Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Disampaikan pada “Workshop Persiapan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara”Inspektorat Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Bali, 1 – 2 November 2018
Inspektorat VI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 222
222
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2
Sistematika Paparan
1. Hubungan antara RKBMN dan Penyusunan Anggaran
2. Kewenangan Pengguna Barang, APIP K/L, Pengelola Barang, dan KPB
3. Dasar Hukum, Definisi, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup,Kompetensi, Tahapan Reviu oleh APIP K/L
4. Latar Belakang perubahan Pedoman Reviu RKABMNKMK-332/KM.06/2016;
5. Isu-Isu terkait hasil Reviu RKBMN, Output Reviu RKBMN, Dampak RKBMN, dan Pengecualian RKBMN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 3
HubunganRKBMN danPenyusunanAnggaran
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
2017 2018
Paling Lambat Minggu I Pengguna Barang ke
Pengelola Barang (Penelaahan)
JanM-1
Mar Apr Okt
Proses Penyusunan RKA K/L 2018Pagu Indikatif – Pagu Anggaran – Pagu Alokasi Anggaran
Nov Des
Pengesahan DIPA
Des
Proses RKBMN TA 2019
Hubungan antara RKBMN dan Penyusunan Anggaran (RKA K/L)
4
Nov
Proses Penyusunan
RKBMN 20X3
•KPB
•PPB-W
•PPB E-1,
RKA-K/LRKBMN DIPA
Agst
Pagu
IndikatifPagu
Anggaran
Pagu
Alokasi
Anggaran
Paling Lambat Minggu
III Februari Pengelola
Barang ke DJA
Feb
Proses Penelitian
dan Reviu RKBMN
•Pengguna Barang
• Reviu RKBMN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 555
555
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 5
Dasar Hukum Hubungan RKA-K/L denganRKBMN
Dasar Hukum Hubungan RKA-K/L denganRKBMN
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pasal 9 ayat (3)
• Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, pasal 6 dan penjelasannya
• RKA-K/L memuat informasi kinerja dimana sasaran kinerja K/L yang keluarannya berbentuk BMN mengacu pada Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN.
Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011
• Persiapan Pembangunan bangunan gedung negara meliputi a.l. Penyusunan Rencana Kebutuhan.
• Rencana Kebutuhan yang pendanaannya bersumber dari APBN, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 66INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 6
Pengadaan Pemeliharaan
Output 998 (gedung & bangunan)
Output 003 (tanah)
Output 995 (kendaraan bermotor)
Output 998 (gedung & bangunan)
Output 003 (tanah)
Output 995 (kendaraan bermotor)
RKBMN
Output 996 (perangkat pengolah
data dan komunikasi)
Output 997 (peralatan dan fasilitas
perkantoran)
Nilai >
Rp100juta
Nilai <
Rp100juta
RKA-K/L
Output 998 (gedung dan bangunan, misal
penjara, asrama)
Output 003 (tanah, pematangan)
Output 995 (kendaraan bermotor, ambulance)
Disesuaikan dengan
ketersediaan budget
RKBMN vs RKA-K/L
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 77INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 7
Pengadaan
Pemeliharaan
• Pengadaan gedung & bangunan
kantor dan rumah dinas;
• Pengadaan tanah untuk gedung &
bangunan kantor dan rumah dinas;
• Kendaraan bermotor Jabatan .
RKBMN
• Tanah dan/atau bangunan kantor dan
rumah dinas;
• Alat angkutan bermotor.
Nilai >
Rp100juta
• Perangkat pengolah data dan
komunikasi (UPS, Server);
• peralatan dan fasilitas perkantoran
(AC, mobile file).
dapat mengakibatkan
belanja modal.
(Pasal 11 ayat (4))
dapat mengakibatkanbelanja barang .
