ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
2015 - 2019
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
OKTOBER 2015
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 1
DAFTAR ISI
Ringkasan Eksekutif
I. Pendahuluan
II. Gambaran Birokrasi Setjen Wantannas
A. Gambaran Umum
B. Harapan pemangku kepentingan
C. Permasalahan birokrasi
III. Agenda Reformasi Birokrasi
IV. Monitoring, Evaluasi dan Quick Wins
V. Penutup
LAMPIRAN
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 2
I. PENDAHULUAN
Sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan reformasi
birokrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas)
memulai dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas tahap
kedua periode tahun 2015-2019. Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas ini
merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk (1) Meneruskan dan meningkatkan
langkah-langkah yang sudah baik, (2) Menterjemahkan prioritas utama pemerintah
baru, (3) Mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, dan (4) Memperbaiki/menyempurnakan strategi implementasi
reformasi birokrasi di Setjen Wantannas.
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional
disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk
jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun. RPJMN 2015-2019 merupakan tahap
ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2024. RPJMN tahap ketiga periode 2015-2019
merupakan kelanjutan RPJMN tahap kedua yang ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam,
sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas ini,
menggunakan dasar hukum dari: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, (2) Peraturan Presiden
RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, (3)
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019, (4) Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999
tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, (5) Peraturan Menteri Negara PAN Nomor:
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, (6) Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokasi
2015 – 2019, dan (7) Surat Keputusan Sesjen Wantannas RI Nomor Kep-37/I/2012
tanggal 2 Januari 2012 tentang Reformasi Birokrasi.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 3
Reformasi sektor keamanan dilakukan dengan meninjau kembali kewenangan
bidang pertahanan (external defence) dan keamanan (internal security) serta menata
ulang aparatur negara yang terkait, lengkap dengan berbagai perangkat legal yang
baru. Indonesia secara bertahap mengadopsi konsep keamanan insani (human
security). Keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli
oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif
misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, keamanan
nasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi. Target
yang akan dicapai oleh Setjen Wantannas adalah (1) Policy brief yang disampaikan
kepada Presiden selaku Ketua Dewan Keamanan Nasional, (2) Kajian kebijakan
keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak, (3) Indeks ketahanan nasional,
dan (4) Pendidikan bela Negara.
Program Reformasi Birokrasi (RB) Setjen Wantannas yang dilaksanakan ini untuk
melakukan perubahan yang terdiri dari delapan area perubahan (1) Organisasi
(Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran), (2) Tatalaksana (Sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance), (3) Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang lebih tertib,
tidak tumpang tindih dan kondusif), (4) Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM
aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi
dan sejahtera), (5) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), (6) Akuntabilitas (Meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi), (7) Pelayanan Publik (Pelayanan prima
sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat), dan (8) Mind Set dan Culture Set
Aparatur (Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).
Sejauh ini, secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berlangsung
dengan baik meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada seluruh area
perubahan yang terdiri atas sembilan program RB: (1) Manajemen Perubahan; (2)
Penguatan Pengawasan; (3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (4) Penguatan
Kelembagaan; (5) Penguatan Tatalaksana; (6) Penguatan Sistem Manajemen SDM
Aparatur; (7) Penguatan Peraturan perundang-undangan; (8) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik; dan (9) Monitoring dan evaluasi, serta Quick Wins. Keinginan untuk
terus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan delapan area
perubahan program RB ini sudah cukup baik. Mekanisme dalam pelaksanaan
program RB sudah mampu mengakomodasi peran serta dan kontribusi masyarakat
dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 4
Di lingkungan Setjen Wantannas sendiri, program RB selama lima tahun pertama
telah cukup memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi dan Pemerintahan di
Indonesia. Demikian juga secara individu, sedikit banyaknya para pegawai dapat
merasakan manfaat dari program RB, sehingga secara bertahap mampu
meningkatkan kinerja masing-masing dalam mematuhi segala aturan yang berlaku di
lingkungan Setjen Wantannas.
II. GAMBARAN BIROKRASI SETJEN WANTANNAS
A. Gambaran Umum
Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah
maka Setjen Wantannas sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan serta program dan kegiatan Setjen Wantannas untuk periode 2015-
2019. Penyusunan Renstra Setjen Wantannas ini berpedoman pada RPJMN
Periode 2015-2019.
Renstra tersebut dijadikan acuan dalam menyusun Road Map RB Setjen
Wantannas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hasil evaluasi pencapaian RB periode 2010-2014 serta melibatkan
stakeholders yang menjadi mitra Setjen Wantannas. Selanjutnya Road Map
Setjen Wantannas periode 2015-2019 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan RB di Setjen Wantannas.
Setjen Wantanas adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
(LPNK) yang bertugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional
dalam rangka pembinaan ketahanan nasional melalui pembinaan ketahanan
nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
Tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 101 tahun 1999
tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional.
Setjen Wantannas berfungsi sebagai: (1) Perumusan rancangan ketetapan
kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (2)
Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka
menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan,
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 5
persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (3)
Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun
waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam
rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
Dilihat dari fungsinya, Setjen Wantannas secara garis besar, ada 3 inti
kegiatan atau pilar lembaga Setjen Wantannas dalam menjalan tugas utamanya,
yakni: (1) menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin
keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, (2)
menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun
waktu tertentu; dan (3) menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional
dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada struktur organisasi Setjen Wantannas
sebagai lembaga yang sangat strategis dalam hal menjamin keselamatan bangsa
dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan. Dengan luas wilayah darat
Indonesia yang mencapai 1.922.570 km² merupakan salah satu faktor utama
dalam menjaga menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman
terhadap kedaulatan bangsa. Hal ini menjadikan tugas Setjen Wantannas sebagai
tantangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka
pembinaan ketahanan nasional dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional
dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap
kedaulatan, persatuan-kesatuan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara
serta perkiraan risiko pembangunan nasional yang akan dihadapi dalam kurun
waktu tertentu serta kebijakan dan strategi merehabilitasi akibat risiko
pembangunan tersebut.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur
organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang
Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas adalah
sebagai berikut:
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 6
Bagan 1: Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 9 unit kerja eselon I, yaitu:
Kedeputian Bidang Sistem Nasional; Kedeputian Bidang Pengkajian dan
Penginderaan; Kedeputian Bidang Politik dan Strategi; Kedeputian Bidang
Pengembangan; Staf Ahli Bidang Sosial-Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf
Ahli Bidang Pertahanan-Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan,
Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum;
Biro Keuangan; dan Biro Persidangan dan Humas.
Kondisi sumberdaya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila
dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsí Setjen Wantannas.
Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2013, kekuatan
sumberdaya manusia Setjen Wantannas adalah sebanyak 163 orang, terdiri atas
80 pegawai organik, 52 pegawai perbantuan, dan 31 pegawai diperbantukan.
Dari jumlah itu 3 orang (1,84%) di antaranya berpendidikan doktor; 27 orang
(16,56%) master; 35 orang (21,47%) sarjana; 98 orang (60,12%) sarjana
muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana Gambar 1 dan Tabel 1. Dari
pegawai tersebut, 87 orang pegawai menduduki jabatan struktural dan sisanya
sebanyak 48 orang sebagai tenaga fungsional.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 7
B. Harapan pemangku kepentingan
Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Setjen Wantannas
telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya.
Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum
sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum maksimal pencapaian
kinerja Setjen Wantannas yaitu belum optimalnya tindak lanjut hasil kajian
dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional yang
disampaikan kepada Presiden dan yang direspon Presiden terhadap saran tindak
Setjen Wantannas.
Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa
penyebab yang sangat strategis dan penting bagi peran Setjen Wantannas dalam
melakukan pembenahan di masa mendatang sehingga diharapkan pencapaian
kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini diagram yang menunjukkan
isu-isu strategis atas permasalahan pokok Setjen Wantannas sesuai dengan
tugas dan fungsi dan kewenangannya sebagai berikut.
DIAGRAM 1.
Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kondisi Saat ini dan Dampaknya
PERAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Think Tank Ketahanan Nasional Pembinaan Ketahanan Nasional
BELUM OPTIMALNYA SETJEN WANTANNAS DALAM MELAKSANAKAN
PERANNYA
Belum efektifnya kebijakan dan strategi nasional dalam
rangka perkiraan resiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko
pembangunan
Belum efektifnya pembinaan ketahanan nasional dalam
rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari
ancaman terhadap kedaulatan
Masih terbatasnya
kapasitas kelembagaan
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 8
Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Setjen
Wantannas sebagai lembaga pembinan ketahanan nasional masih perlu terus
dilakukan penguatan terhadap pencapaian kinerja dimasa akan datang agar dapat
memastikan berjalannya proses pembinaan ketahanan nasional yang lebih baik
dalam menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap
kedaulatan sehingga diharapkan dapat memberikan pengurangan risiko terhadap
pembangunan nasional.
Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam
peran dan kewenangan Setjen Wantannas yang harus terus diperkuat dalam
peningkatan kinerja dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut: (1) Belum
efektifnya kebijakan dan strategi ketahanan nasional dalam rangka perkiraan
risiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko pembangunan, (2)
Belum efektifnya pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin
keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, dan (3)
Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas.
Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Setjen
Wantannas perlu terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara
kelembagaan serta penguatan regulasi khususnya peraturan perundang-
undangan yang menyangkut peran dan tugas serta fungsinya. Disamping itu,
kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat,
menuntut Setjen Wantannas dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi
dalam pelaksanaan perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dengan etos tersebut, diharapkan Setjen Wantannas mampu menjadi katalisator
dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.
C. Permasalahan Birokrasi
Dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, Setjen Wantannas
melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang sesuai
dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan Diklat di antaranya diklat penjenjangan, baik struktural dan diklat
fungsional teknis, yang sesuai dengan kebutuhan para tata usaha atau dalam
menunjang kesekretariatan khususnya dalam bidang teknologi informasi, dan
diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan
menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 9
Tabel 1.
Profil Sumberdaya Manusia Tahun 2015 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
No. NAMA JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH S3 S2 S1 Non S1
1 Pejabat Negara - - - 1 1
2 Eselon Ia - 4 - - 4
3 Eselon Ib 2 1 2 - 5
4 Eselon IIa 2 14 7 7 30
5 Eselon IIb - 8 6 3 17
6 Eselon III - 1 6 1 8
7 Eselon IV - - 6 13 19
8 Fungsional Umum - - 10 38 48
9 Pengemudi - - - 15 15
10 Pengamanan Dalam - - - 4 4
11 Tenaga Kebersihan - - - 8 8
12 Pramusaji - - - 4 4
Jumlah Total 163
Dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis merupakan
tantangan Setjen Wantannas untuk segera melakukan peningkatan kompetensi
SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan
strategis tersebut.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berdasarkan kewenangannya,
Setjen Wantannas bertugas dalam upaya: (1) Merumuskan rancangan ketetapan
kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (2)
Merumuskan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka
menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan,
persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan (3)
Menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun
waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam
rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 10
Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Setjen
Wantannas tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian Indikator Kinerja
Utama sesuai sasaran strategis di bawah ini.
Tabel 2.
Capaian Kinerja Setjen Wantannas Periode 2010-2014
No Indikator Target
Awal
Target Realisasi Rasio (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1. Jumlah saran tindak
hasil kajian dinamis,
siklis dan perkiraan
cepat bidang
kebijakan ketahanan
nasional
329 66 101 130 135 103 66 101 130 135 103 100 100 100 100 100
2. Persentase respon
Presiden terhadap
saran tindak Setjen
Wantannas yang
disampaikan kepada
Presiden (%)
75 65 70 70 75 75 65 70 75 80 75 100 100 107 107 100
Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Setjen Wantannas tersebut
pada Tabel 2, bahwa kinerja Setjen Wantannas telah menunjukkan hasil kinerja
yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya, namun untuk yang akan
datang diharapkan kinerja Setjen Wantannas masih perlu ditingkatkan agar hasil
yang diharapkan masyarakat lebih maksimal. Salah satu yang belum maksimal
dalam pencapaian kinerja Setjen Wantannas adalah belum optimalnya tindak
lanjut hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan
nasional yang direspon oleh Presiden RI terhadap saran tindak Setjen Wantannas
yang disampaikan kepada Presiden tersebut. Pencapaian kinerja tersebut
dituangkan dalam 9 Program RB Setjen Wantannas sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan
a. Pencapaian Hasil.
1) Selama tahun 2015 telah dilaksanakan program sosialisasi yang lebih
intens melalui rapat kerja terbatas (Rakertas), focus group discussion
(FGD) atau kegiatan lain, tidak saja internal Setjen Wantannas, tetapi
juga melibatkan seluruh K/L terkait. Sosialisasi ini terkait perubahan
organisasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Dewan
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 11
Keamanan Nasional (DKN). Hal ini merupakan realisasi dari yang
diamanatkan dalam Nawacita, RPJMN 2015-2019 dan quick wins
Bappenas tahun 2015 tentang Peraturan Presiden perihal pembetukan
organisasi DKN.
2) Road Map Program RB Setjen Wantannas RI untuk periode 2015-2019
masih dalam proses penyusunan mencakup delapan area perubahan
dengan muatan yang disesuaikan dengan perkembangan terkini
termasuk memasukkan isu-isu strategis aktual. Dalam peta jalan ini juga
dicantumkan program quick wins sesuai dengan visi dan misi
pemerintahan. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam
penyusunan Road Map.
3) Terjadi peningkatan dalam hal kinerja organisasi Setjen Wantannas RI
secara bertahap kearah yang lebih baik. Indikator dari perubahan ini
antara lain dapat dilihat dari meningkatnya disiplin dan kinerja personil.
b. Evaluasi.
