8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 1/205
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2013 - 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 2/205
PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat
dan limpahan karuniaNya kepada kita sehingga penyusunan
dokumen perencanaan lima tahunan ini yakni Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018 dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 69
ayat (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir
RPJMD Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018 merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Kapuas dan Wakil
Bupati Kapuas terpilih periode 2013 – 2018 yang memuat kebijakanumum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah,
strategi dan program prioritas SKPD, lintas SKPD, dan program
kewilayahan disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak
langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen
RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018 ini kami sampaikan
ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang
akan kita laksanakan di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Kuala Kapuas, Desember 2013
BUPATI KAPUAS,
Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 3/205
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2013 2018
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 4/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar iDaftar Isi ii
Daftar Tabel iiiDaftar Gambar v
Bab I PENDAHULUAN I-11.1 Latar Belakang I-21.2 Landasan Hukum I-21.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Kapuas 2003-2018 dengan Dokumen
Perencanaan LainnyaI-6
1.4 Sistematika Penulisan I-71.5 Maksud dan Tujuan I-8
Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-12.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-112.3 Aspek Pelayanan Umum II-262.4 Aspek Daya Saing Daerah II-42
Bab III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH III-13.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-13.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-53.3 Kerangka Pendanaan III-19
Bab IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-14.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2 Isu Strategis IV-16
Bab V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V-15.1 Visi V-15.2 Misi V-25.3 Tujuan dan Sasaran V-3
Bab VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-16.1 Strategi VI-16.2 Arah kebijakan VI-2
Bab VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1
Bab VII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKAPENDANAAN
VIII-1
Bab IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1
Bab X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN X-1
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 5/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
iii
DAFTAR TABEL
Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
Tabel II.1 Jarak Antara Ibukota Kabupaten Kapuas dan Ibukota Kecamatan II-4
Tabel II.2 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Menurut Jenis
Kelamin Tahun 2012
II-10
Tabel II.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2009-
2012
II-13
Tabel II.4 Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Kapuas II-14
Tabel II.5 PDRB Kabupaten Kapuas Menurut Sektor Tahun 2012 II-15
Tabel II.6 Struktur Perekonomian PDRB Kabupaten Kapuas Tahun 2012 II-15
Tabel II.7 PDRB Per Kapita Tahun 2007 s/d 2012 II-17
Tabel II.8 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Tahun 2008 s/d 2012 II-17
Tabel II.9 Derajat Kesehatan Masyarakat II-20
Tabel II.10 Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Tahun 2010 dan 2011
II-26
Tabel II.11 Rasio Siswa Sekolah Negeri dengan guru PNS Tahun 2012 II-27
Tabel II.12 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Kapuas Tahun 2008 - 2012
II-29
Tabel II.13 Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP) Kabupaten Kapuas Tahun
2009 - 2012
II-30
Tabel II.14 Jumlah Koperasi Dan Keadaan Koperasi Di Kabupaten Kapuas
Tahun 2007-2011
II-34
Tabel II.15 Keragaman Perkembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kabupaten Kapuas Tahun 2008 - 2012
II-36
Tabel II.16 Keadaan Populasi Ternak II-38
Tabel II.17 Jumlah dan Jenis Perijinan Bidang Perdagangan tahun 2008-2012 II-39
Tabel II.18 Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Pada Industri Kimia
Agro dan Hasil Hutan di Kabupaten Kapuas Tahun 2008 - 2011
II-40
Tabel II.19 Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Pada Industri Logam,
Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) di Kabupaten Kapuas
Tahun 2008 - 2012
II-41
Tabel II.20 Analisis Sektor Unggulan PDRB Tahun 2012 II-42
Tabel II.21 Perkembangan Jumlah Kamar Hotel/ Losmen Menurut Fasilitas
yang Tersedia di Kabupaten Kapuas Tahun 2003 - 2012
II-44
Tabel II.22 Kapasitas Produksi PDAM II-45
Bab III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH III-1
Tabel III.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2008-2012
III-2
Tabel III.2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2008-2012
III-2
Tabel III.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2008-2012
III-3
Tabel III.4. Neraca Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008-2012 III-4
Tabel III.5. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja KabupatenKapuas Tahun Anggaran 2010-2012
III-15
Tabel III.6. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2009-2012
III-16
Tabel III.7. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2009-
2012
III-17
Tabel III.8. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten III-18
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 6/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
iv
Kapuas Tahun Anggaran 2010-2012
Tabel III.9. Defisit Riil Dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran 2008-2012
III-18
Tabel III.10. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(Silpa)Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2008-2012
III-19
Tabel III.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran2014-2018
III-20
Tabel III.12. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(Silpa)Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
III-21
Tabel III.13. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
III-21
Tabel III.14. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
III-21
Tabel III.15. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Berdasarkan Prioritas Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014-
2018
III-22
Tabel III.16. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
III-23
Bab IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-1
Tabel IV.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Kapuas IV-2
Bab V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V-1
Tabel V.1 Rumusan Sasaran dan Indikator Kabupaten Kapuas V-9
Bab VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-1
Tabel VI.1 Distribusi Strategi Dalam Mencapai Sasaran Untuk Melaksanakan
Arah Kebijakan Pembangunan
VI-3
Tabel VI.2 Arah Kebijakan Pembangunan Per Tahun 2014 - 2018 VI - 5
Bab VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
VII-1
Tabel VII.1 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas VII-4
Bab VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
VIII-
1
TabelVIII.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka PendanaanKabupaten Kapuas Tahun 2013 -2018
VIII-2
Bab IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1
Tabel IX.1 Penentuan Indikator Kinerja Kabupaten Kapuas 2014-2018 IX-2
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 7/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
v
DAFTAR GAMBAR
Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
Gambar II.1 Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah
II-2
Gambar II.2 Luas Kabupaten Kapuas Menurut Kecamatan II-3
Gambar II.3 Curah Hujan di Enam Kecamatan di Kabupaten Kapuas, 2011 II-5
Gambar II.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 II-11
Gambar II.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Melek Huruf Tahun 2008-2012 II-18
Gambar II.6 Angka Buta Huruf Tahun 2009-2013 II-19
Gambar II.7 Perkembangan APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs Tahun 2008/2009 -
2012/2013
II-19
Gambar II.8 Perkembangan APK/APM Pendidikan Menengah Tahun 2008/2009 -
2012/2013
II-20
Gambar II.9 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pos Kesehatan Desa diKabupaten Kapuas Tahun 2009 - 2011
II-28
Gambar II.10 Jumlah PNS Kabupaten kapuas Tahun 2009- 2012 II-35
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 8/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pendahuluan I-1
1.1.Latar Belakang
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
mengamanatkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.
Lebih lanjut, pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sistem
perencanaan disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD
memuat visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati terpilih yang
diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas
selama lima tahun. Sehubungan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 April 2013, maka disusun RPJMD
Kabupaten Kapuas 2013-2018. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah,
RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan jangka panjang (20 tahun) dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan.
Sesuai pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan
Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala
daerah dilantik, dimana RPJMD disusun antara lain berpedoman pada RPJPD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2013-2018 memperhatikan arah pembangunan RPJPD berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024.
Selanjutnya, mengingat bahwa suatu RPJMD dilaksanakan melalui Renstra
SKPD maka penyusunan RPJMD juga bersamaan dengan penyusunan Renstra
BAB IPENDAHULUAN
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 9/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pendahuluan I-2
SKPD. Pasal 25 ayat (3) menyebutkan bahwa penyusunan Renstra SKPD
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD menjadi acuan dan
dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD disusun berpedoman kepada
RPJMD sehingga dengan demikian program pemerintahan daerah yang disusun
dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja outcome dan
SKPD penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang
RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat
yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa
visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan
masyarakat.
1.2.Landasan Hukum
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan, sebagai berikut:
Undang-Undang
Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang, sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai
Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
1959; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 10/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pendahuluan I-3
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor
4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4438);
8. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); dan
9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri
Landasan yang digunakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden dan Peraturan Menteri, sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 11/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pendahuluan I-4
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107);sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebgai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517); dan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 12/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pendahuluan I-5
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan HIdup Strategis Dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994).
Peraturan Daerah
Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk peraturan daerah, yaitu:
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2005-2024;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008, tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Kapuas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas; dan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 13/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pendahuluan I-6
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kapuas.
1.3.Hubungan RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kapuas dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Kalimantan
Tengah
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas mengacu kepada RPJMN sebagai
salah satu sistem perencanaan yang terbaca dengan jelas di dalam pasal 2 dan
pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Sasaran
dan prioritas pembangunan nasional yang termuat di dalam RPJMN menjadi
salah satu acuan bagi penyusunan RPJMD. Dengan demikian, diharapkan
terjadi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan
daerah.
Sebagai kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,
Kabupaten Kapuas bersama kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus
membangun sistem perencanaan yang sinkron. Sinkronisasi perencanaan
pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, RPJMD Ini disusun
mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015.
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kapuas dengan RPJPD, RKPD, Renstra
SKPD serta Renja SKPD
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi,
misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan
merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. RPJMD sebagai perencanaan
pembangunan selama periode 5 tahun disusun dengan berpedoman kepada
arah pembangunan RPJPD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman
bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD). Renstra SKPD merupakan rencana kerja lima tahunan yang
menjabarkan perencanaan kerja tahunan SKPD untuk menunjang pencapaian
visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 14/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pendahuluan I-7
RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten. Penjabaran rencana tahunan SKPD termuat dalam Rencana Kerja
(Renja) SKPD.
RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan
daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun
rencana kerja (Renja SKPD) tahunannya.
1.3.3. Hubungan dengan Dokumen Tata Ruang
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas disinergikan dengan rancangan akhir
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas yang sedang dalam
tahap pembahasan dan penetapan peraturan daerah. Dengan demikian
diharapkan kebijakan dan program pembangunan lima tahunan di RJMD
sejalan dengan kebijakan struktur dan pola ruang, dan program yang termuat
di dalam RTRW Kabupaten Kapuas untuk periode pembangunan 2013-2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas 2013-2018,
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RPJM
dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulis, serta maksud dan
tujuan dokumen RJPMD disusun.
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing
daerah.
Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka
Pendanaan
Menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan
masa lalu, dan kerangka pendanaan.
Bab IV. Analisis Isu-Isu Strategis
Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis
pembangunan Kabupaten Kapuas yang menjadi landasan penyusunan tujuan
dan sasaran pembangunan.
Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 15/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pendahuluan I-8
Berisi pernyataan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun
periode 2013-2018.
Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan
Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujun dan sasaran sertapentahapan arah kebijakan tiap tahunnya yang tertuang dalam arah kebijakan.
Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program
pembangunan daerah, yang dilengkapi dengan program-program pembangunan
daerah yang difokuskan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah.
Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan
Menjelaskan semua program prioritas Kabupaten Kapuas yang disertai dengan
pendanaannya selama lima tahun.
Bab IX. Indikator Kinerja Pembangunan
Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target
yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati
terpilih pada masa akhir periode masa jabatan.
Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Berisi prinsip-prinsip pedoman massa transisi pada saat pergantian masa
jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan,
pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.
Bab XI. Penutup
Merupakan penutup dari keseluruhan tulisan tentang RPJMD Kabupaten
Kapuas.
1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018 ialah menjabarkan
visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima
tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan tujuan
pembangunan Kabupaten Kapuas yang berkesinambungan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan
tujuan sebagai berikut:
a. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih;
b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 16/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pendahuluan I-9
dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi;
c. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan
operasional yang tertuang dalam Renstra SKPD dan perencanaan tahunan
yang tertuang dalam RKPD;
d. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendaian dan evaluasi;
e. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
dan
f. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka
menengah dan tahunan daerah.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 17/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-1
33
Gambaran Umum kondisi Kabupaten Kapuas memberikan informasi tentang
kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Kapuas secara umum
sampai saat ini. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana
pembangunan kedepan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari
aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan
daya saing daerah.
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
Analisis pada aspek geografi Kabupaten Kapuas perlu dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi
pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan
gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk,
komposisi, dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam
waktu tertentu.
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
1) Letak, Luas dan Batas Wilayah
Secara geografis Kabupaten Kapuas terletak pada 00 8’ 48” - 30 27’ 00” LS dan
1130 2’ 36” - 1140 44’ 00’’ BT, secara umum terbagi dalam 2 (dua) bagian, yakni
daerah sebelah utara (meliputi 6 Kecamatan) merupakan daerah dataran tinggi
yang berbukit dengan ketinggian antara 100-500 m/dpl, sedangkan daerahselatan (meliputi 11 Kecamatan) merupakan daerah pesisir, dataran rendah dan
rawa-rawa dengan ketinggian 0 - 50 m/dpl. Iklim di Kabupaten Kapuas
termasuk iklim tropis dan lembab dengan temperatur minimal berkisar antara
21 - 230C dengan curah hujan rata-rata 1.789 mm pertahun, kondisi daerah
meliputi :
a. Batas Administrasi Daerah meliputi :
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara;
Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau; dan
BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 18/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-2
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan
Selatan.
Gambar II.1Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber : Kapuas Dalam Angka, 2013
Secara yuridis formal, Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara R.I.
Nomor 1820). Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah dan tuntutan
untuk pemekaran wilayah, maka sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas
dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Kapuas (Kabupaten
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 19/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-3
Induk), Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas (Kabupaten hasil
pemekaran) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.
Secara umum Luas Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas
yaitu 14.999 Km2 atau 9,77% dari luas Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.
Kabupaten Kapuas yang meliputi 17 kecamatan, 14 kelurahan, 214 desa.
Panjang Pantai ± 189,85 km yang melintasi 5 (lima) desa di Kecamatan Kapuas
Kuala.
Gambar di bawah memberikan luasan Kabupaten Kapuas menurut kecamatan.
Gambar II.2
Luas Kabupaten Kapuas Menurut Kecamatan
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas 2013, diolah.
Kecamatan Mantangai merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Kapuas
dengan luas sebesar 6.128,00 km2 atau 40,86 persen, sedangkan Kecamatan
Selat merupakan kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu hanya 111,74
km2 atau 0,74 persen.
2) Orbitrasi
Keadaan orbitasi di Kabupaten Kapuas saat ini yaitu masih ada Kecamatan
yang jaraknya sangat jauh dari Ibukota Kabupaten Kapuas, misalnya Ibu Kota
Kecamatan Mandau Talawang di Sei Pinang (362 km), Ibu Kota Kecamatan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 20/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-4
Kapuas Hulu di Sei Hanyo (342 km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas Tengah di
Pujon (252 km) dan Ibu Kota Kecamatan Timpah di Timpah (215 km) seperti
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel II.1
Jarak Antara Ibukota Kabupaten Kapuas dan Ibukota Kecamatan.
No. KECAMATANIBUKOTA
KECAMATAN
JARAK KEIBUKOTA
KABUPATEN (Km)
1 KAPUAS KUALA LUPAK DALAM 59
2 TAMBAN CATUR TAMBAN CATUR 47
3 KAPUAS TIMUR ANJIR SERAPAT 21
4 SELAT KUALA KAPUAS 0
5 BATAGUH BATAGUH 20,5
6 BASARANG BASARANG 8
7 KAPUAS HILIR BARIMBA 9,5
8 PULAU PETAK SEI TATAS 16
9 KAPUAS BARAT MANDOMAI 23
10 KAPUAS MURUNG PALINGKAU 25
11 DADAHUP DADAHUP 48
12 MANTANGAI MANTANGAI TENGAH 83
13 TIMPAH TIMPAH 215
14 KAPUAS TENGAH PUJON 252
15 PASAK TALAWANG JANGKANG 289
16 KAPUAS HULU SEI HANYO 342
17 MANDAU TALAWANG SEI PINANG 362
Sumber : Kapuas Dalam Angka 2013
3) Topografi
Topografis Kabupaten Kapuas pada bagian utara merupakan daerah perbukitan,
dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut dan
mempunyai tingkat kemiringan antara 8–15 derajat dan merupakan daerah
perbukitan/pegunungan dengan kemiringan ± 15–25 derajat. Pada bagian
selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0–5 meter
dari permukaan air laut yang mempunyai elevansi 0% - 8% serta dipengaruhi
oleh pasang surut dan merupakan daerah yang berpotensi banjir cukup besar
terutama pada saat air laut pasang /naik.
Wilayah perairan meliputi danau, rawa, beberapa sungai besar dan kanal yang
berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas meliputi :
1) Sungai Kapuas Murung, dengan panjang ± 66,38 Km
2) Sungai Kapuas, dengan panjang ± 600,00 Km
3) Daerah pantai/pesisir Laut Jawa, dengan panjang ± 189,85 Km
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 21/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-5
4) Geologi
Jenis tanah di wilayah Kabupaten Kapuas saat ini dapat dikelompokkan
menjadi 4 ordo, 13 group, dan 15 sub group macam tanah. Keempat ordo
tersebut adalah: Histosol, Entisol, Inceptisol dan Ultisol.
5) Hidrologi
Selain sungai-sungai yang telah disajikan di atas, di Kabupaten Kapuas juga
terdapat 4 (empat) buah anjir/kanal yaitu :
• Anjir Serapat sepanjang ± 28 km (yang menghubungkan Kuala Kapuas
menuju Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 14 km dan
wilayah Kalimantan Selatan 14 km).
•
Anjir Kalampan sepanjang 14,5 km (yang menghubungkan Kota MandomaiKecamatan Kapuas Barat ke Pulang Pisau wilayah Kabupaten Pulang Pisau
mengarah ke Palangka Raya).
• Anjir Basarang sepanjang ± 24 km (yang menghubungkan Kuala Kapuas ke
wilayah Pulang Pisau).
• Anjir Tamban sepanjang ± 25 km (yang menghubungkan Kuala Kapuas
menuju Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 13 km dan
wilayah Kalimantan Selatan 12 km).
6) Klimatologi
Keadaan klimatologi di Kabupaten Kapuas pada saat ini umumnya termasuk
daerah beriklim trofis dan lembab dengan temperatur berkisar antara 21 – 23
derajat Celsius dan maksimal mencapai 36 derajat Celsius. Intensitas
penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak,
sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan
aktif/tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember, sedangkan
bulan kering/kemarau jatuh pada Juni sampai dengan September.
Gambar II.3Curah Hujan di Enam Kecamatan di Kabupaten Kapuas Tahun 2011
Sumber : Kapuas Dalam Angka 2013.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 22/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-6
Curah hujan di Kabupaten Kapuas terbesar terjadi di 6 (enam) kecamatan yaitu
Kecamatan Kapuas Kuala, Tamban Catur, Selat, Pulau Petak, Kapuas Murung
dan Kapuas Tengah. Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa dari keenam
kecamatan tersebut, curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Kapuas Hilir
yaitu sebesar 2195,6 mm sedangkan curah hujan terendah diantara keenam
kecamatan tersebut terjadi di Kecamatan Kapuas Kuala.
7) Penggunaan Lahan
Wilayah selatan (12 kecamatan) memiliki karakteristik pasang surut (rawa) yang
berpotensi untuk lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sementara
wilayah utara (5 kecamatan) dengan karakteristik berbukit-bukit sangat sesuai
untuk lahan perkebunan, kehutanan, peternakan dan pertambangan.
Penggunaan lahan berdasarkan data dari rancangan akhir RTRW Kabupaten
Kapuas, terdiri dari:
1. Kawasan Lindung;
a. Kawasan gambut terdapat di Kecamatan Timpah dan Mantangai
seluas 73.200 Ha.
b. Kawasan pelestarian alam, terdapat di Kecamatan Mantangai dan
Timpah seluas 128.296 Ha.
2. Kawasan Budidaya;
a. Pertanian tersebar di seluruh kabupaten
b. Perikanan tangkap dan budidaya
c. Perkebunan besar tersebar di seluruh Kabupaten
d. Kawasan pertambangan yang dikembangkan di Kapuas Hulu, Kapuas
Tengah, Timpah dan Basarang.
e. Kawasan Pariwisata;
• Wisata Alam : pesisir pantai teluk gabang,
• Wisata alam Pulau Telo
f. Permukiman; Kawasan dengan permukiman kepadatan sedang
2.1.2. Potensi Pengembangan Lahan
Kawasan budidaya adalah kawasan yang dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
Kawasan budidaya di Kabupaten Kapuas yang memiliki potensi untuk
pengembangan dan mendukung perekonomian daerah, yaitu:
1) Kawasan hutan produksi
a. Kawasan hutan produksi tetap.
Pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap dikenal dengan prinsip
softlanding yaitu mengatur jumlah tebangan pada tiap periode untuk
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 23/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-7
memberikan kesempatan kepada hutan untuk memperbaiki alam
sehingga tercapai keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan hutan.
Kawasan Hutan produksi tetap terletak di Kecamatan Kapuas Barat,
Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Mantangai seluas 823.904 Ha.
b. Kawasan hutan produksi terbatas.
Pemanfaatan dilakukan secara terbatas serta mempertimbangkan
keberadaan kawasan permukiman transmigrasi yang ada disekitar
kawasan hutan. Kawasan hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan
Kapuas Hulu, 499,684 Ha.
c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dilakukan untuk
pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan terdapat di
Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas tengah, Kecamatan Timpah
dan Kecamatan Mantangai seluas 170.917 Ha.
2) Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat terletak diseluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas.
3) Kawasan pertanian
Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas
A. Kawasan pertanian tanaman pangan ,terdiri atas :a) kawasan pertanian pangan untuk sub sektor tanaman pangan dan
hortikultura seluas 227.840 hektar, luas lahan produktif 133.540
hektar yang terdiri atas lahan sawah 103.271 hektar, palawija 2.811
hektar, lading 17.499 hektar dan hortikultura 9.959 hektar dengan
lokasi.
b) kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sawah di
wilayah kabupaten seluas 139.933 hektar meliputi Kecamatan Selat,
Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Basarang, Kecamatan Pulau
Petak, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kapuas Barat,
Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan
Mantangai, Kecamatan Kapuas Tengah.
B. Kawasan perkebunan, seluas 400.726 hektar, terdiri dari perkebunan
besar, swasta, kelapa sawit, dan karet di Kecamatan Kapuas Hulu,
Kapuas Tengah, Mantangai, Kapuas Barat, Selat, Basarang, Pulau Petak,
Kapuas Murung, Timpah, Mantangai dan Kapuas Kuala.
C. Kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan
ruminansia (sapi potong dan kambing) terdapat di Kecamatan Selat dan
Kapuas Murung dan non ruminansia (ayam potong dan itik) di Kecamatan
Mantangai, Selat, Kapuas Kuala dan Kapuas Timur.
4) Kawasan perikanan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 24/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-8
Pengembangan kegiatan perikanan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi
utamanya sebagai daerah perlindungan resapan air dan sumber air bersih.
Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:
(1) Kawasan perikanan budidaya, meliputi perikanan budidaya air payau,
perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya laut yang
terletak di seluruh kecamatan baik pada kawasan lindung maupun
kawasan budidaya lainnya.
(2) Kawasan penangkapan ikan laut, terletak di daerah pesisir Kecamatan
Kapuas Kuala dan Kapuas Hilir.
(3) Kawasan pengelolaan perikanan danau, terletak di Kecamatan
Mantangai, Pujon, dan Timpah.
(4) Kawasan keramba ikan/jaring apung, terletak di seluruh kecamatan.
5) Kawasan pertambangan
Kawasan pertambangan meliputi :
1. Kawasan peruntukan pertambangan besar
a. Batu bara terletak di Kecamatan Kapuas hulu, Kecamatan Kapuas
Tengah, Kecamatan Timpah, dan Kecamatan Mantangai;
b. Emas terletak di Kecamatan Kapuas Hulu dan Kecamatan kapuas
Tengah;
c. Batu gamping terletak di Kecamatan Kapuas Tengah;
d. Pasir kuarsa terletak di Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan
Timpah;
e. Pasir zicron terletak di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah
dan Kecamatan Mantangai;
f. Kaolin terletak di Kecamatan Timpah dan Kecamatan Mantangai;
g. Pasir sungai terletak di Kecamatan Mantangai; dan
h. Tanah liat terletak di Kecamatan Basarang.
2. Wilayah pertambangan rakyat terletak di seluruh kecamatan.
Kawasan pertambangan hanya dapat dikembangkan secara terbatas.
Pelaku kegiatan pertambangan diwajibkan untuk membangun fasilitas
keamanan dan pengamanan serta barier hijau (non permanen) serta akses
khusus.
6) Kawasan Industri
Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan industri/industrial estate, yaitu :
1. industri besar dan menengah berada di Batanjung;
2. industri kecil tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Kapuas;
b. Kawasan peruntukan industri diluar kawasan industri, yaitu:
1. industri pengolahan kayu merupakan industri besar di Bataguh;
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 25/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-9
2. industri pengolahan karet di Kuala Kapuas.
c. Industri mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi dalam kawasan
industry.
7) Kawasan Pariwisata.
Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas:
1. Pariwisata minat khusus miniature gereja di Kecamatan Kapuas Barat;
2. Pariwisata minat khusus sentra agropolitan Basarang; dan
3. Pariwisata kota terpadu mandiri lamunti.
Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:
1. Pariwisata pesisir Pantai Teluk Gabang di Kecamatan Kuala Kapuas; dan
2. Pariwisata alam Pulau Telo di Kecamatan Kuala Kapuas.
8) Kawasan Permukiman.
Pengembangan kawasan permukiman dilakukan dengan
mempertimbangkan karaktristik kawasan (perkotaan dan perdesaan).
Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas :
a. Kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan tersebar di seluruh
kecamatan.
b. Kawasan permukiman transmigrasi terletak di Kecamatan Dadahup,
Kapuas Murung, Mantangai, Kapuas Kuala dan Kapuas Hilir seluas108.578 Ha.
9) Kawasan Peruntukan lainnya.
Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:
a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu pengembangan
kawasan komersial dengan kegiatan perdagangan skala besar, sedang dan
rumah tangga tersebar di seluruh ibu kota Kecamatan;
b. kawasan peruntukan fasilitas umum meliputi kawasan perkantoran,pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan, ruang olah raga tersebar
di seluruh Kecamatan.
c. kawasan peruntukan lainnya untuk pertahanan dan keamanan adalah:
- komando distrik militer (KODIM)- Kuala Kapuas di Kecamatan Selat.
- komando rayon militer (KORAMIL) yang terdapat di kecamatan-
kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas.
2.1.3. Demografi
Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat
dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi
juga sebagai sasaran pembangunan.
Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas pada tahun 2012 sebanyak 412.830
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 26/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-10
orang, yang terdiri dari 213.776 orang penduduk laki-laki dan 199.054 orang
penduduk perempuan (sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas, 2013). Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling
banyak adalah Kecamatan Selat yaitu 79.271 orang, disusul dengan Kecamatan
Bataguh 53.020 orang. Sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk paling
sedikit adalah Kecamatan Mandau Talawang sebanyak 6.097 orang.
Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kapuas rata-rata sebanyak 27,52
orang per kilometer persegi. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) pada tahun
2012 tercatat sebanyak 116.600 kepala keluarga.
Tabel II.2Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2012
NO. NAMAKECAMATAN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAHPENDUDUK
JUMLAHKK
1. Selat 40.713 38.558 79.271 22.086
2. Kapuas Hilir 7.853 7.448 15.301 4.496
3. Kapuas Timur 15.333 14.725 30.058 9.007
4 . K ap uas Ku ala 11.401 10.865 22.266 6.710
5. Kapuas Barat 10.976 10.119 21.095 5.930
6. Pulau Petak 11.471 10.996 22.467 6.640
7. Kapuas Murung 14.497 13.731 28.228 7.887
8. Basarang 11.140 10.370 21.510 6.078
9. Mantangai 20.575 18.214 38.789 10.675
10. Timpah 5.068 4.614 9.682 2.813
11. Kapuas Tengah 7.389 6.781 14.170 3.719
12. Kapuas Hulu 4.991 4.429 9.420 2.472
13. Bataguh 27.387 25.633 53.020 14.794
14. Tamban Catur 10.000 9.181 19.181 5.755
15. Dadahub 8.306 7.289 15.595 4.193
16. Pasak Ta lawang 3.490 3.190 6.680 1.829
17. Mandau Talawang
3,186 2.911 6.097 1.516
Total 213.776 199.054 412.830 116.600
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, 2013
Bila ditinjau menurut pendidikan, penduduk Kabupaten Kapuas paling banyak
Tamat SD yaitu 140.234 orang, dan pada posisi berikutnya penduduk palingbanyak tidak/belum sekolah sebesar 75.244 orang. Kondisi ini memberi
gambaran kualitas sumber daya manusia di Kapuas yang masih perlu
ditingkatkan, sehingga dapat memiliki daya saing dan dapat memenuhi
kualifikasi yang dibutuhkan lapangan kerja.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 27/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-11
Gambar II.4
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, 2013, data
diolah
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.
Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan
kesejahteraan Kabupaten Kapuas, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.
a. Pertumbuhan PDRB
Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi
suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). Cara yang paling mudah adalah dengan melihat pertumbuhan
dan distribusi PDRB.
Besaran PDRB suatu daerah dapat menggambarkan kemampuan atau potensi
ekonomi dan kinerja ekonomi dari suatu daerah, baik dalam hal pengelolaan
sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Besaran PDRB Kabupaten
Kapuas sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga komoditi dari sektor
bangunan, angkutan dan komunikasi serta pertambangan dan penggalian yang
masih tetap menjadi sektor unggulan yang memberikan kontribusi paling besar
bagi perekonomian Kabupaten Kapuas. Perhitungan PDRB dapat dilakukandengan metode PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga
konstan. Dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2012 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kapuas meningkat jika dihitung atas dasar harga konstan
dan harga berlaku.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 28/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-12
Kabupaten Kapuas mempunyai pertumbuhan yang sangat menggembirakan
karena mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Berikut disajikan gambaran
tentang perekonomian Kabupaten Kapuas dari tahun 2009 – 2012:
• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas adhb tahun 2009
sebesar 4.344.067,26 Juta rupiah, naik 11,78 % dibandingkan tahun 2008.
Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah sektor Keuangan, Persewaan
& Jasa Perusahaan, yaitu sebesar 20,96%, sedangkan yang mengalami
kenaikan terendah adalah sektor Industri, yaitu sebesar 3,23%.
• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas adhb tahun
2010 sebesar 4.936.310,95 Juta rupiah, naik 13,60% dibandingkan tahun
2009. Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah sektor
Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 25,18%, sedangkan yang
mengalami kenaikan terendah adalah sektor Listrik, Gas dan Air, yaitu
sebesar 5,45%.
• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas adhb tahun
2011 sebesar 5.588.994,47 Juta rupiah naik 13,22% dibandingkan tahun
2010. Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah sektor
Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 29,00%, sedangkan yang
mengalami kenaikan terendah adalah sektor industri, yaitu sebesar 6,94%.
• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas tahun 2012
adhb sebesar 6.320.897 Juta rupiah naik 13,1% dibandingkan tahun 2011.
Tahun 2012 PDRB atas dasar harga berlaku, sektor Pertanian memberi
sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB, yaitu 45,61%.
Kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor perdagangan, restoran
& hotel 17,75% dan sektor bangunan/konstruksi 10,72%.
Berikut masing-masing perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas
dasar harga konstan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (adhb)
merupakan gambaran tentang perkembangan produksi riil dan dipengaruhi oleh
perkembangan atau perubahan harga.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas tahun 2012 adhb
sebesar 6.320.897 Juta rupiah naik 13,1% dibandingkan tahun 2011. Tahun
2012 PDRB atas dasar harga berlaku, sektor Pertanian memberi sumbangan
yang terbesar dalam pembentukan PDRB, yaitu 45,61%. Kemudian disusul
secara berturut-turut oleh sektor perdagangan, restoran & hotel 17,75% dan
sektor bangunan/konstruksi 10,72%. Untuk data PDRB menurut lapangan
usaha atas dasar harga berlaku dari kurun waktu tahun 2008 hingga 2011
disajikan dalam tabel berikut ini:
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 29/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-13
Tabel II.3
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2012
(dalam juta rupiah)
Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
Pertanian 2.013.932,79 2.270.314,49 2.551.920,11 2.883.263,83
Pertambangan &Penggalian
14.478,30 18.124,30 23.380,77 27.717,53
Industri 250.303,96 267.320,59 285.881,62 305.427,52
Listrik, Gas & Air Bersih 14.970,98 15.787,18 17.520,00 19.040,47
Bangunan 412.139,59 482.811,67 569.057,45 677.542,48
Perdagangan, Hotel &Restoran
791.913,30 894.412,21 1.008.340,69 1.121.701,53
Angkutan & Komunikasi 162.028,44 183.287,59 206.913,52 231.401,41
Keuangan, Persewaan &Jasa Perusahaan
218.870,35 267.908,06 321.257,33 385.432,34
Jasa Jasa 466.551,19 536.344,86 604.722,98 669.370,35
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kapuas, 2013.
Pada tahun 2012 sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto atas
dasar harga berlaku terbesar adalah Sektor Pertanian yaitu sekitar 2,8 triliun
rupiah, kemudian diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mencapai
1,1 triliun rupiah, lalu diurutan ketiga adalah Sektor Jasa-jasa sebesar 0,6
triliun rupiah, disusul berada di urutan keempat yaitu Sektor Bangunan yang
naik dari tahun sebelumnya yang mencapai nilai 0,6 triliun rupiah lebih.
Sedangkan sektor lainnya hanya menghasilkan nilai tambah bruto dibawah 500
miliar rupiah.
PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan pertumbuhan riil
perekonomian daerah yang terbebas atau tidak dipengaruhi tingkat kenaikan
harga dengan tahun 2000 sebagai acuan.
Pertumbuhan PDRB Sektoral
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara
makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten
Kapuas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti telah
diuraikan pada bagian sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan sektoral PDRB
Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut ini.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 30/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-14
Tabel II.4
Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Kapuas
LAPANGAN USAHA 2011**) 2012***) KENAIKAN
Pertanian 4,19 5,68 1,49
Pertambangan & Penggalian 25,52 12,46 -13,06Industri 2,03 1,92 -0,11
Listrik, Gas & Air Bersih 3,27 3,65 0,38
Bangunan 9,67 9,68 0,07
Perdagangan, Hotel &Restoran 7,94 5,66 -2,28
Angkutan &Komunikasi 4,86 4,73 -0,13
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 10,8 13,77 2,97
Jasa- Jasa 6,35 5,90 -0,45
Jumlah 5,72 6,29 0,57
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kapuas, 2013
Secara umum total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas tahun 2012
sebesar 6,29 % meningkat sebesar 0,57 % dibanding tahun 2011. Apabila
dilihat per sektor, maka sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi
adalah sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan yaitu sebesar 13,77
%, sedangkan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan terkecil adalah
sektor industri sebesar 1,92 %.
Dalam peranan ekonomi sektoral PDRB Kabupaten Kapuas tahun 2009–
2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :
• Pada tahun 2009, sektor Pertanian merupakan penyumbang terbesar
PDRB (adhb: 46,40%, adhk: 54,97%) disusul sektor Perdagangan,
Hotel & Restoran (adhb: 18,16%, adhk: 15,00%). Sedangkan sektor
yang menjadi penyumbang terkecil adalah sektor Pertambangan dan
Penggalian (adhb: 0,33%) dan sektor Listrik, Gas & Air Bersih (adhk:
0,25%).
• Pada tahun 2010, sektor Pertanian masih menjadi penyumbang
terbesar PDRB (adhb: 45,99%, adhk: 54,18%) disusul sektor
Perdagangan, Hotel & Restoran (adhb: 18,12 persen, adhk: 15,38
persen). Sedangkan sektor yang menjadi penyumbang terkecil adalah
sektor Listrik, Gas & Air Bersih (adhb : 0,32 %, adhk: 0,25persen).
• Tahun 2011 sektor Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar
(adhb: 45,66 persen, adhk: 53,39%) disusul sektor Perdagangan, Hotel
dan Restoran (adhb : 18,04%, adhk : 15,71%). Sedangkan sektor yangmenjadi penyumbang terkecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air
Bersih (adhb: 0,31%, adhk: 0,24%).
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 31/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-15
• Tahun 2012 sektor Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar
(adhb: 45,61 persen, adhk: 53,08 persen) disusul sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran (adhb : 17,75 %, adhk : 15,61 %). Sedangkan
sektor yang menjadi penyumbang terkecil adalah sektor Listrik, Gas
dan Air Bersih (adhb: 0,30 %, adhk: 0,24 %).
Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas berdasarkan
masing-masing sektor secara keseluruhan baik dalam angka maupun
persentase pertumbuhan dari harga berlaku dan dan harga konstan dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel II.5
PDRB Kabupaten Kapuas menurut Sektor Tahun 2012
No SektorHarga
Berlaku(Rp. Juta )
PertumbuhanHarga
Berlaku(% )
HargaKonstan 2000
(Rp. Juta)
PertumbuhanHarga
Konstan(% )
1 Pertanian 2.883.263,83 12,98 1.292.641,62 5,69
2 Pertambangan danPenggalian
27.717,53 18,55 13.009,81 12,46
3 Industri 305.427,52 6,84 121.700,29 1,92
4 Listrik, Gas dan AirBersih
19.040,47 8,68 5.741,24 3,65
5 Bangunan 677.542,48 19,06 205.595,48 9,68
6 Perdagangan, Hotel danRestoran
1.121.701,53 11,24 380.167,44 5,66
7 Angkutan dan
Komunikasi
231.401,41 11,83 79.925,53 4,73
8 Keuangan, Persewaandan Jasa Perusahaan
385.423,34 19,98 150.855,77 13,77
9 Jasa-jasa 669.370,35 10,69 185.404,04 5,90
TOTAL PDRB 6.320.897,46 13,10 2.435.041,22 6,29
Sumber data : Kapuas dalam angka Tahun 2013
Struktur Perekonomian
Struktur perekonomian Kabupaten Kapuas tahun 2012 atas dasar harga
berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel II.6
Struktur Perekonomian PDRB Kabupaten Kapuas Tahun 2012
(dalam juta rupiah)
LAPANGAN USAHA ADHB ADHK
Pertanian 2.883.263,83 1.292.641,62
Pertambangan & Penggalian 27.717,53 13.009,81
Primer 2.910.981,35 1.305.651,44
Industri 285.881,62 121.700,29
Listrik, Gas & Air Bersih 17.520,00 5.741,24
Bangunan 569.057,45 205.595,48
Sekunder 1.002.010,48 333.037,01
Perdagangan, Hotel & Restoran 1.008.340,69 380.167,44
Angkutan & Komunikasi 206.913,52 79.925,53
Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan
321.257,33 150.855,77
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 32/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-16
Jasa Jasa 604.722,98 185.404,04
Tersier 2.407.905,64 796.352,77
Jumlah 6.320.897,46 2.435.041,22
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kapuas, 2013
Atas dasar harga berlaku : Sektor primer (sektor pertanian dan sektor
pertambangan & penggalian) sebesar 2.910.981,35 juta rupiah atau 46,05%,
sektor sekunder (sektor industri, listrik, gas & air bersih dan sektor
bangunan) sebesar 1.002.010,48 juta rupiah atau 15,85% dan sektor tersier
(sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor angkutan dan komunikasi,
sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa) sebesar
2.407.905,64 juta rupiah atau 38,09%. Atas dasar harga konstan: sektor
primer sebesar 1.305.651,44 juta rupiah (53,62%), sektor sekunder sebesar333.037,01 juta rupiah (13,68%) dan sektor tersier sebesar 796.352,77 juta
rupiah (32,70%).
b. Inflasi
Fluktuasi harga barang-barang kebutuhan pokok tercermin dari
perkembangan laju inflasi suatu daerah. Inflasi tahunan Kabupaten Kapuas
triwulan IV-2012 sebesar 6,35%, lebih rendah dibandingkan dengan Kota
Palangka Raya yang inflasinya sebesar 6,73% tetapi lebih tinggi dibandingkan
Sampit sebesar 4,69% serta inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar
5,85%.
c. PDRB Per Kapita
Perkembangan perekonomian Kabupaten Kapuas yang diikuti dengan
pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB perkapita.
Tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari
besarnya PDRB perkapita, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan
pendapatan penduduk secara nyata, karena angka ini hanya merupakan
rata-rata.
PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima
oleh setiap penduduk sebagai hasil produksi seluruh kegiatan ekonomi atau
dengan kata lain PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang
bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk sebagai akibat dari adanya
aktivitas produksi. Pendapatan perkapita merupakan rata-rata nilai PDRB
setiap penduduk setelah dikurangi dengan pendapatan faktor neto yang
keluar/masuk, biaya penyusutan dan pajak tidak langsung neto.
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita untuk 5 (lima) Tahun
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 33/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-17
terakhir 2008 s/d 2012, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II.7
PDRB Per Kapita Tahun 2008 s/d 2012
Tahun PDRB Perkapita (Rp. juta) Pertumbuhan PDRB (% )
Harga Berlaku Harga Konstan Harga Berlaku Harga
Konstan
2012 18,63 7,18 11,73 5,01
2011 16,68 6,84 11,36 3,98
2010 14,97 6,57 14,08 5,69
2009 13,13 6,22 12,26 5,53
2008 11,69 5,89 16,90 5,61
Sumber data : Kapuas dalam angka Tahun 2013
Sepanjang tahun 2008–2012, perkembangan nilai PDRB per kapita Kabupaten
Kapuas memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat. Peningkatan
PDRB per kapita Kabupaten Kapuas mengindikasikan bahwa perekonomian
masyarakat Kabupaten Kapuas secara umum terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2008, nilai PDRB perkapita tercatat sebesar 3.887.590,48 rupiah
(adhb) dan 1.959.630,55 rupiah (adhk). Sedangkan pada tahun 2012 PDRB
per kapita meningkat menjadi 6.320.897,46 rupiah (adhb) dan 2.435.041,22
rupiah (adhk).
d. Kondisi Kemiskinan
Selama tahun 2008 - 2012 di Kabupaten Kapuas terjadi penurunan
persentase penduduk miskin, dimana pada tahun 2008 penduduk miskin
sebesar 8,25 persen dan pada tahun 2012 menjadi 6,11 persen atau terjadi
penurunan sebesar 2,14 persen, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel II.8Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Tahun 2008 s/d 2012
Tahun Kemiskinan (%)
2008 8,25
2009 6,34
2010 7,11
2011 6,28
2012 6,11
Sumber data : BPS Kabupaten Kapuas 2013
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 34/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-18
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek
kependudukan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
a. Pendidikan
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandamennya pasal 31 ayat
2, maka pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapat
prioritas oleh Pemerintah dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia.
Perkembangan jumlah penduduk melek huruf di Kapuas dari tahun 2009 sampai
2013 menunjukkan peningkatan yaitu dari 209.568 orang pada tahun 2009
menjadi 214.342 orang tahun 2013.
Gambar II.5
Perkembangan Jumlah Penduduk Melek Huruf Tahun 2008-2012
209,568
209,856
210,290
211,067
214,342
206,000 208,000 210,000 212,000 214,000 216,000
Jumlah penduduk usia diatas
15 tahun yang bisa
membaca dan menulis
2
2
2
2
2
Total penduduk usia 15 th
keatas 224.137 Orang
tahun 2013
Total penduduk Buta Huruf usia
15 th keatas sebanyak 9.795
Orang tahun 2013
Sumber: Dinas Pendidikan Kapuas, 2013
Angka buta huruf di Kapuas pada tahun 2009 menunjukan angka 9,00 dan terus
mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, dan berada pada angka 4,37
pada tahun 2013. Angka ini sudah cukup baik bila dibandingkan dengan target
nasional sebesar 7%.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 35/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-19
Gambar II.6
Angka Buta Huruf Tahun 2009-2013
9.00
7.65
7.61
5.77
4.37
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
Angka buta huruf
(%)
20
20
20
20
20
Target NasionalAngka Buta Huruf
Sumber: Dinas Pendidikan Kapuas, 2013
Angka partisipasi murni merupakan indikator yang menunjukkan proporsi
penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan
usia sekolah jenjang pendidikannya dengan nilai maksimal 100%. APK PAUD,
SD/MI, SMP/MTs selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan.