(Pasal 11 ayat (5))
Termasuk
Sewa
dengan
mempertimbangkan
ketersediaan anggaran
Usulan Pengadaan / Pemeliharaan BMN melalui RKBMN atau RKA-K/L
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 88INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 8
Pengadaan
Pemeliharaan
• Renovasi gedung & bangunan
kantor dan rumah dinas yang
tidak menambah luas
• Pematangan tanah
• Kendaraan fungsional,
kendaraan operasional
RKA-K/L
• Perangkat pengolah
data dan komunikasi
(UPS, Server)
• peralatan dan fasilitas
perkantoran (AC, mobile
file)
Usulan Pengadaan / Pemeliharaan BMN melalui RKBMN atau RKA-K/L (2)
Nilai <
Rp100juta
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 9
Kewenangan KuasaPengguna Barang, Pengguna Barang, APIP K/Ldan Pengelola Barang
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1
0
101010
1010INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 10
Dasar Hukum Hubungan RKA-K/L denganRKBMN
Dasar Hukum Hubungan RKA-K/L denganRKBMN
Dasar Hukum Hubungan RKA-K/L denganRKBMN
Kewenangan dan Tanggung Jawab
• melakukan penelitian RKBMN KPB;
• menyampaikan RKBMN K/L kepada Pengelola Barang;
• memberikan penjelasan, klarifikasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengelola Barang terkait dengan RKBMN yang diusulkan;
• menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN; dan
• menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN.
• bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN dalam usulan RKBMN.
Pengguna Barang
• mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.
Kuasa Pengguna
Barang
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 111111
111111
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 11
Dasar Hukum Hubungan RKA-K/L denganRKBMN
Dasar Hukum Hubungan RKA-K/L denganRKBMN
Dasar Hukum Hubungan RKA-K/L denganRKBMN
Kewenangan dan Tanggung Jawab
• melakukan penelitian RKBMN KPB;
• menelaah RKBMN;
• menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN;
• menyampaikan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Pengguna Barang;
• memproses atau tidak memproses usulan perubahan RKBMN; dan
• menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN; dan
• menyampaikan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN kepada PenggunaBarang.
Pengelola Barang
• melakukan reviu atas kesesuaian, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN atas RKBMN Pengguna Barang.
APIP K/L
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 12
Dasar Hukum, Definisi, Tujuan dan Sasaran, Waktu, Ruang Lingkup,
Kompetensi, dan Tahapan Reviu olehAPIP K/L
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011
Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan PMK 7/PMK.06/2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015
Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1
3
13INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 13
SBSK
Dasar Hukum
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1
4
14INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 14
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.06/2015
Tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik NegaraPasal 15
ayat (4)
REVIU RKBMN
APIP K/L
2 Pedoman
Reviu
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 309/KMK.06/2015
Tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga
Proses
Penyederhanaan
dalam KMK 332/2016
Dasar Hukum dan Pedoman Reviu RKA-K/L untuk APIP K/L
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tujuan reviu RKBMN adalah (1) membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang
bersifat tahunan (2) memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan
ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga,
sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas.
Definisi
Tujuan Reviu
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1
5
15INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 15
Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN
yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP K/L yang kompeten, memberi
keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan
ketentuan perencanaan kebutuhan BMN, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan
Lembaga untuk menghasilkan RKBMN yang berkualitas.
Definisi dan Tujuan Reviu
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
APIP K/L tidak mengambil alih tanggung jawab Pengguna Barang (manajemen) terhadap
kebijakan yang ditetapkan dalam penyusunan kebenaran angka RKBMN yang diusulkan
karena hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
Sasaran Reviu
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1
6
16INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 16
Dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang telah disusun
sesuai dengan Renstra K/L, kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan
ketentuan perencanaan kebutuhan BMN a.l SBSK, kondisi barang, status barang
Perhatian!!!