1) Rencana kerja Tim RB masih kurang detail dalam hal kejelasan kegiatan
serta penetapan rencana waktu pencapaian target.
2) Pendampingan dari Kementerian PAN dan RB sejauh ini memberikan
kontribusi yang positif bagi kesesuaian pelaksanaan program RB.
3) Secara bertahap program RB terus memberikan dampak positif pada
perubahan kinerja organisasi.
c. Rencana Aksi.
1) Menyelesaikan pembuatan Road Map program RB tahun 2015 - 2019.
2) Melanjutkan sosialisasi dan internalisasi program-program RB secara
lebih intens.
2. Penguatan Pengawasan
a. Pencapaian Hasil.
1) Penanganan Gratifikasi.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 12
a) Pencanangan zona integritas telah dilaksanakan, namun salah satu
kegiatannya berupa manajemen risiko berkelanjutan baru pada tahap
konsep. Belum ada unit yang ditetapkan menjadi zona integritas,
karena belum ada keputusan lebih lanjut dari Kementerian PAN dan
RB terkait pembangunan zona integritas. Pembangunan zona
integritas masih berupa sosialisasi, dengan menyebarkan banner dan
stiker Anti Korupsi di sejumlah tempat di lingkungan Setjen
Wantannas.
b) Telah dilakukan penandatangan pakta integritasbagi pejabat yang
terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Setjen
Wantannas.
2) Penerapan SPIP.
Meningkatnya peran APIP dalam membangun lingkungan pengendalian
untuk meminimalisir resiko yang telah diindentifikasikan di lingkungan
Setjen Wantannas.
3) Pengaduan Masyarakat.
Selama tahun 2015 tidak ada penanganan pengaduan masyarakat.
4) Benturan Kepentingan.
Tim Pengawas Internal (TPI) merupakan salah satu badan yang dapat
diberi tugas untuk menangani benturan kepentingan. Kegiatan
monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan
belum dilakukan secara berkala dan hanya bersifat kasuistis saja.
5) Pembangunan Zona Integritas.
Pembangunan zona integritas masih berupa pencanangan, yang
nantinya akan dikembangkan ke seluruh Unit Setjen Wantannas dengan
menyebarkan banner dan stiker Anti Korupsi di setiap lantai.
6) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Capaian terkait tugas APIP belum optimal, karena belum terdukung SDM
yang memadai secara kualitas meskipun secara kuantitas telah
memadai. Disamping itu, kurang optimalnya capaian sasaran karena
APIP belum didukung anggaran yang memadai. APIP masih berfokus
pada client dan audit berbasis risiko. Semua yang mengandung unsur
risiko telah diadakan audit.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 13
b. Evaluasi.
1) Evaluasi terhadap kebijakan penanganan gratifikasi belum dapat
dilaksanakan secara berkala karena masih terdapat keterbatasan SDM.
2) Karena masih terdapat keterbatasan SDM, penilaian risiko atas
organisasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
3) SOP tentangPengaduan Masyarakat yang belum disusun menyebabkan
unit organisasi belum seluruhnya mampu mengimplementasikan
penanganan pengaduan masyarakat.
4) Whistle Blowing System yang telah dibentuk belum dapat
dioperasionalkan karena belum mendapatkan PIN dari Bappenas.
5) Penanganan benturan kepentingan belum tersosialisasikankeseluruh
unit karena belum ada badan yang menangani secara definitif.
6) APIP belum didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas.
c. Rencana Aksi.
1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan gratifikasi secara
berkala.
2) Melakukan penilaian risiko atas organisasi secara menyeluruh.
3) Melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
secara periodik.
4) Melanjutkan sosialisasi whistle blowing system ke seluruh organisasi.
5) Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan keseluruh unit
organisasi.
6) Melakukan monitoring dan evaluasi zona integritas secara berkala.
7) Mengembangkan SDM APIP agar memadai secara kualitas.
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
a. Pencapaian Hasil.
1) Pada Tahun 2015 Tim Program RB bidang penguatan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di lingkungan Setjen Wantannas telah
melaksanakan Sistem AKIP yang terdiri atas berbagai komponen yang
merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Hal tersebut ditandai
dengan telah disusun dan telah dikirimnya dokumen SAKIP ke
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 14
KemenPAN&RB. Dokumen yang dikirim terdiri atas Rencana Kinerja
Tahunan 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, LAKIP Tahun 2014,
Pengukuran Kinerja Tahun 2014, dan Laporan evaluasi AKIP Tahun
2014.
2) Capaian selama tahun 2015 pada program penguatan akuntabilitas
kinerja, digambarkan pada tabel berikut:
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN
(%)
HASIL
(dokumen) KETERANGAN
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
a. Melakukan kegiatan
evaluasi kinerja
merujuk pada
dokumen
perencanaan
strategis, pedoman
dan petunjuk teknis
penilaian mandiri
65% 8 7 Laporan
Pengukuran
Kinerja masing-
masing unit dan
1 Laporan
evaluasi kinerja
instansi
b. Memenuhi kewajiban
penyusunan dan
pelaporan Akip
100% 1 Dokumen LAKIP
2014
c. Peningkatan kualitas
aparatur dalam
menyusun laporan
akuntabilitas kinerja
65% 7 7 Laporan
Pengukuran
Kinerja masing-
masing unit
d. Pembangunan sistem
dan penyusunan
indikator
75% 3 Penyusunan dan
penetapan
kinerja tingkat
instansi dan
tingkat unit kerja
e. Pelaksanaan sistem 65% 4 Rencana Kinerja
Tahunan Tahun
2014 dan 2015
masing-masing
unit dan tingkat
instansi,
pengukuran
kinerja, laporan
kinerja, serta
evaluasi kinerja
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 15
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN
(%)
HASIL
(dokumen) KETERANGAN
f. Evaluasi sistem 65% 1 Laporan hasil
evaluasi sistem
akuntabilitas
kinerja Setjen
Wantannas
Tahun 2015
g. Menyempurnakan
IKU
80% 1 1 Revisi IKU
Setjen
Wantannas
2015-2019
Tahun 2015
1) Pembahasan
penyempurnaan
2) Penetapan
3) Pelaksanaan
4) Evaluasi
b. Evaluasi.
Seluruh program di bidang penguatan akuntabilitas kinerja tahun 2015
dapat terlaksana dengan hasil capaian yang baik karena pengelolaan
sumber daya yang saat ini dimiliki Setjen Wantannas berlangsung efektif
dan efisien. Demikian juga dengan mekanisme serta tata kerja di internal
unit organisasi berlangsung baik, diperkuat pula oleh kejelasan dan
kelengkapan referensi yang dapat digunakan sebagai panduan kerja. Selain
dari itu, komunikasi yang konstruktif dan intensif dengan kementerian atau
lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang akuntabilitas kinerja ini
berjalan lancar. Kesemua hal kondusif tersebut mempengaruhi capaian
program ini.
c. Rencana Aksi.
1) Melanjutkan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
2) Melanjutkan pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi.
3) Melaksanakan penelaahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen
Wantannas.
4. Penguatan Kelembagaan
a. Pencapaian Hasil.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 16
Pelaksanaan program di bidang penataan dan penguatan organisasi
selama tahun 2015 lebih banyak berkaitan dengan proses perubahan
organisasi dari Dewan Ketahanan Nasional RI (Wantannas) menjadi Dewan
Keamanan Nasional RI (DKN). Hal ini sesuai dengan program pemerintah
Nawacita dan merupakan salah satu bagian program yang tertuang dalam
RPJMN 2015-2019 yang mengamanatkan pembentukan DKN. Sebagai
realisasinya, Setjen Wantannas membentuk dua kelompok kerja yaitu untuk
menangani penyususnan konsep Peraturan Presiden tentang DKN dan
penyusunan Peraturan Sesjen Wantannas tentang organisasi Sekretariat
Jenderal DKN. Proses ini telah melibatkan seluruh stake holders terkait dan
telah dilakukan beberapa kegiatan sosialisasi melalui rapat kerja terbatas,
focus group discussion, dan memanfaatkan forum badan koordinasi
hubungan masyarakat (forum Bakohumas) yang dihadiri para aparatur
humas seluruh kementerian dan lembaga.
b. Evaluasi.
1) Masih perlu dilakukan evaluasi lanjutan untuk menilai ketepatan fungsi
dan ketepatan ukuran organisasi Setjen Wantannas.
2) Masih perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan job description
masing-masing unit kerja.
c. Rencana Aksi.
1) Melanjutkan evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
seluruh unit organisasi.
2) Melanjutkan proses penyelesaian perubahan organisasi Wantannas
menjadi DKN.
5. Penguatan Tatalaksana
a. Pencapaian Hasil.
1) Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai Keputusan Presiden RI
Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Proses kegiatan telah
dipetakan dan diwujudkan dalam bentuk SOP-AP masing-masing unit
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 17
kerja. Belum seluruh unit organisasi menerapkan prosedur operasional
tetap. Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan
disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas
birokrasi. Secara berkala telah dilakukan evaluasi terhadap efisiensi dan
efektivitas peta proses bisnis dan SOP dan seluruh hasilnya telah
ditindaklanjuti.
2) Telah dibuat blueprint pengembangan sistem informasi tahun 2012-
2016, termasuk di dalamnya pengembangan e-government, namun e-
government belum implementasikan secara terintegrasi dengan sistem
database SDM, sistem pelaporan dan sistem pengadaan barang serta
sistem perencanaan dan penganggaran melalui internet.
Pengembangan e-government juga dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional
(masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan
pembayaran, dll). Salah satu bentuknya adalah LPSE Wantannas RI
yang dibuat untuk proses pengadaan barang dan proses pembayaran.
3) Sebagian kegiatan Wantannas RI telah dimuat pada website dan dapat
diakses masyarakat dengan mudah. Website telah memuat informasi
yang perlu diketahui publik.
b. Evaluasi.
1) Sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik, masih
menghadapi kendala sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya
efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena para personil yang
melaksanakan tugas sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) ataupun
Kelompok Kerja (Pokja) pada umumnya belum memiliki sertifikat
pengadaan barang/jasa.
2) Perlu dikembangkan e-government secara terintegrasi dan menyeluruh
diantaranya e-literacy, e-budgeting, e-library dll.
c. Rencana Aksi.
1) Membuat peta proses bisnis bagi semua unit organisasi sesuai tugasnya
masing-masing.
2) Mengembangkan e-government secara terintegrasi dan menyeluruh
termasuk diantaranya e-literacy, e-budgeting, e-library dll.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 18
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
a. Pencapaian Hasil.
Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan sejumlah program terkait
pembinan personil dan sebagai upaya meningkatkan kualitas pegawai
Setjen Wantannas, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
NO PENGEMBANGAN SDM PESERTA TEMPAT DAN WAKTU
1 Diklat Struktural
a. Diklat Pim I 1 org LAN RI, 5 Maret – 28
Agustus 2015
b. Lemhannas PPSA 1 org 11 Mei – 5 Nov 2015
c. Diklat Pim II 1 org LAN RI, 19 Agustus-4
Desember 2015
d. Diklat Pim III 1 org Kementan, 26 Agustus-11
Desember 2015
e. Sesko TNI 1 org Seskoal, 12-29 Okt 2015
2 Diklat Teknis
a. Legal drafting 2 org Jimly School Law and
Government, 16-18 Feb
2015
b. Diklat Perencanaan 2 org LPKN, 24-27 Mei 2015
c. ToT LHKPN 2 org KPK, 11 Agustus 2015
d. Ujian Dinas Tk.I
3 org Kemhan, 27-30 Okt 2015
3 Kegiatan Lain
a. Tugas Belajar 1 org S2 Unhan 10 Feb 2015
b. Rakornis Bidang Mutasi 2 org BKN, 10 Februari 2015
c. Uji Kompetensi 1 org Kemenkum HAM, 18 Feb
2015
d. Asesmen Calon
Pemangku Jabatan di
Sekjen Kemenhub
1 org Sekjen Kemhub, 13 Mei
2015
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 19
e. Seleksi Calon Peserta
Diklat Pim I
3 org LAN RI, 25-27 Mei 2015
f. Tes Potensi, Sesmen
Kompetensi, Tes Bhs.
Inggris
1 org KPK, 6-7 Juli 2015
g. Tes Psikologis 23 org Kemhan, 26-27 Okt 2015
h. Ujian Penyesuaian
Ijazah
4 org Kemhan, 27-30 Okt 2015
i. Asesmen Eselon III 5 org Kemhan, 3 November
2015
j. Capacity Building 74 org Seruni, 28-29 Nov 2015
k. Asesmen Dasar 23 org Kemhan, 1-4 Des 2015
b. Evaluasi.
1) Monitoring dan evaluasi atas pengembangan pegawai berbasis
kompetensi secara berkalasudah cukup efektif namun masih perlu
diintensifkan pelaksanaannya.
2) Karena terkait dengan pembinaan personil dari organisasi induknya,
kebijakan promosi jabatan secara terbuka belum dapat sepenuhnya
dilaksanakan.
3) Belum dimilikinya ukuran kinerja individu oleh semua pegawai yang
sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya cukup mempengaruhi
pencapaian sasaran di bidang SDM.
4) Karena tolok ukurnya yang masih belum jelas dan tegas, sistem reward
and punishment kepada seluruh unit organisasi masih belum dapat
diterapkan secara tepat.
c. Rencana Aksi.
1) Melanjutkan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis
kompetensi secara berkala.
2) Meningkatkan penerapan sistem reward and punishment kepada seluruh
unit organisasi secara lebih terukur.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 20
3) Mengajukan penambahan anggaran untuk pengembangan kompetensi
personil Setjen Wantannas dalam RKAKL 2016
4) Melakukan koordinasi dengan K/L lain dalam pengisian jabatan
pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama).
