Realisasi
a. Sumber data
Sumber data dari Peningkatan Upaya-upaya Pemeliharaan Lingkungan
Hidup Sesuai Kriteria yaitu:
- Penetapan Kawasan pemeliharaan dengan indikator Kehati, Proklim,
Karst. Berdasarkan jumlah lokasi penetapan kawasan pemeliharaan
berdasarkan SK Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri/pimpinan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
70
perusahaan, melakukan identifikasi lokasi kawasan ekosistem
bernilai penting dan koordinasi dengan instansi lain melalui MOU.
Sehingga didapatkan data sebanyak 9 lokasi penetapan dengan
persentase capaian sebesar 13%. Lokasi penetapan yaitu:
a. Taman Kehati dengan 3 (tiga) lokasi berdasarkan keputusan
Bupati/Walikota/pimpinan perusahaan yaitu:
a. Taman Kehati Kota Solok yang ditetapkan melalui SK
Walikota Solok No. 188.45- 670 tahun 2015 tanggal 7
Desember 2015.
b. Taman Kehati Padang Pariaman yang ditetapkan melalui SK
Bupati No. 252/KEP/BPP/2014 tanggal November 2014.
c. Taman Kehati PT. Tirta Investama Plant Solok yang
ditetapkan melalui surat pernyataan Kepala Pabrik Solok No.
SPKHT-SLK-01 tanggal 3 Agustus 2015.
b. Kampung Iklim Tingkat Nasional dengan 3 (tiga) lokasi yang
ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 439/MENLHK/PPI/PEG.7/10/2018 Jorong Koto Kaciak
Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguk Kab. 50 Kota; Korong
Lubuk Laweh Jajaran Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab.
Pdg. Pariaman; Jorong Taratak Nagari Latang Kec. Lubuk Tarok
Kab. Sijunjung
c. Kampung Iklim Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan 3 (tiga)
lokasi yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat No.
660-858-2018 tanggal 16 November 2018 yaitu Jorong Kubang
Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok; Korong
Tungka Kampung Panyalai Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan
Kab. Pdg. Pariaman dan Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai
Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya
- Pengendalian mutu lokasi pemeliharaan lingkungan dengan sumber
data melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan taman
kehati di kab/kota, berdasarkan pelatihan/bimbingan teknis yang
diikuti oleh petugas pengelola baik yang berasal dari ASN maupun
masyarakat pengelola kawasan pemeliharaan. Disamping itu, sumber
data diperoleh melalui kegiatan pemerintah yang diikuti baik dari
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
71
pemerintah provinsi maupun pemerintah kab/kota selaku pengelola
kawasan pemeliharaan yang meliputi kawasan dengan tujuan
konservasi dan pelestarian atmosfir sehingga berdasarkan data
tersebut dapat direalisasikan persentase peningkatan pengendalian
mutu kawasan sebesar 20% dengan uraian sebagai berikut:
a. Kelembagaan yang baik dengan indikator persentase kecukupan
sarana dan prasarana pengelolaan pada tahun 2018 ini sebesar
52%, terjadi penngkatan dari tahun lalu yang hanya 50% serta
persentase petugas lapangan yang telah mengikuti pelatihan
dengan kualifikasi baik sebesar 20%.
b. Kualitas/design model yang baik dengan indikator jumlah
design/model pemeliharaan yang dikembangkan yang
memenuhi standar mutu pada tahun 2018 ini belum ada yang
dilakukan.
Penghitungan Kinerja kegiatan ini sebagian besar berpedoman kepada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang
Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. Dalam Permen
tersebut dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan dan/atau
pemanfaatan sumber daya alam berpotensi mengakibatkan kerusakan
dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat
genetik, spesies maupun ekosistem. Dalam Permen ini dinyatakan bahwa
dalam melaksanakan kebijakan konservasi dan pemanfaatan
keberlanjutan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan
keanekaragaman hayati, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat menetapkan kawasan bernilai penting bagi
konservasi keanekaragaman hayati.
Disamping itu, untuk penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi
Taman Kehati berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
No.03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati, bertujuan
memberikan pedoman tentang pembangunan Taman Kehati mulai dari:
a. Perencanaan yang dilakukan melalui tahapan : penetapan tapak,
penetapan tumbuhan lokal dan membuat desain dasar.
b. Penetapan merupakan persetujuan mengikuti Program Taman
Kehati oleh Menteri/gubernur/bupati/walikota yang dilakukan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
72
melalui tahapan pengajuan permohonan pembangunan Taman
Kehati, verifikasi persyaratan Taman Kehati dan persetujuan Taman
Kehati.
c. Pelaksanaan yang dilakukan oleh unit pengelola Taman Kehati.
d. Kemitraan. Pemrakarsa dapat melakukan kerjasama dan kemitraan
dengan pihak lain dari dalam dan luar negeri sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan (Pasal 17).
e. Pembinaan. Dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau
peningkatan kapasitas unit pengelola Taman Kehati (Pasal 18 ayat
4).
Disamping itu, dalam upaya pelestarian fungsi atmosfir, Dinas
Lingkungan Hidup melakukan juga kegiatan upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim melalui Proklim yang berpedoman kepada Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-
setje/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Ruang lingkup
permen ini antara lain :
a. Tata laksana Proklim. Penetapan lokasi Proklim dilakukan
berdasarkan pengusulan (pasal 7).
b. Apresiasi Proklim. Tahapan penetapan Apresiasi proklim yaitu ;
verifikasi, penilaian teknis dan penetapan penerima penghargaan
Proklim.
c. Pembinaan. Dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, peningkatan
kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi pelaksanaan
dan pembangunan bank data Proklim.
d. Pembiayaan.
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kemajuan upaya
adaptasi, penurunan emisi GRK dan aspek pendukung keberlanjutan.
Untuk mengetahui jumlah penetapan lokasi Kehati kab/kota dilakukan
melalui inventarisasi dan hasil pelaporan lokasi Taman Kehati kab/kota
ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.
Sedangkan lokasi Proklim pada tahun 2018 ini dilakukan berdasarkan
penetapan oleh Menteri/gubernur/bupati/walikota melalui surat
keputusan.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
73
Secara umum, dalam upaya menunjang capaian kinerja Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat terutama dalam pencapaian peningkatan
upaya-upaya pemeliharaan lingkungan sesuai kriteria maka DLH
melakukan beberapa kegiatan antara lain :
- Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
- Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Provinsi Sumatera
Barat
- Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program
Kampung Iklim)
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas
Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah
- Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat.
b. Acuan/Alat
Acuan/alat yang digunakan dalam perhitungan Persentase adalah:
1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 57 yang menjelaskan tentang
Pemeliharaan Lingkungan.
2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang
Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
3) Peraturan Menteri Lingkunga Hidup No. 03 Tahun 2012 tentang
Taman Keanekaragaman Hayati;
4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Program Kampung Iklim;
c. Metode Perhitungan
Metode yang digunakan dalam menghitung realisasi dari indikator
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup
sesuai kriteria adalah dengan menggunakan rumusan:
[(Peningk Upaya Pemeliharaan 2018) - (Peningk Upaya Pemeliharaan 2017)] X 100 %
(Peningkatan Upaya Pemeliharaan lingkungan tahun 2017)
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
74
1.2 Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2018
Target yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja untuk indikator
ini adalah 15%. Adapun realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pencapaian target kinerja peningkatan upaya-upaya pemeliharaan
lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2018 ini sudah memenuhi
target dimana pencapaian upaya yang dilakukan dengan penetapan
kawasan pemeliharaan yang ditargetkan sebanyak 9 lokasi dapat
dicapai sebanyak 9 lokasi dengan rincian :
1) Taman Kehati dengan 3 (tiga) lokasi
a. Taman Kehati Kota Solok yang ditetapkan melalui SK Walikota
Solok No. 188.45- 670 tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015.
b. Taman Kehati Padang Pariaman yang ditetapkan melalui SK
Bupati No. 252/KEP/BPP/2014 tanggal November 2014.
c. Taman Kehati PT. Tirta Investama Plant Solok yang ditetapkan
melalui surat pernyataan Kepala Pabrik Solok No. SPKHT-SLK-
01 tanggal 3 Agustus 2015.
2) Kampung Iklim Tingkat Nasional dengan 3 (tiga) lokasi yang
ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 439/MENLHK/PPI/PEG.7/10/2018 yaitu :
a. Jorong Koto Kaciak Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguk Kab.
50 Kota;
b. Korong Lubuk Laweh Jajaran Nagari Tandikek Utara Kec.
Patamuan Kab. Pdg. Pariaman.
c. Jorong Taratak Nagari Latang Kec. Lubuk Tarok Kab. Sijunjung
3) Kampung Iklim Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan 3 (tiga)
lokasi yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat No.
660-858-2018 tanggal 16 November 2018 yaitu :
a. Jorong Kubang Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab.
Solok;
b. Korong Tungka Kampung Panyalai Nagari Tandikek Utara Kec.
Patamuan Kab. Pdg. Pariaman.
c. Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung Kab.
Dharmasraya.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
75
Sasaran kinerja untuk lokasi pemetaan baik dengan indikator jumlah
pemetaan sesuai kriteria tidak ditargetkan. Begitu juga koordinasi dengan
pihak terkait dengan indikator jumlah MOU yang dihasilkan, pada tahun
2018 ini juga tidak ditargetkan. Walaupun upaya tersebut sedang
diupayakan melalui pembangunan dan pengembangan Taman Kehati
Sumatera Barat di Universitas Andalas.
Sedangkan pada tahun 2017, upaya penetapan kawasan sebanyak 8 objek
dengan rincian 2 (dua) taman kehati, 5 (lima) lokasi proklim dan 1 (satu)
buah MOU. Sehingga berdasarkan data tersebut maka persentase upaya
penetapan kawasan pada tahun 2018 sebesar:
= [(Peningk Upaya Pemeliharaan 2018) - (Peningk Upaya Pemeliharaan 2017)] X 100 %
(Peningkatan Upaya Pemeliharaan lingkungan tahun 2017)
= (9-8) X 100% = 100% = 12,5% 8 8
Perbandingan antara target dengan realisasi pada indikator penetapan
kawasan pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 18. Perbandingan realisasi penetapan kawasan pemeliharaan 2017-2018
NO INDIKATOR KINERJA 2018 Realisasi 2017 TARGET REALISASI
1 Jumlah kawasan pemeliharaan
yang ditetapkan
8 9 7
2 Jumlah pemetaan kawasan
sesuai kriteria
0 0 0
3 Jumlah MOU yang dihasilkan 0 0 1
Jumlah Total 8 9 8
Persentase penetapan kawasan
pemeliharaan
10 12,5 14,3
Sumber: Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2018
Pengendalian mutu kawasan pemeliharaan lingkungan yang memiliki
target 20% dapat direalisasikan sebesar 20,3%. Realisasi pengendalian
mutu meliputi kelembagaan yang baik dengan indikator persentase
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
76
kecukupan sarana dan prasarana pengelolaan dengan target 52% dapat
direalisasikan sebesar 52% dengan asumsi sarana dan prasarana yang
dimiliki berupa Badan Pengelola untuk Taman Keanekaragaman Hayati
Universitas Andalas dibentuk berdasarkan SK Rektor Universitas Andalas
No. 461/XIII/A/Unand-2012 dan Taman Kehati Kota Solok memiliki
pengelola sesuai dengan SK Walikota Solok Nomor : 188.45-689 tahun
2015 tentang Tim Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati. Disamping
itu, Taman Kehati tersebut telah memiliki sarana dan Prasarana yang
telah terbangun hingga tahun 2018 ini di lokasi tersebut antara lain:
1. Plank nama,
2. Pipa saluran air beserta bak penampung air;
3. Berbagai peralatan untuk pemeliharaan tanaman seperti cangkul,
arit, selang dan ganclong
4. Sarana pertemuan berupa balai pertemuan/kantor
5. Jalan setapak
6. Tempat pembibitan
7. Kandang hewan
8. Tempat parkir
Sehingga diperkirakan kondisi ini mencapai hampir 52% telah memenuhi
standar yang diharapkan sebagai suatu taman Keanekaragaman hayati
merujuk ke Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 tahun
2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati. Terkait dengan petugas
lapangan yang memperoleh pelatihan baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah pusat (KLHK) maupun pemerintah daerah, dapat dijelaskan
bahwa pada tahun 2018 telah dilaksanakan pelatihan/bimbingan teknis
dalam pengelolaan kawasan Kehati sebanyak 2 orang oleh Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian maupun KLHK termasuk Bimbingan
Teknis dalam inventarisasi Gas Rumah Kaca dalam upaya pengendalian
mutu daerah dari efek negatif gas rumah kaca. Sehingga capaian target
petugas lapangan yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis
dengan kualifikasi baik diperkirakan sebesar 20%.
Berkaitan dengan kualitas/design model baik dengan indikator jumlah
design/model pemeliharaan yang dikembangkan yang memenuhi standar
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
77
mutu, pada tahun 2018 ini tidak ditargetkan. Sehingga pencapaian
pengendalian mutu lokasi pemeliharaan lingkungan sebesar
52%+20%+0%/3 = 24,17%. Sedangkan pada tahun 2017, rata-rata upaya
pengendalian mutu kawasan sebesar 20,08% . Persentasenya dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 19. Perbandingan realisasi upaya pengendalian mutu kawasan pemeliharaan 2017-2018
NO INDIKATOR KINERJA 2018 Realisasi 2017
TARGET REALISASI
1 Persentase kecukupan sarana dan
prasarana pengelolaan
52 52 50
2 Persentase petugas lapangan yang
telah mengikuti pelatihan dengan
kualifikasi baik
20 20 10
3 Jumlah design/model
pemeliharaan yang dikembangkan
yang memenuhi standar mutu
0 0 1
Jumlah rata-rata 24,17 24,17 20,08
Persentase peningkatan
pengendalian mutu kawasan
pemeliharaan
20,36 20,36 51
Sumber: Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2018
Berdasarkan hal tersebut, maka persentase peningkatan pengendalian
mutu kawasan konservasi sebesar:
[(Pening pengendalian mutu kawasan 2018) - (Pening pengendalian mutu kawasan 2017)] X 100%
(Peningkatan pengendalian mutu kawasan tahun 2017)
= (24,17 – 20,08) X 100 % = 408 % = 20,36% 20,08 20,08
Terkait dengan hal tersebut, maka realisasi kinerja untuk indikator
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup
sesuai kriteria pada tahun 2018 adalah:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
78
Tabel 20. Realisasi Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup
No Indikator Kinerja Target
Kinerja
Realisasi %
1 Persentase
penetapan kawasan
pemeliharaan
10% 12,5% 100
2 Persentase
peningkatan
pengendalian mutu
kawasan
pemeliharaan
20% 20,36% 100
Total 15% 16,43% 109,5
Sumber: Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2018
Dari data diatas realisasi kinerja untuk indikator Persentase peningkatan
upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun
2018 adalah sebesar :
= Upaya penetapan kawasan 2018 + Peningk pengendalian mutu kawasan 2018 2
= 12,5% + 20,36% = 32,81% = 16,43% 2 2
Berdasarkan angka realisasi tersebut disimpulkan bahwa target tahun
2018 untuk indikator persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan
lingkungan hidup sesuai kriteria dapat dicapai, sehingga capaian kinerja
untuk indikator ini adalah 100% berdasarkan perhitungan sebagai
berikut:
16,4% X 100% = 109,3%
15%
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Lalu
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup
sesuai kriteria pada tahun 2018 sebesar 16,4%. Dibandingkan dengan
tahun lalu, Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan
lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2017 adalah sebesar 32%.
Dengan indikator yang dimiliki berupa jumlah taman kehati yang telah
ditetapkan sebanyak 2 (dua) lokasi dan lokasi Proklim sebanyak 5 (lima)
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
79
lokasi. MOU pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Sumatera
Barat telah dilakukan sehingga persentase penetapan kawasan
pemeliharaan lingkungan sebesar 14%. Sedangkan persentase
peningkatan pengendalian mutu sebesar 51%. Jika dibandingkan dengan
tahun 2016, peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup
sesuai kriteria sebesar 25% dengan indikator yang dimiliki berupa
jumlah taman kehati sebanyak 2 (dua) lokasi dan lokasi Proklim
sebanyak 4 (empat) lokasi dan MOU sebanyak 1 (satu) kali sehingga
persentase penetapan kawasan pemeliharaan sebesar 17%. Sedangkan
peningkatan mutu lokasi kawasan pemeliharaan lingkungan pada tahun
2016 diperkirakan sebesar 33% berdasarkan ketersediaan sarana dan
prasarana sesuai kriteria yang terdapat dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup maka didapat rata-rata peningkatan upaya-upaya
pemeliharaan lingkungan hidup tahun 2016 diperkirakan sebesar 25%.
Sehingga jika dibandingkan pada 2 tahun terakhir, terjadi penurunan
target pada tahun 2018 dikarenakan adanya beberapa target yang
dikurangi akibat penyesuaian dengan kondisi di lapangan.
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup
tahun 2016-2018 dapat dilihat dari grafik berikut.
Grafik 6 Persentasepeningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup
2016 – 2018
Sumber : Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2016-2018
0
10
20
30
40
50
60
2016 2017 2018
Penetapan Kawasan
Pengendalian MutuKawasan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
80
c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah
Dalam Dokumen Renstra 2016 – 2021
Dengan melihat pada tren persentase upaya-upaya pemeliharaan
lingkungan hidup dibandingkan tahun lalu, untuk pencapaian target
indikator ini pada tahun 2018 adalah sebesar 16,4%. Berdasarkan kondisi
yang ada hasil inventarisasi tahun 2018 dan rangkuman
dokumen/laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Pada tahun 2016,
capaian upaya penetapan kawasan pemeliharaan sebesar sebesar 17%
dan peningkatan mutu sebesar 33% sehingga pencapaian target
peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan sebesar 25%. Pada
tahun 2017 persentase upaya penetapan kawasan sebesar 14% dan
peningkatan mutu kawasan sebesar 51% sehingga persentase
peningkatan upaya pemeliharaan kawasan pemeliharaan lingkungan
dapat dicapai menjadi 32%. Pada Tahun 2018, persentase peningkatan
upaya penetapan kawasan sebesar 12,5% dan upaya pengendalian mutu
kawasan sebesar 20,36% sehingga realisasi peningkatan upaya
pemeliharaan lingkungan sebesar 16,4%. Hal ini terjadi karena adanya
penyesuaian target kegiatan pada tahun 2018. Kendala yang dihadapi
dalam pencapaian target adalah semakin tingginya tekanan terhadap
kawasan pemeliharaan baik akibat alam maupun ulah tangan manusia.
Sementara sumber dana dan sumber daya manusia semakin berkurang
dari tahun ke tahun. Namun demikian, melalui pembinaan dan evaluasi
yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat secara
kontinyu diharapkan akan dapat mendorong pengelola Kawasan
Pemeliharaan untuk melakukan peningkatan mutu kawasan. Disamping
itu, komitmen pimpinan daerah juga sangat menentukan peningkatan
mutu kawasan di daerah. Kedepan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat akan mengupayakan peningkatan mutu kawasan
pemeliharaan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan stakeholder
terkait lainnya.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
81
d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional
Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional. Standar nasional
dalam peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan belum ada.
e. Analisis Penyebab Keberhasilan
Upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan pada tahun
2018 dapat dicapai target disebabkan karena :
1) Adanya regulasi berupa peraturan menteri sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, adanya himbauan dan
sosialisasi dari pusat dan provinsi kepada kab/kota terkait upaya-
upaya pemeliharaan lingkungan. Sehingga kab/kota memiliki dasar
dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Peningkatan kapasitas oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat kepada instansi lingkungan hidup kab/kota terkait
Kehati dan Proklim.
3) Ketersediaan anggaran sehingga DLH Provinsi Sumatera Barat dapat
melakukan pembinaan dan fasilitasi penetapan kawasan
pemeliharaan.
Disamping itu, terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan
keberhasilan antara lain:
1) Ketersediaan lahan untuk lokasi pemeliharaan lingkungan sangat
sulit untuk didapatkan. Terutama lokasi pencadangan
keanekaragaman hayati berupa Taman Keanekaragaman Hayati yang
menurut Peraturan Menteri LH. No. 3 Tahun 2012 tentang Taman
Keanekaragaman Hayati. Dimana Taman Kehati di kabupaten seluas
± 10 Ha sedangkan kota seluas minimal ± 3 Ha. Maka disiasati
dengan mengupayakan pembangunan Taman Kehati melalui
perusahaan.
2) Adanya apresiasi kepada Kepala Daerah/kepala instansi terkait
dalam pengelolaan Kehati dan Proklim. Sehingga hal tersebut adanya
pengalokasian anggaran dalam upaya peningkatan mutu kawasan
pemeliharaan.
3) Membuat surat kepada bupati/walikota agar melakukan upaya-
upaya pemeliharaan lingkungan baik pembuatan Taman Kehati
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
82
maupun penetapan lokasi Proklim. Baik surat sekretaris daerah
maupun surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Barat
4) Selalu berkoordinasi dengan KLHK terkait perkembangan proses
MOU di KLHK.
f. Analisis atas efisiensi sumber daya
Dalam rangka pencapaian target dalam upaya-upaya pemeliharaan
lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah
melakukan penyebarluasan informasi terutama kegiatan Proklim dengan
memanfaatkan media cetak dan elektronik sehingga informasi kegiatan
pemeliharaan lingkungan dapat sampai ke masyarakat dan pelosok
daerah. Disamping itu, penyebar luasan informasi dan sosialisasi melalui
instansi lingkungan hidup kab/kota telah menghemat sumber daya baik
anggaran maupun sumber daya manusia. Sehingga pemahaman berbagai
pihak terkait kegiatan Proklim, akan semakin baik dan akan
menghasilkan pengusulan calon lokasi Proklim yang lebih banyak dan
berkualitas. Disamping itu, akibat keterbatasan anggaran dan Sumber
Daya Manusia disikapi dengan melakukan beberapa terobosan sehingga
terjadi efisiensi sumber daya. Kekurangan sumber daya akibat efisiensi
yang dibutuhkan dalam peningkatan upaya-upaya pemeliharaan
lingkungan hidup disikapi melalui koordinasi, komunikasi dan
pendekatan yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota dan dunia
usaha, kemudian pemerintah kabupaten/kota dapat menindaklanjutinya
dengan perencanaan, sosialisasi/kampanye kepada seluruh stakeholders
di lingkup kabupaten/kota serta pendekatan anggaran, terutama dalam
hal penyediaan sarana/prasarana pokok/wajib yang sesuai kriteria.