Kondisi pada tahun ajaran 2012/2013, posisi APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs
masing-masing 28,31; 98,85; dan 91,5.
Gambar II.7
Perkembangan APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs
Tahun 2008/2009 - 2012/2013
0
100
200
300
400
500
600
APK PAUDAPK SD/MI
APK SMP/MTs
21.34 93.2688.95
22.45
94.2789.9424.14
96.5489.97
26.32
97.2590.34
28.31
98.85
91.5
2012/20
2011/20
2010/20
2009/20
2008/20
Sumber: Dinas Pendidikan Kapuas, 2013
Angka Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP
dan SMA mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2008-2012. Gambar II.8
menunjukkan APK pendidikan menengah sejak tahun 2008 sampai dengan 2012
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 36/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-20
yang mengalami peningkatan sampai pada angka 50,25 untuk tahun ajaran
2012/2013. Hal yang sama diikuti juga oleh APM pendidikan menengah yang
terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir.
Gambar II.8
Perkembangan APK/APM Pendidikan MenengahTahun 2008/2009-2012/2013
0
50
100
150
200
APK SMA/MA/SMK
APM SMA/MA/SMK
32.26
31.15
33.41
31.65
35.21
32.23
38.34
33.71
50.25
45.51
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, 2013
b. Kesehatan
Secara umum adanya peningkatan pencapaian derajat kesehatan masyarakatdalam kurun waktu 5 (empat) tahun terakhir dapat dikatakan berhasil seperti
terlihat pada tabel derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kapuas. Meskipun
demikian, masih ada beberapa indikator yang pencapaiannya masih perlu
ditingkatkan, diantaranya adalah rasio tenaga bidan dan rasio tenaga dokter per
100.000 penduduk. Hal ini disebabkan karena ketersediaan sumber daya tenaga
dokter dan bidan dalam hal pengangkatan formasi tergantung dari Pemerintah
daerah dan pusat.
Tabel II.9Derajat Kesehatan Masyarakat
URAIAN SAT 2008 2009 2010 2011 2012 IdealKategoriCapaian
Angka Usia HarapanHidup
Tahun 71 71,3 71,6 71,8 71,9 -
RatioPuskesmas,Poliklinik, pustu per 100.000penduduk
Rasio 1:1290 1:1287 1:1247 1:2059 1 : 1400 1: 1000Kurangberhasil
Ratio Posyandu perBalita Rasio 1 : 106 1:107 1:106 1:121 1 : 104 1: 100
Kurangberhasil
Ratio kebutuhanbidan per 100.000penduduk
Rasio 1:2127 1:1670 1 : 1678 1:1895 1:15461:
1000Kurangberhasil
Ratio dokter per100.000
Rasio 1:6953 1:6663 1:6078 1:6078 1:76151:
2500Kurangberhasil
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 37/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-21
Angka KematianBayi per 1000kelahiran hidup
Rasio 22 10 12 8,1 9,27 23 Berhasil
Angka KematianBalita per 1000
kelahiran hidup
Rasio NA NA NA NA NA 32
NA (tidakada
laporankematian
balita dariPuskesma
s )
Angka Kematian Ibuper 100.000kelahiran hidup
rasio 133 184 155 145 108 102Kurangberhasil
Prevalensi GiziKurang
Persen 19,2 16,87 18,7 17,2 17,93 15,50 %Kurangberhasil
Prevalensi Balita GiziBuruk
Persen 3,9 3,92 4,1 3,8 3,68 3,6%Kurangberhasil
PertolonganPersalinan oleh Tenaga Kesehatan
Persen 64,4 80,1 90 81,5 91 95%Kurangberhasil
Angka Kesakitan
Malaria
persen - - 1,96 6,79 9,81 < 1Kurang
berhasil
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
Perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kapuas, ada
kecenderungan terjadinya perbaikan program pelayanan kesehatan di setiap
tahunnya. Meskipun secara keseluruhan masih belum optimal, karena target
yang diharapkan masih belum bisa terpenuhi.
1. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Kapuas Kapuas, meskipun data UHH
tidak tersedia, namun diprediksi ada kecenderungan meningkat. Hal ini
disebabkan karena angka kematian bayi yang cenderung menurun dari tahun
2008-2012.
2. Angka kematian bayi, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun
2008 – 2012 yaitu dari 22 per 1000 kelahiran hidup menjadi 8 per 1000
kelahiran hidup. Angka ini menunjukan masih di bawah target MDGs dan
SPM yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian secara
keseluruhan kekualitas pelayanan kesehatan bayi masih perlu untuk
ditingkatkan, terutama pada penanganan kasus-kasus 24 jam pertama
setelah kelahiran bayi. Data lima tahun terakhir menunjukan penyebab
kematian terbesar bayi adalah akibat dari Berat Bayi Lahir Rendah ( rerata :
40% jumlah kematian, dan asfiksia dengan rerata 34% dari jumlah kasus
kematian bayi). Bila diperhitungkan dengan angka absolut jumlahkematian
bayi di tahun 2011 sebanyak :
3. Tidak ditemukan Kematian Balita Tahun 2008 dan 2012, dikarenakan
kematian balita jarang terdeteksi dan tidak dilaporkan oleh Puskesmas dan
jajarannya.
4. Angka Kematian Ibu tahun 2012 sebesar 108 per 100.000 kelahiran hidup
menurun jika dibandingkan tahun 2008 yaitu 133 per 100.000 kelahiran
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 38/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-22
hidup. Meskipun demikian angka ini masih di atas target MDGs 2015 sebesar
102 per 100.000 kelahiran hidup.
5. Prevalensi Gizi Kurang, Berdasarkan data Pemantauan Status gizi tahun
2012 menunjukan angka prevalensi gizi kurang sebesar 17,92%. Namun di
tahun 2013 ada kecenderungan tidak mengalami perubahan masih dikisaran
angka 17% dan angka ini dibawah angka nasional (SPM) tahun 2010 yaitu <
5% dan target MDGs 15,5%.
6. Prevalensi Balita Gizi Buruk, Berdasarkan data Pemantauan Status gizi
tahun 2012 menunjukan angka prevalensi gizi kurang sebesar 3,68%. Angka
ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan tiga tahun terakhir yakni
2010 sebesar 4,1%. Namun jika dibandingkan dengan target MDGs sebesar
3,6%, masih belum dikatakan berhasil.
7. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, jumlah persalinan yng
ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2008 sebesar 64,4% persen jumlah ini
meningkat secara signifikan di tahun 2010 menjadi sebesar 90%, dan tahun
2012 seiring dengan upaya peningkatan target persalinan, yang terjadi tidak
sesuai dengan harapan, dimana persalinan tenaga kesehatan cenderung
mengalami penurunan 2012 menjadi 91 %. Penyebabnya adalah sejak tahun
2009 Pemerintah Kabupaten Kapuas memberikan jaminan kesehatan secara
gratis kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas, termasuk didalamnya
adalah biaya persalinan. Namun sejak tahun 2012 Pemerintah Pusat
mengeluarkan kebijakan Jaminan Persalinan Aman dimana biaya persalinan
yang digratiskan adalah persalinan difasilitasi kesehatan dan proses
pencairan dana yang sangat lambat di tahun 2012 (diakhir tahun 2012).
8. Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence), masih merupakan
penyakit endemis di Kabupaten Kapuas. Hal ini disebabkan wilayah
Kabupaten Kapuas sebagai daerah yang sebagian besar terdirii dari rawa-
rawa/perairan ditambah lagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik
industri, pertambangan , perkantoran, dan perumah yang sedang giat-giatnya
dikembangkan mengakibatkan banyaknya bekas-bekas galian yang menjadi
tempat penampungan air hujan dan menjadi sarang perkembangbiakan
nyamuk anopeles yang merupakan vektor penyebaran malaria. Tahun 2012,
angka kesakitan malaria positif 9,81 per 1000 penduduk. Angka ini lebih
tinggi dari yang ditetapkan dalam target SPM yaitu <1.
9. Angka Kesakitan akibat TB-Paru, pada tahun 2011, Case Detection Rate
(CDR)/angka kesakitan akibat TB-Paru Klinis 51,4% per 1000 penduduk, jika
dibandingkan tahun 2010 terjadi penurunan kasus dimana pada tahun 2010
angka kesakitan TB Paru Klinis 53,9% per 1.000 penduduk. Angka
keberhasilan pengobatan TB > 70% persen, angka ini pada tahun 2011 masih
belum tercapai, sehingga diperlukan upaya lebih aktif untuk pencarian
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 39/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-23
penderita TB Paru posisitf, Namun dari penderita TB yang diobati oleh tenaga
kesehatan dan sembuh 100 persen.
10. Jumlah Kesakitan akibat HIV/AIDS, penyakit PMS HIV/AIDS sudah
menjadi penyakit yang patut diwaspadai penularannya di agar tidak menjadi
masalah di Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2011 telah ditemukan 2 (dua)
kasus HIV dan kasus Penyakit Meular Seksual lainnya ditemukan sebanyak
30 kasus.
11. Angka Kesakitan akibat Diare, penyakit diare merupakan salah satu
penyakit menular, pada tahun 2011, persentase angka kesakitan akibat
penyakit diare ditemukan dan ditangani sebanyak 9.774 (70,2%). Tahun
2012 sebanyak 8.096 (100%).
12. Angka Kesakitan akibat DBD, pada tahun 2011 Insident Rate DBD 21,6
per 100.000 penduduk dengan CFR 1,4 %. Angka ini masih berada dibawah
standar nasional untuk Incident Rate 1/1000, CFR 2 %.
13. Angka Kesakitan akibat Kusta, setiap tahun upaya penemuan kusta
baru terus dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan pasif
maupun aktif (School survey dan chase survey ), pada tahun 2011, Angka
penemuan kasus baru kusta sebesar 12,19 per 100.000 penduduk dari target
angka <5. Secara program penyakit kusta masih belum tereleminir di
Kabupaten Kapuas karena prevalensinya masih lebih dari 1 per 10.000
penduduk, yaitu 1,21.
14. Angka Kesakitan akibat Campak, campak merupakan penyakit menular
yang sering menyebabkan kejadian Luar Biasa ( KLB), jumlah kasus penyakit
campak pada tahun 2011 ditemukan sebanyak 30 kasus.
15. Angka Kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular, dari 10 jenis penyakit
terbesar berdasarkan jumlah kunjungan pasien di Puskesmas yaitu ISPA,
Hypertensi, Gastritis-duo denitis, diare-gastro enteritis, infeksi saluran
pernapasan bawah, malaria klinis, oesteopaties-chandropaties, penyakit pada
gaster, penyakit pada vulva-jaringan periapikal, infeksi saluran pernapasan
lainnya.
16. Angka Cakupan Imunisasi Campak Bayi, tahun 2011 tercapai sebesar
80,6%. Angka ini masih lebih rendah dari target sebesar 90%. Secara
keseluruhan, desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas masih belum mencapai
Universal Child Imunisation (UCI). TAhun 2011 hanya tercapai 61,6% dari
target 100%.
Gambaran umum ketersediaan sarana dan tenaga layanan kesehatan
Kabupaten Kapuas dari tahun 2008-2011 semakin meningkat hal ini terbukti
dengan semakin bertambahnya tenaga kesehatan baik dari tenaga pusat
maupun daerah serta penambahan sarana pelayanan kesehatan seperti
puskesmas, pustu dan polindes. Rasio sarana dan tenaga kesehatan terhadap
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 40/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-24
penduduk dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Rasio Sarana Kesehatan Dasar Terhadap Penduduk, sarana kesehatan
dasar baik pemerintah seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes,
Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan dengan rasio 1 : 1.400, yang berarti
1 sarana kesehatan untuk melayani 1.400 penduduk. Kondisi ini masih
dibawah ratio ideal yang diharapkan yaitu 1 : 1.000.
2. Rasio Sarana Kesehatan Rujukan Terhadap Penduduk, Rasio sarana
kesehatan rujukan tahun 2011 yaitu 7,34 per 100.000 penduduk.
3. Rasio Tenaga Dokter Terhadap Penduduk, gambaran mengenai jumlah
tenaga dokter dapat dilihat dari indikator jumlah dokter per 100.000
penduduk. Rasio dokter umum terhadap penduduk di Kabupaten Kapuas 1 :
7.615 jiwa, sedangkan standar Indonesia Sehat 2010 rasio dokter terhadap
penduduk 1 : 2.500 jiwa. Kondisi ini menggambarkan bahwa di Kabupaten
Kapuas kebutuhan untuk tenaga dokter umum masih kurang mencukupi.
4. Rasio dokter gigi terhadap penduduk, Rasio dokter gigi tahun 2011
terhadap penduduk yaitu 1 : 31.046, sedangkan Standar Indonesia Sehat
2010 rasio dokter gigi terhadap penduduk 1 : 9.090. Kondisi ini
menggambarkan bahwa di Kabupaten Kapuas kebutuhan untuk tenaga
dokter gigi sangat kurang.
5. Rasio dokter spesialis terhadap penduduk, Rasio dokter spesialis terhadap
penduduk tahun 2011 sebesar 1 : 100.902, sedangkan Standar Indonesia
Sehat 2010 rasio dokter spesialis terhadap penduduk 1 : 16.600. Kondisi ini
menggambarkan bahwa di Kabupaten Kapuas kebutuhan untuk tenaga
dokter spesialis masih sangat kurang.
6. Rasio Bidan di Desa terhadap penduduk, Rasio Bidan di Desa terhadap
penduduk tahun 2011 sebesar 1 : 1.895 dengan Standar Indonesia Sehat
2010 untuk tenaga bidan adalah 1 : 1.000. Hal ini menunjukkan bahwa di
Kabupaten Kapuas masih kekurangan tenaga bidan.
7. Rasio Perawat per 100.000 penduduk, di Kabupaten Kapuas tahun 2011
jumlah rasio perawat terhadap penduduk sebesar 1 : 1695. Standar
Indonesia Sehat 2010 untuk tenaga perawat dibutuhkan 1 : 855 penduduk.
Berarti di Kabupaten Kapuas untuk tenaga kesehatan perawat juga masih
kurang.
8. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk, Rasio Puskesmas pada tahun
2011 sebanyak 1 : 17.548, ini berarti bahwa 1 Puskesmas masih melayani
sekitar 17.540 penduduk. Semakin tinggi ratio puskesmas terhadap
penduduk, semakin besar peluang masyarakat memperoleh pelayanan
kesehatan. Seiring dengan terjadinya pengurangan jumlah penduduk
berdasarkan data BPS Tahun 2012 sebanyak 329.440 jiwa dan jumlah
puskesmas bertambah menjadi 25 buah, maka ratio Puskesmas terhadap
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 41/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-25
penduduk menjadi 1 : 13.177. Dengan demikian sampai dengan
tahun 2012 julah Puskesmas sudah mencukupi dibandingkan dengan
standart nasional dengan rasio 1 : 16.666.
9. Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk, Jumlah Pustu di
Kabupaten Kapuas tahun 2011 sebanyak 123. Dengan demikian Rasio
Puskesmas Pembantu tahun 2011 terhadap jumlah penduduk sebesar
403.608 jiwa sebesar 1 : 3.281 penduduk. Ini dapat diartikan bahwa setiap
satu Puskesmas Pembantu dapat melayani 3.281 penduduk. Angka ini masih
dibawah target nasional sebesar 1 : 1.500 penduduk.
c. Ketenagakerjaan
Angka partisipasi angkatan kerja menunjukkan peningkatan sejak tahun 2008
(2%) ke tahun 2010 (22%). Namun angka tersebut mengalami penurunan pada
tahun 2011 menjadi 17%. Sementara itu, pengangguran di Kabupaten Kapuas
selama kurun waktu tahun 2009 – 2012 terjadi penurunan, dimana pada pada
tahun 2009 sebesar 5,35 persen dan pada tahun 2010 sebesar 4,17 persen. Hal
ini berarti berhasil menekan angka pengangguran sebesar 1,18 persen bila tahun
2010 dibandingkan dengan tahun 2009. Sedangkan Angka pengangguran pada
tahun 2011 sebesar 3,52 persen. Hal ini berarti berhasil menekan angka
pengangguran sebesar 0,65 persen bila tahun 2011 dibandingkan dengan tahun2010. Angka Tingkat Pengangguran kembali menurun menjadi sebesar 3,08
persen pada tahun 2012 atau berhasil menekan pengangguran sebesar 0,44
persen bila dibandingkan tahun 2011.
2.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Dalam pengembangan seni dan budaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan seni budaya melalui kegiatan-
kegiatan festival, lomba, baik yang bersifat kesenian tradisional maupun
kesenian modern. Demikian juga halnya fasilitasi untuk perkumpulan-
perkumpulan kesenian dari luar daerah (Jawa, Batak, Manado, dan lain-lain)
juga terus dikembangkan sehingga integrasi budaya daerah asli dan dari luar
daerah merupakan salah satu faktor yang dapat mewujudkan persatuan dan
kesatuan masyarakat Kabupaten Kapuas.
Dibidang olahraga komitmen Pemerintah Daerah untuk mengembangkan
olahraga secara umum maupun tradisional, merupakan bagian penting dari
kebijakan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia
secara khusus dalam mengembangkan bakat dan potensi pemuda dan remaja
dan juga diharapkan dapat menyumbangkan prestasi yang tidak hanya pada
skala lokal akan tetapi juga pada skala nasional.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 42/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-26
2.3. Aspek Pelayanan Umum
Aspek pelayanan umum suatu daerah menggambarkan kualitas pelayanan dari
urusan wajib dan urusan pilihan. Gambaran kondisi pelayanan umum di
Kapuas, diuraikan berikut ini.
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
Beberapa indikator kinerja di bidang pendidikan seperti angka putus sekolah,
anka kelulusan dan angka melanjutkan, mengalami kenaikan di tahun 2011
dibandingkan dengan tahun 2010 , seperti yang ditampilkan oleh tabel di bawah
ini. Walaupun beberapa indikator menunjukkan perbaikan, namun perhatian
masih perlu diberikan pada beberapa hal untuk perbaikan pelayanan
pendidikan di Kapuas, khususnya terkait dengan angka melanjutkan dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA.
Tabel II. 10Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan
Tahun 2010 dan 2011
No Indikator Kinerja Capaian Kinerja
2010 2011
1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,25% 0,18%
2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 1,29% 0,56%3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 14,39% 4,16%
4 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 91,01% 99,74%
5 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 92,30% 99,36%
6 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 97,03% 99,80%
7 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 72,01% 80,29%
8 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs keSMA/SMK/MA
54,39% 59,49%
Sumber: Dinas Pendidikan Kapuas, 2013
Kondisi sarana dan prasarana pendidikan meliputi sekolah dan rombongan
belajar yang disertai jumlah siswa di sekolah negeri maupun swasta dan guru
PNS di Kapuas pada Tahun 2012 disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel II.10
Jumlah Sekolah, Rombel, Siswa dan Guru (Negeri dan Swasta)
Tahun 2012
NO.
TINGKATPENDIDIKAN
SEKOLAH ROMBEL SISWA GURUPNS
1 TK 65 142 1.704 135
2 SD 394 2.401 24.457 2.763
3 SMP 104 408 10.038 7114 SMA 15 155 3.973 351
5 SMK 8 48 1.425 156
Jumlah 586 663 55.113 4.116
Sumber: Dinas Pendidikan Kapuas, 2013
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 43/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-27
Selain penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas
pendidikan suatu daerah juga dipengaruhi oleh mutu tenaga pendidik. Guru
yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV pada tahun 2010 menunjukkan angka
34,29% dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 37,93%.
Walau demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi
standar pelayanan minimal dan pemenuhan guru yang berkualitas.
Tabel II.11
Rasio Siswa Sekolah Negeri Dengan Guru PNS
Tahun 2012
Tingkat Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru R A S I O
TK 156 135 1 : 1,15
SD 22.657 2.763 1 : 8,2
SMP 8.575 711 1 : 12,06
SMA 3.974 351 1 : 11,32SMK 875 156 1 : 5,6
Jumlah 36.037 4.116 1 : 8,8
Sumber: Dinas Pendidikan Kapuas, 2013
2. Kesehatan
Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan memberikan
pelayanan kesehatan secara Mudah, Murah, Adil dan Merata, yang bertujuan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mempermudah
akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah di
setiap tahun anggaran berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya. Tahun 2011 jumlah
Puskesmas sebanyak 23 buah ditingkatkan menjadi 25 Puskesmas dan di
tahun 2013 menjadi 26 buah Puskesmas. Namun untuk Puskesmas
Pembantu dan Poskesdes, secara bertahap akan ditingkatkan jumlahnya di
tahun 2013. Hal ini terkait erat dengan semakin banyaknya pertambahan
jumlah desa/kelurahan pemekaran yang berarti juga semakin banyaknya
jumlah kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan yang
mudah dijangkau di desa tersebut.. Selain itu seiring dengan
diberlakukannya Jaminan Kesehatan Sosial Pemerintah juga membangun
fasilitas kesehatan Rumah Sakit Tingkat Pertama di daerah yang termasuk
kriteria terpencil (Kecamatan). Sedangkan untuk memfasilitasi pertolongan
persalinan di fasilitas kesehatan di setiap Puskesmas wajib menyediakan
tempat khusus untuk pertolongan persalinan dan pojok ASI Eklusif. Secara
bertahap Pemerintah Daerah akan mengembangkan 1 Kecamatan 1
Puskesmas Rawat Inap dan Mampu Penanganan Obstetri Neonatal
Emergency Dasar (PONED).
Untuk pembiayaan kesehatan, sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah
telah mengambil kebijakan dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 44/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-28
secara Gratis di Puskesmas dan jajarannya serta pelayanan kesehatan
rujukan di RSUD secara gratis bagi keluarga tidak mampu yang belum
masuk peserta Jamkesmas yang di sebut sebagai Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Kapuas.
Gambar II.9Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pos Kesehatan Desa
di Kabupaten Kapuas Tahun 2009 – 2011
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Data diolah.
Kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah dapat diketahui melalui
penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Beberapa indikator kesehatan di Kapuas menunjukkan
kecenderungan pencapaian yang bervariasi per tahun. Ada indikator yang
pencapaiannya fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir, antara lain: cakupan
kunjungan ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan memiliki kopetensi kebidanan, Cakupan pelayanan ibu nifas dan
Cakupan kunjungan bayi. Sedangkan indikator yang menunjukkan
pencapaian yang makin meningkat tiap tahunnya antara lain: Cakupan
neonatal dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
masyarakat miskin.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 45/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-29
Tabel II.12
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kapuas
Tahun 2008-2012
INDIKATOR REALISASI CAPAIAN
2008 2009 2010 2011 2012Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 72% 70% 90% 77% 92%
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
4% 20% 20% 20% 5%
Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan memiliki kopetensikebidanan
66% 72% 88% 87% 94%
Cakupan pelayanan ibu nifas 58% 73% 87% 75% 84%
Cakupan neonatal dengankomplikasi yang ditangani
3% 3% 4% 4% 9%
Cakupan kunjungan bayi 54% 84% 84% 87% 55%
Cakupan pelayanan kesehatandasar masyarakat miskin
74% 82% 86% 90% 92%
Cakupan desa / kelurahan UCI 58% 59% 60% 63% 54%
Cakupan pelayanan anak balita 70% 72% 73% 73% 74%Cakupan pemberian makananpendamping ASI pada anak usia 6-24bulan
48% 52% 56% 57% 100%
Cakupan balita gizi buruk mendapatperawatan
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan penjaringan kesehatan siswaSD dan setingkat
5% 7% 7% 9% 10%
Cakupan peserta KB aktif 80% 78% 75% 75% 78%
Cakupan penemuandan penanganan penyakit :
− Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per
100.000 penduduk < 15 tahun
− Penderita pneumonia balita
−Penderita baru TB BTA positif
− Penderita DBD yang ditangani
− Penderita diare
-
82%
82%100%100%
-
85%
85%100%100%
-
83%
87%100%100%
-
86%
90%100%100%
-
87%
91%100%100%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukanmasyarakat miskin
52% 60% 64% 68% 74%
Cakupan pelayanan gawat darurat level1 yang harus diberi sarana kesehatan(RS) di kabupaten
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan desa/kel. mengalami KLB yang dilakukan penyelidik kan epidemiologi < 24 jam
100% 100% 100% - -
Cakupan desa siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber: Dinas Kesehatan Kapuas, 2013
3. Pekerjaan Umum
Dalam upaya penanganan infrastruktur perdesaan, melalui kerja sama
dengan pemerintah Republik Indonesia pada Kementerian Pekerjaan Umum
Repulik Indonesia, sejak tahun 2009 dilaksanakan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat-Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
(PNPM-PPIP). Program ini ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui
pembangunan jalan dan jembatan perdesaan, sarana air bersih dan tambatan
perahu/dermaga yang secara total melibatkan masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Adapun jumlah infrastruktur
perdesaan yang ditangani sejak tahun 2009 adalah sebagai berikut:
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 46/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-30
Tabel II.13
Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP) Kabupaten Kapuas
Tahun 2009 - 2012
No Jenis Pekerjaan
Tahun
Jumlah2009 2010 2011 2012
1 Cor Beton/ Rabat Beton 4.477 4.832 15.119 744 25.172 m'
2 Timbunan Sirtu 1.145 14.950 16.095 m'
3 Jembatan Ulin 6 7 9 4 41.267 bh
4 Rehab Jembatan 13 1 14 bh
5 Gorong - gorong 48 5 53 bh
6 Box Culvert 3 5 8 bh
7 Sumur Pompa Tangan 26 26 titik
8 Sumur Bor 5 7 12 bh
9 Tambatan Perahu 8 1 9 bh
10 Titian Kayu Ulin 1 1 1 1 4 bh
11 Pembangunan Siring 350 350 m'
12 Dermaga Kayu 1 1 bh13 MCK 1 1 bh
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Kapuas
4. Lingkungan Hidup
Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang
Lingkungan Hidup antara lain :
Penanganan sampah di Kabupaten Kapuas dari tahun 2008-2011 ada
kecenderungan peningkatan yaitu 47,8%, 60,74%, 59,7% dan 69,81%.
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang dapat diawasi dari tahun
2008-2011 ada kecenderungan penurunan yaitu 66,6%, 58%, 22,8%
dan 33,33%.
Jumlah daya tampung TPS dari tahun 2008-2011 terjadi peningkatan
yaitu 0,39%, 2,54%, 2,50% dan 3,35%.
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas pada tahun 2008-2011 tidak ada kasus yang
diselesaikan, hanya tahun 2008 diselesaikan 100%.
5. Perhubungan
a) Jalan dan Angkutan Darat
Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting
khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi
darat, pemerintah daerah telah membangun jalan sepanjang 1.705,60 km
jalan kabupaten dan 459,90 jalan Negara. Dari total panjang jalan yang
ada, 19,57 persen yang baru diaspal, sementara sisanya belum diaspal.
b) Pelabuhan Laut Batanjung
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
tahun 2013 Pembangunan pelabuhan laut Batanjung sebagai salah satu
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 47/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-31
Pelabuhan Pengumpul di Provinsi Kalimantan Tengah maka berdasarkan
Rencana Jangka Pendek (Tahun 2010-2015) kegiatan yang telah dan akan
penyiapan lahan, penyiapan alur kapal yang akan melintas, Pembangunan
fasilitas pelabuhan barang, cargo, Pembangunan fasilitas peti kemas.
Pembangunan Pelabuhan Laut Batanjung disamping menggunakan dana
APBN juga didukung dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah juga
diupayakan keterlibatan Pihak Swasta baik untuk pembangunan fasilitas
pelabuhan maupun pengembangan kawasan industri di kawasan
Pelabuhan Laut Batanjung. Rencana investasi swasta dalam
pengembangan kawasan industri pada saat ini dalam proses pengurusan
izin pusat dan rencana investasi yang akan dikembangkan meliputi
membangun PLTU 2 x 15 MW, membangun Pelabuhan Stockfile,dan
Pabrik Semen.
c) Pembangunan jaringan Rel Kereta Api
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 297 tahun 2013
tentang Persetujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Dari Puruk
Cahu Ke Batanjung Melalui Bangkuang, telah ditetapkan trase jalur rel
kereta api sepanjang +/- 425 Km di sepanjang Provinsi Kalimantan Tengah
dan melewati Kabupaten Kapuas sepanjang 122 Km. Pembangunan jaringan rel kereta api direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2015.
6. Kependudukan dan Catatan Sipil
Data keseluruhan penduduk Kabupaten Kapuas sudah diupayakan melalui
kegiatan Konversi dengan struktur data SIAK. Adapun kondisi sampai
dengan September 2012 dapat dilaporkan bahwa penduduk Kabupaten
Kapuas berjumlah 365.681 jiwa yang terdiri dari laki 187.337 jiwa dan
perempuan 178.344 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang wajib KTP
sebanyak 253.043 jiwa atau 69,19%, yang terdiri dari laki-laki 129.717 jiwa
dan perempuan 123.326 jiwa. Untuk penduduk wajib KTP yang sudah
memiliki KTP pada tahun 2012 yaitu sebanyak 203.809 atau 80,54%, yang
terdiri dari laki-laki 102.567 jiwa dan perempuan 101.242 jiwa. Sedangkan
jumlah Kepala Keluarga sebanyak 105.351 KK dan semuanya telah memiliki
Kartu Keluarga. Menyangkut Pelayanan Pencatatan Sipil, Penduduk yang
memiliki Akta Kelahiran target berdasarkan RPJMD yaitu 25 % realisasi
sampai dengan saat ini 60,12 %. Demikian pula halnya dengan jumlah
pasangan yang menikah dan memiliki Akta Nikah target pada RPJMD 70%,
realisasi saat ini mencapai 80,74 %.
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 48/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-32
melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga terus
mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Program-program yang
dilaksanakan baik dilakukan secara langsung oleh SKPD teknis maupun program
yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas dalam bentuk
penyuluhan, sosialisasi, pelatihan keterampilan, untuk peningkatan kapasitasperempuan secara khusus untuk mendorong peningkatan kemandirian ekonomi
rumah tangga sejalan dengan kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan
merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Kegiatan tersebut
dilaksanakan tidak hanya di ibukota Kabupaten akan tetapi diintegrasikan dengan
kegiatan yang dilaksanakan kecamatan, desa, dan kelurahan.
8. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan
manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran
dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja
dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang
seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja
yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.
Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri pada
dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek
dalam pembangunan itu sendiri. Pertumbuhan penduduk secara langsung
berpengaruh pada perkembangan ketenagakerjaan, yaitu bertambahnya
penduduk usia kerja yang sekaligus akan meningkatkan jumlah angkatan
kerja. Karena itu peningkatan jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi
dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan
dalam pembangunan.
Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib bidang
ketenagakerjaan Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :
Tahun 2011
a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja namun Kegiatan Program ini
tidak dilaksanakan karena ada kendala lapangan dan anggaran sebesar
Rp.26.000.000,- dialihkan kepada kegiatan lainnya.
b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Program ini perlu dikembangkan demi terwujudnya iklim usaha yang
kodusif di perusahaan guna ketenangan bekerja dan berusaha bagi para
pekerja dan pengusahaan. Demikian juga antara hak dan kewajiban
saling mamahami secara tepat sehingga Kesejahteraan pekerja bisa
terwujud dan perusahaan bisa tumbuh, berkembang dan maju. Program
ini dapat terwujud melalui kegiatan seperti :
Dapat diselesaikannya kasus melebihi target dari 10 dapat
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 49/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-33
diselesaikan menjadi 22 kasus , dengan tingkat capaian kinerja 220%.
Terlaksananya 1 paket pembinaan dan pemeriksaan pelaksanaan
Undang-undang Ketenagakerja dan Jamsostek, dengan tingkat
capaian kinerja 220%.
Terlaksananya pemeriksaan tempat kerja 1 paket berkenaan dengan
paeraturan tentang K3 dan kampaye K3, dengan tingkat capaian
kinerja 220%.
c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. Maksud
dari program ini untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sebagai
upaya untuk mengatasi pengangguran melalui diklat bagi pencari kerja.
Program ini tidak dilaksanakan karena ada kendala lapangan dan
dialihkan pada kegiatan lain.
Tahun 2012
a. Kegiatan penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dengan tujuan
Tersedianya bahan Informasi Bursa Kerja sebanyak 1 paket sampai
dengan akhir triwulan III masih dalam proses pelaksanaan.
b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja dengan tujuan
penyebarluasan Informasi Bursa Kerja bagi pengguna dan pencari kerja
sebanyak 1 paket, masih dalam proses pelaksanaan.
c. Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai dengan tujuan memberikan
keterampilan bagi tenaga kerja agar mereka siap memasuki lapangan
pekerjaan 1 paket ( 16 orang)sampai dengan triwulan III masih tahap
persiapan dan diharapkan pada pertengahan bulan November sudah
dilaksanakan.
d. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Yaitu terwujudnya iklim yang kondusif di perusahaan guna ketenangan
bekerja dan berusaha , dengan capaian kinerja rata-rata 54 % dan pada
akhir tahun kami optimis capaian kinerjanya menjadi 100 %. Kegiatannya
ada 4 paket yakni
Penyelesaian kasus PHI baik oleh pengusaha maupun pekerja dan
tertanganinya kasus PHI sehingga berkurangnya kasus PHI dari 10
kasus, dengan tingkat capaian kinerja 58,89 %.
Pelaksanaan Pembinaan dan Pemeriksaan Undang - undang
Ketenagakerjaan dan Jamsostek sebanyak 1 paket dengan capaian
kinerja sementara sebesar 63,49 %.
Adanya peningkatan kesadaran terhadap penerapan K3 di tempat
kerja, sehingga berkurangnya pelanggaran hukum terhadap K3,
dengan tingkat capaian kinerja sementara sebesar 70,70 %.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan tujuan terlaksananya
pemantauan atau pengawasan realisasi kegiatan pembinaan dan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 50/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-34
pemeriksaan akibat tersedianya bahan evaluasi dan laporan realisasi
kegiatan pembinaan dan pemeriksaan, dengan tingkat capaian kinerja
sementara 22,44 %.
e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.Maksud
dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja
sebagai upaya untuk menatasi pengangguran dan pendayagunaan tenaga
kerja. Program ini juga bertujuan mengembangkan tenaga kerja berjiwa
usaha mandiri serta tersedianya tenaga kerja terampil, produktif, inovatif
disiplin dan memiliki etos kerja. Kegiatannya ada 2 paket yaitu:
Pelatihan keterampilan menjahit yang dilaksanakan di desa Sumber
Alaska UPT Dadahup G1 dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang
dengan indicator capaian 100%.
Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan, kegiatan sedang dalam
proses penyelesaian.
9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah koperasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data
tahun 2012 menunjukkan jumlah koperasi di Kapuas sebanyak 388 buah.
Peningkatan jumlah koperasi diiringi dengan bertambahnya jumlah
simpanan para anggota.
Tabel II. 14
Jumlah Koperasi Dan Keadaan Koperasi Di Kabupaten Kapuas
Tahun 2007-2012
Tahun JumlahKoperasi
(buah)
JumlahAnggota(orang)
SimpananAnggota(Rp. 000)
VolumeUsaha
(Rp. 000)
Hutang(Rp. 000)
2007 287 24.529 5.596.003 10.436.009 9.845.837
2008 302 27.689 7.372.694 15.265.581 8.697.837
2009 305 28.683 14.482.967 19.437.576 10.861.204
2010 305 28.854 14.756.872 20.486.371 11.588.3992011 345 30.120 14.873.078 25.487.529 11.655.000
2012 388 31.830 16.923.603 27.656.021 11.656.000
Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka 2013
10. Pemerintahan Umum
Jumlah aparatur negara (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas pada tahun 2012 berjumlah 7.925 orang yang terdiri dari golongan
ruang IA – ID, II A – IID, IIIA – IIID dan IVA – IVB. Jumlah tersebut menurun
dibanding tahun sebelumnya. Berikut gambaran jumlah PNS di Kabupaten
Kapuas dari tahun 2009 hingga 2012:
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 51/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-35
Gambar II.10
Jumlah PNS Kabupaten Kapuas Tahun 2009-2012
8.164
8.117
8.348
7.925
7.700
7.800
7.900
8.000
8.100
8.200
8.300
8.400
1 2 3 4
2.3.2. Fokus Layanan Pilihan
Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas.
1. Pertanian
Kabupaten Kapuas dikenal sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan
Tengah. Hal ini mengingat masih besarnya kontribusi padi Kabupaten
Kapuas terhadap produksi padi total Provinsi Kalimantan Tengah yaitu rata-
rata 50 persen dalam lima tahun terakhir. Dalam struktur perekonomian,
sektor pertanian secara luas menjadi sektor yang memiliki sumbangan
terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kapuas. Disamping itu,
sebagian besar penduduk di daerah ini bekerja di sektor pertanian.Karekteristik diatas menunjukkan Kabupaten Kapuas memang merupakan
daerah pertanian baik secara geografis maupun demografis.
Berdasarkan data statistik pertanian (SP), luas potensi lahan sub sektor
tanaman pangan dan hortikultura 227.840 hektar, luas lahan produktif
133.540 hektar yang terdiri atas lahan sawah 103.271 hektar, palawija 2.811
hektar, ladang 17.499 hektar dan hortikultura 9.959 hektar.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan HortikulturaKabupaten Kapuas, keragaman perkembangan tanaman pangan dan
holtikultura di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 52/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-36
Tabel II.15
Keragaman Perkembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kabupaten Kapuas Tahun 2008 - 2012
No Indikator/Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012
1 Padi
- Luas tanam (Ha) 105.683 112.941 90.660 115.091 119.205
- Luas panen (Ha) 99.053 105.601 112.212 104.452 115.946
- Produktivitas (Ku/Ha) 27,99 30,12 28,74 30,95 32,88
- Produksi 277.279 318.117 322.550 323.321 381.266
2 Jagung
- Luas tanam (Ha) 1.178 485 656 700 619
- Luas panen (Ha) 836 510 306 369 227
- Produktivitas (Ku/Ha) 36,75 37,41 34,35 33,85 35,68- Produksi 3.072 1.908 1.051 1.249 810
3 Kedelai
- Luas tanam (Ha) 788 506 591 405 439
- Luas panen (Ha) 418 812 287 392 168
- Produktivitas (Ku/Ha) 11,53 11,31 11,67 11,53 12,08
- Produksi 482 918 335 452 203
4 Kacang Tanah
- Luas tanam (Ha) 202 144 61 52 112
- Luas panen (Ha) 312 195 59 58 84- Produktivitas (Ku/Ha) 11,25 11,49 11,53 11,38 11,43
- Produksi 351 224 68 66 96
5 Kacang Hijau
- Luas tanam (Ha) 26 21 12 11 89
- Luas panen (Ha) 68 23 14 8 62
- Produktivitas (Ku/Ha) 8,38 8,26 8,20 8,20 8,23
- Produksi 57 19 12 8 51
6 Ubi Kayu
- Luas tanam (Ha) 1.395 1.799 1.174 1.115 1.045- Luas panen (Ha) 1.625 1.324 1.702 1.233 1.005
- Produktivitas (Ku/Ha) 119,40 118,44 119,50 118,31 118,35
- Produksi 19.402 15.682 20.339 14.588 11.894
7 Ubi Jalar
- Luas tanam (Ha) 522 250 201 170 298
- Luas panen (Ha) 617 366 203 151 213
- Produktivitas (Ku/Ha) 71,44 71,01 71,72 71,13 71,13
- Produksi 4.408 2.599 1.456 1.074 1.515
8 Buah-buahan- Luas Panen (Pohon) 14.597.267 15.352.15115.134.227 13.286.22010.249.657
- Produktivitas (Ku/Pohon) 0,09 0,04 0,03 0,04 0,04
- Produksi (Ku) 350.618 641.136 397.211 473.014 381.410
9 Sayur-sayuran
- Luas panen (Ha) 5.152 2.660 2.236 2.130 1.871
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 53/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-37
- Produktivitas (Ku/Ha) 60,27 98,60 58,75 48,34 51,90
- Produksi 310.506 257.277 131.373 103.020 97.114
10 Tanaman Hias
- Luas Panen (M2) 5.520 6.652 8.698 8.807 5.485
- Produktivitas (Kg/M2) 2,05 2,33 2,09 1,44 4,41- Produksi (Kg/Tangkai) 11.301 15.511 18.161 12.671 24.178
11 Tanaman Biofarmaka
- Luas Panen (M2) 324.525 213.694 141.593 99.106 104.349
- Produktivitas (M2/kg) 2,09 2,76 1,67 2,65 3,13
- Produksi (kg) 678.718 589.356 236.610 263.122 326.896
Sumber data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Kapuas Tahun
2013
2. Peternakan
Jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Kapuas, antara
lain meliputi ternak sapi potong, kerbau, kambing, babi, ayam buras, ayam
ras, itik dan ayam arab. Penyebaran populasi ternak ayam buras pada
umumnya berada di Kecamatan Selat, Kapuas Murung dan Kapuas Kuala
sedangkan untuk ayam ras berada di Kecamatan Basarang. Untuk ternak
kambing terbesar berada di Mantangai, sementara itu penyebaran populasi
itik di Kecamatan Pulau Petak, Basarang dan Kapuas Kuala, sedangkan
untuk populasi babi terbesar berada di Kecamatan Selat, Kapuas Barat dan
Kapuas Hilir.
Kontribusi populasi ternak di Kabupaten Kapuas terhadap populasi tingkat
provinsi masih sangat kecil. Pemenuhan pakan ternak pada umumnya
didatangkan dari luar daerah terutama dari Kalimantan Selatan. Masih
terdapat beberapa jenis ternak dan hasil ternak yang didatangkan dari luar
Kabupaten Kapuas, yaitu sapi, kambing dan telur itik. Penyebaran populasi
ternak tersebut memang belum mampu menjangkau secara merata ke semua
kecamatan, karena jumlah populasinya yang masih sedikit, dengan jumlah
populasi sebagaimana tabel di bawah ini :
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 54/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-38
Tabel II.16
Keadaan Populasi Ternak
No Jenis Ternak( ekor)
Tahun2008( ekor)
Tahun2009( ekor)
Tahun2010( ekor)
Tahun2011( ekor)
Tahun2012( ekor)
1 Sapi potong 9.057 9.281 9.519 4.188 3.855
2 Kerbau 184 164 159 98 2
3 Kambing 11.016 11.279 10.754 6.398 3.176
4 Babi 15.987 15.932 15.284 7.289 4.751
5 Ayam Buras 848.861 853.167 710.956 314.412 405.967
6 Ayam Ras 130.774 132.618 74.042 107.400 97.400
7 Itik 87.930 86.682 90.439 62.897 51.000
8 Ayam Arab 48.099 47.231 49.591 4.844 5.570
Sumber : Dinas Peternakan Kab. Kapuas Tahun 2013
3. Pariwisata
Perkembangan pariwisata di Kapuas dari tahun ke tahun ditampilkan berikut
ini.
Tahun 2008
Jumlah Kunjungan wisata Tahun 2008 adalah :
• Wisatawan Mancanegara: 9 orang
• Wisatawan Lokal: 428 orang
Tahun 2009
Jumlah Kunjungan wisata Tahun 2009 adalah :
• Wisatawan Mancanegara: 11 orang
• Wisatawan Lokal: 539 orang
Tahun 2010
Jumlah Kunjungan wisata Tahun 2010 adalah :
• Wisatawan Mancanegara: 16 orang
• Wisatawan Lokal: 638 orang
Tahun 2011
Jumlah Kunjungan wisata Tahun 2011 adalah :
• Wisatawan Mancanegara: 22 orang
• Wisatawan Lokal: 574 orang
Tahun 2012
Jumlah Kunjungan wisata Tahun 2012 adalah :
• Wisatawan Mancanegara: 14 orang
•
Wisatawan Lokal: - orang
Selanjutnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kapuas
adalah sebagai berikut (adhb):
a. Tahun 2008 sebesar 2,01 %
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 55/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-39
b. Tahun 2009 sebesar 2,01 %
c. Tahun 2010 sebesar 2,04 %
d. Tahun 2011 sebesar 2,07 %
4. Perdagangan
Pada tahun 2008 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas telah menerbitkan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) sebanyak 201 buah, pada tahun 2009 sebanyak 165
buah, pada tahun 2010 sebanyak 152 buah, pada tahun 2011 sebanyak 173
buah, dan tahun 2012 sebanyak 135 buah.
