PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9 Telepon (0536) 3221585
PALANGKA RAYA
DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTANSI
MELALUI PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : 007.A/PjP-BPMPD/APBD/2014 Tanggal : 18 Maret 2014
SUMBER DANA
DPA-SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014
KEGIATAN :
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PEKERJAAN :
Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD
Provinsi Kalimantan Tengah
LOKASI :
Palangka Raya
PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2014
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 2 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MELALUI PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : 007.A/PjP-BPMPD/APBD/2014
Tanggal : 18 Maret 2014
KEGIATAN :
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PEKERJAAN :
Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD
Provinsi Kalimantan Tengah
PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
EKA DYAN S. HADI, ST., M.Si P e m b i n a
NIP. 19670223 199603 1 002
Mengetahui :
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH /
PENGGUNA ANGGARAN,
Ir. YUREN S. BAHAT, MM., MT Pembina Utama Madya
NIP. 19630510 199003 1 014
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 3 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
BAB I. U M U M
A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya.
B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- Jasa Konsultansi : Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di
berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);
- KAK : Kerangka Acuan Kerja;
- HPS : Harga Perkiraan Sendiri; - LDP : Lembar Data Pemilihan; - Pejabat Pengadaan : personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; - PA : Pengguna Anggaran BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2014 adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;
- SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 4 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
BAB II.
UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG
P E J A B A T P E N G A D A A N DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Brigjend Katamso No. 9 Telepon/Fax (0536) 3221585
PALANGKA RAYA 73112
Nomor : 007.B/PjP-BPMPD/APBD/2014 Palangka Raya, 19 Maret 2014 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Direktur CV. Betang ENGINEERING Jl. Podang No. 151 di Palangka Raya
Perihal : Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar
BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah
Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah
Nilai total HPS : Rp 25.200.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Sumber pendanaan : DPA-SKPD BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran
2014 Nomor : 29/DPA-SKPD/2014 tanggal 2 Januari 2014
2. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat : Ruang Rapat BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya
Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan biaya, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:
No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu a. Pemasukan Dokumen Penawaran Jumat s.d Selasa / 21 s.d 25
Maret 2014 09.00 s.d 12.00 WIB
b. Pembukaan Dokumen Penawaran
Selasa / 25 Maret 2014 12.10 WIB
c. Evaluasi Penawaran Selasa s.d Rabu / 25 s.d 26 Maret 2014
d. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
Kamis / 27 Maret 2014 09.00 WIB
e. Pengumuman pemenang Jumat / 28 Maret 2014 f. Penerbitan SPPBJ Rabu / 2 April 2014 g. Penandatanganan SPK Rabu s..d Selasa /2 s.d 15
April 2014
Apabila Saudara memerlukan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi
kami pada alamat tersebut diatas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 5 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
Pemasukan Penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan diatas dengan masa berlaku penawaran paling kurang 22 (dua puluh dua) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.
PEJABAT PENGADAAN,
EKA DYAN S. HADI, ST. M.Si. NIP. 19670223 199603 1 002
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 6 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
BAB III.
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup Pekerjaan
1.1 Penyedia menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
3.1 Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan
cara apapun, untuk memenuhi keinginan Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
3.2 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Pengadaan terbukti
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; b. gugatan secara perdata; dan/atau c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
3.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan kepada
PA/KPA
4. Larangan
Pertentangan Kepentingan
4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1
antara lain meliputi: a. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas
bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya;
b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pejabat Pengadaan atau PPK;
c. PPK dan/atau Pejabat Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia.
4.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia kecuali cuti diluar
tanggungan K/L/D/I.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 7 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
B. DOKUMEN PENGADAAN 5. Isi Dokumen
Pengadaan 5.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari:
a. Umum; b. Undangan Pengadaan Langsung; c. Instruksi Kepada Penyedia (IKP) d. Pakta Integritas; e. Formulir Isian Kualifikasi f. Lembar Data Pengadaan; g. Kerangka Acuan Kerja (KAK); h. Bentuk Dokumen Penawaran; 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa; 3) Dokumen Penawaran Teknis; 4) Dokumen Penawaran Biaya; i. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);
5.2 Penyedia berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen
Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko Penyedia.