Dalam pencarian lokasi-lokasi Proklim, Instansi Lingkungan hidup
Kab/Kota dapat memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada di nagari
seperti penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan dll. Disamping itu dapat
juga memanfaatkan organisasi masyarakat/LSM/Kelompok
Masyarakat/kelompok lainnya yang telah lama berada di suatu wilayah
sebelum penetapan wilayah tersebut sebagai lokasi kampung iklim
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
83
Peran provinsi dalam hal ini antara lain dapat membantu mengarahkan
rencana alokasi pendanaan di nagari/kelurahan terutama dana desa.
Sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan dan diprioritaskan untuk
memenuhi sarana/prasarana yang dipersyarakatkan sesuai kriteria
dalam pengelolaan suatu kawasan pemeliharaan lingkungan, misalnya
dalam pengembangan lokasi Proklim untuk pembangunan bank sampah,
tempat sampah terpilah, pembuatan biopori dan lain-lain, sehingga beban
pemerintah daerah kabupaten/kota tidak terlalu berat dan dana nagari
dapat dicairkan tanpa menyalahi aturan.
Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dalam tahap verifikasi,
dimana dengan jumlah personil yang terbatas namun paham dan
mengerti tentang prosedur serta tata cara penetapan suatu kawasan,
maka proses penetapan lokasi kawasan dapat berjalan dengan baik dan
efektif.
Pada kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian kinerja dapat dijelaskan
anggaran dan realisasimya sebagai berikut: 1) Pembinaan Adaptasi dan
Mitigasi Perubahan Iklim (Proklim), anggaran Rp140.218.000, terealisasi
sebesar Rp138.524.000 (98,79%); 2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Pengelolaan
Limbah, anggaran Rp101.972.000, terealisasi Rp100.454.150 (98,51%);
3) Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih, anggaran
Rp240.020.000, terealisasi Rp238.852.144 (99,51%).
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian
Terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian target
peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan antara lain :
✓ Kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
(Proklim).
Melalui kegiatan ini lokasi Proklim yang telah ditetapkan sebagai
Kampung Iklim diberikan insentif, Trofi dan sertifikat oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan
pengembangan demi peningkatan mutu kawasan.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
84
✓ PROPER dan Proper-Daerah
Pada pelaksanaan kegiatan Proper maupun Proper-Daerah, pada saat
penilaian ke berbagai perusahaan dapat juga disebarluaskan
informasi terkait kawasan pemeliharaan baik lokasi Proklim maupun
Taman Keanekaragaman Hayati di lingkungan perusahaan tersebut.
✓ RAD dan Inventarisasi GRK
Pada pelaksanaan kegiatan RAD dan inventarisasi GRK dapat
diketahui daerah-daerah yang berpotensi untuk diusulkan maupun
daerah yang rentan akibat perubahan iklim.
✓ Pengelolaan Sampah melalui GSB dan Adipura
Pada pelaksanaan kegiatan GSB dan Adipura dapat membantu
pelaksanaan Kegiatan Proklim di daerah karena beberapa indikator
penilaian Proklim berkaitan dengan kegiatan GSB dan Adipura.
Selain kegiatan-kegiatan internal Dinas Lingkungan Hidup tersebut, masih
diperlukan langkah lainnya guna menunjang pencapaian target
peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan dan dalam upaya
penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Seperti pelibatan instansi yang
bertanggung jawab dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca antara lain
Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian (sektor hutan dan lahan), Dinas
ESDM dan Dinas Perhubungan (sektor energi dan transportasi),
Agar kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan
pimpinan instansi di daerah maka perlu sering dilakukan pembinaan baik
ke instansi lingkungan hidup daerah maupun dunia usaha serta langsung
ke kelurahan/nagari sebagai objek penetapan lokasi Proklim.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
85
IV. Meningkatnya Kapasitas dan Peranserta Stakeholders (SS4)
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis SS4 adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok
masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan
sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4) No INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA REALISASI KINERJA
% CAPAIAN
1.
Persentase peningkatan jumlah
masyarakat/ kelompok
masyarakat/ lembaga yang
berperan aktif dalam program
penyelamatan lingkungan
16,00% 3,93% 24,56%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 24,56%
Sumber: 1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas 2018 2. Bidang Tata Lingkungan, 2018
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis
SS4 adalah sebesar 24,56%. Adapun pencapaian target kinerja atas SS4 serta
analisis dari indikator kinerja utamanya diuraikan sebagai berikut.
A. Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/
lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan
1.1 Realisasi
a. Sumber data
Data yang digunakan dalam mencapai sasaran strategis empat ini antara
lain:
1) Persentase peningkatan jumlah titik pantau Adipura yang memenuhi
passing grade;
2) Persentase peningkatan jumlah titik pantau Gerakan Sumbar Bersih
(GSB) yang memenuhi passing grade;
3) Jumlah calon penerima Kalpataru yang diusulkan;
4) Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata (Provinsi,
Nasional, Mandiri);
5) Persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif;
6) Jumlah kampung iklim yang diusulkan.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
86
b. Acuan dan Alat
Acuan yang digunakan untuk menentukan persentase peningkatan
jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif
dalam program penyelamatan lingkungan:
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle
Melalui Bank Sampah;
3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
4) Permen LHK Nomor. P.30/MENLHK/Setjend/KUM.1/4/2017 tentang
Penghargaan Kalpataru;
5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.53/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Adipura;
6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung
Iklim.
7) Peraturan Daerah Provinasi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660–203–2017 tentang
Pembentukan Tim Pemantau Program Adipura Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2018;
9) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660–231–2018 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2018;
10) SE Gubernur Sumatera Barat No. 660/01/SE/DLH-2018 tentang
Pembentukan Kampung Iklim (PROKLIM) pada Wilayah
Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Sumatera Barat
11) SE Gubernur Sumatera Barat No. 660/01/SE/DLH-2018 tentang
Pembentukan Kampung Iklim (PROKLIM) pada Wilayah
Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Sumatera Barat
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
87
12) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat No.
660/09/Kpts/Sekr-2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan hijau Tingkat Provinsi
Sumatera Barat.
13) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor:
660/14.A/SK/PSLB3PK/DLH-2018 tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Penilai Peraih Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2018.
c. Metodologi perhitungan
Dalam menghitung persentase peningkatan jumlah masyarakat/
kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program
penyelamatan lingkungan menggunakan indikator rata-rata persentase
peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang
berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan. Maka
perhitungan capaian dari indikator SS4 menggunakan 6 (enam) indikator
sebagai berikut:
1) Persentase peningkatan titik pantau Adipura yang memenuhi passing
grade (A)
2) Persentase peningkatan titik pantau GSB yang memenuhi passing
grade (B)
3) Jumlah calon penerima Kalpataru yang diusulkan (C)
4) Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional,
Mandiri) (D);
5) Persentase bank sampah yang aktif (E);
6) Jumlah kampung iklim yang diusulkan ke tingkat nasional (F).
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
=∑ [
(𝐴2018 − 𝐴2017)𝐴2017
𝑥100%] + [(𝐵2018 − 𝐵2017)
𝐵2017 𝑥 100%] + ⋯ + [
(𝐹2018 − 𝐹2017)𝐹2017
𝑥 100%]
6
1.2 Analisis Capaian Kinerja
Pada tahun 2018 ditetapkan target untuk indikator SS4 yakni persentase
peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang
berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan sebesar 16%.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
88
Untuk mendukung SS4 ini, maka setiap program dan kegiatan yang
dilakukan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran stakeholder
terkait serta memberikan fasilitasi dan dukungan iklim yang mendukung
program penyelamatan lingkungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 22. Target Indikator SS4
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kapasitas dan peran serta stakeholder
Indikator : Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok
masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan
lingkungan
Tingkat pemahaman
dan kesadaran
stakeholder baik
Ketersediaan mekanisme penyebarluasan informasi
dan publikasi lingkungan kepada stakeholder baik
Iven-iven stimulan baik
Pengarusutamaan isu LH pada program dan kegiatan
stakeholders lain baik
Fasilitasi dan
dukungan iklim dari
pemerintah baik
Mekanisme penghargaan / reward baik
Ketersediaan pilot project / percontohan yang
berkelanjutan baik
Ketersediaan sarana prasarana pendukung
pengelolaan lingkungan di masyarakat baik
Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas 2018
Keberhasilan mencapai SS4 sangat bergantung pada keberhasilan
pencapaian sasaran di bawahnya, seperti ketersediaan mekanisme
penyebarluasan informasi dan publikasi, iven-iven stimulan,
pengarusutamaan isu LH pada program dan kegiatan stakeholder lain,
mekanisme penghargaan yang diberikan, ketersediaan pilot projek dan
ketersedian sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan di
masyarakat.
Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka perlu dilakukan
kegiatan-kegiatan yang bersifat mendorong peran serta seluruh
stakeholder dalam upaya penyelamatan lingkungan. Tabel di bawah ini
memperlihatkan indikator kinerja yang mendukung capaian indikator
SS4
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
89
Tabel 23. Realisasi kegiatan yang mendukung indikator SS4
No. Kegiatan Indikator Realisasi %
Peningkatan 2017 2018
1. Adipura Persentase
peningkatan jumlah
titik pantau yang
memenuhi passing
grade
77,08 80,47 4,40%
2. Gerakan
Sumbar
Bersih
Persentase
peningkatan jumlah
titik pantau yang
memenuhi passing
grade
68,57 69,57 1,46%
3. Kalpataru Jumlah calon peraih
kalpataru yang
diusulkan ke tingkat
nasional
9 11 22,22%
4. Adiwiyata Jumlah sekolah yang
ikut program
Adiwiyata (Provinsi,
Nasional, Mandiri)
183 202 10,38%
5. Bank
Sampah
Persentase
peningkatan jumlah
bank sampah yang
aktif
22,22 26,32 18,45%
6. Proklim Jumlah kampung iklim
yang diusulkan
24 16 -33,33%
RATA-RATA 3,93%
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2017-2018
Berdasarkan tabel di atas realisasi dari indikator SS4 adalah sebesar
3,93% sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 16%,
sehingga capaian dari indikator SS4 adalah sebesar 24,56%.
a. Perbandingan antara target dan realisasi
Dilihat dari tingkat capaian sasaran yang diukur dari persentase realisasi
indikator kinerja dibandingkan dengan targetnya, pada tahun 2018 ini
capaiannya hanya sebesar 24,56%, jauh dari tingkat capaian ideal yang
seharusnya sebesar 100%. Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi dan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
90
tingkat capaian ini akan diuraikan lebih dalam per komponen/sub
indikator penyusunnya, sebagaimana dijabarkan di bawah ini.
1) Persentase peningkatan jumlah titik pantau Adipura yang memenuhi
passing grade
Pelaksanaan program Adipura periode 2017-2018 mengacu pada
Permenlhk No. P.53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Adipura. Berdasarkan rumus capaian kinerja, maka dapat
disimpulkan bahwa target 2018 untuk indikator persentase
peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade
sebesar 4,40%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini
mencapai 27,49 %.
Jika dibandingkan dengan target indikator SS4 sebesar 16%, maka
untuk capaian target kinerja Program Adipura pada tahun 2018 ini
dianggap sudah hampir maksimal sehingga peningkatan jumlah titik
pantau yang memenuhi passing grade mencapai 4,40%. Passing
grade masing-masing titik pantau adalah nilai yang ≥71 (kategori
baik). Jumlah titik pantau kota yang dipantau pada Program Adipura
se Sumatera Barat adalah sebanyak 512 titik pantau, sedangkan
jumlah yang memenuhi passing grade adalah 412 titik pantau atau
sebesar 80,47% dari jumlah keseluruhan titik pantau. Untuk tahun
2017 jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade adalah
sebesar 77,08%. Jika dilihat dari jumlah kota yang mendapat
Anugerah Adipura terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah kota yang
mendapatkan Anugerah Adipura adalah 6 kota, sedangkan pada
tahun 2018 jumlah kota yang mendapatkan Anugerah Adipura
adalah sebanyak 8 kota. Hal ini merupakan sejarah baru bagi
Provinsi Sumatera Barat karena ini merupakan capaian tertinggi
raihan Adipura selama Program Adipura dilaksanakan. Ada
peningkatan persentase titik pantau yang memenuhi passing grade
sebesar 4,40% jika dibandingkan dengan Adipura tahun 2017. Hal ini
disebabkan karena adanya pembinaan yang kontinu dilakukan oleh
provinsi terhadap masing-masing titik pantau Adipura ke setiap kota
peserta Adipura.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
91
2) Persentase peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi passing
grade Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih
dilaksanakan dengan mengadakan lomba kecamatan dan kelurahan
bersih dan hijau dimana para peserta adalah kecamatan (untuk
kabupaten) dan kelurahan (untuk kota) terbaik yang diusulkan oleh
kabupaten/kota kepada Gubernur. Para peserta lomba kecamatan
dan kelurahan bersih dan hijau ini dilakukan penilaian oleh tim
penilai provinsi yang melibatkan unsur perguruan tinggi, OPD teknis
terkait, media massa, pakar tata ruang, pakar sampah, PKK dan LSM
lingkungan.
Pencapaian target kinerja GSB pada tahun 2018 ini sudah memenuhi
target dimana persentase jumlah titik pantau yang memenuhi
passing grade GSB Tahun 2018 adalah sebesar 69,57% sedangkan
jumlah titik pantau GSB tahun 2017 yang memenuhi passing grade
adalah sebesar 68,57%. Ada peningkatan persentase titik pantau
yang memenuhi passing grade sebesar 1,46% jika dibandingkan
dengan GSB tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya
pembinaan yang kontinu dilakukan oleh provinsi terhadap masing-
masing kecamatan dan kelurahan yang menjadi titik pantau GSB.
3) Jumlah calon peraih kalpataru yang diusulkan ke tingkat nasional
Penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan Kalpataru tetap
dilakukan dinas lingkungan hidup melalui media cetak, elektronik,
surat ke kab/Kota dan Instansi terkait serta melalui web DLH.
Pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru tahun 2018 telah
ditindaklanjuti oleh beberapa instansi baik oleh OPD Provinsi
Sumatera Barat maupun OPD Dinas lingkungan hidup Kab/Kota,
dimana tahun 2018 target kinerja kalpataru sebanyak 9 (sembilan)
usulan dan yang menyampaikan usulan calon tahun 2018 adalah 11
(sebelas) calon. Sehingga capaian kinerjanya adalah 122,22%.
4) Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional,
Mandiri)
Target realisasi kinerja pada sasaran strategis Peningkatan
keikutsertaan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
92
dengan indikator kinerja berupa peningkatan keikutsertaan sekolah
peserta program Adiwiyata pada tahun 2018 adalah sebesar 16%.
Namun pada tahun 2018 dari target tersebut tidak dapat terealisasi
dan hanya terealisasi sebesar 10,38% atau belum memenuhi target
yang direncanakan. Adapun dasar perhitungan sebagai berikut:
- Jumlah peserta tahun 2017 adalah sebanyak 183 sekolah
- Jumlah peserta tahun 2018 adalah sebanyak 202 sekolah
Target peningkatan capaian kinerja 16% dari tahun sebelumnya atau
202 sekolah yang mengikuti program Adiwiyata pada tahun 2018,
ternyata dalam pelaksanaannya hanya dapat terealisasi sebesar
10,38% atau 202 sekolah. Prosentase capaian keikutsertaan sekolah
dalam program Adiwiyata pada tahun 2018 sebesar 10,38% ini tidak
terlepas dari upaya dan kerjasama dari semua pihak dengan
komitmen dan semangat yang tinggi baik tim Adiwiyata Propinsi
maupun Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota serta Stakeholders terkait
maupun sekolah sebagai sasaran, sehingga pelaksanaan Program
Adiwiyata dapat berjalan dengan baik.
5) Persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif
Pengembangan bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat
social engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah
sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam
pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan
mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Hasil inventarisasi
perkembangan bank sampah di kab/kota pada tahun 2018
menunjukkan bahwa perkembangan bank sampah cukup baik.
Berdasarkan target capaian kinerja pada tahun 2018 untuk indikator
persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif yang telah
ditetapkan telah mampu direalisasikan dengan baik. Dengan jumlah
bank sampah yang aktif sebanyak 25 bank sampah dari 95 unit bank
sampah yang terdata dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dimana jumlah bank sampah yang aktif adalah 20 unit dari jumlah
yang terdata sebanyak 90 unit bank sampah, maka terjadi
peningkatan jumah bank sampah yang aktif sebanyak 18,42%.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
93
Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar juga telah
berhasil membentuk dan mendampingi pendirian 5 (lima) unit bank
sampah di Kabupaten Sijunjung.
Kelima bank sampah baru terbentuk antara lain:
1. Bank Sampah Berkah
2. Bank Sampah Pelangi
3. Bank Sampah Pematang Panjang
4. Bank Sampah Palangki Lestari
5. Bank Sampah Ladang Kapeh Lestari
Koordinasi dengan pengurus bank sampah
Transaksi yang sedang berlangsung di Bank Palangki Lestari
Aktifitas transaksi di Bank Sampah Pematang Panjang
Pertemuan dengan pengurus bank sampah
6) Jumlah kampung iklim yang diusulkan
Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu program
nasional yang diluncurkan sejak tahun 2012. Program ini disusun
dalam rangka menunjang upaya penurunan emisi gas rumah kaca
serta mendorong kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
94
P.84/Menlhk-setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung
Iklim. Sejak tahun 2013, Sumatera Barat telah aktif mengikuti
program ini dengan mengusulkan beberapa lokasi ProKlim yang
tersebar pada beberapa Kabupaten/Kota ke tingkat nasional. Sampai
tahun 2018, Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan 82 lokasi
kampung iklim ke tingkat nasional. Berdasarkan target capaian
kinerja pada tahun 2018 untuk indikator jumlah kampung iklim yang
diusulkan ke tingkat nasional yang telah ditetapkan yaitu sebanyak
13 lokasi. Berdasarkan target yang telah ditetapkan tersebut, dari 23
lokasi usulan yang masuk 16 diantaranya telah memenuhi syarat dan
diusulkan ke tingkat nasional. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
oleh tim verifikator gabungan (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota), 3
lokasi usulan telah berhasil meraih predikat Proklim Utama dan
penghargaan berupa tropi serta insentif, sementara 12 lokasi lainnya
memperoleh sertifikat Proklim Utama saja (tanpa tropi dan insentif).
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan
beberapa tahun terakhir
Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu belum dapat dilakukan
karena indikator persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok
masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan
lingkungan pada tahun 2018 ini berkurang 1 komponennya dibandingkan
dengan tahun 2017, yaitu pembinaan CSR, sehingga tidak lagi senilai jika
dibandingkan. Namun demikian akan dijabarkan perbandingannya
dengan tahun sebelumnya per komponen penyusunnya, sebagai berikut:
• Kegiatan Adipura dan GSB pada tahun sebelumnya menggunakan
satu indikator yakni persentase titik pantau yang memenuhi passing
grade sedangkan pada tahun ini lebih melihat kepada peningkatan
persentase titik pantau yang memenuhi passing grade yang
diindikasikan dengan nilai passing grade >71 dan tergabung dalam
indikator SS4 bersama dengan beberapa kegiatan lainnya.
Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah titik pantau Adipura
dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2016 begitu juga jumlah
titik pantau yang memenuhi passing grade. Terjadi tren peningkatan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
95
jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 peningkatan titik
pantau yang memenuhi passing grade adalah sebesar 4,40%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2017), sedangkan
peningkatan pada tahun 2017 peningkatannya sebesar 11,99%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2016).