Untuk lebih jelasnya terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda
Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman
Beralkohol (SIUP-MP) dan Tanda Daftar Industri (TDI) dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
Tabel II.17
Jumlah dan Jenis Perijinan Bidang Perdagangan tahun 2008-2012
TAHUN SIUP TDP SIUP-MB TDI
2008 201 190 7 132
2009 165 156 9 95
2010 152 145 10 82
2011 173 163 10 81
2012 *) 135 111 - 73
*) Sampai dengan September 2012
Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Kapuas 2013
Sedangkan jumlah pedagang yang terdaftar pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas
pada tahun 2008 adalah sebanyak 251 pedagang yang terdiri atas pedagang
besar sebanyak 13 pedagang, pedagang menengah sebanyak 25 pedagang,
dan pedagang kecil sebanyak 213 pedangan. Pada tahun 2009 pedagang
yang terdaftar sebanyak 192 pedagang yang terdiri atas pedagang besar
sebanyak 8 pedagang, pedagang menengah sebanyak22 pedagang, dan
pedagang kecil sebanyak 162 pedangan. Pada tahun 2010 pedagang yang
terdaftar adalah sebanyak 2491 pedagang yang terdiri atas pedagang besar
sebanyak 42 pedagang, pedagang menengah sebanyak 78 pedagang, dan
pedagang kecil sebanyak 371 pedangan. Pada tahun 2011 pedagang yang
terdaftar adalah sebanyak 410 pedagang yang terdiri atas pedagang besar
sebanyak 12 pedagang, pedagang menengah sebanyak 148 pedagang, dan
pedagang kecil sebanyak 250 pedangang.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 56/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-40
Selanjutnya untuk kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten
Kapuas adalah sebagai berikut :
a. Tahun 2008 sebesar 18,27 %
b. Tahun 2009 sebesar 18,23 %
c. Tahun 2010 sebesar 18,12 %
d. Tahun 2011 sebesar 18,04 %
e. Tahun 2012 sebesar 17,75 %
5. Perindustrian
Banyaknya perusahaan dan tenaga kerja pada industri kimia agro dan hasil
hutan di Kabupaten Kapuas Tahun 2008-2011 disajikan pada Tabel II.20.
Dari bidang industri diharapkan di masa mendatang dapat menyerap labihbanyak lagi tenaga kerja, terutama sekali perusahaan yang bergerak di
bidang industri agribisnis.
Tabel II.18
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Pada Industri Kimia Agro dan
Hasil Hutan di Kabupaten Kapuas Tahun 2009 - 2012
Jenis Industri
2009 2010 2011 2012
Jumlah Unit
Usaha
Jumlah
Tenaga
Kerja
Jumlah Unit
Usaha
Jumlah
Tenaga
Kerja
Jumlah Unit
Usaha
Jumlah
Tenaga
Kerja
Jumlah Unit
Usaha
Jumlah
Tenaga
Kerja
WoodWorking/Dowel/Moulding
- - - - - - - -
Crumb Rabber 1 105 1 105 1 105 1 105
Pengolahan Rotan 5 267 5 267 5 112 4 132
Es batu 29 91 29 91 24 70 24 70
Tahu / Tempe 12 45 12 45 12 45 12 48
Minuman Ringan/AirMineral
13 63 13 63 16 84 13 70
Minyak Kelapa - - - - 3 12 3 12
Meubel Kayu 49 299 49 299 49 272 18 105
Percetakan / Fotocopy 233 265 233 265 200 200 34 65Anyaman Purun - - - - - - 4 132
Kerupuk Amplang 1 7 1 7 - - - -
Roti 4 13 4 13 4 13 4 13
Pengolahan Kopi - - - - - - - -
Komponen BahanBangunan
52 312 52 312 45 208 45 208
Tepung Beras 1 2 1 2 1 2 1 2
Sabut Kelapa - - - - - - - -
Kerupuk 1 14 1 14 3 21 3 21
Genteng Press - - - - - - - -
Batu Bata 3 21 3 21 3 21 5 32
Batako 2 11 2 11 2 11 2 11
Garam Beryodium - - - - - - - -
Pembungkus Garam - - - - - - - -
Kripik Singkong 1 10 1 10 1 10 1 10
Saos Tomat - - - - - - - -
Virgin Coconut Oil(CVO)
3 12 3 12 - - - -
Tepung Tapioka - - - - - - 1 10
Jumlah 410 1.527 410 1.527 326 978 231 938
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 57/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-41
Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka, 2013
Kemudian terkait dengan data perusahaan dan tenaga kerja pada industri
logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) di Kabupaten Kapuas Tahun
2008-2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel II.19
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Pada Industri Logam, Mesin,
Elektronika dan Aneka (ILMEA) di Kabupaten Kapuas Tahun 2009 - 2012
Jenis Komoditi
2009 2010 2011 2012
Jumlah
UnitUsaha
Jumlah
Tenaga
Kerja
Jumlah
UnitUsaha
Jumlah
Tenaga
Kerja
Jumlah
UnitUsaha
Jumlah
Tenaga
Kerja
Jumlah
UnitUsaha
Jumlah
Tenaga
Kerja
Pandai Besi - - - - - - 13 39Pembuatan KapalKayu
- - - - 16 42 8 24
JasaPerbaikanKapal/Perahu
8 34 8 34 - - 8 24
Perbaikan KapalBesi
- - - - - - - -
PembuatanPerhiasan dariemas (Logammulia)
1 19 1 19 13 20 12 19
Service
SepedaMotor/Mobil
25 98 25 98 51 100 26 94
Teralis 8 35 8 35 21 39 13 39
Damar Buatan - - - - - - - -
Ukiran GetahNyatu
1 10 1 10 1 10 6 18
Jasa Kecantikan 16 36 16 36 16 36 16 36
PembuatanKeperluan Rumah
Tangga dari bahanFiber Glass
- - - - - - - -
Konveksi (Pakaian Jadi)
23 68 23 68 19 49 23 66
Service Elektronik 14 28 14 28 13 26 14 27
Kacamata (Optik) 4 9 4 9 4 9 4 9
Jumlah 111 337 100 337 154 321 132 364
Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka, 2013
Selanjutnya untuk kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten
Kapuas adalah sebagai berikut (adhb) :
a. Tahun 2008 sebesar 6,24 %
b. Tahun 2009 sebesar 5,76 %
c. Tahun 2010 sebesar 5,42 %
d. Tahun 2011 sebesar 5,12 %
e. Tahun 2012 sebesar 4,83 %
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 58/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-42
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu
daya saing (competitiveness ) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan
pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah
dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Berdasarkan analisis kesejahteraan masyarakat di atas menggambarkan kondisi
PDRB Kabupaten Kapuas tahun 202 secara sektor terkait Produk Unggulan
Daerah, menunjukkan bahwa distribusi PDRB ditopang oleh sektor primer
(sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalian) sebesar 2.910.981,35
juta rupiah (46,05%), sektor sekunder (sektor industri, sektor listrik, gas & air
bersih dan sektor bangunan) sebesar 1.002.010,48 juta rupiah (15,85%), dan
sektor tersier (sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor angkutan &
komunikasi, sektor keuangan, persewaaan & jasa perusahaan dan sektor jasa-
jasa) sebesar 2.407.905,64 juta rupiah (38,09%).
Tabel II.20
Analisis Sektor Unggulan PDRB Tahun 2012
No Sektor Pertumbuhan (%) Sektor Unggulan
1 Pertanian 5,68 Primer
2 Pertambangan dan Penggalian 12,46 Primer
3 Industri 1,92 Sekunder
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 3,65 Sekunder
5 Bangunan 9,68 Sekunder
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,66 Tersier
7 Angkutan dan Komunikasi 4,73 Tersier
8 Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan
13,77 Tersier
9 Jasa-jasa 5,90 Tersier
Rata-rata pertumbuhan 6,29
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas. Diolah.
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
Pembangunan fasilitas/infrastruktur wilayah akan meningkatkan aspek daya
saing suatu daerah, penyediaan fasilitas seperti transportasi, hotel, listrik, air
minum, dan perbankan yang memadai merupakan nilai tambah bagi
perwujudkan pembangunan suatu kota.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 59/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-43
Fasilitas Jalan
Salah satu prasarana yang penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi
adalah jalan. Semakin meningkatnya usaha pembangunan maka akan
menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas
penduduk dan melancarkan arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah
lain. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting
khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat,
pemerintah daerah telah membangun jalan sepanjang 1.498,88 km jalan
kabupaten dan 459,90 jalan Negara.
Di Kabupaten Kapuas terdapat dua kelas jalan yaitu kelas IIIb, dan IIIc yang
merupakan tanggung jawab atau wewenang dari pemerintah Kabupaten
Kapuas. Dari data yang diperoleh, tercatat panjang jalan pada tahun 2012
sepanjang 1.498,88 km. Dari 1.498,88 km tersebut 204,86 km berpermukaan
aspal, 192,75 km berpermukaan kerikil dan 1.091,02 km berpermukaan
tanah, serta 10,25 km lainnya.
Apabila dilihat dari kondisi jalan, jalan di Kabupaten Kapuas dalam kondisi
baik pada tahun 2012 mencapai 433,45 km, 501,17 km kondisinya sedang,
213,2 km dalam kondisi rusak dan sisanya sepanjang 349,06 km kondisinya
rusak berat.
Fasilitas Transportasi
Untuk perhubungan sungai yang masih merupakan sarana transportasi untuk
menghubungkan antara ibukota Kabupaten Kapuas dengan berbagai
kecamatan, terus meningkat dalam hal jumlah alat transportasi dari ke tahun.
Alat transportasi sungai ini antara lain speed boat, long boat, kelotok dan
lainnya.
Hotel
Sejak tahun 2003 sampai 2006 pertumbuhan jumlah kamar hotel/losmen di
Kabupaten Kapuas menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dari 590
kamar hotel pada tahun 2003 menjadi 626 kamar hotel/losmen pada tahun
2006, namun jumlah ini kian menurun dimana jumlahnya hanya 330 di tahun
2011 dan pada tahun 2012 ada peningkatan menjadi 358 kamar hotel/losmen,
seperti ditunjukkan pada grafik berikut ini :
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 60/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-44
Tabel II. 21
Perkembangan Jumlah Kamar Hotel/Losmen Menurut Fasilitas yang
Tersedia di Kabupaten Kapuas Tahun 2003 – 2012
Tahun
Fasilitas
JumlahAC Non AC
2003 86 504 590
2004 86 504 590
2005 98 528 626
2006 98 528 626
2007 71 366 437
2008 66 324 390
2009 54 301 355
2010 58 292 350
2011 58 272 330
2012 51 307 358
Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka, 2013
Perbankan dan Keuangan
Meningkatnya prtumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas ditunjang oleh
tersedianya lembaga keuangan seperti perbankkan dan pegadaian. Berbagai
fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Bank untuk melakukan kredit oleh
masyarakat mengakibatkan semakin meningkatnya pinjaman yang dilakukan
oleh masyarakat terhadap Bank. Kredit yang dipinjam oleh masyarakat
digunakan untuk modal, investasi dan konsumsi. Sedangkan penggunaan
terbesar dari kredit tersebut adalah untuk konsumsi. Jika dilihat dari struktur
ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, kredit terbesar adalah untuk modal
usaha perdagangan dan restoran. Selain kredit, untuk tabungan, deposito dan
giro juga meningkat dari tahun ke tahun.
Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas saat ini mempunyai
10 lokasi intalasi yaitu seperti pada tabel berikut :
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 61/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-45
Tabel II. 22
Kapasitas Produksi PDAM
No. Nama PDAM Kapasitas Produksi Sumber air
Potensi Efektif
1. Pusat KualaKapuas 125 97 Sungai
2. CabangBarimba
20 11 Sungai
3. Unit IKKPalingku
7,5 7,2 Sungai
4. Unit IKKMandomai
5 3,4 Sungai
5. Unit IKK AnjirSerapat
5 5 Sungai
6. Unit IKKMantangai
5 5 Sungai
7. Unit IKKBasarang
5 1,4 Sungai
8. Unit IKKDadahup
5 5 Sungai
9. Unit IKKSeitatas
5 1,4 Sungai
10. Unit IKKPujong
5 5 Sungai
Jumlah 187,5 141,4Sumber : PDAM Kabupaten Kapuas
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
Merupakan komitmen pemerintah daerah bahwa kebijakan penanaman modal
daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi 2 (dua) langkah yakni:
a) Arah dan tujuan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal
mempunyai maksud sebagai berikut:
1) Mempertahankan dan mengembangkan investasi yang sudah ada.
2) Menambah dan mencari serta menarik investor-investor baru baik lokal,
nasional maupun asing.
3) Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat.
b) Strategi kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, meliputi:
1) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proyek investasi
PMA dan PMDN melalui satuan tugas (satgas) terpadu baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota untuk menciptakan iklim investasi
yang lebih kondusif dan sehat.
2) Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bersama aparat
keamanan terhadap para investor.
3) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang cepat, keringanan
pajak, pembebasan pajak untuk masa persiapan dan kontrustruksi
(berupa tax holiday secara selektif).
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 62/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
II-46
4) Melakukan promosi: kedalam dan luar negeri dengan mengikuti even-even
pameran, penyebaran booklet dan leaflet melalui perwakilan/kedutaan
Indonesia dan asing di dalam dan di luar negeri baik melalui jasa pos,
website/internet, dan email.
5) Menjalin dan mewujudkan kerjasama sektoral, nasional, regional, serta
internasional yang mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka
meningkatkan penanaman modal didaerah, seperti kerjasama BIMP-
EAGA, ASEAN, AIDA, AFTA dan lainya.
6) Peningkatan pengembangan dan pembangunan Prasarana
dasar/Infrastruktur daerah, sebagai sarana pendukung peningkatan
investasi dan perdagangan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian
dari upaya percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Untuk menunjang kegiatan investasi, salah satu pelabuhan laut terbesar di
Provinsi Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Kapuas yaitu Pelabuhan
Batanjung dengan panjang dermaga yaitu 150 meter.
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia
untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas
tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan.
Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah
maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
Salah satu indikator kependudukan yang penting adalah Rasio ketergantungan
(dependency ratio ). Rasio ketergantungan menggambarkan total rasio
ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0‐14 tahun dan
kelompok umur 65 ke atas) terhadap penduduk usia produktif (kelompok umur
15‐64 tahun). Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan
untuk mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di suatu
daerah. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin
tingginya bebanyang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai hidup penduduk yang belumproduktif dan tidak produktif lagi.
Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan
semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Angka ketergantungan Kabupaten Kapuas berdasarkan data tahun 2012,menunjukkan angka 52,66%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan usia
tidak produktif terhadap usia produktif di Kapuas masih besar, yaitu diatas
50%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi beban bagi
pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 63/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-1Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya
pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain
pendapatan yang sah. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas, diuraikan sebagai berikut:
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat
realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi
sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja
daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum
gambaran tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan secara series
menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan DaerahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008-2012 sebagaimana tertuang pada Tabel
III.1. Memperhatikan Tabel III.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan
daerah fluktuatif dari Rp. 642,956 Miliar (2008) hingga mencapai Rp.1,004,328Miliar
(2012) dengan rata- rata tingkat pertumbuhan pendapatan 11,94%.
Dari keempat komponen PAD, secara persentase pertumbuhan masing-masing
komponen pembentuk PAD berbeda-beda. Rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi
berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah38,11%,hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan 36,49%, hasil retribusi daerah 32,33% dan
terendah dari pajak daerah 29,41%.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah belum
diketahui secara pasti besar potensi PAD sehingga target yang ditetapkan tidak
didasarkan atas asesmen potensi yang dimiliki. Setelah berlakunya close list system
BAB IIIGAMBARAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 64/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-2Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam ketentuan jenis pajak dan retribusi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009, perlu
dilakukan penyesuaian perangkat regulasi, kelembagaan pendapatan daerah serta
personil agar tidak berimplikasi pada penurunan pendapatan daerah. Adapun
penerimaan Dana Perimbangan relatif tanpa masalah berarti kecuali DAK yang
memerlukan dana pendamping daerah minimal 10% dari jumlah DAK sehingga
mengurangi porsi pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun lain-
lain pendapatan daerah yang sah tidak diketahui secara pasti potensi penerimaannya
karena bersifat penerimaan insidentil.
Tabel III.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten KapuasTahun Anggaran 2008-2012
(dalam juta rupiah)
Kode Uraian
2008 2009 2010 2011 2012RATA-
RATAPERTUMBUHAN
(%)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
1 PENDAPATAN 642.956 672.825 735.604 882.441 1.004.328 11,94
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23.121 19.409 18.411 25.548 51.110 29,41
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2.103 2.213 2.567 4.305 6.042 32,33
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.814 7.356 6.926 8.594 14.704 35,53
1.1.3Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan
909 1.857 1.564 2.202 2.568 36,49
1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
15.295 7.983 7.353 10.446 27.795 38,11
1.2 DANA PERIMBANGAN 600.363 610.627 625.385 722.951 852.539 9,41
1.2.1Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BukanPajak
50.912 51.840 73.141 81.989 119.073 25,06
1.2.2 Dana Alokasi Umum 481.574 494.403 503.442 572.638 660.648 8,40
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 67.877 64.383 48.803 68.324 72.818 4,31
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH 19.472 42.790 91.808 133.943 100.679 63,84
1.3.1 Pendapatan Hibah 7.500 2.000 0 4.710 8.627 0,00
1.3.2Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya
8.874 10.827 12.180 17.871 25.804 31,40
1.3.4 Dana Penyesuaian 2.465 10.695 79.628 111.362 64.233 243,98
1.3.5Bantuan Keuangan dari Provinsiatau Pemerintah Daerah Lainnya
633 250 0 0 2.015 0,00
1.3.6
Dana Penguatan Desentralisasi
Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah
0 19.017 0 0 0 0,00
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas TA 2008 - 2013
b. Belanja Daerah
Gambaran tentang realisasi Belanja Daerah yang disajikan secara series
menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Belanja
Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana tertuang pada tabel berikut:
Tabel III.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten KapuasTahun Anggaran 2008-2012
(dalam juta rupiah)
Kode Uraian
2008 2009 2010 2011 2012RATA-RATA
KENAIKAN(%)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
2 BELANJA 652.175 685.837 727.525 826.456 958.520 10,20
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 65/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-3Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2.1 Belanja Tidak Langsung 331.561 360.335 420.995 476.795 587.277 15,48
2.1.1 Belanja Pegawai 292.614 333.503 382.590 437.434 494.091 13,99
2.1.2 Belanja Bunga 0 0 0 0 1.268 0,00
2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 0 106 178 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 11.311 4.375 14.013 15.425 37.796 78,52
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.752 7.335 4.670 5.224 5.445 (6,41)
2.1.6Belanja Bagi Hasil KepadaProvinsi/Kabupaten Kota danPemerintahan Desa
750 521 633 533 592 (3,46)
2.1.7Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten Kota danPemerintahan Desa
18.323 14.541 17.597 17.412 44.457 38,66
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 811 60 1.492 660 3.450 665,13
2.2 BELANJA LANGSUNG 320.614 325.502 306.531 349.661 371.243 3,98
2.2.1 Belanja Pegawai 28.166 27.631 20.202 26.609 24.266 (1,47)
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.814 93.148 88.866 111.318 126.462 12,03
2.2.3 Belanja Modal 210.634 204.723 197.462 211.734 220.514 1,26
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas TA 2008 - 2013
Memperhatikan Tabel III.2 diatas, diperoleh gambaran bahwa, realisasi Belanja Tidak
Langsung yang merupakan komponen terbesar dari belanja daerah, Rp331,56 Miliar
(2010) hingga Rp.587,27Miliar (2012), dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja
Tidak langsung mencapai 15,48%.
Dari delapan komponen Belanja Tidak langsung, Belanja hibah mengalami kenaikan
terbesar dengan rata-rata kenaikan mencapai 78,52%, diikuti dengan belanja pegawai
13,99%.
Tingkat Realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan dari tahun ketahun
dengan rata-rata kenaikan 3,98% dengan kenaikan terbesar pada komponen Belanja
Barang Jasa yaitu Rp81,81 Miliar (2010) mencapai Rp126 Miliar (2012) atau sebesar
12,03%.
c. Pembiayaan Daerah
Gambaran tentang realisasi Pembiayaan Daerah yang disajikan secara series
menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana tertuang pada Tabel III.3
sebagai berikut:
Tabel III.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten KapuasTahun Anggaran 2008-2012
(dalam juta rupiah)
Kode Uraian
2008 2009 2010 2011 2012
RATA-RATAKENAIKAN
(%)
Realisasi(Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 109.660 89.716 70.537 72.450 134.938 12,35
3.1.1Sisa Lebih Perhitungan AnggaranDaerah Tahun Sebelumnya
109.660 89.716 70.537 70.629 115.050 5,86
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 1.821 15.417 0,00
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 66/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-4Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
3.1.5Penerimaan Kembali PemberianPinjaman
0 0 0 0 4.472 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.225 6.167 7.986 13.386 28.193 42,01
3.2.2 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 11.251 0 0,00
3.2.2Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah
10.225 4.900 7.597 217 8.305 907,90
Penyesuaian atas Pengeluaran
Pembiayaan ke PDAM0 0 0 0 15.417 0,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0 1.267 390 1.917 0 0,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 0 4.472 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 99.435 83.549 62.551 59.064 106.745 8,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 90.216 70.537 70.629 115.050 152.553 18,45
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas TA 2008 – 2013
3.1.2. Neraca Daerah
Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan
PemerintahDaerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas
serta kemampuan asetdaerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.
Selanjutnya mengenai gambaran neracaKabupaten Kapuas dalam kurun waktu tahun
2008-2012 disajikan pada tabel berikut.
Tabel III.4
Neraca DaerahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008-2012
(dalam juta rupiah)
URAIAN2008 2009 2010 2011 2012
(Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited)
ASET/ AKTIVA
ASET LANCAR
Kas
Kas di Kas Daerah 89.892,83 70.537,43 70.668,10 115.113,79 149.781,42
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0,00 95,42
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04
Investasi Jangka Pendek
Deposito 160,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Piutang
Piutang lain-lain 507,28 153,98 178,53 18.144,34 12.094,01
Piutang Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 979,17
Piutang Deviden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piutang Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persediaan 3.227,45 3.146,78 1.864,66 2.299,97 4.734,82
JUMLAH ASET LANCAR 93.788,22 73.838,19 72.711,29 135.558,11 167.781,04
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Ivestasi Dana Bergulir Dana bergulirdiragukan tertagih
0,00 0,00 0,00 0,00 5.631,71
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 32.508,28 37.408,28 45.005,00 70.987,02 58.042,88
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 32.508,28 37.408,28 45.005,00 70.987,02 63.674,59
ASET TETAP
Tanah 205.281,63 171.912,54 189.846,69 191.175,38 192.348,07
Peralatan dan Mesin 92.364,80 96.892,17 134.936,52 166.119,28 195.680,19
Bangunan Gedung 290.164,49 253.659,89 371.801,56 408.713,25 451.200,15
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 67/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-5Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
URAIAN2008 2009 2010 2011 2012
(Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited)
Jalan, Jembatan dan Jaringan 458.344,58 852.474,42 898.353,75 982.638,341.101.118,0
3
Aset Tetap Lainnya 13.655,81 14.667,11 14.892,70 23.502,71 21.159,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.179,64 1.478,07 105.116,55 153.165,00 124.700,78
JUMLAH ASET TETAP 1.064.990,95
1.391.084,20
1.714.947,77
1.925.313,97
2.086.206,72
ASET LAINNYA
Kemitraan dengan pihak Ketiga
TPTGR 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71
Tagihan Penjualan Angsuran 372,44 344,33 236,69 124,71 33,78
Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 395,43 647,11 988,31
Penyertaan Modal yg belum ditetapkanstatusya
0,00 0,00 0,00 13.627,15 13.627,15
Aset Lain-Lain 0,00 0,00 13.627,15 26.380,99 62.270,39
JUMLAH ASET LAINNYA 422,15 394,05 14.308,99 40.773,23 76.969,34
JUMLAH AKTIVA 1.191.709,
611.502.724,
721.846.973,
052.137.275,
842.394.631,
69
HUTANG JANGKA PENDEK
Hutang PFK 174,22 0,04 0,00 10,01 0,00
Hutang Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00 236,60
Hutang Langganan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hutang Lain-lain 1.278,03 519,84 4.357,95 6.305,04 82.833,84
HUTANG JANGKA PANJANG
Hutang Dalam Negeri
Hutang Dalam Luar Negeri 0,00 0,00 39.000,00 14.730,65 30.147,47
JUMLAH HUTANG 1.452,25 519,87 43.357,95 21.045,69 113.217,91
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
S i L P A 89.718,62 70.537,39 70.628,95 115.079,55 149.781,42
Cadangan Deposito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cadangan Piutang 667,94 153,98 178,53 18.144,34 13.166,34
Cadangan Persediaan 3.227,45 3.146,78 1.864,66 2.299,97 4.734,82
Pendapatan yang Ditangguhkan 0,00 0,00 39,15 34,24 98,46
Dana yang Harus Disediakan untukPembayaran Utang Jangka Pendek(1.278,03) (519,84) (4.357,95) (6.315,04) (83.070,44)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 92.335,97 73.318,32 68.353,34 129.243,07 84.710,60
EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN
Diinvestasikan dalam Investasi Permanen 32.508,28 37.408,28 45.005,00 70.987,02 63.674,59
Diinvestasikan dalam Aset Tetap1.064.990,9
51.391.084,2
01.714.947,7
71.925.313,9
72.086.206,7
2
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 422,15 394,05 14.308,99 14.448,68 76.969,34
Dana yang Harus disediakan untukPembayaran Utang Jangka Panjang
0,00 0,00 (39.000,00) (14.730,65) (30.147,47)
JUMLAH EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN 1.097.921,
391.428.886,
531.735.261,
761.996.019,
022.196.703,
19
JUMLAH EKUITAS DANA 1.190.257,
361.502.204,
851.803.615,
092.125.262,
092.281.413,
78
JUMLAH PASIVA 1.191.709,
611.502.724,
721.846.973,
052.146.307,
782.394.631,
69
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 68/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-6Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam
perencanaanpembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi
keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam
mendanai rencana pembangunandan kesadaran untuk secara efektif memberikan
perhatian kepada isu dan permasalahanstrategis secara tepat. Dengan melakukan
analisis keuangan daerah yang tepat akanmenghasilkan kebijakan yang efektif dalam
pengelolaan keuangan daerah.
1) Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas yang disepakati setiap tahunnya, maka
secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun-tahun
anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah
yang menambahekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidakperlu dibayar kembali oleh daerah.
b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai
makna bahwajumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakandalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintahpusat/daerah lain dalam rangka
bagi hasil.
c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat
dicapai untuksetiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam
pengelolaan keuangan daerah,Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan
kebijakan terkait pendapatan daerah sebagaiberikut:
1. Pendapatan Asli Daerah
a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan
secara rasionaldengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu,
potensi dan asumsipertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi
penerimaan pemerintah daerah sertaoptimalisasi pencapaiannya.
b) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah
daerah tidakmemberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya
peningkatan pendapatan asli daerahditempuh melalui penyederhanaan
sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajakdan retribusi daerah,
law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak danwajib
retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas
pemungutanpendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan
efisiensi yang dibarengi denganpeningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan
dan kecepatan pelayanan dengan biayamurah.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 69/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-7Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya
pemungutan paling tinggisebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan
pajak daerah yang ditetapkan dalamPeraturan Daerah sebagaimana
diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah.
d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas
penyertaan nodalatau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui
inventarisasi dan menata sertamengevaluasi nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan baik dalam bentuk uang maupunbarang sebagal penyertaan
modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yangdianggarkan dari
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
hendaknyamencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan
daerah yang dipisahkankembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah
diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah
mendayagunakan kekayaan daerah yang belumdipisahkan dan belum
dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihakketiga
sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak
ketigaditetapkan dengan peraturan daerah.
e) Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah,dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa
giro atau penerimaan lain sebagal akibat penyimpanandana anggaran pada
bank serta penerimaandari hasil penggunaan kekayaaan daerah merupakan
pendapatan daerah.
2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah KapuasDana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta
diupayakan untuk memperoleh Dana Penyesuaian Bidang Infrastruktur yang
termasuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan,
terus diupayaan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan
dana bagi hasil.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a) Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat bencanakorban/kerusakan akibat bencana.
b) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan
didasarkan atasnaskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan
pemberi hibah. Sumbangan yangditerima dari organisasl/lembaga
tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidakmempunyai konsekuensi
pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 70/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-8Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
c) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana
penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
d) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten
merupakan lain-lainpenerimaan yang sah.
2) Kebijakan Umum Belanja Darah
Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja
daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:
a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial
c.Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasipada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
e. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
1. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan
lingkunganpemukiman diperkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi,
jaringan jalan dan jembatan;
2. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya
untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan
penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan
dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan
peraturan perundangundangan;
3. Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 71/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-9Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan
serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan
pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
4. Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
pemerintah;
f. Belanja Pegawai
1. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah
mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan GajiPegawai Negeri Sipil;
2. Penganggaran gaji tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan
struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri
Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak
menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau
yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum
setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi
dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004
Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT.
Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit
Daerah;
5. Belanja pegawai sambil menunggu penetapan pagu anggaran indikatif dana
perimbangan, maka pengalokasian angaran masih menggunakan pagu
anggaran belanja pegawai tahun sebelumnya. Setelah dana perimbangan telah
ditetapkan pemerintah, maka belanja pegawai dianggarkan dengan
memperhitungkan kebijakan pemerintah menaikan gaji pokok sebesar 20% dan
"accres" gaji sebesar 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai
terutama akibat adanya penerimaan pegawai baru;
6. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan
penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 72/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-10Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan
penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau
kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, atau unit usaha
lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, atau
unit usaha yang bersangkutan;
8. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah
Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian
lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawaihonorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan
menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang
besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan asas
kepatutan dan kewajaran;
9. Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan
asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan
penghasilan, yang besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
g. Belanja Barang dan Jasa
1. Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan
dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan
volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar
didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;
2. Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen
keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software
tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi
menjadi aset daerah;
3. Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian
daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil
produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan
koperasi;
4. Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya
menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan standar
penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 73/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-11Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi
Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
6. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar
mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang
ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
7. Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan
masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa;
8. Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi
baik jumlah orang. jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara
selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang
diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi
banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan
daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;
9. Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan
lokakarya atasundangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar
instansi pemerintah dilakukansecara selektif agar tidak membebani belanja
perjalanan dinas;
10. Standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerahmempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang
PerjalananDinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap.
h. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk
pembelian/pengadaan asettetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan yang memiliki criteria:
1. masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. merupakan objek pemeliharaan;
3. jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi,
4. pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem lnformasi manajemen
dianggarkan pada belanja modal.
i. Belanja DPRD
1. Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku,dan pada tahun 2008 mengunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentangKedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah sebagai
perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 74/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-12Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
24Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran danPertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD sertaTata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
2. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi,
tunjangan keluarga,tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan
panitia musyawarah, tunjangankomisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan
badan kehormatan, tunjangan alatkelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh
Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewasdan wafat serta pengurusan
jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasiintensif bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD.
Sedangkanbelanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan
DPRD dianggarkan dalamBelanja Sekretariat DPRD;
3. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota
DPRDberpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang
Pajak PenghasilanBagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan
Para Pensiunan atasPenghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara
atau Keuangan Daerah, KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 636/KMK.04/ 1994 tentang Pengenaan PajakPenghasilan Bagi PejabatNegara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan BersenjataRepublik Indonesia
dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada
KeuanganNegara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD yangdibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja
tunjangan khusus PPh Pasal 21;
4. Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan
tunjangankomunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat
dianggarkan pada kode rincianobjek belanja berkenaan dalam pos DPRD.
Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjangketentuan yang mengaturnya
telah ditetapkan oleh pemerintah.
j. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1. Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman
pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya
penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan
pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula ditertulis "Biaya
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 75/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-13Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota" sekarang tertulis
"Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota";
4. Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah
jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan
kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah;
5. Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan
satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau
tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.
k. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau
memberikanbantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana
alam/bencana sosial dapatmemanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa
Lebih Perhitungan APBD TahunAnggaran sebelumnya dan/atau dengan
melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga ataudengan melakukan
penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
l. Belanja Subsidi
1. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepadaperusahaan/lembagatertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau olehmasyarakat.
2. Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang
dasarpelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
m. Bantuan Sosial
1. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki
kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terusmenerus/tidak berulangsetiap tahun anggaran pada organisasi
kemasyarakatan yang sama.
2. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan
dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan
dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah
memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar
pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
n. Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
bersumber dari pendapatan kabupaten /kota kepada pemerintah desa atau
pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 76/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-14Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan ketentuan perundang-undangan.
o. Belanja Bantuan Keuangan
1. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah
desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima
bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan
dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi
bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan
penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan
belanja desa penerima bantuan;
3. Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
p. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga merupakan belanjauntuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa/tanggapdarurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintahandemi terciptanya keamanan dan ketertiban di
daerah dan tidak diharapkan berulang sepertipenanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Kapuas pada periode
tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan
kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas
pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:
1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan
mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Kapuas sebagaimana tertuang pada
tabel dibawah ini:
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 77/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-15Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel III.5
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran BelanjaKabupaten KapuasTahun Anggaran 2010-2012
(dalam jutaan)
N
O
URAIAN
2010 2011 2012RATA-RATAAnggara
n
realisasi
%
Anggara
n
Realisas
i %
Anggara
n
realisasi
%( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) %
A BELANJA TIDAK
LANGSUNG 429.727,9 416.324,3 97 491.890,5 476.795,1 97 607.913,2 586.084,8 96 97
1 Belanja Pegawai 393.820,8 382.590,5 97 449.249,7 437.434,5 97 505.356,4 494.166,7 98 97
2 Belanja Bunga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Belanja Subsidi 0,0 130,0 106,2 82 250,0 178,4 71 51
4 Belanja Hibah 14.454,5 14.012,5 97 15.579,2 15.424,9 99 41.340,0 37.796,1 91 96
5 Belanja Bantuan Sosial 0,0 0,0 6.212,1 5.223,8 84 6.652,4 5.444,6 82 55
6 Belanja Bagi Hasil 700,0 632,5 90 700,0 533,2 76 700,0 591,9 85 84
7Belanja BantuanKeuangan
18.531,9 17.596,9 95 18.519,5 17.412,2 94 47.951,1 44.456,8 93 94
8 Belanja Tidak Terduga 2.220,6 1.491,9 67 1.500,0 660,4 44 5.663,3 3.450,3 61 57
B BELANJA LANGSUNG 348.107,2 306.531,0 88 428.734,9 349.660,7 82 473.621,1 371.242,7 78 83
1 Belanja Pegawai 31.945,8 20.202,3 63 36.643,6 26.609,0 73 26.805,1 24.266,4 91 75
2 Belanja Barang dan Jasa 101.704,1 88.866,4 87 131.811,0 111.318,1 84 197.871,7 126.462,1 64 79
3 Belanja Modal 214.457,2 197.462,2 92 260.280,4 211.733,6 81 248.944,3 220.514,2 89 87
Sumber: Diolah dari Memorandum Serah Terima Jabatan Bupati Kapuas Dan Wakil Bupati Kapuas Periode 2008 - 2013
Berdasarkan Tabel III.5, diperoleh gambaran bahwa, jumlah realisasi Belanja Tidak
Langsung lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja daerah, Rp429,32Miliar(2010) hingga Rp.586,08Miliar (2012), dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak
langsung terhadap anggaran mencapai 97% sedangkan Belanja Langsung hanya 83%.
Dari delapan komponen Belanja Tidak langsung, Belanja Pegawai merupakan
komponen terbesar dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja mencapai 97%,
sedangkan belanja subsidi memiliki tingkat relisasi terendah sebesar 51%.
Tingkat Realisasi Belanja Langsung cenderung mengalami penurunan dari tahun
ketahun yaitu 88% pada tahun 2010dan 78% pada tahun 2012 dengan rata-rata
tingkat realisasi sebesar 83%.
Penurunan ini disebabkan antara lain sebagai berikut:
1. penetapan APBD belum tepat waktu;
2. realisasi belanja sesuai dengan kas budget masih belum dapat dipenuhi sesuai
target;
3. realisasi DAK yang sering kali terkendali juklak/juknis pusat yang berubah-ubah;
4. proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. kualitas pekerjaan fisik masih banyak dikeluhkan.
Untuk perbaikan kedepan terkait dengan realisasi belanja adalah:
1. penyempurnaan mekanisme pembahasan APBD;
2. peningkatan kedisplinan dalam realisasi anggaran;
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 78/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-16Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
3. pemantapan regulasi DAK;
4. pemantapan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa.
2. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur
Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja
untuk pemenuhan kebutuhan aparaturKabupaten Kapuas tertuang pada tabel
sebagai berikut:
Tabel III.6
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan AparaturKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2009-2012
NO URAIAN TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 Tahun 2012
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 333.505.499.313 382.590.491.033 437.434.467.505 494.091.010.717
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 292.621.564.037 336.536.421.772 380.524.562.514 437.919.057.136
2 Belanja Tambahan Penghasilan 37.643.450.818 43.039.624.725 53.412.853.364 52.510.479.642
3Belanja Penerimaan Anggota danPimpinan DPRD serta OperasionalKDH/WKDH
2.132.000.000 2.165.545.501 2.165.600.000 2.161.400.000
4 Belanja Pemungutan Pajak Daerah 1.108.484.458 848.899.035 1.331.451.627 1.500.073.939
B BELANJA LANGSUNG 27.630.769.720 20.202.334.010 26.609.006.238 28.221.612.948
I Belanja Pegawai
1 Belanja Honorarium PNS 5.139.410.944 7.608.981.553 9.348.817.794 8.673.311.384
2 Belanja Honorarium Non PNS 10.195.128.628 7.146.341.627 12.064.521.835 13.456.041.314
3 Belanja Uang lembur PNS 6.278.206.951 807.104.775 792.262.100 1.241.294.700
4 Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS 452.718.392 616.113.855 580.184.300 385.188.400
5Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasidan Bimbingan Teknis PNS
5.565.304.805 4.023.792.200 3.823.220.209 4.465.777.250
II Belanja Barang dan Jasa 35.185.321.568 33.409.355.121 36.054.149.014 37.567.139.525
5 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 7.950.000 15.537.870 52.354.643 -
6 Belanja makanan dan Minuman Pegawai 6.109.052.021 6.353.218.981 5.475.432.350 2.187.649.650
7 Belanja Pakaian Dinas dan atributnya 487.170.544 285.208.700 678.378.001 444.945.200
8 Belanja Pakaian khusus dan hari tertentu 515.819.475 515.830.690 860.849.600 900.889.900
9 Belanja Perjalanan Dinas 27.472.254.528 25.554.058.880 28.103.134.420 33.190.804.775
10 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 21.075.000 73.500.000 107.000.000 42.850.000
11 Belanja Pemulangan Pegawai 572.000.000 612.000.000 777.000.000 800.000.000
III Belanja Modal 204.722.680.772197.462.190.858,6 211.733.621.604,85 220.514.218.164,58
12 Tanah 2.145.801.000 1.303.900.000 1.218.586.930 3.444.684.100
13 Peralatan dan Mesin 26.204.981.772 17.743.033.854 33.031.629.690 33.136.110.35514 Bangunan dan Gedung 50.697.785.094 41.208.750.867,68 55.734.906.830 65.644.482.418,94
15 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 124.817.220.711 133.858.300.637 113.279.737.954 111.156.262.691,64
16 Aset Tetap Lainnya 856.892.195 3.348.205.500 8.468.760.200 7.132.678.600
T O T A L (A + B) 361.136.269.033 402.792.825.043 464.043.473.74 522.312.623.66
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 79/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-17Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan Tabel III.6, diperoleh Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008-2012 untuk dijadikan dasar dalam
menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur untuk tahun-tahun mendatang,
sebagai berikut:
Tabel III.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur2009-2012
(dalam jutaan rupiah)
NO URAIAN
TOTAL BELANJA UNTUKPEMENUHAN KEBUTUHAN
APARATUR (RP)
TOTAL PENGELUARAN(BELANJA + PEMBIAYAAN
PENGELUARAN) (RP)PROSENTAS
E
( a) ( b ) (a) / (b) X
100%
1 Tahun Anggaran 2009 361.136 685.837 53%
2 Tahun Anggaran 2010 402.793 727.525 55%
3 Tahun Anggaran 2011 464.043 826.456 56%
4 Tahun Anggaran 2012 522.313 958.520 54%
Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan
analisiskebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain:
a. Proporsi belanja tidak langsung dalam APBDKabupaten Kapuas setiap tahunnya
rata-rata masih 58,5% dari total belanja daerah.
b. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam APBDKabupaten
Kapuas setiap tahunnnya rata-rata masih 54,5% dari total belanja daerah,
sementara arah yang diinginkan secara nasional mengenai proporsi belanja untuk
lebihdidominasi oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur.
c. Faktor penyebab yang melatar belakangi masih dominannya proporsi belanja tidak
langsung antara lain karena di dalam belanja tidak langsungter-alokasi belanja
bantuan sosial, belanja hibah, serta belum diterapkannya systempenganggaran
dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB), belum efektifnyapolapengintegrasian antara target capaian pada Standard Pelayanan Minimum
denganpenganggarannya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi
serta rendahnyarealisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU
diserap untuk memenuhikebutuhan belanja tidak langsung khususnya pada
belanja wajib, sehingga alokasi belanjalangsung menjadi sangat terbatas.