Sasaran Reviu
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1
7
17INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 17
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Pasal 14 ayat (7)
Pengguna Barang menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya
Waktu Reviu adalah waktu yang disepakati bersama Pengguna Barang (setelah penelitian oleh Pengguna Barang) dan sebelum batas waktu Pengguna Barang menyampaikan RKBMN ke Pengelola Barang
Waktu Pelaksanaan Reviu RKBMN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Contoh Pengaturan Jadwal Waktu Pelaksanaan Reviu RKBMN untukAPIP K/L Kementerian Keuangan dan Penelitian untuk Pengguna
Barang
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Unit
Penelaah
RKBMN,
DJKN
RKBMN
Kemenkeu
18
Penyusunan
RKBMN
(KPB/PPB-
W/ PPB E-1)
Pelaksanaan
penelitian
RKBMN
(Pengguna
Barang)
M IV Okt – M IV Nov
… Oktober
Melakukan
koreksi sesuai
CHR APIP
(Pengguna
Barang)
M IV Nov– 10 DesM I– M IV Nov Agustus – M I Okt
Pelaksanaan
Reviu
RKBMN
(APIP K/L)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
APIP K/L mereview kesesuaian, kelengkapan, dan kepatuhanpenerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN atas RKBMNPengguna Barang.Pengadaan BMN1. Tanah dan/atau bangunan dalam bentuk gedung kantor/rumah negara;2. Selain tanah dan/atau bangunan yang telah ada standar barang dan
standar kebutuhan (SBSK).Pemeliharaan BMN1. Tanah dan/atau bangunan dalam bentuk gedung kantor/rumah negara;2. Selain tanah dan/atau bangunan untuk:
a. alat angkutan bermotor;b. BMN selain alat angkutan bermotor dengan nilai paling sedikit
Rp100.000.000,00
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 19
Ruang Lingkup Reviu RKBMN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Proses Penelitian dan Output (Pengguna Barang) –Reviu (APIP) dan Penelaahan (Pengelola Barang)
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2
0
20INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 20
Pengelola Barang, DJKN
PenelaahanRKBMN
REVIEWInspektorat
Jenderal (IR 6)
PenelitianPengguna
Barang (ROKAP)
Koreksi sesuai CHR
Pengguna Barang (ROKAP)
Penelaahan Kemenkeu tanggal 11
Januari 2016
Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)
Melibatkan Pengguna
Barang dan PPB E1
CHR RKBMN
Hasil PenelitianRKBMN
Revisi anggaran
Hasil PenelaahanRKBMN
Penyusunan RKBMN PPB E1
RKBMNPPB E-1
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
3 (tiga) tahapan dalam reviu RKBMN, meliputi:
Tahap perencanaan reviu RKBMN: Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Penyusunan Tim Reviu
Pembekalan Tim Reviu
Penyusunan Program Kerja Reviu
Tahap pelaksanakan reviu RKBMN: Penelaahan Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN
Penyusunan Kertas Kerja Reviu
Tahap pelaporan hasil reviu RKBMN:
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2
1
21INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 21
Tahapan Reviu
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Sebelum mereviu hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah:
Auditor melakukan koordinasi dengan Pengelola Barang untuk mendapatkan akses pada
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan rapat koordinasi dengan
Pengguna Barang untuk (1) mendapatkan informasi tanggal penyampaian RKBMN dari
Pengguna Barang ke Pengelola Barang, (2) menyepakati waktu pelaksanaan reviu yang
tepat, (3) mendapatkan informasi terkait proses dan hasil penelitian RKBMN. Koordinasi
bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan
RKBMN dan tindak lanjut hasil penelitian RKBMN. Melalui koordinasi tersebut,
diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu RKBMN yang efisien dan efektif.
Auditor meminta Pengguna Barang untuk menyiapkan data yang dapat mendukung
pelaksanaan reviu RKBMN antara lain Renstra K/L, data status barang, data kondisi
barang, data BMN yang terindikasi idle, rencana penghapusan, rencana dihentikan
penggunaannya, rencana dipindahtangankan, rencana dimanfaatkan, rencana
dimusnahkan.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2
2
22INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 22
Tahapan Reviu - Perencanaan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Penyusunan Tim Reviu RKBMN
Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah persyaratan kompetensi
teknis yang secara kolektif harus dipenuhi dalam Tim Reviu RKBMN.
Sebagai dasar pelaksanaan reviu RKBMN, pimpinan APIP K/L membentuk
Tim Reviu RKBMN dan menerbitkan surat tugas reviu RKBMN. Surat
tugas tersebut paling sedikit menjelaskan mengenai pemberi tugas,
susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi, serta waktu pelaksanaan reviu
RKBMN tingkat Pengguna Barang.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2
3
23INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 23
Tahapan Reviu - Perencanaan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Pembekalan Tim Reviu
Pembekalan Tim Reviu dimulai dengan melakukan pemahaman terhadap objek
reviu RKBMN dan peraturan/kebijakan perencanaan penganggaran. Sebelum
melakukan reviu RKBMN, pereviu harus memahami tugas dan fungsi objek reviu
dan peraturan terkait penyusunan RKBMN. Objek reviu adalah unit penyusun
RKBMN tingkat Pengguna Barang.