Demikian juga halnya dengan Kegiatan GSB, pada tahun 2018 terjadi
peningkatan jumlah titik pantau GSB dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya begitu juga dengan jumlah titik pantau yang
memenuhi passing grade. Pada tahun 2018 peningkatan titik pantau
yang memenuhi passing grade adalah sebesar 1,46% dibandingkan
dengan tahun sebelumnya (tahun 2017), sedangkan peningkatan
pada tahun 2017 peningkatannya sebesar 11,69% dibandingkan
dengan tahun sebelumnya (tahun 2016). Tren peningkatan jumlah
titik pantau Adipura dan GSB yang memenuhi passing grade dapat
dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik 7. Peningkatan Jumlah Titik Pantau Adipura yang Memenuhi Passing Grade
Sumber : Seksi Pengelolaan Sampah, 2016-2018
170
506 512
117
390 412
68.82%
77.08%80.47%
62.00%
64.00%
66.00%
68.00%
70.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
0
100
200
300
400
500
600
2016 2017 2018
ADIPURA
Jumlah Titik Pantau Titik Pantau Memenuhi Passing Grade Trend Peningkatan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
96
Grafik 8. Peningkatan Jumlah Titik Pantau GSB yang Memenuhi Passing Grade
Sumber : Seksi Pengelolaan Sampah, 2016-2018
• Dibandingkan dengan tahun lalu, dimana jumlah bank sampah yang
aktif sebanyak 20 unit bank sampah dari 90 unit bank sampah yang
terdata dalam arti lain rasio keaktifan bank sampah adalah sebesar
22,22%. Sedangkan pada tahun 2018, setelah dilakukan pendataan
kembali, maka jumlah bank sampah yang terdata adalah sebanyak 95
unit bank sampah dan 25 unit diantaranya adalah bank sampah aktif
dalam melakukan transaksi. Berdasarkan data tersebut terjadi
peningkatan jumlah bank sampah sebesar 26,32% dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
• Jumlah usulan Kalpataru ada yang mengalami fluktuasi dimana pada
tahun 2016 jumlah usulan peraih penghargaan kalpataru adalah
sebanyak 14 (empat belas) usulan dan pada tahun 2017 turun
menjadi 9 (sembilan) usulan dan tahun ini jumlah usulan naik
menjadi 11 (sebelas) usulan. Berdasarkan usulan yang disampaikan
pada tahun 2018 dari 11 (sebelas) calon yang masuk ke provinsi,
sebanyak 11 (sebelas) calon diusulkan ke tingkat nasional. Hasil dari
verifikasi yang dilakukan oleh KLHK hanya 1 orang yang berhasil
masuk nominasi yakni Sdr. Busril dari Kab. Pesisir Selatan dan
dilakukan verifikasi oleh tim dari KLHK. Namun sayangnya pada saat
tim verifikasi KLHK melakukan peninjauan ke lapangan calon sedang
tidak berada ditempat karena sedang ditugaskan ke Aceh, sehingga
272315
552
167
216
384
61.40%
68.57%69.57%
56.00%
58.00%
60.00%
62.00%
64.00%
66.00%
68.00%
70.00%
72.00%
0
100
200
300
400
500
600
2016 2017 2018
GSB
Jumlah Titik Pantau Titik Pantau Memenuhi Passing Grade Trend Peningkatan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
97
pada tahun 2018 ini Provinsi Sumatera Barat masih belum meraih
penghargaan kalpataru tingkat nasional. Untuk perbandingan usulan
calon dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Grafik 9. Perbandingan jumlah usulan penerima kalpataru tiga tahun terakhir
Sumber : Seksi Peningkatan Kapasitas, 2016-2018
• Pertumbuhan program Adiwiyata sejak tahun 2016 telah mengalami
perkembangan yang cukup pesat dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah sekolah yang mengikuti
program Adiwiyata di Sumatera Barat adalah 96 sekolah yang
berasal dari 13 kabupaten/Kota yang terdiri dari 11 sekolah kategori
Adiwiyata Mandiri, 31 sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 59
sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi. Pada tahun 2013 masih
ada enam lagi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang belum
mengikuti program Adiwiyata yakni Kabupaten Pasaman Barat,
Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Namun
pada tahun 2014 jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata
meningkat menjadi 119 sekolah yang berasal dari 16
kabupaten/Kota. Dari 119 sekolah tersebut antara lain 13 sekolah
untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 38 sekolah untuk
calon sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 68 sekolah untuk
calon sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi. Pada tahun 2015,
sudah semua Kabupaten/Kota mengikuti Program Adiwiyata. Pada
Tahun 2015 tersebut terdapat 14 sekolah untuk calon sekolah
kategori Adiwiyata Mandiri, 41 sekolah untuk calon sekolah kategori
2016 2017 2018
Usulan Kalpataru 14 9 11
Usulan Kalpataru, 2016, 14
Usulan Kalpataru,
2017, 9
Usulan Kalpataru, 2018, 11
Jum
lah
Usu
lan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
98
Adiwiyata Nasional dan 79 sekolah untuk calon sekolah kategori
Adiwiyata Tingkat Provinsi. Pada tahun 2016 jumlah sekolah yang
mengikuti program Adiwiyata adalah sebanyak 153 sekolah yang
terdiri dari 95 Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, 47 sekolah
Adiwiyata Nasional dan 11 Sekolah Adiwiyata Mandiri. Pada Tahun
2017 sekolah yang mengikuti program Adiwiyata adalah sebanyak
183 sekolah yang terdiri dari 17 sekolah kategori Adiwiyata Mandiri,
56 sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 110 sekolah kategori
Adiwiyata Tingkat Provinsi. Ini menandakan semakin tingginya
komitmen Pemerintah kabupaten/kota dan sekolah-sekolah untuk
berpartisipasi dalam melaksanakan program Adiwiyata. Jika
dibandingkan dengan tahun 2017, maka pada tahun 2018 terjadi
peningkatan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata
sebesar 10,38%, namun belum mencapai target yang telah
ditetapkan sebesar 16%. Pada Tahun 2018 ini sekolah yang
mengikuti program Adiwiyata adalah sebanyak 202 sekolah yang
terdiri dari 15 sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 59 sekolah
kategori Adiwiyata Nasional dan 128 sekolah kategori Adiwiyata
Tingkat Provinsi.
Tabel 24. Daftar Perbandingan sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata dari tahun 2016-2018
KATEGORI TAHUN
2016 2017 2018 Adiwiyata Mandiri
11 17 15
Adiwiyata Nasional
47 56 59
Adiwiyata Provinsi
95 110 128
Jumlah 153 183 202 Peningkatan (%)
14.18% 19.60% 10,38%
Sumber : Seksi Peningkatan Kapasitas, 2016-2018
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
99
Grafik 10. Perkembangan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata
dari tahun 2016 s/d 2018
Sumber : Seksi Peningkatan Kapasitas, 2016-2018
• Jumlah kampung iklim yang diusulkan ke tingkat nasional
berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pengusulan ini tergantung pada
jumlah lokasi yang diusulkan dari kabupaten/kota ke provinsi serta
skor penilaian awal terhadap lokasi usulan ditingkat provinsi.
Perbandingan jumlah usulan lokasi kampung iklim dan peraihan
kategori proklim utama tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Grafik
11 berikut
Grafik 11. Perbandingan jumlah usulan lokasi kampung iklim dan peraihan predikat proklim utama tahun 2016-2018
Sumber : Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2016-2018
Sebelum tahun 2018, pengusulan lokasi kampung iklim ke tingkat
nasional hanya berdasarkan 2 kriteria sebagaimana tercantum
2016 2017 2018
Adiwiyata Mandiri 11 17 15
Adiwiyata Nasional 47 56 59
Adiwiyata Provinsi 95 110 128
Jum
lah
Sek
ola
h
Axis Title
Adiwiyata Mandiri Adiwiyata Nasional Adiwiyata Provinsi
Jumlah usulan , 2016, 10
Jumlah usulan , 2017, 24
Jumlah usulan , 2018, 23
Jumlah Diverifikasi, 2016, 10
Jumlah Diverifikasi, 2017, 24
Jumlah Diverifikasi, 2018, 16
Peraih ProKlim Utama, 2016, 4
Peraih ProKlim Utama, 2017, 5
Peraih ProKlim Utama, 2018, 15
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
100
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor P.84/Menlhk-setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program
Kampung Iklim Pasal 7 ayat (2) yaitu:
− aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi
telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun secara
berkelanjutan
− adanya kelompok masyarakat pada lokasi sebagai penggerak
kegiatan
Semenjak tahun 2018, DLH Prov. mulai selektif mengusulkan lokasi
kampung iklim ke tingkat nasional dengan menambahkan 1 kriteria
lagi yaitu lokasi yang diusulkan juga harus memenuhi skor awal yang
dipersyaratkan untuk kategori ProKlim utama yaitu > 81%.
Dengan adanya penambahan kriteria pengusulan tersebut
berdampak pada berkurangnya jumlah usulan lokasi kampung iklim
ke tingkat nasional pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun
2017, yaitu dari 24 lokasi menjadi 16 lokasi. Hal ini berdampak pada
menurunnya realisasi capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan
dengan tahun 2017 yaitu sebesar -33,3%.
Namun demikian, dengan penambahan kriteria pengusulan yaitu
skor awal > 81 % tersebut, jumlah kampung iklim yang memperoleh
sertifikat kategori ProKlim Utama meningkat dari 5 lokasi (3
diantaranya memperoleh tropi dan insentif) menjadi 15 lokasi (3
diantaranya memperoleh tropi dan insentif).
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target
jangka menengah dalam dokumen renstra
Indikator sasaran strategis 4 (SS4) yakni persentase peningkatan jumlah
masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam
program penyelamatan lingkungan merupakan tahun kedua dari Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Tahun 2016-2021. Target yang
ditetapkan untuk indikator SS4 adalah sebesar 16% dengan realisasi
sebesar 3,93% atau dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar
24,56%. Jika melihat kecenderungan peningkatan yang relatif cukup
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
101
besar di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk capaian pada tahun
berikutnya perlu dilakukan lagi penyesuaian penetapan target.
d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional
Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator persentase peningkatan
jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif
dalam program penyelamatan lingkungan dengan standar nasional dapat
dilakukan untuk kegiatan yang merupakan program nasional seperti
kegiatan Adipura, Kalpataru, Adiwiyata dan PROKLIM, sedangkan
kegiatan yang berskala provinsi merupakan upaya dari pemerintah
provinsi untuk meningkatkan peranserta berbagai pihak terhadap
program-program penyelamatan lingkungan di provinsi Sumatera Barat
seperti kegiatan GSB dan kegiatan bank sampah.
• Adipura, standar nasional yang ditetapkan dalam menentukan titik
pantau sesuai passing grade adalah standar passing grade Adipura
yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yaitu titik pantau bernilai >71 dianggap bernilai baik.
Sedangkan nilai <71 dianggap titik pantau tersebut bernilai jelek.
Sehingga semakin banyak titik pantau dalam suatu kota yang bernilai
baik (>71) maka tentunya akan berbanding lurus dengan
peningkatan peranserta stakeholder dalam penyelamatan
lingkungan. Di Sumatera Barat dengan jumlah peserta Adipura tahun
2016-2018 sebanyak 13 kab/kota terdapat 512 titik pantau dan yang
memenuhi passing grade Adipura sebanyak 412 titik pantau,
sehingga masih ada 100 titik pantau lagi yang bernilai dibawah 71.
Pada tabel berikut ini adalah daftar kota yang meraih Adipura untuk
wilayah Sumatera. Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera
Selatan merupakan provinsi yang memperoleh raihan Anugerah
Adipura terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau
Sumatera.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
102
Tabel 25. Daftar Anugerah Adipura 2017-2018 Regional Sumatera
No Provinsi Kota Kabupaten / Kota Kategori Kota
1 Sumatera Barat
Padang Kota Padang Kota Besar
Bukittinggi Kota Bukittinggi Kota Sedang
Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Sedang
Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Kota Kecil
Solok Kota Solok Kota Kecil
Padang Panjang Kota Padang Panjang Kota Kecil
Painan Kabupaten Pesisir Selatan Kota Kecil
Sawahlunto Kota Sawahlunto Kota Kecil
2 Sumatera Selatan
Palembang Kota Palembang Kota Metropolitan
Lahat Kabupaten Lahat Kota Sedang
Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kota Kecil
Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Kecil
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kota Kecil
Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kota Kecil
Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Kota Kecil
Prabumulih Kota Prabumulih Kota Kecil
3 Riau
Siak Sri Indrapura
Kabupaten Siak Kota Kecil
Bengkalis Kabupaten Bengkalis Kota Kecil
Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan Kota Kecil
Bangkinang Kabupaten Kampar Kota Kecil
4 Kepulauan Riau
Tanjung Balai Karimun
Kabupaten Karimun Kota Sedang
Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang Kota Sedang
Daik Kabupaten Lingga Kota Kecil
Kijang Kabupaten Bintan Kota Kecil
5 Kepulauan Bangka Belitung
Toboali Kabupaten Bangka Selatan Kota Kecil
Sungailiat Kabupaten Bangka Kota Kecil
Koba Kabupaten Bangka Tengah Kota Kecil
Manggar Kabupaten Belitung Timur Kota Kecil
6 Sumatera Utara
Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Kota Sedang
Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Kota Kecil
7 Jambi
Muara Bungo Kabupaten Bungo Kota Kecil
Bangko Kabupaten Merangin Kota Kecil
8 Lampung
Liwa Kabupaten Lampung Barat Kota Kecil
Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan Kota Kecil
Sumber : KLHK RI, 2018
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
103
• Kalpataru, Jumlah usulan peraih penghargaan Kalpataru di Provinsi
sumatera Barat dalam beberapa tahun mengalami fluktuasi.
Dibandingkan dengan usulan dan capaian peraih penghargaan
kalpataru secara nasional Provinsi Sumatera Barat sampai tahun
2018 telah memperoleh Penghargaan Kalpataru sebanyak 16
orang/kelompok, sedangkan secara nasional Provinsi Sumatera
Barat berada pada urutan kesepuluh. Provinsi paling banyak
memperoleh penghargaan Kalpataru adalah Jawa timur.
• Adiwiyata, Target pencapaian Program Adiwiyata secara nasional
yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
adalah 2.160 sekolah per tahun. Perhitungan ini dibuat dengan
asumsi bahwa 4 - 5 sekolah di 450 Kabupaten/Kota diseluruh
Indonesia setiap tahunnya mengikuti program Adiwiyata. Kebijakan
ini efektif dimulai sejak tahun 2012. Dalam jangka waktu 3 tahun
mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015 secara nasional
ditargetkan 6.480 sekolah sudah mengikuti Program Adiwiyata, akan
tetapi hanya dapat terealisasi sebesar 5.215 sekolah atau 80,47%%.
Pada tahun 2016 dari target sebanyak 8.000 sekolah Adiwiyata dan
dapat tercapai 7.836 sekolah atau terjadi tercapai sebesar 97,95%.
Untuk tahun 2017 secara nasional ditargetkan keikutsertaan sekolah
dalam program Adiwiyata adalah sebanyak 10.000 sekolah dan
terealisasi hanya terealisasi sebanyak 8.476 atau terealisasi sebesar
84,76%. Pada tahun 2018 secara nasional ditargetkan keikutsertaan
sekolah dalam program adiwiyata adalah sebanyak 11.000 dan
terealisasi sebesar 9.625 sekolah atau 87,50%. Dibanding dengan
tahun 2017 maka capaian nasional dalam keikutsertaan dalam
program Adiwiyata tahun 2018 melebihi realisasi tahun 2017 yakni
sebesar 2,74%. Dengan demikian maka capaian keikutsertaan
sekolah dalam program Adiwiyata di Sumatera Barat tahun 2018
yang ditargetkan sebesar 16% dan dapat terealisasi hanya sebesar
10,38%, namun ini melebihi realisasi capaian nasional sebesar
2,74%.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
104
• Proklim, Dari 606 lokasi kampung iklim se Indonesia yang diusulkan
ke tingkat nasional pada tahun 2018, 16 diantaranya berasal dari
Sumatera Barat. Dibandingkan dengan data usulan tingkat nasional
se Indonesia, jumlah lokasi yang diusulkan untuk diverifikasi tingkat
nasional adalah sebanyak 207 lokasi atau sekitar 34% saja dari total
606 lokasi yang diusulkan. Sementara untuk Sumatera Barat dari 16
usulan lokasi kampung iklim yang diusulkan ke tingkat nasional, ke-
16nya lolos untuk diverifikasi nasional dan 15 diantaranya masuk
kategori ProKlim Utama, atau dalam kata lain 93,75% usulan lokasi
ProKlim dari Sumatera Barat memperoleh predikat ProKlim Utama
ditingkat nasional. Dengan demikian capaian kinerja Sumatera Barat
lebih tinggi dibandingkan nasional.
Dibandingkan dengan pengusulan oleh Provinsi tetangga, Provinsi
Sumatera Barat meskipun lebih sedikit mengusulkan ke tingkat
nasional, namun termasuk Provinsi yang terbanyak diverifikasi
nasional, dan terbanyak memperoleh penghargaan berupa tropi dan
insentif. Berikut perbandingan lokasi usulan tingkat nasional dan
perolehan penghargaan (Tropi dan Insentif) tahun 2018 (Tabel 25)
Tabel 26. Perbandingan Jumlah Usulan Kampung Iklim Tingkat Nasional Pada Beberapa Provinsi Tetangga Dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
No. Nasional/Provinsi Jumlah Usulan tingkat
nasional
Jumlah diverifikasi
nasional
Jumlah peraih penghargaan
(Tropi+Insentif)
1 Nasional 606 207 34 2 Sumatera Barat 16 16 3 3 Sumatera Selatan 24 12 3 4 Riau 39 14 1 5 Bengkulu 11 3 1 6 Jambi 35 16 2
Sumber : KLHK RI, 2018
e. Analisis penyebab keberhasilan/kendala dan alternatif solusi yang
telah dilakukan
Capaian kinerja yang jauh melampaui target pada tahun sebelumnya
memiliki pengaruh yang cukup besar pada capaian kinerja pada tahun ini.
Tahun 2017 yang lalu capaian indikator SS4 mencapai 192,81%
sedangkan pada tahun 2018 capaian indikator SS4 sebesar 24,56%. Hal
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
105
ini disebabkan karena untuk indikator yang bersifat peningkatan dari
capaian sebelumnya, jika capaian telah hampir/mendekati maksimal
maka dalam menetapkan target akan sulit jika ditingkatkan dari tahun
yang lalu. Misalnya pada tahun 2017 target kinerja sebesar 15%,
sementara capaian tahun 2017 adalah sebesar 28,92% atau 192,81%.
Capaian tahun sebelumnya yang jauh melampaui target ini
mempengaruhi capaian pada tahun 2018, karena untuk indikator
peningkatan tidak dapat ditetapkan berdasarkan tren linier tetapi tren
peningkatan lebih bersifat logaritma. Jika kita melihat satu-satu dari
kegiatan pendukung SS4 sebagian besar telah hampir/mendekati
maksimal, untuk itu, pada tahun berikutnya dalam penetapan target
indikator SS4 perlu melihat kembali tidak hanya capaian tahun
sebelumnya tetapi capaian selama beberapa tahun terakhir. Hal ini untuk
melihat apakah peningkatan target untuk indikator ini cukup rasional
atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi grafik di
bawah ini.
Grafik 12. Peningkatan target indikator
Sumber : 1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapsitas 2018
2. Bidang Tata Lingkungan, 2018
Pada grafik di atas, capaian nilai yang diperoleh pada pada titik 2 dan 3
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun capaian pada titik
4 mengalami penurunan dari titik sebelumnya walaupun sebenarnya nilai
yang diperoleh tetap mengalami peningkatan, demikian seterusnya nilai
yang diperoleh tetap mengalami peningkatan walaupun capaian ini
dilihat dari persentase mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
106
Pencapaian target indikator SS4 sebesar 24,56% didukung oleh capaian
kinerja dari setiap kegiatan pendukung yang ada. Enam kegiatan yang
mendukung SS4 memberikan masing-masing kontribusi dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang
menyebabkan peningkatan tersebut antara lain:
1) Kepedulian beberapa Kepala Daerah terhadap kelola lingkungan
yang baik melalui program-program lingkungan baik yang bersifat
nasional maupun skala lokal seperti Adipura dan lomba
Keluarahan/Kecamatan bersih GSB, Adiwiyata, Kalpataru, dan
Proklim sudah cukup baik.
2) Pembinaan yang terus menerus dilakukan baik ditingkat provinsi
maupun di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan unsur-unsur
dan berbagai instansi terkait dengan berbagai latar belakang dan
disiplin ilmu.
3) Apresiasi yang diberikan oleh Gubernur terhadap program-program
lingkungan berupa penghargaan dan stimulan kepada para peraih
penghargaan lingkungan.
Kendala yang dalam pelaksanaan program lingkungan antara lain:
1) Masih rendahnya komitmen dan keterlibatan masyarakat serta
keterlibatan instansi terkait lainnya dalam upaya pelestarian
lingkungan.
2) Isu serta program lingkungan yang belum dianggap sebagai isu
strategis baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3) Sumber daya manusia terkait pengelolaan sampah di seluruh
kab/kota masih kurang sehingga kab/kota yang bukan peserta
Program Adipura mengalami kendala dalam pengelolaan sampah.
Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:
1) Pembinaan terhadap instansi LH kabupaten/kota dan masyarakat
untuk meningkatkan partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan.
2) Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan replikasi kegiatan
baik dari pusat dan provinsi di tingkat kabupaten/kota.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
107
3) Mendorong agar pengarusutamaan isu lingkungan ada dalam setiap
sektor agar dapat menambah keterlibatan stakeholder dalam upaya
pelestarian lingkungan.
f. Analisis atas efisiensi sumber daya
Pada tahun 2018, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah
dialokasikan anggaran pada kegiatan-kegiatan pendukungnya pada DPA
Dinas Lingkungan Hidup dengan total jumlah anggaran sebesar Rp.
1.877.293.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.764.324.358,- atau 93,98%.
Dalam upaya mencapai target indikator SS4, Dinas Lingkungan Hidup
melakukan pembinaan yang bersifat koordinasi, komunikasi dan
pendekatan yang intensif dengan kabupaten/kota maupun stakeholder
terkait agar ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan,
sosialisasi/kampanye kepada seluruh stakeholders di lingkup
kabupaten/kota serta pendekatan anggaran, terutama dalam hal
penyediaan sarana/prasarana pokok/wajib dalam upaya pelestarian
lingkungan.
Bagi pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen yang kuat
dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, maka Provinsi dalam hal
ini antara lain dapat membantu mengarahkan rencana alokasi dana
transfer ke daerah (dana DAK bidang lingkungan hidup) oleh
kabupaten/kota agar dapat diprioritaskan untuk memenuhi
sarana/prasarana yang diwajibkan ada dalam suatu kabupaten/kota,
misalnya untuk pembangunan bank sampah, tempat sampah terpilah,
media pengangkut sampah, dan lain-lain, sehingga beban pemerintah
daerah kabupaten/kota tidak terlalu berat.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian
Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian
indikator Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok
masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan
lingkungan yaitu sebanyak 6 kegiatan utama, yaitu Peningkatan
Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura), Peningkatan
Implementasi Gerakan Sumbar Bersih (GSB), Pembinaan dan Penilaian
Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan (Kalpataru),
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
108
Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menegah dalam
pelestarian lingkungan hidup (Adwiyata), Peningkatan Peranserta Bank
Sampah dalam Pengelolaan Persampahan, dan Pembinaan Adaptasi dan
Mirigasi Perubahan Iklim (Proklim).
Selain itu terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian
target antara lain PROPER dan Proper-Daerah. Lokasi pemantauan
Program Adipura dan GSB antara lain fasilitas umum milik pemerintah
yang sering digunakan oleh masyarakat seperti rumah sakit/puskemas,
bandara, stasiun kereta api dll. Lokasi tersebut juga merupakan salah satu
objek penilaian PROPER atau Proper Daerah. Dengan adanya pembinaan
terhadap objek tersebut sebagaimana telah dilakukan selama ini pada
kegiatan PROPER dan juga Proper Daerah, dengan sendirinya pemerintah
kabupaten/kota terbantu dalam hal pengelolaan sampah dan limbah yang
juga menjadi titik pantau wajib dalam penilaian Adipura.
Selain kegiatan-kegiatan internal Dinas Lingkungan Hidup tersebut,
masih diperlukan langkah lainnya guna menunjang pencapaian target
setiap tahunnya, seperti pelibatan instansi terkait antara lain Dinas
Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan
(rumah sakit dan puskesmas), Dinas Pasar (pasar dan pertokoan), Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Perkim dan lain sebagainya. Bersinerginya
seluruh SKPD dalam suatu kabupaten/kota dalam upaya pelestarian
lingkungan adalah sangat mutlak diperlukan. Agar kegiatan ini mendapat
sambutan positif dari masyarakat dan pimpinan instansi di daerah maka
perlu sering dilakukan pembinaan baik ke instansi lingkungan hidup
daerah maupun kecamatan/kelurahan tempat pelaksanaan kegiatan.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
109
V. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi (SS5) Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis ke 5 (SS5) adalah nilai evaluasi AKIP OPD dan persentase capaian
realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang
tercantum pada tabel di bawah ini.