5.3 Penyedia dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi
Dokumen Pengadaan kepada Pejabat Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
5.4 Pejabat Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan
yang diajukan Penyedia secara tertulis.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 6. Biaya dalam
Penyiapan Penawaran
Penyedia menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
7. Bahasa Penawaran
7.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 7.2 Dokumen Penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran
dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing. 7.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan
dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
8. Dokumen Penawaran
8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Dokumen Persyaratan Administrasi, Dokumen penawaran Teknis, Dokumen Penawaran Harga, dan Pakta Integritas sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
8.2 Dokumen Penawaran Administrasi, meliputi:
a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) total biaya penawaran (dalam angka dan huruf); 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 8 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
5) tanda tangan: a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
d) Penyedia perorangan.
b. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
8.3 Dokumen Penawaran Teknis, meliputi :
a. Data pengalaman perusahaan, terdiri dari : 1) data organisasi perusahaan, 2) daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun
terakhir, 3) uraian pengalaman kerja sejenis 10 (Sepuluh) tahun
terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun).
b. Pendekatan dan metodologi, terdiri dari : 1) tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja, 2) uraian pendekatan, metodologi dan program kerja, 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima
pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam KAK,
4) fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam Kerangka Acuan Kerja.
c. Kualifikasi tenaga ahli, berupa Daftar Riwayat Hidup penyedia yang bersangkutan.
d. Dokumen lain yang dipersyaratkan. 8.4 Penawaran Biaya terdiri dari:
a. Rekapitulasi penawaran biaya; b. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) telah
memperhitungkan, beban biaya sosial, tunjangan penugasan, dan biaya kompensasi lainnya;
c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost); apabila diperlukan;
d. Biaya pajak, overhead, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
9. Pakta Integritas 9.1 Penyedia berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas.
9.2 Pakta Integritas harus ditandatangani oleh:
a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
d. Penyedia perorangan.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 9 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
9.3 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
9.4 Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Penawaran.
10. Mata Uang
Penawaran dan Cara Pembayaran
10.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
10.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan
cara sebagaimana tercantum dalam LDP.
11.Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
11.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP.
11.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa
berlakunya penawaran, Pejabat Pengadaan dapat meminta kepada Penyedia secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
11.3 Penyedia dapat :
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri
secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 11.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
12. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran
12.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul.
12.2 Penyedia memasukkan Dokumen Penawaran ke dalam 1 (satu)
sampul dan ditulis Dokumen Penawaran, nama paket pekerjaan, nama dan alamat Penyedia serta ditujukan kepada Pejabat Pengadaan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam LDP.
13. Penyampaian Dokumen Penawaran
Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP.
14. Waktu Pemasukan Penawaran
Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Pejabat Pengadaan ditempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
15. Penawaran Terlambat
Setiap penawaran yang diterima oleh Pejabat Pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada Penyedia yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 10 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
E. PEMBUKAAN PENAWARAN, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
16. Pembukaan Penawaran
16.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam LDP.
16.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran
yang meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku
penawaran dan penawaran biaya; b. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
c. dokumen penawaran teknis; d. dokumen penawaran biaya; dan e. dokumen lain yang dipersyaratkan.
17. Evaluasi Penawaran
17.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi kualitas. 17.2 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga.
17.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
a. Pejabat Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini;
b. Pejabat Pengadaan dan/atau Penyedia dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan;
d. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pejabat Pengadaan selama proses evaluasi;
e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara Penyedia, Pejabat Pengadaan dan/atau PA, dengan tujuan untuk menunjuk Penyedia, maka: 1) Penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam baik badan
usahanya beserta pengurusnya; 2) Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia lain.
17.4 Evaluasi Administrasi:
a. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan
Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi; 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) ditandatangani oleh: (1) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya/anggaran dasar;
(3) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 11 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; atau
(4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
b) mencantumkan penawaran biaya; c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak
kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
e) bertanggal. b. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-
hal yang kurang jelas dan meragukan; c. apabila Penyedia memenuhi persyaratan administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; d. apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Tindak lanjut pengadaan langsung gagal dengan cara mengundang penyedia lain.
17.5 Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan; b. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan
nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ketentuan: 1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10 % s.d 20 %),
b) pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20 % s.d 40 %),
c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50 % s.d 70 %);
2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur sebagaimana tercantum dalam LDP;
3) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan dilakukan atas: 1) pengalaman perusahaan Penyedia dalam melaksanakan
pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2) pengalaman kerja di di lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai;
3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 12 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Penyedia, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas Penyedia yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;
5) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/ pemilik pekerjaan;
6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah: a) pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis (bobot 4-
8%); b) pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan (bobot
2-5%); c) pengalaman manajerial dan fasilitas utama (bobot 2-
5%); d) kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah
tenaga ahli tetap (bobot 2-5%). e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].
(bobot 0-2%). f) Jumlah bobot sub unsur Pengalaman Perusahaan 10-
20%. 7) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat
Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
d. Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi dilakukan atas: 1) pemahaman perusahaan Penyedia atas lingkup
pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja;
2) sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah: a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam
KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;
b) kualitas metodologi, rencana kerja, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, dan kebutuhan jumlah orang bulan;
c) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;
3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
e. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas: 1) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan
dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK;
2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilai adalah: a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 13 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan berdasarkan kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam KAK, dinilai dengan kriteria sebagai berikut: (1) lingkup pekerjaan yang sesuai, (2) posisi yang sesuai, (3) nilai masing-masing kriteria ditetapkan oleh
Pejabat Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP. Lingkup pekerjaan yang tidak sesuai atau posisi yang tidak sesuai tidak diberi nilai.
c) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK;
d) lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi;
e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat
Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
4) Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK dinyatakan gugur.
5) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai.
f. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
g. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Tindak lanjut pengadaan langsung gagal dengan cara mengundang penyedia lain.
17.6 Evaluasi Biaya:
a. Evaluasi biaya dilakukan terhadap Penyedia yang lulus ambang batas nilai teknis.
b. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap: 1) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil
(remuneration); 2) kewajaran penugasan tenaga ahli; 3) kewajaran penugasan tenaga pendukung; apabila
dipersyaratkan 4) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-
Personil (direct reimbursable cost).
17.7 Dalam melakukan evaluasi, Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan biaya yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 14 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
18. Klarifikasi dan
Negosiasi Teknis dan Biaya
18.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan Penyedia yang bersangkutan.
18.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:
a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;
b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia.
18.3 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi
terutama: a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan c. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di
pasaran. 18.4 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan
berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan.
18.5 Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.
18.6 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung Non-
Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost) dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 18.5).
18.7 Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi teknis
dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.
18.8 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, dan mengundang penyedia lain.
18.9 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan
Negosiasi
F. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL), PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PENYEDIA
19. Pembuatan
BAHPL 19.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 15 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
19.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. nama dan alamat penyedia; b. hasil evaluasi penawaran; c. ambang batas nilai teknis; d. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari
Penyedia; e. hasil klarifikasi dan negosiasi; f. pagu anggaran dan HPS; g. metoda evaluasi yang digunakan; h. unsur-unsur yang dievaluasi; i. rumus yang dipergunakan; j. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal
ikhwal pelaksanaan Penunjukan Langsung; k. tanggal dibuatnya Berita Acara.
20. Penetapan Penyedia
20.1 Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan Penyedia berdasarkan BAHPL untuk nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
20.2 Penetapan Penyedia harus memuat:
a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga
penawaran terkoreksi; c. hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e. hasil evaluasi penawaran.
20.3 Data Pendukung yang diperlukan untuk menetapkan penyedia
adalah: a. Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabila ada); b. BAHPL; dan c. Dokumen Penawaran.
21. Pengumuman Penyedia
Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya : a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat penyedia; c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; d. hasil klarifikasi dab negosiasi teknis dan biaya; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan f. hasil evaluasi
G. PENGADAAN LANGSUNG GAGAL
22. Pengadaan Langsung Gagal
22.1 Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, apabila: a. Penyedia tidak memasukan Dokumen Penawaran; b. Penyedia tidak lulus evaluasi penawaran; atau c. penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan Penyedia
melampaui pagu anggaran. 22.2 PA/KPA pada BPMPD Prov. Kalimantan Tengah sebagaimana yang
tercantum dalam LDP menyatakan Pengadaan Langsung gagal, apabila:
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 16 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
a. PA/KPA pada SKPD sebagaimana tercantum dalam LDP
sependapat dengan PA yang tidak bersedia menandatangani SPK karena proses Pengadaan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pejabat Pengadaan dan/atau PA ternyata benar;
c. dugaan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
d. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
e. pelaksanaan Pengadaan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau
f. Penyedia mengundurkan diri.
22.3 Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan Pengadaan Langsung gagal, apabila Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.
22.4 Setelah Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, maka Pejabat
Pengadaan mengundang Penyedia lain.
H. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
23. Penandatangan SPK
23.1 PA dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan SPK.
23.2 Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung (BAHPL) kepada PA sebagai dasar untuk menerbitkan SPK.
23.3 PA dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
23.4 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 1) SPK asli pertama untuk PA dibubuhi materai pada bagian
yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai
pada bagian yang ditandatangani oleh PA; b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila
diperlukan.
23.5 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23.6 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan
dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 23.5 diatas, dapat menandatangani SPK, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani SPK.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 17 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
BAB IV.
PAKTA INTEGRITAS
[contoh Pakta Integritas Badan Usaha]
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : __________[nama wakil sah badan usaha/Kemitraan] No. Identitas : __________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor] Jabatan : __________ Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/ __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] dalam rangka pengadaan _________[isi nama paket] pada [isi sesuai dengan K/L/D/I] _________ dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Akan melaporkan kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau LKPP apabila
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__ [ Nama Penyedia ] [tanda tangan dan cap] [ nama lengkap ], [jabatan]
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 18 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
BAB V.
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] No. Identitas : __________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor] Jabatan : __________[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris] Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] Alamat : __________ Telepon/Fax : __________ Email : __________ menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO
berdasarkan __________ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi];
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar
tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar
Hitam; 7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 19 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
A. Data Administrasi
1. Umum
1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ Perorangan) [pilih yang sesuai]
: __________
2. Status [tidak diisi jika Kemitraan/orang perseorangan]
:
3.