Penyusunan Program Kerja Reviu
Auditor menyusun program kerja reviu RKBMN dan prosedur untuk digunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu RKBMN tingkat Pengguna Barang.
Penyusunan program bertujuan untuk menentukan langkah-langkah kerja reviu
RKBMN yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas,
signifikansi, ketersediaan auditor, dan ketersediaan waktu.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2
4
24INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 24
Tahapan Reviu - Perencanaan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tahapan Reviu - Pelaksanaan
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
meliputi proses penelaahan dokumen perencanaan kebutuhan BMN dan penyusunan KertasKerja Reviu serta Catatan Hasil Reviu.
Penelaahan Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN
Reviu RKBMN dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu dan prosedur reviu RKBMNyang telah disusun pada tahap perencanaan reviu RKBMN.
Pengembangan program kerja reviu dan prosedur reviu RKBMN dapat dilakukan oleh TimReviu RKBMN sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi lapangan.
Penyusunan Kertas Kerja Reviu
Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) sebagaibagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu RKBMN.
Untuk menjamin pengendalian mutu reviu RKBMN, maka dilakukan reviu KKR secaraberjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu/Inspektur.
Berdasarkan KKR, Tim Reviu RKBMN memberikan kesimpulan atas penyusunan RKBMNdan menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR), termasuk kesalahan dan/atau kelemahan yangditemukan (apabila ada) serta rekomendasi perbaikan.
25
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tahapan Reviu - Pelaksanaan
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Berdasarkan hasil reviu, apabila ditemukan kesalahan dan/atau kelemahan makaatas RKBMN terkait diberikan catatan/keterangan dalam aplikasi SIMANtermasuk rekomendasi perbaikannya secara lengkap.
CHR dibahas dan disampaikan kepada Pengguna Barang untuk segeraditindaklanjuti dengan perbaikan/penyesuaian RKBMN (apabila diperlukan). CHRditandatangani bersama antara Tim reviu dengan Pengguna Barang.
Berdasarkan CHR, Tim Reviu RKBMN menyusun dokumen clearance berupa“Pernyataan Telah Direviu” yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis.
Tim Reviu RKBMN memastikan CHR dan Pernyataan Telah Direviu diunggahdalam aplikasi SIMAN.
Tim Reviu RKBMN wajib mendokumentasikan seluruh KKR dan dokumen RKBMNbeserta dokumen pendukung lainnya dengan baik dan aman.
26
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Tahap pelaporan hasil reviu RKBMN
Tim reviu menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR). LHR pada intinya
mengungkapkan tujuan, ruang lingkup, prosedur reviu yang dilakukan,
kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan dan
rekomendasi yang disepakati.
LHR disampaikan oleh disampaikan oleh pimpinan APIP K/L kepada
Pengguna Barang dengan tembusan Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris dengan memperhatikan batas waktu penyampaian
RKBMN
CHR, PTD, dan/atau LHR selanjutnya digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam proses penelaahan RKBMN oleh Pengguna Barang.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2
7
27INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 27
Tahapan Reviu - Pelaporan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Latar Belakang Perubahan Pedoman ReviuRKBMN
KMK Nomor 332/KMK.06/201628
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Menyesuaikan atas PMK Nomor 7/PMK.06/2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan StandarKebutuhan BMN Berupa Tanah dan /atau Bangunan
Menyesuaikan atas KMK 174/KM.6/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN.
29
Latar Belakang Perubahan dan PenggabunganKMK 134 dan KMK 309 menjadi KMK 332/2016
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Latar Belakang Perubahan dan Penggabungan…(2)
Disesuaikan dengan KMK 310/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri dan KMK 311/KM.6/215 tentang Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.