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)
No INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
% CAPAIAN
1. Nilai Evaluasi AKIP OPD B BB 105,8
2. Persentase capaian realisasi fisik
dan keuangan pelaksanaan
program dan kegiatan
95% 98,24
103,4%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 104,6 (sangat baik)
Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat, 2018
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis
SS5 adalah sebesar 104,6%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori
keberhasilan yang sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas SS5 serta
analisis dari kedua indikator kinerja utamanya dapat diuraikan sebagai berikut.
A. Nilai Evaluasi AKIP OPD
1.1 Realisasi
a. Sumber data
Data nilai evaluasi AKIP OPD bersumber dari Inspektorat Provinsi
Sumatera Barat. Nilai evaluasi AKIP OPD yang ditargetkan adalah untuk
AKIP OPD tahun 2017 berdasarkan penilaian dari Inspektorat Provinsi
Sumatera Barat, yang mana hasil penilaian dimaksud diterima pada tahun
2018. Hasil penilaian AKIP OPD tahun 2018 tidak dapat dijelaskan pada
laporan ini disebabkan baru akan diterima pada bulan Maret / April
2019.
b. Acuan dan alat
Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas
laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari
Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
110
Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat melalui surat No. 700/19/Insp-SAU/2018
tanggal 1 April 2018 perihal Pengiriman Laporan Hasil Evaluasi. Adapun
peraturan yang digunakan oleh Inspektorat dalam mengevaluasi AKIP
OPD adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012
tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
c. Metodologi perhitungan
Perhitungan nilai evaluasi AKIP OPD adalah wewenang dari Inspektorat.
Nilai evaluasi AKIP OPD yang merupakan realisasi dari indikator ini
disampaikan melalui surat sebagaimana tersebut di atas.
Adapun untuk menghitung tingkat capaian dari realisasi adalah dengan
membandingkan nilai antara realisasi, dalam hal ini adalah nilai AKIP
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dengan
nilai AKIP yang ditargetkan kemudian dikalikan 100%.
Tingkat capaian = Nilai berdasarkan hasil evaluasi
X 100% Nilai yang ditargetkan
1.2 Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Tahun 2018
Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh
Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat No.
700/19/Insp-SAU/2018 tanggal 1 April 2018 perihal Pengiriman
Laporan Hasil Evaluasi, didapatkan realisasi nilai AKIP OPD Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah BB
(kategori nilai baik) dengan nilai kuantitatifnya sebesar 74,06. Realisasi
nilai BB ini sudah sesuai melewati atau lebih baik daripada nilai yang
ditargetkan, yaitu B. Interpretasi atau kategori dari nilai BB ini
berdasarkan PermenPAN nomor 12 tahun 2015 adalah Sangat Baik atau
masuk dalam kategori sangat baik. Untuk dapat menggambarkan secara
utuh posisi pencapaian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
111
Tabel 28. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP
No. Kategori Nilai Angka Interpretasi
1 AA >90 – 100 Sangat memuaskan
2 A >80 – 90 Memuaskan
3 BB >70 – 80 Sangat baik
4 B >60 – 70 Baik
5 CC >50 – 60 Cukup (memadai)
6 C >30 – 50 Kurang
7 D 0 – 30 Sangat kurang
Sumber: Permen PAN&RB no. 12 Tahun 2015
b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Jika dibandingkan dengan tahun lalu (2017), maka capaian pada tahun
2018 sebesar 74,06 meningkat secara cukup signifikan baik secara
kuantitatif walaupun secara kategori, dimana pada tahun 2017
mendapatkan predikat B sementara di tahun 2018 berhasil meningkat
menjadi BB. Pada tahun 2017 mendapatkan nilai 68,02, atau meningkat
sebesar 6,04 angka. Adapun jika dibandingkan capaian 2018 tersebut
dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, maka terdapat fluktuasi
nilai walaupun dalam 3 tahun terakhir kecenderungannya adalah
meningkat. Gambaran perkembangan nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat
pada grafik berikut.
Grafik 13. Tren Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup selama rentang waktu 2015 – 2016 (Bapedalda) dan 2017 – 2018 (Dinas Lingkungan Hidup)
Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2015-2018
73.41
67.66 68.02
74.06
64
66
68
70
72
74
76
2015 2016 2017 2018
Nila
i Eva
luas
i
Tahun
Nilai Evaluasi AKIP
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
112
Sebagaimana tergambar pada grafik di atas, sempat terjadi penurunan
nilai pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan nilai
evaluasi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 antara lain
disebabkan pada tahun 2016 telah diimplementasikannya metode sistem
evaluasi AKIP yang baru yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
pertengahan tahun 2015. Adapun semenjak tahun 2016, perkembangan
nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sudah
kembali menunjukkan perkembangan yang positif dan naik cukup
signifikan pada tahun 2018.
c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen
renstra
Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada akhir
periode untuk indikator ini adalah nilai B. Dengan pencapaian saat ini dan
upaya-upaya untuk mempertahankan dan proses perbaikan yang terus
menerus (continual improvement process) pada sistem akuntabilitas
kinerja instansi seluruh OPD yang diinisiasi secara bersama-sama oleh
Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Provinsi, yang telah dimulai
pada bulan September 2017 yang lalu, diproyeksikan target akhir periode
renstra tersebut dapat dicapai atau malah dapat melebihi dari yang
ditargetkan saat ini.
d. Perbandingan dengan Standar Nasional
Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor
12 Tahun 2015 sebagaimana tesebut di atas telah menetapkan kategori
penilaian/evaluasi terhadap sistem AKIP yang berlaku untuk seluruh
instansi pemerintah, sebagaimana pada tabel 27 di atas. Dengan demikian
tidak ada standar khusus yang ditetapkan untuk penilaian/evaluasi
sistem AKIP, hanya saja hanya berpedoman pada standar umum penilian
bahwa semakin tinggi nilai kuantitatifnya atau semakin tinggi kategori
interpretasi dari nilai kuantitatifnya maka akan semakin baik pula
akuntabilitas kinerjanya, yang seyogianya juga akan semakin banyak
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
113
dirasakan manfaat dari eksistensi suatu Lembaga/instansi tersebut oleh
masyarakat.
Capaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini sama
dengan pencapaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (pada level
pemerintah daerah provinsi), yaitu meraih predikat BB, bersama dengan
5 pemerintah provinsi lainnya.
Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata daerah
(provinsi/kabupaten/kota) se Indonesia pada tahun 2018. Berdasarkan
informasi yang didapatkan dari Kementerian PAN dan RB, pada tahun
2018 ini (untuk evaluasi AKIP 2017), sebanyak 200 pemerintah daerah
(pemda) telah berhasil mencapai predikat A, BB dan B, dari sebelumnya
hanya 91 pemda yang mendapatkan predikat yang sama di tahun 2017. Di
sisi lain, pada tahun 2018 ini masih terdapat 5 provinsi dan 312 pemda
kabupaten/kota (57,8%) yang berpredikat CC ke bawah.
e. Analisis Penyebab Keberhasilan
Keberhasilan pencapaian target nilai evaluasi AKIP Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 didukung oleh beberapa
faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:
1) Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
khususnya di lingkup seluruh OPD pada pemerintah provinsi
Sumatera Barat telah dimulai sejak tahun 2014 yang lalu, melalui
serangkaian proses dan mekanisme perbaikan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah yang diinisiasi oleh Gubenrur Sumatera
Barat dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang
berwenang dari Kementerian PAN dan RB.
2) Serangkaian proses perbaikan sistem AKIP tersebut dimonitoring
secara berjenjang mulai dari Gubernur, hingga para kepala
dinas/badan/biro untuk memastikan bahwa semua rekomendasi,
saran dan masukan dari Kementerian PAN dan RB untuk perbaikan
sistem AKIP yang akan berujung pada perbaikan kinerja,
diimplementasikan di lapangan oleh para bawahan.
3) Perbaikan terhadap sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan
dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
114
4) Upaya penyusunan dokumen SPIP dan optimalisasi satgas SPIP yang
ada pada OPD, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan
perencanaan kinerja tahunan dan perumusan indikator-indikator
kinerja serta sinkronisasi antara sasaran sasaran yang hendak
dicapai dengan program/kegiatan untuk mencapai sasran tersebut.
5) Perbaikan-perbaikan pada dokumen-dokumen perencanaan OPD
6) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target,
mengindentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan
masalahnya.
Di dalam upaya mempertahankan nilai BB, terdapat beberapa kendala
sebagai berikut:
1) Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga
membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman
terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD
tersebut dibuat.
2) Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja
terletak pada output/keluaran kegiatan (masih beriorientasi output,
bukan outcome)
3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai
dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.
Solusi yang telah diambil dalam rangka meminimalisir kendala dimaksud
adalah antara lain:
1) Mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan pembinaan, sosialisasi
maupun hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak/instansi lain
yang terkait dengan pengawasan kinerja, SPIP kepada seluruh ASN
yang ada pada Dinas LH menggunakan berbagai media yang
memungkinkan (media sosial, rapat formal maupun pada
pertemuan-pertemuan informal).
2) Sosialisasi SPIP di lingkup dinas LH dengan mengundang
narasumber dari Inspektorat Daerah.
3) Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama
penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
115
memastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses
dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Untuk pencapaian target kinerja indikator ini tidak membutuhkan
anggaran ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Perbaikan-perbaikan dan
upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target dimaksud
diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat baik yang sifatnya untuk
pemantauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan
instansi/pihak lain yang terkait dengan memanfaatkan dana operasional
rutin yang sudah ada pada OPD. Hanya ada kegiatan pendukung untuk
membantu pencapaian target kinerja indikator sasaran ini, yaitu 1)
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, anggaran
Rp19.601.000, terealisasi sebesar Rp18.820.450 (96,02%); 2)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
anggaran Rp19.000.000, terealisasi sebesar Rp18.583.500 (97,81%).
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang
Tidak ada kegiatan khusus di internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat untuk menangani pencapaian target indikator kinerja ini,
karena hanya membutuhkan koordinasi dan rapat-rapat baik di tataran
internal dinas maupun eksternal (dengan OPD lain maupun untuk
pembahasan bersama Kementerian PAN dan RB). Program dan kegiatan
penunjang untuk pencapaian target indikator ini terutama berada pada
SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan, antara lain seperti
Inspektorat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, dalam rangka mendorong perbaikan sistem AKIP
di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
116
B. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan
1.1 Realisasi
a. Sumber data
Untuk realisasi keuangan, data bersumber dari sistem penatausahaan
keuangan (manual dan secara aplikasi online (Sistem Informasi
Penatausahaan Keuangan Daerah/SIPKD)). Sementara untuk realisasi
fisik adalah berdasarkan laporan dari masing-masing pejabat pelaksana
teknis kegiatan (PPTK) berupa laporan dan/atau berkas-berkas
pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang kemudian diinput
ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Simbangda).
Kedua data (realisasi keuangan dan realisasi fisik) yang diukur
realisasinya adalah per tanggal 31 Desember 2018 (tanggal tutup buku)
yang selanjutnya semua data tersebut dihimpun dalam Laporan
Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2018.
b. Acuan dan alat
Alat yang digunakan untuk menentukan realisasi keuangan per akhir
tahun 2017 adalah laporan pencapaian fisik masing-masing kegiatan oleh
para PPTK sebagaimana telah disampaikan melalui aplikasi Simbangda
dan laporan akhir realisasi keuangan per 31 Desember 2017 yang telah
dikunci, diinput ke aplikasi SIPKD dan direkonsiliasikan dengan Badan
Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
c. Metodologi perhitungan
Untuk realisasi fisik, seluruh kegiatan diminta perkembangan/progress
terakhir per tanggal 31 Desember 2018 dari seluruh PPTK berupa
laporan dan/atau berkas-berkas pelaksanaan dan pertanggungjawaban
kegiatan yang kemudian diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Simbangda), yang kemudian oleh Biro
Administrasi Pembangunan, data-data ini diverifikasi untuk mendapatkan
angka realisasi fisik akhir dinas. Adapun untuk realisasi keuangan adalah
dengan membandingkan antara total jumlah SPJ per tanggal 31 Desember
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
117
2018 dengan pagu dana tersedia pada OPD dan dikalikan seratus untuk
mendapatkan angka persentasenya.
1) Realisasi fisik: rata-rata dari seluruh persentase/progress fisik setiap
kegiatan
2) Realisasi keuangan:
Total SPJ per 31 Desember 2018 x 100 %
Pagu Dana OPD tahun 2018
Selanjutnya angka realisasi fisik dan keuangan tersebut dirata-ratakan
untuk mendapatkan realisasi dari indikator kinerja persentase capaian
realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan.
Adapun untuk mengukur tingkat capaian adalah dengan membandingkan
antara realisasi dengan target dan kemudian dikalikan 100 untuk
mendapatkan persentasenya.
2.1 Analisis capaian kinerja
a. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2018
Dari hasil pemantauan yang kemudian diinput ke aplikasi Simbangda,
realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
tahun 2018 adalah 100%. Sementara itu untuk realisasi keuangan total
(belanja langsung dan belanja tidak langsung) adalah 96,48%. Dengan
demikian maka untuk indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik
dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan didapatkan realisasinya
adalah:
Realisasi
Kinerja =
Persentase Realisasi fisik + Persentase Realisasi Keuangan
2
=
100% + 96,48%
98.24%
2
Capaian
Kinerja =
Realisasi kinerja × 100%
Target kinerja yang telah ditetapkan
= 98,24%
× 100% = 103,41% 95%
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
118
Grafik 14. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018
Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2015-2018
b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Perbandingan capaian tahun 2018 dengan dua tahun sebelumnya dapat
dilihat dari tabel berikut:
Tabel 29. Perbandingan rata-rata realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2015 - 2018
Tahun % Realisasi Fisik
% Realisasi Keuangan % Rata-rata Fisik dan Keuangan
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Total
2015 100 93,02 94,60 93,84 96,92
2016 100 97,31 94,49 95,62 97,81
2017 100 92,41 97,04 95,17 97,59
2018 100 95,66 96,85 96,48 98,24 Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2015-2018
Grafik 15. Perbandingan realisasi fisik dan keuangan (rata-rata) dari tahun 2015 – 2018
Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2015-2018
93
94
95
96
97
98
99
Target Realisasi
% Capaian
90
92
94
96
98
100
102
2015 2016 2017 2018
% Realisasi fisik % Realisasi keuangan % Rata-rata Fisik dan Keuangan
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
119
Sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik di atas, dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perbedaan nilai yang signifikan, baik
untuk nilai realisasi keuangan maupun fisik. Bahkan untuk realisasi fisik,
dapat dicapai dengan tingkat capaian maksimal setiap tahun (100%).
Adapun untuk realisasi keuangan, dalam 3 tahun terakhir selalu bisa
mencapai >95%, sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen perjanjian
kinerja antara Gubernur dengan Kepala Badan/Dinas.
c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen
renstra
Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada akhir
periode untuk indikator ini adalah 95%. Dengan pencapaian saat ini dan
upaya-upaya untuk mempertahankan dan proses perbaikan yang terus
menerus (continual improvement process) terhadap tata kelola
penatusahaan keuangan dan tata kelola pelaksanaan fisik kegiatan,
diproyeksikan target akhir periode renstra tersebut dapat dicapai atau
malah dapat melebihi dari yang ditargetkan saat ini.
d. Perbandingan dengan standar nasional
Tidak ada standar baku yang ditetapkan untuk pencapaian fisik
program/kegiatan, namun tentu saja diharapkan dapat dicapai 100%.
Demikian juga untuk serapan anggaran, semakin tinggi dan cepat serapan
anggaran maka akan semakin baik dan akan dapat menjadi stimulus
ekonomi atau perangsang kegiatan ekonomi sekaligus sebagai percepatan
terlaksananya pembangunan dan efek multiplier/domino dari uang yang
beredar akan cepat pula dirasakan oleh masyarakat, selama tata
kelolanya juga dikawal dengan baik dan perencanaan anggaran program
dan/atau kegiatan disusun dengan sangat cermat.
Jika dibandingkan dengan kondisi serapan anggaran nasional, capaian
serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
tahun 2018 masih dibawah capaian nasional. Menteri Keuangan
melaporkan sebagaimana diberitakan melalui media
https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-belanja-negara-tahun-lalu-
mencapai-rp-2202-triliun, serapan anggaran atau realisasi belanja
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
120
negara mencapai Rp 2.202,2 triliun atau sebesar 99,2% dari anggaran
sebesar Rp 2.220,7 triliun. Demikian juga halnya dengan perbandingan
dengan kondisi serapan anggaran rata-rata seluruh SKPD di lingkup
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena hingga saat penulisan
laporan belum ada data yang resmi dirilis oleh Badan Keuangan Daerah.
Namun demikian, melihat kecenderungan yang ada beberapa tahun
terakhir dimana baik pada tingkat nasional (K/L) maupun pada tingkat
pemerintahan daerah, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup
(gabungan antara fisik dan keuangan) untuk indikator ini dengan angka
98,24% dapat digolongkan kepada kategori sangat tinggi/baik.
e. Analisis penyebab keberhasilan
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian
realisasi fisik dan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat tahun 2018, antara lain sebagai berikut:
1. Sifat kegiatan yang hampir semuanya non fisik, sehingga tidak
membutuhkan waktu persiapan yang panjang sebagaimana halnya
kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan waktu
untuk lelang/tender, persiapan syarat-syarat administratif,
pemilihan penyedia dan waktu untuk proses pembangunan fisiknya.
Adapun untuk kegiatan non fisik, sudah dapat dilakukan pada awal-
awal tahun setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk
pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya dukungan kuat dari kabupaten/kota serta stakeholders
lainnya yang terkait terutama dalam bentuk penyediaan SDM dan
waktu, untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pembinaan /
pemantauan / penilaian / pengawasan sehingga pelaksanaan
kegiatan dapat dikatakan lancar tanpada ada penundaan.
4. Padatnya kegiatan yang ada pada Dinas LH Provinsi Sumatera Barat,
mengakibatkan para pelaksana kegiatan wajib melaksanakan
kegiatannya masing-masing sesuai jadwal secara ketat untuk
menghindari tumpang tindih penggunaan sumber daya atau waktu
dengan pekerjaan lainnya.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
121
Dalam upaya mengejar target tahun 2018 tersebut, masih didapati
beberapa kendala, antara lain:
1. Belum optimalnya fungsi PPTK dalam hal mengendalikan
pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab PPTK yang
cukup berat (hanya dijabat oleh 1 orang dalam satu bidang),
disamping harus melaksanakan kegiatannya sendiri, seringkali
menyebabkan PPTK tidak maksimal dalam mengontrol laju
pelaksanaan dan mengecek kondisi anggaran kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya. Kondisi ini hampir merata terjadi pada setiap
bidang/sekretariat, sehingga berkonsekuensi antara lain
terkonsentrasinya pelaksanaan/pencairan anggaran di triwulan III
dan IV.
2. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen aliran kas sebagai acuan
penting dalam pelaksanaan kegiatan. Para pelaksana kegiatan
seringkali tidak mempedomani aliran kas dalam pelaksanaan
kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan seringkali terlalu maju dari
yang dijadwalkan pada aliran kas, atau sebaliknya sangat terlambat
dari yang dijadwalkan pada aliran kas. Hal ini selain menyebabkan
keterlabatan pembayaran dan penumpukan administrasi SPJ pada
akhir-akhir bulan atau tahun, juga menyebabkan kondisi
ketersediaan kas/uang persediaan pada bendahara menjadi tidak
sehat.
3. Masih adanya kebiasaan menunda-nunda pencairan anggaran pada
kegiatan yang sudah sesuai jadwal dan aliran kasnya sehingga
menyebabkan penumpukan di akhir tahun.
Terhadap beberapa kendala tersebut, telah dilakukan beberapa solusi
untuk mengawal pencapaian target pada tahun 2018, yaitu:
1. Rapat monitoring dan evaluasi berkala minimal setiap dua bulan
sekali dan sebulan sekali bahkan lebih sdering pada triwulan
terakhir tahun 2017. Rapat monitoring berkala dipimpin langsung
oleh Kepala Dinas dan meminta agar setiap PPTK/Kasi/ Kasubag/
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
122
Kabid/Sekretaris menyampaikan laporan pencapaian fisik dan
keuangan terakhir serta kendala-kendala yang dihadapi pada setiap
kegiatan. Jika ditemui kendala, maka Kepala Dinas langsung
merumuskan solusi pemecahan masalah tersebut.
2. Meminta (Pejabat Penatausahaan Keuangan) PPK untuk selalu
mengingatkan PPTK mengenai perkembangan dan permasalahan
yang dihadapi dalam pencairan anggaran untuk meminimalisir
keterlambatan pencairan anggaran dan untuk meminimalisir
penumpukan SPJ pada akhir bulan/tahun.
3. Berkomunikasi secara intensif baik melalui rapat-rapat formal dinas
maupun melalui media lainnya (misalnya media sosial) mengenai
hal-hal atau kendala yang dihadapi para pelaksana kegiatan dalam
hal pencairan anggaran dan penatausahaan keuangan serta untuk
mendorong agar PPTK lebih optimal lagi dalam melaksanakan
tanggung jawabnya.
4. Mengusulkan kepada tim TAPD untuk menambah jumlah pejabat
PPTK pada setiap bidang (setiap Kepala Seksi diusulkan untuk dapat
menjadi PPTK).
5. Selalu berkonsultasi dengan Inspektorat Daerah untuk
mengantisipasi dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang
cukup pelik atau untuk menafsirkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis kegiatan
maupun dalam hal penatausahaan keuangan.
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Perhitungan pencapaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan
program dan kegiatan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran
dan tahunan) dilakukan dengan cara menginventarisir untuk capaian
realisasi fisik dan melalui sistem informasi penatausahaan keuangan
daerah, untuk realisasi/serapan anggaran. Untuk pencapaian target tidak
membutuhkan atau menyedot sumberdaya yang banyak, sehingga
sumberdaya yang ada bisa dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja
lainnya.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
123
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang
Tidak dibutuhkan program atau kegiatan khusus/tersendiri untuk
pencapaian target kinerja ini, karena untuk mencapainya hanya
membutuhkan koordinasi, sinergi dan ketaatan pada jadwal pelaksanaan
kegiatan dan aliran kas. Namun demikian, tetap dibutuhkan anggaran
yang cukup untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut (rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi). Kegiatan penunjang yang membantu proses
pencapaian target antara lain adalah:
1) Penyediaan makanan dan minuman rapat, pagu dana Rp32.500.000,-
terealisasi sebesar Rp32.493.000,- (99,98%);
2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD, pagu dana Rp19.000.000,-, terealisasi sebesar Rp18.583.500
(97,81%);
3) Penatausahaan keuangan SKPD, pagu dana Rp166.771.576,-,
terealisasi sebesar Rp164.415.000,- (98,59%);
4) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD, pagu dana
Rp60.704.880,-, terealisasi sebesar Rp 60.697.480,- (99,98%).
Kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya penunjang ini sudah mencukupi
dalam rangka pencapaian target kinerja. Hanya saja ke depan, untuk
leboh mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan kegiatan, perlu
penambahan jumlah PPTK pada setiap bidang dan jika usulan untuk
penambahan PPTK pada setiap bidang diterima oleh tim TAPD maka akan
berkonsekuensi membutuhkan anggaran tambahan untuk honorarium
para PPTK dimaksud.
B. REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi APBD 2018
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 mendapat
alokasi dana APBD sebesar Rp. 17.535.341.475,- yang digunakan dalam rangka
mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang di dalam dokumen
Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 16.917.741.599,-
(96,48%), dengan rincian sebagai berikut:
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
124
1) Belanja. Belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung,
dengan perincian sebagai berikut:
✓ Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.429.761.408,- terealisasi sebesar
Rp. 5.194.071.303,- (95,66%) dan sisa sebesar Rp. 235.690.105,-
(4,34%).
✓ Belanja langsung sebesar Rp. 12.105.580.067,- terealisasi sebesar Rp.
11.723.670.296,- (96,85%) dan sisa sebesar Rp. 381.909.771,- (3,15%),
dengan uraian sebagai berikut:
- Belanja Barang dan Jasa, pagu sebesar Rp. 10.477.670.917,-
terealisasi sebesar Rp. Rp. 10.158.865.956,- (96,96%) dan sisa
sebesar Rp. 318.804.961,- (3,04%)
- Belanja Modal, pagu sebesar Rp. 1.627.909.150,- terealisasi sebesar
Rp. 1.564.804.340,- (96,12%) dan sisa sebesar Rp. 63.104.810,-
(3,88%)
2) Pendapatan. Pendapatan berasal dari kompensasi pemanfaatan jasa TPA
Regional Sampah yang berlokasi di Kota Payakumbuh dan Kota Solok oleh
kabupaten/kota pemanfaat di sekitarnya, yang dikelola oleh UPTD
Persampahan Regional, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
Pada tahun 2018 ditargetkan pendapatan dari sector ini sebesar
Rp1.200.000.000,-, dan pada akhir tahun sudah terealisasi sebesar
Rp1.582.760.000,- (131,9%) atau lebih besar dari yang ditargetkan.
Struktur APBD Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dapat
digambarkan dalam grafik sebagai berikut:
Gambar 2. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2018
Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2015-2018
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
125
Realisasi anggaran per program adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 30. Realisasi dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran
Realisasi
fisik keuangan
% Rp. %
BELANJA 17.535.341.475 100 16.917.741.599 96,48
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.429.761.408 100 5.194.071.303 95,66
A Belanja Pegawai 3.977.363.580 3.782.011.514 95,08
1 Gaji dan Tunjangan Pegawai 3.977.363.580 100 3.782.011.514 95,08
B Tambahan Penghasilan PNS
dan PTT
1.452.397.828 1.412.059.789 97,22
1 Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja
(Tunjangan Daerah)
1.452.397.828 100 1.412.059.789 97,22
II BELANJA LANGSUNG 12.105.580.067 100 11.723.670.296 96,85
A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.598.599.242 100 1.565.562.206 97,93
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 53.200.000 100 48.422.500 91,02
2 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
217.800.000 100 205.173.114 94,20
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
110.500.200 100 109.737.750 99,31
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.749.068 100 41.736.800 99,97
5 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
55.000.000 100 54.946.099 99,90
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
3.509.172 100 3.509.172 100,00
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangan
24.900.000 100 24.900.000 100,00
8 Penyediaan Makan dan Minum 32.500.000 100 32.493.000 99,98
9 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah
467.392.862 100 452.792.771 96,88
10 Penyediaan jasa Informasi,
Dokumentasi dan Publikasi
25.000.000 100 24.900.000 99,60
11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
172.899.153 100 172.850.000 99,97
12 Penyediaan Jasa Tenaga Sopir 178.742.425 100 178.700.000 99,98
13 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
215.406.362 100 215.401.000 100,00
B Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.628.540.680 1.597.384.279 98,09
1 Pengadaan Meubeleur 205.500.000 100 205.500.000 100,00
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.
931.000.000 100 907.060.000 97,43
3 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
116.177.800 100 111.640.000 96,09
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
126
4 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi Dan Alat Informasi
54.400.000 100 54.200.000 99,63
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
75.000.000 100 75.000.000 100,00
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
98.000.000 100 96.738.299 98,71
7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
20.700.000 100 19.960.000 96,43
8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Instalasi/ Jaringan
28.000.000 100 27.983.500 99,94
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
25.000.000 100 24.660.000 98,64
10 Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset OPD
60.704.880 100 60.697.480 99,99
11 Pengelolaan dan Pendataan
Dokumen/Arsip
14.058.000 100 13.945.000 99,20
C Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
47.680.000 47.680.000 100,00
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
47.680.000 100 47.680.000 100,00
D Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
125.060.000 100 123.720.030 98,93
1 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Per-UU-an
125.060.000 100 123.720.030 98,93
E Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
205.372.576 100 201.818.950 98,27
1 Penyusunan perencanaan dan
penggangaran SKPD
19.601.000 100 18.820.450 96,02
2 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
19.000.000 100 18.583.500 97,81
3 Penatausahaan Keuangan SKPD 166.771.576 100 164.415.000 98,59
F Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
2.569.575.720 2.512.403.277 97,78
1 Pengawasan Pengendalian
Kerusakan Lingkungan
115.707.500 100 115.410.000 99,74
2 Pengawasan Pengendalian
terhadap Pengelolaan lingkungan
usaha/ kegiatan
129.442.400 100 128.529.900 99,30
3 Penilaian Kineja Pengelolaan
Lingkungan usaha dan Kegiatan
(PROPER Daerah)
86.515.800 100 85.990.400 99,39
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
127
4 Pemantauan Kualitas Sumber Air
Skala Provinsi
272.763.500 100 272.306.300 99,83
5 Peningkatan kerjasama antar
Daerah dalam penurunan Beban
Pencemaran Sungai
205,000,000 100 199,916,300 97.52
6 Evaluasi dan Pengkajian Baku
Mutu Limbah Cair dan
Peruntukan Sungai
107.550.000 100 105.941.240 98,50
7 Pemantauan Kualitas Udara
Ambien
121.463.100 100 119.782.000 98,62
8 Peningkatan Pemulihan Kualitas
Lingkungan Hidup Perkotaan
Sumatera Barat (Adipura)
230.978.000 100 229.751.282 99,47
9 Penanggulangan dan Pemulihan
Pencemaran Media Lingkungan
Hidup
184.266.300 100 183.424.300 99,54
10 Peningkatan Implementasi
Gerakan Sumbar Bersih
240.020.000 100 238.852.144 99,51
11 Monitoring dan Evaluasi dan
Pelaporan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Gas Rumah Kaca sektor
pengelolaan limbah
101.972.000 100 100.454.150 98,51
12 Pembinaan Adaptasi dan mitigasi
Perubahan Iklim (Program
Kampung )
140.218.000 100 138.524.000 98,79
13 Monitoring, evaluasi Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
33.980.000 100 33.667.500 99,08
14 Pengadaan Peralatan, Supporting Laboratorium dan Bahan kimia
216.300.000 100 183.622.500 84,89
15 Monitoring dan Evaluasi Program
/ Kegiatan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
72.014.400 100 71.396.100 99,14
16 Pembinaan Pengelolaan Sampah
Kab/Kota
183.890.000 100 180.970.600 98,41
17 Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Limbah B3
199.023.720 100 195.720.794 98,34
18 Pembinaan dan evaluasi kinerja
penatalaksanaan proses
penilaian/ pemeriksaan dokumen
lingkungan hidup
133.471.000 100 128.060.067 95,95
G Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
240.078.000 226.552.500 94,37
1 Peningkatan konservasi kualitas
air danau di Prov Sumbar
94.028.000 100 84.959.200 90,36
2 Peningkatan pembinaan
konservasi wilayah pesisir laut
70.920.000 100 66.649.400 93,98
3 Peningkatan Koordinasi
Keanekaragaman Hayati di
75.130.000 100 74.943.900 99,75
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
128
Sumbar
H Program Tata Lingkungan dan
Penaatan Hukum Lingkungan
712.410.100 696.740.482 97,80
1 Penyusunan Dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Berbasis Daya
Dukung Daya Tampung
Lingkungan Provinsi Sumatera
Barat
298.034.000 100 291.711.610 97,88
2 Pembinaan KLHS terhadap
Dokumen Perencanaan
114.410.000 100 110.720.872 96,78
3 Pembinaan Hukum Lingkungan
dan Perizinan
162.659.200 100 157.075.200 96,57
4 Penaatan hukum lingkungan 137.306.900 100 137.232.800 99,95
I Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1.351.597.100 1.239.930.432 91,74
1 Pembinaan dan Penilaian Peran
Serta Masyarakat dan Kelompok
Peduli Lingkungan Hidup
(Kalpataru )
113.390.000 100 111.146.185 98,02
2 Penyusunan Dokumen Informasi
Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah
240.633.600 100 236.770.000 98,39
3 Peningkatan kapasitas
kelembagaan pendidikan dasar
dan menengah dalam pelestarian
lingkungan hidup
934.817.500 100 831.412.647 88,94
4 Peningkatan Edukasi dan
komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan
62.756.000 100 60.601.600 96,57
J Program Pengembangan Sistim
dan Pengelolaan Persampahan
3.626.666.649
3.511.878.140
96,83
1 Pengendalian dan Operasional
UPTD Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Sampah Regional
3.426.666.649
100 3.314.949.340
96,74
2 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Kawasan Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Sampah Regional
200.000.000
100 196.928.800
98,46
JUMLAH
17.535.341.475
16.917.741.599
96,48
Sumber : Subbag Program dam Keuangan, 2018
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
129
2. Realisasi APBN 2018
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran
dekonsentrasi APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan total sebesar
Rp. 864.891.000,- realisasi sebesar Rp. 853.197.849,- (98,72%) Sisanya sebesar
Rp. 11.093.151,- (1.28%). Realisasi per kegiatan sebagai berikut:
Tabel 31. Realisasi dana APBN Tahun 2018
No KEGIATAN / SUB. KEGIATAN
PENYEDIAAN DANA
Rp. Murni
REALISASI KEUANGAN
Rp %
A Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
I Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi
864.891.000 853.197.849 98,72
1 Dukungan Pencapaian Sasaran Strategis (Dekonsentrasi)
864.891.000 853.197.849 98,72
JUMLAH 864.891.000 853.197.849 98,72
Sumber : Subbag Program dam Keuangan, 2018
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
130
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2018 ini merupakan laporan kedua yang
disusun dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup, setelah bertransformasi dari
sbelumnya dengan nomenklatur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
Laporan ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 5
Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran strategis
berikut dengan indikator kinerja utamanya masing-masing telah dirumuskan
melalui serangkaian proses perbaikan Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang dimulai semenjak akhir triwulan III Tahun 2017 bersama
Kementerian PAN dan RB dan sekaligus telah dinilai baik oleh Kementerian PAN dan
RB, khususnya untuk cascading kinerja yang merupakan acuan dalam perencanaan
dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Selain itu laporan ini diharapkan
juga dapat memberikan gambaran hasil dari setiap kegiatan yang telah
dilaksanakan, serta menjadi pedoman dalam mengidentifikasi hambatan dan
kendala dalam implementasi Renstra 2016 – 2021 untuk kemudian
dipertimbangkan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian
target-target daerah, khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup.
Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2018, secara keseluruhan
pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 berhasil dicapai
dengan persentase capaian sebesar 102,9%, dengan realisasi anggaran sebesar
96,48%. Dari 9 indikator kinerja sasaran strategis, 8 diantaranya berhasil dengan
tingkat capaian ≥ 100%. Hanya terdapat 1 indikator yang capaiannya < 100%, yaitu
indikator Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat /
lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan dengan
target capaian sebesar 24,56%
Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi
tantangan ke depan, adalah dengan menyempurnakan pencapaian program dan
kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pada setiap tingkatan eselon yang
dibuktikan dengan pencapaian target indikator kinerjanya masing-masing
sebagaimana telah diringkas pada cascading kinerja, sehingga keberhasilan dalam
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
131
akuntabilitas juga dapat semakin terlihat nyata manfaatnya bagi masyarakat luas,
antara lain:
1) Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi
kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan
penaatan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai
dengan tata kelola good governance dan mengupayakan terwujudnya
mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat;
2) Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara
optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil
langkah-langkah penanggulangan.
3) Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui
optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemerliharaan.
4) Meningkatkan kapasitas dan peranserta para pemangku kepentingan dengan
cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan
masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan
lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.
Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator
sasaran sebagaimana dijabarkan dalam laporan inilah yang akan menjadi titik fokus
upaya perbaikan ke depan. Koordinasi dan pelibatan banyak pihak akan lebih
dimaksimalkan dan pemanfaatan berbagai sumberdaya yang ada terutama yang
berada di kabupaten/kota akan dioptimalkan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini dengan harapan dapat memberikan
gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan dengan
eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambil
keputusan maupun penetapan kebijakan lebih lanjut.
LAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
LAMPIRAN
1
Tujuan OPD
Meningkatnya Kualitas Air dan Udara Meningkatnya Kinerja Organisasi
Sasaran Gubernur
Sasaran ke 8: Meningkatnya Kualitas Air dan Udara Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara
Tujuan Gubernur
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Misi Gubernur periode 2016 - 2021
Misi 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2
Meningkatnya kualitas air dan udara
Terwujudnya penataan lingkungan hidup
Perencanaan lingkungan baik
Ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis
perencanaan baik
sinergi dengan dokumen perencanaan lain baik
ketersediaan dokumen perencanaan baik
Perizinan lingkungan baik
ketaatan terhadap NSPK perizinan baik
kualitas dokumen lingkungan sebagai
dasar penerbitan IPPLH baik
Valuasi ekonomi lingkungan baik
ketersediaan instrumen dan mekanisme valuasi
baik
regulasi dalam rangka pelaksanaan baik
koordinasi lintas sektor baik
Terkendalinya pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
Pengawasan baik
pemenuhan NSPK baik
Kualitas dan kuantitas PPLH baik
cakupan pemantauan sumber dan media baik
Penanggulangan dampak lingkungan baik
pemulihan pada media lingkungan rusak
optimal
upaya pencegahan degradasi lahan baik
Pembinaan penerapan teknologi pengelolaan limbah B3 dan non B3
baik
Penerapan supremasi hukum baik
Ketersediaan regulasi baik
Pembinaan hukum baik
Penegakan hukum baik
Kualitas dan kuantitas PPNS baik
Terwujudnya upaya-upaya
pemeliharaan/konservasilingkungan hidup
Penetapan kawasan pemeliharaan baik
Pemetaan baik
Koordinasi dengan pihak terkait baik
pengendalian mutu lokasi pemeliharaan
baik
Kelembagaan pengelolaan lokasi pemeliharaan baik
Kualitas / design model pemeliharaan baik
Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders
tingkat pemahaman dan kesadaran stakeholders
baik
ketersediaan mekanisme
penyebarluasan informasi dan publikasi
lingkungan kepada stakeholder baik
iven-iven stimulan baik
pengarusutamaan isu LH pada program dan kegiatan stakeholders
lain baik
fasilitasi dan dukungan iklim dari pemerintah
baik
Mekanisme penghargaan / reward
baik
Ketersediaan pilot project / percomtohan
yang berkelanjutan baik
ketersediaan sarana prasarana pendukung
pengelolaan lingkungan di
masyarakat baik
Meningkatnya tata kelola organisasi
Kualitas perencanaan dan pelaporan baik
Penyampaian dokumen
perencanaan (Renstra, RKT, PK)
tepat waktu
Ketaatan pelaporan baik
kualitas pelayanan internal baik
ketersediaan daa pegawwai akurat
pengelolaan sarana / prasarana baik
pelayanan administrasi
kepegawaian baik
kualitas penatausahaan keuangan baik
pengelolaan administrasi
keuangan baik
kesesuaian pengelolaan
keuangan dengn perencanaan
keuangan baik
pengawasan internal baik
Temuan inspektorat ditindaklanjuti
dengan baik
jumlah pejabat yang mengisi LHKASN baik
3
Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)
Bagian 1 dari 5 bagian
SS1: Terwujudnya penataan lingkungan hidup
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup Sumatera Barat yang baik
Terwujudnya penataan lingkungan hidup
IK: (1) Persentase kecukupaninstrumen penataan lingkungan di
Sumbar. (2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan
Perencanaan lingkungan baik
IK: Persentase jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang disusun
menurut kaidah dan ketentuan
Ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis perencanaan baik
IK: jumlah Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk teknis yang diterbitkan sesuai
dengan perda LH
Sinergitas dengan dokumen perencanaan lain baik
IK: jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang telah mengacu
kepada dokumen perencanaan lainnya
Ketersediaan dokumen perencanaan baik
IK: jumlah dokumen perencanaan LH yang disusun berdasarkan kewajiban
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan LH dan berdasarkan
kebutuhan spesifik daerah (prov/kab/kota)
Perizinan lingkungan baik
IK: Persentase pengaduan masyarakat terhadap proses perizinan lingkungan
Ketaatan terhadap NSPK perizinan baik
IK: 1) Persentase KPA Amdal Kab/kota yg menjalankan NSPK dalam penilaian
Amdal
(2) Persentase instansi LH Kab/kota yg menjalankan NSPK dalam
pemeriksaan UKL-UPL atau lainnya yg setara
Kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin
lingkungan baik
IK: Persentase dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan yg teruji mutunya
Valuasi ekonomi lingkungan baik
IK: Jumlah instrumen ekonomi lingkungan yang diaplikasikan
Ketersediaan instrumen dan mekanisme valuasi baik
IK: jumlah mekanisme insentiff / disinsentif yang dikembangkan
Regulasi dalam rangka pelaksanaan baik
IK: jumlah peraturan yang disusun sebagai dasar hukum pelaksanaan
valuasi ekonomi lingkungan
Koordinasi lintas sektor baik
IK: jumlah kesepakatan antar daerah/instansi dalam rangka implementasi valuasi ekonomi
lingkungan
4
Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)
Bagian 2 dari 5 bagian
SS2: Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
Sumatera Barat yang baik
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup
IK: Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan; 2) Indeks Pencemaran Air; 3)
Indeks Pencemaran Udara
Penerapan supremasi hukum baik
IK: Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum
lingkungan
Ketersediaan regulasi baik
IK: Jumlah aturan pelaksanaan pengelolaan lingkunan yang
ditetapkan
Pembinaan hukum baikIK: Persentase implementasi izin
lingkungan, IPPLH, dan peraturan perundang-undangan LH yang
sesuai dengan ketentuan
Penegakan hukum baik
IK: Persentase kasus lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai
SOP
Kualitas dan kuantitas PPNS baik
IK: Jumlah PPNS LH yang berkompeten
Penanggulangan dampak lingkungan baik
IK: persentase media lingkungan yang dapat ditingkatkan fungsinya
Pemulihan pada media lingkungan rusak/tercemar
optimal
IK: jumlah lokasi/media lingkungan yang dipulihkan
Upaya pencegahan degradasi lahan baik
IK: Jumlah lahan yang diidentifikasi rusak dan
ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan
Penerapan teknologi pengelolaan limbah B3 dan non
B3 baik
IK: 1) usaha / kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah non
B3 2) jumlah usaha / kegiatan yang mengelola LB3; 3) Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat
yang mengaplikasikan 3R sampah
Pengawasan baik
IK: Persentase peningkatan jumlah media / objek yang diawasi sesuai
NSPK
Pemenuhan NSPK baik
IK: persentase kecukupan NSPK dari kebutuhan
pengawasan sesuai ketentuan (Perda, dan peraturan lain
yang lebih tinggi)
Kualitas dan kuantitas PPLH baik
IK: Rasio jumlah PPLHD yang dikukuhkan dengan jumlah objek yang harus diawasi
Cakupan pemantauan sumber dan media baik
IK: 1) % media lingkungan yang dipantau; 2) % sumber
yang dipantau
5
Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)
Bagian 3 dari 5 bagian
SS3: Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup Sumatera Barat yang baik
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup
IK: : Persentase peningkatan upaya-upayapemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria
Penetapan kawasan konservasi / pemeliharaan baik
IK: : Jumlah kawasan pemeliharaan yang ditetapkan dengan SK Gubernur / BUpati / Walikota
Pemetaan baik
IK: jumlah pemetaan sesuai kriteria
Koordinasi dengan pihak terkait baik
IK:
jumlah MoU pemeliharaan kawasan yang dihasilkan
Pengendalian mutu lokasi konservasi / pemeliharaan baik
IK: Jumlah lokasi pemeliharaan yang sesuai dengan SOP pengendalian mutu
Kelembagaan pengelolaan lokasi pemeliharaan baik
IK:
1) Persentase kecukupan sarana prasarana pengelolaan
2) Persentase petugas lapangan yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan kawasan dengan kualifikasi baik;
Kualitas / design model pemeliharaan baik
IK:
jumlah design / model pemeliharaan yang dikembangkan yang memenuhi standar mutu
6
Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)
Bagian 4 dari 5 bagian
SS4: Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup Sumatera Barat yang baik
Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders
IK: Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan
Tingkat pemahaman dan kesadaran stakeholders baik
IK: Persentase upaya sosialisasi dan penyadaran yang ditindaklanjuti
Ketersediaan mekanisme penyebarluasan informasi dan publikasi
lingkungan kepada stakeholder baik
IK: 1) Jumlah sarana / prasarana penyebarluasan informasi; 2) jumlah
kegiatan kampanye lingkungan
Iven-iven stimulan baik
IK: jumlah iven lingkungan yang diselenggarakan secara berkala
Pengarusutamaan isu LH pada program dan kegiatan stakeholders lain baik
IK: 1) Jumlah stakeholders yang mengintegrasikan program LH dalam
program sektoralnya; 2) jumlah tenaga penyuluh sektor yang dibekali ilmu
lingkungan
Fasilitasi dan dukungan iklim dari pemerintah baik
IK: Jumlah instrumen pemberdayaan yang digunakan
Mekanisme penghargaan / reward baik
IK: 1) Jumlah stakeholder yang diberikan penghargaan; 2) Persentase keberlanjutan
kiprah peraih penghargaan lingkungan
Ketersediaan pilot project / percontohan yang berkelanjutan baik
IK: : jumlah percontohan atau pilot project percontohan yang dapat dijadikan rujukan
Ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan di
masyarakat baik
IK: Persentase peningkatan pelayanan bidang LH
7
Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)
Bagian 5 dari 5 bagian
SS4: Meningkatnya tata kelola organisasi
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup Sumatera
Barat yang baik
Meningkatnya tata kelola organisasi
IK: 1) nilai evaluasi AKIP OPD; 2) Persentase capaian realisasi fisik dan
keuangan pelaksanaan program/kegiatan
Kualitas perencanaan dan pelaporan baik
IK: 1) Persentase kesesuaian dokumen
perencanaan dan penganggaran; 2)
Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan
Penyampaian dokumen perencanaan (Renstra, RKT,
PK) dan pelaporan tepat waktu
IK: 1) jumlah dokumen perencanaan yang
disampaikan tepat waktu; 2) jumlah dokumen pelaporan
yang disampaikan tepat waktu
Kualitas pelaporan kinerja organisasi baik
IK: nilai pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh
inspektorat
Kualitas pelayanan internal baik
IK: Tingkat kepuasan terhadap layanan internal
organisasi
Ketersediaan data pegawai akurat
IK: Persentase ketersediaan data kepegawaian
Pengelolaan sarana / prasarana baik
IK: 1) Persentase BMD dalam kondisi baik; 2)
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
pendukung kinerja
Pelayanan administrasi kepegawaian baik
IK: Persentase usulan kenaikan pangkat, pensiun, KGB yang diproses tepat
waktu
Kualitas penatausahaan keuangan baik
IK: Persentase berkurangnya kesalahan hasil verifikasi
keuangan
Pengelolaan administrasi keuangan baik
IK: Persentase SPJ yang disampaikan paling lama 5
hari setelah bulan berkenaan
Kesesuaian pertanggungjawaban
keuangan dengan baik
IK: 1) Persentase SPJ yang administrasinya lengkap; 2)
Persentase SPJ yang sesuai dengan aturan
penatausahaan keuangan
Pengawasan internal baik
IK: Persentase berkurangnya temuan inspektorat
Temuan inspektorat ditindaklanjuti dengan baik
IK: Persentase temuan inspektorat yang dapat
ditindaklanjuti
Jumlah pejabat yang mengisi LHKPN/LHKASN baik
IK: Persentase pejabat OPD yang mengisi dan menyampaikan
LHKPN/LHKASN
Padang, Februari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002
0
PEMERINTAll PROVIN~I ~u1,•a • ~ ....... ---~----
DIN AS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231-445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG
Website: http.lldlh.sumbarprov.go.id - Email_. [email protected] id
RENCANA KINERJA TAHUNAN
OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN: 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) {2) (3) (4)
1 Terwujudnya penataan 1 Persentase kecukupan instrumen 63%
lingkungan hidup penataan lingkungan di Sumbar
2 Persentase pemanfaatan instrumen 75%
penataan lingkungan -
2 Terkendalinya 1 Persentase penurunan beban 10%
pencemaran dan pencemaran dan kerusakan
kerusakan lingkungan lingkungan
hidup 2 lndeks Pencemaran Air (IPA} 5 <IPA< 10
3 lndeks Pencemaran Udara (IPU) IPU < 11
-------·-3 Terwujudnya upaya-upaya 1 Persentase peningkatan upaya-upaya 15%
pemeliharaan / konservasi pemeliharaan lingkungan yang sesuai lingkungan hidup; kriteria
4 Meningkatnya kapasitas 1 Persentase peningkatan jumlah 18%
dan peranserta masyarakat/kelompok masyarakat /
stakeholders lembaga yang berperan aktif dalam
program penyelamatan lingkungan
5 Meningkatnya tata kelola 1 Nilai evaluasi AKIP OPD B
organisasi 2 Persentase capaian realisasi fisik dan 96%
keuangan pelaksanaan
program/kegiatan -
Pem inaTk. I
NIP. 19670928 199203 2 002
- ~-- -~--
0
PEMERINTAII PROVINSI .SUll'li'l'IEt~a na••~•
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 - 445154 Fax. 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: [email protected]
RENCANA KINERJA TAHUNAN
OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN : 2019 --
NO SASARAN STRATEGIS INOIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya penataan 1 Persentase kecukupan instrumen 63%
lingkungan hidup penataan lingkungan di Sumbar
2 Persentase pemanfaatan instrumen 75%
penataan lingkungan
2 Terkendalinya 1 Persentase penurunan beban 10%
pencemaran dan pencemaran dan kerusakan
kerusakan lingkungan lingkungan
hid up 2 lndeks Pencemaran Air (IPA) S<IPA<lO J 3 lndeks Pencemaran Udara {IPU) IPU < 11
·------ ---3 Terwujudnya upaya-upaya 1 Persentase peningkatan upaya-upaya 15%
pemeliharaan I konservasi pemeliharaan lingkungan yang sesuai lingkungan hidup; kriteria
4 Meningkatnya kapasitas 1 Persentase peningkatan jumlah 18%
dan peranserta masyarakat/kelompok masyarakat I stakeholders lembaga yang berperan aktif dalam
program penyelamatan lingkungan
5 Meningkatnya tata kelola 1 Nilai evaluasi AKIP OPD B
organisasi 2 Persentase capaian rea lisasi fisik dan 96%
keuangan pelaksanaan
program/kegiatan
.'