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
a. Pencapaian Hasil.
1) Identifikasi, analisis, dan pemetaan telah dilaksanakan terhadap
sebagian peraturan perundang-undangan dengan prioritas pada
peraturan perundang-undangan yang masih belum sinkron.
2) Persyaratan berupa pelaksanaan rapat koordinasi, penyusunan naskah
akademis/kajian sebagian telah dapat dipenuhi. Namun evaluasi atas
pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan belum pernah dilakukan.
b. Evaluasi.
1) Perlu dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan lanjutan terhadap
seluruh peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Setjen
Wantannas.
2) Perlu dilakukan penataan yang lebih intens terhadap sistem
pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
c. Rencana Aksi
Melanjutkan semua kegiatan terkait penataan sistem perundang-undangan
yang berlaku di lingkungan Setjen Wantannas.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Pencapaian Hasil.
Dalam tahun 2015 bidang pelayanan publik memperoleh capaian yang
cukup baik dimana secara umum program di bidang ini sudah
terlaksanasesuai rencana aksi yang ditetapkan, dengan mengedepankan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas yang didukung dengan
kemudahan dalam mengakses informasi. Perkembangan teknologi
informasi yang kian pesat turut mendukung upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik Setjen Wantannas meskipun masih diperlukan
pembenahan.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 21
Setjen Wantannas telah menyusun Laporan Layanan Aksi Informasi
Publik Tahun 2015 yang berisi mengenai rekapitulasi layanan informasi
publik meliputi jumlah permohonan informasi, waktu rata-rata pelayanan,
jumlah permohonan yang dikabulkan, alasan permohonan yang ditolak dan
rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi.
Selain dari itu, dalam tahun 2015 telah disusun dan di terbitkan
Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-90/Sesjen/IX/2015 tentang
Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) bagi
Pelaksana Layanan dan Kompensasi bagi Penerima Layanan di
Lingkungan Setjen Wantannas.
Juga telah dilakukan survey tentang tingkat kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik.Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat, dalam hal ini
para stakeholders Setjen Wantannas, sebab salah satu kegiatan dalam
program reformasi birokrasi adalah mengikutsertakan pihak eksternal untuk
berpartisipasi dalam rangka memberikan penilaian terhadap Setjen
Wantannas melalui kegiatan Survey Eksternal. Data dan penilaian dari
responden dalam kegiatan survey eksternal kemudian diolah dengan
metode yang telah ditentukan sesuai Permen PAN dan RB Nomor 16
Tahun 2014. Dari hasil pengolahan survey indeks kepuasan masyarakat
tahun 2015, diperoleh nilai interval sebesar 3.42 dan kinerja pelayanan
berkategori sangat baik
Secara umum, capaian pada pelaksanaan program RB bidang
pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1) Standar Pelayanan
a) Terdapat kebijakan standar pelayanan, mendapatkan penilaian: A
b) Standar pelayanan telah dimaklumatkan, mendapatkan penilaian: A
c) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan, penilaian: A
d) Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, penilaian: A
e) Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP, mendapatkan penilaian:B
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 22
2) Budaya Pelayanan Prima
a) Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan
Prima, mendapatkan penilaian:B
b) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai
media, mendapatkan penilaian: A
c) Sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar, mendapatkan penilaian: A
d) Sarana layanan terpadu/terintegrasi, mendapatkan penilaian: A
e) Inovasi pelayanan, mendapatkan penilaian: A
3) Pengelolaan Pengaduan
a) Media pengaduan pelayanan, mendapatkan penilaian: A
b) SOP pengaduan pelayanan, mendapatkan penilaian: A
c) Unit yang mengelola pengaduan pelayanan, mendapatkan
penilaian: A
d) Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan
kualitas pelayanan, mendapatkan penilaian: A
e) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan,
mendapatkan penilaian: A
4) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
a) Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, mendapatkan
penilaian: A
b) Kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, mendapatkan
penilaian: A
c) Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat,
mendapatkan penilaian: A
5) Pemanfaatan Teknologi Informasi
a) Rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian
pelayanan, mendapatkan penilaian:A
b) Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan,
mendapatkan penilaian:B
c) Perbaikan secara terus menerus, mendapatkan penilaian: A
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 23
b. Evaluasi.
Capaian pada area perubahan bidang pelayanan publik sangat terbantu
dengan sarana prasarana informasi dan komunikasi serta fasilitas lain yang
dimiliki Setjen Wantannas. Meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan
pada aspek sarana prasarana tersebut, namun kemudahan akses,
komunikasi aktif dengan publik dan interaksi lain yang di lakukan pada
bidang ini dirasakan sangat membantu. Secara umum, bidang kehumasan
yang dilakukan juga sangat relevan serta terkait langsung dengan capaian
tersebut di atas.
c. Rencana Aksi.
1) Melaksanakan evaluasi dan perbaikan atas standar pelayanan secara
berkala.
2) Menerapakan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan
dengan lebih tepat sasaran.
3) Menindaklanjuti hasil survey untuk meningkatkan pelayanan publik.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 24
III. AGENDA REFORMASI BIROKRASI
TABEL 2.
RANGKUMAN ANALISIS SWOT
Hasil Pembahasan (SWOT)
Strengths
(Kekuatan)
1 Jumlah SDM yang memadai
2 Sarana dan Prasana yang memadai
3. Networking yang kuat dengan lembaga-lembaga
pusat/daerah/internasional
4. Pedoman Pembinaan ketahanan nasional yang jelas
5. Komitmen Pimpinan
Weaknesses
(Kelemahan)
1. Masih rendahnya kualitas SDM
2. Manajemen kinerja yang belum optimal
3. Kooordinasi dengan instansi terkait belum optimal
4. Masih kurangnya dukungan IT
5. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja
Opportunities
(Kesempatan)
1 Negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis.
2 Reformasi birokrasi terus berjalan untuk memperbaiki kualitas
pelayanan publik
3 Koordinasi antarsektor dan antar-daerah dalam pembangunan
daerah
4 Menguatnya aspirasi penegakan hukum yang menjamin rasa
keadilan masyarakat
5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Threats
(Ancaman) 1
Dinamika kehidupan masyarakat masih diwarnai oleh berbagai
turbulensi politik
2
Kerusakan lingkungan hidup belum sepenuhnya dapat
dihentikan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi
tidak berkelanjutan
3. Kerusuhan sosial dan konflik antar umat beragama kerap terjadi
4. Instabilitas politik dan keamanan dibeberapa daerah
5 Penegakan hukum kerap tidak sesuai dengan harapan dan cita
hukum masyarakat
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 25
Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, maka untuk menghadapi
kondisi lingkungan strategis yang semakin komplek baik secara internal maupun
eksternal agar tujuan dan sasaran organisasi Setjen Wantannas periode 2015-2019
dapat terwujud secara optimal maka hasil analisis SWOT tersebut dapat
dimaksimalkan dan dimanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada untuk
meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman atau risiko yang akan dihadapi
Setjen Wantannas. Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perlu ditingkatkan kualitas kebijakan dan strategi ketahanan nasional dalam
rangka perkiraan risiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko
pembangunan.
2. Perlu dioptimalkan efektivitas pembinaan ketahanan nasional dalam rangka
menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan.
3. Perlu ditingkatkan penguatan kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas.
Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai
dengan peran dan kewengan Setjen Wantannas sebagai lembaga yang menghasilkan
strategi dan kebijakaan ketahanan nasional untuk Presiden RI maka Setjen
Wantannas harus memiliki kelembagaan dengan penguatan peran dan kewenangan
yang sesuai dengan bisnis proses Setjen Wantannas untuk periode 2015-2019
sebagaimana Tabel di bawah ini:
Gambar 2.
Bisnis Proses Setjen Wantannas
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 26
Sesuai dengan proses bisnis (business process) Setjen Wantannas pada
Gambar di atas maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Setjen Wantannas
untuk periode 2015-2019 sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.
PENGUATAN PERAN SETJEN WANTANNAS PERIODE 2015-2019
Think Tank Ketahanan
Nasional
Penyusunan kebijakan dan strategi nasional
dalam rangka perkiraan risiko pembangunan
nasional dan merehabilitasi akibat risiko
pembangunan
Pembinaan Ketahanan
Nasional
Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional
dalam rangka menjamin keselamatan bangsa
dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024
yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Berdasarkan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN kedua, RPJMN ketiga
ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif
perekonomian yang berbasis sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang
berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam
RPJMN 2015-2019 pada bidang pertahanan dan keamanan terdapat tiga komponen
utama dari hasil formulasi RPJMN tahap III. Pertama, RPJMN tahap III ini merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang
bervisi mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta
aman dan bersatu di mana untuk bidang pertahanan dan keamanan, dimana visi
khususnya adalah penguatan intensif kemampuan pertahanan nasional, keamanan
dalam negeri, dan keamanan sosial. Kedua, RPJMN tahap III juga memperhatikan
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 27
visi Kabinet Kerja 2015-2019 yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri
dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dengan misi khusus pada bidang
pertahanan dan keamanan yang adalah mewujudkan keamanan nasional yang
mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan. Dan Ketiga, RPJMN tahap III ini juga meninjau realita
terkini baik domestik, kawasan maupun global yang mempengaruhi kepentingan
nasional secara langsung atau tidak langsung. Di dalam negeri, lingkungan strategis
Indonesia diwarnai kestabilan sosio-politik dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, sementara pada tingkat regional dan internasional terjadi persaingan
sebagai hasil dari redistribusi kekuatan dunia yang terkonsentrasi di Asia Pasifik.
Berdasarkan pertimbangan ketiga hal di atas, RPJMN 2015-2019 bidang pertahanan
dan keamanan mengusung isu strategis yang selaras yaitu Peningkatan Kapasitas
Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional. Isu strategis tersebut kemudian
dijabarkan menjadi tujuh sub-isu strategis untuk periode lima tahun ke depan, yaitu:
(1) Permasalahan alutsista TNI dan Almatsus Polri dan pemberdayaan industri
pertahanan; (2) Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit; (3) Profesionalisme Polri;
(4) Peralatan dan koordinasi intelijen; (5) Gangguan keamanan dan pelanggaran
hukum di laut dan wilayah perbatasan darat; (6) Prevalensi penyalahgunaan narkoba;
dan (7) Sistem keamanan nasional.
Berdasarkan berbagai permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi
pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka Setjen
Wantannas mempunyai tanggungjawab untuk sasaran bidang yang akan dicapai
yakni terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan
keamanan tahun 2015-2019, maka arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan-
keamanan (hankam) yang menjadi tanggungjawab Setjen Wantannas adalah
terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif ditempuh dengan:
1) Melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks
ketahanan nasional; dan
2) Meningkatkan koordinasi antar-institusi pertahanan dan keamanan dengan
institusi lainnya.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 28
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SETJEN WANTANNAS
Berdasarkan hasil Analisis SWOT sebagaimana uraian di atas, arah kebijakan
dan strategi untuk upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Setjen Wantannas
periode 2015-2019 mencakup:
Arah kebijakan yang akan dilaksanakan:
1. Penguatan kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan kualitas strategi dan kebijakan bidang ketahanan; dan
3. Peningkatan kualitas pembinaan bidang ketahanan.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1. Penguatan sistem pendeteksian dini di bidang Ketahanan Nasional.
2. Penguatan kemitraan dengan instansi terkait baik pemerintah maupun non-
pemerintah.
3. Peningkatan pembinaan ketahanan nasional melalui komunikasi, informasi dan
edukasi kepada masyarakat.
Internal:
1. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan
untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Setjen Wantannas secara lebih proporsional dan
akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam
mendukung tugas Setjen Wantannas.
Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Setjen Wantannas menetapkan 9
program dan 33 kegiatan sesuai RPJMN periode 2015-2019 dan Renstra Setjen
Wantannas 2015-2019, sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan.
a. Program.
1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas.
2) Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya
perubahan pola pikir.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 29
b. Sasaran.
1) Meningkatnya integritas seluruh aparatur di lingkungan Setjen Wantannas
yang dapat mendukung Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
sehingga tercapai kinerja organisasi yang optimal.
2) Terselenggaranya seluruh program RB secara efektif dan efisien dengan
dukungan peran optimal agen perubahan, sehingga dapat mewujudkan
perubahan secara bertahap seluruh aspek kehidupan organisasi di
lingkungan Setjen Wantannas.
c. Indikator.
1) Persentase keterlibatan pimpinan pada program RB dalam hal penegakan
integritas.
2) Rendahnya tingkat pelanggaran aparatur Setjen Wantannas baik secara
kuantitas maupun kualitas.
3) Tingginya tingkat kehadiran aparatur Setjen Wantannas dalam tugas.
2. Penguatan Pengawasan.
a. Program.
1) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM
(Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)
2) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
3) Pelaksanaan whistleblowing system.
b. Sasaran.
1) Terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani.
2) Terbentuknya TIM Penanganan Gratifikasi (TPG) melalui keputusan
Sesjen Wantanas.
3) Menghilangkan praktek gratifikasi dalam pelaksanaan tugas.
4) Pengawasan asas bebas KKN dalam pelaksanaan tugas.
5) Kebijakan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di
lingkungan dan implementasi Penanganan Benturan Kepentingan.
6) Tindak lanjut atas hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan.
7) Pengendalian internal terhadap risiko kegiatan pelaksanan tugas dan
fungsi organisasi di seluruh unit kerja.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 30
8) Melanjutkan Pembentukan Tim Terpadu Pengaduan Masyarakat (TTPM)
melalui keputusan Sesjen Wantannas.
9) Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi penanganan benturan
kepentingan.
10) Tersedianya laporan evaluasi bidang penguatan pengawasan RB Setjen
Wantannas.
c. Indikator.
1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
2) Pembuatan laporan berkala oleh Tim yang terbentuk (TPG) tentang
praktek gratifikasi.
3) Peraturan penanganan gratifikasi.
4) pelaksanaan public campaign dan implementasi penanganan gratifikasi.
5) Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.
6) Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi.
7) Tercapainya whistle blowing system.
8) Sosialisasi dan penerapan whistle blowing system.
9) Evaluasi atas whistle blowing system.
10) Tindak lanjut evaluasi atas whistle blowing system.
11) Pencegahan benturan kepentingan.
12) Meningkatnya opini laporan sistem keuangan (nilai:WTP).
13) Meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi.
14) Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan.
15) Ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi yang diberikan.
16) Pengaduan masyarakat tertangani dengan baik.
17) Terbentuknya Tim Terpadu Pengaduan Masyarakat (TTPM) di
Lingkungan Setjen Wantannas.
18) Penanganan benturan kepentingan tersosialisasikan dengan baik.
19) Terwujudnya penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Setjen
Wantannas.
20) Terwujudnya laporan evaluasi.
21) Tersusunnya secara rinci kelengkapan evidence bidang penguatan
pengawasan
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 31
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
a. Program.
Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Keamanan Nasional
(Sisfokamnas) dalam meraih sasaran-sasaran Wantannas sebagai think tank
Ketahanan Nasional dan Pembinaan Ketahanan Nasional (Bintannas) dan
peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, penganggaran dan
pelaporan serta transparansi kinerja organisasi.
b. Sasaran.
1) Meningkatnya pemanfaatan Sisfokamnas dalam pembuatan policy brief,
perkiraan cepat (kirpat) tentang hal-hal nasional yang mendesak, strategis
dan krusial, dan kajian-kajian Bintannas melalui Rakertas dan Pokjasus.
2) Meningkatnya kualitas policy brief untuk Presiden RI selaku Ketua
Wantannas.
3) Meningkatnya kualitas hasil-hasil kajian Bintannas.
4) Meningkatnya kecepatan penyampaian hasil-hasil kajian kepada Presiden
RI dan para anggota Wantannas.
5) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam perencanaan, penganggaran dan
pelaporan.
6) Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran serta
mekanisme pelaporan.
7) Meningkatnya transparansi laporan keuangan dan kinerja.
8) Meningkatnya penilaian Indeks Kinerja Utama (IKU) secara
terkomputerisasi dan dapat dimutakhirkan secara berkala minimal sebulan
sekali.
9) Meningkatnya komitmen peningkatan kinerja dan dapat dipantau secara
digital oleh pimpinan.
10) Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan kinerja guna meraih
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).
11) Meningkatnya kualitas SAKIP.
12) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan
akuntabel kinerjanya.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 32
13) Meningkatnya transparasi situasi keuangan Setjen Wantannas kepada
publik.
14) Meningkatnya transparasi situasi kinerja Setjen Wantannas kepada publik.
c. Indikator.
1) Pemanfaatan yang tinggi Sisfokamnas oleh para eselon pimpinan, para
staf di kedeputian dan staf ahli dalam rangka pembuatan policy brief,
Kirpat dan kajian-kajian Rakertas dan Pokjasus.
2) Peningkatan probabilitas diterimanya policy brief Setjen Wantannas oleh
Presiden RI.
3) Peningkatan probabilitas diterimanya hasil-hasil kajian Wantannas berupa
Kirpat dan Rakertas serta Pokjasus oleh Presiden RI dan para anggota
Wantannas.
4) Peningkatan outcome Wantannas sebagai dampak dari kecepatan
Presiden RI dan para anggota Wantannas menanggapi hasil-hasil kajian
Setjen Wantannas.
5) Penerapan nota dinas daring (online) dalam komunikasi internal para
pejabat Setjen Wantannas guna mempercepat perencanaan,
penganggaran dan pelaporan.
6) Peningkatan efektivitas kerja dan efisiensi waktu melalui pengintegrasian
mekanisme perencanaan dan penganggaran serta pelaporan melalui
penerapan nota dinas daring.
7) Peningkatan transparansi laporan keuangan dan kinerja yang dapat
diakses secara daring.
8) Penerapan Balanced Score Card (BSC) di seluruh Unit Kerja.
9) Penerapan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan
level individu staf.
10) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik
melalui media daring.
11) Penyusunan revisi pedoman implementasi SAKIP secara digital.
12) Penerapan right sizing SDM, yakni right (tepat) dalam kuantitas dan right
dalam kualitas (kompeten dan profesional).
13) Publikasi secara berkala dokumen perencanaan dan anggaran Setjen
Wantannas secara daring kepada publik.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 33
14) Publikasi secara berkala kinerja berupa abstrak/ rangkuman kajian-kajian
Setjen Wantannas secara daring kepada publik.
4. Penguatan Kelembagaan.
a. Program.
Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN (Setjen Wantannas).
b. Sasaran.
Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang
tindih sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik.
c. Indikator.
1) Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme
kelembagaan.
2) Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi.
5. Penguatan Tatalaksana.
a. Program.
1) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
2) Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
4) Penerapan sistem kearsipan yang handal.
b. Sasaran.
1) Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka
mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.
2) Terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh
dan terpadu.
c. Indikator.
1) Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka
mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 34
2) Tersedianya kebijakan administrasi pemerintahan di lingkungan Setjen
Wantannas.
3) Terimplementasinya SOP-AP di masing-masing unit kerja.
4) Terlaksananya evaluasi ketatalaksanaan masing-masing unit kerja secara
berkala.
5) Tersedianya aplikasi implementasi e- government yang terintegrasi.
6) Terlaksananya evaluasi penerapan e-government di lingkungan Setjen
Wantannas.
7) Tersedianya aplikasi sebagai implementasi keterbukaan informasi publik.
8) Tersedianya aplikasi kearsipan secara elektronik di lingkungan Setjen
Wantannas.
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
a. Program.
1) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN.
2) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi
secara transparan dan berbasis kompetensi.
3) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka.
4) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center.
5) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.
6) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis
kinerja.
7) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN.
8) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN.
9) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data
base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.
10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat.
11) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis
kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN).
12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN.
13) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat
kompetensi jabatan.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 35
14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk
mendukung kinerja.
b. Sasaran.
1) Analisis jabatan, analisis beban kerja serta penghitungan kebutuhan
pegawai telah dilakukan.
2) Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan.
3) Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.
4) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah
dihitung dan diformalkan.
5) Pelaksaanaan pengumuman dan keseluruhan proses melalui sistem
informasi dengan asas keterbukaan, bebas KKN.
6) Penyusunan peraturan pola karir ASN.
7) Penerapan promosi terbuka bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
8) Tersedianya standar kompetensi SDM, sehingga manajemen karir dan
pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi.
9) Tersusunnya pedoman penilaian kinerja individu berdasarkan kompetensi,
transparansi dan ditetapkannya kebijakan tentang penilaian kinerja
pegawai.
10) Penegakan disiplin pegawai.
11) Pengaturan akses sistem informasi kepegawaian.
12) Integrasi sistem informasi kepegawaian dalam pelaksanaan kebijakan
manajemen pegawai.
13) Terwujudnya kejelasan karier pegawai yang memiliki talent pool, dan
menggambarkan kompetensi yang utuh dari pegawai.
14) Penyusunan standar kompetensi SDM.
15) Pelaksanaan assessment dan uji kompetensi bagi pegawai.
16) Penyusunan rencana pengembangan berdasarkan kompetensi.
17) Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi
secara berkala.
18) Tersusunnya pedoman kurikulum Diklat pegawai, Terlaksananya diklat yang
sesuai dengan kebutuhan organisasi, Tersedianya database Diklat bagi
pegawai, Evaluasi pasca pelaksanaan Diklat terhadap peserta untuk
mengukur keberhasilan.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 36
19) Terselenggaranya promosi terbuka/lelang jabatan secara transparan,
Terlaksananya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki.
20) Tersusunnya pola karir pegawai ASN, Penempatan pegawai sesuai
dengan kompetensinya, meningkatnya kinerja individu pegawai,
terwujudnya suasana kondusif dan keadilan terhadap seluruh pegawai
ASN.
21) Tersusunnya uraian jabatan, tersusunnya job grading, tersusunnya
evaluasi jabatan yang akurat, tersusunnya pedoman pelaksanaan analisa
beban kerja dalam rangka merumuskan kebutuhan pegawai.
22) Tersedianya pedoman pendidikan dan pelatihan yang transparan, efektif,
efisien dan akuntabel, terpenuhinya kebutuhan organisasi terhadap
kompetensi pegawai.
c. Indikator.
1) Tersedianya perhitungan kebutuhan yang tepat.
2) Kebutuhan 5 tahun dijadikan acuan dalam pengajuan formasi.
3) Manajemen karir dan pemerataan jumlah pegawai.
4) Tersedianya jumlah kebutuhan pelaksana.
5) Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan rekrutmen dan sistem
informasi yang digunakan.
6) Dengan penerapan pola karir dan manajemen SDM melalui talent pool
didapatkan SDM yang sesuai dengan kompetensi jabatan.
7) Dokumen standar kompetensi.
8) Dokumen hasil assessment.
9) Dokumen rencana pengembangan berbasis kompetensi.
10) Dokumen monitoring evaluasi pengembangan pegawai berbasis
kompetensi.
11) Penetapan dokumen pengelompokan pegawai berdasarkan jabatan dan
pangkat dan golongan.
12) Sosialisasi dan implementasi kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai
13) Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward and punishment).
14) Kemudahan akses dan kejelasan pengelolaan serta manajemen
pegawai.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 37
15) Tersedianya identifikasi kelompok pegawai yang potensial untuk
kaderisasi kepemimpinan.
16) Didapatkan standar kompetensi SDM, sehingga manajemen karir dan
pengembangan SDM sudah berbasis kompetensi.
17) Pelaksanaan pedoman/kurikulum Diklat.
18) Meningkatnya kualitas kompetensi SDM.
19) Terlaksananya promosi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan kebutuhan pengembangan karir pegawai.
20) Kompetensi Minimal dengan menghilangkan kesenjangan kompetensi
yang ada dengan kompetensi yang diinginkan.
21) Evaluasi pasca pelaksanaan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
22) Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
a. Program.
1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang
sedang diberlakukan.
2) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang
sedang diberlakukan
3) Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan
yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis
dengan peraturan perundang-undangan lain.
4) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-
undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
b. Sasaran.
1) Evaluasi dan perumusan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang sesuai organisasi Wantannas.
2) Monitoring, evaluasi, perumusan dan harmonisasi SOP dan peraturan
perundang-undangan terbaru.
3) Perumusan dan penetapan aturan per undangan- undangan baru sesuai
kebutuhan.
4) Sosialisasi peraturan perundangan-undangan baru yang akan
diterapkan.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 38
c. Indikator.
1) Jumlah pelaksanaan SOP dan peraturan yang sesuai.
2) Jumlah pelaksanaan evaluasi dan peraturan perundang-undangan.
3) Adanya hasil revisi/ perbaikan peraturan yang diperlukan.
4) Jumlah revisi peraturan perundangan terbaru.
5) Jumlah hasil revisi peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan
di Setjen Wantannas.
6) Sejumlah peratur an perundang-undangan baru sesuai kebutuhan.
7) Adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan baru.
8) Jumlah biaya sesuai kegiatan dan produknya.
9) Perkantoran dan sarana pendukungnya.
10) Terpahaminya sejumlah peraturan perundang-undangan yang
disosialisasikan.
11) Dapat diterapkannya peraturan perundang-undangan yang baru.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
a. Program.
1) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:
a) Implementasi UU Pelayanan Publik.
b) Pemanfataan ICT.
c) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
d) Budaya Pelayanan.
2) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik:
a) Penguatan monev kinerja.
b) Efektivitas pengawasan.
c) Sistem pengaduan.
d) Penerapan reward and punishment.
b. Sasaran.
1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik:
a) Standar Pelayanan.
b) Budaya Pelayanan Prima.
c) Pengelolaan Pengaduan.
d) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 39
2) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik:
a) Optimalisasi merespon pengaduan.
b) Peningkatan soft competency petugas pelayanan.
c) Pengembangan sistem reward and punishment.
d) Pemanfaatan teknologi informasi.
c. Indikator.
1) Hasil survey kepuasan masyarakat.
2) Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.
3) Indeks integritas pelayanan publik.
4) Persentase tingkat kepatuhan K/L dalam pelaksanaan UU Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5) Publik Service Index.
6) Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.
7) Implementasi sistem reward and punishment.
8) Kemudahan akses informasi.
9) Pemanfaatan sistem elektronik dalam pelayanan publik.
9. Monitoring, Evaluasi dan Quick Wins.
a. Program.
1) Monitoring dan Evaluasi bidang pembinaan aspek ketahanan nasional
pada 8 (delapan) area perubahan.
2) Quick wins: Optimalisasi Situation Room dalam rangka percepatan
penyajian kondisi ketahanan nasional kepada Ketua dan Anggota Tetap
Dewan Ketahanan Nasional.
b. Sasaran.
1) Tersedianya data dan informasi aspek ketahanan nasional pada 8
(delapan) area perubahan.
2) Terwujudnya percepatan penyajian kondisi ketahanan nasional kepada
Ketua dan Anggota Tetap Dewan Ketahanan Nasional.
c. Indikator.
1) Tercapainya reformasi birokrasi di Setjen Wantannas.