3. Pengeluaran wajib dan mengikat serta Prioritas Utama
Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk
menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak
dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 80/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-18Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama
Kabupaten Kapuas pada 3 (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel sebagai berikut:
Tabel III.8
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas UtamaKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2010-2012
(dalam juta rupiah)
Kode Uraian
2010 2011 2012 RATA-RATA
KENAIKAN(%)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
2.1 Belanja Tidak Langsung 400.820 455.485 540.586 16,2
2.1.1 Belanja Pegawai 382.590 437.434 494.091 13,6
2.1.2 Belanja Bunga 0 0 1.268 0,0
2.1.3 Belanja Subsidi 0 106 178 34,0
2.1.6Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/KabupatenKota dan Pemerintahan Desa
633 533 592 -2,4
2.1.7Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa
17.597 17.412 44.457 77,1
3.2.2. Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan Kabupaten Kapuas dalam kurun waktu tahun 2008-2012
dapatdijelaskan secara rinci ditunjukkan pada table berikut:
Tabel III.9Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008-2012(dalam juta rupiah)
NO Uraian
2008 2009 2010 2011 2012
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(Rp)
1 PENDAPATAN DAERAH 642.955,57 672.825,30 735.603,57 882.441,15 1.004.327,82
2 BELANJA DAERAH 652.174,52 685.837,00 727.525,50 826.455,75 958.519,86
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.225,00 6.166,55 7.986,42 13.385,94 28.193,29
A. Defisit Riil (19.443,96) (19.178,25) 91,66 42.599,46 17.614,67
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:
3.1.1Sisa Lebih Perhitungan AnggaranDaerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
109.659,60 89.715,64 70.537,39 70.629,05 115.049,55
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 1.821,04 15.416,81
3.1.5Penerimaan Kembali PemberianPinjaman
0,00 0,00 0,00 0,00 4.471,74
B. Total Realisasi Penerimaan 109.659,60 89.715,64 70.537,39 72.450,08 134.938,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 90.215,64 70.537,39 70.629,05 115.049,55 152.552,77
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 81/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-19Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel III.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008-2012
(dalam juta rupiah)
NO URAIAN
TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 RATA-RATA
PERTUMB( Rp ) % ( Rp ) % ( Rp ) % ( Rp ) % ( Rp ) %
1 Jumlah SiLPA 90.216 100 70.537 100 70.629 100 115.050 100 152.553 100 18
a Pelampuan penerimaan PAD 7.451 8 (4.162) (6) (7.127) (10) 1.392 1 (5.213) (3) (170)
bPelampuan penerimaan danaPerimbangan
12.836 14 9.707 14 20.348 29 12.427 11 29.979 20 47
cPelampuan penerimaan lain-lainpendapatan daerah yang sah
(2.234) (2) 8.136 12 1.802 3 6.504 6 3.502 2 (82)
dSisa penghematan belanja atauakibat lainnya
71.432 79 56.207 80 55.607 79 94.170 82 124.283 81 20
e Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
f Sisa Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan
analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:
a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya (SiLPA) harus
didasarkan pada penghitungan yangcermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraanrealisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
dalam rangkamenghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada
TahunAnggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidaktercapainya SiLPA
yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan
rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.Pemerintah daerah dapat
melakukan pinjaman daerahberdasarkan peraturan perundang-undangan di
bidangpinjaman daerah.
b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun
Berjalan positif, pemerintahdaerah harus memanfaatkannya untuk penambahan
programdan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dankegiatan
yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaranpembiayaan. Dalam hal
perhitungan SILPA Tahun Berjalannegatif, pemerintahdaerah melakukan
pengurangan bahkanpenghapusan pengeluaran pembiayaan yang
bukanmerupakan kewajiban daerah, pengurangan program dankegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volumeprogram dan kegiatannya.
3.3. Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan
daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib
dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka
menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah
dan pengeluaran daerah lainnya.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 82/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-20Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan
daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber
penerimaan tersebut akan dialokasikan.
Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah
setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun
anggaran berikutnya.
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah
Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi
pendapatan kurun waktu 2008-2012, yakni 11,94% per tahun. Dengan
menggunakan tahun dasar 2013 dan mempertimbangkan bahwa dana alokasi khusus
dan dana penyesuaian jumlah penerimaan serta alokasinya sudah ditentukan oleh
pemerintah pusat serta beberapa komponen pendapatan lainnya yang tidak bisa
diproyeksikan dengan menggunakan nilai pertumbuhan pendapatan masa lalu, maka
dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan
pendapatan menjadi sebesar 8,94% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel III.11
Proyeksi Pendapatan DaerahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
(dalam juta rupiah)
URAIAN Tahun
2013
Tahun Proyeksi Pertum-buhan
(%)2014 2015 2016 2017 2018
PENDAPATAN DAERAH 981.217 1.068.3
951.130.4
571.243.5
031.367.85
31.504.6
38 8,94
Pendapatan Asli Daerah 34.894 45.000 49.500 54.450 59.895 65.884 13,79
Hasil Pajak Daerah 6.006 9.895 10.885 11.973 13.170 14.487 20,95
Hasil Retribusi Daerah 17.964 9.120 10.032 11.035 12.139 13.353 (1,85)
Hasil Pengelolaan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan
2.600 3.000 3.300 3.630 3.993 4.392 11,08
Lain-Lain Pendapatan Asli DaerahYang Dipisahkan
8.324 22.985 25.283 27.812 30.593 33.652 43,23
Dana Perimbangan 852.625 976.395 1.029.257 1.132.183 1.245.401 .369.941 9,99
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak 99.342 120.086 128.270 141.098 155.207 170.728 11,54
Dana Alokasi Umum 680.467 856.309 900.987 991.085 1.090.194 1.199.213 12,21
Dana Alokasi Khusus 72.816 0 0 0 0 0 (20,00)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 93.698 47.000 51.700 56.870 62.557 68.813 (1,97)
Hibah Pemerintah Pusat 6.100 9.000 9.900 10.890 11.979 13.177 17,51
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya
22.593 38.000 41.800 45.980 50.578 55.636 21,64
Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus
65.004 0 0 0 0 0 (20,00)
3.3.2. Proyeksi SilPA
Proyeksi SiLPA tahun 2014-2018 menggunakan data SiLPA kurun waktu ditunjukkanmelalui Tabel III.10 dimana diketahui nilai SiLPA cukup besar dengan tingkat
pertumbuhan SiLPA 5,86%, namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa
tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan
lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan
asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 83/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-21Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut ini :
Tabel III.12
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
(dalam juta rupiah)
URAIAN TAHUN PROYEKSI
2014 2015 2016 2017 2018
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
32.052 33.914 37.305 41.036 45.139
Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka
perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan
Kabupaten Kapuas dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2014-2018,
disajikan sebagai berikut:
Tabel III.13
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
(dalam juta rupiah)
NO
URAIANTAHUN PROYEKSI
2014 2015 2016 2017 2018
1 Pendapatan Daerah 1.068.395,0 1.130.457,0 1.243.503,0 1.367.853,0 1.504.638,0
4Sisa Lebih (Riil) PerhitunganAnggaran
32.051,9 33.913,7 37.305,1 41.035,6 45.139,1
Total Kapasitas KemampuanKeuda
1.100.446,9 1.164.370,7 1.280.808,1 1.408.888,6 1.549.777,1
3.3.3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata
tingkatrealisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2008-2012 sebagaimana
ditunjukkan melalui Tabel III.8Adapun hasil proyeksi dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel III.14
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas UtamaKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
(dalam juta rupiah)
NO URAIANTAHUN PROYEKSI
2014 2015 2016 2017 2018
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
PRIORITAS I : 595.954 651.650 712.641 777.778 849.538
2.1.1 Belanja Pegawai 545.422 597.439 654.644 715.760 781.831
2.1.2 Belanja Bunga 1.900 2.200 2.300 2.300 3.600
2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pem.Des 48.632 52.011 55.697 59.718 64.107
3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran
Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu
ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut
kedalam berbagai Kelompok Prioritas.
Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 84/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-22Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan
II terpenuhi kebutuhan dananya, dan terakhir adalah Prioritas IV.
Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.
Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama
Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka
pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018, yang
merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan
(dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan
amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun
rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan
bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan
langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan
memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada
masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di
samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prioritas III, dialokasikan untuk pendanaan PAD program prioritas dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada
masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan
permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan
fungsi SKPD.
Prioritas IV, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja
tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja
hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan
dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.
Tabel III.15
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah BerdasarkanPrioritas Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
(dalam Jutaan Rupiah)
No. Jenis
Dana
Alokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp
1.PrioritasI
54% 595.954 56% 651.650 56% 712.641 55% 777.778 55% 849.538
2.PrioritasII
32% 357.393 31% 362.039 31% 397.065 31% 436.013 30% 463.396
3.
Prioritas
III 11% 123.198 11% 126.689 12% 147.317 12% 170.217 14% 211.473
3.PrioritasIV
2% 23.902 2% 23.993 2% 23.785 2% 24.881 2% 25.370
Total 100
% 1.100.447
100%
1.164.37 100
% 1.280.808
100%
1.408.889 100
% 1.549.777
Kerangka pendanaan alikasi kapasitas keuangan daerah periode 2014-2018 disajikan
pada Tabel III.16, yang memuat kapasitas kemampuan keuangan daerah, belanja dan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 85/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
III-23Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
pembiayaan.
Tabel III.16
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan DaerahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014-2018
(dalam Jutaan Rupiah)
KODE U R A I A NTAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
A. KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA 1.100.447 1.164.371 1.280.808 1.408.889 1.549.777
1 PENDAPATAN 1.068.395 1.130.457 1.243.503 1.367.853 1.504.638
2 SiLPA 32.052 33.914 37.305 41.036 45.139
B. BELANJA 1.100.447 1.164.371 1.280.808 1.408.889 1.549.777
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 619.856 675.643 736.426 802.659 874.908
PRIORITAS I : 595.954 651.650 712.641 777.778 849.538
2.1.1 Belanja Pegawai 545.422 597.439 654.644 715.760 781.831
2.1.2 Belanja Bunga 1.900 2.200 2.300 2.300 3.600
2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
2.1.7Belanja Bantuan Keuangan kepadaProv/Kab/Kota dan Pem.Des
48.632 52.011 55.697 59.718 64.107
PRIORITAS IV : 23.902 23.993 23.785 24.881 25.370
2.1.4 Belanja Hibah 15.252 15.343 15.135 16.231 16.720
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950
2.1.6Belanja Bagi Hasil kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota danPemerintah Desa
700 700 700 700 700
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
2.2 BELANJA LANGSUNG 480.591 488.728 544.382 606.230 674.869
PRIORITAS II 357.393 362.039 397.065 436.013 463.396
PRIORITAS III 123.198 126.689 147.317 170.217 211.473
SURPLUS / (DEFISIT) (32.052) (33.914) (37.305) (41.036) (45.139)
C. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH 42.052 50.049 51.573 53.170 57.273
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAANDAERAH
10.000 16.135 14.268 12.134 12.134
PEMBIAYAAN NETTO 32.052 33.914 37.305 41.036 45.139
SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0 0 0 0 0
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 86/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-1
Isu strategis pembangunan suatu daerah merupakan hal-hal yang
mengemuka dan memiliki daya ungkit tinggi bagi keberhasilan
pembangunan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas
karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dan wilayah dimasa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan
yang apabila tidak diantisipasi akan menimulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Analisis isu-isu strategis dilakukan berdasarkan berbagai permasalahan
pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang
kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu
strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam
5 (lima) tahun mendatang, termasuk untuk mengantisipasi berbagai
ancamannya.
Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi
fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan
terhadap perbaikan kondisi masyarakat dan wilayah pada lima tahun mendatang.
4.1. Permasalahan Pembangunan
Perumusan permasalahan pembangunan berpijak pada kondisi saat ini, yang
mencerminkan pencapaian pembangunan selama beberapa tahun terakhir.
Permasalahan pembangunan sejatinya merupakan agenda utama
pembangunan yang harus diprioritaskan penyelesaiannya, Kondisi tidak
terpenuhi atau tidak tercapainya suatu target atau standar dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat memberikan kontribusi besar bagi penetapan
permasalahan pembangunan.Identifikasi permasalahan pembangunan
BAB IVANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 87/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-2
Kabupaten Kapuas didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum kondisi
daerah sebagaimana disajikan pada Bab II dokumen RPJMD ini.
Tabel IV.1
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Kapuas
NO BIDANG PERMASALAHAN
SOSIAL
1 Pendidikan 1. Belum terpenuhinya standar sarana prasaranaPendidikan
2. Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaankurikulum tingkat satuan pendidikan
3. Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan4. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan
5. Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasidan Komunikasi yang mendukung realisasimanajemen pendidikan yang transparan danakuntabel
6. Sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik7. Sebagian pendidik belum memenuhi standar
kualifikasi pendidikan S1/D4 .8. Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga
kependidikan9. Tingginya indeks biaya pendidikan luar biasa dan
inklusif.10.Belum terpenuhinya standar sarana prasarana
pendidikan luar biasa dan inklusif.2 Kesehatan 1. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan
dan status gizi masyarakat di Kabupaten Kapuasdi tahun 2012. Kondisi ini tercermin dari :a. Masih tingginya angka kematian ibu sebesar
108 per 100.000 kelahiran hidupb. Banyaknya jumlah kematian bayi di Kabupaten
Kapuas dengan penyebab utama BBLR (62% ditahun 2011 dan 46% di tahun 2012). Halmenunjukan masih tingginya kasus ibu hamildengan status Kekurangan Energi Kalori (KEK)
yang belum terdeteksi dan tertangani olehtenaga kesehatan.c. Masih rendahnya penanganan kasus gizi
kurang dan gizi buruk, yang ditunjukan dengan jumlah kasus Gizi buruk tahun 2011 : 6, tahun2012 : 5 dan meninggal 1. Sedangkanberdasarkan data PSG tahun 2011 menunjukanprevalensi gizi kurang ssebesar 17,2% daritarget 15,5% dan prevalensi gizi buruk yangtinggi sebesar 3,8%.
d. Rendahnya pelayanan gizi masyarakat.Berdasarkan hasil PSG : balita dengan status
gizi sangat pendek 20,82% dan pendek :18,24%. Ini berarti anak balita di Kabupaten
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 88/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-3
NO BIDANG PERMASALAHAN
Kapuas dalam masa pertumbuhan kurangmendapatkan asupan gizi yang cukup danseimbang.
e. Masih rendahnya cakupan persalinan oleh
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (15%).Hal ini menunjukan selama proses persalinandimungkinkan ibu bersalin tidak mendapatkanpenanganan yang adekuat sesuai denganstandart.
f. Masih tingginya angka kesakitan akibatMalaria, Penyakit malaria masih merupakanpenyakit endemis di Kabupaten Kapuas. Hal inidisebabkan wilayah Kabupaten Kapuas sebagaidaerah yang sebagian besar terdirii dari rawa-rawa/perairan ditambah lagi pelaksanaanpembangunan infrastruktur baik industri,
pertambangan , perkantoran, dan perumah yang sedang giat-giatnya dikembangkanmengakibatkan banyaknya bekas-bekas galian
yang menjadi tempat penampungan air hujandan menjadi sarang perkembangbiakannyamuk anopeles yang merupakan vektorpenyebaran malaria. Tahun 2012, angkakesakitan malaria positif 9,81 per 1000penduduk dengan CFR sebesar 0,27
g. Mulai munculnya kasus HIV dan penyakitmenular seksual di Kabupaten Kapuas.
h. Tinggi kasus Diare tiap tahun di KabupatenKapuas, terkait erat dengan penyediaan airbersih (9.774 kaus di tahun 2012).
i. Masih rendahnya cakupan UCI desa/Kelurahandi Kabupaten Kapuas 61,9%
2. Masih terbatasnya tenaga kesehatan, terutama yang berakitan dengan pelayanan kesehatan didaerah yang terpencil. Hal ini dapat dilihat ratio
jumlah tenaga kesehatan dengan penduduk diKabupaten Kapuas, antara lain :a. Rasio Tenaga Dokter Terhadap Penduduk,
yang masih 1:7.615 jiwa, sedangkan
standar Indonesia Sehat 2010 rasio dokterterhadap penduduk 1 : 2.500 jiwa.
b. Rasio dokter gigi terhadap penduduk, Rasiodokter gigi tahun 2011 terhadap penduduk
yaitu 1 : 31.046, sedangkan Standar IndonesiaSehat 2010 rasio dokter gigi terhadappenduduk 1 : 9.090.
c. Rasio dokter spesialis terhadap penduduk,Rasio dokter spesialis terhadap penduduktahun 2011 sebesar 1 : 100.902, sedangkanStandar Indonesia Sehat 2010 rasio dokter
spesialis terhadap penduduk 1 : 16.600.d. Rasio Bidan di Desa terhadap penduduk,
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 89/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-4
NO BIDANG PERMASALAHAN
tahun 2011 sebesar 1:1.895 dengan StandarIndonesia Sehat 2010 untuk tenaga bidanadalah 1 : 1.000.
e. Rasio Perawat per 100.000 penduduk, tahun
2011 jumlah rasio perawat terhadap penduduksebesar 1:1.695. Standar Indonesia Sehat 2010untuk tenaga perawat dibutuhkan 1 : 855penduduk.
3. Masih terbatasnya peralatan kesehatan, logistikdan sarana penunjang pelayanan.sarana danprasarana pelayanan kesehatan di desa terutamaPustu dan Poskesdes/Polindes serta kurangnyaperalatan dan logistic kesehatan penunjangpelayanan. Kondisi terlihat dari :a. Rasio Sarana Kesehatan Dasar Terhadap
Penduduk, sarana kesehatan dasar baik
pemerintah/swasta seperti Puskesmas,Puskesmas Pembantu, Polindes, PuskesmasKeliling dan Balai Pengobatan dengan rasio 1 :1.400, yang berarti 1 sarana kesehatan untukmelayani 1.400 penduduk. Kondisi ini masihdibawah ratio ideal yang diharapkan yaitu 1 :1.000.
b. Rasio Sarana Kesehatan Rujukan TerhadapPenduduk, Rasio sarana kesehatan rujukantahun 2011 yaitu 7,34 per 100.000 penduduk.
c. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk,
Rasio Puskesmas pada tahun 2011 sebanyak 1: 17.548, ini berarti bahwa 1 Puskesmas masihmelayani sekitar 17.540 penduduk. Semakintinggi ratio puskesmas terhadap penduduk,semakin besar peluang masyarakatmemperoleh pelayanan kesehatan. Seiringdengan terjadinya pengurangan jumlahpenduduk berdasarkan data BPS Tahun 2012sebanyak 329.440 jiwa dan jumlah puskesmasbertambah menjadi 25 buah, maka ratioPuskesmas terhadap penduduk menjadi 1 :13.177. Dengan demikian sampai dengan
tahun 2012 jumlah Puskesmas sudahmencukupi dibandingkan dengan standartnasional dengan rasio 1 : 16.666.
d. Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000penduduk, Jumlah Pustu di KabupatenKapuas tahun 2011 sebanyak 123. Dengandemikian Rasio Puskesmas Pembantu tahun2011 terhadap jumlah penduduk sebesar403.608 jiwa sebesar 1 : 3.281 penduduk. Inidapat diartikan bahwa setiap satu PuskesmasPembantu dapat melayani 3.281 penduduk.
Angka ini masih dibawah target nasionalsebesar 1 : 1.500 penduduk.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 90/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-5
NO BIDANG PERMASALAHAN
e. Masih belum tersedianya peralatan sesuaistandart, terutama di Puskesmas Rawat Inapdan Mampu Penanganan Obstetri NeonatalEmergency Dasar.
f. Terbatasnya obat-obatan pelayanan kesehatandasar di Puskesmas dan Pustu.g. Terbatasnya obat Program kesehatan ibu dan
anak bagi bidan desa.h. Belum terpenuhinya tempat tidur pertolongan
persalinani. Dalam 3 tahun terakhir peralatan kesehatan
penunjang medis belum dilakukanpenggantian atau ditera ulang.
4. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalampencapaian pembangunan berwawasan kesehatanuntuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta
mampu untuk menolong kesehatannya.Hal ini terlihat dari :a. Masih rendahnya Desa Siaga Aktif (37% dari
target 80%)b. Masih rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat dalam penimbangan bayi dan balita(tahun 2011 : 38%, tahun 2012 : 40%) daritarget 80%.
c. Banyaknya posyandu yang dalam 5 tahunterakhir masih pada tingkatan pratama (90%dari 347 posyandu)
5. Masih rendahnya pembiayaan bidang kesehatan yang masih dibawah 15% dari anggaran APBDKabupaten. Persentase anggaran biaya bidangkesehatan Belanja Langusng di tahun 2011,hanya mencapai Rp 22.373.216.200,- (5,22%) dariAPBD Kabupaten Kapuas. Angka ini cenderungmeningkat disbanding dengan tahun 2010 yanghanya Rp 10.871.000.000,-(3,12%). Namunberdasarkan UU 36 Tahun 2009 tentangKesehatan masih dibawah target 15%.
3 PemberdayaanPerempuan danKeluargaBerencana
1. Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektormaupun lintas program dalam rangkapelaksanaan pembangunan bidang PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana.
2. Masih kurangnya pelaksanaan kebijakanPemerintah Daerah dibidang pemberdayaanperempuan dan keluarga berencana mencakuppemberdayaan, kesetaraan kualitashidup,perlindungan keadilan dan HAMperempuan/ anak,perlindungan perempuan dananak serta lembaga yang mendukung kemajuan
perempuan dan anak.4 Kependudukan 1. Masih tingginya angka ketergantungan penduduk
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 91/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-6
NO BIDANG PERMASALAHAN
usia tidak produktif terhadap penduduk usiaproduktif. Tahun 2012 angka katergantunganmenunjukkan 52,66%.
2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya dokumenkependudukan.3. Database administrasi kependudukan belum
sepenuhnya akurat.
5 Transmigrasi 1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukungtransmigran.
2. Tidak tersedianya pasar untuk pemasaran hasil-hasil pertanian daerah transmigrasi.
3. Minimnya tingkat pendidikan pesertatransmigrasi.
4. Kondisi sarana dan prasarana permukiman yangkurang memadai sehingga dapat menghambat
aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi.5. Terbatasnya infrastruktur pendukung yang
membuka akses antara lokasi transmigrasidengan pusat-pusat pemasaran.
6. Lahan usaha yang kurang subur (marginal)karena rendahnya pH tanah sehinggamengakibatkan produktivitas lahan masihrendah.
7. Keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalahAreal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi
yang bisa di Konversi (HPK).8. Tumpang tindih lahan transmigrasi dengan
Perusahaan Perkebunan.
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN
1 PekerjaanUmum
1. Kurangnya penyediaan data yang akurat dan cepatsehingga lambat dalam pelayanan/penyampaianinformasi.
2. Kabupaten Kapuas memiliki luas wilayah yangcukup besar sehingga konsentrasi pembangunaninfrastruktur tidak merata.
3. Jaringan jalan belum mampu memenuhikebutuhan secara optimal, dari total panjang jalan
yang ada, sebanyak 80,43 persen belum diaspal.4. Jaringan irigasi belum mampu memenuhi
kebutuhan secara optimal.5. Kesadaran masyarakat yang kurang untuk
menjaga lingkungan permukiman yang sehat danbersih.
2 Perhubungan 1. Kurangnya partisipasi masyarakat dan belumadanya peran investor dalam penyelenggaraanberbagai program pembangunan transportasi.
2. Masih kurangnya dampak yang positif daripembangunan sektor perhubungan terhadap
pertumbuhan sektor–sektor lain.3. Belum lancarnya pendistribusian barang dan jasa
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 92/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-7
NO BIDANG PERMASALAHAN
sehingga belum mampu meradam laju inflasi.4. Belum adanya langkah-langkah yang lebih fokus
dan terprogram dalam pelaksanaan Percepatandan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI).5. Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibatangkutan dengan muatan dan dimensi berlebih(overload dan oversize).
6. Belum adanya regulasi Daerah yang mengaturtentang Dampak Lalu Lintas dan Master Pland
Transportasi di Kabupaten Kapuas.7. Belum tersusunnya masterplan pembangunan
dan pengembangan pelabuhan (terkait denganzonasi).
8. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur
teknologi informasi dan pemanfaatan teknologiuntuk pelayanan kepada masyarakat sertapembangunan E-government.
3 LingkunganHidup
1. Terjadinya penurunan fungsi kawasan hutanlindung, selain sebagai penunjang perekonomianregional dan nasional, tapi juga sebagai dayadukung lingkungan terhadap keseimbanganekosistem.
2. Permukaan air sungai pada saat musim kemaraudan musim hujan sangat fluktuatif dan mulaitercemar, karena fungsi hutan yang mengatur
kuantitas dan kualitas aliran air mengalamipenurunan.
3. Meningkatnya kerusakan DAS, terutama yangdiakibatkan oleh praktek penebangan liar dankonversi lahan.
4. Sepanjang pinggiran sungai mulai mengalamigangguan erosi.
5. Meningkatnya pencemaran air, dimana limbahindustri, pertanian, dan rumah tanggamerupakan penyumbang pencemaran air.
6. Banyaknya pertambangan liar yang dilakukanmasyarakat akan mengganggu keseimbangan
fungsi lingkungan hidup, dan berdampak burukbagi kehidupan manusia.
7. Fungsi hutan bakau disepanjang wilayahpesisir/pantai mulai terganggu dan terjadinyapendangkalan.
8. Menurunnya kualitas udara perkotaan, semakinmeningkatnya perindustrian dan penggunaankendaraan bermotor sangat mempengaruhikualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan,serta kejadian kebakaran hutan dan lahan, sertakurangnya tutupan hijauan di kawasan
perkotaan.9. Semakin tingginya pencemaran limbah padat,
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 93/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-8
NO BIDANG PERMASALAHAN
dimana selain membebani Tempat PembuanganAkhir Sampah (TPAS) namun sebagian besarsampah yang ada belum diolah dan dikelolasecara sistematis, sekedar ditimbun sehingga
mencemari tanah maupun air.10. Potensi sumberdaya hayati dan sumberdayagenetik hutan semakin menurun, akibatpembukaan lahan dan hutan yang tidakterkendali, lemahnya koordinasi antar sektor danbelum optimalnya pelaksanaan penegakanhukum.
EKONOMI
1 Perindustrian,Perdagangandan Koperasi
1. Komoditas produk unggulan daerah masih belum jelas dan masih belum dapat dikembangkansacara optimal.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang
tercermin dari kurang berkembangnyakewirausahaan dan rendah profesionalisme parapengelola koperasi dan sektor usaha lainnya.
3. Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM4. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan
harus dibubarkan sesuai dengan tuntutanPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
5. Belum optimalnya jaringan kerjasama antarapelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalamrangka peningkatan daya saing koperasi dan
UMKM.6. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk
dipasarkan baik melalui pameran atau melaluipenjualan dengan system kemitraan, sehinggadiperlukan terobosan/inovasi dalam halmemasarkan produk UMKM denganmemanfaatkan teknologi informatika.
2 Pertanian 1. Permasalahan utama yang mempengaruhi capaian
kinerja bidang pertanian adalah rendahnya
produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
utamanya padi. Walaupun, kontribusi rata-rata
produksi padi Kapuas terhadap Kalimantan Tengah
mencapai angka 50% namun Namun, produktivitas
rata-rata padi Kalimantan Tengah berada pada urutan
ke-32 secara nasional yaitu sebesar 3,0 ton/Ha.
Produktivitas padi Kabupaten Kapuas sendiri
berdasarkan angka tetap Tahun 2012 adalah sebesar
3,288ton/Ha, sementara rata-rata nasional adalah 5,1
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 94/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-9
NO BIDANG PERMASALAHAN
ton/Ha. Rendahnya angka produktivitas ini
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya
penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen,
belum optimalnya pemanfaatan lahan dan air,
infrastruktur pertanian belum memadai, keterbatasan
sarana dan prasarana pratanam, tanam, panen, pasca
panen dan pengolahan, belum berkembangnya
kelembagaan petani, belum optimalnya kinerja
kelembagaan pertanian, dan keterbatasan akses
permodalan bagi petani.
2. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi
permasalah global tidak hanya lingkup Kapuas dan
Kalimantan Tengah tetapi juga dalam skala nasional
dan internasional. Pemicu utamanya adalah
berkembangnya komoditas-komoditas yang lebih
komersial dan tingginya harga komoditas tersebut di
pasar dunia sehingga mendorong peralihan fungsi
lahan yang pada awalnya adalah lahan pertaniantanaman pangan menjadi lahan sawit, karet dan
komoditas perkebunan lainnya. Peralihan lahan ini
juga berdampak pada terjadinya migrasi tenaga kerja
ke sub sektor lain baik di wilayah bersangkutan
maupun wilayah sekitar. Secara signifikan, alih fungsi
lahan dan tenaga kerja ini menurunkan luas tanam padi
dan komoditas pangan lainnya di beberapa wilayah
kecamatan di Kabupaten Kapuas. Belum adanya
payung hukum yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan tanaman pangan ikut mempercepat
laju konversi lahan ini.
3. Agribisnis perberasan belum berkembang optimal.
Data menunjukkan surplus beras Kapuas pada tahun
2012 hampir mencapai 80%. Namun, pengembangan
agroindustri perberasan lokal seringkali menemui
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 95/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-10
NO BIDANG PERMASALAHAN
permasalahan dalam hal kontinuitas bahan baku. Hal
ini disebabkan jaringan pemasaran dikuasai oleh
pedagang dari luar daerah sehingga sebagian besar
gabah petani dibawa ke luar Kapuas. Akibatnya nilai
tambah yang seharusnya bisa dinikmati petani lokal
justru menjadi sumber pendapatan daerah lain.
Adanya keterikatan antara petani dan tengkulak
sebagai pemilik modal menjadi salah satu
permasalahan dalam sistem pemasaran di Kabupaten
Kapuas. Hal ini menjadi permasalahan menahun yang
harus dicari solusinya untuk memutuskan mata rantai
pemasaran yang tidak menguntungkan bagi petani.
Disamping itu, kapasitas penggilingan padi di
Kabupaten Kapuas hanya mampu memenuhi 20% dari
total produksi gabah (Sensus Pertanian 2013).
4. Belum ada fokus komoditas daerah yang bersinergi
dengan pengembangan pemasaran. Selain beras,
Kabupaten Kapuas juga memiliki keunggulan dari segiproduksi untuk beberapa komoditas hortikultura,
namun pengembangan pemasarannya masih belum
bersinergi. Upaya-upaya peningkatan nilai tambahnya
masih bersifat parsial. Hal ini disebabkan belum
adanya fokus komoditas yang jelas untuk
pengembangan pemasarannya.Kondisi yang ada,
pengembangan pemasaran justru diarahkan pada
komoditas yang tidak memiliki keunggulan secara
komparatif dengan daerah lain.
5. Permasalahan-permasalahan umum lainnya
sebagaimana yang menjadi permasalahan bidang
pertanian yang juga dihadapi secara nasional antara
lain penurunan minat generasi muda terhadap
pekerjaan bidang pertanian, dan kemiskinan yang
terjadi diwilayah kantong produksi yang disinyalir
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 96/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-11
NO BIDANG PERMASALAHAN
disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang
rendah. Permasalahan-permasalahan ini memerlukan
penanganan secara multisektoral dan tidak hanya
menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura semata.
3 Perikanan 1. Rendahnya produktivitas dan daya saing usahabidang penangkapan yang antara lain disebabkanstruktur armada yang masih didominasi oleh kapalberukuran kecil, belum terintegrasinya sistemproduksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnyasarana dan prasarana yang dibangun.
2. Dalam pengembangan Perikanan budidaya masihdihadapkan pada permasalahan implementasi
kebijakan Tata Ruang, terbatasnya saluran irigasi,dan Terbatasnya ketersediaan dan distribusi indukdan benih unggul serta adanya pencemaran yangmempengaruhi kualitas lingkungan budidaya.
3. Dalam pengembangan usaha, permasalahan yangdihadapi adalah masih belum diperolehnyadukungan permodalan usaha perbankan danlembaga keuangan lainnya, dalam hal ininelayan/pembudidaya kesulitan mengakses kreditkarena tidak dapat memenuhi persyaratanperbankan.
4. Maraknya kegiatan penangkapan ikan secaraillegal (illegal fishing ) yang berdampak merugikanDaerah dan mengancam kelestarian sumberdayakelautan dan perikanan dan disisi lainkemampuan pengawasan SDKP masih lemah.
4 KetahananPangan
1. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan SDMpelaku utama dan pelaku usaha masih rendah.
2. Adopsi inovasi teknologi (pertanian, perikanandan kehutanan) pelaku utama dan pelaku usahamasih rendah.
3. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan pelakuutama dan pelaku usaha.
4. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelakuusaha.
5. Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah(CPP) kabupaten.
6. Rendahnya adopsi teknologi olahan pangannonberas dan terigu.
7. Masih terbatasnya lumbung pangan di sentraproduksi.
8. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDMpenyuluh pertanian.
9. Belum optimalnya dukungan sarana dan
prasarana penyuluhan.10. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 97/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-12
NO BIDANG PERMASALAHAN
penyuluh kehutanan.11. Belum optimalnya dukungan sarana dan
prasarana penyuluhan kehutanan.12. Belum optimalnya peran serta masyarakat
dalam pengelolaan hutan.13. Diversifikasi produk pangan lokal belumoptimal.
14. Kesadaran masyarakat dalam mengkomsumsiproduk lokal cenderung menurun.
15. Peranan penyuluh dalam pendampinganpetani belum optimal.
5 Pertambangandan Energi
1. Penyelesaian overlapping /tumpang tindih dalampemanfaatan kawasan, yang diharapkan dengansinkronisasi dan koordinasi yang intensif dengansektor-sektor yang berkepentingan akanterselesaikan dengan prinsip mengutamakan
kepentingan yang lebih besar dan adil dalamkoridor peraturan perundangan.
2. Penanggulangan PETI.Penanggulangan masalah PETI merupakan masihpelik dan klasik, yang penanganannyamemerlukan kerja keras dan kerjasama denganlintas sektor yakni aparat penegak hukum, dinaspertambangan dan energi dan para pemangkuwilayah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupundengan Provinsi. Untuk penanganan PETIdiharapkan pihak Provinsi bisa menjadi leading
sector dan fasilitator, mengingat pendanaannya yang besar dan jalur koordinasi/komunikasi yangmelibatkan banyak sektor terkait.Kegiatan yang dilakukan di tingkat dinas relatif masih terbatas pada kegiatan yang bersifatinventarisasi penambangan rakyat dandampaknya terhadap kerusakan lingkungan.
3. Masih Rendahnya Rasio Elektrifikasi diKabupaten Kapuas.Kondisi Kelistrikan di Kabupaten Kapuas saat inimasih banyak desa yang belum terjangkau listrik,hal ini disebabkan letak geografis daerah yang
sulit dijangkau, sehingga keberadaan Listrik dariPT.PLN diwilayah Kabupaten Kapuas Masih belumdapat dirasakan oleh masyarakat KabupatenKapuas yang di daerah desa maupun Kecamatanmengingat jaringan yang dilakukan dari Pihakpengelola belum sepenuhya sampai atauterjangkau di rumah-rumah penduduk.
4. Proses Penyusunan Regulasi pengusahaanpertambangan dan Energi di tingkat Daerahbelum maksimal.
5. Bidang pengusahaan pertambangan umum masih
terkendala oleh Proses Ijin Memasuki dan IjinPinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 98/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-13
NO BIDANG PERMASALAHAN
Kehutanan dan belum selesainya RT/RWPKalimantan Tengah.
6 Peternakan 1. Ada kecenderungan penurunan populasi ternakkhususnya sapi potong setiap tahun akibat
tingginya tingkat migrasi ternak.2. Rendahnya peningkatan populasi dan produksi
ternak untuk mendukung target swasembadadaging di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Luasan dan sebaran lahan potensial untukpengembangan ternak belum terdata status dankepemilikannya.
4. Belum maksimalnya penerapan TeknologiInseminasi Buatan (IB) baik secara terjadwalmaupun sinkronisasi sebagai salah satu upayameningkatkan angka kelahiran ternak sapi.
5. Masih merebaknya ancaman penyakit menular
seperti flu burung, Rabies, Antraks, Jembranadan lain lain yang belum tertangani sepenuhnya.
6. Masih tingginya pemotongan betina produktif.7. Masih tingginya tingkat kendala peternak dalam
pengembangan budidaya ternak terhadapketersediaan bibit, pakan dan pemasaran.
8. Belum tertatanya sistem data informasi dalammenunjang pengembangan usaha peternakan disetiap kecamatan.
9. Masih belum kondusifnya lembaga keuangan yang mudah dan murah diakses oleh para
peternak dalam penyediaan sumber pembiayaanusaha peternakan.
10.Belum optimalnya lembaga pemerintah dalammelayani kebutuhan masyarakat terhadapkebutuhan teknis peternakan maupun bibitternak.
11.Terbatasnya jumlah tenaga medis, paramedis danpetugas teknis di lapangan sehingga kegiatanpelayanan belum optimal.
12.Terbatasnya sarana dan prasarana bidangpeternakan.
13.Belum berkembangnya kelembagaan petani
peternak/pemberian status kelompok ternak.PEMERINTAHAN
1 PengawasanPembangunan
1. Belum terbentuknya secara penuh JabatanFungsional Auditor dan P2UPD sehingga untukmeningkatkan kompetensi tidak tepat waktu.
2. Masih belum adanya reward dan punishment terhadap kinerja pengawasan yang wajar.
3. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan yangtidak tepat waktu.
4. Kualitas sarana dan prasarana penunjangpengawasan yang belum memadai.
5. Belum tersedia sistem dan prosedur pengawasan yang memadai.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 99/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-14
NO BIDANG PERMASALAHAN
6. Kencenderuangan masih tingginya tingkatpenyimpangan dan tingginya nilai temuan BPKseolah-olah APIP belum berperan.
7. Belum tercapai Opini WTP terhadap LKPD
Kab.Kapuas oleh BPK RI dan tercapai Kategori “B”terhadap tingkat akuntabilitas (LAKIP) olehKEMENPAN dan RB.
8. Makin meningkatnya pengaduan masyarakatterhadap penyelenggaraan pemerintahan.
9. Masih rendahnya upaya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan dan TPTGR tepat waktuoleh objek pemeriksaan.
10.Belum diterapkannya SPIP secara formal dalamsetiap unit kerja.
11.Cepatnya perubahan regulasi menuntut setiapaparatur pengawasan dapat mengikuti
perubahan tersebut.2 Perencanaan
danPelaksanaanPembangunanDaerah
1. Kebijakan Perencanaan di SKPD belum mengacupada dokumen perencanaan sesuai Peraturanperundangan yang berlaku.
2. Kepatuhan SKPD di Kabupaten Kapuas dalampenyusunan dokumen perencanaan danpengendalian (pelaporan pembangunan) masihbelum dapat sepenuhnya memenuhi jadwal yangtelah ditentukan.
3. Masih belum optimalnya koordinasi antarlembaga, dinas, badan dan DPRD terkait dengan
agenda perencanaan dan pengendalianpembangunan daerah.
4. Penataan data base dan informasi perencanaanpembangunan yang belum terorganisasi denganbaik.
5. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belumsepenuhnya mengarah kepada peningkatankinerja serta kurang terarahnya penentuanprioritas penggunaan anggaran sesuai denganarah dan tujuan organisasi.
6. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan,khusunya struktur organisasi, yang mendukung
fungsi perencanaan dan pengendalian SKPD yangmendukung peningkatan kinerja perencanaan.
7. Fungsi pengendalian dalam pemanfaatan ruangbelum optimal.
8. Pemanfaatan data (informasi) statistik danpembangunan belum optimal serta data belum terupdate dengan baik.
9. Sistem dan prosedur pelaporan wajib pajak belumoptimal.
3 Kepegawaian 1. Kurang optimalnya pemberdayaan sumber dayaaparatur di masing-masing unit kerja.
2. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkanpada kompetensi jabatan.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 100/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-15
NO BIDANG PERMASALAHAN
3. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karierbelum dilaksanakan secara optimal.
4. Sistem kompensasi belum berdasarkan padaprestasi kerja.
5. Penerapan peraturan disiplin pegawai belumdilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.6. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas
kualitas, distribusi dan komposisi penyebaransumber daya aparatur, khususnya tenaga gurudan kesehatan.
7. Budaya kerja aparatur belum optimal.
4 PelayananPerijinan
1. Pelayanan perijinan masih tumpang tindih,menyangkut banyak instansi teknis menyebabkanlayanan perijinan menjadi kurang efisien.
2. Penyelenggaraan perijinan pada dasarnya barumenyentuh birokrasi perijinan, perlu adanya
penyederhanaan syarat-syarat perijinan.5 Keamanan dan
Ketertiban1. Belum tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan
pedagang emperan yang menjajakan dagangan dibahu jalan.
2. Belum tertatanya bangunan disepanjang jalan- jalan utama di Kota Kuala Kapuas.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan banyaknyabermunculan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) di Kota Kuala Kapuas.
6 Arsip danPerpustakaan
1. Masih kurangnya kesiapan SKPD sehingga masihbanyak arsip yang memiliki nilai informasi
penting yang belum sesuai dengan standarkearsipan.
2. Belum optimalnya pembinaan kearsipan padaSKPD dan Desa/Kelurahan yang disebabkan olehkurangnya SDM (arsiparis).
3. Masih kurangnya sarana dan prasaranakearsipan.
4. Kurangnya khazanah arsip yang disebabkankurangnya kesadaran masyarakat akanpentingnya arsip.
5. Belum terwujudnya Depo Arsip yang representatif.6. Masih kurangnya minat baca dikalangan
masyarakat yang disebakan oleh rendahnyabudaya membaca masyarakat.
7. Masih rendahnya kualitas perpustakaan yangdisebabkan oleh :- Terbatasnya tanaga pustakawan.- Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan.- Terbatasnya sarana dan prasarana
perpustakaan.- Bahan pustaka/buku yang kurang bervariatif.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 101/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-16
4.2. Isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, mengingat dampaknya
yang signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis, apabila tidakdiantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula
sebaliknya, jika tidak dimanfatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan
pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat
mempengaruhi pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan; isu
internasional; isu/kebijakan nasional; isu/kebijakan provinsi; RPJMD daerah
sekitar Kapuas; dan isu/kebijakan Kabupaten Kapuas.
4.2.1. ISU/KEBIJAKAN INTERNASIONAL
Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi
perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, antara lain: tujuan
pembangunan milenium (millenium development goals /MDGs),penerapan
green economic global (ekonomi ramah lingkungan), dan antisipasi perubahan
iklim global (global warning/climate change ).
Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke
arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan
hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta
bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Target pembangunan
millennium, terdiri dari:
1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 102/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-17
4.2.2. ISU/KEBIJAKAN NASIONAL
Selain isu yang berdimensi internasional, hal-hal lain yang menjadi
pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional,
antara lain: a) 11prioritas pembangunan nasional ditambah dengan 3
prioritas lainnya, b) pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), danc) pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM).
Sebelas prioritas pembangunan nasional yang termuat di dalam RPJMN
2010-2014, sebagai berikut:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastuktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10.Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik; dan
11.Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.
Selain itu terdapat 3 prioritas pembangunan lainnya, yaitu:
1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Bidang Perekonomian
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
4.2.3. ISU ATAU KEBIJAKAN PROVINSI
Untuk menjaga sinergitas pembangunan secara berjenjang dari
pembangunan nasional hingga tingkat daerah maka perlu dipahami
kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk
periode pembangunan jangka menengah. Visi pembangunan Kalimantan
Tengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 103/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-18
yaitu “Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah
agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.
Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah ini diharapkan akanmewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah
dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan
dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi
Kalimantan Tengah, selaras dengan RPJM Nasional 2010-2014, dan RPJPD
Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam
rangka menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah yang mampu meneruskan
dan menuntaskan pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih
sejahtera dan bermartabat demi kejayaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Pengertian tentang masyarakat sejahtera adalah:
1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan
meratanya hasil-hasil pembangunan keseluruh wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastrukturdasar dan sarana
prasarana penunjang.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan
pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak
sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.
Sedangkan, pengertian tentang masyarakat bermartabat adalah terciptanya
masyarakat yang memiliki nilai martabat yang tinggi dengan tetap
menjunjung budaya bangsa dan didasarkan kepada semangat HUMA
BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA.
Perwujudan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah jangka menengah
ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi pembangunan daerah
Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 104/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-19
1. Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah
melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara
berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan
lingkungan hidup.
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan
mudah
dijangkau.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-
kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi
rakyat.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi
dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan
pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi
kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.
4.2.4. TELAAHAN KEBIJAKAN KABUPATEN KAPUAS
4.2.4.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kapuas 2005-2024
Rencana pembangunan jangka menengah memperhatikan arah
pembangunan jangka panjang yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten
Kapuas Tahun 2005-2024. Arah pembangunan jangka panjang daerah
Kabupaten Kapuas tahun 2005-2024 menurut bidang pembangunan sebagai
berikut:
a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan subyek dan sekaligus objek
pembangunan. SDM yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting
dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri sehingga mampu
berdaya saing dalam era globalisasi. Peningkatan kualitas SDM ditandai
oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 105/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-20
Perempuan dan laju pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya
dukung wilayah. Dalam hubungan ini peningkatan kualitas SDM daerah
jangka panjang kabupaten kapuas diarahkan untuk (1). Meningkatkan
kualitas pendidikan, (2). Meningkatkan kesehatan masyarakat, (3).