Pem inaTk. I
NIP. 19670928 199203 2 002
---------
PEMERINTAl:I PROVINSI SUMATERA BARA'l"
DIN AS LINGKUNGAN HIDlTP Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 -445154 -445154 Fax. 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id - Email: [email protected]
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nam a : I r. sm AISYAH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Sela njutnya d isebut pihak pertama
Na ma
Jabatan
: IRWAN PRAYITNO
: Gubernur Sumatera Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerj3 jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan da lam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja te rsebut menjadi tanggung jawab kami .
Pihak kedua akan melakuka n supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
ca paian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rang ka
pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA, ~ . .a 0 /
\ lr~'
Padang, November 2018
U6.L' PIHAK PERTAMA,
I . * L~. -~ . . .</.. .
··.. '.:,;..... . , __ ,"- / .. --,' . · 71!:~~~lj~AISYAH, M.Si
~----~ . --~----Pem b1 na Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002
PERJANJIAN KINERJA
OPD : DINAS LI NGKUNGAN HIDUP
TAHUN : 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDll<ATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Te rwujudnya penataan . 1 Persentase kecukupan inst rumen 55%
lingkungan hidup penataan lingkungan d i Sumbar
2 Persentase pemanfaatan inst rumen 75%
penataan lingkungan
2 Terkendalinya pencemaran 1 Persentase penurunan beban 5%
dan kerusakan lingkungan pencemaran dan kerusakan lingkungan
hid up 2 lndeks Pencemaran Air (IPA) 5<1PA < l0
3 lndeks Pencemaran Udara (IPU) IPU < 11
3 Terwujudnya upaya-upaya 1 Persentase peningkatan upaya-upaya 15%
peme liharaan / konservasi pemeliharaan lingkungan yang sesua i lingkungan hidup kriteria
4 Meningkatnya kapasitas dan 1 Persentase peningkatan jum lah 16%
peranserta stakeholders masyarakat/kelompok masyarakat I lembaga yang berperan aktif dalam
program penyclamatan lingku11gan
5 Meningkatnya tata kelola 1 Nilai eva luasi AKIP OPD B
organi sa si 2 Persentase capaian realisasi fisik dan 95%
keuangan pelaksanaan program/kegiatan - ·
-No Program Anggaran (Rp) l{eterangan
-1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 2.569.575.720 APBD
Lingkungan H . . .. .. .. .. . ..... .. ... · -· -- ---- ·- ····--
2 .... ~!()gE_~ ~---~-~ r. 1i .r1~.lJ!l_g_~r1. ~~-ll- ~!:'.':1.~~ -r.':'~~_i?_lJ~.~-~ .. ~ ... P_ilY~~-'·il .. ~ .. 2 40. 0 7 8. 000 APBD ························-·· ···········- ---------········- -····-··------· ··········-------·
3 ~~()gr(l~ Tiltil ~it)g~ljf1g(lf1 Pilll ~~ll(l(lta f11~ljl<lj~ ~if1g~ljf1g(lf1 712.410.100 APBD
4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses lnformasi Sumber 1.351 .597.100 APBD Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- · 5 Program Pengembangan Sistem dan Pengelo laan 3.626.666.649 APBD
Persam pahan
6 Program Pe layanan Administrasi Perkantoran 1.598.599.242 APBD
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.628.540.680 APBD
8 _Program Peningkatan Disip lin Aparatur 47.680.000 APBD ~
9
10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 125.060.000 APBD
Program Pen ingkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 205.372.576 APBD ~a pai_an Kin erja dan Keuangan
JUMLAH .. ·-·
GUBERN UR SUMATERA BARAT~
b /~
~ ~W N PRAYITNO
12.105.580.067 APBD
Padang, November 2018 • KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
: 1· -PROVINS!
c ~--
,,~ ~r wcs1 I AISY~ ,..__:~ Pembina Tk. I
.:Nifi: -19670928 199203 2 002
.
,,_
BIDANG TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2018
NO SASARAN
l Perencanaan lingkungan yang baik
2 Perizinan lingkungan yang baik
3 Penetapan kawasan pemeliharaan baik
4 Pengendalian mutu lokasi pemeliharaan baik
5 Valuasi ekonomi lingkungan baik
6 Pengawasan baik
7 Pengawasan internal baik
NO KEGIATAN
1 Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksa naan
proses penilaian/pemeriksaan dokumen
lingkungan hidup
2 Penyusunan Dokumen lnformasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
3 Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen
Perencanaan
4 Penyusunan Dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
Provinsi Sumatera Barat
5 Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah
Pesisir Laut
6 Peningkatan Konservasi kualitas air danau di
Provinsi Sumatera Barat
7 Pembinaan Adaptasi dan Mitip,asi Perubahan lklim 11Prooram Kamoune lkliml
8 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaea sektor Pengelolaan
II ;.,.,h,h
9 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
di Sumatera Barat
JUMLAH
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERJANJIAN KINERJA
INDIKATO R KINERJA
Persentase jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang
disusun menurut kaidah dan ketentuan
Persentase pengaduan masyarakat terhadap proses
perizinan lingkungan
Jumlah kawasan pemeliharaan yang ditetapkan dengan SK
Gubernur/Bupati/Wal ikota
Jumlah lokasi pemeliharaan yang sesuai dengan SOP
pengendalian mutu
Jumlah instrumen ekonomi lingkungan yang diaplikasikan
Persentase peningkatan jumlah media I objek yang diawasi
sesuai NSPK
Persentase berkurangnya temuan inspektorat
ANGGARAN
110.022.200
240.633.600
114.410.000
298 034 000
70.920.000
94.028.000
140.218.000
69.028.000
75.130.000
Rp 1.212.423.800
Padang, Februari 2018
<A6'D Tiv:G<UNGAN
YOSMIKE YUSRA, SE, M .Si
NIP. 19731129 199803 2 001
TARGET
59%
20%
9
7
1
0
40%
BIDANG TATA LINGKUNGAN
SEl<S I KEB!JAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
TAH UN 2018
NO SASARAN
1 Sinergitas dengan perencanaan lain baik
2 Ketersediaan dokumen perencanaan
lingkungan baik
3 Ketersediaan mekanisme dan instrumen
valuasi
ekonomi lingkungan baik
4 Koordinasi lintas sektor baik
5 Pengawa5an internal baik
INOI KEGIATAN
1 Penyusunan Dokumen lnformasi Kinerja
Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah
I
PERJANJIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA TARGET
Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang telah 3
mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya
Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang 48
disusun berdasarkan kewajiban yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan LH dan berdasarkan kebutuhan
spesifik daerah (Prov/Kab/Kota )
Jumlah mekanisme insentiff I disinsentif yang 1
dikembangka n
Jumlah kesepakatan antar daerah/instansi dalam rangka NA
implementasi valuasi ekonomi lingkungan
Persentase berkurangnya temuan inspektorat 40%
ANGGARAN I 240.633 .600
-- - ·---·-·---- - -· ----·---- -·- --- -----2 Penyusunan Dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan
Hidup Berbasis Daya Dukung Daya
Tampung lingkungan Provinsi Sumatera
Ba rat
JUMLAH
KABID TA~GKUNGAN
YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si
NIP. 19731129 199803 2 001
298.034.000
Rp 538.667.600
Padang, Februari 2018
KASI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
DESRIZAL, ST
NIP. 19741220 2010011 003
) "- - .:'
Bl DANG TATA LI NG KU NGAN
SEKS! PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
TAHUN 2018
NO SASARAN
1 Kualitas pemetaan baik
2 Kual itas kelembagaan pengelolaan lokasi
pemeliharaan baik
3 Koordinasi pemeliharaan dengan sektor lain baik
4 Cakupan pemantauan sumber dan media baik
5 Kualitas I desain mode l pemeliharaan baik
I No l KEGIATAN
l Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah
Pesisir Laut ~-
2 Peningkatan Konservasi kualitas air danau di
Provinsi Sumatera Barat
PERJANJIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA TARGET
Jumlah pemetaan sesuai kriteria 1
Persentase kecukupan sarana prasarana pengelolaan 55
Persentase petugas lapangan yang telah mengikuti 20
pelatihan pengelolaan kawasan dengan kualifikasi baik
Jumlah MoU pemeliharaan kawasan yang dihasilkan 1
Persentase media lingkungan yang dipantau 86%
Jumlah design I model pemeliharaan yang dikembangkan 1
yang memenuhi standar mutu
I ANGGARAN I 70.920.000
- - - --- - - --94 .028.000
- - ---------- ---------- - - ----- -- -------------··- -·· ~-----
3
I· · ·-- ·-·
4
5
I I
Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan
l~ li _f!l (Pr_o_grarn KarJ1pl1ng lklim)
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi
Daerah (RAD).Gas Rumah Kaea sektor
Pengelolaan Li'mbah
Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
di Sumatera Barat
JUMLAH
KABID T'GKUNGAN
YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si
NIP. 19731129 199803 2 001
140.218.000
69.028.000
75.130.000
I Rp 449.324.ooo I
Padang, Februari 2018
KASI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
DEVIHLfd:Si NIP. 19801231 2005011 017
BIDANG TATA LINGKUNGAN
SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TAHUN 2018
NO SASARAN
1 Kualitas dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-
UPL/ lainnya yang setara) sebagai dasar
penerbitan izin lingkungan baik
2 Ketaatan terhadap NSPK proses perizinan baik
PERJANJIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA TARGET
Persentase dokurnen lingkungan sebagai dasar penerbitan
lzin Lingkungan yang teruji mutunya 60
Persentase lnstansi LH Kab/Kota yang menjalankan NSPK
dalam pemeriksaan UKL-UPL 60
Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) yang menjalanka n
NSPK dalam penilaian Amdal 70
I Noj KEGIATAN I ANGGARAN I 1 Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan
proses peni laian/ pemeriksaan dokumen
lingkungan hidup . - -- - ·-·- .. ---··--··--- ------·--- ·· - -- ------------~--- -
2 Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen
Perencanaan
I I JUMLAH I Rp
KABID
(\. i
YOSMIKE USRA, SE, M.Si
NIP. 19731129 199803 2 001
110.022.200
·- · -- - · -- - -- --------·--- ·-----114.410.000
224-432.200 I
Padang, Februari 2018
KASI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
SISKA WARDEN!, ST, M .Eng
NIP. 19810502 201001 2 028
)
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2018
NO SASARAN
1 Pengawasan baik
2 Penerapan supremasi hukum lingkungan baik
3 Penanggulangan dampak lingkungan baik
4 Tingkat pemahaman dan kesadaran stakeholder
baik
5 Fasilitasi dan dukungan iklim dari pemerintah
baik
6 Pengawasan internal baik
!Nol KEGIATAN
1 Pengawasan Pengendalian Kerusa kan Lingkungan
------ - ·-·-2 Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan
lingkungan usaha/kegiatan --- -·--· !....-- -·-
3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha
dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) ... -- -·· -··-· · --- ---·-·--------~-·-
4 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
- - - ·- ----- ----- - ---~-- ---5 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
Media Lingkungan Hidup -··--· -----------· -· ·· -
6 Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair
··--- ~n peruntukan sungai ·-
7 Pemantauan Kualitas Udara Ambient - · --··- - ·
8 Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan
----- ·-----9 P.~.r1.!a..a..t.a..r1 .. f:l.tJ.~.lJ.~ ... L.~r:'~~l!.r:'~a..r:i ...... -.... _ ...................... _ .........