Disesuaikan dengan pengalaman reviu RKBM TA 2017 dan dikaitkan dengan reviu RKA-K/L agar program kerja reviu dapatdiaplikasikan lebih optimal dan mempermudah auditor APIP K/L untuk melakukan reviu RKBMN TA 2018.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 30
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Latar Belakang Perubahan dan Penggabungan…(3)
Memitigasi perbedaan penafsiran saat pelaksanaan reviu RKBMN dari auditor APIP K/L yang membuat 2 (dua) CHR dan laporan hasil reviu RKBMN mengingat terdapat 2 (dua) Pedoman Reviu RKBMN.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 31
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Sistematika Perubahan KMK
Semula KMK 134
Prosedur 1 Penelaahan kelengkapan data pendukung RKBMN
Prosedur 2 Penelaahan kesesuaian perencanaan BMN terhadap Renstra K/L
Prosedur 3 Penelaahan atas perencanaan kebutuhan bangunan gedung kantor
Prosedur 4 Penelaahan atas perencanaan kebutuhan atas tanah bangunan gedung kantor
Prosedur 5 Penelaahan atas perencanaan kebutuhan bangunan rumah negara
Prosedur 6 Penelahaan atas perencanaan kebuthan atas tanah bangunan rumah negara
Prosedur 7 Penelaahan atas perencanaan pemeliharaan tanah dan/atau bangunan
Prosedur 8 Penelaahan atas perencanaan pemeliharaan alat angkutan bermotor
Prosedur 9 Penelaahan atas perencanaan pemeliharaan selain alat angkutan bermotor dengan nilai perolehan paling sedikit Rp100 juta
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 32
Sistematika Perubahan KMK
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Semula KMK 309
Prosedur 1 Penelaahan kelengkapan data pendukung RKBMN
Prosedur 2 Penelaahan kesesuaian perencanaan BMN terhadap Renstra K/L
Prosedur 3 Penelaahan atas perencanaan kebutuhan AADB
Menjadi KMK 332/KMK.06/2016
Prosedur 1 Penelaahan Kelengkapan dan Kesesuaian Data Pendukung RKBMN
Prosedur 2 Penelaahan Kesesuaian Perencanaan BMN terhadap Renstra K/L
Prosedur 3 Penelaahan atas Perencanaan pengadaan Kebutuhan Bangunan
Gedung Kantor, Tanah untuk Gedung Kantor, Bangunan Rumah
Negara, Tanah untuk Bangunan Rumah Negara
Prosedur 4 Penelaahan atas perencanaan pengadaan kebutuhan AADB
Prosedur 5 Penelaahan atas Perencanaan Pemeliharaan Tanah dan/atau
Bangunan
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 33
Sistematika Perubahan KMK
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Menjadi KMK 332/KMK.06/2016
Prosedur 6 Penelaahan atas perencanaan pemeliharaan alat angkutan
bermotor dan selain alat angkutan bermotor dengan nilai
perolehan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 34
Sistematika Perubahan KMK
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Batang Tubuh
Lampiran Modul Tata Cara Reviu(1) Pedoman umum yang berisi latar belakang, definisi, tujuan dan
sasaran, ruang lingkup, obyektivitas dan kompetensi tim reviu, referensi peraturan
(2) Langkah-langkah kerja reviu RKBMN untuk pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara, Tanah untuk Bangunan Rumah Negara, dan AADB, dan
(3) Langkah-langkah kerja reviu RKBMN untuk pemeliharaanBangunan Gedung Kantor, Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara, Tanah untuk Bangunan Rumah Negara, dan Alat Angkutan Bermotor serta selain alat tanah/bangunan dan angkutan bermotor dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 35
Sistematika Perubahan KMK
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 3
6
363636
3636
36
Isu-Isu terkait HasilReviu RKBMN,Output Reviu RKBMN,Dampak RKBMN, danPengecualian RKBMN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 437
Isu-isu Terkait Hasil Reviu RKBMN
Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang belum melakukanoptimalisasi pengelolaan BMN (optimization of BMN management)terhadap existing gedung kantor termasuk gedung kantor yangterindikasi idle di unit Eselon I dengan mempertimbangkan lokasi,rencana penggunaan/pemanfaatan termasuk pemanfaatan yang akanberakhir paling lambat pada tahun ke-5 sejak tahun yangdirencanakan/pemindahtanganan/pemusnahan/penghapusan.
KPB/PB belum memperhatikan adanya KDP gedung yang mangkraksebagai faktor existing gedung kantor .
KPB/PB perlu memperhatikan rencana pengembangan tipologi organisasiyang berdampak pada perubahan jumlah dan struktur pegawai karenastandar luas bangunan gedung kantor salah satunya sangat dipengaruhioleh komposisi jumlah dan struktur pegawai yang akan menempatibangunan.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 37
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 438
Aset BMN rusak berat atau status penggunaan sementara, dioperasikanpihak lain, atau dimanfaatkan (kecuali pinjam pakai dengan jangka waktukurang dari 6 bulan) masih diusulkan masuk dalam RKBMN untukpemeliharaan
Kuasa Pengguna Barang belum memasukan sewa BMN kendaraan ataugedung kantor dalam RKBMN untuk pengadaan termasuk sewa yangdilakukan setiap tahun harus masuk dalam RKBMN setiap tahunnya.
AADB jabatan dapat dilakukan alih fungsi ke AADB operasional kantorsepanjang memenuhi syarat tidak melebihi 2.500 cc dan umur minimal 5(lima) tahun serta jumlah kendaraan operasionalnya tidak melebihi jumlahexisting sesuai KMK 577/2017
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 38
Isu-isu Terkait Hasil Reviu RKBMN (2)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Pernyataan Telah direviu
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 3
9
39INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 39
Catatan Hasil Reviu
Laporan Hasil Reviu
Pengguna Barang dan tembusanSekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/
Sekretaris
Pengguna Barang
Di-upload ke SIMAN
Penyusunan RKBMN dilaksanakanmenggunakan aplikasi SIMAN dengan basisweb, sehingga tidak diperlukan ADK.
Output Hasil Reviu
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Contoh CHR
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 40
A. Kelengkapan Dokumen Ada Tidak Keterangan
1. Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pengguna
Barang atas kebenaran RKBMN;
2. Pendelegasian wewenang penandatanganan RKBMN Pengguna Barang dan SPTJM
(bila ada);
3. Hasil Penelitian RKBMN oleh Pengguna Barang;
4. Data tanah dan/atau bangunan existing yang terindikasi idle;
5. Dokumenrencana BMN untuk dihapuskan/ dihentikan penggunaannya/
dipindahtangankan/dimanfaatkan/ dimusnahkan;
6. Dokumen hasil pembahasan antara lain berupa notulen antara PB/KPB dengan
Kementerian/instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum
untuk RKBMN pengadaan bangunan rumah negara;
7. Renstra K/L;
8. Hasil Pengusulan Penyediaan Anggaran pada RKBMN tahun sebelumnya;
9. Dokumen pendukung terkait lainnya.
B. Legalitas Dokumen Ada Tidak Keterangan
1. Apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang?
2. Apakah dokumen RKBMN merupakan dokumen asli (bukan fotokopi)?
C. Kesesuaian Format Dokumen RKBMN Ada Tidak Keterangan
1. Apakah dokumen RKBMN telah disajikan sesuai dengan format dalam PMK
Perencanaan Kebutuhan?
2. Apakah data softcopy yang disampaikan dari K/L sama dengan hardcopy?
[XW1]Disesuaikan dg PMK 7
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4
Format Pernyataan Telah Direviu dengancatatan
PERNYATAAN TELAH DIREVIU USULAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA [NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]
Kami telah mereviu usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga [Nama Kementerian
Negara/Lembaga] untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] sesuai dengan Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Negara. Semua informasi yang dimuat dalam usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara merupakan
tanggung jawab manajemen Kementerian Negara/Lembaga [Nama Kementerian Negara/Lembaga].
Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai kelengkapan dan kesesuaianusulan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Negara serta kepatuhan dalam penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Reviu
mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.
Kami memberikan catatan atas terdapatnya: [contoh] (1) Usulan 2 (dua) unit pengadaan AADB Operasional Jabatan tidak disetujui
karena penambahan struktur organisasi unit eselon II belum mendapat izin prinsip dari Kementerian PAN dan RB; (2)Usulan 5
(unit) pengadaan Bangunan Rumah Negara tidak disetujui karena belum dilengkapi dengan dokumen hasil pembahasan bersama
dengan Kementerian PU dan PERA dengan rekomendasi untuk (1)melampirkan izin prinsip penambahan struktur organisasi dari
Kementerian PAN dan RB; (2)melampirkan dokumen hasil pembahasan bersama dengan Kementerian PU dan PERA.
Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap catatan pada paragraf ketiga di atas, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami
yakin bahwa Usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara yang kami sebutkan di atas tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 150/KMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan peraturan lain yang
terkait.
[Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Jabatan Penanda Tangan]
[Nama Lengkap Penanda Tangan]
[NIP]
41INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 41
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 4
2
4242
Pasal 20 ayat (1) PMK 150/PMK.06/2014Pengguna Barang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7)dan/atau Pasal 15 ayat (7) tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru(new inisiatif) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaandan/atau rencana pemeliharaan BMN dalam Rencana Kerja K/L.
Pasal 11 PMK 150/PMK.06/2014Ayat (3) Hasil penelaahan RKBMN menyajikan informasi berupa unit BMN yang direkomendasikan
untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.
RKBMN diterima
Tidak menyampaikan
RKBMN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 42
Dampak Hasil RKBMN Terhadap RKA-K/L
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 4
3
4343
Pasal 20 PMK 150/PMK.06/2014Ayat (2) Dalam hal terjadi kondisi darurat atau kondisi lain yang terjadi setelah batas akhir
penyampaian RKBMN, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (newinisiatif) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaandan/atau rencana pemeliharaan BMN dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaransesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Ayat (3) Kondisi darurat meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar;Ayat (4) Kondisi lain meliputi antara lain pelaksanaan perjanjian/komitmen internasional dan
instruksi/kebijakan Presiden.
Pengecualian
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 43
Pengecualian RKBMN, dalam hal kondisi darurat/kondisi lain
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 444
Bahan Diskusi (1)
Apakah rencana pengadaan RKBMN yang telah pernah disetujui sebelumnya(misal RKBMN TA 2017) namun tidak dapat dialokasikan anggarannya karena adaefisiensi anggaran/pemotongan anggaran dalam DIPA TA 2017 dapat secaraotomatis dianggarkan dalam RKA-K/L TA 2018 tanpa perlu diusulkan dalamRKBMN?
Apakah KDP konsultan perencanaan telah 80% atau gedung mangkrak yangdiperoleh sebelum diberlakukannya ketentuan RKBMN, ketika direncanakandilanjutkan kembali oleh KPB perlu masuk terlebih dahulu dalam RKBMN ?
Apakah satuan kerja wajib menyusun RKBMN tiap tahun untuk rencanapengadaan tanah dan/atau bangunan yang akan dipenuhi melalui mekanismesewa?
Apakah terdapat kewajiban penyusunan RKBMN untuk pembangunan gedungatau pembelian tanah karena melaksanakan rekomendasi BPK atau putusanpengadilan?
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 44
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 445
Bahan Diskusi (2)
Dalam hal terbit ijin prinsip persetujuan kenaikan tipologi satuan kerja dariMenPAN-RB setelah RKBMN disusun dan ditelaah DJKN, bagaimana pengusulanRKBMN dengan mempertimbangkan kenaikan tipologi ?
Apakah satuan kerja BLU wajib menyusun RKBMN KPB?
Dalam hal satuan kerja belum terbentuk namun telah mendapat ijin prinsipKemenPAN-RB, apakah dapat diusulkan RKBMN untuk pengadaan gedungkantor atau apakah harus menunggu sampai dengan terbentuknya satker danmengusulkan RKBMN?
Bagaimana pengusulan kebutuhan gedung kantor suatu satuan kerja yang jugadirencanakan untuk satuan kerja lainnya?
Siapa yang mengajukan RKBMN Pemeliharaan dalam satu K/L, apakah satuankerja yang mencatat atau satuan kerja yang menggunakan BMN?
Bagaimana penyusunan RKBMN untuk pembangunan gedung pendidikan/asrama yang didalamnya terdapat ruang kerja?
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 45
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 446
Bahan Diskusi (3)
Apakah rencana pengadaan rumah susun harus masuk terlebih dahuludalam RKBMN dan bagaimanakan perhitungan SBSK-nya?
Dalam hal terdapat pengurangan kebutuhan dari semula yang telahdisetujui dalam Hasil Penelaahan RKBMN, apakah diperlukanpenyampaian Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN?
Apakah data pegawai non PNS bisa dipertimbangkan dalam perhitunganSBSK bangunan gedung kantor?
Apakah dapat dilakukan revisi atas usulan RKBMN yang telah disetujuioleh pengguna barang?
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 46
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Gd. Djuanda II Lantai 4 – 13; Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta; Telp. 021-3865430; www.itjen.kemenkeu.go.id
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
47
Tim Reviu RKBMN Inspektorat VIInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
masukan dan kritik:Kunjungi kami di: www.heritage.kemenkeu.go.id