2) Tercapainya kondisi ketahanan nasional.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 40
IV. MONITORING, EVALUASI DAN QUICK WINS
Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas periode 2015-2019 harus
dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Setjen Wantannas sesuai dengan tugas
dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya
dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga,
unit kerja dan kinerja pegawai.
Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan
perencanaan strategis Setjen Wantannas sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur
sesuai indikatornya. Tim Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam Road Map Reformasi Birokrasi
Setjen Wantannas. Hasil evaluasi tersebut disampaikan ke Menteri PAN RB pada
akhir tahun. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat
mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang
dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk
perbaikan pelaksanaan rencana reformasi birokrasi di masa yang akan datang.
Fokus utama monitoring dan evaluasi diarahkan kepada perubahan yang terdiri
dari delapan area perubahan yaitu (1) Manajemen Perubahan; (2) Penguatan
Pengawasan; (3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (4) Penguatan Kelembagaan; (5)
Penguatan Tatalaksana; (6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (7)
Penguatan Peraturan perundang-undangan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik.
Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator
masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat. Di dalam pelaksanaannya,
kegiatan evaluasi dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:
1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum
ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan
menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara
mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat
pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan
pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya; dan
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 41
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-pelaksanaan (ex post), yaitu evaluasi yang
dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk
melihat apakah pencapaian (keluaran, hasil, atau dampak) program mampu
mengatasi masalah reformasi birokrasi yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini
digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak
terhadap kebutuhan) dari suatu program.
Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra Setjen Wantannas untuk
menilai efisiensi, efektivitas, keekonomian, manfaat, dampak, dan keberlanjutan suatu
program. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator
dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan, dan/atau indikator dan sasaran kinerja
hasil untuk program.
Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Dalam hal ini
yang dimaksud dengan sistematis adalah proses pelaksanaan evaluasi dilaksanakan
sesuai dengan tata urut sehingga hasil dan rekomendasi dapat
dipertanggungjawabkan. Setjen Wantannas akan menyediakan informasi berkaitan
dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Quick Wins merupakan suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang
mengawali suatu program besar dan sulit. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan
momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan
sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar
tersebut. Quick wins untuk Setjen Wantannas merupakan optimalisasi Sitroom dalam
rangka percepatan penyajian kondisi ketahanan nasional kepada Ketua dan Anggota
Tetap Dewan Ketahanan Nasional.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 42
V. PENUTUP
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang diarahkan pada tiga aspek yaitu : 1) Birokrasi yang bersih dan
akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efesien; 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan
publik yang berkualitas.
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi
adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna
dan berhasil guna. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut
birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan
masyarakat.
Secara keseluruhan program reformasi birokrasi di lingkungan Setjen Wantannas
sudah berjalan dengan baik, dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas yang didukung dengan kemudahan dalam mengakses informasi.
Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat turut mendorong dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik Setjen Wantannas kepada masyarakat
meskipun masih diperlukan pembenahan hal-hal yang dipandang masih kurang dan
belum maksimal dilaksanakan. Dengan melaksanakan program peningkatan kualitas
pelayanan publik secara baik dan benar serta mengikuti perkembangan teknologi
global, Setjen Wantannas berupaya mendukung tercapainya reformasi birokrasi
secara optimal.
Didorong oleh semangat perubahan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan
dan kinerja Setjen Wantannas yang lebih baik, dalam kurun waktu tahun 2010-2014
proses Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas telah menghasilkan berbagai
perubahan serta capaian-capaian penting dan konkrit pada delapan area perubahan
reformasi birokrasi. Merujuk amanat yang tertulis dalam Road Map Reformasi
Birokrasi Nasional 2015-2019, pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen Wantannas
akan meningkat kinerjanya apabila ada motivasi yang kuat. Motivasi akan muncul jika
setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai
tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari
tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan
secara konsisten.
ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 43
Secara bertahap mulai terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja pimpinan
dan pegawai Setjen Wantannas dalam menyikapi Reformasi Birokrasi, dimana
tercapai kesepakatan untuk membentuk Setjen Wantannas yang lebih professional,
efisien, dan berintegritas. Berbagai kemajuan dan capaian yang telah diraih bukan
menjadi sasaran akhir, namun sebagai penyemangat bagi Setjen Wantannas dan
seluruh komponennya untuk terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan
dilaksanakan. Setjen Wantannas harus berubah menjadi sebuah organisasi yang
dinamis dan aktif untuk melakukan perubahan positif untuk menyikapi berbagai
tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Dengan demikian, sasaran Reformasi Birokrasi diharapkan akan dapat tercapai.
Jakarta, Oktober 2015
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
W a r i s Letnan Jenderal TNI
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 1
LAMPIRAN MATRIK PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, DAN INDIKATOR
REFORMASI BIROKRASI SETJEN WANTANNAS 2015-2019
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Pengembangan
nilai-nilai untuk
menegakkan
integritas
Meningkatnya integritas
seluruh aparatur di
lingkungan Setjen
Wantannas yang dapat
mendukung Efisiensi
dan efektivitas
pelaksanaan tugas
sehingga tercapai
kinerja organisasi yang
optimal
Persentase
keterlibatan
pimpinan pada
program RB dalam
hal penegakan
integritas
Rendahnya tingkat
pelanggaran
aparatur Setjen
Wantannas baik
secara kuantitas
maupun kualitas
Tingginya tingkat
kehadiran aparatur
Setjen Wantannas
dalam tugas
Terbangunnya
kesamaan
persepsi,komitmen,
dan pemahaman
seluruh aparatur
Setjen wantannas
tentang program RB
pada fokus
pengembangan nilai
integritas
Meningkatnya
penerapan nilai-
nilai integritas oleh
seluruh aparatur
Setjen Wantannas
Meningkatnya
penerapan nilai-
nilai integritas
oleh seluruh
aparatur Setjen
Wantannas
Menguatnya
penerapan nilai-
nilai integritas
oleh seluruh
aparatur Setjen
Wantannas
Terlaksananya
seluruh program
dan kegiatan RB
periode lima
tahun kedua
(2015-2019)
secara berkualitas
2. Pembentukan
agen perubahan
yang dapat
mendorong
terjadinya
perubahan pola
pikir
Terselenggaranya
seluruh program RB
secara efektif dan
efisien dengan
dukungan peran optimal
agen perubahan,
sehingga dapat
mewujudkan perubahan
secara bertahap seluruh
aspek kehidupan
organisasi di lingkungan
Setjen Wantannas
Konsistensi antara
rencana aksi dari
sembilan program RB
di lingkungan Setjen
Wantannas dengan
pelaksanaannya
Terbentuknya
formasi agen
perubahan yang
merupakan seluruh
personil yang
tergabung dalam
Tim RB Setjen
wantannas
Terbangunnya
kesamaan
persepsi, dan
komitmen, seluruh
agen perubahan di
lingkungan Setjen
wantannas tentang
fokus program RB
Meningkatnya
peran agen
perubahan dalam
peningkatan
kualitas aparatur
di lingkungan
Setjen Wantannas
Meningkatnya
peran agen
perubahan dalam
peningkatan
kualitas aparatur
di lingkungan
Setjen Wantannas
Menguatnya
peran agen
perubahan dalam
peningkatan
kualitas aparatur
di lingkungan
Setjen Wantannas
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 2
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
II. PENGUATAN PENGAWASAN
1. Pembangunan
unit kerja untuk
memperoleh
predikat menuju
WBK/WBBM
(Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih
dan Melayani)
Terwujudnya wilayah
bebas korupsi dan
wilayah birokrasi bersih
dan melayani
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
organisasi,
pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN,
serta peningkatan
pelayanan publik
Kebijakan
Penetapan unit kerja
menuju WBK/
WBBM
Piagam
Pencanangan Zona
Integritas
Laporan Hasil
Evaluasi WBK/
WBBM
Kebijakan
Penetapan unit
kerja menuju WBK/
WBBM
Piagam
Pencanangan Zona
Integritas
Laporan Hasil
Evaluasi WBK/
WBBM
Laporan Hasil
Evaluasi WBK/
WBBM
Laporan Hasil
Evaluasi WBK/
WBBM
Laporan Hasil
Evaluasi WBK/
WBBM
2. Pelaksanaan
pengendalian
gratifikasi
Terbentuknya TIM
Penanganan
Gratifikasi (TPG)
melalui keputusan
Sesjen Wantanas
Menghilangkan
praktek gratifikasi
dalam pelaksanaan
tugas
Pembuatan laporan
berkala oleh Tim
yang terbentuk
(TPG) tentang
praktek gratifikasi.
Peraturan
penanganan
gratifikasi
pelaksanaan public
campaign dan
implementasi
penanganan
gratifikasi
Evaluasi atas
kebijakan
penanganan
gratifikasi
Tindak lanjut hasil
evaluasi atas
penanganan
gratifikasi
Menyusun draft/
peraturan
penanganan
gratifikasi
Laporan
pelaksanaan public
campaign dan
implementasi
penanganan
gratifikasi
Laporan hasil
evaluasi
pelaksanaan
peraturan
penanganan
gratifikasi
Melaksanakan
peraturan
penanganan
gratifikasi
Laporan
pelaksanaan public
campaign dan
implementasi
penanganan
gratifikasi
Laporan hasil
evaluasi
pelaksanaan
peraturan
penanganan
gratifikasi
Laporan
pelaksanaan
public campaign
dan implementasi
penanganan
gratifikasi
Laporan hasil
evaluasi
pelaksanaan
peraturan
penanganan
gratifikasi
Laporan
pelaksanaan
public campaign
dan implementasi
penanganan
gratifikasi
Laporan hasil
evaluasi
pelaksanaan
peraturan
penanganan
gratifikasi
Laporan
pelaksanaan
public campaign
dan implementasi
penanganan
gratifikasi
Laporan hasil
evaluasi
pelaksanaan
peraturan
penanganan
gratifikasi
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 3
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
3. Pelaksanaan
whistleblowing
system
Pengawasan asas
bebas KKN dalam
pelaksanaan tugas
Tercapainya whistle
blowing system.
Sosialisasi dan
penerapan whistle
blowing system
Evaluasi atas whistle
blowing system
Tindak lanjut
evaluasi atas whistle
blowing system
Menyusun dan
merumuskan
kebijakan tentang
Sistem Pelaporan
dan penanganan
Pelanggaran
(whistle-blowing
system)
Laporan sosialisasi
dan penerapan
Laporan hasil
evaluasi
Laporan tindak lanjut
evaluasi
Laporan sosialisasi
dan penerapan
Laporan hasil
evaluasi
Laporan tindak
lanjut evaluasi
Laporan
sosialisasi dan
penerapan
Laporan hasil
evaluasi
Laporan tindak
lanjut evaluasi
Laporan
sosialisasi dan
penerapan
Laporan hasil
evaluasi
Laporan tindak
lanjut evaluasi
Laporan
sosialisasi dan
penerapan
Laporan hasil
evaluasi
Laporan tindak
lanjut evaluasi
4. Pelaksanaan
pemantauan
benturan
kepentingan
Kebijakan tentang
Pedoman
Penanganan
Benturan
Kepentingan di
lingkungan dan
implementasi
Penanganan
Benturan
Kepentingan
Tindak lanjut atas
hasil evaluasi
Penanganan
Benturan
Kepentingan
Pencegahan benturan
kepentingan Menyusun kebijakan
tentang Pedoman
Penanganan
Benturan
Kepentingan di
lingkungan dan
implementasi
Penanganan
Benturan
Kepentingan
Laporan sosialisasi
dan penerapan
Laporan hasil
evaluasi
Melaksanakan
kebijakan tentang
Pedoman
Penanganan
Benturan
Kepentingan di
lingkungan dan
implementasi
Penanganan
Benturan
Kepentingan
Laporan sosialisasi
dan penerapan
Laporan hasil
evaluasi
Laporan
sosialisasi dan
penerapan
Laporan hasil
evaluasi
Laporan
sosialisasi dan
penerapan
Laporan hasil
evaluasi
Laporan
sosialisasi dan
penerapan
Laporan hasil
evaluasi
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 4
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
5. Pembangunan
SPIP Pengendalian internal
terhadap risiko
kegiatan pelaksanan
tugas dan fungsi
organisasi di seluruh
unit kerja
Meningkatnya opini
laporan sistem
keuangan
(nilai:WTP)
Meningkatkan
kepercayaan
stakeholders
terhadap organisasi
Berkurangnya
temuan hasil
pemeriksaan
Ditindaklanjutinya
seluruh rekomendasi
yang diberikan
Penyusunan
kebijakan sistem
pengendalian
internal
Penetapan
kebijakan sistem
pengendalian
internal
Sosialisasi dan
implementasi
pedoman/SOP
SPIP
Monitoring evaluasi
efektifitas
pedoman/SOP
SPIP
Implementasi
SOP SPIP
Monitoring
evaluasi efektifitas
pedoman/SOP
SPIP
Laporan
pemantauan
pengendalian
intern
Laporan
pemantauan
pengendalian
intern
6. Penanganan
pengaduan
masyarakat
Melanjutkan
Pembentukan Tim
Terpadu Pengaduan
Masyarakat (TTPM)
melalui keputusan
Sesjen Wantannas
Merencanakan dan
melaksanakan
sosialisasi
penanganan benturan
kepentingan
Pengaduan
masyarakat
tertangani dengan
baik
Terbentuknya Tim
Terpadu Pengaduan
Masyarakat (TTPM)
di Lingkungan Setjen
Wantannas
Penanganan
benturan
kepentingan
tersosialisasikan
dengan baik
Terwujudnya
penanganan
benturan
kepentingan di
Lingkungan Setjen
Wantannas
Laporan mengenai
identifikasi media
yang digunakan
dalam pengaduan
pelayanan
SOP Pengaduan
Pelayanan
Laporan evaluasi
penanganan
pengaduan
masyarakat
Laporan
mengenai
identifikasi media
yang digunakan
dalam pengaduan
pelayanan
SOP Pengaduan
Pelayanan
Laporan evaluasi
penanganan
pengaduan
masyarakat
Laporan
mengenai
identifikasi
media yang
digunakan
dalam
pengaduan
pelayanan
SOP
Pengaduan
Pelayanan
Laporan
evaluasi
penanganan
pengaduan
masyarakat
Laporan
mengenai
identifikasi
media yang
digunakan
dalam
pengaduan
pelayanan
SOP
Pengaduan
Pelayanan
Laporan
evaluasi
penanganan
pengaduan
masyarakat
Laporan
mengenai
identifikasi
media yang
digunakan
dalam
pengaduan
pelayanan
SOP
Pengaduan
Pelayanan
Laporan
evaluasi
penanganan
pengaduan
masyarakat
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 5
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
7. Monev dan
Laporan
Tersedianya laporan
evaluasi bidang
penguatan pengawasan
RB Setjen Wantannas
Terwujudnya laporan
evaluasi.
Tersusunnya secara
rinci kelengkapan
evidence bidang
penguatan
pengawasan
Monitoring dan
evaluasi bidang
penguatan
pengawasan
Monitoring dan
evaluasi bidang
penguatan
pengawasan
Monitoring dan
evaluasi bidang
penguatan
pengawasan
Monitoring dan
evaluasi bidang
penguatan
pengawasan
Monitoring dan
evaluasi bidang
penguatan
pengawasan
III. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Peningkatan
pemanfaatan Sistem
Informasi Keamanan
Nasional
(Sisfokamnas) dalam
meraih sasaran-
sasaran Wantannas
sebagai think tank
Ketahanan Nasional
dan Pembinaan
Ketahanan Nasional
(Bintannas) dan
peningkatan
pemanfaatan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK)
untuk meningkatkan
efektivitas dan
efisiensi
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan serta
transparansi kinerja
organisasi.
Meningkatnya
pemanfaatan
Sisfokamnas
dalam pembuatan
policy brief,
perkiraan cepat
(Kirpat) tentang
hal-hal nasional
yang mendesak,
strategis dan
krusial, dan kajian-
kajian Bintannas
melalui Rakertas
dan Pokjasus
Pemanfaatan
yang tinggi
Sisfokamnas oleh
para eselon
pimpinan, para
staf di kedeputian
dan staf ahli
dalam rangka
pembuatan policy
brief, Kirpat dan
kajian-kajian
Rakertas dan
Pokjasus
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dikarenakan
Sisfokamnas baru
dioperasikan pada
Januari 2016
50% 75% 100% 100%
Meningkatnya
kualitas policy
brief untuk
Presiden RI selaku
Ketua Wantannas
Peningkatan
probabilitas
diterimanya
policy brief Setjen
Wantannas oleh
Presiden RI
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dikarenakan
Sisfokamnas baru
dioperasikan pada
Januari 2016
25% 40% 60% 75%
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 6
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya
kualitas hasil-hasil
kajian Bintannas
Probabilitas
diterimanya hasil-
hasil kajian
Wantannas
berupa Kirpat
dan Rakertas
serta Pokjasus
oleh Presiden RI
dan para anggota
Wantannas
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dikarenakan
Sisfokamnas baru
dioperasikan pada
Januari 2016
25% 25% 60% 75%
Meningkatnya
kecepatan
penyampaian
hasil-hasil kajian
kepada Presiden
RI dan para
anggota
Wantannas
Peningkatan
outcome
Wantannas
sebagai dampak
dari kecepatan
Presiden RI dan
para anggota
Wantannas
menanggapi
hasil-hasil kajian
Setjen
Wantannas
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dikarenakan
Sisfokamnas baru
dioperasikan pada
Januari 2016
10% 25% 40% 60%
Meningkatnya
pemanfaatan TIK
dalam
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan
Penerapan nota
dinas daring
(online) dalam
komunikasi
internal para
pejabat Setjen
Wantannas guna
mempercepat
perencanaan,
penganggaran
dan pelaporan
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dan 2016
dikarenakan nota
dinas daring baru akan
dioperasikan pada
Januari 2017
0% 50% 75% 100%
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 7
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya
efektivitas
perencanaan dan
penganggaran
serta mekanisme
pelaporan
Peningkatan
efektivitas kerja
dan efisiensi
waktu melalui
pengintegrasian
mekanisme
perencanaan dan
penganggaran
serta pelaporan
melalui
penerapan nota
dinas daring
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dan 2016
dikarenakan nota
dinas daring baru akan
dioperasikan pada
Januari 2017
0% 50% 75% 100%
Meningkatnya
transparansi
laporan keuangan
dan kinerja
Peningkatan
transparansi
laporan
keuangan dan
kinerja yang
dapat diakses
secara daring
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dikarenakan
mekanisme pelaporan
keuangan dan kinerja
secara daring belum
dibangun
25% 60% 90% 100%
Meningkatnya
penilaian Indeks
Kinerja Utama
(IKU) secara
terkomputerisasi
dan dapat
dimutakhirkan
secara berkala
minimal sebulan
sekali
Penerapan
Balanced Score
Card (BSC) di
seluruh Unit
Kerja
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dan 2016
dikarenakan IKU
berbasis BSC baru
akan dioperasikan
pada Januari 2017
0% 40% 75% 100%
Meningkatnya
komitmen
peningkatan
kinerja dan dapat
dipantau secara
digital oleh
pimpinan
Penerapan
penandatanganan
Perjanjian Kinerja
(PK) sampai
dengan level
individu staf
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dikarenakan PK
belum didigitalisasi
20% 75% 90% 100%
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 8
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya
kualitas pelaporan
keuangan dan
kinerja guna
meraih predikat
Wilayah Bebas
Korupsi (WBK)
dan Wilayah
Birokrasi Bersih
dan Melayani
(WBBM)
Monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
secara periodik
melalui media
daring
40%
60% 80% 90% 100%
Meningkatnya
kualitas SAKIP
Penyusunan
revisi pedoman
implementasi
SAKIP secara
digital
20% 40% 75% 90% 100%
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas Sumber
Daya Manusia
(SDM) akan
akuntabel
kinerjanya
Penerapan right
sizing SDM,
yakni right (tepat)
dalam kuantitas
dan right dalam
kualitas
(kompeten dan
profesional)
20% 40% 60% 80% 100%
Meningkatnya
transparasi situasi
keuangan Setjen
Wantannas
kepada publik
Publikasi secara
berkala dokumen
perencanaan dan
anggaran Setjen
Wantannas
secara daring
kepada publik
100% 100% 100% 100% 100%
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 9
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya
transparasi situasi
kinerja Setjen
Wantannas
kepada publik
Publikasi secara
berkala kinerja
berupa abstrak/
rangkuman
kajian-kajian
Setjen
Wantannas
secara daring
kepada publik
0%
Angka 0% pada tahun
2015 dikarenakan
publikasi secara
berkala kinerja berupa
abstrak/rangkuman
kajian-kajian dimulai
pada tahun 2016
10%
50% 75%
90%
IV. PENGUATAN KELEMBAGAAN
Evaluasi dan
restrukturisasi
kelembagaan
ASN
Terwujudnya
kelembagaan yang
tepat ukuran, tepat
fungsi, tidak tumpang
tindih sehingga mampu
mendorong upaya
perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik
Meningkatnya
ketepatan ukuran,
ketepatan fungsi dan
sinergisme
kelembagaan
Menurunnya
tumpang tindih tugas
dan fungsi
Finalisasi evaluasi
kelembagaan
Penyusunan
kajian/desain
organisasi Setjen
Wantannas
Penyusunan
organisasi dan
tatakerja
Penyusunan
pedoman
pembentukan dan
evaluasi
kelembagaan
Evaluasi
kelembagaan dan
Evaluasi desain
organisasi
Evaluasi
kelembagaan dan
Evaluasi desain
organisasi
Evaluasi
kelembagaan dan
Evaluasi desain
organisasi
V. PENGUATAN TATALAKSANA
1. Penerapan
efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan
Terwujudnya
ketatalaksanaan yang
efektif dan efisien dalam
rangka mendorong
upaya perwujudan tata
pemerintahan yang baik
Tersedianya
kebijakan
administrasi
pemerintahan di
lingkungan Setjen
Wantannas
Terimplementasinya
SOP-AP di masing-
masing unit kerja
Terlaksananya
evaluasi
ketatalaksanaan
masing-masing unit
kerja secara berkala
Penguatan kebijakan
ketatalaksanaan
untuk mendorong
proses bisnis
birokrasi yang
sederhana, cepat,
dan terintegrasi
Penyusunan
kebijakan
administrasi
pemerintahan Peta
proses bisnis
Penguatan
kebijakan
ketatalaksanaan
untuk mendorong
proses bisnis
birokrasi yang
sederhana, cepat,
dan terintegrasi
Penyusunan
kebijakan
administrasi
pemerintahan
Peta proses bisnis
Penguatan
kebijakan
ketatalaksanaan
untuk mendorong
proses bisnis
birokrasi yang
sederhana, cepat,
dan terintegrasi
Penyempurnaan
instrumen dan
pelaksanaan
evaluasi
Penyusunan
kebijakan
administrasi
pemerintahan
Peta proses bisnis
Penguatan
kebijakan
ketatalaksanaan
untuk mendorong
proses bisnis
birokrasi yang
sederhana, cepat,
dan terintegrasi
Penyempurnaan
instrumen dan
pelaksanaan
evaluasi
Penyusunan
kebijakan
administrasi
pemerintahan
Peta proses bisnis
Penguatan
kebijakan
ketatalaksanaan
untuk mendorong
proses bisnis
birokrasi yang
sederhana, cepat,
dan terintegrasi
Penyempurnaan
instrumen dan
pelaksanaan
evaluasi
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 10
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
2. Perluasan
penerapan e-
government
yang terintegrasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
Terwujudnya
ketatalaksanaan yang
berbasis elektronik yang
menyeluruh dan
terpadu
Tersedianya aplikasi
implementasi e-
government yang
terintegrasi
Terlaksananya
evaluasi penerapan
e-government di
lingkungan Setjen
Wantannas
Penyempurnaan
aplikasi sebagai
implementasi e-
government yang
terintegrasi
Penyempurnaan
aplikasi sebagai
implementasi e-
government yang
terintegrasi
Penyempurnaan
instrumen dan
pelaksanaan
evaluasi
penerapan e-
government
Penyempurnaan
instrumen dan
pelaksanaan
evaluasi
penerapan e-
government
Penyempurnaan
instrumen dan
pelaksanaan
evaluasi
penerapan e-
government
3. Implementasi
Undang-Undang
Keterbukaan
Informasi Publik
Tersedianya aplikasi
sebagai implementasi
keterbukaan informasi
publik
Draft peraturan/
peraturan tentang
keterbukaan
informasi publik
Pelayanan
informasi di website
Pelayanan
informasi di
website
Pelayanan
informasi di
website
Pelayanan
informasi di
website
4. Penerapan
sistem kearsipan
yang handal
Tersedianya aplikasi
kearsipan secara
elektronik di
lingkungan Setjen
Wantannas
Monitoring dan
evaluasi
pengelolaan arsip
akif dan inaktif
Penyusunan
rencana
pengembangan
sistem kearsipan
Monitoring dan
evaluasi
pengelolaan arsip
akif dan inaktif
Penerapan sistem
kearsipan
Monitoring dan
evaluasi
pengelolaan arsip
akif dan inaktif
Evaluasi
penerapan sistem
kearsipan
Monitoring dan
evaluasi
pengelolaan arsip
akif dan inaktif
Evaluasi
penerapan sistem
kearsipan
VI. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
1. Perbaikan
berkelanjutan
sistem
perencanaan
kebutuhan
pegawai ASN
Analisis jabatan,
analisis beban kerja
serta penghitungan
kebutuhan pegawai
telah dilakukan
Proyeksi kebutuhan 5
tahun telah disusun
dan diformalkan
Tersedianya
perhitungan
kebutuhan yang
tepat
Kebutuhan 5 tahun
dijadikan acuan
dalam pengajuan
formasi
Finalisasi Dokumen
Pedoman Analisis
Jabatan, Analisis
Beban Kerja (ABK)
dan penghitungan
kebutuhan pegawai
Menyusun dan
menetapkan
perhitungan formasi
jabatan
Melakukan review
Analisis Jabatan
dan penghitungan
kebutuhan pegawai
melalui ABK
Menyusun dan
menetapkan
perhitungan formasi
jabatan
Melakukan review
Analisis Jabatan
dan penghitungan
kebutuhan
pegawai melalui
ABK
Menyusun dan
menetapkan
perhitungan
formasi jabatan
Melakukan review
Analisis Jabatan
dan penghitungan
kebutuhan
pegawai melalui
ABK
Menyusun dan
menetapkan
perhitungan
formasi jabatan
Melakukan review
Analisis Jabatan
dan penghitungan
kebutuhan
pegawai melalui
ABK
Menyusun dan
menetapkan
perhitungan
formasi jabatan
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 11
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Rencana redistribusi
pegawai telah disusun
dan diformalkan
Perhitungan formasi
jabatan yang
menunjang kinerja
utama instansi telah
dihitung dan
diformalkan
Manajemen karir dan
pemerataan jumlah
pegawai
Tersedianya jumlah
kebutuhan
pelaksana
Menyusun proyeksi
kebutuhan 5 tahun
Menyusun rencana
redistribusi pegawai
Melakukan review
proyeksi kebutuhan
5 tahun
Menyusun
pedoman
redistribusi pegawai
Membangun,
mengembangkan,
dan menerapkan
aplikasi Analisis
Beban Kerja
(ABK)
2. Perumusan dan
penetapan
kebijakan sistem
rekruitmen dan
seleksi secara
transparan dan
berbasis
kompetensi
Pelaksaanaan
pengumuman dan
keseluruhan proses
melalui sistem informasi
dengan asas
keterbukaan, bebas
KKN
Tersedianya dokumen
laporan pelaksanaan
rekrutmen dan sistem
informasi yang
digunakan
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Review aplikasi
rekrutmen.
Penyusunan soal
dengan melibatkan
Perguruan Tinggi
Review formasi
CPNS
Review evaluasi
pelaksanaan
rekrutmen
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Review aplikasi
rekrutmen.
Penyusunan soal
dengan melibatkan
Perguruan Tinggi
Review formasi
CPNS
Review evaluasi
pelaksanaan
rekrutmen
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Review aplikasi
rekrutmen.
Penyusunan soal
dengan
melibatkan
Perguruan Tinggi
Review formasi
CPNS
Review evaluasi
pelaksanaan
rekrutmen
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Review aplikasi
rekrutmen.
Penyusunan soal
dengan
melibatkan
Perguruan Tinggi
Review formasi
CPNS
Review evaluasi
pelaksanaan
rekrutmen
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Review aplikasi
rekrutmen.
Penyusunan soal
dengan
melibatkan
Perguruan Tinggi
Review formasi
CPNS
Review evaluasi
pelaksanaan
rekrutmen
3. Perumusan dan
penetapan
kebijakan sistem
promosi secara
terbuka
Penyusunan
peraturan pola karir
ASN
Penerapan promosi
terbuka bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi
Dengan penerapan
pola karir dan
manajemen SDM
melalui talent pool
didapatkan SDM yang
sesuai dengan
kompetensi jabatan
Menyusun dan
menetapkan
peraturan pola karier
Menyusun kriteria
jabatan secara adil
dan transparan
Menyusun dan
menetapkan
peraturan pola
karier
Menyusun kriteria
jabatan secara adil
dan transparan
Menyusun kriteria
jabatan secara
adil dan
transparan
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan
Pratama
Menyusun kriteria
jabatan secara
adil dan
transparan
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan
Pratama
Menyusun kriteria
jabatan secara
adil dan
transparan
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan
Pratama
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 12
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan Pratama
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan
Pratama
Melakukan review
pelaksanaan
seleksi terbuka
jabatan
Melakukan review
pelaksanaan
seleksi terbuka
jabatan
Melakukan review
pelaksanaan
seleksi terbuka
jabatan
Melakukan review
pelaksanaan
seleksi terbuka
jabatan
4. Perumusan dan
penetapan
kebijakan
pemanfaatan
assessment
center
Tersedianya standar
kompetensi SDM,
sehingga manajemen
karir dan
pengembangan SDM
sudah berbasis
kompetensi
Dokumen standar
kompetensi
Dokumen hasil
assessment
Dokumen rencana
pengembangan
berbasis kompetensi
Dokumen monitoring
evaluasi
pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Menyiapkan
database pegawai
berbasis kompetensi
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Menyiapkan
database pegawai
berbasis
kompetensi
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Menyiapkan
database pegawai
berbasis
kompetensi
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Menyiapkan
database pegawai
berbasis
kompetensi
Membangun
kerjasama intensif
dengan instansi
terkait
Menyiapkan
database pegawai
berbasis
kompetensi
5. Perumusan dan
penetapan
kebijakan
penilaian kinerja
pegawai
Tersusunnya pedoman
penilaian kinerja
individu berdasarkan
kompetensi,
transparansi dan
ditetapkannya kebijakan
tentang penilaian
kinerja pegawai
Penetapan dokumen
pengelompokan
pegawai
berdasarkan jabatan
dan pangkat dan
golongan
Sosialisasi dan
implementasi
kebijakan tentang
penilaian kinerja
pegawai
Melakukan review
pelaksanaan
Penilaian Prestasi
Kerja
Melakukan
bimbingan teknis
penyusunan sasaran
kinerja pegawai
Penerapan sasaran
kinerja untuk setiap
pegawai
Mengembangkan
aplikasi Penilaian
Prestasi Kerja
secara elektronik
Melakukan review
pelaksanaan
Penilaian Prestasi
Kerja
Penerapan sasaran
kinerja untuk setiap
pegawai
Mengembangkan
aplikasi Penilaian
Prestasi Kerja
secara elektronik
Melakukan review
pelaksanaan
Penilaian Prestasi
Kerja
Penerapan
sasaran kinerja
untuk setiap
pegawai
Melakukan review
pelaksanaan
Penilaian Prestasi
Kerja
Penerapan
sasaran kinerja
untuk setiap
pegawai
Melakukan review
pelaksanaan
Penilaian Prestasi
Kerja
Penerapan
sasaran kinerja
untuk setiap
pegawai
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 13
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Penegakan disiplin pegawai
Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward and punishment)
Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Melakukan penegakan disiplin pegawai
Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Melakukan penegakan disiplin pegawai
Melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Melakukan penegakan disiplin pegawai
Memberikan reward kepada PNS
Melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Melakukan penegakan disiplin pegawai
Memberikan reward kepada PNS
Melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Melakukan penegakan disiplin pegawai
Memberikan reward kepada PNS
7. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN
Pengaturan akses
sistem informasi
kepegawaian
Integrasi sistem
informasi
kepegawaian dalam
pelaksanaan
kebijakan manajemen
pegawai
Kemudahan akses dan kejelasan pengelolaan serta manajemen pegawai
Melakukan review sistem database pegawai
Melakukan updating data pegawai
Penerapan aplikasi e-kinerja secara bertahap
Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian
Melakukan penguatan sistem database pegawai
Melakukan updating data pegawai
Penerapan aplikasi e-kinerja secara bertahap
Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian
Melakukan review sistem database pegawai
Melakukan updating data pegawai
Penerapan aplikasi e-kinerja secara penuh
Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian
Melakukan review sistem database pegawai
Melakukan updating data pegawai
Penerapan aplikasi e-kinerja secara penuh
Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian
Melakukan review sistem database pegawai
Melakukan updating data pegawai
Penerapan aplikasi e-kinerja secara penuh
Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian
8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN
Terwujudnya kejelasan karier pegawai yang memiliki talent pool, dan menggambarkan kompetensi yang utuh dari pegawai
Tersedianya identifikasi kelompok pegawai yang potensial untuk kaderisasi kepemimpinan
Menyusun dan merumuskan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN
Melakukan asesmen/ penilaian kompetensi bagi pegawai
Memberikan pelatihan dan penugasan yang sesuai
Menyusun dan merumuskan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN
Melakukan asesmen/ penilaian kompetensi bagi pegawai
Memberikan pelatihan dan penugasan yang sesuai
Melaksanakan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN
Melakukan asesmen/ penilaian kompetensi bagi pegawai
Memberikan pelatihan dan penugasan yang sesuai
Melakukan asesmen/ penilaian kompetensi bagi pegawai
Memberikan pelatihan dan penugasan yang sesuai
Melakukan asesmen/ penilaian kompetensi bagi pegawai
Memberikan pelatihan dan penugasan yang sesuai
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 14
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
9. Perumusan dan
penetapan
kebijakan
pemanfaatan/
pengembangan
database profil
kompetensi
calon dan
pejabat tinggi
ASN
Penyusunan standar kompetensi SDM
Pelaksanaan assessment dan uji kompetensi bagi pegawai
Penyusunan rencana pengembangan berdasarkan kompetensi
Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala
Didapatkan standar
kompetensi SDM,
sehingga manajemen
karir dan
pengembangan SDM
sudah berbasis
kompetensi
Menyusun dan
merumuskan
penetapan kebijakan
pemanfaatan
database profil
kompetensi calon
dan pejabat tinggi
ASN
Menyusun rencana
dan melakukan
pengembangan
kompetensi melalui
pelatihan teknis dan
manajemen
Menyusun pedoman
monitoring dan
evaluasi
pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi
Menyusun dan
merumuskan
penetapan
kebijakan
pemanfaatan
database profil
kompetensi calon
dan pejabat tinggi
ASN
Menyusun rencana
dan melakukan
pengembangan
kompetensi melalui
pelatihan teknis dan
manajemen
Menyusun
pedoman
monitoring dan
evaluasi
pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi
Melaksanakan
kebijakan
pemanfaatan
database profil
kompetensi calon
dan pejabat tinggi
ASN
Menyusun
rencana dan
melakukan
pengembangan
kompetensi
melalui
pendidikan
lanjutan S1, S2,
S3
Menyusun
rencana dan
melakukan
pengembangan
kompetensi
melalui pelatihan
teknis dan
manajemen
Melakukan
monitoring dan
evaluasi
pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi
Melaksanakan
kebijakan
pemanfaatan
database profil
kompetensi calon
dan pejabat tinggi
ASN
Menyusun
rencana dan
melakukan
pengembangan
kompetensi
melalui
pendidikan
lanjutan S1, S2,
S3
Menyusun
rencana dan
melakukan
pengembangan
kompetensi
melalui pelatihan
teknis dan
manajemen
Melakukan
monitoring dan
evaluasi
pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi
Melaksanakan
kebijakan
pemanfaatan
database profil
kompetensi calon
dan pejabat tinggi
ASN
Menyusun
rencana dan
melakukan
pengembangan
kompetensi
melalui
pendidikan
lanjutan S1, S2,
S3
Menyusun
rencana dan
melakukan
pengembangan
kompetensi
melalui pelatihan
teknis dan
manajemen
Melakukan
monitoring dan
evaluasi
pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi
10. Perumusan dan
penetapan
kebijakan
pengendalian
kualitas diklat
Tersusunnya pedoman kurikulum Diklat pegawai
Terlaksananya diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
Tersedianya database Diklat bagi pegawai
Pelaksanaan
pedoman/kurikulum
diklat
Menyusun dan
merumuskan
penetapan kebijakan
pengendalian
kualitas diklat
Menyusun dan
merumuskan
penetapan
kebijakan
pengendalian
kualitas diklat
Melaksanakan
kebijakan
penetapan
kebijakan
pengendalian
kualitas diklat
Melaksanakan
kebijakan
penetapan
kebijakan
pengendalian
kualitas diklat
Melaksanakan
kebijakan
penetapan
kebijakan
pengendalian
kualitas diklat
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 15
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Evaluasi pasca pelaksanaan Diklat terhadap peserta untuk mengukur keberhasilan
11. Penerapan
sistem promosi
secara terbuka,
kompetitif, dan
berbasis
kompetensi
didukung oleh
makin efektifnya
pengawasan
oleh Komisi
Aparatur Sipil
Negara (KASN)
Terselenggaranya promosi terbuka/ lelang jabatan secara transparan
Terlaksananya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
Meningkatnya kualitas
kompetensi SDM
Membangun
kerjasama intensif
dengan KASN
Menyusun kriteria
jabatan secara adil
dan transparan
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan Pratama
Menyusun kriteria
jabatan secara adil
dan transparan
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan
Pratama
Melakukan review
pelaksanaan
seleksi terbuka
jabatan
Menyusun kriteria
jabatan secara
adil dan
transparan
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan
Pratama
Melakukan review
pelaksanaan
seleksi terbuka
jabatan
Menyusun kriteria
jabatan secara
adil dan
transparan
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan
Pratama
Melakukan review
pelaksanaan
seleksi terbuka
jabatan
Menyusun kriteria
jabatan secara
adil dan
transparan
Melakukan seleksi
terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi
Madya dan
Pratama
Melakukan review
pelaksanaan
seleksi terbuka
jabatan
12. Menyusun dan
menetapkan
pola karier
pegawai ASN
Tersusunnya pola karir pegawai ASN, Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya
Terlaksananya
promosi pegawai yang
sesuai dengan
kebutuhan organisasi
dan kebutuhan
pengembangan karir
pegawai
Menyusun dan
menetapkan
peraturan pola karier
Menyusun dan
menetapkan
peraturan pola
karier
Melaksanakan
kebijakan
peraturan pola
karier
Melaksanakan
kebijakan
peraturan pola
karier
Melaksanakan
kebijakan
peraturan pola
karier
13. Pengukuran gap
competency
antara
pemangku
jabatan dan
syarat
kompetensi
jabatan
Tersusunnya uraian jabatan, tersusunnya job grading, tersusunnya evaluasi jabatan yang akurat, tersusunnya pedoman pelaksanaan analisa beban kerja dalam rangka merumuskan kebutuhan pegawai
Kompetensi Minimal
dengan
menghilangkan
kesenjangan
kompetensi yang ada
dengan kompetensi
yang diinginkan
Melakukan analisis
kompetensi jabatan
Melakukan
Inventarisasi jabatan
di setiap unit kerja
Analisis jabatan dan
penyusunan uraian
jabatan
Menyusun profil dan
standar kompetensi
jabatan
Melakukan analisis
kompetensi jabatan
Melakukan
Inventarisasi
jabatan di setiap
unit kerja
Analisis jabatan
dan penyusunan
uraian jabatan
Menyusun profil
Melakukan
analisis
kompetensi
jabatan
Melakukan
Inventarisasi
jabatan di setiap
unit kerja
Analisis jabatan
dan penyusunan
uraian jabatan
Melaksanakan
pengukuran gap
competency
jabatan
Review
pengukuran gap
competency
jabatan
Melaksanakan
pengukuran gap
competency
jabatan
Review
pengukuran gap
competency
jabatan
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 16
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Melakukan
pembobotan dan
pemeringkatan
jabatan/ beban kerja
Menyusun job
grading
Melakukan
Sosialisasi dan
Implementasi
dan standar
kompetensi jabatan
Melakukan
pembobotan dan
pemeringkatan
jabatan/ beban
kerja
Menyusun job
grading
Melakukan
Sosialisasi dan
Implementasi
Menyusun profil
dan standar
kompetensi
jabatan
Melakukan
pembobotan dan
pemeringkatan
jabatan/ beban
kerja
Menyusun job
grading
Melakukan
Sosialisasi dan
Implementasi
14. Penguatan
sistem dan
kualitas
pendidikan dan
pelatihan untuk
mendukung
kinerja
Tersedianya pedoman
pendidikan dan
pelatihan yang
transparan, efektif,
efisien dan akuntabel,
Terpenuhinya
kebutuhan organisasi
terhadap kompetensi
pegawai
Evaluasi pasca
pelaksanaan Diklat
yang sesuai
dengan kebutuhan
organisasi
Evaluasi
pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan
Menyusun analisis
kebutuhan diklat
Menyusun dan
penetapan
pedoman/
kurikulum
pengembangan
diklat struktural,
fungsional, dan
teknis
Menyusun
analisis
kebutuhan diklat
Menyusun dan
penetapan
pedoman/
kurikulum
pengembangan
diklat struktural,
fungsional, dan
teknis
Review evaluasi
dan hasil
pelaksanaan
diklat
Melakukan
seleksi calon
peserta diklat
Review evaluasi
dan hasil
pelaksanaan
diklat
Melakukan
seleksi calon
peserta diklat
Monitoring dan
evaluasi
Review evaluasi
dan hasil
pelaksanaan
diklat
Melakukan
seleksi calon
peserta diklat
Monitoring dan
evaluasi
Review evaluasi
dan hasil
pelaksanaan
diklat
Melakukan
seleksi calon
peserta diklat
Monitoring dan
evaluasi
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 17
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
VII. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Evaluasi secara
berkala berbagai
peraturan
perundang-
undangan yang
sedang
diberlakukan
Evaluasi dan
perumusan
pelaksanaan peraturan
perundang-undangan
yang sesuai organisasi
Wantannas
Jumlah
pelaksanaan
evaluasi dan
peraturan
perundang-
undangan
Adanya hasil
revisi/ perbaikan
peraturan yang
diperlukan
Melaksanakan
Evaluasi seluruh
peraturan
perundang
undangan yang
sedang berjalan
Menentukan
perbaikan
Peraturan
perundang
undangan yang
sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan
Melaksanakan
Evaluasi seluruh
peraturan
perundang
undangan yang
sedang berjalan
Menentukan
perbaikan
Peraturan
perundang
undangan yang
sudah tidak
sesuai dengan
kebutuhan
Melaksanakan
Evaluasi
seluruh
peraturan
perundang
undangan yang
sedang berjalan
Menentukan
perbaikan
Peraturan
perundang
undangan yang
sudah tidak
sesuai dengan
kebutuhan
Melaksanakan
Evaluasi
seluruh
peraturan
perundang
undangan yang
sedang berjalan
Menentukan
perbaikan
Peraturan
perundang
undangan yang
sudah tidak
sesuai dengan
kebutuhan
Peraturan
perundang
undangan di
Setjen
Wantannas
sudah sesuai
dengan
kebutuhan dan
dapat
dilaksanakan
2. Menyempurnakan/
mengubah
berbagai
peraturan
perundang-
undangan yang
dipandang tidak
relevan lagi,
tumpang tindih,
atau
disharmonis
dengan
peraturan
perundang-
undangan lain
Monitoring, evaluasi,
perumusan dan
harmonisasi SOP dan
peraturan perundang-
undangan terbaru
Jumlah revisi
peraturan
perundangan
terbaru
Jumlah hasil revisi
peraturan
perundang-
undangan yang
dapat diterapkan di
Setjen Wantannas
Menginventarisir
seluruh peraturan
perundang
undangan, untuk
menentukan valid
tidaknya
Melaksanakan
Harmonisasi
terhadap peraturan
perundang
undangan,
sehingga tidak
terjadinya tumpang
tindih
Menginventarisir
seluruh
peraturan
perundang
undangan,
untuk
menentukan
valid tidaknya
Melaksanakan
Harmonisasi
terhadap
peraturan
perundang
undangan,
sehingga tidak
terjadinya
tumpang tindih
Menginventarisir
seluruh
peraturan
perundang
undangan,
untuk
menentukan
valid tidaknya
Melaksanakan
Harmonisasi
terhadap
peraturan
perundang
undangan,
sehingga tidak
terjadinya
tumpang tindih
Seluruh
Peraturan
perundang
undangan
sudah sesuai
dan dapat
dilakasankan
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 18
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
3. Melakukan
deregulasi untuk
memangkas
peraturan
perundang-
undangan yang
dipandang
menghambat
pelayanan
Perumusan dan
penetapan aturan
perundangan-
undangan baru
sesuai kebutuhan
Sosialisasi
peraturan
perundangan-
undangan baru
yang akan
diterapkan
Sejumlah peratur
an perundang-
undangan baru
sesuai kebutuhan
Adanya sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan baru
Jumlah biaya
sesuai kegiatan
dan produknya
Perkantoran dan
sarana
pendukungnya
Terpahaminya
sejumlah
peraturan
perundang-
undangan yang
disosialisasikan
Dapat
diterapkannya
peraturan
perundang-
undangan yang
baru
Dari hasil Evaluasi
memilah milah
peraturan
perundang
undangan yang
masih sesuai dan
tidak
Menghapus
peraturan
perundang
undangan yang
sudah tidak
sesuai
Merevisi
peraturan
perundang
undangan yang
disesuaikan
dengan
perkembangan
dan kebutuhan
Membuat
Peraturan
perundang
undangan yang
baru sesuai
kebutuhan
perkembangan
organisasi
Membuat
Peraturan
perundang
undangan yang
baru sesuai
kebutuhan
perkembangan
organisasi
Seluruh
peraturan
perundang
undangan
sudah sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi
Setjen
Wantannas dan
dapat
dilaksanakan
VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. Penguatan
kelembagaan dan
manajemen
pelayanan:
a. Implementasi
UU Pelayanan
Publik
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik:
Standar Pelayanan
Budaya Pelayanan
Prima
Hasil survey
kepuasan
masyarakat
Jumlah inovasi
pelayanan
Melaksanakan
kebijakan survey
kepuasan
masyarakat secara
berkala
Melaksanakan
kebijakan survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Melaksanakan
kebijakan
survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Melaksanakan
kebijakan
survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Melaksanakan
kebijakan
survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 19
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
b. Pemanfataan
ICT
c. Integritas dan
kualitas SDM
Pelayanan
d. Budaya
Pelayanan
Pengelolaan
Pengaduan
Penilaian kepuasan
terhadap pelayanan
Hasil evaluasi
kinerja
penyelenggara
pelayanan publik
Indeks integritas
pelayanan publik
Persentase tingkat
kepatuhan K/L
dalam
pelaksanaan UU
Nomor 25 Tahun
2009 tentang
Pelayanan Publik
Publik Service
Index
Evaluasi kebijakan
survey kepuasan
masyarakat secara
berkala
Tindak lanjut
terhadap seluruh
hasil evaluasi
survey kepuasan
masyarakat secara
berkala
Hasil survey
terintegrasi dalam
website
Penyempurnaan
media pengaduan
pelayanan
Pengembangan
media pengaduan
pelayanan publik
Membuka ruang
partisipasi publik
melalui forum
Bakohumas,
Kajian Daerah,
Seminar dan
Lokakarya
Evaluasi
kebijakan survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Tindak lanjut
terhadap seluruh
hasil evaluasi
survey kepuasan
masyarakat
secara berkala
Hasil survey
terintegrasi dalam
website
Penyempurnaan
media pengaduan
pelayanan
Pengembangan
media pengaduan
pelayanan publik
Membuka ruang
partisipasi publik
melalui forum
Bakohumas,
Kajian Daerah,
Seminar dan
Lokakarya
Evaluasi
kebijakan
survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Tindak lanjut
terhadap
seluruh hasil
evaluasi survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Hasil survey
terintegrasi
dalam website
Penyempurnaan
media
pengaduan
pelayanan
Pengembangan
media
pengaduan
pelayanan
publik
Membuka ruang
partisipasi
publik melalui
forum
Bakohumas,
Kajian Daerah,
Seminar dan
Lokakarya
Evaluasi
kebijakan
survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Tindak lanjut
terhadap
seluruh hasil
evaluasi survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Hasil survey
terintegrasi
dalam website
Penyempurnaan
media
pengaduan
pelayanan
Pengembangan
media
pengaduan
pelayanan
publik
Membuka ruang
partisipasi
publik melalui
forum
Bakohumas,
Kajian Daerah,
Seminar dan
Lokakarya
Evaluasi
kebijakan
survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Tindak lanjut
terhadap
seluruh hasil
evaluasi survey
kepuasan
masyarakat
secara berkala
Hasil survey
terintegrasi
dalam website
Penyempurnaan
media
pengaduan
pelayanan
Pengembangan
media
pengaduan
pelayanan
publik
Membuka ruang
partisipasi
publik melalui
forum
Bakohumas,
Kajian Daerah,
Seminar dan
Lokakarya
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 20
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
2. Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja pelayanan
publik:
a. Penguatan
monev kinerja
b. Efektivitas
pengawasan
c. Sistem
pengaduan
d. Penerapan
reward and
punishment
Meningkatkan kapasitas
manajemen
penyelenggaraan
pelayanan publik:
Optimalisasi
merespon
pengaduan
Peningkatan soft
competency petugas
pelayanan
Pengembangan
sistem reward and
punishment
Pemanfaatan
teknologi informasi
Tindak lanjut
pengaduan
pelayanan publik
Implementasi
sistem reward and
punishment
Kemudahan akses
informasi
Pemanfaatan
sistem elektronik
dalam pelayanan
publik
Evaluasi
pengelolaan
pengaduan
Peningkatan
kecepatan
merespon
pengaduan
masyarakat
Peningkatan soft
competency dalam
upaya penerapan
pelayanan prima
Peningkatan
kemudahan akses
informasi terkait
pelayanan
Pengembangan
sistem reward and
punishment bagi
petugas pelayanan
Implementasi dan
evaluasi sistem
reward and
punishment bagi
petugas pelayanan
Evaluasi
pengelolaan
pengaduan
Peningkatan
kecepatan
merespon
pengaduan
masyarakat
Peningkatan soft
competency
dalam upaya
penerapan
pelayanan prima
Peningkatan
kemudahan
akses informasi
terkait pelayanan
Pengembangan
sistem reward
and punishment
bagi petugas
pelayanan
Implementasi dan
evaluasi sistem
reward and
punishment bagi
petugas
pelayanan
Evaluasi
pengelolaan
pengaduan
Peningkatan
kecepatan
merespon
pengaduan
masyarakat
Peningkatan
soft competency
dalam upaya
penerapan
pelayanan
prima
Peningkatan
kemudahan
akses informasi
terkait
pelayanan
Pengembangan
sistem reward
and punishment
bagi petugas
pelayanan
Implementasi
dan evaluasi
sistem reward
and punishment
bagi petugas
pelayanan
Evaluasi
pengelolaan
pengaduan
Peningkatan
kecepatan
merespon
pengaduan
masyarakat
Peningkatan
soft competency
dalam upaya
penerapan
pelayanan
prima
Peningkatan
kemudahan
akses informasi
terkait
pelayanan
Pengembangan
sistem reward
and punishment
bagi petugas
pelayanan
Implementasi
dan evaluasi
sistem reward
and punishment
bagi petugas
pelayanan
Evaluasi
pengelolaan
pengaduan
Peningkatan
kecepatan
merespon
pengaduan
masyarakat
Peningkatan
soft competency
dalam upaya
penerapan
pelayanan
prima
Peningkatan
kemudahan
akses informasi
terkait
pelayanan
Pengembangan
sistem reward
and punishment
bagi petugas
pelayanan
Implementasi
dan evaluasi
sistem reward
and punishment
bagi petugas
pelayanan
MATRIKS ROAD MAP RB SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015-2019 21
No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
IX. MONITORING, EVALUASI, DAN QUICK WINS
1. Monitoring dan
Evaluasi bidang
pembinaan
aspek
ketahanan
nasional pada 8
(delapan) area
perubahan
Tersedianya data dan
informasi aspek
ketahanan nasional
pada 8 (delapan) area
perubahan
Tercapainya reformasi
birokrasi di Setjen
Wantannas
Laporan dokumen
monitoring dan
evaluasi
Laporan dokumen
monitoring dan
evaluasi
Laporan dokumen
monitoring dan
evaluasi
Laporan dokumen
monitoring dan
evaluasi
Laporan dokumen
monitoring dan
evaluasi
2. Quick Wins:
Optimalisasi
Situation Room
dalam rangka
percepatan
penyajian
kondisi
ketahanan
nasional kepada
Ketua dan
Anggota Tetap
Dewan
Ketahanan
Nasional
Terwujudnya
percepatan penyajian
kondisi ketahanan
nasional kepada Ketua
dan Anggota Tetap
Dewan Ketahanan
Nasional
Tercapainya kondisi
ketahanan nasional
Menyusun dan
merumuskan quick
wins
Menetapkan
kebijakan quick wins
Melaksanakan
quick wins
Monitoring dan
evaluasi quick wins
Monitoring dan
evaluasi quick wins
Jakarta, Oktober 2015
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
W a r i s
Letnan Jenderal TNI