JUMLAH
INDIKATOR KINERJA TARGET
Persentase peningkatan jumlah media/objek yang diawasi 47%
sesuai NSPK
Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap 55%
hukum lingkungan
Persentase media lingkungan yang dapat ditingkatkan fungsinya 23%
Persentase upaya sosialisasi dan penyadaran yang 25
ditindaklanjuti
Jumlah instrumen pemberdayaan yang digunakan 3
Persentase berkurangnya temuan inspektorat 40%
I ANGGARAN I 90.707.500
134.370.200
105.515.800
- -·
233.863.500
239.416.300
93.880.000
---------112.463.100
163.618.000
137.306.900 ··--······--·······························-········· Rp 1.311.141.300
Padang, Februari 2018
Pit. KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
TEGUH ARIEFIANTO, ST
NIP. 19730710 2005011 007
( )
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PE NYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
TAHUN 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 Ketersediaan regulasi baik Jumlah aturan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang
ditetapkan
2 Pembinaan hukum baik persentase implementasi IPPLH yang sesuai dengan
ketentuan
3 Penegakan hukum baik Persentase kasus lingkungan hidup yang diselesaikan
sesuai SOP
4 Kualitas dan kuantitas PPNS baik Jumlah PPNS LH yang kompeten
5 Kualitas dan kuantitas PPLH baik Rasio jumlah PPLH yang dikukuhkan dengan jumlah objek
6 Pemenuhan NSPK baik Persentase kecukupan NSPK dari kebutuhan pengawasan
sesuai ketentuan (Perda, dan Peraturan lain)
7 Regulasi dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi Jumlah peraturan yang disusun sebagai dasar hukum
lingkungan baik pelaksanaan va luasi ekonomi lingkungan
8 Ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis Jumlah Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk teknis yang
perencanaan ba ik diterbitkan sesuai dengan perda LH
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan 134.370.200
lingkungan usaha/ kegiatan
2 Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan 163.618.000
3 Pentaatan Hukum Lingkungan 137.306.900
JU M LAH Rp 435.295.100
Padang, Februari 2018
TARGET
4
55%
80
3
0,011
75
1
1
Pit. KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KASI PENYELESAIAN SENGKETA
DAN PENEGAKAN HUKU
TEGUH~ F
NIP. 19730710 2005011 007 NIP. 19700206 199803 2 003
PERJANJIAN KINERJA
BiDANG PENGENDALIAN PENCE MARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN
TAHUN 2018
NO . SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Upaya pencegahan degradasi lahan baik Jumlah lahan yang diidentifikasi rusak dan ditindaklanjuti
20 1 dengan upaya pencegahan
--
2 Pemulihan pada media lingkungan yang
Jumlah lokasi/media lingkungan yang dipulihkan 1 rusak dilaksanakan dengan baik
'---·
3 Cakupan pemantauan sumber dan media baik Persentase media lingkungan yang dipantau 100%
NO KEGIATAN ANG GARAN
[
1 Pengawasa n Pengendalian Kerusakan Lingkungan 90.707.500
·- -··········-···················-········-·····-········-······-··· .. ········-···--·-··---····················· .. --·· ·················-··--····-··· .. ·····-··-········· 2 Pemantauan Kualitas Udara Ambient 112.463.100
n Ju M LAH 1 Rp 203.170.6001
Padang, Februari 2018 Pit. KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN
OM A KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KASI KERUSAKAN LINGKUNGAN
~ TEGUH ARIEFIANTO, ST
NIP. 19730710 2005011 007 TEGUH ARIEFIANTO, ST
NIP. 19730710 2005011 007
)
PERJANJIAN KINERJA
81DANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
SE KSI PE NCEMARAN LINGKUNGAN
TAHU N 2018
NO SASARAN
1 Cakupan pemantauan sumber dan media baik
2 Pemulihan pada media lingkungan yang
tercemar/rusak dilaksanakan dengan baik
3 Penerapan teknologi pengolahan limbah 83 dan
non 83
4 Ketersediaan pilot project/ percontohan yang
berkelanjutan baik
5 Pengawasan internal baik
NO KEGIATAN
1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha
dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)
2 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
3 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
Media Lingkungan Hidup
4 Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair
dan peruntukan sungai
JUMLAH
Pit. KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LI
INDIKATOR KINERJA TARGET
Persentase media lingkungan yang dipantau 73,81%
Persentase sumber yang dipantau 22,97%
Jumlah lokasi/media lingkungan yang dipulihkan 1
Jumlah usaha / kegiatan yang memenuhi baku mutu 54
limbah non 83
Jumlah percontohan atau pilot project percontohan yang 1
dapat dijadikan rujukan
Persentase berkurangnya temuan inspektorat 40%
ANGGARAN
105.515.800
233.863.500
239.416.300
93.880.000
Rp 672.675.600
Padang, Februari 2018
KASI PENCEMARAN LINGKUNGAN
M. ARIEF NOVIADY, ST; M.!",' NIP. 19761124 2009011 006
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGE LOLAA N SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPAS ITAS
TAHUN 2018
NOi SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 Tingkat pemahaman dan kesadaran st akeholder akan Pe rsenta se upaya sosialisa si dan pe nyada ran yang
pentingnya pengelolaan lingkungan b<i ik di t indaklanjuti
~~-
2 Fasilitasi dan dukungan iklim yang baik dari Jumlah instrumen pemberdayaan yang digunakan
pemerintah daerah --
3 Pengawasan yang baik persentase peningkatan juml ah media/objek yang diawasi
sesuai NSPK
4 Penanggulangan damp ak lingkung<in b<i ik Persentase media li ngkungan yang dapat ditingka tkan
fungsinya
5 Pe ngaw asan internal baik Persentase berkurangnya t emuan inspektorat
!Nol KEGIATAN I ANGGARAN I 1 Peningkat an Pemulihan Kual i ta s Lingkungan Hidup 230.978.000
Perkotaan Sumatera Barat {Adipura) - -- ·
2 Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota 141.050.000 -·-
3 Peningkatan lmplementasi Gerakan Sumbar Bersih 240.020.000 ·----- - ---- --- --·----
4 Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan da sa r dan 4 82. 317. 500
menengah dalam pelestarian lingkungan hidup -·- --- -- --- -- ·---~---·
5 Moni toring dan evaluasi pclaksana<in Pcrccpatan 33.980.000
Pembangunan Sanitasi Permukiman {PPSP) .. ·- -- - ···-·· .. -· - ··- · -
6 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 199.023.720
·- ----- - ---- ----- -----7 Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyaraka t dan 113.390.000
Kelompok Pedu\i Lingkungan Hidup {Ka lpataru) --· ···------·-···························-···········':"----······················· ················-··········· ···· ···-·· .. ----... ············--············--···················
JUMLAH Rp 1.440.759.220
Padang, Februari 2018
TARGET
25
3
42,86
22,64
40%
KABIO PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH 83
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
' \
· .. _)
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PE NGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Ketersediaan sara na dan
1 prasara na pendukung pengelolaan lingkungan
di level masyarakat baik
2 Mekanisme penghargaan (reward) terhadap
upaya pengelolaan lingkungan ba ik
3 Percontohan atau pilot project yang
baik dan berkelanjutan
4 Pe nerapan teknologi pengelolaan limbah B3
dan non B3 baik
NO KE GIA TAN
1 Peningkatan Pemulihan Kua litas Lingkungan
Hidup Perkotaan Sumatera Ba rat (Adipura)
2 Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota
3 Peningkatan lmplementasi Gerakan Sum bar
Bersih
--- -4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaa n
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP) ~ ···-··----········-····-········-··-·····················-··················· ········-·· ··-·····-··-··
JUMLAH
KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH 63
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
0,25 Persentase peningkatan pelayanan bidang LH
Jumlah stakeholder yang diberikan penghargaan 13
Persentase keberlanjutan kiprah peraih penghargaan 70%
lingkungan
Jumlah percontohan atau pilot project percontohan yang 1
dapat dijadikan rujukan
2 Juml<ih kegiatan / kelompok masyarakat yang
mengaplikasikan 3R s<imp<ih
ANGGARAN
230.978.000
-141.050.000
·--240.020.000
- - - --------·-···· 33.980.000
--····-·-··--···················- ------······-· Rp 646.028.000
Padang, Februari 2018
KASI PENGELOLAAN SAMPAH
J,VJA~ NIP. 19660617 199803 2 001
.,
. ) ·. ; ,/
PERJANJIAN KINERJA
Bl DANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SEKSI LIMBAH B3
TAHUN 2018
NO SASARAN
1 Penerapan teknologi pengolahan limbah non B3
dan B3 baik
2 Ketersediaan pilot project I percontohan yang
berkelanjutan baik
KE GIA TAN
1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
B3
JUMLAH
KABID PENGELOLAAN SAMPAH, UMBAH B3
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
INDIKATOR KINERJA
jumlah usaha / kegiatan yang mengelola LB3
Jumlah percontohan atau pilot projek yang dapat dijadikan
rujukan
ANG GARAN
199.023.720
Rp 199.023.720
Padang, Februari 2018
KASI UMBAH B3
TARGET
50
0
0
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGELOLAA N SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LJNGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2018
NO SASARAN
1 Mekanisme penghargaan (reward) terhadap
upaya pengelolaan lingkungan baik
2 Ketersediaan mekanisme penyebarluasan
informa si dan publikasi lingkungan kepada
stakeholder baik
3 lven-iven stimulan lingkungan bai k
4 Pengarusutamaan isu-isu
LH dalam program dan kegiatan stakeholders
lain di Prov. Sumbar baik
s Pengawasa n internal baik
I NO I KEGIATAN
1 Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan
dasar dan menengah dalam pelestarian
lingkungan hidup
2 Pembinaan dan Penilaian Peranserta
Masyarakat dan Ke lompok Peduli Lingkungan
Hidup (Kalpataru)
INDIKATOR KINERJA
Persentase keberlanjutan kiprah peraih penghargaan
lingkungan
Jumlah stakeholder yang diberikan penghargaan
Jumlah sarana / prasarana penyebarluasan informasi
Jumlah kegiatan kampanye lingkungan
Jumlah iven lingkungan yang diselenggarakan secara
berka la
Jumlah stakeholders yang mengintegrasikan program LH
dalam program sektoralnya
Jumlah tenaga penyuluh sektor yang dibekali
Persentase berkurangnya temuan inspektorat
ANGGARAN
482 .317.500
113.390.000 . •·
- ·········-···-·······················-.-·················- ··-·····--······ ··· -······-········-················ --····-··------·-·····-······························· JUMLAH Rp 595 . 707.500
Padang, Februari 2018
TARGET
77,50
529
3
2
2
5
N/A
40%
KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH 63
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
KASI PENINGKATA PASITAS
LING~IJNGAN HI UP
/
I
\
SEKRETARIAT
TAHUN 2018
NO SASARAN
1 Kualitas perencanaa n dan pelaporan baik
2 Kualitas pelayanan internal baik
3 Kualitas penatausahaan keuangan baik
4 Pengawasan internal baik
PERJANJIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan
penganggaran
Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan
Tingkat kepuasan terhadap layanan internal organisasi
Persentase berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan
Persentase berkurangnya temuan inspektorat
l~~~l===============K=E=G=IA=T=A=N===============:=====A=N=G==G=A=R=A=N====~I Penyediaan jasa surat menyurat 34.200.000 ---- - - ---------- -----
2 Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik 258.000.000
-- _______________________ .. __ ___ - - - --· -· ·- -- - -----------
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor . 124.400.000
- - -- ----- ·-- ------·-- ---- ---····- . - . - .
4 Penyediaan jasa kebersih_<!__n_ ____________ ______ __ 1_7_2._8_9 __ 9_.1_5_3
2_ Penyediaan Jasa Tenaga Sopir 178.742.425 ---- - --- -231.261.582 ~ Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
_!__ Penyediaan alat tulis kantor - - - -·------··-
41. 749 .068
8 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 45.000.000
7.698.973 9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor It---+- ·----- ---- ·- ------- - ----··--
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 23.940.000
_ PEundang-undangan ---- - - - -- ------ ----
11 Penyediaan makanan dan minuman 32.500.000 ---------- - -·------- - ----- ------- - -
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsu ltasi ke dalam
daerah dan luar daerah -------- ----·--·- -- ---------·--- ---
13 Pe nyediaan Jasa lnformasi Dokumenter dan
Publikasi
302.568.862
25000000
---+-- -----------------·- --- ·---·- ---·------14 Penataan d.an Pengelolaan Arsip 14.058.000
·-·--t-- - - - ----------------- ------ ·--·-----15 Pe ngadaan Meubeleur 75.000.000
1---- ---- --- --·--- -· ----· -
16 Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi 40.000.000
----- - - -- ----- ------------ ------- --------- -- ---· 17 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan alat 50.000.000
~- ~i::f()rmasi _ ··--·-- ·--- · __ _ 18 Pemeliharaan Rutin/Berka la Gedung Kantor 75.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 98000.000
__ Op~r_a_s_io_n_a_I _______________ _ - ·--- -·· ··- ·-- -------- ----·- ··----20 Pemeliharaan Rutin/Berkala lnstalas i dan Jaringan
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan
___ !E_0ngan__Komputerisasi ___ ______ _
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perala tan dan
Perlengkapan Kantor
28.000.000
25.000.000
38.000.000
23 Pengadaan pakaian dina·;b~-;rt;----------- - - ---- - -49.766.400
perlengkapannya
TARGET
95%
100%
83%
17%
17%
( ) -~Y
KEGIATAN
24 I Birnbingan teknis implementasi peraturan
lperund2np,. undangan
25 Penyu;unan lapo ran capaian kinerja dan ikhtisar
~----l!_eaiis;is i k1n'."rja SKPD
26 Pen;;t;·· usahaaan keuangan SKPD
ANGGARAN
94 .738.000
25.000.000
155.733.576 -·--··-------·----··- - ·----------.----------- 11
27 Pen-, •.;;unan Perencanaan dan Penganggaran
SKPD
19.601.000
-- - --- - ----------------------~--- -- ---------- -- ---- ----28 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset 59 .504 .880
SKP D - - --·- - - - --- · --- --------· - --29 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 72 .014 .400
Pcngel?_'.a~ n_L! ngkungan Hidup
30 ! Pr,~. ingkata n edukasi dan komunikasi masyarakat
LJ·' - b..'d~-"~-- '-'.rl~~~ri~.:i;.U· M· L·A··H- ····· ............................. Rp
66.140.000
2.463 .516.319
\ KEPALA DINAS UNGKUNGAN HIDUP
Padang, Februari 2018
SEKRETARIS
Ir. NOVARITA
NIP. 19631108 199303 2 004
)
SUBBAG PROG RAM DAN KEUANGAN
TAHU N 2018
NO SASARAN
1 Ketepatan waktu penyampaian dokumen
perencanaan (Renstra, RKT, PK) dan pelaporan
organisasi baik
Kualitas pelaporan kinerja organisasi baik
Kua litas pengelolaan administrasi keuangan baik
4 Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan baik
I 5 Tem uan inspektorat ditindaklanjuti dengan baik
KEGIATAN
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
rea lisasi kinerja SKPD
PERJANJIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat
waktu
Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu
Nilai pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh inspektorat
Persentase SPJ yang disampaikan paling lama 5 hari
setelah bulan berkenaan
Persentase SPJ/kwitansi yang administrasinya lengkap
Persentase SPJ/kwitansi yang sesuai dengan aturan
penatausahaan keuangan
Persentase temuan inspektorat yang dapat ditindaklanjuti
ANGGARAN
Rp 25.000.000
--- ···-··-··--···············-····-··--····-··-- ··----------··-···--------··-- ····-··--- --·-·············-··--··----··················-·· 2 Penata usahaaan keuangan SKPD Rp 155.733.576
3 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Rp 19.601.000
!-------- ·········---······· ··---······---- ··· ········· ···------- ------····------ - -----·-···----- - - -----·-····-------------- --········-···--
4 Monitoring dan Evalua si Program/Kegiatan Rp 72.014.400
Pengelolaan Lingkungan Hidup
5 Penyediaan jasa komunikasi,a ir dan list rik Rp 258.000.000
6 Penyediaan makanan dan minuman Rp 32.500.000
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Rp 302.568.862
- -- .~.?..':!..?..~ .. ~'3-~ .. !~~:...~.i:.~a..~.---··----···---······-----··--·····-··-·--··-- --··--·-·-····------··-···········----·· 8 Bimbingan teknis implementasi peraturan Rp 94.738.000
oerundang-undangan
I JUMLAH 960.155.838 I
TARGET
3
9
67,00
92%
92%
60%
100%
Padang, Februari 2018 SEKRETARIS KASUBBAG PRO RAM DAN KEUANGAN
Ir. NOVARITA
NIP. 19631108 199303 2 004
SUBBAG TU DAN KEPEGAWAIAN
lAHUN 2018
NO SASARAN
1 Ketersediaan data pegawai yang akurat baik
2 Kualitas pengelolaan sarana I prasarana baik
3 Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian baik
4 Ketaatan pejabat mengisi LHKASN baik
5 Temuan inspektorat ditindaklanjuti dengan baik
!Nol KEGIATAN
1 ~~-yediaan jasa surat menyurat - -2 P_!:_".Yed iaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
f----
3 ~:iyediaan jasa kebersihan 4 Penyediaan Jasa Tenaga Sopir
-f---·
5 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
6 Penyediaan a lat tulis kantor ,___ ______
I~ Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan baha n bacaan dan peraturan perundang-
undangan
10 Penyediaan Jasa lnformasi Dokumenter dan Publikasi
--11 Penataan dan Pengelolaan Arsip
12 Pengadaan Meubeleur
· • 13 Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi
I 14 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan alat
in fo rmasi -- ·
I 15 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - ·
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala lnstalasi dan Jaringan 18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
--21 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset 5KPD
>-- - · 22 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
JUMLAH
SEKRETARIS
p Ir. NOVARITA
NIP. 19631108 199303 2 004
PERJANJIAN KINERJA
!NDIKATOR KINERJA TARGET
Persentase ketersediaan data kepegawaian 100%
Persentase BMD dalam kondisi baik 93%
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung 60%
kinerja
Persentase usulan kenaikan pangkat, pensiun, KGB yang diproses
tepat waktu 100%
Persentase pejabat OPD yang mengisi dan menyampaikan
LHKPN/LHKASN 100%
Persentase temuan inspektorat yang dapat ditindaklanjuti 100%
I ANGGARAN I 34.200.000
124.400.000
172.899.153
178.742.425
231.261.582
41.749.068
45.000.000
7.698.973
23.940.000
25.000.000
14.058.000
75.000.000
40.000.000
50.000.000
75.000.000
98.000.000
28.000.000
25.000.000
38.000.000
49.766.400
59.504.880
66.140.000
1.503.360.481
Padang, Fe ruari 2018
KASUBBAG TU DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231-446571 -445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
website: http://dlh.sumbarprov.go.id email:[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT
NOMOR : 050/11. A/SK/Sekre-2018
TENT ANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT TAHUN 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta
lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja
perangkat daerah, perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama di
lingkungan instansi masing-masing;
Mengingat
b. bahwa penetapan lndikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Neg-ara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan . ~ - ~ .
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Oaerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Norn or 108, T ambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
4548 Nomor 4438);
Menetapkan
KESA TU
KE DUA
KETIGA
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penysunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumc;itera Barat Nomor 08 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Norn or 65 Tahun 2012 tentang Pedoman
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
MEMUTUSKAN
lndikator Kinerja Ufama {lj lirigkungan Dinas Lingkungan- Hid up Provinsi
Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan,menyampaikan rencana kerja
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.
lndikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
disusun dengan mengacu kepada lndikator Kinerja Utama Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan
KEEMPAT
Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Padang Pada tanggal : 5 Februari 2018
KEP~ :". -:01fliAS LINGKUNGAN HIDUP AV~' \ \, I/-
~~~(}V'INSISUMA TERA BARAT
l.iJ - -Q. I
f; u:' .. -t.." ~- Ir M.Si ' .,
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1 . Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporao} di ~adang;
2. Sdr. lnspektur Prov. Sumbar di Padang;
3 . Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar di Padang;
4 . Arsip.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA UT AMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINS! SUMATERA BARAT
SASARAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UT AMA
Terwujudnya Persentase kecukupan penataan lingkungan instrumen penataan hidup lingkungan di Sumbar
T erkendalinya pencemaran dan lkerusakan lingkungan hid up
- -···
Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan
FORMULA
x y x 100%
Ket x Jumlah instrumen penataan lingkungan
yang disusun Y • Jumlah seluruh inslrumen penataan yang
harus ada
x y x 10001-c:t'
Ket: X Jumlah instrumen penataan lingkungan
yang dimanfaatkan Y • Jumlah seluruh instrumen penataan yang
tersedia
X- Y x 100% y
Ket x Jumlah total beban · pencemaran dan
kerusakan tahun 2018 y : Jumlah total be ban pencemaran dan
kerusakan tahun 2017
SUMBER DATA l PENANGGUNGJAWAB -+-··-····-------- -----------------------··-··-····---------------------- ....... . -···········---(§.lQANQJ __________ _j __ KET
Tata Lingkungan · ---·-· -Primer: Kegiatan Pengkajian pengembangan kebijakan wilayah
Sekunder: kegiatan Pembinaan KLHS T erhadap Dokumen Perencanaan
·-··· Primer: Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup
Sekunder: Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan
Primer: 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air
Skala Provinsi; 2) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam
Penurunan Beban Pencemaran Sungai; 3) Pengawasan Pengendalian Kerusakan
Lingkungan; 4) Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah);
Tata Lingkungan
Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan
Sekunder: 1) Kegiatan Pengawasan pengendalian terhadap
pengelolaan lingkungan usaha/ kegiatan 2) Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai
Lintas Kabupaten/Kota 3) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan
Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura); 4) Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam
Pengelolaan Persampahan; 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
6) Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan 7) Pentaatan Hukum Lingkungan
t .
lndeks Pencemaran Air Primer: Pengendalian (IPA) .----- -- ·- ,··- _,.~ .. - >c.....oc 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air Pencemaran Kerusakan ; r----···· ._, .. . ~· . . ... ' :
j . { r" ! .1 i' .J . i. ,' ; ,_' Skala Provinsi; dan Pentaatan Hukum . , I.. :.""\, iC, , . .,! .' r. ;
1 ··1 . " 2) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam ;' . .r = .' . ..., .. -... -:-""""'""' ...... I Lingkungan ~ ----- L •· •·• , _ _ _j Penurunan Beban Pencemaran Sungai;
Ket: Sekunder:
Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air Ul Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Ci : Konsentrasi Sample parameter kualitas
air (i) Lintas Kabupaten/Kota
Plj : Pencemaran bagi peruntukan U) .'lj : (Clfllj, C2/L2j, ..... ,Ci/Lij)
.. ..........
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan I konservasi lingkungan hidup; lingkungan hidup
.. - ···· ....... ·-·· ···-······-
lndeks Pencemaran Udara (IPU) I IPU = IPN02 + IPso2
2
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria
Ket: IPU : lndeks Kualitas Udara IPN02 : lndeks Pencemaran N02 1Ps02 : lndeks Pencemaran S02
Ket :
x. y x 100% y
X Jumlah upaya pemeliharaan lingkungan tahun 20178 , ·
Y: Jumlah upaya peme!iharaan lingkungan tahun 2017 ··
Primer: 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien
dengan metode Passive Sampler; 2) Pemantauan Kualitas Udara Ambien
Sekunder: Kegiatan Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan lklim.
Primer: 1) Kegiatan Peningkatan pengelolaan
Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat ; 2) Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan
lklim (Program Kampung lklim)
Sek under: 1) Peningkatan pembinaan konservasi wilayah
pesisir laut; 2) Peningkatan Konservasi kualitas air danau di
Provinsi Sumatera Barat; 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana
Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaea sektor Pengelolaan Limbah;
Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan
Tata Lingkungan
Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders
Persentase peningkatan jumlah masyarakat I kelompok masyarakat I lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan
Meningkatnya tata I Nilai evaluasi AKIP OPD kelola organisasi
-·· ···- ····-···--- --- ---··+--- - ---·--Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program I kegiatan
Ket:
X-Y x 100% y
x • Jumlah masyarakat I kelompok masyarakat /lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan 2018
Y • Jumlah masyarakaUkelompok masyarakaUlembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan tahun 2017
Ket
X+Y 2
x Persentase capaian Realisasi keuangan y • Persentase capaian Realisasi fisik
Primer: 1) Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas
Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura);
2) Peningkatan lmplementasi Gerakan Sumbar Bersih;
3) Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup;
4) Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Proklim);
5) Peningkatan Peran Serta bank sampah Dala Pengelolaan Persampahan;
6) Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bid ang Lingkungan Hidup);
Sekunder : Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Hasil evaluasi inspektorat
Laporan Keuangan
Pengelolaan Sampah Limbah 83 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
-····--··--1
-~--- -- --·-····-···---···· ·-· -·---· ··-->----Sekretariat
Sekretariat
,.,,/'' /
,/
REVIS! RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS LINGKUNGAN HIOUP PROVINS! SUMATERA BARAT
TARGET KINERJA SASARAN PENCAPAIAN INOIKA TOR KINERJA UTA MA NO. I SASARAN STRATEGIS I INDIKA TOR KINERJA UT AMA •
1. ITerwujudnya penaatan lingkungan hidup la
Persenlase kecukupan instrumen penaatan linqkunqan di sumatera barat
b. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan
2. IT erkendalinya pencemaran dan ,a. Persentase penurunan beban kerusakan lingkungan hidup pencemaran dan kerusakan
lingkungan
TWI
I 45%
75%
TWll TWiii
50% 53%
TWIV ungkah4angkah /aktivitas
encaoaian taroet IKU 55% 11 . Rapa! koordinasi penyusunan
RPPLH
2. Penyusunan Dokumen RPPLH
3. Koosultasi publik lerkail penyusunan RPPLH
4. Pembinaan ke kabikola lerl<ail dengan penyusunan DDDTLH dan RPPLH 5. Penyusunan Naskah Akademis RPPLH 6. Konsultasi publik lerkail penyusunan naskah akademis RPPLH
7. Melakukan inventarisasi dokumen rencanaan waiib KLHS kablkola
8. Melakukan pembinaan KLHS lerhadap dokumen perencanaan ke kabll<ota 9. Memvalidasi laporan KLHS KRP dokumen perencanaan yang diajukan kablkota
Melakukan evaluasi kinerja kablkola lerhadap penatalaksanaan proses penflaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL
· 5% 11. Pengumpulan dan pengolahan data swapanta11
2. Melaksanakan sosialisasi
3. Melaksanakan pembinaan, implementasi, monev, inspeksi, penilaian, inventarisasi, dan verffikasi untuk mengetahui nilai beban pencemaran dan kerusakan
4. fodak lanjut hasil monev
TWIV PROGRAM
Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1
KEGIATAN INDIKA TOR OUTPUT
KEGIATAN TARGET
Penyusunan Dokumen 1. Jumlah dokumen Rencana ) 1 dokumen RPPLH Rencana Pertindungan dan Pertindungan dan Pengelolaan Penge!olaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Berbasis Berbasis Daya daya dukung daya tampung Dukung Daya Tampung lingkungan Propinsi Sumatera Lingkungan Provinsi Sumatera Baral; Baral 2. Jumlah dokumen Naskah j 1 Ookumen Naskah Akadimis
Akademis vane disusun Pembinaan KLHS Terhadap IJumlah kabupatenikota yang 18 Kab/Kola Dokumen Perencanaan dffasilitasi dan/atau dibina
untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaannya
Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaianlpemeriksaan dokumen lingkungan hidup
Pengawasan pengendalian lerhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Ungkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup
Pengawasan dan Pengendafian Kerusakan Lingkungan
Jumlah kabupalenlkota yang 112 kabupatenlkota; dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya; Jumlah kablkola yang 16 kablkola dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi komisi penilai
rmlah objek kegialan yang I 10 kegialanlusaha dttakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan
Jumlah objek kegiatan yang I 10 objek I kegiatan din~ai kinerja penge!olaan lingkungan hidupnya
Percoolohan pengelolaan ]1 klaster limbah
I Jumlah objek kegiatan yang 113 objek d~akukan wasdal kenusakan lingkungan
KETERANGAN
b. lndeks Pencemaran Air
c. lndeks Pencemaran Udara
5 < IPA , 1. Survei klkasi pemantauan kualitas < 1 o air sungai
2. pengumpulan dan pengolahan data sekunder 3. pemantauan dan sampling kualitas air sunoai 4. perMungan status mutu dan indeks kualitas air 5. follow up dan tindak lanjut hasil
mantauan 6. Penyusunan Pergub klasifikasi mutu sungai
IPU < 11. Koordinasi dengan instansi LH 11 kablkota terkait penetapan lolcasi
pemantauan
2. Melaksanakan pengukuran kualitas udara ambient 3. Pemitungan ISPU
4. Follow up hasil pemantauan
·•nn-"
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penigkatan Pemulihan Kualitas !Jumlah kab/kota yang dibina 112 kab/kota Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)
6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Jumlah kabupaten/kota yang I 12 kablkota dimonioring dan dievaluasi
Pembinaan Hukum Lingkungan IJumlah Kab/Kota yang I 10 kab/kota dan Perizinan dilakukan pembinaan hukum
dan perizinan LH serta temimpunnya data hasil pembinaan dan perizinan Jinakunoan Jumlah usaha dan/atau 14 objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan mentaati peraturan bidang tingkungan hidup dan perizinan
8 Pentaatan Hukum Lingkungan IJumlah kasus lingkungan hidup 14 kasus dan 2 objek yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum
Jumlah objek yang dilakukan 14 objek Monev implementasi penerapan Sanksi
Pemantauan Kualitas Sumber IJumlah sungai yang didata 18 sungai Air Skala Provinsi kualitas air serta sumber
pencemarnya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya
Evaluasi dan Pengkapan baku !Jumlah dokumen kajian teknis 11 dokumen mutu limbah cair dan peruntukan sungai
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan LBJ
Pemantauan Kualitas Udara Ambient
peruntukan sunqai
jurnlah objek kegiatan yang po objek; ditakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3; Jumlah kablkota yang I 3 kab/kota difasittasi datam kerjasama pengelolaan LB3 antar daerah
Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualttas udara ambiennya
19 Kab/Kota
/
3. IT erwujudnya upaya-upaya pemeliharaanlkonservasi lingkungan hidup
4. Meningkatnya kapasitas dan peransena stakehoiders
a. Persenlase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria
, ·
a. Persentase peningkatan jumlah masyarakatlkelompok masyarakat / lembaga yang berperan akt~ dalam program penyelamatan lingkungan
2% 4% 10%
10%
15% 11. Melakukan pemetaan potensi upaya pemeliharaan di Kab/Kota
2. Survey lokasi pemeliharaan Jingkungan di Kab/Kola J. Melakukan Sosialisasi 1er1<att upayaupaya pemeliharaan lingkungan 4. Melakukan pembinaan ke Kab/Kota
5. Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemeliharaan
6. Membuat surat tindak lanjuVnota kesepakatan (MoU) hasil pelaksanaan keaiatan 7. Menyusun draft buku bentuk-bentuk upaya pemetiharaan
16% I 1.Melakukan koordinasi dengan stkakeholders terl<ait tenmasuk pelibalan pers dalam rangka penjaringan calon penerima penghargaan Kalpataru dari berbagai unsur dalam rangka penyelamatan lingkungan.
2. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk penjaringan dan mendapatkan caloo Kalpataru yang sesuai dengan krileria yang ditetapkan.
3. Meningkatkan kapasttas Tim pembina dan penilai Propinsi dan kab/Kota dalam bentuk sosialiasi dan bimbingan leknis untuk memaru peningkatan kualitas dan pertumbuhan
4. Me!akukan ketjasama dengan stakeholde< lainnya seperti perusahaan/swasta agar dapat mernbantu pengembangan program Miwiyata melalui dukungan dana
5. Pembinaan 1erhadap litik pantau agar dapat memenuhi passing grade.
6. sosiatisasi kri1eria penilaian ke Kab/Kola -
Pe~indungaan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses lnformasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Baral
Peningkatan pembinaan konservasi w~ayah pesisir laut
Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumate<a Baral
Monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD GRK sekt°' pengelolaan limbah
Jumlah taman kehati yang dibina
4 laman kehati
Jumlah Kab/Kota kawasan 16 Kab/Kota pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualttas air lautnya
Jumlah danau yang 14 danau dikoordinasikan peransena stakeholder masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem danau
Jumlah Kab/Kota yang I 19 Kab/Kota terevaluasi dan di inventarisasi pelaksanaan RAD GRK bidang pengeblaan limbah
I !Jumlah Kab/Kota yang dibina I 1 s kabi1<ota I Pembinaan adaptaSI aan mitigasi perubahan iklim (Proklim)
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Oasar dan Menengah dalam Pelestanan Lingkungan Hidup (Miwiyata)
Peningkatan lmplementasi Gerakan Sumbac Bersih
Monito<ing dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan San~asi Pe<mukiman (PPSP)
dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Jumlah calon yang dibina untuk\9 orang/kelompok diusutkan sebagai calon penerima Kalpataru tingkat nasional
Jumlah sekolah yang dibinal HlO Sekotah dan dinilai dalam program adiwiyata
Jumlah kecamatan dan]12 kec, 14kel. kelurahan yang dibina dan dinilai
Jumlah kabupateM<ota yang 112 kab/kota dimonito<ing dan dievaluasi
Penigkatan Pemu~han Kualitas jJumlah kablkota yang dibina Lingkungan Hidup Perl<otaan
12kablkota
Adioura Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Jumlah kablkota yang dibina I 19 kablkota; dalam melakukan pengelolaan sampah; Jumlah peserta yang mengikutilSO orang
..1'"'"'"
5. IMeningkatnya tata kelola organisasi
a. Nilai evaluasi AKIP OPD B
7. Mendorong keikutsertaan swasta dalamGSB
B. Rapat koordinasi dan evaluasi denaan Kabuoalen/Kota 9. Rapat koordinasi yang rutin dengan Pokia Sanilasi Provinsi 10. Metakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPSP di kabupaten/Kata.
13. Mendorong keikutsertaan swasta dalam Adioura. 14. Rapat koordinasi dan evaluasi denaan Kabuoaten/Kota. 15. Melakukan pembinaan ke Kabkola untuk aspek-aspek persampahan yang dilimpahkan ke Kab/Kola
16. ldentilikasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah .
17. raoat koordinasi dan evaluasi 18. Pembuatan sural pengusulan calon lokasi Proklim yang lelah ditelapkan ke Kab/Kota
19. Rapatkoordinasidalam rangka persiapan verifikasi calon lokasi Proklim yang lelah ditetapkan kalll<ota
20. Pembinaan calon lokasi Proklim hasil penetapan Kab/Kota
21 . Penetapan caloo lokasi proklim tingkat PrU'linsi Sumatera Barat 22. Petaksanaan verifikasi e<ilon lokasi Proklim oleh Tim Verifikator KLHK
23. Penetapan lokasi Proklim oleh MenteriLHK 24. Membuat surat tindaklanjut hasit evaluasi tokasi proklim ke kabi1<ota 1. Penelaahan lerlladap hasil penilaian SAKIP Dinas LH tahun 2017 oleh I nspektorat
2. Mempert>ail<i SAKIP Dinas LH betdasatltan hasil penetaahan dan rekomendasi dari hasil penilaian In 3. Rapat evalllsi pencapaian kinerja triwulanan (pe<janjian kinerja eselon II hinaaa 4. Monitoring dan evaluasi lerhadap tindak ""'11 rapat evaluasi pene<ipaian kineria
2
Program Peningkatan Kuatitas dan Akses lnformasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Sumbe< Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
5 Proklim
1
2.
3
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Penyusunan laporan e<ipaian kinerja dan ildllisar realisasi kinerjaOPO
Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPO
Jumlah Kab/Kota yang dibina I 15 kablkota dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan miligasi
1haniklim Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup
1 event
Jumlah keikutsertaan aparaturl 25 kali dalam bimbingan teknis implementasi peraturan penundang-undangan Jumlah dokumen laporan l8dokumen e<ipaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPO
Jumlah dokumen perencanaan 19 dokumen dan P€fl!Jangga<an SKPO
pembayaran honor I 12 bulan pengawasan dan pengendalian asetOPD
, .
/
b. Persentase capaian realisasi I 15% fisik dan l<euangan pelaksanaan program I kegiatan
30% I 60%
5. Pengimplementasian mekanisme reward and punishment 6. KoordinasUpendampingan oleh Biro
anisasi dan lnsook1orat 95% 11. Menginformasikan tata kelola
admin~trasi keuangan kepada seluruh PPTK dan mengingatkan kembali fungsi PPTK sebagai pengendali kelangsungan kegiatan sesuai perencanaan dan aliran kas yang sudah dibuat sebetumnya
2. Rapat evaluasi pencapaian kinerja triwulanan (output, serapan anggaran dan capaian fisik) dan monitoring tindak tanjut jika ditemukan ada
3. Memberikan teguran kepada KPNPPTK/PPK yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Penatausahaan keuangan SKPD
Pembayaran honorarium pengek>la keuangan OPO
12 bulan
'l;~PALA DINAS LINGKUNGAN HtDUP £.f_ i .£:80VIN~I SUMAIERA BARAT
Q
,.·
I f, jASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUI\/ L018
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REAUSASI AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET HAMBATAN/PERMASALAHAN TINDAK LANJUT KET NO SASARAN STRATEGIS
KINERJA
1 Terwujudnya penataan 1 Persentase kecukupan instrumen TW 1 45% 50% 1. Melakukan pembinaan penyusunan DDDTLH dan RPPLH lingkungan hidup penataan llngkungan di Sumbar TW 2 50% 52,13% 2. Melakukan pendampingan kepada kab/kota yang sedang
TW3 53% 55,32% menyusun DDDTLH dan RPPLH
TW4 55% 64,89%
2 Persentase pemanfaatan TW 1 75% 100% 1. Melakukan pembinaan KLHS yang mengintegrasikan DDDTLH instrumen penataan lingkungan TW2 75% 100% 2. Melakukan rapat koordinasi terkait dengan perencanaan
TW3 75% 100% (RTRW,RP3KP, RPDA5 dll)
TW4 75% 100%
2 Terkend ali nya pencemaran 1 Persentase penurunan beban TW 1 0 1. Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup terhadap
dan kerusakan lingkungan pencemaran dan kerusakan usaha/kegiatan
hidup lingkungan TW 2 0 2.Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang
berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan TW3 0 hid up
3. Melakukan pemulihanJaham akses terbuka seluas 4,16 Ha di TW4 5% 6,52% Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung
Kab. Dharmasraya
2 lndeks Pencemaran Air (IPA) TW 1 1. Melakukan pemantuan kualitas air sungai ska la provinsi (sungai
TW2 utama)
2. Melakukan koordinasi pemantuan anak sJiigai
TW3 3. Melakukan pemantauan sumber pencemat sckitar lokasi pemantauan l
TW4 5 <IPA < 10 2,21 4. Melakukan kerjasama pengujian kualitas air sungai dengan
laboratorium terakreditasi
3 lndeks Pencemaran Udara (IPU) TW 1 1. Metakukan pemantau an kualitas udara ambien metode passive
sampler, manual aktif, dan continius (AQMS)
TW 2 2. Pengawasan emisi sumber tidak bergerak (cerobong pabrik)
3. Pengawasan pengelolaan ekosistem gambut bagi usaha
dan/atau kegiatan yang menggunakan lahan gambut yang salah
TW3 satu tujuannya untuk me minimalisir potensi terjadinya kebakaran
lahan
4. Rapat koordinasi dengan kab/kota untuk meningkatkan luasan
TW4 IPU < 11 8,95 dari ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan dan pad at lalu lintas
3 Terwujudnya upaya-upaya 1 Persentase peningkatan upaya· TWl 2% 3,44% 1. Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan 1. Keterbatasan lahan milik Pemda 1. M elakukan kerjasama dengan pemeliharaan / konservasi upaya pemeliharaan lingkungan 2. Pembinaan terhadap kab/i<ota yang memiliki kawasan Kab/Kota dalam pembangunan taman perusahaan dalam upaya pembangunan lingkungan hidup yang sesuai kriteria ~ pemeliharaan !ingkungan dalam upaya penetapan dan kehati kehati
TW2 4% 3,44% pengendalian mutu kawasan 2. Kurangnya kepedulian pemda 2. M enyurati pemda kab/kota terkait 3. Pemetaan potensi ekosistem kawasan pemeliharaan termasuk kab/kota dalam upaya pengendalian upaya dan tindak lanjut dari hasil evaluasi kelembagaan mutu kawasan pemeliharaan pembinaan yang dilakukan
TW3 10% 12% 4. sosialisasi kawasan pemeliharaan 3. ku rangnya pelatihan/peningktan 3. koordinasi dengan instansi terkait baik 5. Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengendalian mutu kapasitas kawasan konservasi oleh KLHK maupun UPT KLHK di daerah kawasan instansi terkait 4. Melibatkan tenaga ahli dari perguruan
TW4 15% 16% 6. Melakukan dan mendorong penetapan kawasan pemeliharaan 4, kurangnya SOM dalam upaya tinggi melalui SK Gubernur/Bupati/Walikota pemetaan kawasan 5. Melakukan kerjasama dengan pihak
5. Kekuranga n anggaran dalam terka it dalam upaya pengendalian mutu
penyediaan sarana dan prasarana kawa san pemeliharaan
kawasan pemeliharaan
4 Meningkatnya kapas itas 1 Persentase peningkatan jumiah TWl 0% 1. Pembinaan terhadap titik pantau (Adlpura dan GSB) agar dapat
dan pera nserta masyarakat/kelompok masyarakat memenuhi passing grade
stakeholders J lembaga yang berperan aktif TW2 0% 2. Sosialisasi kriteria penilaian {Adipura dan GSB) da n mendorong da lam program penyelarnatan keikutsertaan swasta dalam peningkatan pengelolaa n sampah di
lingkungan TW3 10% 12% ka b/kota
3. melaksanakan bimbi ngan teknis pe ngelolaan sampah terhadap
TW4 16% 16% SOM lnstansi LH Kab/Kota
4. Melaksanakan pendampingan pembentukan dan manajemen
bank sampah di Kab/Kota
5. Sos ialisas i Adiwiyata kepada Ca Io n Sekolah Adiwiyata dan lnstansi
LH Kab/Kota Pembina Adiwiyata
6. Sosialisasi pengelolaan LB3 terhadap penghasil LB3
7. Pembinaan da n sosia lisasi pengelolaa n LB3 kepada Dinas LH dan
Dinas Kesehatan
8. Melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak
langsung te rhadap penghasi l LB3
9. Melakukan penjaringan dan pembinaan terhadap ca Ion penerima
kalpata ru
10. Pemberian reward dan/atau stimulan untuk peraih penghargaan
lingkungan (Adipura, GSB, Adtwiyata dan Ka lpataru)
5 Meningkatnya tata ke lola 1 Nifai evaluasi AKIP CPD TWl Menindaklanjuti rekomendasi/saran inspektorat da lam hal organisasi TW2 B BB perba ikan SAKIP
TW3 BB
TW4 BB
2 Persentase capaian realisasl fisik TWl 15% 13.43 1. Melakukan rapat-rapat monitoring secara berkala dan
da n keuangan pelaksanaan TW 2 30% 38.35
menindaklanjuti a rahan Kepala Dinas ketika terdapat masalah
program/kegiatan da lam proses pencapaia n ta rget realisasi fis ik dan keuangan; 2. TW3 60% 50% Menginformasikan kond isi capaian kinerja secara berkala;
TW 4 95%
'··-<·· . •• , . • · ··- .... ... ' • .• .,.,i: ··~'.i\~· .. ~,;t'•. ·' .- .. -..,.,. ..... ··-'~"~· .... tt~
,,. .. . .• , .... I
~ • . .,, ... \··.·· '
' . · · .' - · ~ PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 -446571 -445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT
NOMOR: 065 / 05 /SK/ SEKRE-2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA BARAT,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Sumatera Barat atas pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018, perlu dibentuk tim yang akan bertugas untuk menyusun akuntabilitas kinerja DLH Prov. Sumbar Tahun 2018, yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan DLH Prov. Sumatera Barat;
Mengingat:
b. bahwa untuk terlaksananya ketentuan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018.
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
. j
Menetapkan
KESA TU
KEDUA
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9 Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
MEMUTUSKAN
Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. Ketua Pelaksana bertugas:
• Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen-dokumen Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 DLH Prov. Sumatera Barat yang meliputi: Rencana Kerja Tahunan; Indikator Kinerja utama; Perjanjian Kinerja; Perjanjian Kinerja Es III dan IV; Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja.
• Menjamin ketepatan waktu penyampaian materi untuk dikompilasi menjadi dokumen Akuntabilitas Kinerja.
• Memastikan penyampaian dokumen Akuntabilitas Kinerja ke instansi yang akan melakukan reviu dan instansi lainnya yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat setelah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas selaku Penanggungjawab Akuntabilitas Kinerja.
b .' Sekretaris bertugas melakukan verifikasi terhadap muatan/materi dokumen Akuntabilitas Kinerja yang telah dikompilasi oleh sekretariat, bahwa muatan/materi tesebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyusunan Akuntabilitas Kinerja dan memastikan bahwa telah dilakukan perhitungan terhadap capaian kinerja dan menyusun analisis-analisis yang memadai untuk setiap indikator kinerja yang diperjanjikan;
c. Koordinator bertugas menyusun dan bertanggungjawab atas penetapan target, perhitungan realisasi dan capaian pada setiap indikator kinerja yang menjadi tanggungjawabnya; membuat analisis-analisis sebagaimana diminta oleh peraturan perund~gundangan tentang penyusunan dokumen-dokumen
KETIGA
KEEMPAT
KELI MA
Akuntabilitas Kinerja; serta menyusun dan memonitor pencapaian rencana aksi;
d. Anggota/penulis bertugas melakukan penyusunan draft materi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 meliputi perhitungan clan analisis terhadap capaian kinerja pada setiap indikator kinerja yang menjadi tanggungjawabnya sesuai arahan dari koordinator untuk kemudian disampaikan kembali kepada koordinator agar dapat dilakukan penyempurnaan seperlunya;
e. Sekretariat bertugas melakukan pengabungan materi Akuntabilitas Kinerja dari seluruh koordinator menjadi draft Akuntabilitas Kinerja DLH Prov. Sumbar untuk kemudian diteruskan ke Sekretaris Dinas selaku Ketua Pelaksana penyusunan Akuntabilitas Kinerja agar dapat diverifikasi dan diperiksa kesesuaian muatan clan penulisannya dengan ketentuan yang berlaku dan menyediakan bahan-bahan atau data kinerja serta menyiapkan administrasi kegiatan dalam rangka mendukung kelancaran operasional kegiatan penyusunan dokumen-dokumen Akuntabilitas Kinerja DLH Prov. Sumatera Barat Tahun 2018.
Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 DLH Prov. Sumatera Barat, bertanggungjawab kepada Kepala DLH Prov. Sumatera Barat.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA DLH Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Tembusan ini disamoaikan kepada Yth: 1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan); 2. Sdr. Ka. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
3. Yang bersangkutan; 4. Pertinggal.
LAMPI RAN NO MOR TANGGAL TENT ANG
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SUMATERA BARAT TAHUN 2018 065/ o5 /SEKRT-2018
No
1
2
3
4
5
6
7
6
7
8
9
10
11
12
13 14
9 JANUARI 2018 PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Na ma
Ir. Siti Aisyah, M.Si
Jr. Novarita
Yosmike Yusra, SE, M.Si
Siska Wardeni, ST, M.Eng
Febri Yenti Jafri, SH, M.Hum
Desrizal, ST
Devi Hendra, S.Si
Petriawati, SE, MM
Dasril, SP
Ir. Vianti Zami, M.Si
Teguh Arifianto, ST
M. Arief Noviady, ST, M.Si
Aulia Ramadhani, S.Si, M.Si
Adrian, ST
Widian Nigrum, S.Pt Citra Apro Amor, S.Si
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
'·
Jabatan/instansi Kedudukan dalam tim
Kepala Dinas Penanggungjawab
Ketua Pelaksana merangkap Sekretaris/Editor Sekaligus Koordinator dari indikator kinerja
Sekretaris 1. Nilai evaluasi AKJP OPD 2. Persentase capaian realisasi fisik dan
keuan2an oelaksanaan oro2ram / ke2iatan Koordinator untuk lndikator kinerja : 1. Persentase kecukupan instrumen penataan
lingkungan di Sumbar Kabid. TL 2. Persentase pemanfaatan instrumen penataan
lingkungan 3. Persentase peningkatan upaya-upaya
oemeliharaan lin2kun2an van2 sesuai kriteria Kasie Kajian Dampak
Anggota/ penulis Lin2kun2an Kasie. Penyelesaian Sengketa &
Anggota/ penulis Penegakan Hukum Lin2kun2an Kasie. Kebijakan
Anggota/ penulis Wilavah dan Sektor
Anggota/penulis
Kasie . Pemeliharaan (termasuk juga untuk indikator Persentase
Lingkungan peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam orogram oenvelamatan lingkuneanl Koordlnator untuk indikator kinerja : 1. Persentase peningkatan jumlal1
Kabid. PSLB3PK masyarakat/ kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program nenvelamatan linf'kUnf'an
Kasie. Peningkatan Anggota/penulis Kaoasitas
Kasie. Pengelolaan Anggota/ penulis Sampah Koordlnator untuk indikator kinerja : 1. Persentase penurunan beban pencemaran dan
Pit. Kabid. P2HPKL kerusakan lingkurtgan 2. Indeks pencemaran air sungai (IPA) 3 . Indeks standar oencemaran udara UPU)
Kasie. Pencemaran Anggota/penulis Lin2kunean
Kasie. Limbah 83 Anggotal oenulis Sekretariat
Kasubag. Program Sekaligus Anggota/penulis untuk indikator Nilai
dan Keuangan evaluasi AKIP OPD dan Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan oro2ram /ke2iatan
Staf Suba2. Program s.d.a Staf Subae:. Pro2ram s.d.a-
v,,~1
7<~~ KE <A?, DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Ii !1~;~:SI UMATERA BARAT
11 '~ .
\~ -:. I AIMAH, M.Si Pem Cina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002