Alamat Kantor Pusat : __________
No. Telepon : __________
No. Fax : __________
E-Mail : __________
4.
Alamat Kantor Cabang : [diisi jika Peserta Pengadaan adalah cabang perusahan/bukan perusahaan pusatnya. Jika Kemitraan/orang perorangan maka cukup diberi tanda - ]
No. Telepon :
No. Fax :
E-Mail :
B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)
:
:
__________
__________
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris
d. Nomor Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)
:
:
__________
__________
C. Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha
D. Izin Usaha
No. Surat Ijin Usaha : __________________Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
Pusat Cabang
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 20 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]
No. Surat Ijin Usaha : __________________Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)
No. Nama No. KTP Alamat Persentase
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak : __________ b. Bukti Pelunasan Pajak Tahun
terakhir : No. ________ Tanggal _______
c. Laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 23 3. PPh Pasal 25 / Pasal 29 4. PPN
d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)
: : : : :
No. ________ Tanggal _______ No. ________ Tanggal _______ No. ________ Tanggal _______ No. ________ Tanggal _______ No. ________ Tanggal _______
G. Data Personalia (Tenaga Ahli Tetap badan usaha) [Apabila diperlukan]
No. Nama Tgl/bln/thn
lahir Tingkat
Pendidikan Keahlian /
Spesialisasi Pengalaman
Kerja (tahun) Kemampuan Manajerial
1 2 3 4 5 6 7
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung [Apabila diperlukan]
No.
Jenis Fasilitas/
Peralatan/ Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas atau
output pada saat
ini
Merk dan Tipe
Tahun Pembuatan
Kondisi
(%)
Lokasi Sekarang
Status Kepemilik
an/ Dukungan
Sewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 21 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (nilai (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru
berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.)
No. Nama Paket
Pekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat
Komitmen Kontrak
Tanggal Selesai Pekerjaan berdasarkan
Nama Alamat/ Telepon
No / Tanggal
Nilai Kontrak BA. Serah
Terima
1 2 4 5 6 7 8 9 10
J. Data Pengalaman Perusahaan yang sama/Sejenis (nilai paket pengalaman sesuai bidang yang dipersyaratkan dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh)
Tahun Terakhir)
No. Nama Paket
Pekerjaan
Bidang/ Sub
Bidang Pekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat
Komitmen Kontrak
Tanggal Selesai Pekerjaan
Berdasarkan
Nama Alamat/ Telepon
No / Tanggal
Nilai Kontrak BA
Serah Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__
PT/CV/Firma/Koperasi __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan materai Rp 6.000,- bubuhkan tanda tangan dan cap
perusahaan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan pada badan usaha]
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 22 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
BAB VI.
LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)
A. Lingkup Pekerjaan 1. Nama Pejabat Pengadaan : EKA DYAN S. HADI, ST., M.Si.
2. Alamat Pejabat Pengadaan : Jl. Brigjend. Katamso No. 9 P. Raya
3. Nama Pekerjaan : Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah
4. Uraian singkat Pekerjaan : Penyedia melakukan pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai RAB/Gambar yang ada.
5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
B. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DPA-SKPD BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 29/DPA-SKPD/2014 tanggal 2 Januari 2014
C. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
1. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah (Rp.) 2. Pembayaran dilakukan secara angsuran, yaitu :
a. Angsuran I (Pertama) 85% x Nilai Kontrak, setelah prestasi pekerjaan konstruksi mencapai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
b. Angsuran II (Kedua) 15% x Nilai Kontrak, setelah prestasi berakhirnya masa pemeliharaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Konstruksi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
D. Masa Berlakunya Penawaran
Masa berlaku penawaran selama 22 (dua puluh dua) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. [diisi dengan memperhitungkan awal pemasukan penawaran sampai dengan penandatanganan SPK].
E. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Pemasukan Penawaran : Hari : Jumat s.d Selasa Tanggal : 21 s.d 25 Maret 2014 Pukul : 09.00 s.d 12.00 WIB Tempat : Sekretariat Pejabat Pengadaan di lingkungan BPMPD Prov. Kalteng Jl. Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya
Pembukaan Penawaran :
Hari : Selasa Tanggal : 25 Maret 2014 Pukul : 12.10 WIB - selesai Tempat : Sekretariat Pejabat Pengadaan di lingkungan BPMPD Prov. Kalteng Jl. Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya
F. Evaluasi Teknis Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 23 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 10 % a. Pengalaman perusahaan Penyedia harus dilengkapi dengan
referensi, yang menunjukkan kinerja perusahaan Penyedia yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi.
b. Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak on maka tidak dinilai.
c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan Penyedia dikenakan Daftar Hitam.
d. Sub unsur pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) memiliki ____ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10
(sepuluh) tahun diberi nilai : _____________ 2) memiliki ____ s.d ____ paket pekerjaan sejenis dalam
waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________ 3) memiliki < ____ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10
(sepuluh) tahun diberi nilai : _____________ 4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman
melaksanakan proyek/kegiatan sejenis = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis.