Meningkatkan peranan perempuan dan (4). Meningkatkan peranan
pemuda dan generasi muda dalam pembangunan.
Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan harkat,
martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era
global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku di
masyarakat. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatkan persentase penduduk yang dapat menyelesaikan
program pendidikan dasar
2. Terpenuhinya secara merata standar nasional pendidikan pada semua
jenjang pendidikan yang ada di kabupaten kapuas
3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan
4. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan
5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi menajemen pelayanan
pendidikan
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan,
pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan.
Kondisi tersebut diatas ditunjukan oleh:
1. Meningkatnya usia harapan hidup
2. Menurunnya angka kematian bayi dan balita
3. Menurunnya angka kematian ibu
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita
Pemberdayaan perempuan dan anak
Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada
peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 106/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-21
dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan. Adapun
sasaran dari pemberdayaan perempuan dan anak ini meliputi:
1. Terjaminnya keadilan gender (gender mainstream) dalam berbagai
perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.
2. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki
dan perempuan,
3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak.
Meningkatkan peranan pemudan dan generasi muda
Pembangunan pemuda dan generasi muda diarahkan pada peningkatan
kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan,
terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik serta di
bidang olah raga. Sasaran dari arah kebijakan pembangunan di bidang ini
terutama:
1. Terwujudnya keserasian kebijakan pembangunan pemuda berbagai
bidang pembangunan.
2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik,
ekonomi budaya, olah raga dan agama.
3. Meluasnya kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan.
4. Meningkatnya potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepelopodan
dan kepemimpinan dalam pembangunan.
5. Terlindunginya generasi muda daribahaya penyalahgunaan NAPZA,
minuman keras, judi, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit
masyarakat lainnya.
b. Pembangunan perekonomian melalui sistem agribisnis dan
agroindustri
Sesuai dengan potensi wilayah, unggulan pembangunan ekonomi daerah
adalah pada sektor pertanian yang meliputi pertanian pangan,
peternakan, perkebunan dan perikanan. Dengan potensi seperti itu,
pembangunan pertanian diharapkan menjadi motor penggerak
pembangunan daerah, dengan sasaran:
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 107/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-22
1. Terbangunnya sistem dan sub sistem agribisnis dan agroindustri
2. Terwujudnya perekonomian daerah dengan orientasi daya saing global
3. Terwujudnya perubahan struktural dalam perekonomian daerah
4. Berkembangnya usaha kecil dan menengah dan koperasi
5. Meningkatkan sumbangan PAD dan APBD
Membangun Sistem dan Sub Sistem Agribisnis dan Agroindustri
Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor primer
terutama sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas,
didorong agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional, dan
meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka itulah, pembangunan
sistem dan sub sistem agribisnis dan agro industri kabupaten kapuas 20
tahun ke depan dicerminkan oleh:
1. Terwujudnya subsistem agrobisnis hulu, meliputi usaha/industri yang
menghasilkan dan menyediakan barang-barang modal bagi pertanian,
antara lain pembenihan, pembibitan, agrikimia agrootomotif serta
pendukungnya
2. Terbangunnya subsistem usaha tanim meliputi usaha yang
menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk
menghasilkan komoditi pertanian primer antara lain usaha tani
tanaman pangan, holtikultura, tanaman obat-obatan, perkebunan,
peternakan, perikanan dan perhutanan.
3. Terbangunnya subsistem pengolahan, meliputi usaha/industri yang
mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, baik
aproduk antara, maupun produk akhir, antara lain industri makanan,
minuman, serat alam, biofarmaka, agrowisara dan estetika.
4. Terbangunnya subsistem pemasaran, meliputi usaha yang
memperlancar pemasaran komoditas pertanian segar/primer, maupun
olahan di dalam dan di luar negeri. Termasuk didalamnya usaha
distribusi untuk memperlancar arus komoditas dari sentra produksi ke
sentra konsumen, promosi, informasi pasar, serta intelejen pasar.
5. Terbangunnya subsistem jasa, meliputi usaha yang menyediakan jasa
bagi berbagai subsistem agribisnis hulu, usaha tani, pengolahan dan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 108/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-23
pemasarannya. Termasuk kedalam subsistem ini adalah penelitian dan
penyuluhan, perkreditan dan asuransi, informasi dan kebikjaksanaan
pemerintah.
Membangun perekonomian daerah dengan orientasi dan daya saing
global
Agribisnis dan agroindustri sebagai motor penggerak perekonomian
daerah akan mendorong daya saing perekonomian kabupaten kapuas
dimasa depan. Perekonomian yang sehat dan kuat ditunjukan oleh
keadaan sebagai berikut:
1. Berdaya saing
2. Berkerakyatan
3. Berkelanjutan
4. Desentralisasi
5. Terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian daerah
Meningkatkan peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
Pengembangan UKM dan koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku
ekonomi yang semakin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk
impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan
masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang
signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian
daerah. Untuk itu pengembangan UKM dan koperasi dilakukan dengan
sasaran antara lain:
1. Peningkatan kompetensi, perkuatan kewirausahaan.
2. Peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan
adaptasi terhadap kebutuhan pasar.
3. Pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha
yang sehat.
4. Terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri.
5. Mendukung ketahanan pangan dan secara signifikan berkurangnya
jumlah penduduk miskin.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 109/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-24
6. Penguatan basis produksi dan daya saing industri melalui
pengembangan rumpun industri melalui pengembangan rumpun
industri, percepatan alih teknolohi dan peningkatan kualitas SDM.
Meningkatkan sumbangan PAD dalam APBD
Dengan perekonomian daerah yang maju dan berkelanjutan maka
pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan daerah
sehingga persentase PAD dalam APBD meningkat secara signifikan.
Untuk itu dilakukan upaya menggali sumber-sumber pendapatan asli
daerah dengan sasaran antara lain:
1. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak tidak mengahbat
tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk
membayar pajak dan retribusi kepada daerah.
c. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
yang berkelanjutan
Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal
pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.
SDA yang lestari menjamin tersedianya SDA yang berkelanjutan diseluruh
sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam berbagai kegiatan
pembangunan.
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup
1. Mendayagunakan SDA yang terbarukan. SDA kelompok ini seperti
hutan, pertanian, perairan harus dikelola dan didayagunakan secara
rasional, optimal da efesien serta bertanggung jawab denganpemanfaatan fungsinya secara seimbang.
2. Mengelola SDA yang tidak terbarukan. Pengelolaan SDA tidak
terbarukan seperti tambang, mineral dan daya energi diarahkan
untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan
sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat
mengasilkan nilai tambah yang optimal dan output yang dihasilkan
tersebut sebagai kapital kumulatif
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 110/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-25
3. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya
air diarahkan untuk menjamin keberlangusngan daya dukung dan
menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air
tanah, melalui mendekatkan demand management dan kemampuan
pasokan melalui pendekatan suply management. Yang ditujukan
untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap
masyarakat.
4. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Dalam kurun waktu
20 tahun ke depan arah pembangunan kelautan harus melalui
pendekatan multi sektor, integratif dan komprehensif agar dapat
meminimalisasikan konflik dan tetap menjaga kelestasiannya. Dalam
pengertian ini termasuk keterpaduan antara sektor laut dan darat
secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Mengelola wilayah-wilayah rawan banjir dan kebakaran hutan. Hampir
setiap tahun terjadi banjir di wilayah0wilayah tertentu dan kebakaran
hutan terutama di eks PLG. Wilayah ini perlu perhatian khusus
sehingga penegndaliannnya diarahkan pada upaya menekan serendah
mungkin dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup maupun
terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Mengalihkan usaha penambangan emas rakyat dari alur dan bantaran
sungan kapiuuas kepada usaha-usaha produktif di bidang pertanian
dan industri. Upaya diarahkan untuk menciptakan lapangan usaha
yang berkelanjutan yang dikaitkan dengan pembangunan pertanian
melalui sistem agribisnis dan agroindustri
Memelihara kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk
mewujudkan nilai tambah dan daya saing fungsi, serta modal
pembangunan daerah
1. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis dan lahan
gambut tropis yang unik dan khas. Pembangunan dan pengelolaan SDA
tropis yang khas diarahkan pada diversifikasi produk dan inovasi
pengelolaan SDA agar menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai
lebih tinggi
2. Memerhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada disetiap
wilayah
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 111/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-26
Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam
peneglolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk
menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
1. Mendorong masyarakat lokal agar dapat memeroleh akses yangmemadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan SDA yang
disekitarnya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
Kebijakan pengelolaan SDA perlu didukung oleh peningkatan
kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup, oenegakan
hukum lingkungan hiduo yang adil dan tegas.
3. Mendorong tumbuhnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan hidup melalui internalisasi ke
dalam kegiatan ekonomi, melalui pembelajaran formal pada semua
tingkatan pendidikan.
d. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya
Kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi
terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,
tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu kesadaran akan budaya
memberi arah bagi pembentukan identitas daerah yang sesuai dengan
nilai-nilai luhur bangsa dan menciptakan iklim yang kondusif bagi
berkembangnya kearifan lokal sehingga mampu merespons modernisasi
secara positif dan konstruktif. Sehubungan dengan itu pembangunan
daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika
dan berbudaya, dilakukan melalui: (1) pemantapan jatidiri sebagai
bangsa, (2). Pembinaan kerukunan hidup beragama, dan (3). Mendorong
budaya inovatif yang berorientasi iptek.
Memantapkan jati diri sebagai Bangsa, dengan ciri-ciri antara lain:
1. Meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia dan
memperkuat jati diri dan kepribadian sebagai bagian dari bangsa
indonesia.
2. Mewujudkan karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar,
unik, modern dan unggul.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 112/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-27
3. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa
seperti religius, kebersaamaan dan persatuan dan nilai modern yang
universal, seperti etos kerja tinggi dan prinsip tata kepemerintahan
yang baik.
4. Pembangunan jati diri sebagai bangsa dilakukan melalui transformasi,
revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah dan bangsa yang
mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai-nilai moderen yang
membangun.
Membina Kerukunan Hidup beragama.
1. Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok inter
dan antaragama.
2. Pembentukan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang
beriman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi luhur,
toleran, bergotong royong, patriotik dan dinamis.
3. Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika
dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja,
menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai
kemajuan dalam pembangunan.
Mendorong budaya inovatif yang berorientasi iptek
1. Penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan
budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat
yang cerdas, kritis dan kreatif.
2. Mengarahkan perubahan budaya konsumtif menuju budaya produktif.
3. Mendorong terwujudnya pengungkapan kreativitas melalui kesenian
sehingga tercipta keseimbangan antara aspek materil, spiritual dan
emosional.
4. Pengembangan iptek serta kesenian diletakan dalam kerangka
peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.
e. Membuka Isolasi Daerah
Pemerataan pembangunan erat hubungannya dengan ketersediaan sarana
dan prasarana perhubungan seperti jalan darat, sungai dan pelabuhan.
Pembangunan yang bertujuan membuka isolasi daerah diarahkan pada (a)
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 113/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-28
terwujudnya jadirngan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi satu
sama lain. (b). Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan sosial di
perkotaan dengan wilayah perdesaan, (c). Peningkatan kapasitas kota
kecamatan dalam pelayanan publik.
Membangun jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi
Orientasi pembangunan infrastruktur perhubungan adalah mendekatkan
masyarakat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga
aktivitas masyarakat bisa berlangsung cepat, tepat dan dengan biaya
terjangkau. Dengan orientasi seperti itu pembangun jaringan
infrastruktur perhubungan yang terintegrasi adalah:
1. Integrasi antar moda angkutan daratdengan angkutan sungai danangkutan laut.
2. Integrasi antarwilayah kecamatan dalam wilayah kabupaten kapuas.
Perhatian khususnya diberikan pada: Kecamatan Kapuas Hulu,
Kecematan Kapuas tengah dan Kecamatan Timpah.
3. Integrasi antardaerah, khususnya dengan prasarana perhubungan
pada kabupaten terdekat, seperti Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas dan Kabupaten Barito Selatan.
Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah
perkotaan dengan wilayah perdesaan
Melalui pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang terpadu,
aktivitas ekonomi (barang, jasa, modal dan informasi) akan meningkat,
sehingga terwujudn suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, sesuai
dengan konsep agribisnis dan agroindustri. Peningkatan keterkaitan
aktivitas ekonomi ini diarahkan untuk:
1. Berkembangnya pembangunan pertanian yang maju di perdesaan.
2. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian pada kota-kota
kecamatan dan kota kabupaten.
3. Terciptanya keterkaitan gisik, sosial dan ekonomi yang saling
komplementer dan saling menguntungkan.
4. Peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan,
kesempatan kerja dan teknologi.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 114/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-29
5. Pengembangan modal sosial yang belum tergali, sehingga kawasan
perdesaan tidak semata-mata mengandalkan usaha-usaha yang
ekstraktif destruktif.
6. Terjaminnya pasokan barang kebutuhan pokok untuk masyarakatdesa kebutuhan akan energi dan pemasaran hasil produksi perdesaan
ke pusat-pusat pasar, tanpa terganggu/tergantung musim.
7. Peningkatan yang signifikan jumlah desa swasembada yang beraripula
pemberantasan kemiskinan.
Peningkatan kapasitas kota kecamatan dalam pelayanan publik
Kota kecamatan harus berfungsi maksimal dalam memberikan atau
menyediakan pelayanan publik dan mendorong kegiatan ekonomi dan
sosial di daerah perdesaan. Kota kecamatan juga harus berfungsi sebagai
pengaman dari kemungkinan migrasi penduduk desa ke kota kabupaten
provinsi. Untuk itu pembangunan kota kecamatan perlu dilengkapi
dengan:
1. Tersedianya tata ruang kota kecamatan yang harus direvisi setiap 10
tahun.
2. Tersedianya prasarana pendidikan paling tidak setingkat SLTA dengan
kualitas dan kuantitas yang memadai.
3. Tersedianya fasilitas kesehatan, olah raga, kesenian, penerangan yang
cukup.
4. Memiliki akses yang cepat, baik ke kota kabupaten, ke kota kecamatan
tetangga dan ke desa-desa dalam wilayahnya.
f. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah, partai
politik dan organisasi masyarakat
Meskipun pembangunan jangka panjang kabupaten kapuas
dititikberatkan pada bidang ekonomi, tidak berarti pembangunan di
bidang lain diabaikan, malah pembangunan di bidang lain merupakan
prasyarat bagi terwujudnya perekonomian yang berdaya saing,
berkelanjutan, berkerakyatan dan desentralistis. Aspek demoktasi dan
kepastian hukum adalah landasan penting untuk tercapainya
pembangunan yang mmaju, mandiri, dan sejahtera. Untuk memantapkan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 115/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-30
proses desentralisasi dan demokratisasi serta penegakan hukum, perlu
dilakukan:
1. Penataan dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
2. Pengembangan partai-partai politik dan organisasi masyarakat.
3. Penguatan peran lembaga-lembaga adat/kedamangan.
4. Pelaksanaan pemilihan umum yang semakin demokratis dan
berkualitas.
Pengembangan kapasitas pemerintah daerah
Pemekaran kabupaten kapuas menjadi tiga kabuppaten memerlikan
penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan desentralisasi dan
otonomi daerah. Karena itu diperlikan pengembangan kapasitas
pemerintah daerah dengan arah kebijakan antara lain:
1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proposional
berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping hierarki yang oendek,
bersifat jejaring, fleksibel dan adaptif.
2. Mendorong kerjasama yang lebih harmonis dan sinergis dengan pihak
legislatif, dengan pemerintah kabupaten/kota tetangga dan dengan
tingkat provinsi.
3. Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang
berkualitas di semua satuan kerja perangkat daerah secara
proporsional berdasarkan standar kompetensi
4. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk
pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia
sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan
umum dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
5. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua
tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan.
6. Pemberantasan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Peningkatan efektifitas pengawasan aparatur pemerintah daerah
melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 116/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-31
pengawasan masyarakatserta percepatan tindak lanjut hasil-hasil
pengawasan.
8. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional,
produktif dan akuntabel.
Penataan wilayah dan ruang yang berwawasan lingkungan
1. Mewujudkan pengembangan wilayah eks PLG sebagai kawasan khusus
dan menjadi prime mover bagi daerah sekitarnya.
2. Mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum pemanfaatan dan
penggunaan ruang dan pertanahan.
3. Mewujudkan kualitas output database penatagunaan tanah yang
meliputi data kepemilikan dan penggunaan hak atas tanah serta tanah
terlantar.
4. Mewujdukan ketertiban pemilikan dan penguasaan hak atas tanah
(P3HT).
5. Mewujudkan terdistrisibusinya tanah sesuai dengan potensi dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Meningkatkan kemampan para pihak pengguna dan pemanfaat tanah
dalam pemeliharaan tanah.
7. Mewujudkan keseimbangan ekosistem dalam ruang dan tanah yang
digunakan dan dimanfaatkan.
Berperannya partai politik dan organisasi masyarakat lainnya dalam
pembangunan dan kehidupan sosial politik di daerah
Proses demokrasi akan berjalan baik apabila didukung oleh kelembagan
demokrasi yang koko. Arah kebijakan dalam peningkatan peran partaipolitik dan organisasi masyarakat adalah:
1. Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang kokoh dengan
mempertegas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari semua
kelembagaan pemerintahan daerah.
2. Memperkuat peran masyarakat sipil.
3. Memperkuat kualitas disentralisasi dan otonomi daerah.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 117/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-32
4. Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam
mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.
5. Melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan
rahasia, dengan demokrasi yang semakin berkualitas.
Berfungsinya lembaga adat/kedamangan
Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang
teknologi informasi dan perfangan, maka nilai-nilai/budaya luar akan
menerpa sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena itu untuk dapat
menyaring dan membentengi masyarakat agar tidak tercabut dari akar
budayanya, diperlikan kelembagaan adat/kedamangan sehingga budaya
dan kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan modernisasi dapatdilestarikan dan dikembangkan. Arah kebijakan yang akan ditempuh
adalah:
1. Mendorong berfungsinya kelembagaan adat/kedamangan sebagai
salah satu modal sosial.
2. Mendorong reaktualisasi nilai-niali kearifan lokal sebagai salah satu
dasar pengembangan etika pergauilan sosial untuk memperkuat
identitas daerah sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.
3. Meningkat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah termasuk
kecintaan terhadap produk dalam negeri.
4.2.4.2. Aspek Tata Ruang Kabupaten Kapuas
Penyusunan dokumen RPJMD selain memperhatikan RPJPD, juga harus
selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas.
Namun berhubung rancangan RTRW Kabupaten Kapuas belum ditetapkan,maka penyusunan dokumen RPJMD ini memperhatikan aspek tata ruang
berdasarkan kondisi eksisting kabupaten Kapuas.
Diluar kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, juga terdapat kebijakan
nasional yang berlaku di Kabupaten Kapuas yang terkait dengan status
hutan, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 118/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-33
Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan
Tengah seluas ± 15.300.000 hektar sebagai kawasan hutan.
4.2.4.3. Kebijakan Pembangunan Lainnya
Beberapa kebijakan pembangunan Kabupaten Kapuas yang telah dirintis dan
dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir masih tetap dilanjutkan untuk
periode pembangunan lima tahun kedepan. Kebijakan pembangunan tersebut
dimaksudkan untuk mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
yang menunjang aktivitas perekonomian serta pengembangan kawasan
ekonomi yang mendorong pengembangan dan pemanfaatan komoditas
potensial di Kapuas.
Kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud diatas, antara lain:
a. Arahan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005
– 2024, khususnya untuk tahapan pembangunan periode 2013-2018.
b. Pembangunan infrastruktur air bersih
c. Pengembangan Kawasan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti
d. Pembangunan Pelabuhan Batanjunge. Pembangunan jaringan rel kereta api
f. Pengerukan alur sungai Kapuas Murung – Muara Sungai Kapuas
g. Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan Basarang
h. Pembangunan Kawasan pengembangan ekonomi terpadu DAS Kahayan
– Kapuas – Barito (KAPET DAS KAKAB)
i. Pengembangan REDD+
4.2.5. ISU-ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas untuk kurun waktu
selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:
1. Belum optimalnya cakupan jaringan jalan yang handal dan
terintegrasi.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan listrik.
3. Belum optimalnya cakupan layanan air bersih kepada masyarakat.
4. Rendahnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan
lingkungan bersih dan sehat.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 119/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Analisis Isu-Isu Strategis IV-34
5. Belum sesuainya cakupan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor
pertanian.
6. Belum optimalnya produksi hasil pertanian.
7. Belum optimalnya produktivitas hasil pertanian.
8. Rendahnya ketahanan pangan daerah dan masyarakat.
9. Masih rendahnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.
10.Belum tersedianya pranata hukum yang mendorong iklim investasi.
11.Perlu adanya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
12.Belum optimalnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM
dalam pengembangan ekonomi lokal.
13.Belum optimalnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat.
14.Tingginya angka kemiskinan.15.Rendahnya partisipasi angkatan kerja.
16.Rendahnya daya beli masyarakat.
17.Belum optimalnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.
18.Tingganya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial .
19.Usia harapan hidup masyarakat yang harus ditingkatkan.
20.Tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi.
21.Tingginya angka gizi buruk.
22.Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan.
23.Rendahnya prestasi olah raga.
24.Rendahnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah.
25.Rendahnya kunjungan wisatawan.
26.Perlunya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat.
27.Perlunya peningkatan kualitas kehidupan beragama.
28.Perlunya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
29.Perlunya perbaikan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan
pembangunan daerah.
30.Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 120/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018 …………………………………….…………………………………………. BAB V - 1V-1Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5.1 Visi
Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur
organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala
sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Kapuas sebagaimana
yang dicita-citakan.
Adapun pernyataan Visi Kabupaten Kapuas tahun 2013-2018 adalah:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA
DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA
SERTA BERKELANJUTAN”
Makna dari pernyataan Visi tersebut, yaitu:
Lebih Maju : memiliki arti percepatan pembangunan yang bergerak kedepan
menuju kondisi masyarakat yang sehat, cerdas dan memiliki daya beli.
Sejahtera : memiliki arti bahwa pembangunan diarahkan untuk peningkatan
indeks pembangunan manusia yang meliputi aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing masyarakat
didukung dengan kondisi daerah yang aman.
Mandiri : memiliki arti pembangunan diarahkan kepada perwujudan
kemandirian daerah dengan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan
dalam proses pembangunan dalam pengelolaan sumber daya daerah.
Pembangunan yang Adil : memiliki arti bahwa pembangunan berimbang
untuk seluruh masyarakat.
Pembangunan yang Merata : memiliki arti bahwa pembangunan dilakukan
secara merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di wilayah Kapuas.
Pembangunan yang Berkelanjutan : memiliki arti bahwa pembangunan
dilakukan secara menerus dengan memperhatikan kelestarian lingkungandan daya dukung wilayah.
BAB VVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 121/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018 …………………………………….…………………………………………. BAB V - 2V-2Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5.2 Misi
Dalam rangka pencapaian “TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG
LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG
ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”, maka ditetapkan misi. Misi
pembangunan Kabupaten Kapuas 2013-2018 terdiri dari 14 misi, sebagai
berikut:
MISI 1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi,
jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih,
perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta
infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian
kerakyatan.
MISI 2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman
pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan
melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat
kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang.
MISI 3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasanlingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap
memperhatikan hak masyarakat.
MISI 4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi.
MISI 5. Mengoptimalkan dan mewujudnyatakan kemitraan antara
pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis
yang saling menguntungkan.
MISI 6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat
di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui
kelembagaan adat Dayak.
MISI 7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong
perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan
ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
MISI 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan
prasarana pendidikan di semua jenjang untuk memberikan kesempatan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 122/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018 …………………………………….…………………………………………. BAB V - 3V-3Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu
dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun pada tingkat
SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah
Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
MISI 9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan
keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah,
penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja untuk meraih
kehidupan yang lebih baik.
MISI 10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang
mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan,
penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan
pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
MISI 11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan,
olah raga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
MISI 12. Meningkatkan peran dan fungsi kepala desa, perangkat desa,
RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir,
basir, pemangku agama hindu, pedanda serta memberikan insentif.
MISI 13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa
memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan
peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta
komunitas masyarakat lainnya.
MISI 14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan
semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja
tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru
non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta
pemberian insentif.
5.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu (apa) yangakan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima)
tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak
harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 123/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018 …………………………………….…………………………………………. BAB V - 4V-4Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan
dengan amanat pembangunan nasional dan provinsi.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kapuas
dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukurdalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah
tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5
(lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian
(target).
Pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kapuas untuk
periode 2013-2018 disusun dengan menelaah visi dan misi, isu-isu strategis
pembangunan dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kapuas. Berdasarkan
telaahan tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Kapuas sebagai berikut:
MISI 1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi,
jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih,
perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta
infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian
kerakyatan.
Bertujuan untuk:
Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang memperlancar distribusi
orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan
kebutuhan infrastruktur dasar wilayah. Sasaran yang harus dicapai yaitu:
a. Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.
b. Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan.
c. Meningkatnya cakupan layanan air bersih.
d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan
lingkungan bersih dan sehat.
e. Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor
pertanian.
MISI 2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman
pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan
melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangatkebersamaan sesuai falsafah Huma Betang.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 124/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018 …………………………………….…………………………………………. BAB V - 5V-5Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bertujuan untuk:
Mengembangkan sektor pertanian yang menopang perekonomian
masyarakat. Sasaran yang harus dicapai yaitu:
a. Meningkatnya Produksi hasil pertanian
b. Meningkatnya Produktivitas hasil pertanian
c. Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan masyarakat
MISI 3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap
memperhatikan hak masyarakat.
Bertujuan untuk:
Mewujudkan pembangunan yang berbasis pengelolaan sumber daya alam
yang lestari. Sasaran yang harus dicapai yaitu: Meningkatnya ketaatan
pengelolaan lingkungan hidup
MISI 4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi.
Bertujuan untuk:
Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal. Sasaran
yang harus dicapai yaitu:
a. Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi
b. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
MISI 5. Mengoptimalkan dan mewujud nyatakan kemitraan antara
pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis
yang saling menguntungkan.
Bertujuan untuk:
Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada
pengembangan koperasi dan UMKM. Sasaran yang harus dicapai yaitu:
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan Koperasi dan UMKM
dalam pengembangan ekonomi lokal.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 125/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018 …………………………………….…………………………………………. BAB V - 6V-6Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
MISI 6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat
di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui
kelembagaan adat Dayak.
Bertujuan untuk:
Melestarikan dan menegakkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri
masyarakat Kapuas. Sasaran yang harus dicapai yaitu: Meningkatnya
perlindungan bagi hak adat dan tanah adat.
MISI 7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong
perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan
ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Bertujuan untuk:
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.
Sasaran yang harus dicapai yaitu:
a. Menurunnya angka kemiskinan
b. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
c. Meningkatnya daya beli masyarakat
MISI 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan
prasarana pendidikan di semua jenjang untuk memberikan kesempatan
kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu
dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun pada tingkat
SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah
Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
Bertujuan untuk:
Menciptakan masyarakat yang cerdas. Sasaran yang harus dicapai yaitu:
Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.
MISI 9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan
keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah,
penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja untuk meraihkehidupan yang lebih baik.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 126/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018 …………………………………….…………………………………………. BAB V - 7V-7Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bertujuan untuk:
Meningkatkan derajat kehidupan kaum wanita, kelompok pemuda, remaja
putus sekolah, penyandang cacat sehingga mampu berperan aktif dalam
pembangunan. Sasaran yang harus dicapai yaitu: Menurunnya penyandangmasalah kesejahteraan sosial (PMKS) .
MISI 10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang
mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan,
penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan
pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Bertujuan untuk:
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin.
Sasaran yang harus dicapai yaitu:
a. Meningkatkan usia harapan hidup
b. Menurunnya angka kematian bayi dan balita
c. Menurunnya angka kematian ibu
d. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita
MISI 11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan,
olah raga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
Bertujuan untuk:
1. Membangun pondasi yang kuat bagi penyiapan pemuda dalam
pembangunan sejak dini. Sasaran yang harus dicapai yaitu:
a. Meningkatnya peran pemuda
b. Meningkatnya prestasi olah raga
2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian wilayah
sekaligus pelestarian nilai budaya dan kekayaan alam Kapuas. Sasaran
yang harus dicapai yaitu:
a. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah
b. Meningkatnya kunjungan wisatawan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 127/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018 …………………………………….…………………………………………. BAB V - 8V-8Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
MISI 12. Meningkatkan peran dan fungsi kepala desa, perangkat desa,
RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir,
basir, pemangku agama hindu, pedanda serta memberikan insentif.
Bertujuan untuk:
Meningkatkan kesejahteraan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang
sangat penting dalam mendorong kerukunan dan ketentraman daerah.
Sasaran yang harus dicapai yaitu: Meningkatnya pembinaan bagi tokoh
agama dan tokoh masyarakat.
MISI 13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa
memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan
peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta
komunitas masyarakat lainnya.
Bertujuan untuk:
Meningkatkan kerukunan kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat.
Sasaran yang harus dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas kehidupan
beragama.
MISI 14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan
semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja
tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru
non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta
pemberian insentif.
Bertujuan untuk :
Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran yang harus dicapai yaitu:
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
b. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
daerah
c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 128/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Visi, Misi, Tujuan dan SasaranV-9
Tabel 5.1
Rumusan Sasaran dan Indikator
Kabupaten Kapuas
VISI:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kondisi
Awal (2013)
TARGET TAHUN Kondisi
Akhir
(2018)
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Misi 1: Mempercepat
pembangunan
peningkatan jalan,
jembatan, irigasi, jalan desa, jalan
usaha tani,
pelabuhan, terminal,
pasar, listrik, air
bersih, perumahan
dan kawasan
permukiman layak
huni, jaringan
komunikasi serta
infrastruktur lainnya
yang bertujuan untuk
meningkatkan
perekonomian
kerakyatan.
Meningkatkan
konektivitas
antarwilayah yang
memperlancardistribusi orang,
barang dan jasa,
mendorong
perekonomian
daerah dan
pemenuhan
kebutuhan
infrastruktur dasar
wilayah.
Meningkatnya
cakupan jaringan
jalan yang handal
dan terintegrasi
Panjang jalan
kondisi mantap
(%)
62,49 66,97 71,13 75,04 78,72 82,19 82,19
Meningkatnya
cakupan layanan
kelistrikan
Rasio
elektrifikasi (%)
60 62 64 66 74 75 75
Meningkatnya
cakupan layanan
air bersih
Persentase
Penduduk
berakses air
minum (%)
52,44 54,9 55,95 56,47 57,0 57,52 57,52
Meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap rumah
layak huni
dengan
lingkungan
bersih dan sehat.
Persentase
rumah layak
huni (%)
27,710 28 28 28 28 28 28
Meningkatnya
ketersediaan
jaringan irigasi
bagipengembangan
sektor pertanian
Rasio jaringan
irigasi
0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,96
Misi 2: Meningkatkan
usaha pertanian
masyarakat yang
Mengembangkan
sektor pertanian
yang menopang
Meningkatnya
Produksi hasil
pertanian
Pertumbuhan
produksi rata-
rata komoditas
4,59 6,36 6,41 6,64 7,20 7,20 7,20
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 129/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Visi, Misi, Tujuan dan SasaranV-10
VISI:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kondisi
Awal (2013)
TARGET TAHUN Kondisi
Akhir
(2018)
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
meliputi tanaman
pangan, peternakan,
perikanan,
perkebunan dan
kehutanan, dengan
melibatkan para
petani lokal dan
transmigrasi dengansemangat
kebersamaan sesuai
falsafah Huma
Betang.
perekonomian
masyarakat
tanaman
pangan dan
hortikultura
(%)
Meningkatnya
Produktivitas
hasil pertanian
Tingkat
Produksi
Pertanian
(Ku/Ha)- Padi
- Jagung
- Kedelai
33,70
36,00
12,10
34,60
36,25
12,15
35,60
36,50
12,20
36,70
36,75
12,25
38,00
37,00
12,30
39,20
37,25
12,35
39,20
37,25
12,35
Meningkatnya
ketahanan
pangan daerah
dan masyarakat
Ketersediaan
pangan utama
(%)
15,25 20,25 25,50 30,25 30,50 35,25 35,25
Misi 3: Mengelola
sumber daya alam
secara berkelanjutan
dan berwawasan
lingkungan dengan
memberikan
kemudahan kepada
dunia usaha serta
tetap memperhatikan
hak masyarakat.
Mewujudkan
pembangunan
yang berbasis
pengelolaan
sumber daya alam
yang lestari
Meningkatnya
ketaatan
pengelolaan
lingkungan hidup
Persentase
pengaduan
masy akibat
adanya dugaan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup yang
ditindak lanjuti
(%)
100 100 100 100 100 100 100
Misi 4: Memberikankepastian hukum bagi
investor dalam
berinvestasi.
Meningkatkaninvestasi daerah
yang berbasis
sumber daya local
Terciptanyapranata hukum
yang mendorong
iklim investasi
Jumlah Perdayang
mendukung
iklim usaha
8 8 8 8 8 8 8
Meningkatnya
investasi yang
Laju
Pertumbuhan
25 25,55 30,76 32 34,25 36,50 36,50
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 130/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Visi, Misi, Tujuan dan SasaranV-11
VISI:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kondisi
Awal (2013)
TARGET TAHUN Kondisi
Akhir
(2018)
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
mendorong
penciptaan
lapangan kerja
Investasi (%)
Misi 5:
Mengoptimalkan dan
mewujudnyatakan
kemitraan antara
pemerintah,pengusaha atau pihak
ketiga dan
masyarakat secara
harmonis yang saling
menguntungkan.
Meningkatkan
perekonomian
masyarakat yang
berpihak kepada
pengembangankoperasi dan
UMKM
Meningkatnya
peran
kelembagaan
dan permodalan
K-UMKM dalampengembangan
ekonomi lokal
Persentase K-
UMKM aktif
(%)
80 85 87 89 91 95 95
Misi 6: Melindungi,
menghargai dan
mengakui tanah adat
dan hak-hak adat di
atas tanah, bagi
seluruh masyarakat
Kabupaten Kapuas
melalui kelembagaan
adat Dayak.
Melestarikan dan
menegakkan nilai-
nilai budaya local
yang menjadi ciri
masyarakat Kapuas
Meningkatnya
perlindungan
bagi hak adat
dan tanah adat
Persentase
SKTA yang
diterbitkan
25 25,25 25,50 25,75 26,00 26,25 26,25
Misi 7: Meningkatkan
peran perusahaan
daerah untuk
mendorong
perekonomianmasyarakat dan
daerah guna
terwujudnya
pertumbuhan
ekonomi untuk
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
khususnya
masyarakat miskin
Menurunnya
angka
kemiskinan
Kemiskinan 5,00 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 4,0
Meningkatnya
partisipasiangkatan kerja
Angka
partisipasiangkatan kerja
4,10 4,00 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5
Meningkatnya
daya beli
masyarakat
Laju
pertumbuhan
Ekonomi
6,5 6,5 6,6 6,9 7,0 7,0 7
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 131/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Visi, Misi, Tujuan dan SasaranV-12
VISI:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kondisi
Awal (2013)
TARGET TAHUN Kondisi
Akhir
(2018)
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
terciptanya
kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat.
Misi 8: Meningkatkan
kualitas dan kuantitas
tenaga pengajar,
sarana dan prasarana
pendidikan di semua jenjang untuk
memberikan
kesempatan kepada
semua golongan
masyarakat
memperoleh
pendidikan bermutu
dengan
menyelenggarakan
pendidikan gratis 12
tahun pada tingkat
SD/Madrasah
Ibtidaiyah,
SLTP/Madrasah
Tsanawiyah,
SLTA/Madrasah
Aliyah, baik negeri
maupun swasta serta
memberikanbeasiswa.
Menciptakan
masyarakat yang
cerdas
Meningkatnya
akses dan
layanan
pendidikan bagi
masyarakat
Angka melek
huruf
95,63 96,32 97,01 97,70 98,39 99,08 99,08
Rata-Rata
Lama Sekolah
(tahun)
12 12 12 12 12 12 12
Misi 9:
Mengembangkan dan
mendorong
peningkatan
Meningkatkan
derajat kehidupan
kaum wanita,
kelompok pemuda,
Menurunnya
PMKS
Persentase
PMKS yang
memperoleh
pembinaan (%)
40 5 5 10 10 10 40
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 132/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Visi, Misi, Tujuan dan SasaranV-13
VISI:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kondisi
Awal (2013)
TARGET TAHUN Kondisi
Akhir
(2018)
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
pendidikan
keterampilan bagi
kaum wanita,
kelompok pemuda,
remaja putus sekolah,
penyandang cacat
melalui kemitraan
dan balai latihan kerjauntuk meraih
kehidupan yang lebih
baik.
remaja putus
sekolah,
penyandang cacat
sehingga mampu
berperan aktif
dalam
pembangunan
Misi 10:
Meningkatkan
kesehatan
masyarakat melalui
pelayanan yang
mudah, murah, adil
dan merata serta
pembangunan
fasilitas kesehatan,
penempatan tenaga
kesehatan,
penyediaan obat-
obatan, dan
memberikan
pelayanan kesehatan
gratis bagimasyarakat kurang
mampu.
Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
terutama
masyarakat miskin
Meningkatkan
usia harapan
hidup
masyarakat
Angka Harapan
Hidup (tahun)
72 72,2 72,4 72,8 73 73,5 73,5
Menurunnya
angka kematian
bayi
Angka
Kematian Bayi
(AKB)
49 40 35 30 25 20 15
Menurunnya
angka kematian
ibu
Angka
Kematian Ibu
(AKI)
49 40 35 30 25 20 15
Menurunnya
angka gizi buruk
Prevalensi gizi
buruk
0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Misi 11:
Meningkatkan
pembinaan kegiatan
Membagun
pondasi yang kuat
bagi penyiapan
Meningkatnya
peran pemuda
Cakupan
Pembinaan
Lembaga
25 27 35 40 43 47 47
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 133/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Visi, Misi, Tujuan dan SasaranV-14
VISI:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kondisi
Awal (2013)
TARGET TAHUN Kondisi
Akhir
(2018)
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
kepemudaan,
kepramukaan, olah
raga, seni budaya
serta pengembangan
pariwisata.
pemuda dalam
pembangunan
sejak dini
Kepemudaan
(%)
Meningkatnya
prestasi olah
raga
Persentae
prestasi olah
raga (%)
15 20 25 30 35 35,5 35,5
Meningkatkan
kontribusi sector
pariwisata bagiperekonomian
wilayah sekaligus
pelestarian nilai
budaya dan
kekaayan alam
Kapuas
Meningkatnya
kontribusi
pariwisata bagiperekonomian
daerah
Kontribusi
sector
pariwisataterhadap PDRB
(ribuan Rp)
414.308,40 442.308,75 471.308,75 502.708,75 534.708,87 568.009,01 568.009,01
Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
Persentase
peningkatan
Kunjungan
wisatawan
nusantara (%)
25 27 30 35 37 40 40
Misi 12:
Meningkatkan peran
dan fungsi kepala
desa, perangkat desa,
RT/RW, guru agama,
guru ngaji, guru
sekolah minggu,
damang, mantir,
basir, pemangku
agama hindu,
pedanda serta
memberikan insentif.
Meningkatkan
kesejahteraan
tokoh agama dan
tokoh masyarakat
yang sangat
penting dalam
mendorong
kerukunan dan
ketentraman
daerah
Meningkatnya
pembinaan bagi
tokoh agama dan
tokoh
masyarakat
Cakupan tokoh
agama dan
tokoh
masyarakat
yang
memperoleh
pembinaan (%)
40 43 45 50 55 57 57
Misi 13:
Meningkatkan
kerukunan,
kedamaian, keimanan
tanpa memandang
Meningkatkan
kerukunan
kehidupan
beragama bagi
seluruh masyarakat
Meningkatnya
kualitas
kehidupan
beragama
Jumlah konflik
bernuansa
SARA
0 0 0 0 0 0 0
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 134/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Visi, Misi, Tujuan dan SasaranV-15
VISI:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN”
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kondisi
Awal (2013)
TARGET TAHUN Kondisi
Akhir
(2018)
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
perbedaan suku,
agama, ras dan
golongan dengan
melibatkan peran
tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh
adat, tokoh pemuda,
LSM serta komunitasmasyarakat lainnya.
Misi 14:
Mempercepat
reformasi birokrasi
menuju pelayanan
prima, dengan
semangat kerja keras,
kerja cerdas, kerja
ikhlas, kerja
berkualitas dan kerja
tuntas, dengan
meningkatkan
kesejahteraan PNS,
tenaga kesehatan dan
guru non PNS,
penyediaan fasilitas
yang memadai dan
berkualitas, serta
pemberian insentif.
Meningkatkan
pelayanan publik
dan kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien, dan
akuntabel.
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Opini BPK WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP
Meningkatnya
kinerja dan
akuntabilitas
pelaksanaan
pembangunan
daerah
Penilaian LAKIP 54.71
Katagori
CC
57,80
Katagori
CC
59,00
Katagori
CC
60,75
Katagori
B
65,75
Katagori
B
70,00
Katagori
BB
70,00
Katagori
BB
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
40 55 65 70 75 80 80
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 135/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Strategi dan Arah Kebijakan VI-1
6.1. Strategi
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana
Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan
pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam
hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk
mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Rumusan strategi berupa pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan.
Strategi untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan meliputi:
1. Peningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi infrastruktur
2. Peningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi rumah layak
3. Peningkatan produktivitas hasil pertanian
4. Intensifikasi pertanian dan diversifikasi pangan
5. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
6. Harmonisasi dan deregulasi peraturan
7. Pengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal
8. Restrukturisasi dan revitalisasi K-UMKM
9. Revitalisasi nilai-nilai budaya lokal
10. Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin
11. Peningkatan akses lapangan kerja
12. Peningkatan cakupan layanan dan akses pendidikan
13. Pelayanan dan pembinaan bagi PMKS
14. Peningkatan cakupan layanan dan akses kesehatan
15. Rehabilitasi dan rekonsiliasi sarana dan prasarana
16. Penataan dan promosi destinasi wisata
17. Revitalisasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama
dan bermasyarakat yang aman dan tenteram
18. Reformasi birokrasi
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 136/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Strategi dan Arah Kebijakan VI-2
6.2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih
terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan
arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya. Menetapkan arah kebijakan untuk menghubungkan strategi pada sasaran dan
kapan harus diselenggarakan diuraikan kedalam Tabel VI.1. Sedangkan arah kebijakan
pembangunan per tahun sejak 2014 sampai dengan 2018 disajikan pada Tabel VI.2.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 137/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Strategi dan Arah Kebijakan VI-3
Tabel VI.1
Distribusi Strategi Dalam Mencapai Sasaran Untuk Melaksanakan Arah Kebijakan Pembangunan
SASARAN ARAH KEBIJAKAN
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1. Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan
terintegrasiPeningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi infrastruktur
2. Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan
3. Meningkatnya cakupan layanan air bersih
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni
dengan lingkungan bersih dan sehat.
Peningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi
rumah layak
5. Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi
pengembangan sektor pertanianPeningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi infrastruktur
6. Meningkatnya produksi hasil pertanian Peningkatan produktivitas hasil pertanian7. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian
8. Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan masyarakat Intensifikasi pertanian dan diversifikasi pangan
9. Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup
10. Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi Harmonisasi dan deregulasi peraturan
11. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan
lapangan kerjaPengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal
12. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM
dalam pengembangan ekonomi lokalRestrukturisasi dan revitalisasi K-UMKM
13. Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat Revitalisasi nilai-nilai budaya lokal
14. Menurunnya angka kemiskinan Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin
15. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja Peningkatan akses lapangan kerja
16. Meningkatnya daya beli masyarakat Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin
17. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat Peningkatan cakupan layanan dan akses pendidikan
18. Menurunnya PMKS Pelayanan dan pembinaan bagi PMKS
19. Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
Peningkatan cakupan layanan dan akses kesehatan20. Menurunnya angka kematian bayi
21. Menurunnya angka kematian ibu
22. Menurunnya angka gizi buruk
23. Meningkatnya peran pemuda
Rehabilitasi dan rekonsiliasi sarana dan prasarana24. Meningkatnya prestasi olah raga
25. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian
daerah Penataan dan promosi destinasi wisata
26. Meningkatnya kunjungan wisatawan
27. Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh
masyarakat
Revitalisasi peran tokoh agama dan tokoh
masyarakat dalam menciptakan kehidupan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 138/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Strategi dan Arah Kebijakan VI-4
SASARAN ARAH KEBIJAKAN
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
28. Meningkatnya kualitas kehidupa n beragama beragama da n bermasyarakat yang aman dan
tenteram
29. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Reformasi birokrasi30. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan
pembangunan daerah
31. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 139/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Strategi dan Arah Kebijakan VI-5
Tabel VI.2
Arah Kebijakan Pembangunan Per Tahun 2014-2018
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
• Meningkatkan layanan
infrastruktur dasar jalan dan
jembatan, listrik dan air bersih
ke seluruh wilayah.
• Meningkatkan kesejahteraan
petani, produktivitas KUMKM
dan tenaga kerja guna
mendorong daya beli
masyarakat dan mengurangi
angka kemiskinan serta
peningkatan kesempatan kerja.• Meningkatkan kualitas dan akses
pendidikan dan kesehatan guna
meningkatkan angka harapan
hidup, menurunkan angka
kematian bayi, angka kematian
ibu dan gizi buruk.
• Sejalan dengan itu
pembangunan diarahkan untuk
pengelolaan keuangan daerah
dan pembangunan secara
terpadu dan transparan.
• Mewujudkan keamanan dan
ketentraman kehidupan
bermasyarakat dan beragama
dengan pemberdayaan tokoh
agama dan tokoh masyarakat.
• Meningkatkan layanan
infrastruktur dasar jalan dan
jembatan, listrik dan air bersih
ke seluruh wilayah yang disertai
dukungan irigasi.
• Meningkatkan kesejahteraan
petani, produktivitas KUMKM
dan tenaga kerja guna
mendorong daya beli
masyarakat dan mengurangi
angka kemiskinan sertapeningkatan kesempatan kerja.
• Meningkatkan kualitas dan akses
pendidikan dan kesehatan guna
meningkatkan angka harapan
hidup, menurunkan angka
kematian bayi, angka kematian
ibu dan gizi buruk.
• Sejalan dengan itu
pembangunan diarahkan untuk
pengelolaan keuangan daerah
dan pembangunan secara
terpadu dan transparan.
• Mewujudkan keamanan dan
ketentraman kehidupan
bermasyarakat dan beragama
dengan pemberdayaan tokoh
agama dan tokoh masyarakat.
• Penguatan layanan infrastruktur
dasar jalan dan jembatan, listrik
dan air bersih ke seluruh wilayah
yang disertai dukungan irigasi
untuk menunjang ketahanan
pangan.
• Meningkatkan kesejahteraan
petani, produktivitas KUMKM
dan tenaga kerja guna
mendorong daya beli
masyarakat dan mengurangiangka kemiskinan serta
peningkatan kesempatan kerja,
yang didukung dengan
penegakan dan kepastian
hukum guna mendorong
peningkatan investasi daerah
serta pengembangan sektor
pariwisata.
• Meningkatkan kualitas dan akses
pendidikan dan kesehatan guna
meningkatkan angka harapan
hidup, menurunkan angka
kematian bayi, angka kematian
ibu dan gizi buruk.
• Sejalan dengan itu
pembangunan diarahkan untuk
pengelolaan keuangan daerah
dan pembangunan secara
terpadu dan transparan
• Memantapkanlayanan
infrastruktur dasar jalan dan
jembatan, listrik dan air bersih ke
seluruh wilayah.
• Meningkatkan akses masyarakat
terhadap rumah layak huni.
• Meningkatkan kesejahteraan
petani yang disertai dengan
dukungan irigasi yang sekaligus
mendukung ketahanan pangan
daerah.• Meningkatkan produktivitas
KUMKM dan tenaga kerja guna
mendorong daya beli masyarakat
dan mengurangi angka kemiskinan,
peningkatan kesempatan kerja
serta pembinaan terhadap PMKS.
• Meningkatkan penegakan dan
kepastian hukum
• Mendorong peningkatan investasi
daerah serta pengembangan sektor
pariwisata.
• Meningkatkan kualitas dan akses
pendidikan, pemberdayaan
pemuda, pengembangan prestasi
olahraga, dan kesehatan guna
meningkatkan angka harapan
hidup, menurunkan angka
kematian bayi, angka kematian ibu
dan gizi buruk.
• Keberlanjutan layanan
infrastruktur dasar jalan dan
jembatan, listrik dan air
bersih ke seluruh wilayah.
• Meningkatkan akses
masyarakat terhadap rumah
layak huni. Mengurangi angka
kemiskinan, peningkatan
kesempatan kerja serta
pembinaan terhadap PMKS.
•Meningkatkan penegakandan kepastian hukum serta
kepatuhan menerapkan
RTRW dalam pembangunan,
yang mendorong
pengembangan sektor
pariwisata.
• Meningkatkan pemberdayaan
pemuda, pengembangan
prestasi olahraga, dan
kesehatan masyarakat guna
meningkatkan angka harapan
hidup.
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 140/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
VII-1Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Strategi yang telah ditetapkan memuat langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam mengoperasional strategi tersebut, maka ditetapkan
kebijakan umum yang memberikan arahan langkah-langkah bagi penentuan program
pembangunan Kabupaten Kapuas 5 (lima) tahun yang akan datang. Penetapan kebijakan umum
dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang
urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan
penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah
kebijakan yang ditetapkan.
Kebijakan umum pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Kapuas sebagai berikut:
a. Pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan menghubungkan antar
kecamatan, untuk membuka akses dan keterisolasian serta mendukung pergerakan orang,
barang dan jasa. Pembangunan diprioritaskan kepada 8 (delapan) ruas jalan dan 3 (tiga)
jembatan, yaitu:
1. Jalan Kapuas-Mandomai-Mantangai-Tanjung Kelanis-Simpang Lungkuh Layang
2. Jalan Anjir KM 1 – Sare Pulau - Pulau Kupang – Lupak
3. Jalan Basarang - Murung Keramat – Terusan - Batanjung
4. Jalan Timpah – Pujon – Sei Hanyo - Tumbang Bukoi
5. Jalan Nasional – Sei Asam – Bakungin – Palingkau Seberang
6. Jalan Anjir KM 9 – Catur – Tamban – Lupak - Palampai
7. Jalan Simpang Palingkau – SP1, SP2, SP3 – Penda Ketapi
8. Jalan Basarang – Batanjung
9. Jembatan Anjir Serapat
10. Jembatan Mandomai
11. Jembatan Mantangai
Selain kedelapan ruas jalan diatas, pembangunan jalan juga diprioritaskan untuk
meningkatkan keterhubungan antar wilayah sampai ke desa, yang meliputi 214 desa, 17
kelurahan dan 17 ibukota kecamatan.
b. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya dan infrastruktur pertanian yang mendukung
aktivitas ekonomi masyarakat.
c. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dengan penyediaan sarana
dan prasarana serta peningkatan mutu dan cakupan layanan.
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 141/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
VII-2Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
d. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis potensi sumber daya lokal yang
memiliki daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat.
e. Penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
f. Pelestarian dan penghormatan kepada nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas
masyarakat Kapuas.
g. Pembangunan desa melalui Gerakan Membangun Desa Bajenta (Gerbang Desa Bajenta),
h. Pemberdayaan masyarakat melalui Kapuas tiada hari tanpa aktivitas (Kapuas Taheta).
i. Pembangunan Kecamatan melalui Kapuas maju, aman, mandiri, tangguh dan terpadu
(Kapuas Mantap).
Program pembangunan yang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, sebagai berikut:
1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan
Lainnya7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)
12. Program agribisnis pertanian dan keamanan pangan
13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
14. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
15. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16. Program pengembangan administrasi pelayanan perizinan
17. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
18. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
19. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan
Menengah
20. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan energi
21. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
22. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
23. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
24. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 142/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
VII-3Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
25. Program Pengembangan Nilai Budaya
26. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
27. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
28. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
29. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan
Menegah
30. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
31. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT), Dan PMKS Lainnya
32. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
33. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
34. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
35. Program Peningkatan Kesempatan Kerja36. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan PMKS Lainnya
37. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
38. Program Pendidikan Menengah
39. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
40. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
41. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
42. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
43. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
44. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
45. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
46. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
47. Program peningkatan peran serta kepemudaan
48. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga
49. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
50. Program Pengembangan Kemitraan
51. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
52. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
53. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan
54. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
55. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
56. Program peningkatan sistem informasi manajemen perizinan terpadu
57. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 143/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Kebijakan Umum dan Program PembangunanVII-4
Tabel VII.1.
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
No Sasaran Strategi Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Outcome Kondisi Capaian Bidang UrusanSKPD
Penanggung Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatnya cakupan
jaringan jalan yang
handal dan terintegrasi
Peningkatan cakupan
layanan, akses dan
distribusi infrastruktur
Program Pembangunan Jalan
Dan Jembatan
Rasio panjang jalan per
jumlah kendaraan
17,94 62,49 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Dan Jembatan
Jalan dan jembatan
fungsional- (panjang)346,2 1.346,00
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
2 Meningkatnya cakupan
layanan kelistrikan
Peningkatan cakupan
layanan, akses dan
distribusi infrastruktur
Program Pembinaan Dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
peningkatan rasio
elektrifikasi dan tersusunnya
raperda ketanagalistrikan
60% 75,00
Energi dan Sumberdaya
Mineral
Dinas
Pertambangan dan
Energi
3 Meningkatnya cakupan
layanan air bersih
Peningkatan cakupan
layanan, akses dan
distribusi infrastruktur
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum Dan Air
Limbah
Pesentase penduduk
berakses air bersih53,667 57,53
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
4 Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
rumah layak huni
dengan lingkungan
bersih dan sehat.
Peningkatan cakupan
layanan, akses dan
distribusi rumah layak
Program Pengembangan
Perumahan
Ketersediaan rumah layak
huni- persentase 27,709 28,30
Perumahan Dinas Pekerjaan
Umum
5 Meni ng ka tny a
ketersediaan jaringan
irigasi bagi
pengembangan sektor
pertanian
Peningkatan cakupan
layanan, akses dan
distribusi infrastruktur
Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa Dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Luas irigasi rawa dalm
kondisi baik32.902 52.085,00
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum
6 Meningkatnya produksi
hasil pertanian
Peningkatan produktivitas
hasil pertanian
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan) Luas panen :
- Padi (Ha)- Jagung (Ha)
- Kedelai (Ha)
- Buah-Buahan (Ha)
- Sayur-sayuran (Ha)
116.864236
184
5.215
1.724
132.888295
313
5.915
1.951
Pertanian Dinas Pertanian
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Program Peningkatan Cakupan kelembagaan 20 30 Pertanian Dinas Pertanian
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 144/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Kebijakan Umum dan Program PembangunanVII-5
No Sasaran Strategi Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Outcome Kondisi Capaian Bidang UrusanSKPD
Penanggung Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kesejahteraan Petani petani yang mendapat
pembinaan (kelompok)
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
7 Meni ng ka tny a
produktivitas hasil
pertanian
Peningkatan produktivitas
hasil pertanian
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/PerkebunanProduktivitas :
- Padi (Ku/Ha)
- Jagung (Ku/Ha)
- Kedelai (Ku/Ha)
33,70
36,00
12,10
39,20
37,25
12,35
Pertanian Dinas Pertanian
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Luas Lahan termekanisasi
(%) 22,10 31,52
Pertanian Dinas Pertanian
Tanaman PanganDan Hortikultura
8 Meni ng ka tny a
ketahanan pangan
daerah dan masyarakat
Intensifikasi pertanian dan
diversifikasi pangan
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian /Perkebunan)Rata-rata jumlah
ketersediaan pangan utama
(Kg/jiwa/tahun)
678 848,00
Pertanian • Dinas Pertanian
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
• Dinas Perkebunan
• Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Program agribisnis pertanian dan
keamanan pangan
Cakupan Jumlah Kelompok
pelaku agribisnis5 10,00
Pertanian • Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
jumlah produksi daging yg
dihasilkan1907 4.700,00
Pertanian Dinas Peternakan
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Produksi perikanan budidaya
(ton)11069 33.782,00
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan
Perikanan
9 Meningkatnya ketaatan
pengelolaan lingkungan
hidup
Rehabilitasi dan konservasi
sumberdaya alam dan
lingkungan hidup
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Persentase jumlah
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
100 100,00
L ingkungan Hidup Badan Lingkungan
Hidup
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 145/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Kebijakan Umum dan Program PembangunanVII-6
No Sasaran Strategi Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Outcome Kondisi Capaian Bidang UrusanSKPD
Penanggung Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penerapan AMDAL
Jumlah Laporan RKL, RPL 7 45,00
Ketersediaan system
pengelolaan pelayanan
limbah B3 disetiap kegiatan
yang berpotensi mencemari
lingkungan
1 5,00
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan amdal1 35,00
10 Terciptanya pranata
hukum yang
mendorong iklim
investasi
Harmonisasi dan deregulasi
peraturan
Program pengembangan
administrasi pelayanan perizinanPersentase administrasi
perijinan yang terverifikasi75 91,00
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Badan pelayanan
dan perizinan
terpadu
Program Penataan Peraturan
Perundang-UndanganJumlah perda dan perbup
mengenai perijinan2 4
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Setda
11 Meningkatnya investasi
yang mendorong
penciptaan lapangan
kerja
Pengembangan pola
kerjasama yang menyerap
tenaga kerja lokal
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama InvestasiPersentase tingkat realisasi
kerjasama dan investasi0 20,00
Penanaman Modal
Daerah
Bappeda
Program PengembanganKewirausahaan Dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Dan
Menengah
Cakupan UMKM binaan 80 95,00
Koperasi Dan Usaha KecilDan Menengah
DinasPerindustrian,
Perdagangan,
Koperasi Dan
UMKM
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 146/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Kebijakan Umum dan Program PembangunanVII-7
No Sasaran Strategi Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Outcome Kondisi Capaian Bidang UrusanSKPD
Penanggung Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pembinaan Dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan dan energi
meningkatan usaha
pertambangan yg sesuia dgn
k3l dan jumlah kegiatan
usaha pertambangan yg
sesuai dgn good mining
prantice
2 pelaku
usaha
/laporan
4,00
Energi Dan Sumberdaya
Mineral
Dinas
Pertambangan Dan
Energi
Program Pengembangan Sentra-
Sentra Industri Potensial
Persentase Kelengkapan
sarana dan prasarana sentra
industri
65 86,00
Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah
Dinas
Perindustrian,Perdagangan,
Koperasi Dan
UMKM
12 Meningkatnya peran
kelembagaan dan
permodalan K-UMKM
dalam pengembangan
ekonomi lokal
Restrukturisasi dan
revitalisasi K-UMKM
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan KoperasiPersentase Koperasi aktif 76,14 100,00
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi Dan
UMKM
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Bagi Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah
Jumlah dana yang disalurkan
Pemerintah bagi UMKM (Rp.
Milyar)
55,363693 80,38
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi Dan
UMKM
Program Pengembangan Industri
Kecil Dan Menengah Persentase Produktivitas
industri kecil dan menengah70 83,00
Perindustrian Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi Dan
UMKM
13 Meningkatnyaperlindungan bagi hak
adat dan tanah adat
Revitalisasi nilai-nilaibudaya lokal
Program Pengembangan NilaiBudaya Jumlah kelompok kesenian 5 25,00
Kebudayaan Dinas Pemuda,Olahraga,
Kebudayaan Dan
Pariwisata
Program Pembangunan Sistem
Pendaftaran TanahTersedianya sistem
Tidak Ada Ada Pertanahan Setda
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 147/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Kebijakan Umum dan Program PembangunanVII-8
No Sasaran Strategi Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Outcome Kondisi Capaian Bidang UrusanSKPD
Penanggung Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
pendaftaran tanah
Program Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan
Persentase konflik
pertanahan yang terfasilitasi40 65,00
Pertanahan Setda
14 Menurunnya angka
kemiskinan
Peningkatan keberdayaan
masyarakat miskin
Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah Yang Kondusif Persentase UMKM yang aktif 80 95,00
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi Dan
UMKM
Program Pengembangan
Kewirausahaan Dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Dan
Menegah
Cakupan UMKM binaan 80 95,00
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi Dan
UMKM
Program Peningkatan Kualitas
Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah orang yg dilatih
mandiri32 40,00
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
Dan Sosial
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil(KAT), Dan PMKS
Lainnya
Jumlah pelatihan yg
dilaksanakan4 4,00
Sosial Dinas Tenaga Kerja
Dan Sosial
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi PedesaanJumlah Lembaga Ekonomi
Pedesaan yang aktif 17 17
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Kontribusi subsektor
perikanan terhadap PDRB (
Rp. Milyar)
400 1.290,00
Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan
dan Kelautan
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian
Jumlah kapasitasgiling beras
(ton)98.175 168.555
Pertanian Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan,
Dan Hortikultura
15 Meningkatnya
partisipasi angkatan
Peningkatan akses lapangan
kerja
Program Peningkatan Kualitas
Dan Produktivitas Tenaga KerjaJumlah orang yg dilatih
32 40,00 Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
Dan Sosial
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 148/205
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 149/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Kebijakan Umum dan Program PembangunanVII-10
No Sasaran Strategi Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Outcome Kondisi Capaian Bidang UrusanSKPD
Penanggung Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi PertanianJumlah kapasitas giling beras
(ton)98.175 168.555
Pertanian • Dinas
Perkebunan dan
Kehutanan
• Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan,
Dan Hortikultura
17 Meningkatnya akses
dan layanan pendidikan
bagi masyarakat
Peningkatan cakupan
layanan dan akses
pendidikan
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
APK pendidikan dasar
sembilan tahun94,71 101,18
Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah 45,51 62,73 Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu
Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan
Persentase Guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D-
IV dan memiliki sertifikat
pendidik
91,89 100,00
Pendidikan Dinas Pendidikan
18 Menu run nya PMKS P el aya nan da n p em bi na an
bagi PMKS
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT), Dan PMKS
Lainnya
Jumlah pelatihan yg
dilaksanakan4 4,00
Sosial Dinas Tenaga Kerja
Dan Sosial
19 Meningkatkan usia
harapan hidup
masyarakat
Peningkatan cakupan
layanan dan akses
kesehatan
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan rumah
sakit
100 100
Kesehatan • Dinas Kesehatan
• RSUD
Program Promosi Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif 100 100,00 Kesehatan • Dinas Kesehatan
• RSUD
Program Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TB Paru
90 100,00
Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
3 6,00
Kesehatan Dinas Kesehatan
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 150/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Kebijakan Umum dan Program PembangunanVII-11
No Sasaran Strategi Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Outcome Kondisi Capaian Bidang UrusanSKPD
Penanggung Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
20 Menurunnya angka
kematian bayi
Peningkatan cakupan
layanan dan akses
kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Cakupan pelayanan
kesehatan anak balita73 90,00
Kesehatan Dinas Kesehatan
21 Menurunnya angka
kematian ibu
Peningkatan cakupan
layanan dan akses
kesehatan
Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Persentase penduduk miskin
yang mendapatkan layanan
kesehatan
90 100,00
Kesehatan Dinas Kesehatan
22 Menurunnya angka gizi
buruk
Peningkatan cakupan
layanan dan akseskesehatan
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Prevalensi balita gizi kurang 40 40,00Kesehatan Dinas Kesehatan
23 Meningkatnya peran
pemuda
Rehabilitasi dan rekonsiliasi
sarana dan prasarana
Program peningkatan peran
serta kepemudaanJumlah pembinaan
kepemudaan6 11,00
Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan Dan
Pariwisata
24 Meningkatnya prestasi
olah raga
Rehabilitasi dan rekonsiliasi
sarana dan prasarana
Program Pembinaan Dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan pembinaan
terhadap Organisasi
Keolahragaan
50 50,00
Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan Dan
Pariwisata
25 Meningkatnya
kontribusi pariwisata
bagi perekonomian
daerah
Penataan dan promosi
destinasi wisata
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara dan
wisatawan mancanegara
Pariwisata Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan Dan
Pariwisata
Program Pengembangan
KemitraanJumlah peningkatan mitra
pariwisata2 5,00
Pariwisata Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan Dan
Pariwisata
26 Meningkatnya
kunjungan wisatawan
Penataan dan promosi
destinasi wisata
Program Pengembangan
Destinasi PariwisataJumlah Objek destinasi
pariwisata3 10,00
Pariwisata Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan Dan
PariwisataProgram Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase masyarakat yang
mengetahui destinasi
pariwisata
30 80,00
Pariwisata Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan Dan
Pariwisata
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 151/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Kebijakan Umum dan Program PembangunanVII-12
No Sasaran Strategi Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Outcome Kondisi Capaian Bidang UrusanSKPD
Penanggung Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
27 Meningkatnya
pembinaan bagi tokoh
agama dan tokoh
masyarakat
Revitalisasi peran tokoh
agama dan tokoh
masyarakat dalam
menciptakan kehidupan
beragama dan
bermasyarakat yang aman
dan tenteram
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan Jumlah Fasilitasi
pengembangan wawasan
kebangsaan
2 2,00
Kesatuan Bangsa Dan
Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan
Bangsa, Politik Dan
Perlindungan
Masyarakat
28 Meningkatnya kualitas
kehidupan beragama
Revitalisasi peran tokoh
agama dan tokoh
masyarakat dalammenciptakan kehidupan
beragama dan
bermasyarakat yang aman
dan tenteram
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaaan
Jumlah kemitraan
pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
1 3,00
Kesatuan Bangsa Dan
Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan
Bangsa, Politik Dan
PerlindunganMasyarakat
29 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
R eforma si b irok ras i Program Pe ni ngka ta n D an
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase Pertumbuhan
Penerimaan Keuangan
Daerah
70 82,00
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Dinas Pendapatan
Daerah
30 Meningkatnya kinerja
dan akuntabilitas
pelaksanaan
pembangunan daerah
Reformasi birokrasi Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
70 85,00
Seluruh SKPD
31 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
R eforma si bi ro kras i Program pe ni ngk ata n s ist em
informasi manajemen perizinan
terpadu Persentase pemahaman
masyarakat terhadap sistem
pelayanan
70 87,00
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Badan pelayanan
dan perizinan
terpadu
Program pengembangan
administrasi pelayanan perizinan Persentase administrasi
perijinan yang terverifikasi75 91,00
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Badan pelayanan
dan perizinan
terpadu
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 152/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Kebijakan Umum dan Program PembangunanVII-13
No Sasaran Strategi Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Outcome Kondisi Capaian Bidang UrusanSKPD
Penanggung Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase pelanggaran
disiplin pegawai7 2,00
Seluruh SKPD
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 153/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan VIII-1
Indikasi rencana program prioritas berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan
misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan seluruh bidang urusan
pemerintahan daerah termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (Lampiran). Program prioritas adalah bentuk
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam
pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk
penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai
kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam
penyusunan Rencana Strategis SKPD.
Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada
penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam
kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan
seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan
perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan
dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing
urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan
pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa
pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi
SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS BESERTA KERANGKA
PENDANAAN
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 154/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-2
Tabel VIII.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2013-2018
(dalam Jutaan Rupiah)
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan 34.952 35.737 39.738 44.178 49.100
1 1 1.01.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 100 100 2.447 100 2.502 100 2.782 100 3.092 100 3.437 100
1 1 1.01.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 70 90 2.796 100 2.859 100 3.179 100 3.534 100 3.928 100
1 1 1.01.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
pelanggaran Pegawai
Negeri Sipil
Persen 5 5 1.748 5 1.787 5 1.987 5 2.209 5 2.455 5
1 1 1.01.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS pindah/purna
tugas yang terfasilitasi Orang 50 50 1.049 125 1.072 120 1.192 115 1.325 92 1.473 92
1 1 1.01.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur
yang memiliki kompetensi
sesuai bidangnya
Persen 60 60 1.398 60 1.429 60 1.590 60 1.767 60 1.964 60
1 1 1.01.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 81 350 82 357 83 397 84 442 85 491 85
1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia
Dini APK PAUD Persen 28,13 35 5 .942 37 6.075 38 6.755 39 7 .510 40 8.347 40,13
1 01 1.01.01 16
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
APK pendidikan dasar
sembilan tahun Persen 94,71 97 5.592 97 5.718 99 6.358 101 7.068 101 7.856 101,18
1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah Persen 45,51 54 5.243 55 5.361 61 5.961 62 6.627 63 7.365 62,73
1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non
Formal
APK Pendidikan Non
Formal Persen 1,5 3 3.845 3 3.931 3 4.371 4 4.860 4 5.401 4
1 01 1 .01.01 1 9 Program Pendidikan Luar Biasa APK Pendidikan Luar Biasa Persen 0,15 0 1.748 0 1.787 0 1.987 0 2.209 0 2.455 0,4
1 01 1.01.01 20
Program Peningkatan Mutu
Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan
Persentase Guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D-
IV dan memiliki sertifikat
pendidik
Persen 91,89 93 1.748 95 1.787 97 1.987 99 2.209 100 2.455 100
1 01 1.01.01 22 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Persentasesatuan
pendidikan yang
menerapkan prinsip-
prinsip manajemenberbasis sekolah (MBS)
Persen 50 52 1.049 53 1.072 55 1.192 60 1.325 65 1.473 65
1 02 KESEHATAN
1 02 1.02.01 Dinas Kesehatan 18.160 18.568 20.647 22.954 25.511
1 02 1.02.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 100 100 545 100 557 100 619 100 689 100 765 100
1 02 1.02.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 100 100 726 100 743 100 826 100 918 100 1.020 100
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 155/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-3
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 02 1.02.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS pindah/purna
tugas yang terfasilitasi Orang 5 15 182 20 186 25 206 25 230 25 255 25
1 02 1.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 100 100 545 100 557 100 619 100 689 100 765 100
1 02 1.02.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 182 100 186 100 206 100 230 100 255 100
1 02 1.02.01 15 Program Obat Dan Perbekalan
Kesehatan
Cakupan layanan obat dan
perbekalan kesehatan Persen 90 95 1.090 95 1.114 97 1.239 97 1.377 100 1.531 100
1 02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
Persen 85 85 1.271 90 1.300 95 1.445 95 1.607 100 1.786 100
1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat DanMakanan
Persentase kasus obat danmakanan yang tidak aman
Persen 0 0 726 - 743 - 826 - 918 - 1.020
1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan
Dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif Persen 100 100 908 100 928 100 1.032 100 1.148 100 1.276 100
1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Prevalensi balita gizi
kurang Persen 40 40 1.816 40 1.857 40 2.065 40 2.295 40 2.551 40
1 02 1.02.01 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat Cakupan lingkungan sehat Persen 47 50 1.453 55 1.485 60 1.652 63 1.836 65 2.041 65
1 02 1.02.01 22
Program Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TB Paru
Persen 90 95 1.998 95 2.042 97 2.271 97 2.525 100 2.806 100
1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase layanan
kesehatan yang memenuhi
standar
Persen 100 100 1.634 100 1.671 100 1.858 100 2.066 100 2.296 100
1 02 1.02.01 24 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Persentase penduduk
miskin yang mendapatkan
layanan kesehatan
Persen 90 90 1.634 92 1.671 95 1.858 95 2.066 100 2.296 100
1 02 1.02.01 25
Program Pengadaan,
Peningkatan Dan Perbaikan
Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu Dan Jaringannya
Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per satuan
penduduk
rasio 1.245 1.236 1.271 1.227 1.300 1.219 1.445 1.210 1.607 1.200 1.786 1.200
1 02 1.02.01 28
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
kemitraan 3 3 545 4 557 5 619 5 689 6 765 6
1 02 1.02.01 29
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Cakupan pelayanan
kesehatan anak balita
Persen 73 75 726 78 743 85 826 85 918 90 1.020 90
1 02 1.02.01 32
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu melahirkan
dan anak
Cakupan Keselamatan Ibu
Hamil Persen 90 92 908 93 928 93 1.032 94 1.148 95 1.276 95
1 02 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kuala Kapuas 13.857 14.168 15.754 17.514 19.466
1 02 1.02.02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 100 100 416 100 425 100 473 100 525 100 584 100
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 156/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-4
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 02 1.02.02 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 0 0 554 100 567 100 630 100 701 100 779 100
1 02 1.02.02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 0 0 970 - 992 - 1.103 - 1.226 - 1.363
1 02 1.02.02 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS pindah/purna
tugas yang terfasilitasi Orang 7 5 139 1 142 3 158 1 175 3 195 3
1 02 1.02.02 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 100 100 416 100 425 100 473 100 525 100 584 100
1 02 1.02.02 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 99 99 139 99 142 99 158 99 175 99 195 99
1 02 1.02.02 16
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan rumahsakit
Persen 100 100 3.603 100 3.684 100 4.096 100 4.554 100 5.061 100
1 02 1.02.02 24 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
masyarakat miskin di
rumah sakit
Persen 100 100 1.247 100 1.275 100 1.418 100 1.576 100 1.752 100
1 02 1.02.02 26
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Cakupan layanan
pengadaan sarana dan
prasarana rumah sakit
Persen 100 100 2.356 100 2.409 100 2.678 100 2.977 100 3.309 100
1 02 1.02.02 27
Program Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
Cakupan
pemeliharaansarana dan
prasarana rumah sakit
Persen 80 80 1.940 85 1.984 90 2.206 95 2.452 100 2.725 100
1 02 1.02.02 28
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Cakupan layanan
kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Persen 100 100 693 100 708 100 788 100 876 100 973 100
1 02 1.02.02 33 Program Peningkatan
Pelayanan BULD
Persentase layanan
kesehatan yang memenuhi
standar
Persen 75 80 1.386 85 1.417 90 1.575 95 1.751 100 1.947 100
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 03 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 313.977 318.370 354.954 395.636 440.811
34.727 39.120 75.704 116.386 240.811
1 03 1.03.01 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 85 90 1.042 93 1.174 95 2.271 98 3.492 98 7.224 98
1 03 1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 100 100 1.389 100 1.565 100 3.028 100 4.655 100 9.632 100
1 03 1.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 5 2.431 5 2.738 5 5.299 5 8.147 5 16.857 5
1 03 1.03.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah pegawai purna
tugas Orang 5 5 3 47 5 391 5 7 57 5 1.164 5 2.408 5
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 157/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-5
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 80 85 1.042 90 1.174 95 2.271 97 3.492 99 7.224 99
1 03 1.03.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 347 100 391 100 757 100 1.164 100 2.408 100
1 03 1.03.01 15
Program
Peningkatan/Pembangunan
Jalan Dan Jembatan
Rasio panjang jalan dalam
kondisi baik Km 17,94 28 279.250 37 279.250 46 279.250 54 279.250 62 200.000 62,49
1 03 1.03.01 16 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Panjang saluran drainase
yg dibangun skala kota Km 32,62 37 2.431 42 2.738 45 5.299 48 8.147 49 16.857 4 9,07
1 03 1.03.01 18
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Dan Jembatan
Jalan dan jembatan
fungsional - (panjang) Km 346,2 546 1.389 746 1.565 946 3.028 1.146 4.655 1.346 9.632 1346
1 03 1.03.01 24
Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa Dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Luas irigasi rawa dalm
kondisi baik Km 32902 36.434 1.042 40.635 1.174 44.310 2.271 48.360 3.492 52.085 7.224 52085
1 03 1.03.01 27
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
Dan Air Limbah
Pesentase penduduk
berakses air bersih Persen 53,667 54 3.125 56 3.521 56 6.813 57 10.475 58 21.673 5 7,53
1 03 1.03.01 29
Program Pengembangan
Wilayah Strategis Dan Cepat
Tumbuh
Jalan lingkungan fungsional
- panjang km Km 31,31 34 3.820 37 4.303 40 8.327 43 12.802 46 26.489 46,12
1 03 1.03.01 30 Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan Jumlah rumah yg direhab Rumah 50 75 1.736 80 1.956 85 3.785 90 5.819 95 12.041 95
1 03 1.03.01 34 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Sampah
Persentase sampah yg
tertangani Persen 40 50 2.084 60 2 .347 70 4.542 80 6 .983 90 14.449 90
1 04 1.03.01 15 Program Pengembangan
Perumahan
Ketersediaan rumah layak
huni - persentase Persen 27,709 28 2.431 28 2.738 28 5.299 28 8.147 28 16.857 28,297
1 04 1.03.01 16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Persentase rumah tangga
yg berakses air
bersih/sanitasi
Persen 51,332 52 3.473 52 3.912 52 7.570 52 1 1.639 53 24.081 52,706
1 08 1.03.01 24 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Luas RTH terbangun -
hektar RTH 16,36 41 6.598 65 7.433 90 14.384 120 22.113 140 45.754 140
1 06 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 06 1.06.01 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 3.592 3.673 4.084 4.540 5.046
1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan TataRuang
Tersedianya dokumen
mengenai rencana tataruang
Dokumen 3 3 251 3 257 3 286 3 318 3 353 3
1 05 1.06.01 16 Program Pemanfaatan Ruang
Persentase Tersedianya
rencana RTH publik di
kawasan perkotaan
Persen 10 12 323 15 331 18 368 20 409 22 454 22
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 158/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-6
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 05 1.06.01 17 Program Pengendalian
pemanfaatan ruang
Jumlah Perijinan
pemanfaatan ruang dan
lahan yang telah selesai
diproses sesuai
kewenangan Kabupaten
Perijinan 2 2 216 2 220 2 245 2 272 2 303 2
1 06 1.06.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 80 85 108 87 110 90 123 94 136 97 151 97
1 06 1.06.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur P ersen 85 90 144 93 147 95 163 97 182 99 202 99
1 06 1.06.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 144 3 147 2 163 1 182 1 202 1
1 06 1.06.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS pindah/purna
tugas yang terfasilitasi Orang 2 2 36 2 37 2 41 2 45 2 50 2
1 06 1.06.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuaibidangnya
Persen 85 87 108 90 110 92 123 95 136 98 151 98
1 06 1.06.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 83 36 85 37 87 41 89 45 91 50 91
1 06 1.06.01 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase tingkat SDM
PNS pada teknologi
informasi
Persen 50 60 36 70 36 80 41 90 45 95 50 95
1 06 1.06.01 16 Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah Realisasi Kerjasama
Pembangunan Kerjasama 0 0 90 0 92 0 1 00 1 107 1 1 22 1
1 06 1.06.01 18
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Kawasan strategis yang
memiliki dokumen
perencanaan
Persen 0 10 90 15 92 20 104 25 120 30 130 30
1 06 1.06.01 19
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
Kegiatan koordinasi yang
dilaksanakan Persen 0 5 400 10 400 15 500 20 500 25 600 25
1 06 1.06.01 20
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembangaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penilaian LAKIP lembaga
perencanaan
pembangunan daerah
Skor/Nilai 70 80 354 85 371 87 358 87 453 87 460 87
1 06 1.06.01 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dokumen perencanaan
RPJPD, RPJMD dan RKPD
yang telah ditetapkan
dengan Perda/Perkada
Dokumen 3 3 395 3 404 3 449 3 499 3 555 3
1 06 1.06.01 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Jumlah rekomendasi hasil
koordinasi yang ditindak
lanjuti
Rekomendasi 3 3 359 3 367 3 408 3 454 3 505 3
1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial
Dan Budaya
Jumlah rekomendasi hasil
koordinasi yang ditindak
lanjuti
Rekomendasi 5 5 251 5 257 5 286 5 318 5 353 5
1 06 1.06.01 26 Program Penguatan
Kelembagaan Litbang C akupan kelitbangan Persen 0 20 36 30 37 35 41 40 45 45 50 45
1 16 1.06.01 15 Program Peningkatan Promosi
Dan Kerjasama Investasi
Persentase tingkat realisasi
kerjasama dan investasi Persen 0 20 144 20 147 20 163 20 182 20 202 20
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 159/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-7
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 16 1.06.01 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Tingkat Iklim Investasi dan
realisasi investasi (%) Persen 20 20 36 20 37 20 41 20 45 20 50 20
1 23 1.06.01 15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Tersedianya dokumen
(KDA, PDRB,Inflasi, Profil
Daerah)
Dokumen 4 5 36 5 37 5 41 5 46 5 51 5
1 07 PERHUBUNGAN
1 07 1.07.01 Dinas Perhubungan,
Komunikasi Dan Informatika 3.133 3.203 3.562 3.960 4.401
1 07 1.07.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 70 70 94 70 96 70 107 70 119 70 132 70
1 07 1.07.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur P ersen 30 40 125 50 128 50 142 50 158 50 176 50
1 07 1.07.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 125 3 128 2 142 1 158 1 176 1
1 07 1.07.01 04
Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 6 3 31 3 32 3 36 3 40 3 44 3
1 07 1.07.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 80 94 85 96 90 107 95 119 100 132 100
1 07 1.07.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 60 65 31 70 32 75 36 80 40 85 44 85
1 07 1.07.01 15
Program Pembangunan
Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan
jumlah perda bidang
perhubungan Perda 2 3 282 3 2 88 0 321 0 3 56 0 396 0
1 07 1.07.01 16
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
jumlah fasilitas yg
berfungsi dan kondisi baik Persen 80 81 595 85 609 90 677 93 752 95 836 95
1 07 1.07.01 17 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
cakupan angkutan umum
yg melayani jaringan trayek
yg menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil
(unit armada - sungai &
darat)
Persen 38 46 219 50 224 60 249 65 277 70 308 70
1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Sarana
Dan Prasarana Perhubungan
jumlah fasilitas terminal
penumpang angkutan
umum
Terminal 21 23 439 30 448 35 499 40 554 45 616 45
1 07 1.07.01 19 Program Pengendalian Dan
Pengamanan Lalu Lintas
cakupan rambu terpasang -
persentase Persen 20 25 470 30 480 35 534 40 594 45 660 45
1 07 1.07.01 20
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
persentase jumlah
kendaraan yg melakukan
uji KEUR
Persen 40 50 282 50 288 55 321 60 356 70 396 70
1 25 1.07.01 15
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
cakupan pengembangan
dan pemberdayaan
kelompok info masy
Persen 6 7 251 9 256 12 285 15 317 17 352 17
1 25 1.07.01 18 Program kerjasama informasi
dengan mas media
pelaksanaan desiminasi
dan pendistribusian
informasi
Desiminasi 0 3 94 3 96 3 107 3 119 3 132 3
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 160/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-8
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 1.303 1.332 1.481 1.647 1.830
1 08 1.08.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 80 85 39 87 40 94 44 96 49 98 55 98
1 08 1.08.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 75 80 52 85 53 90 59 95 66 100 73 100
1 08 1.08.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 52 3 53 2 59 1 66 1 73 1
1 08 1.08.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 2 1 13 1 13 1 15 1 16 1 18 1
1 08 1.08.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 80 39 85 40 90 44 95 49 100 55 100
1 08 1.08.01 06Program PeningkatanPengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatanmenyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 85 90 13 95 13 97 15 97 16 99 18 99
1 08 1.08.01 16
Program Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Persentase jumlah
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti
Persen 100 100 117 100 120 100 133 100 148 100 165 100
Jumlah Laporan RKL, RPL Laporan 7 25 30 35 40 45 45
Ketersediaan system
pengelolaan pelayanan
limbah B3 disetiap kegiatan
yang berpotensi
mencemari lingkungan
System 1 5 5 5 5 5 5
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
amdal
Laporan 1 15 20 25 30 35 35
1 08 1.08.01 17 Program Perlindungan
Konservasi Sumber Daya Alam
·Cakupan konservasi
sumber daya alam Laporan 1 1 91 1 93 1 104 1 1 15 1 128 1
Pelestarian dan
pemanfaatan
keanekaragaman hayati
Laporan 1 1 1 1 1 1 1
1 08 1.08.01 20 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
·Jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi
dan teknis pencegahanpencemaran air.
Kegiatan 1 5 52 10 53 15 59 20 66 25 73 25
·Jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber tidak
bergerak yang memenuhi
persyaratan administratif
dan teknis pencegahan
pencemaran udara.
Kegiatan 10 15 20 25 30 30
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 161/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-9
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
Lahan dan/atau tanah
untuk produksi biomassa
yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status
kerusakannya
Status kerusakan
lahan yang telah
ditetapkan
28 28 30 34 38 42 42
1 08 1.08.01 34 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Sampah
Persentase penanganan
sampah Persen 60 65 65 67 6 5 74 70 82 7 0 92 70
1 08 1.08.01 24 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah
ber HPL/HGB
RTH 30 248 30 253 30 281 30 313 30 348 30
1 08 1.08.01 18
Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
Jumlah areal sumber daya
alam yang direhabilitasi
dan dikonservasi
Kawasan 2 235 4 240 6 267 8 296 10 329 10
1 08 1.08.01 19
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan LingkunganHidup
Jumlah dan jenis data dan
informasi sumber daya
alam dan lingkungan
data 7 8 1 04 8 107 8 1 19 8 132 8 1 46 8
1 08 1.08.01 21
Program pengembangan
ekowisata dan jasa lingkungan
dikawasan-kawasan konservasi
laut dan hutan
Jumlah kawasan konservasi
yang dikembangkan
ekowisata dan jasa
lingkungan
Kawasan 0 0 39 - 40 - 44 - 49 - 55
1 08 1.08.01 22 Program pengendalian
kebakaran hutan
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran hutan Kawasan 4 4 104 4 107 6 119 6 132 8 146 8
1 08 1.08.01 23
Program pengelolaan dan
rehabilitasi ekosistem pesisir
dan laut
Cakupan areal ekosistem
pesisir yang dikelola dan
direbilitasi
kawasan 1 1 39 1 40 1 44 1 49 1 55 1
1 08 1.08.02 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah 784 801 891 991 1.101
1 08 1.08.02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 100 100 31 100 32 100 36 100 40 100 44 100
1 08 1.08.02 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 75 75 24 75 24 75 27 75 30 75 33 75
1 08 1.08.02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 0 10 8 2 8 2 9 2 1 0 2 11 2
1 08 1.08.02 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 24 1 24 1 27 1 30 1 33 1
1 08 1.08.02 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 25 35 31 40 32 45 36 50 40 55 44 55
1 08 1.08.02 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja DanKeuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporankinerja dan keuangan Persen 60 90 31 90 32 90 36 95 40 96 44 96
1 08 1.08.02 25
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana
Jumlah penanganan
penanggulangan bencana Penanganan 12 5 78 5 80 5 89 12 99 7 110 7
1 08 1.08.02 26 Program Tanggap Darurat
Jumlah pelatihan
pengkajian secara tepat
terhadap lokasi bencana
Pelatihan 2 2 196 2 200 2 223 2 248 2 275 2
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 162/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-10
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 08 1.08.02 27 Program Tanggap Pasca
Bencana
Jumlah penanganan
penanggulangan bencana
Penanganan12 5 235 5 240 5 267 12 297 7 330 7
1 08 1.08.02 28 Program Logistik dan Peralatan Jumlah penanganan
penanggulangan bencana
Penanganan12 5 125 5 128 5 143 12 158 7 176 7
1 10 KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 10 1.10.01 Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil 1.448 1.481 1.646 1.830 2.034
1 10 1.10.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 85 90 43 91 44 92 49 93 55 94 61 94
1 10 1.10.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 85 90 58 91 59 92 66 94 73 95 81 95
1 01 1.10.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 2 0 58 - 59 - 66 - 73 - 81
1 10 1.10.01 04 Program Fasilitasi Pindah/PurnaTugas PNS Jumlah PNS yangPindah/Purna Tugas Orang 1 2 14 2 15 1 16 1 18 1 20 1
1 10 1.10.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 80 85 43 90 44 92 49 93 55 95 61 95
1 10 1.10.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 14 100 15 100 16 100 18 100 20 100
1 10 1.10.01 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase penduduk yang
memiliki dokumen
kependudukan
Persen 80 85 1.216 90 1.244 95 1.383 100 1.538 100 1.709 100
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 11 1.11.01
Badan Pemberdayaan
Perempuan Dan Keluarga
Berencana
1.094 1.119 1.244 1.383 1.537
1 11 1.11.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 20 20 88 21 89 25 100 26 111 30 123 30
1 11 1.11.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 20 20 44 22 45 28 50 30 55 35 61 35
1 11 1.11.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 44 5 45 4 50 3 55 2 61 2
1 11 1.11.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 2 4 11 5 11 5 12 6 14 7 15 7
1 11 1.11.01 05
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 60 55 33 50 34 49 37 48 41 47 46 47
1 11 1.11.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 81 22 83 22 85 25 87 28 90 31 90
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 163/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-11
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 11 1.11.01 15
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak Dan
Perempuan
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi bagi masyarakat
tentang KDRT dan
perlindungan anak
Sosialisasi 5 1 88 1 89 2 100 3 111 4 123 4
1 11 1.11.01 16
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarustamaan
Gender Dan Anak
Jumlah paket fasilitasi
pengembangan P2TP2A Paket 2 2 77 2 78 3 87 4 97 4 108 4
1 11 1.11.01 17
Program Peningkatan Kualitas
Hidup Dan Perlindungan
Perempuan
Meningkatnya kualitas
hidup dan persamaan
persepsi kepada para
penanggung jawab
program
kegiatan 1 1 111 1 113 2 124 3 138 3 154 3
1 11 1.11.01 18
Program Peningkatan Peran
Serta Dan Kesetaraan Jender
Dalam Pembangunan
Meningkatnya kemampuan
perempuan dalam menata
kelola P2WKSS dalam
pembangunan
Kelompok 1 1 137 1 140 2 154 1 174 1 197 1
1 11 1.11.01 20 Program Penguatan
Kelembagaan (P2WKSS)
Meningkatnya Peran serta
dan kesetaraan Gender Persen 50 50 60 55 61 60 70 65 75 70 80 70
1 12 1.11.01 15 Program Keluarga Berencana
Persentase Meningkatnya
peserta KB baru dan KB
aktif
Persen 78,5 78,6 98 78,7 101 78,8 112 78,9 124 80 138 80
1 12 1.11.01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Persentase Meningkatnya
pelayanan KB baru dan KB
aktif
Persen 76 78 109 79 112 79 124 80 138 81 154 81
1 12 1.11.01 18
Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
Persentase meningkatnya
jumlah akseptor KB
mandiri
Persen 100 100 88 100 89 100 100 100 111 100 123 100
1 12 1.11.01 19
Program promosi kesehatan
ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di
masyarakat
Meningkatnya kemampuan
kader dalam kelompok BKB
melakukan penyuluhan
Persen 100 100 11 100 11 100 12 100 14 100 15 100
1 12 1.11.01 21
Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV Aids
Persentase Meningkatnya
wawasan remaja terhadap
narkoba, PMS dan HIV Aids
Persen 85 87 11 90 11 93 12 95 14 97 15 97
1 13 1.11.01 22
Program Pengembangan Bahan
Informasi tentang Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Persentase tersedianya
bahan informasi tentang
pengasuhan tunbuh
kembang anak dikelompok
BKB,BKR dan BKL
Persen 80 82 11 85 11 86 12 88 14 90 15 90
1 12 1.11.01 23
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Persentase meningkatnya
jumlah tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
yang mampumenggerakkan partisipasi
masyarakat
Persen 100 100 33 100 34 100 37 100 41 100 46 100
1 12 1.11.01 25
Program Penguatan
Kelembagaan Keluarga Kecil
Berkualitas
Meningkatnya
kelembagaan keluarga kecil
berkualitas
Persen 50 50 20 55 21 60 25 65 28 70 30 70
1 14 SOSIAL
1 14 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial 1.567 1.603 1.782 1.981 2.202
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 164/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-12
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 14 1.14.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 89,94 90 47 95 48 96 53 97 59 98 66 98
1 14 1.14.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 62,98 80 63 85 64 87 71 88 79 90 88 90
1 14 1.14.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 4 4 63 4 64 3 71 3 79 2 88 2
1 14 1.14.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah pegawai purna
tugas Orang 4 4 16 4 16 4 18 4 20 4 22 4
1 14 1.14.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 35 40 47 45 48 50 53 55 59 60 66 60
1 14 1.14.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 82 16 84 16 86 18 88 20 90 22 90
1 13 1.13.01 15
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil(KAT), Dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( PMKS)
Lainnya
Jumlah pelatihan yg
dilaksanakan Pelatihan 4 4 423 4 433 4 481 4 535 4 595 4
1 13 1.13.01 16
Program Pelayanan Dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Jumlah penanganan PMKS Orang 7 10 125 10 128 10 143 10 158 10 176 10
1 13 1.13.01 17 Program pembinaan anak
terlantar
Jumlah anak terlantar yang
dibina Orang 8 10 122 10 122 10 136 10 218 10 242 10
1 13 1.13.01 18 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat Dan Trauma
Jumlah penyandang cacat
dan Trauma yang dilatih Orang 13 13 125 13 128 13 143 13 158 13 176 13
1 13 1.13.01 21
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Jumlah kelembagaan
kesejahteraan sosial yang
dibina
Kelembagaan 4 4 94 4 96 4 107 4 98 4 72 4
1 13 1.13.01 23
Program Peningkatan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Meningkatnya kualitas
SDM kelembagaan
kesejahteraan sosial
Persen 50 55 50 60 54 65 60 70 60 75 60 75
1 14 1.13.01 15 Program Peningkatan Kualitas
Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah orang yg dilatih
mandiri Orang 32 40 110 40 112 40 125 40 139 40 154 40
1 14 1.13.01 16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Jumlah pencari kerja yang
dilatih untuk memenuhi
kualifikasi perusahaan
Orang 16 16 141 16 144 20 160 20 178 20 198 20
1 14 1.13.01 17
Program Perlindungan Dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Jumlah fasilitasi
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Fasilitasi 20 18 125 16 128 14 143 12 158 10 176 10
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
1 15 1.15.01
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Dan
UMKM
2.894 2.959 3.290 3.658 4.065
1 15 1.15.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 85 90 87 91 89 93 99 94 110 95 122 95
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 165/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-13
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 15 1.15.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 100 100 116 100 118 100 132 100 146 100 163 100
1 15 1.15.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 116 3 118 2 132 1 146 - 163
1 15 1.15.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 2 4 29 4 30 4 33 6 37 4 41 4
1 15 1.15.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 80 87 85 89 90 99 95 110 100 122 100
1 15 1.15.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 29 100 30 100 33 100 37 100 41 100
1 15 1.15.01 15
Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah YangKondusif
Persentase UMKM yang
aktif Persen 80 85 318 87 325 89 362 91 402 95 447 95
1 15 1.15.01 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi Persentase Koperasi aktif Persen 76,14 80 174 85 178 90 197 95 219 100 244 100
1 15 1.15.01 16
Program Pengembangan
Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Dan Menegah
Cakupan UMKM binaan Persen 80 85 231 87 237 89 263 91 293 95 325 95
1 15 1.15.01 17
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Bagi Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah
Jumlah dana yang
disalurkan Pemerintah bagi
UMKM
Rp. Milyar 55 59 231 66 237 70 263 75 293 80 325 80,377
2 06 1.15.01 15
Program Perlindungan
Konsumen Dan Pengamanan
Perdagangan
Persentase komoditas
perdagangan diawasi
peredarannyadi pasar
Persen 70 72 203 75 207 77 230 80 256 85 285 85
2 06 1.15.01 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor Ekspor bersih perdagangan US $ 35.000 36.000 174 37.000 178 40.000 197 45.000 219 50.000 244 50.000
2 06 1.15.01 18 Program Peningkatan Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Laju
Pertumbuhan Nilai
Perdagangan Dalam Negeri
Persen 70 73 174 75 178 77 197 80 219 83 244 83
2 06 1.15.01 19 Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima Dan Asongan
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal Persen 75 78 159 80 163 85 181 90 201 95 224 95
2 07 1.15.01 15 Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
Persentase Industri
berbasis Teknologi Persen 10 13 145 15 148 18 164 20 183 25 203 25
2 07 1.15.01 16 Program Pengembangan
Industri Kecil Dan Menengah
Persentase Produktivitas
industri kecil dan
menengah
Persen 70 73 260 75 266 77 296 80 329 83 366 83
2 07 1.15.01 17
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
Persentase Industri yang
menerapkan SNI Persen 5 6 231 8 237 9 263 11 293 12 325 12
2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri Potensial
Persentase Kelengkapan
sarana dan prasarana
sentra industri
Persen 65 70 130 78 133 80 148 83 165 86 183 86
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 1.17.01 Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan Dan Pariwisata 2.286 2.337 2.599 2.889 3.211
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 166/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-14
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 17 1.17.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 100 100 91 100 93 100 104 100 116 100 128 100
1 17 1.17.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 100 100 91 100 93 100 104 100 116 100 128 100
1 17 1.17.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 3 2 23 1 23 - 26 - 29 - 32
1 17 1.17.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 7 5 69 5 70 5 78 5 87 5 96 5
1 17 1.17.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 40 50 23 60 23 70 26 75 29 80 32 80
1 17 1.17.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 69 100 70 100 78 100 87 100 96 100
1 17 1.17.01 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya Jumlah kelompok kesenian Kelompok 5 10 183 15 187 20 208 20 231 25 257 25
1 17 1.17.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Jumlah pemeliharaan
rumah betang dan balai
adat
Rumah betang 3 5 114 10 117 15 130 15 144 15 161 15
1 17 1.17.01 17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya penyelenggaraan 4 5 229 6 234 6 260 6 289 6 321 6
1 18 1.17.01 16 Program peningkatan peran
serta kepemudaan
Jumlah pembinaan
kepemudaan pembinaan 6 7 160 8 164 9 182 10 202 11 225 11
1 18 1.17.01 18 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Jumlah Penyuluhan
narkoba penyuluhan 1 1 137 1 140 2 156 2 173 2 193 2
1 18 1.17.01 20 Program Pembinaan Dan
Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah prestasi olahraga prestasi 1 2 183 3 187 4 208 5 231 7 257 7
1 18 1.17.01 21 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Olah Raga
Jumlah sarana olahraga
yang terbangun sarana 5 15 137 17 140 18 156 19 173 20 193 20
1 18 1.17.01 19
Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen Olah
Raga
Jumlah pelatihan bidang
olahraga pelatihan 0 2 114 3 117 3 130 3 144 4 161 4
2 04 1.17.01 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase masyarakat
yang mengetahui destinasi
pariwisata
Persen 30 40 206 50 210 60 234 70 260 80 289 80
2 04 1.17.01 16 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Jumlah Objek destinasi
pariwisata
Destinasi
pariwisata 3 6 274 7 280 8 312 9 347 10 385 10
2 04 1.17.01 17 Program Pengembangan
Kemitraan
Jumlah peningkatan mitra
pariwisata Mitra pariwisata 2 2 183 3 187 3 208 4 231 5 257 5
1 19
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1 19 1.19.01
Badan Kesatuan Bangsa,
Politik Dan Perlindungan
Masyarakat
1.987 2.031 2.259 2.511 2.791
1 19 1.19.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 80 84 79 88 81 92 90 96 100 100 112 100
1 19 1.19.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur P ersen 90 92 79 94 81 96 90 98 100 100 112 100
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 167/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-15
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 19 1.19.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 20 3 20 2 23 1 25 - 28
1 19 1.19.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 3 3 60 3 61 3 68 3 75 3 84 3
1 19 1.19.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 65 70 20 75 20 80 23 85 25 90 28 90
1 19 1.19.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 90 92 119 94 122 96 136 98 151 100 167 100
1 19 1.19.01 15
Program Peningkatan
Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
Tingkat Penyelesaian
pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman
dan Keindahan)
Persentase 80 82 179 84 183 86 203 88 226 90 251 90
1 19 1.19.01 16
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Angka kriminalitas Kriminalitas 9 9 238 9 244 9 271 9 301 9 335 8,8
1 19 1.19.01 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah Pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan
OKP
Pembinaan 6 9 238 9 244 8 271 9 301 9 335 9
1 19 1.19.01 18
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaaan
Jumlah kemitraan
pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
Kemitraan 1 1 358 2 366 2 407 3 452 3 502 3
1 19 1.19.01 20
Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Persentase kasus PEKAT
yang ditangani Persen 70 75 258 80 264 85 294 90 326 95 363 95
1 19 1.19.01 21 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Jumlah kegiatan
pembinaan politik daerah Kegiatan 2 3 179 2 183 2 203 2 226 2 251 2
1 19 1.19.01 22
Program Pencegahan Dini Dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Persentase korban
bencana yang menerima
bansos selama masa
tanggap darurat
Persen 85 90 159 92 163 94 181 96 201 98 223 98
1 19 1.19.02 Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja 980 1.002 1.114 1.238 1.376
1 19 1.19.02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 80 90 39 95 40 100 45 100 50 100 55 100
1 19 1.19.02 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 29 70 30 75 33 80 37 85 41 85
1 19 1.19.02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 20 20 10 15 10 15 11 10 12 5 14 5
1 19 1.19.02 04 Program Fasilitasi Pindah/PurnaTugas PNS
Jumlah PNS yangPindah/Purna Tugas
Orang 1 0 29 2 30 - 33 - 37 - 41
1 19 1.19.02 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 85 90 39 90 40 95 45 100 50 100 55 100
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 168/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-16
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 19 1.19.02 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 39 100 40 100 45 100 50 100 55 100
1 19 1.19.02 15
Program Peningkatan
Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
Persentase Penyelesaian
Pelanggaran K3 Persen 50 60 284 70 290 80 323 90 359 100 399 100
1 19 1.19.02 16
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas Dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Angka kriminalitas kriminalitas 9 9 216 9 220 9 245 9 272 9 303 8,8
1 19 1.19.02 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah Fasilitasi
pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi 2 2 118 2 120 2 134 2 149 2 165 2
1 19 1.19.02 20
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat(Pekat)
Persentase pemberantasan
PEKAT Persen 50 60 176 70 180 80 200 90 223 100 248 100
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 1.20.03 Sekretariat Daerah 29.902 30.574 33.997 37.795 42.006
1 20 1.20.03 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 95 95 1.196 95 1.223 95 1.360 100 1.512 100 1.680 100
1 20 1.20.03 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 80 85 897 87 917 90 1.020 95 1 .134 95 1.260 95
1 20 1.20.03 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 299 3 306 2 340 1 378 - 420
1 20 1.20.03 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 10 10 897 10 917 10 1.020 10 1.134 10 1.260 10
1 20 1.20.03 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 70 75 1.196 80 1.223 85 1.360 90 1.512 95 1.680 95
1 20 1.20.03 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 1.196 100 1.223 100 1.360 100 1.512 100 1.680 100
1 20 1.20.03 16
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Cakupan pelayanan
kedinasan untuk Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Persen 80 80 3.588 85 3.669 90 4.080 90 4.535 95 5.041 95
1 20 1.20.03 17
Program Peningkatan Dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Cakupan pelayanan
pengelolaan keuangan
daerah
Persen 50 55 4.485 60 4.586 65 5.100 70 5.669 75 6.301 75
1 20 1.20.03 20
Program Peningkatan SistimPengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
Cakupan Pengawasan
Internal Kebijakan Kepala
Daerah
Persen 70 75 299 75 306 75 340 80 378 80 420 80
1 20 1.20.03 25
Program Peningkatan
Kerjasama antar Pemerintah
Daerah
Jumlah Kerjasama dengan
Pemerintah Daerah Lain Kerjasama 5 7 299 10 306 10 340 10 378 10 420 10
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 169/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-17
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.03 26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah peraturan
perundang-undangan yang
dibuat
Perda 5 7 1 .234 9 1.254 10 1.440 12 1 .643 12 2.075 12
1 20 1.20.03 30 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Dokumen analisis beban
kerja, analisis jabatan, dan
analisis evaluasi jabatan
PNS
Dokumen 3 3 135 3 145 3 150 3 155 3 160 3
1 20 1.20.03 31
Program Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi dan
Ketatalaksanaan
Meningkatnya SDM
kelembagaan organisasi
perangkat daerah
Persen 65 70 270 73 275 75 280 80 290 85 95 85
1 20 1.20.03 35 Program Pengembangan
Lembaga Keagamaan
Cakupan Pelayanan
Fasilitasi Pelaksanaan
Ibadah Haji
Persen 70 75 299 75 306 80 340 80 378 85 420 85
1 20 1.20.03 36 Program Pembangunan dan
Pembauran Keragaman Budaya
Cakupan Fasilitasi
Pembinaan Keragaman
Budaya Lokal
Persen 50 50 299 50 306 50 340 50 378 50 420 50
1 20 1.20.03 37
Program Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi dan
Ketatlaksanaan
Cakupan Pembinaan
keorganisasian dan
ketatalaksanaan
Persen 70 70 129 80 131 80 160 85 193 85 220 85
1 20 1.20.03 60 Program Pengembangan
Lembaga Keagamaan
Cakupan pelayanan ibadah
haji Persen 65 70 270 75 275 80 280 85 285 90 300 90
1 01 1.20.03 29 Program Pembinaan Usaha
Sekolah
Cakupan pembinaan usaha
sekolah (UKS) Persen 60 65 25 70 30 75 35 80 40 81 45 81
1 02 1.20.03 24 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Jumlah laporan Monev laporan 1 1 25 1 30 1 35 1 40 1 45 1
1 06 1.20.03 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
Jumlah Dokumen Profil
Daerah Dokumen 3 3 2 99 3 3 06 3 340 3 3 78 3 420 3
1 06 1.20.03 17 Program pengembangan
wilayah perbatasan
Jumlah Tata Batas Wilayah
yang terfasilitasi Tata Batas 4 4 1.495 4 1.529 4 1 .700 4 1.890 4 2 .100 4
1 06 1.20.03 20
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Cakupan PNS yang
memperoleh kesempatan
mengikuti diklat
perencanaan
Persen 30 35 299 40 306 45 340 50 378 55 420 55
1 06 1.20.03 21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah dokumen
perencanaan Dokumen 4 4 299 4 306 4 340 4 378 4 420 4
1 06 1.20.03 25 Program Perencanaan daerah
Rawan Bencana
Jumlah dokumen
perencanaan daerah rawan
bencana
Dokumen 2 2 299 2 306 2 340 2 378 2 420 2
1 08 1.20.03 16
Program Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Jumlah kebijakan tentang
lingkungan hidup Kebijakan 3 3 299 3 306 3 340 3 378 3 420 3
1 08 1.20.03 17 Program Perlindungan danKonservasi SDA
Jumlah dokumen
pengendalian danpengawasan pemanfaatan
SDA
Dokumen 3 3 299 3 306 3 340 3 378 3 420 3
1 08 1.20.03 19
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi SDA dan
Lingkungan Hidup
Cakupan Pembinaan
peningkatan kualitas dan
akses informasi terkait SDA
dan LH
Persen 20 20 299 20 306 25 340 25 378 25 420 25
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 170/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-18
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 09 1.20.03 15 Program Pembangunan Sistem
Pendaftaran Tanah
Tersedianya sistem
pendaftaran tanah sistem 0 1 1.744 1 1.774 1 1.970 1 2.188 1 2.430 1
1 09 1.20.03 16
Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Persentase Ketersediaan
Tanah Untuk Keperluan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum
Persen 40 50 299 60 306 60 340 70 378 70 420 70
1 09 1.20.03 17 Program Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan
Persentase konflik
pertanahan yang
terfasilitasi
Persen 40 45 299 50 306 55 340 60 378 65 420 65
1 15 1.20.03 17
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Bagi Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah
Persentase permodalan
yang dapat difasilitasi oleh
Pemerintah
Persen 20 25 1.196 30 1.223 35 1.360 40 1.512 45 1.680 45
1 15 1.20.03 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Cakupan pembinaan
terhadap Koperasi Persen 30 35 299 40 306 45 340 50 378 50 420 50
1 16 1.20.03 15
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasa Investasi
Persentase SDM Bidang
Promosi dan KerjasamaInvestasi
Persen 20 20 299 20 306 25 340 25 378 25 420 25
1 17 1.20.03 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Meningkatnya peran dan
fungsi lembaga
kedamangan
Persen 50 60 50 65 60 70 70 75 80 80 90 80
1 17 1.20.03 17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Cakupan Fasilitasi
Pengelolaan dan Promosi
Budaya dan Pariwisata
Persen 30 30 299 30 306 40 340 40 378 40 420 40
1 18 1.20.03 16 Program peningkatan peran
serta kepemudaan
Jumlah Organisasi
Kepemudaan yang dibina
Organisasi
kepemudaan 20 20 299 20 306 20 340 20 378 20 420 20
1 18 1.20.03 20 Program Pembinaan Dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan pembinaan
terhadap Organisasi
Keolahragaan
Persen 50 50 299 50 306 50 340 50 378 50 420 50
1 19 1.20.03 15
Program Peningkatan
Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
Cakupan Pembinaan
Terhadap Penciptaan
Lingkungan yang aman dan
nyaman
Persen 30 35 299 40 306 45 340 50 378 55 420 55
1 19 1.20.03 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peringatan hari-hari
besar Bersejarah yang
dilaksanakan
Peringatan 4 4 299 4 306 4 340 4 378 4 420 4
1 19 1.20.03 22
Program Pencegahan Dini Dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Cakupan Pembinaan
Terhadap Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana
Alam
Persen 20 25 299 30 306 35 340 40 378 45 420 45
1 21 1.20.03 17 Program Pembinaan Dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan pembinaan dan
pengembangan aparatur Persen 70 70 897 75 917 80 1 .020 80 1.134 85 1 .260 85
1 22 1.20.03 17
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa
Cakupan Pembinaan
Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa
Persen 30 30 299 30 306 40 340 40 378 40 420 40
1 22 1.20.03 18 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Cakupan Pembinaan
Aparatur Pemerintah Desa Persen 70 70 299 70 306 70 340 80 378 80 420 80
1 23 1.20.03 15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah Jumlah Dokumen Statistik Dokumen 2 2 299 2 306 2 340 2 378 2 420 2
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 171/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-19
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 25 1.20.03 15
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Cakupan Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Persen 80 80 299 80 306 90 340 90 378 90 420 90
1 25 1.20.03 17
Program Fasilitasi Peningkatan
SDM dalam Bidang Komunikasi
dan Informasi
Jumlah Personil yang
mengikuti diklat bidang
Komunikasi dan Informasi
Orang 10 10 299 10 306 15 340 15 378 15 420 15
1 25 1.20.03 18 Program Kerjasama Informasi
Dengan Mass Media
Jumlah Kerjasama Dengan
Media Massa Kerjasama 8 8 299 8 306 10 340 10 378 10 420 10
2 06 1.20.03 19 Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima Dan Asongan
Cakupan Pembinaan
Terhadap Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Persen 20 25 299 25 306 30 340 30 378 40 420 40
2 08 1.20.03 15 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Jumlah Sarana dan
Prasarana umum di
Wilayah Transmigrasi
Sarana dan
prasarana 10 12 299 15 306 15 340 15 378 15 420 15
1 20 1.20.04 Sekretariat DPRD 6.858 7.012 7.797 8.668 9.634
1 20 1.20.04 01 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranCakupan pelayananadministrasi perkantoran
Persen 80 85 960 90 982 93 1.092 97 1.213 100 1.349 100
1 20 1.20.04 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 80 85 1.029 90 1.052 92 1.169 96 1.300 100 1.445 100
1 20 1.20.04 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 69 3 70 2 78 1 87 1 96 1
1 20 1.20.04 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 2 3 206 3 210 3 2 34 3 260 3 2 89 3
1 20 1.20.04 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 78 274 80 280 81 312 85 347 90 385 90
1 20 1.20.04 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 90 92 480 94 491 95 546 96 607 100 674 100
1 20 1.20.04 15 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Persentase Prolegda yang
terselesai Persen 90 91 3.840 91 3.927 92 4.366 92 4.854 94 5.395 94
1 20 1.20.05 Dinas Pendapatan Daerah 2.939 3.005 3.341 3.715 4.129
1 20 1.20.05 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 85 87 118 89 120 93 134 95 149 97 165 97
1 20 1.20.05 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 80 85 88 87 90 90 100 93 111 95 124 95
1 20 1.20.05 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 29 3 30 2 33 1 37 - 41
1 20 1.20.05 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 88 1 90 1 100 1 111 1 124 1
1 20 1.20.05 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 80 118 85 120 90 134 95 149 100 165 100
1 20 1.20.05 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 705 100 721 100 802 100 892 100 991 100
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 172/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-20
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.05 17
Program Peningkatan Dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase Pertumbuhan
Penerimaan Keuangan
Daerah
Persen 70 75 1.028 76 1.032 77 1.143 79 1.267 82 1.400 82
1 20 1.20.05 23
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
Jumlah Aplikasi Teknologi
Informasi Aplikasi TI 1 2 588 2 601 2 668 2 743 2 826 2
1 20 1.20.05 26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah peraturan yang di
Perda kan Perda 5 1 88 1 90 1 100 1 111 1 124 1
1 20 1.20.05 34 Program Pembinaan Pedagang
Pasar
Cakupan Pembinaan
Pedagang Pasar Persen 50 55 59 60 60 65 67 70 74 75 83 75
2 06 1.20.05 19 Program pembinaan pedagang
kaki lima dan asongan
Cakupan pembinaan
pedagang kaki lima dan
asongan
Persen 55 60 30 65 50 70 60 75 70 80 86 80
1 20 1.20.07 Inspektorat 1.176 1.202 1.337 1.486 1.651
1 20 1.20.07 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 90 90 47 90 48 90 53 90 59 90 66 90
1 20 1.20.07 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 90 90 35 90 36 90 40 90 45 90 50 90
1 20 1.20.07 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 90 90 12 90 12 90 13 90 15 90 17 90
1 20 1.20.07 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Persentase PNS
pindah/purna tugas yang
terfasilitasi
Orang 100 100 176 100 180 100 200 100 223 100 248 100
1 20 1.20.07 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 80 80 47 100 48 100 53 100 59 100 66 100
1 20 1.20.07 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 47 100 48 100 53 100 59 100 66 100
1 20 1.20.07 20
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kdh
Penurunan jumlah temuan
dalam Audit BPK Temuan Audit 18 15 247 14 252 13 281 11 312 10 347 10
1 20 1.20.07 21
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Jumlah aparatur yang
dapat diikutsertakan dalam
diklat teknis pengawasan
Orang 11 18 294 22 301 26 334 30 371 30 413 30
1 20 1.20.07 22
Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
Jumlah sistem dan
prosedur pengawasan sistem 4 1 270 1 276 1 307 1 342 1 380 1
1 20 1.20.09
Badan Kepegawaian,
Pendidikan, dan Pelatihan
Daerah
2.580 2.638 2.933 3.261 3.624
1 20 1.20.09 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 100 100 103 100 106 100 117 100 130 100 145 100
1 20 1.20.09 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 80 90 77 100 79 100 88 100 98 100 109 100
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 173/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-21
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.09 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 0 0 232 - 237 - 264 - 293 - 326
1 20 1.20.09 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 77 2 79 2 88 2 98 2 109 2
1 20 1.20.09 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 90 92 103 93 106 94 117 95 130 96 145 96
1 20 1.20.09 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 90 93 103 94 106 95 117 96 130 97 145 97
1 20 1.20.09 28 Program Pendidikan Kedinasan
Persentase PNS yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan formal dan
nonformal sesuai denganbidang tugasnya
Persen 50 57 955 76 976 85 1 .085 90 1.206 95 1 .341 95
1 20 1.20.09 30 Program Pembinaan Dan
Pengembangan Aparatur
Jumlah aparatur yang
memperoleh pembinaan
dan pengembangan karir
Orang 230 150 929 150 950 150 1.056 150 1.174 150 1.305 150
1 20 1.20.10 Badan pelayanan dan
perizinan terpadu 849 868 965 1.073 1.193
1 20 1.20.10 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 65 68 93 73 95 75 106 80 118 85 131 85
1 20 1.20.10 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 70 34 73 35 75 39 80 43 83 48 83
1 20 1.20.10 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 42 3 43 2 48 1 54 1 60 1
1 20 1.20.10 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 68 1 69 1 77 1 86 1 95 1
1 20 1.20.10 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 60 65 34 68 35 70 39 73 43 75 48 75
1 20 1.20.10 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 70 73 34 75 35 80 39 82 43 85 48 85
1 20 1.20.10 20
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Tingkat pelayanan
perijinan sesuai dengan
mekanisme perijinan dan
ketentuan yang berlaku
Persen 55 60 32 60 32 63 43 67 55 70 70 70
1 20 1.20.10 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah perda dan perbupmengenai perijinan
Perda 2 0 1 87 1 191 1 2 12 1 236 1 2 62 1
1 20 1.20.10 31
Program peningkatan sistem
informasi manajemen perizinan
terpadu
Persentase pemahaman
masyarakat terhadap
sistem pelayanan
Persen 70 72 153 75 156 80 174 83 193 87 215 87
1 20 1.20.10 32
Program pengembangan
administrasi pelayanan
perizinan
Persentase administrasi
perijinan yang terverifikasi Persen 75 80 25 82 26 85 29 87 32 91 36 91
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 174/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-22
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.10 55
Program peningkatan sistem
informasi manajemen Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu
Dokumen perijinan
(leaflet/brosur, buku,
profil)
Dokumen 0 3 52 3 55 3 60 3 65 3 70 3
1 20 1.20.10 56
Program pengembangan
administrasi pelayanan
perijinan
Cakupan pemeriksaan
lapangan Persen 70 70 94 75 95 80 100 85 105 90 110 90
1 20 1.20.11 Kecamatan Kapuas Barat 402 411 457 508 564
1 20 1.20.11 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 16 85 16 87 18 89 20 92 23 92
1 20 1.20.11 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 40 70 41 75 46 80 51 85 56 85
1 20 1.20.11 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 36 5 37 4 41 3 46 2 51 2
1 20 1.20.11 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 12 1 12 1 14 1 15 1 17 1
1 20 1.20.11 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 60 83 62 87 68 90 76 93 85 93
1 20 1.20.11 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 16 87 16 90 18 93 20 95 23 95
1 20 1.20.11 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 104 90 107 95 119 97 132 100 147 100
1 03 1.20.11 18
Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
Persentase jalan desa yang
terpelihara Persen 50 55 116 60 119 65 132 70 147 75 164 75
1 20 1.20.12 Kecamatan Pulau Petak 366 374 416 462 514
1 20 1.20.12 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 15 85 15 87 17 89 18 92 21 92
1 20 1.20.12 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 37 70 37 75 42 80 46 85 51 85
1 20 1.20.12 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 33 5 34 4 37 3 42 2 46 2
1 20 1.20.12 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 11 1 12 1 14 1 15 1
1 20 1.20.12 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 55 83 56 87 62 90 69 93 77 93
1 20 1.20.12 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 15 87 15 90 17 93 18 95 21 95
1 20 1.20.12 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 91 90 93 95 104 97 116 100 128 100
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 175/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-23
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.12 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 37 81 37 83 42 85 46 88 51 88
1 20 1.20.12 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 73 87 75 90 83 93 92 95 103 95
1 20 1.20.13 Kecamatan Kapuas Kuala 359 367 408 454 505
1 20 1.20.13 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 14 85 15 87 16 89 18 92 20 92
1 20 1.20.13 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 36 70 37 75 41 80 45 85 50 85
1 20 1.20.13 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 32 5 33 4 37 3 41 2 45 2
1 20 1.20.13 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 11 1 12 1 14 1 15 1
1 20 1.20.13 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 54 83 55 87 61 90 68 93 76 93
1 20 1.20.13 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 14 87 15 90 16 93 18 95 20 95
1 20 1.20.13 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 90 90 92 95 102 97 114 100 126 100
1 20 1.20.13 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 36 81 37 83 41 85 45 88 50 88
1 20 1.20.13 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 72 87 73 90 82 93 91 95 101 95
1 20 1.20.14 Kecamatan Kapuas Hulu 359 367 408 454 505
1 20 1.20.14 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 14 85 15 87 16 89 18 92 20 92
1 20 1.20.14 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 36 70 37 75 41 80 45 85 50 85
1 20 1.20.14 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 32 5 33 4 37 3 41 2 45 2
1 20 1.20.14 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 11 1 12 1 14 1 15 1
1 20 1.20.14 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber dayaaparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 54 83 55 87 61 90 68 93 76 93
1 20 1.20.14 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 14 87 15 90 16 93 18 95 20 95
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 176/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-24
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.14 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 90 90 92 95 102 97 114 100 126 100
1 20 1.20.14 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 36 81 37 83 41 85 45 88 50 88
1 20 1.20.14 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 72 87 73 90 82 93 91 95 101 95
1 20 1.20.15 Kecamatan Selat 372 381 423 471 523
1 20 1.20.15 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 15 85 15 87 17 89 19 92 21 92
1 20 1.20.15 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 37 70 38 75 42 80 47 85 52 85
1 20 1.20.15 03
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 34 5 34 4 38 3 42 2 47 2
1 20 1.20.15 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 11 1 13 1 14 1 16 1
1 20 1.20.15 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 56 83 57 87 63 90 71 93 78 93
1 20 1.20.15 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 15 87 15 90 17 93 19 95 21 95
1 20 1.20.15 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 93 90 95 95 106 97 118 100 131 100
1 20 1.20.15 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 37 81 38 83 42 85 47 88 52 88
1 20 1.20.15 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 74 87 76 90 85 93 94 95 105 95
1 20 1.20.16 Kecamatan Kapuas Hilir 506 518 575 640 711
1 20 1.20.16 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 20 85 21 87 3 89 26 92 28 92
1 20 1.20.16 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 51 70 52 75 8 80 64 85 71 85
1 20 1.20.16 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 46 5 47 4 8 3 58 2 64 2
1 20 1.20.16 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 15 1 16 1 3 1 19 1 2 1 1
1 20 1.20.16 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 76 83 78 87 13 90 96 93 107 93
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 177/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-25
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.16 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 20 87 21 90 3 93 26 95 28 95
1 20 1.20.16 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 127 90 129 95 21 97 160 100 178 100
1 20 1.20.16 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 51 81 52 83 8 85 64 88 71 88
1 20 1.20.16 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 101 87 104 90 17 93 128 95 142 95
1 20 1.20.17 Kecamatan Kapuas Timur 359 367 408 454 505
1 20 1.20.17 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 14 85 15 87 16 89 18 92 20 92
1 20 1.20.17 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 36 70 37 75 41 80 45 85 50 85
1 20 1.20.17 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 32 5 33 4 37 3 41 2 45 2
1 20 1.20.17 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 11 1 12 1 14 1 15 1
1 20 1.20.17 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 54 83 55 87 61 90 68 93 76 93
1 20 1.20.17 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 14 87 15 90 16 93 18 95 20 95
1 20 1.20.17 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 90 90 92 95 102 97 114 100 126 100
1 20 1.20.17 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 36 81 37 83 41 85 45 88 50 88
1 20 1.20.17 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 72 87 73 90 82 93 91 95 101 95
1 20 1.20.18 Kecamatan Basarang 372 381 423 471 523
1 20 1.20.18 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
Persen 75 80 15 85 15 87 17 89 19 92 21 92
1 20 1.20.18 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 37 70 38 75 42 80 47 85 52 85
1 20 1.20.18 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 34 5 34 4 38 3 42 2 47 2
1 20 1.20.18 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 11 1 13 1 14 1 16 1
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 178/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-26
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.18 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 56 83 57 87 63 90 71 93 78 93
1 20 1.20.18 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 15 87 15 90 17 93 19 95 21 95
1 20 1.20.18 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 93 90 95 95 106 97 118 100 131 100
1 20 1.20.18 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 37 81 38 83 42 85 47 88 52 88
1 20 1.20.18 30
Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan diKecamatan
Persen 80 85 74 87 76 90 85 93 94 95 105 95
1 20 1.20.19 Kecamatan Mantangai 376 384 427 475 528
1 20 1.20.19 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 15 85 15 87 17 89 19 92 21 92
1 20 1.20.19 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 38 70 38 75 43 80 47 85 53 85
1 20 1.20.19 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 34 5 35 4 38 3 43 2 47 2
1 20 1.20.19 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 12 1 13 1 14 1 16 1
1 20 1.20.19 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 56 83 58 87 64 90 71 93 79 93
1 20 1.20.19 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 15 87 15 90 17 93 19 95 21 95
1 20 1.20.19 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 94 90 96 95 107 97 119 100 132 100
1 20 1.20.19 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 38 81 38 83 43 85 47 88 53 88
1 20 1.20.19 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 75 87 77 90 85 93 95 95 106 95
1 20 1.20.20 Kecamatan Kapuas Tengah 385 394 438 487 541
1 20 1.20.20 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 15 85 16 87 18 89 19 92 22 92
1 20 1.20.20 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 39 70 39 75 44 80 49 85 54 85
1 20 1.20.20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 35 5 35 4 39 3 44 2 49 2
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 179/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-27
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.20 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 12 1 12 1 13 1 15 1 16 1
1 20 1.20.20 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 58 83 59 87 66 90 73 93 81 93
1 20 1.20.20 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 15 87 16 90 18 93 19 95 22 95
1 20 1.20.20 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 96 90 98 95 110 97 122 100 135 100
1 20 1.20.20 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 39 81 39 83 44 85 49 88 54 88
1 20 1.20.20 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 77 87 79 90 88 93 97 95 108 95
1 20 1.20.21 Kecamatan Kapuas Murung 428 437 486 541 601
1 20 1.20.21 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 17 85 17 87 19 89 22 92 24 92
1 20 1.20.21 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 43 70 44 75 49 80 54 85 60 85
1 20 1.20.21 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 39 5 39 4 44 3 49 2 54 2
1 20 1.20.21 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 13 1 13 1 15 1 16 1 18 1
1 20 1.20.21 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 64 83 66 87 73 90 81 93 90 93
1 20 1.20.21 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 17 87 17 90 19 93 22 95 24 95
1 20 1.20.21 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 107 90 109 95 122 97 135 100 150 100
1 20 1.20.21 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 43 81 44 83 49 85 54 88 60 88
1 20 1.20.21 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 86 87 87 90 97 93 108 95 120 95
1 20 1.20.22 Kecamatan Timpah 379 387 431 479 532
1 20 1.20.22 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 15 85 15 87 17 89 19 92 21 92
1 20 1.20.22 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 38 70 39 75 43 80 48 85 53 85
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 180/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-28
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.22 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 34 5 35 4 39 3 43 2 48 2
1 20 1.20.22 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 12 1 13 1 14 1 16 1
1 20 1.20.22 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 57 83 58 87 65 90 72 93 80 93
1 20 1.20.22 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 15 87 15 90 17 93 19 95 21 95
1 20 1.20.22 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 95 90 97 95 108 97 120 100 133 100
1 20 1.20.22 28Program PembinaanPemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan PembinaanPemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 38 81 39 83 43 85 48 88 53 88
1 20 1.20.22 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 76 87 77 90 86 93 96 95 106 95
1 20 1.20.23 Kecamatan Bataguh 380 389 432 481 534
1 20 1.20.23 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 15 85 16 87 17 89 19 92 21 92
1 20 1.20.23 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 38 70 39 75 43 80 48 85 53 85
1 20 1.20.23 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 34 5 35 4 39 3 43 2 48 2
1 20 1.20.23 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 12 1 13 1 14 1 16 1
1 20 1.20.23 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 57 83 58 87 65 90 72 93 80 93
1 20 1.20.23 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 15 87 16 90 17 93 19 95 21 95
1 20 1.20.23 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 95 90 97 95 108 97 120 100 134 100
1 20 1.20.23 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 38 81 39 83 43 85 48 88 53 88
1 20 1.20.23 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 76 87 78 90 86 93 96 95 107 95
1 20 1.20.24 Kecamatan Tamban Catur 327 334 371 413 459
1 20 1.20.24 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 13 85 13 87 15 89 17 92 18 92