5) proyek/kegiatan yang sejenis adalah : _______________[deskripsikan dengan jelas].
e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) memiliki ____ paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan
dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________ 2) memiliki ____ s.d ____ paket pekerjaan di lokasi
proyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
3) memiliki < ____ paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan.
f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) memiliki ____ pengalaman manajerial dan fasilitas
utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
2) memiliki ____ s.d ____ pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
3) memiliki < ____ pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama.
g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) memiliki ____ orang tenaga ahli tetap yang digunakan
untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 24 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
2) memiliki ____ s.d ____ orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
3) memiliki < ____ orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama.
h. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. i. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % j. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur
Pengalaman Perusahaan = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN.
2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : 20 %
a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) [apabila memberikan tanggapan dengan sangat baik yang
menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus);
2) apabila memberikan tanggapan baik menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh);
3) apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60 (enam puluh);
4) apabila memberikan tanggapan yang kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40 (empat puluh);
5) apabila memberikan tanggapan yang sangat kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20 (dua puluh);]
6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
7) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.
8) Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur
b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur
_______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah
pemecahan yang diusulkan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
2) konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: _____________
3) apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
4) dukungan data yang tersedia terhadap KAK [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 25 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
5) uraian tugas [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,
sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
6) jangka waktu pelaksanaan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
8) organisasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
9) kebutuhan fasilitas penunjang [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
10) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.
11) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
12) ketentuan kriteria penilaian : sangat baik = 100 baik = 80 cukup baik = 60 kurang = 40 sangat kurang = 20 13) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata
komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) penyajian analisis dan gambar-gambar kerja1 [sangat
baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
2) penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
3) penyajian laporan-laporan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
5) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.
6) ketentuan kriteria penilaian : sangat baik = 100 baik = 80 cukup baik = 60 kurang = 40 sangat kurang = 20 7) Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (deliverable) = Nilai rata-rata
komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
d. Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 26 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
1) [apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan
pekerjaan yang diminta dalam KAK sangat baik, diberi nilai 100 (seratus);
2) apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK baik, diberi nilai 80 (delapan puluh);
3) apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK cukup baik, diberi nilai 60 (enam puluh);
4) apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK kurang, diberi nilai 40 (empat puluh);
5) apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK sangat kurang, diberi nilai 20 (dua puluh);]
6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
7) Apabila peserta tidak menyediakan fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.
8) Nilai Sub Unsur Fasilitas Pendukung Dalam Melaksanakan Pekerjaan Yang Diminta dalam KAK =
nilai yang didapatkan X bobot sub unsur . e. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. f. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % g. NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI = Total NILAI
seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi
3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 70 % a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur
_______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) Tingkat pendidikan: A. tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,
diberi nilai : 100 (seratus); B. < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,
diberi nilai : 0 (nol). 2) Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yang
didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan.
b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) dukungan referensi :
a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus);
b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberi nilai 0 (nol);
c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.
2) perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, A. lingkup pekerjaan :
a) sesuai, diberi nilai : _____________ b) menunjang/terkait, diberi nilai : _____________ c) lingkup pekerjaan yang :
i. sesuai adalah : __________[deskripsikan dengan jelas].
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 27 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
ii. menunjang adalah : ______[deskripsikan dengan jelas].
iii. terkait adalah : __________[deskripsikan dengan jelas].
B. posisi : a) sesuai, diberi nilai : _____________ b) tidak sesuai, diberi nilai : _____________ c) posisi yang :
i. sesuai adalah : __________[deskripsikan dengan jelas].
ii. tidak sesuai adalah : _____[deskripsikan dengan jelas].
C. perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional
D. nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional
E. nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional : a) memiliki ____ tahun pengalaman kerja
profesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus); b) memiliki < ____ tahun pengalaman kerja
profesional pada KAK, diberi nilai 50 (lima puluh).
3) Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional = (Nlai Dikungan Referensi + Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional) x Bobot Sub Unsur.
c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub
unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) memiliki, diberi nilai : 100 (seratus) 2) tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol) 3) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila
ada] 4) Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai yang
didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi.
d. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) penguasaan bahasa asing [apabila dibutuhkan], diberi
nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;
2) penguasaan bahasa setempat [apabila dibutuhkan], diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;
3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing [apabila dibutuhkan], diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;
4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat, diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;
5) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
6) Nilai Sub Unsur Lain-Lain = total nilai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain.
e. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %. f. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU)
ORANG TENAGA AHLI.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 28 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
g. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka
setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli : 1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot =_____________ 2) Tenaga Ahli 2 (____________), diberi bobot =_____________ 3) dan seterusnya
h. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI BOBOT tenaga ahli.
i. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI.
4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN +
NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI
5. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = ___________
G. Evaluasi Biaya Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya : _______________ s.d _______________ [tuliskan tanggal bulan dan tahun]
H. Unit Biaya Personil Berdasarkan Satuan Waktu
Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut: 1 (satu) bulan : ____ (__________) hari kerja 1 (satu) hari kerja : ____ (__________) jam kerja
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 29 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
BAB VII.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Uraian Pendahuluan1
1. Latar Belakang
Sebagian lantai kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, ruang kerja dan fasilitas KM/WC serta pagar kantor kurang memadai. Sehingga kebersihan dan kenyamanan bekerja serta keamanan kantor terasa kurang. Maka untuk menjamin tercapainya sasaran kegiatan fisik dan kualitas pekerjaan seperti yang diharapkan, maka pekerjaan Pengawasan Teknis perlu diserahkan kepada Konsultan Pengawas yang berpengalaman sehingga mampu menghasilkan Kualitas Bangunan dari segi teknis Teknis yang baik dan layak diterima menurut kaidah-kaidah yang ada, norma serta tata laku profesional. Secara teknis operasional Konsultan Pengawas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/ Pemberi Tugas. Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah harus melalui pengawasan quality pekerjaan
2. Maksud dan Tujuan Maksud :
Supaya pelaksanaan konstruksi fisik dapat berlangsung sesuai dengan dokumen rencana teknis dan dapat dihasilkan konstruksi fisik yang andal dan menjamin keselamatan dan kenyamanan gedung dan penggunanya. Tujuan : Pengawasan Teknis Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan agar selama masa pelaksanaan konstruksi fisik dapat dikendalikan dan dimonitor guna memenuhi waktu, biaya dan mutu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan teknis dan dokumen kontrak.
3. Sasaran
Terpeliharanya Gedung Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
4. Lokasi Kegiatan Palangka Raya
5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA-SKPD BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 nomor : 29/DPA-SKPD/2014, tanggal 2 Januari 2014.
6. Nama dan
Organisasi Pengguna Anggaran
Nama Pengguna Anggaran : Ir. YUREN S. BAHAT, MM., MT NIP. 19630510 199003 1 014 Satuan Kerja : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 30 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
Data Penunjang2
7. Data Dasar
Dokumen Pengawasan teknis Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk di dalamnya adalah : 1. Gambar rencana teknis 2. Rencana kerja dan syarat 3. Rencana anggaran biaya 4. Metode pelaksanaan yang diajukan penyedia jasa pelaksana
konstruksi 5. Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule)
8. Standar Teknis
9. Studi-Studi Terdahulu
10. Referensi Hukum Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Teknis Bangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007
Ruang Lingkup 11. Lingkup Kegiatan
1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana.
8. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum Serah Terima Sementara (PHO).
9. Menyusun daftar cacat/kekurangan sebelum serah terima sementara, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pengawasan.
10. Menyusun laporan mingguan dan bulanan pengawasan.
12. Tanggung Jawab Pengawas
1. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 31 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/ pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
b. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil pengawasan yang berlaku.
c. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan. 3. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya
konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat.
13. Kriteria
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan pengawas pada kerangka acuan kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan
secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.
2. Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang
obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
3. Persyaratan Fungsional Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan
dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.
4. Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan
dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
5. Persyaratan Teknis Lainnya Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku
pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain : 1) Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan yang
bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.
2) Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang, Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
14. Proses Pekerjaan
Pengawasan Konsultan pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Pekerjaan Persiapan
a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
b. Memeriksa Time Schedule / Bar Chart, S Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Kegiatan untuk mendapat persetujuan.
2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum,
pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 32 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas.
e. Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kapada Pemberi Tugas.
f. Memberi bantuan dan petunjuk kepada Pemborong dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Konsultasi
a. Melakukan konsultasi kepada Pemberi Tugas untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan Pemberi Tugas, Perencana dan Pemborong dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian.
c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
4. Laporan a. Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi dan
teknis teknologis kepada Pemberi Tugas, mengenai volume, Prosentase dan nilai bobot bagian - bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.
b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pemborong terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pemborong (Shop Drawings).
5. Dokumen a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan
penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan dilapangan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir - formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 33 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
15. Informasi 1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Konsultan Pengawas.
3. Informasi pengawasan antara lain : a. Dokumen Pelaksanaan yaitu :
i. Gambar-gambar pelaksanaan, ii. Rencana kerja dan syarat-syarat, iii. Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong, iv. Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan.
b. Bar Chart dan S-Curve dan Net Work Planning dari pekerjaan yang dbuat oleh Pemborong ( setelah disetujui ).
c. Kerangka Acuan Kerja ( KAK) Pengawasan. d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku
untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll.
e. Informasi lainnya.
16. Keluaran3 Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi : 1. Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah / petunjuk
yang penting dari Pemberi Tugas, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.
2. Laporan harian, berisi keterangan tentang : a. Tenaga Kerja, b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak, c. Alat-alat, d. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan, e. Waktu pelaksanaan pekerjaan, f. Kondisi cuaca pada saat pelaksanaan pekerjaan
3. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian. 4. Dokumentasi kondisi fisik dari 0 100 %. 5. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk angsuran pembayaran. 6. Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan
pekerjaan tambah kurang. 7. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (asbuilt drawings)
dan manual peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
8. Laporan Rapat di lapangan ( site meeting ). 9. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule
yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. 10. Laporan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan.
17. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran
3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 34 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
18. Peralatan dan
Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Ruang Kantor / Studio, Meja /Kursi Kerja, Meja dan Kursi Tamu, Meja Gambar, Mesin Foto Copy, Telepon,Camera / Tustel, Kompas, Rapido, Kalculator, Komputer, Printer, Waterpass, Theodolit To, Rambu Ukur, GPS.
19. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal ditandatanganinya SPMK
20. Personil Posisi Kualifikasi Jumlah
Orang Bulan4 Site Engineer Pendidikan minimal S1
Sipil/Arsitektur dengan pengalaman professional di bidang engineering minimal 4 tahun memiliki Ijazah/SKTK di bidang sejenis.
4 OB
Inspector Pendidikan minimal D3 Teknik Sipil dengan pengalaman profesional di bidang enjineering minimal 4 tahun
4 OB
Staf Administrasi Pendidikan minimal SMA dan SMK dan berpengalaman di administrasi proyek minimal 3 tahun
4 OB
21. Uraian Tugas
Personil Site Engineer Site Engineer bertanggung jawab kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk di lapangan dan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan kontrak. Site Engineer akan berkedudukan di tempat berdekatan dengan lokasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Site Engineer akan mencakup, tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut : a. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah
ditentukan, terutama sehubungan dengan: 1) Inspeksi secara teratur ke lokasi pekerjaan untuk melakukan
monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikanperbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
2) Pengertian yang benar tentang Spesifikasi Teknis. 3) Metode pelaksanaan untuk tiap jenis pekerjaan yang
disesuaikan dengan kondisi lapangan. 4) Metode pengukur volume pekerjaan yang benar dan sesuai
dengan pasal-pasal dalam dokumen kontrak tentang cara pengukuran dan pembayaran.
5) Rincian teknis yang diperlukan apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan dalam kontrak pelaksanaan fisik.
4 Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 35 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
b. Membuat pernyataan penerimaan (Acceptance) atau penolakan
(Rejection) atas material dan produk pekerjaan. c. Melakukan pengawasan dan memberi pengarahan kepada
kontraktor dalam pengambilan data lapangan serta kaitannya dengan rekayasa lapangan.
d. Mengadakan penyesuaian di lapangan dengan dokumen perencanaan teknis yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan fisik.
e. Melakukan pemantapan atas prestasi Kontraktor Pelaksana, dan segera melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 15 % dari rencana serta membuat saran-saran penanggulangan dan perbaikan.
f. Melakukan pengecekan pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan.
g. Menyusun laporan bulanan dan kemajuan fisik dan biaya pekerjaan, dan menyerahkannya kepeda Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
h. Menyusun Justifikasi Teknis, termasuk gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
i. Mengecek dan menandatangani dokumen-dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan.
Inspector Pengawas lapangan bertanggung jawab kepada Site Engineer terhadap pengendalian kuantitas bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan di dalam dokumen kontrak. Tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal, sebagai berikut : a. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Site Engineer, serta
mengusahakan agar Site Engineer selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan pengawasan sesuai dengan design yang ditentukan.
b. Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
c. Menyiapkan data terinci serta rekomendasi teknis sehubungan dengan variasi volume kontrak.
d. Mengecek dan mengukur volume bahan dan pekerjaan yang dihasilkan oleh kontraktor, sebagai dasar untuk pengajuan termin pembayaran.
e. Melaporkan segera kepada Site Engineer apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampaunya volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak
f. Mengecek semua As Built Drawing yang dibuat oleh kontraktor g. Melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan harian, laporan
bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain.
25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
26. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 36 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
BAB VIII
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BADAN USAHA
[Kop Surat Badan Usaha]
Nomor : _______, _____________ 20___ Lampiran : Kepada Yth.: Pejabat Pengadaan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD
Provinsi Kalimantan Tengah Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas sebesar Rp_________ (____________). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (________________) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ____ (__________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Surat Kuasa [apabila ada] 2. Pakta Integritas; 3. Formulir Isian Kualifikasi 4. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari :
a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari : 1) Data Organisasi Perusahaan; 2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir; 3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari: 1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja; 2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja; 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) Komposisi tim dan penugasan; 5) Jadwal penugasan tenaga ahli;
c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari: a. Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan; b. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan;
CONTOH
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 37 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
5. Dokumen Penawaran Biaya,yang terdiri dari :
a. Rekapitulasi Penawaran Biaya b. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost)
6. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
PT/CV/Firma _________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
.......................... Jabatan
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 38 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
B. BENTUK SURAT KUASA
[Kop Surat Badan Usaha]
SURAT KUASA Nomor : ___________
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : _____________________________ Alamat Perusahaan : _____________________________ Jabatan : _____________________ [Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan]
_____________________________ [nama PT/CV/Firma] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta Notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta] Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, memberi kuasa kepada : Nama : __________________________*) Alamat : __________________________ Jabatan : __________________________ yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk : 1. [menandatangani Surat Penawaran;] 2. [menandatangani Pakta Integritas;] 3. [menandatangani SPK.] Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. __________, _______________ 20___ Penerima Kuasa Pemberi Kuasa ________________ ________________ (nama dan jabatan) (nama dan jabatan) *) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya.
CONTOH
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 39 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
C. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS C.1. Bentuk Data Organisasi Perusahaan DATA ORGANISASI ______________________[ PT/CV/Firma] [cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenai latar belakang dan
organisasi Penyedia dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa konsultansi ini].
C.2. Bentuk Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir
DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
No.
Pengguna Jasa/ Sumber Dana
Nama Paket Pekerjaan
Lingkup Layanan
Periode Orang Bulan
Nilai Kontrak
1 2 3 4 5 6 7
Keterangan isi kolom : 1. Nomor urut 2. Nama instansi pengguna jasa dan sumber dana 3. Nama paket pekerjaan 4. Jenis lingkup layanan jasa konsultansi 5. Jangka waktu layanan 6. Jumlah orang bulan yang digunakan 7. Nilai kontrak pekerjaan C.3. Bentuk Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
1. Pengguna Jasa :
2. Nama Paket Pekerjaan :
3. Lingkup Produk Utama : 4. Lokasi Proyek : 5. Nilai Kontrak : 6. No. Kontrak : 7. Waktu Pelaksanaan : 8. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing ___ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia ___ Orang Bulan
CONTOH
CONTOH
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 40 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
C.4. Bentuk Tanggapan Dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja Dan Personil/Fasilitas Pendukung Dari PA
1). Tanggapan Dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja [cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang Penyedia usulkan terhadap
Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]
2). Tanggapan Dan Saran Terhadap Personil/Fasilitas Pendukung Dari PA [tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personil/fasilitas pendukung oleh
Pengguna Anggaran sesuai dengan Dokumen Pemilihan ini meliputi antara lain (jika ada): dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]
C.5. Bentuk Uraian Pendekatan, Metodologi Dan Program Kerja [Untuk Pejabat Pengadaan: Untuk paket pekerjaan yang sangat sederhana tidak perlu disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan] [Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran Teknis. Penyedia disarankan untuk menyajikan detil penawaran teknis (misalnya 50 (lima puluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab berikut: a) Pendekatan Teknis dan Metodologi, b) Program Kerja, dan c) Organisasi dan Personil a) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini jelaskan pemahaman Penyedia terhadap tujuan
proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan, metodologi kerja dan uraian detil mengenai keluaran. Penyedia harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Penyedia juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.
b) Program Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan,
substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasuk persetujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja ini harus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
c) Organisasi dan Personil. Dalam bab ini usulkan struktur dan komposisi tim. Penyedia
harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 41 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
C.6. Bentuk Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
No. Kegiatan5 Bulan ke-6
Keterangan I II III IV V dst.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
C.7. Bentuk Komposisi Tim Dan Penugasan
KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (DAFTAR PERSONIL)
Tenaga Ahli (Personil Inti)
Nama Personil
Perusahaan Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
Tenaga Pendukung (Personil lainnya)
Nama Personil
Perusahaan Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
5 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, dan
laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya
6 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 42 BPMPD Prov. Kalteng Tahun 2014
C.8. Bentuk Jadwal Penugasan Tenaga Ahli
JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI
No. Nama
Personil
Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok)7 Orang Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n
Nasional
1 2 n
Subtotal
Asing
1 2 n
Subtotal
Total
Masukan Penuh-Waktu
Masukan Paruh-Waktu
C.9. Bentuk Daftar Riwayat Hidup Personil Yang Diusulkan
Daftar Riwayat Hidup
1. Posisi yang diusulkan : __________ 2. Nama Perusahaan : __________ 3. Nama Personil : __________ 4. Tempat/Tanggal Lahir : __________ 5. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah ) : __________ 6. Pendidikan Non Formal : __________ 7. Penguasaan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia : __________ 8. Pengalaman Kerja Tahun ini ____ a. Nama Proyek : __________ b. Lokasi Proyek : __________ c. Pengguna Jasa : __________ d. Nama Perusahaan : __________ e. Uraian Tugas : __________ f. Waktu Pelaksanaan : __________ g. Posisi Penugasan : __________ h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________ i. Surat Referensi dari Penggun