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 181/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-29
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.24 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 33 70 33 75 37 80 41 85 46 85
1 20 1.20.24 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 29 5 30 4 33 3 37 2 41 2
1 20 1.20.24 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 10 1 10 1 11 1 12 1 14 1
1 20 1.20.24 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 49 83 50 87 56 90 62 93 69 93
1 20 1.20.24 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 13 87 13 90 15 93 17 95 18 95
1 20 1.20.24 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangandesa
Persen 80 85 82 90 83 95 93 97 103 100 115 100
1 20 1.20.24 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 33 81 33 83 37 85 41 88 46 88
1 20 1.20.24 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 65 87 67 90 74 93 83 95 92 95
1 20 1.20.25 Kecamatan Dadahup 327 334 371 413 459
1 20 1.20.25 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 13 85 13 87 15 89 17 92 18 92
1 20 1.20.25 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 33 70 33 75 37 80 41 85 46 85
1 20 1.20.25 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 29 5 30 4 33 3 37 2 41 2
1 20 1.20.25 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 10 1 10 1 11 1 12 1 14 1
1 20 1.20.25 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 49 83 50 87 56 90 62 93 69 93
1 20 1.20.25 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 13 87 13 90 15 93 17 95 18 95
1 20 1.20.25 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 82 90 83 95 93 97 103 100 115 100
1 20 1.20.25 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 33 81 33 83 37 85 41 88 46 88
1 20 1.20.25 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 65 87 67 90 74 93 83 95 92 95
1 20 1.20.26 Kecamatan Pasak Talawang 353 361 401 446 495
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 182/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-30
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.26 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 14 85 14 87 16 89 18 92 20 92
1 20 1.20.26 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 35 70 36 75 40 80 45 85 50 85
1 20 1.20.26 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 32 5 32 4 36 3 40 2 45 2
1 20 1.20.26 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 11 1 12 1 13 1 15 1
1 20 1.20.26 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 53 83 54 87 60 90 67 93 74 93
1 20 1.20.26 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 14 87 14 90 16 93 18 95 20 95
1 20 1.20.26 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 88 90 90 95 100 97 111 100 124 100
1 20 1.20.26 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 35 81 36 83 40 85 45 88 50 88
1 20 1.20.26 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 71 87 72 90 80 93 89 95 99 95
1 20 1.20.27 Kecamatan Mandau Talawang 359 367 408 454 505
1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 75 80 14 85 15 87 16 89 18 92 20 92
1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 60 65 36 70 37 75 41 80 45 85 50 85
1 20 1.20.27 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 7 6 32 5 33 4 37 3 41 2 45 2
1 20 1.20.27 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 11 1 11 1 12 1 14 1 15 1
1 20 1.20.27 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 79 54 83 55 87 61 90 68 93 76 93
1 20 1.20.27 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 80 84 14 87 15 90 16 93 18 95 20 95
1 20 1.20.27 19
Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
Persentase administrasi
pengelolaan keuangan
desa
Persen 80 85 90 90 92 95 102 97 114 100 126 100
1 20 1.20.27 28
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Persen 75 79 36 81 37 83 41 85 45 88 50 88
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 183/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-31
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 20 1.20.27 30 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Di Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan di
Kecamatan
Persen 80 85 72 87 73 90 82 93 91 95 101 95
1 22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
1 22 1.22.01 Badan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa 2.743 2.805 3.119 3.467 3.853
1 22 1.22.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 90 95 110 95 112 95 125 100 139 100 154 100
1 22 1.22.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur P ersen 90 95 82 95 84 95 94 95 104 100 116 100
1 22 1.22.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 20 15 27 10 28 5 31 5 35 - 39
1 22 1.22.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 82 1 84 1 94 1 104 1 116 1
1 22 1.22.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber dayaaparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 90 90 110 95 112 95 125 100 139 100 154 100
1 22 1.22.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 85 90 110 95 112 95 125 100 139 100 154 100
1 22 1.22.01 15
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga
perberdayaan masyarakat
Kelompok 17 34 274 34 280 34 312 34 347 34 385 34
1 22 1.22.01 16 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Jumlah Lembaga Ekonomi
Pedesaan yang aktif Lembaga 12 24 411 48 421 52 468 52 520 52 578 52
1 22 1.22.01 17
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Jumlah
Desa/Kelurahan/LPM yang
berprestasi
Desa/
kelurahan 14 30 823 40 841 45 936 50 1 .040 58 1.156 58
1 22 1.22.01 18 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah Aparatur
Pemerintah yang mampu
menjalankan tugasnya
dengan baik
Orang 101 50 439 50 449 50 499 50 555 50 617 50
1 22 1.22.01 19 Program Peningkatan Peran
Perempuan Di Pedesaan
Persentase Jumlah Peran
Perempuan di Pedesaan
yang aktif
Persen 5 5 274 10 280 20 312 25 347 25 385 25
1 25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1 25 1.25.01 Kantor Sandi Daerah 327 334 371 413 459
1 25 1.25.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 90 95 62 97 63 100 71 100 78 100 87 100
1 25 1.25.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 70 75 13 80 13 85 15 90 17 95 18 95
1 25 1.25.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 10 8 82 6 83 4 93 2 103 2 115 2
1 25 1.25.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 1 26 1 27 1 30 1 33 1 37 1
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 184/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-32
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
1 25 1.25.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 60 70 78 75 80 80 89 85 99 90 110 90
1 25 1.25.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 95 96 65 97 67 74 99 83 100 92 100
1 26 Perpustakaan
1 26 1.26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip
Dan Dokumentasi 818 837 930 1.034 1.150
1 26 1.26.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 98 99 164 100 167 100 186 100 207 100 230 100
1 26 1.26.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 90 100 82 100 84 100 93 100 103 100 115 100
1 26 1.26.01 03 Program Peningkatan Disiplin
AparaturJumlah pelanggaranPegawai Negeri Sipil
Persen 0 0 8 - 8 - 9 - 10 - 11
1 26 1.26.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 0 0 25 - 25 - 28 2 31 - 34
1 26 1.26.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 87 90 33 95 33 100 37 100 41 100 46 100
1 26 1.26.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 99 99 33 99 33 99 37 99 41 99 46 99
1 26 1.26.01 16
Program Penyelamatan Dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Jumlah SKPD yang
menyerahkan arsip inaktif SKPD 1 5 205 5 209 10 233 13 259 15 287 15
1 26 1.26.01 21
Program Pengembangan
Budaya Baca Dan Pembinaan
Perpustakaan
Jumlahkoleksi buku
perpustakaan Buku 9.043 9.474 270 9.574 276 10.174 307 10.874 341 11.674 379 11.674
2 Urusan Pilihan
2 01 PERTANIAN
2 01 2.01.01 Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan, Dan Hortikultura 4.821 4.929 5 .481 6.094 6 .773
2 01 2.01.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 100 100 756 100 780 100 892 100 1.083 100 1.143 100
2 01 2.01.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 100 100 1.287 100 1.181 100 837 100 885 100 990 100
2 01 2.01.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase pelanggaran
disiplin Pegawai Negeri
Sipil
Persen 0 0 38 0 39 0 44 0 49 0 54 0
2 01 2.01.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 3 0 0 1 10 0 0 1 7 3 30 3
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 185/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-33
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
2 01 2.01.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase SDM yang
kompeten yang memiliki
kompetensi sesuai
tupoksinya
Persen 53 60 155 65 157 71 176 75 196 78 396 78
2 01 2.01.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja
Persen 63 64 19 65 20 66 21 67 23 68 24 68
2 01 2.01.01 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Cakupan kelembagaan
petani yang mendapat
pembinaan
kelompok 20 22 360 24 360 26 360 28 360 30 360 30
2 01 2.01.01 16
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan (Pertanian
/Perkebunan)
Luas panen (Ha) :
- Padi
- Jagung
- Kedelai- Buah-buahan
- Sayur-sayuran
hektar
116.846
236
1845.215
1.724
119.619
248
2035.347
1.767
915
121.765
260
2255.484
1.812
1.033
125.318
272
2515.624
1.855
1.435
131.715
284
2805.767
1.904
1.517
132.888
295
3135.914
1.951
1.670
132.888
295
3135.914
1.951
2 01 2.01.01 17
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/perkebunan
Jumlah kapasitas giling
beras (ton) ton 98.175 111.180 260 129.795 260 142.290 260 154.785 260 168.555 260 168.555
2 01 2.01.01 18
Program peningkatan
penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
Luas lahan termekanisasi
(%) Persen 22,1 23,98 541 25,87 581 27,75 746 29,64 811 31,52 813 31,52
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Produktivitas (Ku/Ha) :
- Padi
- Jagung
- Kedelai
Ku/Ha 33,70
36,00
12,10
34,60
36,25
12,15
490 35,60
36,50
12,20
508 36,70
36,75
12,25
710 38,00
37,00
12,30
903 39,20
37,25
12,35
1.033 39,20
37,25
12,35
2 02 2.02.01 Dinas Perkebunan dan
Kehutanan 5.361 5 .482 6.095 6.776 7.531
2 02 2.02.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 100 100 107 100 110 100 122 100 136 100 151 100
2 02 2.02.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 100 100 161 100 164 100 183 100 203 100 226 100
2 02 2.02.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 54 3 55 2 61 1 68 1 75 1
2 02 2.02.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 4 5 161 4 164 4 1 83 4 203 4 2 26 4
2 02 2.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 80 214 82 219 85 244 87 271 90 301 90
2 02 2.02.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 214 100 219 100 244 100 271 100 301 100
2 01 2.02.01 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Tingkat capaian petani
yang terlatih (orang) Orang 500 600 536 700 548 800 610 900 678 1.000 753 1000
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 186/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-34
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
2 01 2.02.01 16
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan(Pertanian
/Perkebunan)
Persentase peningkatan
ketrampilan ibu PKK dalam
pengelolaan tanaman Toga
Persen 50 60 858 65 877 70 975 75 1.084 80 1.205 80
2 01 2.02.01 17
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian
Tingkat Capaian Pemasaran
Komoditi Perkebunan (ton) Ton 32000 34.000 697 36.000 713 38.000 792 40.000 881 42.000 979 42000
2 01 2.02.01 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Persentase Tingkat Capaian
Pengembangan
Perkebunan
Persen 50 60 858 70 877 80 975 90 1.084 100 1 .205 100
2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Tingkatcapaian luas
potensi sumber daya hutan
(Ha)
Hektar 50 60 483 70 493 80 549 90 610 100 678 100
2 02 2.02.01 16 Program Rehabilitasi Hutan Dan
Lahan
Tingkat Capaian Luas
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (Ha)
Hektar 0 200 375 400 384 600 427 800 474 1 .000 527 1000
2 02 2.02.01 17 Program Perlindungan Dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
Tingkat Capaian LuasArealHutan yang dilindungi
dan dikonservasi (Ha)
Hektar 200 250 643 300 658 350 731 400 813 450 904 450
2 01 2.01.02 Dinas Peternakan 3.086 3.155 3.508 3.900 4.335
2 01 2.01.02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 100 100 703 100 705 100 779 100 854 100 861 100
2 01 2.01.02 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 100 100 37 100 37 100 37 100 37 100 37 100
2 01 2.01.02 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Persentase PNS
pindah/purna tugas yang
terfasilitasi
Orang 2 0 0 1 9 5 37 0 0 3 21 3
2 01 2.01.02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 5 4 16 3 0 2 0 1 0 0 16 0
2 01 2.01.02 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 80 90 85 95 90 95 95 100 100 110 100
2 01 2.01.02 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 95 95 36 95 36 95 36 100 36 100 36 100
2 01 2.01.02 21
Program Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Jumlah pencegahan /
penanggulangan penyakit
hewan/ternak (ekor)
ekor 21.312 73.750 150 79.100 150 8 4.100 160 90.000 170 9 5.450 180 95450
2 01 2.01.02 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
jumlah produksi daging yg
dihasilkan Ton 3.500 3.600 1.642 3.700 1.696 3.800 1.917 3.900 2.231 4.000 2.576 4.000
2 01 2.01.02 23
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
konstribusi subsektor
peternakan terhadap PDRB
- persentase
Persen 6,15 6,18 50 6,19 55 6,20 60 6,21 65 6,22 70 6,22
2 01 2.01.02 24
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
jumlah angka kelahiran
ternak sapi hasil teknologi
IB
ekor 125 300 175 350 180 400 185 450 195 500 210 500
2 01 2.01.02 27 Program peningkatan
kesejahteraan petani peternak
jumlah kelompok yang
dibina Kelompok 20 30 100 40 100 50 100 60 100 70 100 70
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 187/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-35
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
2 01 2.01.02 29
Program peningkatan
pelayanan kesehatan
masyarakat veteriner
jumlah ternak yg diperiksa
kesehatan sebelum dan
sesudah dipotong di rumah
potong
ekor 75 0.3 94 1.10 1.080 85 1.200.0 00 90 1.300.000 10 0 1.40 0.000 11 0 1.50 0.000 11 5.000 1.500.0 00
1 21 1.21.01 Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan 1.633 1.669 1.856 2.064 2.294
1 21 1.21.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 80 85 114 90 117 93 130 95 144 98 161 98
1 21 1.21.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 80 85 98 90 100 95 111 100 124 100 138 100
1 21 1.21.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 1 0 16 - 17 - 19 - 21 - 23
1 21 1.21.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Persentase PNS
pindah/purna tugas yang
terfasilitasi
Orang 3 4 49 4 50 4 56 8 62 10 69 10
1 21 1.21.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber dayaaparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 100 100 65 100 67 100 74 100 83 100 92 100
1 21 1.21.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 65 100 67 100 74 100 83 100 92 100
2 01 1.21.01 16
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan(Pertanian
/Perkebunan)
Rata-rata jumlah
ketersediaan pangan
utama (Kg/jiwa/tahun)
Kg/jiwa/tahun 678 738 310 768 317 795 353 848 392 848 436 848
2 01 1.21.01 17
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian
Per sentase Hasil Produksi
Pertanian yang terserap
oleh pasar
Persen 80 80 261 80 267 80 297 80 330 80 367 80
2 01 1.21.01 20
Program Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Cakupan binaan kelompok
tani Persen 132 140 196 150 200 155 223 160 248 165 275 165
2 01 1.21.01 26 Program agribisnis pertanian
dan keamanan pangan
Cakupan Jumlah Kelompok
pelaku agribisnis Persen 5 6 212 7 217 8 241 9 268 10 298 10
2 05 1.21.01 22 Program pengembangan sistem
penyuluhan perikanan
Cakupan Jumlah Kelompok
Binaan Perikanan Persen 315 315 245 315 250 315 278 315 310 315 344 315
2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA
MINERAL
2 03 2.03.01 Dinas Pertambangan Dan
Energi 2.264 2.315 2.574 2.862 3.181
2 03 2.03.01 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 90 92 45 94 46 96 51 98 57 100 64 100
2 03 2.03.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 85 89 68 93 69 96 77 97 86 100 95 100
2 03 2.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil Persen 10 7 23 5 23 3 26 2 29 1 32 1
2 03 2.03.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 2 2 68 2 69 2 77 2 86 2 95 2
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 188/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-36
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
2 03 2.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 75 80 91 85 93 90 103 93 114 95 127 95
2 03 2.03.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat Ketepatan
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persen 90 90 45 90 46 90 51 90 57 90 64 90
2 03 2.03.01 15
Program Pembinaan Dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan dan energi
meningkatan usaha
pertambangan yg sesuia
dgn k3l dan jumlah
kegiatan usaha
pertambangan yg sesuai
dgn good mining prantice
Pelaku usaha/
laporan 2 2 408 3 417 3 463 4 515 4 573 4
2 03 2.03.01 16
Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyatyang berpotensi merusak
lingkungan
menurunnya
pertambangan tanpa ijin(unit)
PETI 1.105 994 45 844 46 675 51 506 57 354 64 354
2 03 2.03.01 17
Program Pembinaan Dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
peningkatan rasio
elektrifikasi dan
tersusunnya raperda
ketanagalistrikan
Persen 60% 62 dan 1
perda 634 64 648 66 721 74 801 75 891 7500%
2 03 2.03.01 21 Program pengelolaan air tanah
tersdianya data potensi
bahan galian dan
pemanfaatan air tanah
Kecamatan/
Laporan 2 2 294 2 301 2 335 2 372 2 414 2
2 03 2.03.01 25 Program pengembangan
database geologi tersedia data kegeologian
Kecamatan/
Laporan 1 1 362 1 370 1 412 1 458 1 509 1
2 03 2.03.01 20
Program pengembangan energi
baru terbarukan dan konservasi
energi
terseida data potensi ebt
Kecamatan/
Laporan 1 1 136 1 139 1 154 1 172 1 191 1
2 03 2.03.01 19 Program pembinaan dan
pengembangan migas terdata penggunaan bbm
Kecamatan/
Laporan 2 2 45 2 46 2 51 2 57 2 64 2
2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 2.05.01 Dinas Perikanan dan Kelautan 2.895 2.960 3.291 3.659 4.067
2 05 2.05.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 90 90 850 90 855 90 900 90 975 90 1.025 90
2 05 2.05.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur Persen 70 70 70 70 76 70 79 70 88 70 98 70
2 05 2.05.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase pelanggaran
Pegawai Negeri Sipil
Persen 10 10 23 10 30 10 30 10 36 10 40 10
2 05 2.05.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 05 2.05.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 20 20 93 40 100 50 120 65 137 70 150 70
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 189/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-37
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
2 05 2.05.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Persen 90 90 57 90 64 90 65 90 69 90 75 90
2 05 2.05.01 15 Program Pemberdaayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
Produksi Perikanan
Kelompok Nelayan Ton 1.414 2.044 290 2.830 295 3.718 314 5.073 350 5.975 400 5 .975
2 05 2.05.01 16
Program pemberdayaan
masyarakat dalam pengawasan
dan pengendalian sumberdaya
kelautan
Tingkat pelanggaran Persen 70 70 93 60 94 55 96 45 111 30 125 30
2 05 2.05.01 17
Program Peningkatan
Kesadaran Dan Penegakan
Hukum Dalam Pendayagunaan
Sumber Daya Laut
Jumlah kasus hukum
pendayagunaan SDKP yang
ditangani
Kasus 2 2 80 2 84 2 117 2 153 2 195 2
2 05 2.05.01 18
Program peningkatan mitigasi
bencana alam laut danprakiraan iklim laut
Cakupan mitigasi bencana
alam laut dan prakiraaniklim laut
Persen 0 10 23 10 24 10 30 10 35 10 50 10
2 05 2.05.01 19
Program peningkatan kegiatan
budaya kelautan dan wawasan
maritim kepada masyarakat
Persentase desa/kelurahan
yang terlibat dalam
kegiatan budaya kelautan
dan wawasan maritim
Persen 30 40 50 50 55 60 96 70 141 80 192 80
2 05 2.05.01 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Produksi perikanan
budidaya Ton 10.000 12.000 460 14.000 467 16.000 544 18.000 574 20.000 627 20.000
2 05 2.05.01 21 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Produksi perikanan
tangkap Ton 11.862 12.811 451 13.835 458 14.942 531 16.138 553 17.429 593 17.429
2 05 2.05.01 23
Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Kontribusi subsektor
perikanan terhadap PDRB Rp. Milyar 437 496 140 556 142 618 145 682 176 748 211 748
2 05 2.05.01 24
Program pengembangan
kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
Jumlah kawasan budidaya
laut, air payau dan air
tawar
Kawasan 1 1 150 1 150 1 150 1 179 1 195 1
2 05 2.05.01 25
Program pengayaan dan
rehabilitasi sumberdaya
perikanan dan kelautan
Cakupan Pengayaan dan
Rehabilitasi dan Sumber
Daya Kelautan dan
Perikanan
Persen 30 30 65 40 66 50 74 60 82 65 91 65
2 08 KETRANSMIGRASIAN
2 08 2.08.01 Dinas Transmigrasi 3.919 4.007 4.455 4.953 5.505
2 08 2.08.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran Persen 70 75 705 80 721 85 802 90 892 95 991 95
2 08 2.08.01 02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur P ersen 70 75 509 80 521 85 579 90 644 95 716 95
2 08 2.08.01 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur
Jumlah pelanggaranPegawai Negeri Sipil
Persen 5 4 39 3 40 2 45 1 50 - 55
2 08 2.08.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Jumlah PNS yang
Pindah/Purna Tugas Orang 4 3 118 2 120 2 1 34 2 149 2 1 65 2
2 08 2.08.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Persen 70 75 157 80 160 85 178 90 198 95 220 95
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 190/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan
VIII-38
KODE REKENING
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (outcome) Satuan Kondisi Awal
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi
AkhirTarget Dana Target Dana Target Dana Target Dana Target Dana
2 08 2.08.01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
Persen 100 100 157 100 160 100 178 100 198 100 220 100
2 08 2.08.01 15 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Jumlah Penempatan
KKTransmigran di wilayah
Transmigrasi
KK 120 0 1.215 120 1.242 120 1.381 120 1.535 120 1.707 480
2 08 2.08.01 16 Program Transmigrasi lokal
Jumlah warga Transmigrasi
yang mendapatkan
penyuluhan/pelatihan
ketrampilan
Orang 20 80 1.019 80 1.042 80 1.158 80 1.288 80 1.431 400
TOTAL 480.591 488.728 544.382 606.230 674.869
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 191/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-1
Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan
secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan
capaian indikator kinerja program (outcomes / hasil) dari kegiatan (output /
keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil
(outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang
mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat
dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi
organisasi yang diharapkan di masa mendatang.
Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan
tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dandapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian
makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur
tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan
penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja
program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance
indicator) .
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 192/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-2
Tabel IX.1
Penentuan Indikator Kinerja Kabupaten Kapuas
Tahun 2014-2018
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
I. Fokuas Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.1 Pertumbuhan PDRB
(%) 6,4% 6,5% 6,6% 6,7% 6,9% 7,3% 7.3%
1.2. Laju inflasi Kuala
Kapuas(%) 6,15% 6,00% 5,85% 5,7% 5,5% 5,3% 5,3%
1.3. PDRB per kapita
(Juta Rp.) 7,48 7,79 8,08 8,39 8,68 8,99 8,99
1.4. Angka
Kemiskinan (%) 5,00% 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 4,0%
1.5. Angka Tingkat
Pengangguran (%) 3,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,50%
II. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan
1.1. Angka melek huruf
(%) 95,63 96,32 97,01 97,70
98,39 99,08 99,08
1.2. Angka rata-rata lama
sekolah (tahun) 12 12 12 12 12 12 12
1.3. Angka partisipasi
kasar 56,0 56,3 56,6 56,9 57,2 57,5 57,5
1.4. Angka pendidikan
yang ditamatkan 99,20 99,23 99,30 99,42 99,67 99,81 99,81
1.5. Angka Partisipasi
Murni 72,01 73,20 74,75 75,34 77,62 79,15 79,15
1.5.1
.
Angka Partisipasi
Murni
SD/MI/Paket A
97,59% 97,93% 98,27% 98,61% 98,95% 99,29% 92,29%
1.5.2.
Angka PartisipasiMurni (APM)
SMP/MTs/Paket B
88,93% 90,44% 91,95% 93,46% 94,97% 96,48% 96,48%
1.5.3
.
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/SMK/MA/
Paket C
45,51% 48,38% 51,25% 54,12% 56,99% 59,86% 59,86%
2. Kesehatan
2.1. Angka Usia Harapan
Hidup (tahun) 72 72,2 72,4 72,8 73 73,5 73,5
2.2. Persentase Balita
Gizi Buruk (%) 0.02% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02%
3. Pertanahan
III. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. Kebudayaan
1.1 Jumlah grup
kesenian
28
Kelompok 28 Kelompok
28
Kelomp
ok
30
Kelompok
30
Kelompok
30
Kelompok 30 Kelompok
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 193/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-3
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima TahunKondisi
Kinerja pada
akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
2. Pemuda dan Olahraga
2.1 Jumlah gedung
olahraga 1 Unit 2Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
II. ASPEK PELAYANAN UMUM
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
I. Fokus Layanan
Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar:
1.1.1. Angka partisipasi
sekolah 93,26 94,48 95,36 96,27 96,95 97,52 98,27
1.1.2.
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk
usia sekolah
1:93 1:94 1:95 1:96 1:97 1:98 1:99
1.1.3. Rasio guru terhadap
murid 1:15 1:23 1:25 1:27 1:30 1:32 1:32
1.1.4 Rasio guru/muridper kelas rata- rata
1:16 1:20 1:25 1:30 1:35 1:40 1:50
1.2. Pendidikan
menengah:
1.2.1. Angka partisipasi
sekolah 50,25 53,17 57,25 61,08 64,30 67,10 67,10
1.2.2.
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk
usia sekolah
1:736 1:750 1:772 1:786 1:790 1:794 1:794
1.2.3. Rasio guru terhadap
murid 1:16 1:20 1:25 1:30 1:32 1:35 1:35
1.2.4
Rasio guru terhadap
murid per kelas
rata- rata
1:16 1:20 1:25 1:30 1:32 1:35
1:35
1.2.5
Penduduk yang
berusia >15 Tahun
melek huruf (tidak
buta aksara)
4,37%
214.342
3,37%
215.8892,37%
217.435
1,37%
218.982
0,97%
220.528
1%
223.621
1%
223.621
1.3. Fasilitas Pendidikan:
1.3.1. Sekolah pendidikan
SD/MI kondisi
bangunan baik
320 335 350 365 375 385 385
1.3.2. Sekolah pendidikan
SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA
kondisi bangunanbaik
92 100 110 120 130 140 140
1.4. Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD):
1.4.1 Angka Partisipasi
Kasar PAUD 28,31% 34,89% 36,78% 37,99% 38,89% 40,13% 40,13%
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 194/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-4
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
1.4.2. Rasio jumlahpendidik dengan
peserta didik PAUD
1:11 1:12 1:14 1:16 1:18 1:20 1:20
1.4.3 Pendidikan anak
usia dini yang
memiliki tatakelola
dan citra yang baik
30% 32% 34% 36% 38% 40% 40%
1.5. Angka Putus
Sekolah:
1.5.1. Angka Putus
Sekolah (APS) SD/MI 4,70% 3,89%
3,24% 2,76% 2,12% 1% 1%
1.5.2. Angka Putus
Sekolah (APS)
SMP/MTs
2,86% 2,8% 2,52% 2,21% 1,92% 1% 1%
1.5.3. Angka Putus
Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA
2,94% 2,62% 2,43% 2,04% 1,83% 1% 1%
1.6. AngkaKelulusan:
1.6.1. Angka Kelulusan
(AL) SD/MI 99,91% 99,92% 99,93% 99,94% 99,95% 99,96% 99,97%
1.6.2. Angka Kelulusan
(AL) SMP/MTs 99,72% 99,75% 99,78% 99,82% 99,86% 99,88% 99,90%
1.6.3. Angka Kelulusan
(AL) SMA/SMK/MA 99,69% 99,73% 99,75% 99,80% 99,84% 99,87% 99,90%
1.6.4. Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MIke SMP/MTs
51,72% 59,25% 65,29% 71,49% 75,88% 78,15% 80,00%
1.6.5. Angka Melanjutkan
(AM) dari
SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
27,91% 33,25% 38,17% 42,84% 47,80% 53,55% 53,55%
1.6.6. Guru yang
memenuhi
kualifikasi
S1/D-IV
90,57% 92,25% 96,27% 100% 100% 100% 100%
2. Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per
satuan balita
120 120 120 120 120 120 120
2.2 Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per
satuan penduduk
1.245 1.236 1.227 1.219 1.210 1.201 1.200
2.3 Rasio dokter per
satuan penduduk 6.650 5000 4.500 4.000 3.500 2.500 2.500
2.4 Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
66,4% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
2.5 Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memilikikompetensi
kebidanan
65,9% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2.6 Cakupan
Desa/kelurahan
Universal
Child Immunization
(UCI)
41% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 195/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-5
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
2.7 Cakupan Balita GiziBuruk mendapat
perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.8 Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit
TBC BTA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.9 Cakupan penemuan
dan
penanganan
penderita penyakit
DBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.10 Cakupan pelayanan
kesehatan rujukanpasien masyarakat
miskin
82,3% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.1.1 Cakupan kunjungan
bayi
76,7% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2.11 Cakupan pembantu
puskesmas
61,20% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
3. Pekerjaan Umum
3.1
Proporsi Panjang
jalan dalam kondisi
baik
63,17 66,97 71,13 75,04 78,72 82,19 82,19
3.2 Rasio Jaringan Irigasi 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,96
3.3 Panjang jalan dalamkondisi baik (Km)
1.000 1.030 1.130 1.230 1.330 1.430 1.430
3.4
Panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik (KM)
1.498,00 1.548,00 1.598,00 1.648,00 1.698,00 1.748,00 1.798,00
3.5
Panjang Jalan
Lingkungan yang
dibangun/ditingkata
n
34,236 34,273 37,236 40,198 43,161 46,124 46,201
3.6
Luas irigasi
Kabupaten dalam
kondisi baik
32.434,50 36.434,50 40.634,50 44.309,50 48.359,50 52.084,50 56.084,50
3.7
Panjang saluran
drainase yang
dibangun (skala
kota)
32,629 37,392 42,165 45,044 47,923 49,069 53,842
3.8
Panjang Saluran
Irigasi Kabupaten
dalam Kondisi Baik
4.320,00 4.431,20 4.542,40 4.653,60 4.764,80 4.876,00 4.987,00
3.9
Persentase Luas
Irigasi Kabupaten
Dalam Kondisi Baik
40,69 45,99 51,29 55,93 61,04 65,75 71,05
4. Perumahan
4.1
Persentase
Penduduk yang
berakses air bersih
52,439 54,194 55,949 56,475 57,002 57,525 59,280
4.2
Persentase Rumah
tangga yang
berakses Sanitasi
51,338 51,618 51,898 52,173 52,442 52,706 52,986
4.3 Peresentase Rumah
layak huni
27,710 27,827 27,944 28,062 28,180 28,297 28,414
5. Penataan Ruang
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 196/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-6
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
5.1
Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah
Kabupaten/Kota
beserta rencana
rinciannya melalui
peta analog/peta
digital (album),
Master Plan/RTRW
(buku)
20,00 15,00 17,5 20,0 22,50 25,00 25,00
5.2
Pengurusan izin
pemanfaatan ruang
sesuai dengan
Peraturan Daerah
Tentang RTR
WilayahKabupaten/Kota
beserta rencana
rinciannya
25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
6. Perencanaan Pembangunan
6.1
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan:
RPJMD yg telah
ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
0 1 0 0 0 0 1
6.2
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan: RKPD
yg telah ditetapkan
dgn PERKADA
2 2 2 2 2 2 2
6.3
Penjabaran Program
RPJMD kedalam
RKPD
75% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Perhubungan
7.1
Jumlah arus
penumpang
angkutan umum
103.715 103.875 106.100 106.200 106.220 106.230 106.230
7.2 Rasio ijin trayek 7.600 7.600 7.625 7.625 7.625 7.625 7.625
7.3 Jumlah uji KIR
angkutan umum
1.600 1.625 1.650 1.650 1.650 1.670 1.670
7.4
Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Termina
l Bis
1/14/3 1/17/3 2/20/3 2/22/4 2/25/4 2/30/4 2/30/4
7.5 Jumlah Angkutan
Darat
56 56 58 60 65 65 65
7.6
Lama pengujian
kelayakan angkutan
umum (KIR)
<20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’
7.7 Pemasangan
Rambu-rambu
200 250 300 350 400 500 500
8. Lingkungan Hidup
8.1 Persentase
penanganan sampah
60 60 65 65 70 70 70
8.2
Cakupan
penghijauan wilayah
rawan longsor dan
Sumber Mata Air
1 1 1 1 1 1 1
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 197/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-7
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
8.3Cakupanpengawasan
terhadap
pelaksanaan amdal.
15 15 20 25 30 35 35
8.4 Penegakan hukum
lingkungan
95 100 100 100 100 100 100
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1
Rasio penduduk
berKTP per satuan
penduduk
80% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
10.2 Rasio bayi berakte
kelahiran
49% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
10.3 Rasio pasangan
berakte nikah
30% 80% 85% 90% 95% 97% 97%
10.4
Rasio Keluarga ber
KK persatuan
keluarga
85% 90% 92% 94% 95% 100% 100%
10.5 Kepemilikan KTP 240.959 298.647 306.208 314.106 324.777 333.330 333.330
10.6
Kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk
675 675 800 850 900 975 975
10.7
Ketersediaan
database
kependudukan skala
provinsi
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
10.8
Penerapan KTP
Nasional berbasis
NIK
Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1
Persentase Jumlah
Tenaga kerja
dibawah umur
15% 15% 12% 12% 10% 10% 5%
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.1 Rata-rata jumlah
anak per keluarga
4 4 4 3 3 2 2
12.2 Rasio akseptor KB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12.3 Cakupan peserta KBbaru dan KB aktif
78,5 % 78,6 % 78,7 % 78,8 % 78,9 % 80 % 80 %
12.4
Persentase Keluarga
Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
49 % 49 % 46 % 43 % 40 % 37 % 37 %
13. Sosial
13.1
Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti
jompo dan panti
rehabilitasi
1 0 1 0 0 2 3
13.2
PMKS yg
memperoleh
bantuan sosial
40% 5% 5% 10% 10% 10% 40%
13.3
Penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan social
80% 10% 10% 20% 20% 20% 80%
14 Ketenagakerjaan
14.1 Angka partisipasi
angkatan kerja
5% 1% 1% 1% 1% 1% 5%
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 198/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-8
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
14.2 Angka sengketapengusaha-pekerja
per tahun
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14.3 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
14.4 Pencari kerja yang
ditempatkan
80% 10% 10% 20% 20% 20% 80%
14.5
Tingkat
pengangguran
terbuka
3% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5%
14.6 Keselamatan dan
perlindungan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14.7
Perselisihan buruh
dan pengusaha
terhadap kebijakan
pemerintah daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Persentase koperasi
aktif
76,14 80 85 90 95 100 100
15.2 Jumlah UKM non
BPR/LKM UKM
2047 2078 2118 2159 2204 2255 2255
15.3 Jumlah BPR/LKM - - - - - - -
15.4 Usaha Mikro dan
Kecil
2045 2075 2115 2155 2200 2250 2250
16. Penanaman Modal
16.1
Jumlah investor
berskala nasional
(PMDN/PMA)
131 5 5 5 5 5 5
16.2
Jumlah nilai
investasi berskala
nasional
(PMDN/PMA)
56,37 1,4 1,8 2,0 2,25 2,50 2,50
17. Kebudayaan
17.1
Penyelenggaraan
festival seni dan
budaya
0 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket 9 Paket
17.2Saranapenyelenggaraan
seni dan budaya
2 2 2 2 2 2 3
17.3
Benda, Situs dan
Kawasan Cagar
Budaya yang
dilestarikan
0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
18. Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi
olahraga
10
organisasi
10
organisasi
10
organisasi
10
organisasi
10
organisasi
10
organisasi
10
organisasi
18.2 Jumlah kegiatan
kepemudaan
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 6 kegiatan
18.3 Jumlah kegiatan
olahraga
10
kegiatan
10
kegiatan
10
kegiatan
10
kegiatan
10
kegiatan
10
kegiatan
10
kegiatan
18.4 Lapangan olahraga 5 lapangan 5 lapangan 5 lapangan 5 lapangan 5 lapangan 5 lapangan 5 lapangan
19. Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 199/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-9
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
19.1Kegiatanpembinaan
terhadap LSM,
Ormas dan OKP
6 9 9 8 9 9 9
19.2
Kegiatan
pembinaan politik
daerah
2 3 2 2 2 2 2
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
20.1
Rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per
10.000 penduduk
2,06 2,06 3 4 5 6 6
20.2
Jumlah Linmas per
Jumlah 10.000Penduduk
108 109 109 109 110 110 110
20.3
Rasio Pos
Siskamling per
jumlah
desa/kelurahan
4.23 4.28 4.29 4.33 4.39 4.41 4.41
20.4
Sistem informasi
Pelayanan Perijinan
dan adiministrasi
pemerintah
2 2 2 2 2 2 2
20.5 Cakupan patroli
petugas Satpol PP
3xsehari 3xsehari 3xsehari 3xsehari 3xsehari 3xsehari 3xsehari
20.6
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten
50% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
20.7
Petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas) di
Kabupaten
3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam
20.8
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten
2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga
20.9
Tingkat waktu
tanggap (response
time rate) daerah
layanan Wilayah
Manajemen
Kebakaran (WMK)
35% 37% 39% 42% 44% 46% 50%
20.10
Cakupan sarana
prasarana
perkantoran
pemerintahan desa
yang baik
55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%
21. Ketahanan Pangan
21.1 Regulasi ketahanan
pangan
1 Perbub 1 Perbub 1 Perbub 1 Perbub 1 Perbub 2 Perbub 2 Perbub
21.2 Ketersediaan
pangan utama
215.866
ton
234.010
ton
257.400
ton
270.587
ton
282.796
ton
304.837
ton
304.837
ton
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 200/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
22.1
Rata-rata jumlahkelompok binaan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat (LPM)
3 3 3 3 3 3 3
22.2 PKK aktif 251 PKK 251 PKK 251 PKK 251 PKK 251 PKK 251 PKK 251 PKK
22.3 Posyandu aktif
1267
Posyandu
1267
Posyandu
1267
Posyandu
1267
Posyandu
1267
Posyandu
1267
Posyandu
1267
Posyandu
22.4
Pemeliharaan Pasca
Program
pemberdayaan
masyarakat
17 Kec 17 Kec 17 Kec 17 Kec 17 Kec 17 Kec 17 Kec
23. Statistik
23.1 Buku ”kabupaten
dalam angka”
1 1 1 1 1 1 1
23.2 Buku ”PDRB
kabupaten”
1 1 1 1 1 1 1
24. Kearsipan
24.1 Pengelolaan arsip
secara baku
30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 150 SKPD
24.2 Peningkatan SDM
pengelola kearsipan
2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 10 orang
25. Komunikasi dan
Informatika
25.1 Jumlah jaringan
komunikasi
5 5 5 5 5 5 5
25.2 Rasio wartel/warnet
terhadap penduduk
35% 35% 40% 40% 45% 50% 50%
25.3 Jumlah surat kabar
nasional/lokal
5 5 5 5 5 5 5
25.4 Jumlah penyiaran
radio/TV lokal
5 5 5 5 5 5 5
25.5 Web site milik
pemerintah daerah
3 3 3 3 3 3 3
25.6 Pameran/expo 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali
26. Perpustakaan
26.1 Jumlah
perpustakaan
55 Desa 60 Desa 65 Desa 70 Desa 75 Desa 80 Desa 405 Desa
26.2
Jumlah pengunjung
perpustakaan per
tahun
12.479 org 12.500 org 13.000 org 13.000 org 14.000 org 15.000 org 66.979 org
26.3
Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan
daerah
9.074 bk 9.474 bk 9.574 bk 10.174 bk 10.874 bk 11.674 bk 60.844 bk
II. Fokus Layanan
Urusan Pilihan1. Pertanian
1.1.
Produktivitas padi
atau bahan pangan
utama lokal lainnya
- Padi (ku/ha)
- Jagung (ku/ha)
- Kedelai (ku/ha)
33,70
36,00
12,10
34,60
36,25
12,15
35,60
36,50
12,20
36,70
36,75
12,25
38,00
37,00
12,30
39,20
37,25
12,35
39,20
37,25
12,35
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 201/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
2. Peternakan
2.1.
Populasi ternak
khususnya sapi
potong (ekor)
3.733 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.000
2.2. Produksi daging
(ton)
3.500 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 4.000
2.3.
Kontribusi sektor
peternakan
terhadap PDRB (%)
6,15 6,18 6,19 6,20 6,21 6,22 6,22
2.4.
Cakupan bina
kelompok ternak
(kelompok)
20 30 40 50 60 70 70
3. Perkebunan
3.1.
Produktivitas
perkebunan (kg) :
a. Karet
b. Kelapa
c. Kopi
d. Purun
e. Kelapa Sawit
29.990,50
10.672,00
627,00
90,00
115,00
30.240,50
10.747,00
637,00
110,00
155,00
30.490,50
10.747,00
647,00
130,00
195,00
30.740,50
10,722,00
657,00
150,00
235,00
30.990,50
10.797,00
667,00
170,00
275,00
31.240,50
10.822,00
677,00
190,00
315,00
31.240,50
10.822,00
677,00
190,00
315,00
4 Kehutanan
4.1
Kontribusi sektor
kehutanan terhadap
PDRB
a. Hutan Produksi(M3 Per tahun)
b. Hutan Produksi
terbatas (M3
Pertahun)
181.731,96
76.680,33
281.731,96
126.680,33
381.731,96
176.680,33
481.731,96
226.680,33
581.731,96
276.680,33
681.731,96
326.680,33
681.731,96
326.680,33
5 Energi dan Sumber Daya Mineral
5.1. Pertambangan
tanpa ijin
1105 unit 994 unit 894 unit 804 unit 723 unit 650 unit 650 unit
5.2.
Kontribusi sektor
pertambangan
terhadap PDRB
(Jutaan)
38.000 59.000 74.480 80.370 104.270 119.160 119.160
6 Pariwisata
6.1. Kunjungan wisata 3 Lokasi 3 Lokasi 3 lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi
6.2.
Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB
414.308,40 442.308,75 471.308,75 502.708,75 534.708,87 568.009,01 568.009,01
7. Kelautan dan Perikanan
7.1. Produksi perikanan 22.931,95 26.684,38 31.132,62 36.563,67 43.164,30 51.211,89 51.211,89
7.2. Konsumsi ikan 43,00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 47.00
7.3. Cakupan bina
kelompok nelayan 26 35 45 55 55 80 80
7.4. Produksi perikanan
kelompok nelayan
1.413,88 2.044,31 2.830,07 3.718,79 3.718,79 5.975,74 5.975,74
8. Perdagangan
8.1
Kontribusi sektor
Perdagangan
terhadap PDRB
5,42 5,50 5,60 5,70 5,80 6,00 5,90
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 202/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
8.2 Ekspor BersihPerdagangan
35.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000
8.3
Cakupan bina
kelompok
pedagang/usaha
informal
100 115 130 145 160 165 165
9. Perindustrian
9.1
Kontribusi sektor
Industri terhadap
PDRB
5,42 5,60 5,75 5,90 6,00 6,25 6,25
9.2
Kontribusi industri
rumah tangga
terhadap PDRB
sektor Industri
5,12 5,30 5,50 5,60 5,70 5,80 5,80
9.3 Pertumbuhan
Industri.
325 350 360 370 380 390 390
9.4 Cakupan bina
kelompok pengrajin
67 70 75 80 85 90 90
10. Ketransmigrasian
10.1
Terlaksananya
Penempatan
Transmigrasi di
Wilayah
Permukiman
Transmigrasi
121 KK 0 120 KK 120 KK 120 KK 120 KK 480 KK
10.2
Terlaksananya Kerja
Sama Antar Daerah
(KSAD)
3 KSAD 0 10 Kab/
Kota
10 Kab/
Kota
10 Kab/
Kota
10 Kab/
Kota
40
Kab/Kota
10.3
Jumlah Warga Trnas
yang mendapatkan
Penyuluhan/Pelatih
an Keterampilan
20 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 400 orang
10.4
Jumlah kelompok
wirausaha yang
terbina 20 KW 20 KW 20 KW 20 KW 20 KW 100 KW
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH
No.
FOKUS/BIDANG
URUSAN/
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
(2013)
Target Capaian Lima TahunKondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
(2018)
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
I. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
2. Pertanian
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 203/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan IX-
2.1
Produksi :
- Padi (Ton)
- Jagung (Ton)
- Kedelai (Ton)
- Buah-buahan
(Kuintal)- Sayur-sayuran
(Kuintal)
393.698
850
223
353.236
82.660
413.589
900
247
370.626
86.932
433.6452
950
275
389.232
91.517
460.354
1.000
307
408.660
96.242
500.022
1.050
344
429.109
101.382
520.376
1.100
386
449.570
106.624
520.376
1.100
386
449.570
106.624
2.2
Kontribusi terhadap
produksi padi
Kalteng (%)
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
2.3
Persentase gabah
yang diolah menjadi
beras (%)
24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 29,00
II. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1. Perhubungan
2. Penataan Ruang
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
3.1 Jenis dan jumlah
bank dan cabang 12 12 12 12 12 12 12
3.2
Jenis dan jumlah
perusahaan asuransi
dan cabang
2 2 2 2 2 2 2
3.3 Jenis, kelas, dan
jumlah restoran 10 10 10 10 10 10 10
3.4
Jenis, kelas, dan
jumlah penginapan/
hotel
10 10 10 10 10 10 10
4.1.
Persentase Rumah
Tangga (RT)
yang menggunakan
air bersih
35% 36% 37% 38% 39% 40% 45%
4. Komunikasi dan Informatika
4.1 Rasio ketersediaan
daya listrik 75% 75%
80% 80% 85% 85%87%
4.2
Persentase rumah
tangga yang
menggunakan listrik
75% 75%80% 80% 85% 85%
87%
4.3
Persentase
penduduk yang
menggunakan
HP/telepon
80% 80% 80% 80% 80% 85% 85%
III. Fokus Iklim Berinvestasi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.1 Lama proses
perijinan 14 hari 14 hari
10 hari 10 hari 10 hari 7 hari 7 hari
1.2
Jumlah dan macam
pajak dan retribusi
daerah
11/33 11/33 11/33 11/33 11/33 11/33
1.3
Jumlah Perda yang
mendukung iklim
usaha
8 perda 8 perda 8 perda 8 perda 8 perda 8 perda 8 perda
IV. Fokus Sumber Daya Manusia
1 Ketenagakerjaan
1.1 Rasio lulusan
S1/S2/S3
35% 36% 37% 38% 39% 40% 45%
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 204/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
X-1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas merupakanrencana
yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima (5) tahun yaitu tahun 2013–
2018. RPJMD ini akan menjadi pedoman untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas yang lebih maju,
sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan. Untuk itu
dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah daerah, DPRD,
masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan dan mengawalnya ke pelaksanaan pmbangunan
tahunan.
10.1. Pedoman Transisi
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2019, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, dan selanjutnya RKPD tersebut
dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kapuas tahun 2019. Mengingat
keterbatasan waktu bagi bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018, maka dalam
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melaksanakan
penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah
pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2018,
serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan tahun 2019.
10.2. Kaidah Pelaksanaan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yaitu pada tanggal 25 April 2013 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 ini dijadikan pedoman bagi
SKPD dalam penyusunan Renstra SKPDdilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam
pelaksanaannya, akan dijabarkan RKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan
tahunan. RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan sebagai dasar bagi menyusun
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Beberapa kaidah pelaksanaan RPJMD yang perlu diperhatikan, yaitu:
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN
8/19/2019 RPJMD 2013-2018 Kab Kapuas
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-2013-2018-kab-kapuas 205/205
RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018
1. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab dan diharapkan
berperan serta bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuasdalam mewujudkan
tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun periode 2013-2018.
2. Setiap SKPD di Kabupaten Kapuas berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat
visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas 2013-2018. Bagi SKPD yang baru
terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, akan dilakukan
penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. Untuk menjalankan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018, maka dalam periode
tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:
a) Penjabaran RPJMD diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh
Bappeda, yang diikuti secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD