M. AGUS SUDRAJATS4309040
PERTEMUAN 2
TANGGUNG JAWAB PROFESI AUDITOR
Menurut PSA No.02 Seksi 110, auditor bertanggung jawab untuk
merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai
tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang
disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.
Auditor tidak menjamin kebenaran atas suatu laporan keuangan, namun
Auditor bertanggung jawab dalam melaksanakan audit sesuai aturan yang berlaku
umum / GAAS yaitu :
1. Melakukan verifikasi atas laporan keuangan yaitu untuk mendeteksi salah saji
material
2. Menemukan kekeliruan, ketidakberesan dan unsur pelanggaran hukum yang
material . Kekeliruan/ salah saji terdapat dua macam yaitu :
Errors adalah kekeliruan salah saji yang tidak disengaja.
Irregularities adalah kesalahan yang disengaja seperti kecurangan
manajemen dan kecurangan pegawai atau penggelapan.
Siklus Laporan Keuangan
Laporan keuangan dibagi menjadi komponen yang lebih kecil untuk memudahkan
pelaksanaan audit. Pembagian biasanya berdasarkan transaksi yang erat
hubungannya satu dengan lainnya ( pendekatan siklus ).
Contohnya siklus penjualan dan penerimaan kas, siklus perolehan dan pembayaran,
siklus penggajian dan pembayaran, siklus persediaan dan pergudangan, dll.
Asersi Manajemen
Merupakan sebuah pernyataan dari manajemen tentang transaksi dan akun dalam
laporan keuangan. Asersi manajemen terdiri dari :
Keberadaan atau keterjadian
Kelengkapan
Hak dan Kewajiban
Penilaian dan Alokasi
Penyajian dan Pengungkapan
Page | 1
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Tujuan audit
1. Menurut Arens
Tujuan audit laporan keuangan adalah agar auditor dapat memberikan
opininya bahwa laporan keuangan tidak terdapat kesalahan material dan
telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum.
2. PSA No. 02
Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya
adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Tujuan audit dimaksudkan sebagai kerangka kerja bagi auditor dalam
mengumpulkan bahan bukti kompeten yang cukup yang disyaratkan dalam standar
pekerjaan lapangan dan memutuskan bahan bukti yang pantas dikumpulkan sesuai
dengan penugasan .
Tujuan audit tersebut dapat dibedakan menjadi :
Tujuan audit umum transaksi. Terdiri dari eksistensi, kelengkapan, akurasi,
klasifikasi serta posting dan perkiraan .
Tujuan audit khusus transaksi. Menerapkan tujuan umum pada kelompok
transaksi /siklus.
a. Tujuan umum :
Eksistensi, angka-angka yang dicantumkan memang ada ( eksis ).
Kelengkapan, angka -angka yang ada telah dimasukkan seluruhnya .
Akurasi, jumlah yang ada disajikan pada jumlah yang benar.
Klasifikasi - angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan
dengan tepat .
Pisah batas (Cut Off ) - transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat pada
periode yang tepat .
Kecocokan rincian (detail tie in) - rincian dalam saldo akun sesuai dengan
angka-angka buku besar tambahan , dijumlah kebawah benar dalam saldo
akun, dan sesuai dengan jumlah dalam buku besar .
Page | 2
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Nilai realisasi - aset dinyatakan dalam jumlah yang diestimasi dapat
direalisasi.
Hak dan Kewajiban - Kewajiban harus menjadi milik suatu entitas
berkaitan dengan hutang , sedangkan hak selalu dikaitkan dengan aktiva .
Penyajian dan Pengungkapan-saldo perkiraan dan persyaratan
pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan pantas dalam laporan
keuangan.
b. Tujuan khusus :
Tujuan khusus bagi setiap saldo perkiraan dapat dikembangkan setelah tujuan
umum dipahami paling sedikit harus ada satu tujuan, khusus untuk setiap tujuan
umum kecuali jika auditor menganggap tujuan itu tidak relevan.
Pencapaian Tujuan Audit
Audit merupakan suatu proses dimana dalam pelaksanaanya harus mengikuti tahap-
tahap sesuai dengan standar yang berlaku. Proses Audit adalah metodologi
pelaksanaan audit yang jelas untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan
bukti pendukung yang kompeten.
Tahap-tahap dalam proses Audit:
1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit
Mendapatkan pengetahuan atas bidang usaha klien .
Memahami struktur pengendalian intern klien dan menetapkan risiko
pengendalian intern.
2. Pengujian pengendalian dan transaksi .
3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo.
Page | 3
M. AGUS SUDRAJATS4309040
JENIS-JENIS AUDITOR DAN AKUNTAN PUBLIK
Akuntansi berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan.
Sementara dalam auditing, aturan-aturan akuntansi menjadi kriteria untuk
membandingkan kesesuaian informasi. Dengan demikian, akuntansi dan auditing
berbeda dalam esensinya.
Jenis Audit
1 Audit Atas Laporan Keuangan/Financial Audit adalah audit yang bertujuan
untuk menentukan kesesuaian informasi terukur yang akan diverifikasi dengan
kriteria tertentu sepeti GAAP atau Standar Akuntansi yang berlaku umum
( PSAK).
2 Audit Operasional adalah penelaahan bagian dari prosedur atau metode operasi
suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya .Hasilnya berupa
rekomendasi perbaikan operasi.
3 Audit Ketaatan adalah audit atas ketaatan auditee terhadap prosedur atau aturan
tertentu yang telah ditetapkan baik aturan yang ditetapkan perusahaan maupun
aturan yang ditetapkan oleh atau dengan pihak luar seperti pemerintah, bank,
kreditor atau pihak lainnya. Audit atas laporan keuangan pada hakekatnya adalah
audit ketaatan terhadap prinsip-prinsip akuntansI yang berlaku umum.
Jenis Auditor
1 Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu auditor yang mempunyai tanggung
jawab atas kinerja audit laporan keuangan bagi semua perusahaan publik,
perusahaan-perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil dan organisasi
nirlaba.
2 Auditor Pemerintah, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab
mengevaluasi efisiensi, efektifitas, dan keekonomisan dari program/proyek
pemerintah. Di Indonesia ada beberapa lembaga yaitu BPKP, BEPEKA, serta
Itjen pada departemen-departemen pemerintah.
3 Auditor Pajak, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan
pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan
penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Di Amerika ada Internal
Page | 4
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Revenue Service ( IRS ), sementara di Indonesia dilaksanakan oleh KPP dan
Karikpa sebagai tenaga teknis pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak
(DJP).
4 Internal Auditor, yaitu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk
melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Sebagai contoh di
BUMN-BUMN di Indonesia ada unit SPI yang menangani hal tersebut.
Kebutuhan akan Auditing
Jasa auditing yang digunakan di kalangan pengusaha, pemerintah, dan lain-
lain pada hakikatnya adalah untuk mengurangi risiko informasi antara dua pihak
yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah manajemen sebagai pembuat laporan dan
user sebagai pemakai laporan. Hal ini karena semakin kompleksnya kondisi
masyarakat yang memungkinkan para pengambil keputusan akan memperoleh
informasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Pada umumnya hal
ini disebabkan:
Hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi .
Sikap memihak dan motif lain yang melatarbelakangi pemberian informasi.
Data yang berlebihan
Transaksi pertukaran yang kompleks
Untuk menanggulangi risiko informasi tersebut ada tiga cara yang dapat
dilaksanakan :
Verifikasi Informasi oleh pihak pemakai
Pemakai menanggung risiko informasi bersama-sama dengan manajemen .
Dilakukan audit atas Laporan Keuangan .
Akuntan Publik Terdaftar/ Bersertifikat
Untuk dapat bekerja sebagai akuntan publik terdaftar di Indonesia paling
tidak harus dipenuhi persyaratan berikut :
1 Persyaratan pendidikan yaitu sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari universitas
negeri yang telah mendapat persetujuan dari panitia ahli persamaan ijasah
akuntan
2 Ujian Negara Akuntansi ( UNA ) untuk sarjana akuntansi swasta dan negeri yang
Page | 5
M. AGUS SUDRAJATS4309040
belum diakui
3 Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP)
4 Persyaratan Pengalaman ,yaitu seorang akuntan terdaftar harus memiliki
pengalaman kerja pada kantor akuntan publik atau BPKP paling sedikit 3 tahun .
Aktivitas Kantor Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik terutama melaksanakan empat jenis jasa, yaitu :
Atestasi, di mana KAP mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan
kesimpulan atas keandalan pernyataan tertulis yang telah dibuat dan
ditanggungjawabi pihak lain.Terdapat tiga jenis atestasi yaitu : audit laporan
keuangan historis, penelaahan laporan keuangan historis dan jasa atestasi lainnya.
Jasa Perpajakan berupa SPT PPh, PBB, PPN , perencanaan perpajakan dan jasa
perpajakan lainnya.
Konsultasi Manajemen yaitu dalam peningkatan aktivitas operasi .
Jasa Akuntansi dan Pembukuan .
Struktur Kantor Akuntan Publik
Terdiri dari rekan ( partner ) ,manajer ,para penyelia , senior dan asisten dan
bertugas pada setiap jenjang kerja selama dua-tiga tahun sebelum mencapai
kedudukan sebagai rekan .
AICPA
AICPA atau di Indonesia IAI mempunyai tiga fungsi utama yaitu :
1 Penetapan Standar dan Aturan, ada empat bidang utama dalam auditing yang
perlu dibuat standar aturannya yaitu ; Standar Audit , Standar Kompilasi dan
Penelaahan Laporan Keuangan , Standar Atestasi Lainnya, Kode Etik Profesi .
2 Penelitian dan Publikasi. Kegiatan ini menghasilkan jurnal -jurnal seperti jurnal
berkala , jurnal akuntansi dan lain-lain .
3 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik/USAP
4 Pendidikan lanjutan .
Page | 6
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Pengendalian Mutu/Quality Control
Pengendalian mutu adalah prosedur yang digunakan KAP untuk membantu
mentaati standar secara konsisten dalam setiap kontrak kerja yang mengikatnya.
Komite standar pengendalian mutu menetapkan sembilan elemen pengendalian mutu
yaitu :
1 Independensi
2 Penugasan para auditor, dalam hal ini harus memiliki kemampuan dan pelatihan
teknis yang memadai
3 Konsultansi , auditor harus meminta petunjuk dari ahli bila menemui kesulitan
dalam pelaksanaan auditing
4 Supervisi
5 Pengangkatan Auditor
6 Pengembangan profesional
7 Promosi
8 Penerimaan dan Pemeliharaan hubungan dengan klien
9 Inspeksi, diperlukan untuk penunjang delapan unsur diatas .
Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi Kantor Akuntan Publik ( tiga
persyaratan pertama juga berlaku bagi KAP yang tidak menjadi anggota forum)
yang ditetapkan AICPA dengan divisinya yaitu SEC dan Kantor Akuntan Publik
atau di Indonesia Forum IAI - SAP yaitu :
1. Ketaatan pada standar pengendalian mutu .
2. Penelaahan sejawat ( peer review ) , harus dari KAP lain yang memenuhi
persyaratan
3. Pendidikan lanjutan
4. Rotasi partner
5. Penelaahan oleh partner lain
6. Larangan pemberian atas jasa tertentu
7. Pelaporan ketidaksepakatan
8. Pelaporan jasa konsultasi manajemen.
Page | 7
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Securities and Exchange Comission (SEC) atau Badan Pengawas Pasar
Modal (BAPEPAM) sebagai suatu badan pemerintah yang menangani pasar modal,
dibentuk guna membantu para investor untuk mendapatkan informasi andal untuk
membuat keputusan investasi . Perusahaan yang bermaksud menerbitkan efek ( Go
Publik ) wajib menyampaikan laporan tahunan rinci pada BAPEPAM.
KEWAJIBAN HUKUM
Kewajiban hukum auditor kepada klien adalah mencegah penipuan dan/atau
pelanggaran kontrak yang bisa mempengaruhi hasil-hasil pekerjaan .
Penyebab utama tuntutan hukum terhadap KAP adalah kurangnya pemahaman
pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis , kegagalan
audit, dan risiko audit.
Definisi berikut akan menjelaskan perbedaannya:
kegagalan bisnis, terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya .
kegagalan audit, terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat yang salah karena
gagal memenuhi syarat - syarat GAAS.
risiko audit, terjadi jika auditor menyimpulkan laporan keuangan secara wajar
sedangkan kenyataannya laporan tersebut salah saji material.
Standar ketelitian yang sering disebut konsep kehati-hatian (prudent person)
menjelaskan bahwa auditor hanya menjamin itikad baik dan integritas dan
bertanggung jawab atas kecerobohan , itikad buruk dan ketidak jujuran dan auditor
terbebas dari kerugian akibat kekeliruan dalam pertimbangan.
Bidang kewajiban menurut audit dapat digolongkan sebagai berikut :
Kewajiban kepada klien
Kewajiban terhadap klien timbul karena kegagalan untuk melaksanakan
tugas audit sesuai waktu yang disepakati , pelaksanaan audit yang tidak memadai,
gagal menemukan defalkasi, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik.
Apabila terdapat tuntutan auditor dapat mengajukan pembelaan yaitu :
1 Tidak adanya kewajiban melaksanakan pelayanan, dalam hal ini tidak dinyatakan
dalam klausul.
2 Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja, mengklaim telah mengikuti GAAS.
3 Kelalaian kontribusi, dalam hal ini menjamin jika klien melakukan kewajiban
Page | 8
M. AGUS SUDRAJATS4309040
tertentu, tidak akan terjadi kerugian
4 Ketiadaan hubungan timbal balik, antara pelanggaran auditor terhadap standar
kesungguhan dengan kerugian yang dialami klien
Kewajiban terhadap pihak ketiga menurut Common Law
Pihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham, calon pemegang saham,
pemasok, bankir dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Konsep kewajiban
tersebut antara lain sebagai berikut :
Doktrin ultramares, Kewajiban dapat timbul jika pihak ketiga primary
beneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit
Pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan
keputusannya pada laporan keuangan .
Foreseeable user’s, pemakai yang dapat diketahui lebih dahulu mempunyai hak
yang sama dengan pemakai laporan keuagan yang mepunyai hubungan kontrak .
Kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal
1 Securities Act tahun 1933, persyaratan pelaporan untuk perusahaan yang
mengeluarkan efek-efek baru. Peraturan membolehkan pihak ketiga menggugat
auditor jika laporannya menyesatakan dan tidak mempunyai beban pembuktian
hal tersebut, sementara auditor dapat membela jika audit telah memadai dan
pemakai laporan tidak menderita kerugian .
2 Securities Exchange Act tahun 1934, persyaratan penyampaian laporan tahunan
setiap perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Akibat tuntutan ini
SEC dapat mencabut ijin praktek dari KAP yang yang melakukan kesalahan.
3 Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act 1970, peraturan ini ditujukan
untuk kriminalitas tetapi auditor sering dituntut berdasarkan peraturan ini .
4 Foreign Corrupt Practice Act tahun 1977, larangan pemberian uang suap kepada
pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan mempertahankan
hubungan usaha
Page | 9
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Kewajiban kriminal
Beberapa undang-undang seperti Uniform Securities Acts, Securuties Acts
1933 dan 1934, Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute
menyebutkan bahwa menipu orang lain dengan sadar terlibat dalam laporan
keuangan yang palsu adalah perbuatan kriminil .
Tanggung Jawab Kerahasiaan
Beberapa tuntutan yang terjadi menuntut perlunya profesi auditing untuk
meneliti peraturan perilaku yang menyangkut kerahasiaan dan mencoba
memperjelas persyaratan - persyaratan yang konsisten dengan common law .
Tanggapan Profesi Terhadap Kewajiban Hukum
AICPA dan profesi mengurangi resiko terkena sanksi hukum dengan
langkah-langkah berikut :
1 Riset dalam auditing
2 Penetapan standar dan aturan.
3 Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor
4 Menetapka persyaratan penelaahan sejawat .
5 Melawan tuntutan hukum
6 Pendidikan bagi pemakai laporan
7 Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas
8 Perundingan untuk perubahan hukum .
Tanggapan Akuntan Publik Terhadap Kewajiban Hukum
Dalam meringankan kewajibannya auditor dapat melakukan langkah-langkah
berikut :
1. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas
2. Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi
dengan pantas
3. Mengikuti standar profesi
4. Mempertahankan independensi
5. Memahami usaha klien
6. Melaksanakan audit yang bermutu
Page | 10
M. AGUS SUDRAJATS4309040
7. Mendokumentasika pekerjaan secara memadai
8. Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan
9. Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia
10.Perlunya asuransi yang memadai; dan
11.Mencari bantuan hukum
Regulasi dan Standar Mutu Pekerjaan Auditor
Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai.
Masing-masing orang memiliki perangkat nilai tersebut antara lain: kejujuran,
integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang
lain,menghargai orang lain,menjadi warga yang bertanggung jawab,mencapai yang
terbaik,dan lain-lain.
Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting karena pada
dasarnya berhubungan dengan hukum. Sebagian besar orang mendefinisikan
perilaku tidak etis sebagai perilaku yang berbeda dari sesuatu yang seharusnya
dilakukan .Terdapat dua alasan mengapa orang bertindak tidak etis :
Standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum.
Seseorang memilih bertindak semaunya .
Etika dalam bisnis harus menjamin suatu perilaku sebagai berikut :
Apakah itu kebenaran
Apakah itu adil untuk semua yang berkepentingan .
Akankah itu menambah goodwill dan hubungan yang lebih baik.
Akankah itu menguntungkan semua yang berkepentingan .
Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang dimana keputusan
mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Semakin majunya perkembangan jaman,
maka dikembangkan kerangka formal untuk memecahkan dilema etika yang
dinamakan pendekatan enam langkah :
1. Mendapatkan fakta-fakta yang relevan
2. Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta
3. Menentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh
dilema
4. Menentukan alternatif yang tersedia bagi orang yang harus memecahkan dilema
Page | 11
M. AGUS SUDRAJATS4309040
5. Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif
6. Menetapkan tindakan yang tepat
Kebutuhan akan kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan
profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik,
penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit
dan jasa lainnya karena pemakai tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk
mengevaluasi pekerjaan akuntan publik. Akuntan publik mempunyai hubungan
profesional yang berbeda dengan profesional lain. Profesional lain hanya
bertanggung jawab kepada klien yang ditanganinya sedangkan akuntan publik
ditugaskan dan dibayar oleh yang mengeluarkan laporan keuangan ( klien )
sedangkan yang mendapat manfaat dari audit adalah pemakai laporan keuangan
yang umumnya tidak pernah berhubungan dengan auditor .
Terdapat beberapa cara bagi profesi akuntan publik dan masyarakat untuk
mendorong para akuntan publik agar berprilaku secara benar dan untuk
melaksanakan audit beserta jasa-jasa yang berkaitan dengan profesinya dengan
standar mutu yang tinggi yaitu :
1 Kode Perilaku Profesional .
Merupakan ketentuan umum mengenai perilaku yang ideal atau peraturan khusus
yang menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan . Menurut
AICPA kode perilaku profesional terdiri dari :
prinsip-prinsip, meliputi lima prinsip yang harus dipatuhi oleh semua anggota
AICPA yaitu tanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, kemahiran,
lingkup dan sifat jasa dan satu prinsip untuk anggota AICPA yang
memberikan jasa atestasi yaitu obyektivitas dan independensi .
peraturan perilaku, meliputi standar minimum perilaku praktisi yang
ditetapkan profesi dan merupakan keharusan .
interpretasi, tidak merupakan keharusan tetapi praktisi harus memahaminya
ketetapan etika, penjelasan dan jawaban yang diterbitkan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan peraturan perilaku yang diajukan oleh praktisi dan
lainnya.tidak merupakan keharusan tapi praktisi harus memahaminya.
Page | 12
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Penerapan Peraturan Perilaku
Peraturan 101- Independensi.
Integritas dan Obyektifitas Peraturan 102
Standar-standar teknis Peraturan 201 - standar umum
Ketaatan pada standar Peraturan 202
Prinsip Akuntansi Peraturan 203
Kerahasiaan Peraturan 301
Honor bersyarat Peraturan 302
Tindakan yang mendatangkan aib Peraturan 501- tindakan tercela
Periklanan dan Penawaran Peraturan 502
Komisi dan Honor Perujukan Peraturan 503 -A. Komisi yang dilarang
Peraturan 503 -B. Pengungkapan komisi yang diijinkan
Bentuk dan Nama praktek Peraturan 505
STANDAR AUDIT
Sumber: PSA No. 01 SA Seksi 150
01Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu "prosedur" berkaitan
Dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan "standar" berkaitan dengan
kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan
yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang
berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional
auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam
pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.
STANDAR AUDITING
02 Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian
dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
Page | 13
M. AGUS SUDRAJATS4309040
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajibmenggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersil bahwa pernyataan
demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak
dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama
auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus
memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang
dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh
auditor.
03 Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling
Page | 14
M. AGUS SUDRAJATS4309040
bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan
penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk
standar yang lain."Materialitas" dan "risiko audit" melandasi penerapan semua
standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
04 Konsep "materialitas" bersifat bawaan dalam pekerjaan auditor independen.
Dasar yang lebih kuat harus dicari sebagai landasan pendapat auditor
independen atas unsur-unsur yang secara relatif lebih penting dan unsur-unsur
yang mempunyai kemungkinan besar salah saji material. Misalnya, dalam
perusahaan dengan jumlah debitur yang sedikit, dengan nilai piutang yang
besar, secara individual piutang itu adalah lebih penting dan kemungkinan
terjadinya salah saji material juga lebih besar jika dibandingkan dengan
perusahaan lain yang mempunyai jumlah nilai piutang yang sama tetapi terdiri
dari debitur yang banyak dengan nilai piutang yang relatif kecil. Dalam
perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, sediaan umumnya mempunyai
arti penting, baik bagi posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan,
sehingga secara relatif sediaan memerlukan perhatian auditor yang lebih besar
dibandingkan dengan sediaan dalam perusahaan jasa. Begitu pula, piutang
umumnya memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan premi
asuransi dibayar di muka.
05 Pertimbangan atas risiko audit berkaitan erat dengan sifat audit.2 Transaksi kas
umumnya lebih rentan terhadap kecurangan jika dibandingkan dengan transaksi
sediaan, sehingga audit atas kas harus dilaksanakan secara lebih konklusif, tanpa
harus menyebabkan penggunaan waktu yang lebih lama. Transaksi dengan pihak
tidak terkait biasanya tidak diperiksa serinci pemeriksaan terhadap transaksi
antarbagian dalam perusahaan atau transaksi dengan pimpinan perusahaan dan
karyawan, yang tingkat kepentingan pribadi dalam transaksi yang disebut
terakhir ini sulit ditentukan. Pengendalian intern terhadap lingkup audit
mempengaruhi besar atau kecilnya risiko salah saji terhadap prosedur audit yang
dilaksanakan oleh auditor. Semakin efektif pengendalian intern, semakin rendah
tingkat risiko pengendalian.
Page | 15
M. AGUS SUDRAJATS4309040
JASA SELAIN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
06 Sebagai tambahan terhadap audit atas laporan keuangan, sepanjang relevan
dengan keadaan yang dihadapi oleh auditor independen, kesepuluh standar
auditing tersebut berlaku untuk jasa selain audit atas laporan keuangan, kecuali
jika dinyatakan lain dalam suatu Pernyataan Standar Auditing.
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
07 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari
tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi
ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam
masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional
Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per
1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi
ini yang berlaku.
Page | 16
M. AGUS SUDRAJATS4309040
PERTEMUAN 3
STANDAR AUDIT DAN JENIS-JENIS PENUGASAN AUDIT
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Standar profesional akunatan publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai
pernyataan standar teknis yang merupakan panduan bagi akuntan publik dalam
berpraktik di indonesia.
Tipe Standar Profesional
1. standar auditing
2. standar atestasi
3. standar jasa akuntansi dan review
4. standar jasa konsultasi
5. standar pengendalian mutu
kelima standr profesional diatas merupakan standar teknis yang diterbitkan
oleh dewan standar profesional akuntan publik dan bertujuan untuk mengatur mutu
jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di indonesia.
Standar Auditing
Standar auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh
IAI, yang terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar
pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupkan pedoman audit atas
laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dirinci dalam
bentuk pedoman standar auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan
penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum didalam standar
auditing. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang
tercantum didalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman
utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit.
Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAI ini bersifat wajib bagi
anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Termasuk didalam PSA adalah
interpretasi pernyataan standar audit (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi
yang dikeluarkan oleh IAI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAI
Page | 17
M. AGUS SUDRAJATS4309040
dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jaawaban atas pernyataan atau
keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga
merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini
bersifat mengikat bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik,
sehingga pelaksanaannya besifat wajib.
Standar Umum
a. audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Standar Pelaksanaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem
harus disupervisi dengan semestinya.
2. pemahaman memadai dan pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan.
3. bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui, inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Standar Pelaporan
a. laporan audit harus menyatakan, apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi
tersebut dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
Page | 18
M. AGUS SUDRAJATS4309040
d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat
diberikan, maka alasanya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor
dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus, memuat
petunjuk yang jelas mengenai sifat audit yang dilaksanakan, jika ada dan
tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
Pernyataan Standar Audit (PSA)
PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang
tercantum dalam standra auditing. PSA berisis ketentuan-ketentuan dan pedoman
utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit.
Kepatuhan terhadap PSA yang diterbiutkan oleh IAI ini bersifat wajib bagi anggota
IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Termasuk didalam PSA adalah
interpretasi yang dikeluarkan IAI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan
oileh IAI dalamdalamPSA dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas
pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam
PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA.
Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai
akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.
Standar Atestasi
Standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan
publik yang mencakup audit atas laporan keuangan historis, pemeiksaan atas laporan
keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan
yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati)
Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan rincian dalam bentuk pernyataan
standar atestasi (PSAT). Termasuk didalam PSAT adalah interpretasi PSAT
(IPSAT), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan dewn terhadap
ketentuan-ketentuan dalam PSAT. Tafsiran resmi bersifat mengikat bagi anggota
IAI yang berpraktek sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib
(mandatory).
Page | 19
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Standar Jasa Akuntansi Dan Review
Memberikan rerangka untuk fungsi non atestasi bagi jasa akuntan publik
yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dirinci dalam
bentuk pernyataan standar jasa akuntansi dan review (PSAR). Termasuk didalam
pernyataan standar jasa akuntansi dan review adalah interpretasi pernyataan standar
jasa akuntansi dan review (IPSAR), yang merupakan interpretasi resmi yang
dikelusrksan oleh dewan. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota IAI yang
berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib
(madatory)
Standar Jasa Konsultasi
Memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi
kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi pada hakekatnya berbeda
dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi,
para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keadaan suatu asersi tertulis
yang menjadi yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi. Dalam
jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi
dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk
kepentingan klien.
Standar Pengendalian Mutu
Memberikan panduan bagi KAP didalam melaksanakan pengendalian
kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar
yang diterbitkan oleh dewan SPAP dan aturan etika kompartemen akuntan publik
IAI.
Kodifikasi standar pengendalian mutu terdiri dari:
a. Standar pengendalian mutu KAP
b. Perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
c. Standar pelaksanaan dan pelaporan review mutu
Unsur-Unsur Pengendalian Mutu
1. Independensi
Page | 20
M. AGUS SUDRAJATS4309040
2. Penugasan personel
3. Konsultasi
4. Supervisi
5. Pemekerjaan
6. Pengembangan profesional
7. Promosi
8. Penerimaan dan berkelanjutan klien
9. Inspeksi
Audit Atas Laporan Keuangan
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menetapkan apakah seluruh
laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya,
kriteria tersebut adalah pernyataan standar akuntansi keuangan, walaupun
merupakan hal yang umum untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan yang
dibuat dengan metode kas atau metode akuntansi lainnya yang cocok bagi organisasi
tersebut. Laporan keuangan seringkali mencakup: neraca, laba-rugi, perubahan
modal, laporan arus kas, termasuk pula catatan atas laporan keuangan. Dalam
menentukan apakah laporan keuangan dinyatakan dengan adil sesuai dengan GAAP,
auditor yang melakukan ujian yang tepat untuk menentukan apakah laporan itu
mengendung kesalahan bahan atau pernyataan salah lainnya.
Pendekatan terpadu kepada audit membahas baik risiko kesalahan dan
kontrol operasional yang dimaksudkan untuk mencegah keslahan. Pendekatan
terpadu ini makin meningkat menggabungkan pandangan strategis dari entitas
bisnis. Saat bisnis semakin rumit, tidaklah cukup untuk para auditor berfokus secara
sempit pada transaksi akuntansi. dalam pendekatan audit sistem strategis, auditor
harus memiliki pemahaman menyeluruh atas entitas dan lingkungannya.
Memahaman holistik tingkat tinggi ini meliputi pengetahuan tentang industri
klien, peraturannya, dan lingkuan operasionalnya, termasuk hubungan eksternal
seperti pemasok, pelanggan, dan kreditor. Sebagai tambahan, auditor
mempertimbangkan strategi bisnis klien dan memproses dan indikator ukuran untuk
faktor keberhasilan kritis yang berhubungan dengan strategi tersebut. Analisis ini
membantu auditor mengenali risiko yang terkait dengan strategi klien yang bisa
mempengaruhi apakah laporan keuangan dinyatakan dengan adil. Banyak dari
Page | 21
M. AGUS SUDRAJATS4309040
ketrampilan yang diperlukan untuk pendekatan audit sisitem strategis yang seupa
dengan yang dibutuhkan untuk menyediakan jenis jasa keandalan lainnya yang biasa
memberikan nilai tambah kepada fungsi audit.
Audit Kepatuhan
Tujuan dari audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah klien telah
mengikuti, prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih
tinggi. Audit kepatuhan pada urusan pribadi dapat mencakup pula penentuan apakah
staf akuntansi telah mematuhi peraturan-peraturan yang disusun oleh pengawas
perusahaan, peninjau tingkat upah apakah telah mematuhi aturan upah minimum,
atau menguji kontrak perjanjian dengan pihak bank serta pihak kreditur lainnya
untuk memastikan bahwa perusahaan itu telah mematuhi persyaratan-persyaratan
hukum yang ada.
Dalam mengaudit unit organisasi pemerintah, seperti sekolahan negeri di
daerah terdapat suatu lingkup audit kepatuhan yang cukup luas akibat dari adanay
aturan-aturan yang ekstensif dari otoritas pemerintah yang lebih tinggi. Pada
kenyataannya, untuk setiap organisasi baik swasta maupun organisasi nirlaba,
terdapat sejumlah kebijakan, perjanjian, serta persyaratan hukum yang menentukan
yang berpotensi sebagai penyebab dilaksanakannya suatu audit kepatuhan.
Temuan audit kepatuhan umumnya disampaikan pada seseorang didalam
unti organisasi yang diaudit dari pada disampaikan pada suatu lingkup pengguna
yang lebih luas. Manajemen, kebalikan dari pihak luar, merupakan pihak utama
yang paling menaruh perhatian pada prosedur-prosedur seta peraturan-peraturan
yang berlaku. Sebagai akibatnya, suatu proporsi yang signifikan dari audit jenis ini
dilaksanakan oleh auditor yang dipekerjakan pada unit organisasi itu sendiri.
Tetapi bagaimanapun terdapat beberapa pengecualian. Ketika suatu
organisasi ingin memutuskan, apakah para individu atau organisasi yang ada telah
mematuhi aturan yang ditetapkan, maka auditor akan dipekerjakan oleh organisasi
tersebut untuk menerbitkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
Audit Kinerja Atau Audit Operasional
Page | 22
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Audit kinerja adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode
operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta
efektifitas prosedur serta metode tersebut. Pada saat audit operasional selesai
dilaksanakan, manajemen biasanya akan mengharapkan sejumlah rekomendasi
untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya.
Pengukuran Kinerja
Sasaran Akuntansi Pemerintahan (pernyataan No.1 NCGA) Adalah:
a. penetapan dan peramalan arus kas masuk dan mengkalkulasi sumber daya
pemerintah dalam jangka pendek.
b. Penetapan dan peramalan kondisi keuangan pemerintah.
c. Mengawasi kinerja disesuaikan dengan peraturan, perjanjian, dan kontrak
dengan pihak lain.
d. Perencanaan penganggaran dan peramalan dampak akses dan alokasi sumber
daya untuk mencapai sasaran operasional.
e. Evaluasi kinerja operasional dan pengelolaan.
f. Mengkomunikasikan informasi relevan untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan.
Standar audit yang dapat digunakan secara nasional sudah merupakan
kebutuhan yang mendesak dalam dalam era globalisasi ini. Standar audit merupakan
patokan untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah yang meliputi
pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMD dan BUMN
serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMD, BUMN, atau badan
hukum lain dimana terdapat kepentingan keuangan negara atau penerima bantuan
pemrintah.
Standar Audit Pemerintahan (SAP) Meliputi:
1. standar umum.
2. standar pekerjaan lapangan audit kinerja.
3. standar pelaporan audit kinerja.
Prosedur Audit Kinerja
Page | 23
M. AGUS SUDRAJATS4309040
a. sasaran audit, luas dan metodologi.
b. Kriteria pengukuran kinerja.
c. Koordinasi dengan auditor pemerintah lain jika dibutuhkan.
d. Pengetahuan dan kemampuan staf audit.
e. Kepatuhan dengan hukum dan peraturan, serta aturan lain.
f. Pengukuran pengendalian intern.
Program Audit Mencakup Hal-Hal Berikut Ini
1. Pendahuluan dan latar belakang informasi mencakup pihak berwenang dalam
entitas yang diaudit, sejarah dan sarana, lokasi penting informasi lain yang
dibutuhkan untuk menyususn progran audit.
2. tujuan audit.
3. laporan pekerjaan audit.
4. metode audit yang digunakan seharusnya digambarkan secara jelas.
5. penjelasan pola khusus yang digunakan organisasi yang diaudit.
6. beberapa instruksi khusus yang diperlukan untuk melengkapi audit.
7. format umum laporan audit.
Komponen Audit Kinerja Adalah
a. identifikasi lingkungan manajemen
b. perencanaan dan penetapan tujuan.
c. Struktur organisasi.
d. Kebijakan dan pelaksanaan.
e. Sistem dan prosedur.
f. Pengendalian dan metode pengendalian.
g. Sumberdaya manusia dan lingkungan fisik.
h. Pelaksanaan penetapan karyawan.
i. Analisis fiskal.
j. Integrasi masalah khusus.
Standar Audit Pemerintahan (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara)
Page | 24
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam
melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori
pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan
akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah
menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995. SAP
1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak
adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka untuk memenuhi amanat
Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf
e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
BPK harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung hal
tersebut.
SPKN ditetapkan dan diundangkan pada tanggal yang berbeda. SPKN
ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2007 dan diundangkan
Sektor publik lebih luas daripada pemerintahan. Dengan demikian, akuntansi
pemerintahan adalah bagian dari akuntansi sektor publik.
SPKN berlaku untuk lingkup keuangan negara (lihat pasal 1 UU No.
1/2004). Padahal yang dimaksud dengan keuangan negara “hanya”
mencakup APBN dan APBD. Bagaimana dengan sektor publik yang lain
seperti rumah sakit, yayasan, LSM, dll.
SPKN adalah standar, bukan sistem.
Ada beberapa karakteristik SPKN, yakni: (1) Merupakan harmonisasi dari
berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan keuangan negara. (2)
Bukan sesuatu yang langsung benar, atau hanya bersifat benar sementara,
sehingga mengalami pembaharuan sepanjang waktu. (3) Menggunakan
paradigma multidimensi.
SPKN lebih kompleks daripada SPAP (Standar Akuntansi Pemerintahan),
karena juga mencakup Standar Tambahan dikurangi dengan pengecualian.
Artinya, SPKN = SPAP + Standar Tambahan – Pengecualian.
Opini tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Kepala Daerah yang
memperoleh opini Tidak Wajar atau Disclaimer karena opini sebenarnya
bukan untuk penentuan sanksi, tetapi sebagai tambahan informasi tentang
“kewajaran” laporan keuangan.
Page | 25
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Ada beberapa istilah dalam audit sektor privat yang tidak dikenal di audit
sektor publik (SPKN), seperti audit, auditor, pekerjaan lapangan, dll.
BPK dapat dibantu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan
audit terhadap laporan keuangan daerah (LKPD).
Tidak semua pemeriksa BPK bergelar akuntan. Hal ini disiasati dengan cara
menggunakan KAP untuk melakukan pemeriksaan.
BPK tidak hanya sebagai pemeriksa, tetapi juga melakukan pekerjaan lain
(dengan catatan hartus independen), seperti memberikan pertimbangan
terhadap terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem
Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), dan peraturan perundangan
lainnya terkait dengan keuangan negara.
Untuk pelaksanaan SPKN yang efektif, unit pemerintahan yang diaudit
haruslah: (1) memiliki SDM yang handal, (2) Infrastrutkur yang memadai,
dan (3) Organisasi yang mapan.
PERTEMUAN 4
ETIKA PROFESIONAL
Page | 26
M. AGUS SUDRAJATS4309040
1.Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan adanya aturan-aturan yang
mengatur perilaku mereka dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Aturan-
aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia tersebut disebut dengan
norma. Norma-norma yang berkembang di masyarakat diantaranya yaitu norma
agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Selain itu kita juga
mengenal istilah etika, yaitu serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral yang
digunakan dalam mengarahkan tingkah laku manusia dalam kehidupan sosialnya.
Perilaku beretika itu harus djalankan oleh setiap individu dalam semua aspek
kehidupan supaya tercipta kehidupan sosisal yang nyaman dan harmonis. Begitu
pula dengan bidang profesi atau pekerjaan yang ada, semuanya memilki peraturan-
peraturan atau etika untuk mengatur hubungan mereka dengan masyarakat pengguna
jasanya. Etik merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan
bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat
sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan
seseorang. Etik dapat pula diartikan sebagai suatu sopan santun atau tatanan moral
dalam suatu profesi atau jabatan. Etik yang telah disepakati bersama oleh anggota
suatu profesi dsebut dengan kode etik profesi.Etik profesi berhubungan dengan
kebebasan disiplin pribadi dan integritas moral dari orang yanag ahli.
Dalam kaitannya dengan profesi akuntan publik, bidang profesi ini juga
memilki kode etik yang digunakan sebagai pedoman atau landasan dalam
menjalankan tanggung jawab profesinya kepada masyarakat, klien, rekan praktisi,
dsb. Aktivitas profesional dari akuntan publik daitur oleh Kode Etika Profesional
AICPA (American Institute Of Certified Public Accountants). Kode Etik AICPA
menjadi standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang
perilaku yang harus dilakukan oleh akuntan publik. Kode etik ini terdiri dari empat
bagian : prinsip-prinsip, peraturan etika, interpretasi atas peratura etika, dan kaidah
etika. Di Indonesia sendiri kode etik ini dinamakan dengan Kode Etik Akuntan
Indonesia. Peraturan kode etik lainnya juga dirancang untuk mempertahankan
kepercayaan publik atas profesi tersebut.
2.Etika Profesi
Page | 27
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus
memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip–prinsip moral yang
mengatur tentang perilaku profesional (Agoes 2004). Tanpa etika, profesi akuntan
tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk
proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.
Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu
profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para
anggotanya (Murtanto dan Marini 2003). Dalam hal etika, sebuah profesi harus
memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus.
Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi
tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati
oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan
merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas.
Etika profesi yang dimaksud pada penulisan ini adalah Kode Etik Akuntan
Indonesia, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik
dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi
dengan masyarakat. Etika profesi terdiri dari lima dimensi yaitu kepribadian,
kecakapan profesional, tangung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan
penyempurnaan kode etik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib
mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila
menyangkut kepentingan masyarakat luas. Agoes (2004) menunjukkan kode etik
IAPI dan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik, standar profesi akuntan publik
(SPAP) dan standar pengendalian mutu auditing merupakan acuan yang baik untuk
mutu auditing. Semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik maka semakin baik
pula pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka contoh
kasus hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
2.1 Pengertian Etika
1. Menurut Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai
benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat
2. Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan
kewajiban moral
Page | 28
M. AGUS SUDRAJATS4309040
3. Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau
norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus
dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok
atau segolongan masyarakat atau profesi”
Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani ‘ethos’ yang berarti adat
istiadat/ kebiasaan yang baik Perkembangan etika yaitu Studi tentang kebiasaan
manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang
menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya
2.1.1 Fungsi Etika
1. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai
moralitas yang membingungkan.
2. Etika ingin menampilkanketrampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk
berargumentasi secara rasional dan kritis.
3. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengabil sikap yang wajar dalam
suasana pluralisme
2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika :
1. Kebutuhan Individu
2. Tidak Ada Pedoman
3. Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi
4. Lingkungan Yang Tidak Etis
5. Perilaku Dari Komunitas
2.1.3 Sanksi Pelanggaran Etika :
1. Sanksi Sosial
Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yangdapat ‘dimaafkan’
2. Sanksi Hukum
Skala besar, merugikan hak pihak lain.
2.1.4 Jenis-jenis Etika
1. Etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar
Page | 29
M. AGUS SUDRAJATS4309040
2. Etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus.
Etika khusus ini masih dibagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial.
Etika sosial dibagi menjadi:
o Sikap terhadap sesama;
o Etika keluarga
o Etika profesi misalnya etika untuk pustakawan, arsiparis, dokumentalis,
pialang informasi
o Etika politik
o Etika lingkungan hidupserta
o Kritik ideologi Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang
ajaran moral sedangka moral adalah ajaran baik buruk yang diterima
umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dsb. Etika selalu dikaitkan
dengan moral serta harus dipahami perbedaan antara etika dengan
moralitas.
2.2 Perilaku Etika dalam Bisnis
Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam
membantu orang lain. Kejujuran yang ekstrim, kemampuan untuk mengenalisis
batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar
dari kegagalan.
Kompetisi inilah yang harus memanas belakangan ini. Kata itu
mengisyaratkan sebuah konsep bahwa mereka yang berhasil adalah yang mahir
menghancurkan musuh-musuhnya. Banyak yang mengatakan kompetisi lambang
ketamakan. Padahal, perdagangan dunia yang lebih bebas dimasa mendatang justru
mempromosikan kompetisi yang juga lebih bebas.
Lewat ilmu kompetisi kita dapat merenungkan, membayangkan eksportir
kita yang ditantang untuk terjun ke arena baru yaitu pasar bebas dimasa mendatang.
Kemampuan berkompetisi seharusnya sama sekali tidak ditentukan oleh ukuran
besar kecilnya sebuah perusahaan. Inilah yang sering dikonsepkan berbeda oleh
penguasa kita.
Jika kita ingin mencapai target ditahun 2000, sudah saatnya dunia bisnis kita
mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat
Page | 30
M. AGUS SUDRAJATS4309040
perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah
kebawah dan pengusaha golongan atas.
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial,
mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep
pembangunan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan
persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan,
menghindari sikap 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
mampu mengatakan yang benar itu benar, dll.
Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran semua
pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu dapat dikurangi, serta kita
optimis salah satu kendala dalam menghadapi era globalisasi pada tahun 2000 an
dapat diatasi.
a. Moral Dalam Dunia Bisnis
Sejalan dengan berakhirnya pertemuan para pemimpin APEC di Osaka
Jepang dan dengan diperjelasnya istilah untuk menjadikan Asia Pasifik ditahun 2000
menjadi daerah perdagangan yang bebas sehingga baik kita batas dunia akan
semakin "kabur" (borderless) world. Hal ini jelas membuat semua kegiatan saling
berpacu satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan (opportunity) dan
keuntungan (profit). Kadang kala untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan
tadi, memaksa orang untuk menghalalkan segala cara mengindahkan ada pihak yang
dirugikan atau tidak.
Dengan kondisi seperti ini, pelaku bisnis kita jelas akan semakin berpacu
dengan waktu serta negara-negara lainnya agar terwujud suatu tatanan
perekonomian yang saling menguntungkan. Namun perlu kita pertanyakan apakah
yang diharapkan oleh pemimpin APEC tersebut dapat terwujud manakala masih ada
bisnis kita khususnya dan internasional umumnya dihinggapi kehendak saling
"menindas" agar memperoleh tingkat keuntungan yang berlipat ganda. Inilah yang
merupakan tantangan bagi etika bisnis kita.
Jika kita ingin mencapai target pada tahun 2000 an, ada saatnya dunia bisnis
kita mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat
Page | 31
M. AGUS SUDRAJATS4309040
perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah
kebawah dan pengusaha golongan keatas. Apakah hal ini dapat diwujudkan ?
Berbicara tentang moral sangat erat kaitannya dengan pembicaraan agama
dan budaya, artinya kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh
ajaran serta budaya yang dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis sendiri. Setiap agama
mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral yang terpuji, apakah itu dalam
kegiatan mendapatkan keuntungan dalam ber-"bisnis". Jadi, moral sudah jelas
merupakan suatu yang terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi kedua
belah pihak. Umpamanya, dalam melakukan transaksi, jika dilakukan dengan jujur
dan konsekwen, jelas kedua belah pihak akan merasa puas dan memperoleh
kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terjalin kerja sama yang erat
saling menguntungkan.
Moral dan bisnis perlu terus ada agar terdapat dunia bisnis yang benar-benar
menjamin tingkat kepuasan, baik pada konsumen maupun produsen. Kenapa hal
perlu ini dibicarakan?
Isu yang mencuat adalah semakin pesatnya perkembangan informasi tanpa
diimbangi dengan dunia bisnis yang ber "moral", dunia ini akan menjadi suatu rimba
modern yang di kuat menindas yang lemah sehingga apa yang diamanatkan UUD
1945, Pasal 33 dan GBHN untuk menciptakan keadilan dan pemerataan tidak akan
pernah terwujud.
Moral lahir dari orang yang memiliki dan mengetahui ajaran agama dan
budaya. Agama telah mengatur seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang
sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang mendasarkan bisnisnya pada agama
akan memiliki moral yang terpuji dalam melakukan bisnis. Berdasarkan ini
sebenarnya moral dalam berbisnis tidak akan bisa ditentukan dalam bentuk suatu
peraturan (rule) yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Moral harus tumbuh dari
diri seseorang dengan pengetahuan ajaran agama yang dianut budaya dan dimiliki
harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
b. Etika Dalam Dunia Bisnis
Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan
kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan
secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan
Page | 32
M. AGUS SUDRAJATS4309040
mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan
bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi.
Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat
membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji
(good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis
sudah
tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta
kelompok yang terkait lainnya. Mengapa ?
Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha
dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional.
Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan
yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat
maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika
sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada
pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika,
jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa
diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang
menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu
pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak
merugikan siapapun dalam perekonomian.
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,
antara lain ialah
1. Pengendalian diri
Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan
diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan
dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan
keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan
keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain dan menggunakan
keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis,
tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya.
Inilah etika bisnis yang "etis".
2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)
Page | 33
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan
hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih
kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis
untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand
harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak
memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi,
dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan
memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.
3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh
pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi
informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian
bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya
tranformasi informasi dan teknologi.
4. Menciptakan persaingan yang sehat
Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan
kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya,
harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah
kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan
spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan
persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.
5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan"
Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat
sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang.
Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"ekspoitasi" lingkungan dan
keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan
dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk
memperoleh keuntungan besar.
Page | 34
M. AGUS SUDRAJATS4309040
6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan
Komisi)
Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin
tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala
bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang
mencemarkan nama bangsa dan negara.
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit
(sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan
"katabelece" dari "koneksi" serta melakukan "kongkalikong" dengan data yang
salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi" serta memberikan
"komisi" kepada pihak yang terkait.
8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan
golongan pengusaha kebawah
Untuk menciptakan kondisi bisnis yang "kondusif" harus ada saling percaya
(trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar
pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang
sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak
golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada
pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati
bersama
Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana
apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut.
Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum",
baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan
"kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan
"gugur" satu semi satu.
10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang
telah disepakati
Page | 35
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Jika etika ini telah memiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan
suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum
positif yang berupa peraturan perundang-undangan
Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti
"proteksi" terhadap pengusaha lemah. Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral
dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak
apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi dimuka bumi ini.
Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis serta kesadaran semua
pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu akan dapat diatasi, serta optimis
salah satu kendala dalam menghadapi tahun 2000 dapat diatasi.
2.3 Perilaku Etika dalam Profesi Akuntansi
Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah
sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum
perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara
berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari
pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai
perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari
masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi
akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian
yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan oleh manajemen perusahaan.
Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu
jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance. Jasa assurance adalah jasa
profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil
keputusan. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan
prosedur yang disepakati (agreed upon procedure). Jasa atestasi adalah suatu
pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang
apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria
yang telah ditetapkan. Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan
publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif,
Page | 36
M. AGUS SUDRAJATS4309040
ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang
dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa
konsultasi.
Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi,
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut
dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada
pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut auditor independen, auditing
adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau
organisasi yang lain dengan, tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan
tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau
organisasi tersebut.
Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat
keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan
memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan
alokasi sumber-sumber ekonomi.
Tindakan earnings management telah menimbulkan beberapa kasus skandal
pelaporan akuntansi dalam dunia bisnis, antara lain Enron, Merck, World Com dan
mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan
Tehranian, 2006). Selain itu, di Indonesia juga terjadi hal serupa, seperti PT. Lippo
Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial
reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon, 2005).
Dari beberapa contoh kasus tersebut di atas, maka sangat relevan bila ditarik
suatu pertanyaan tentang bagaimana efektivitas penerapan corporate governance.
Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan
efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan anta ra manajemen
perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya.
Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan
sasaran -sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik
monit oring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).
Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan
tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan
untuk menyelaraskan (alignment) berbagai kepenti ngan tersebut. Pertama, dengan
Page | 37
M. AGUS SUDRAJATS4309040
memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial
ownership) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau
pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua,
kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh’d et al. (1998) dalam Pratana
dan Mas’ud (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang
dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi
manajer untuk mengatur laba menjadi berku rang. Ketiga, melalui peran monitoring
oleh dewan komisaris (board of directors) serta memaksimalkan fungsi komite audit
yang ada dalam perusahaan. Dechow et al. (1996) dan Beasly (1996) menemukan
hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris denga n pelaporan
keuangan. Selain itu juga ditemukan bahwa ukuran dan independensi dewan
komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan
keuangan.
Laporan Audit
Laporan audit merupakan alat yang digunakan oleh auditor untuk
mengkomunikasikan hasil auditnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, makna
setiap kalimat yang tercantum dalam laporan audit baku dapat digunakan untuk
mengenal secara umum profesi akuntan publik.
Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar,
paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Paragraf pengantar berisi objek yang
diaudit oleh auditor dan penjelasan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab
auditor. Paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang
dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas
mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan.
Paragraf pendapat digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya
atas kewajaran laporan keuangan auditan, berdasarkan kriteria prinsip akuntansi
berterima umum di Indonesia dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam tahun yang diaudit dibanding dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam tahun sebelumnya. Ada empat kemungkinan pernyataan pendapat auditor,
yaitu:
1. auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);
2. auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion;
Page | 38
M. AGUS SUDRAJATS4309040
3. auditor menyatakan pendapat tidak wajar (adverse opinion);
4. auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion atau no
opinion).
Standar umum mengatur persyaratan pribadi auditor. Kelompok standar ini
mengatur keahlian dan pelatihan teknis yang harus dipenuhi agar seseorang
memenuhi syarat untuk melakukan auditing, sikap mental independen yang harus
dipertahankan oleh auditor dalam segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan
perikatannya, dan keharusan auditor menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama.
Ada tiga tipe auditor menurut lingkungan pekerjaan auditing, yaitu auditor
independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. Auditor independen adalah
auditor profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam
bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya. Auditor
pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang
tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan
oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan
yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor intern adalah auditor yang bekerja
dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas
pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan
terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur
kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh
berbagai bagian organisasi.
Ada tiga tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan
audit operasional.
Tipe Audit dan Auditor
Ada tiga tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan
audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk
menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit
kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan kepatuhan entitas yang
diaudit terhadap kondisi atau peraturan tertentu. Audit operasional merupakan
Page | 39
M. AGUS SUDRAJATS4309040
review secara sistematik atas kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dengan
tujuan untuk; (1) mengevaluasi kinerja, (2) mengidentifikasi kesempatan untuk
peningkatan, (3) membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut
Ada tiga tipe auditor menurut lingkungan pekerjaan auditing, yaitu auditor
independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. Auditor independen adalah
auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama
dalam bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya. Auditor
pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah, yang
tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan
oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan
yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor intern adalah auditor yang bekerja
dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta), yang tugas
pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan
terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur
kegiatan organisasi, dan menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh
berbagai bagian organisasi.
2.4 Etika Profesional Profesi Akuntan Publik
Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan
kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap
mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut
menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang
dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik
merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik
Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam konggresnya tahun 1973,
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi
profesi akuntan Indonesia, kemudian disempurnakan dalam konggres IAI tahun
1981, 1986,1994, dan terakhir tahun 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik
Ikatan Akuntan Indonesia.
Page | 40
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan
publik, yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam Standar Profesional
Akuntan Publik, yaitu auditing, atestasi, akuntansi dan review, dan jasa konsultansi.
Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas
laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing
yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Kode Etik Ikatan
Akuntan Indonesia dijabarkan ke dalam Etika Kompartemen Akuntan Publik untuk
mengatur perilaku akuntan yang menjadi anggota IAI yang berpraktik dalam profesi
akuntan publik.
2.5 Aturan Etika Profesi Akuntansi IAI
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan
bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di
lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia
pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. .
Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar
profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi
kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan terse but terdapat empat
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:
Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
• Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan
oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
• Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari
akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
• Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat
kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2)
Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka
dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional
oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh
anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan
hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika
Page | 41
M. AGUS SUDRAJATS4309040
merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan
setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan
lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk
membatasi lingkup dan penerapannya.
Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi
dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk
menggantikannya.
Kepatuhan
Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam
masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan
sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya
pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh
adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila
diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.
Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh
badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya
untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
HA: Etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat
materialitas dalam proses audit laporan keuangan.
Diketahui :
Variabel : Etika profesi
B : 0,233
t : 3,205
p-value : 0,002
Tolerance : 0,528
VIF : 1,896
Hasil pengujian hipotesis HA terlihat pada koefisien etika profesi yang bernilai
positif (0,233) dan signifikan pada p-value dibawah 0,01 (p=0,002) seperti yang
terlihat pada keterangan di atas sehingga hipotesis HA terbukti. Hasil pengujian
hipotesis HA menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh secara positif terhadap
Page | 42
M. AGUS SUDRAJATS4309040
pertimbangan tingkat materialitas. Terbuktinya hipotesis HA konsisten dengan hasil
penelitian Agoes (2004) yang memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi
akuntan publik metaati kode etik semakin baik pula pertimbangan tingkat
materialitasnya. Semakin tinggi ketaatan akuntan publik akan kode etik semakin
baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan
keuangan.
3. Kewajiban dan Larangan Akuntan Publik
♥ Kewajiban
Terdapat 5 (lima) kewajiban Akuntan Publik dan KAP yaitu, Pertama, bebas dari
kecurangan (fraud), ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan kemahiran
jabatannya (due professional care) dalam menjalankan tugas profesinya. Kedua,
menjaga kerahasiaan informasi / data yang diperoleh dan tidak dibenarkan
memberikan informasi rahasia tersebut kepada yang tidak berhak. Pembocoran
rahasia data / informasi klien kepada pihak ketiga secara sepihak merupakan
tindakan tercela. Ketiga, menjalankan PSPM04-2008 tentang Pernyataan Beragam
(Omnibus Statement) Standar Pengendalian Mutu (SPM) 2008 yang telah ditetapkan
oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI), terutama SPM Seksi 100 tentang Sistem Pengendalian Mutu
Kantor Akuntan Publik (SPM-KAP). Keempat, mempunyai staf / tenaga auditor
yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Para auditor tersebut harus
mengikuti Pendidikan Profesi berkelanjutan (Continuing Profesion education)
sebagai upaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
bidang audit dan proses bisnis (business process). Dalam rangka peningkatan
kapabilitas auditor, organisasi profesi mensyaratkan pencapaian poin (SKP) tertentu
dalam kurun / periode waktu tertentu. Hal ini menjadi penting, karena auditor harus
senantiasa mengikuti perkembangan bisnis dan profesi audit secara terus menerus.
Kelima, memiliki Kertas Kerja Audit (KKA) dan mendokumentasikannya dengan
baik. KKA tersebut merupakan perwujudan dari langkah-langkah audit yang telah
dilakukan oleh auditor dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung (supporting) dari
temuan-temuan audit (audit evidence) dan opini laporan audit (audit report). KKA
sewaktu-waktu juga diperlukan dalam pembuktian suatu kasus di sidang pengadilan.
Page | 43
M. AGUS SUDRAJATS4309040
♥ Larangan
Akuntan Publik dilarang melakukan 3 (tiga) hal. Pertama, dilarang memberikan jasa
audit umum atas laporan keuangan (general audit) untuk klien yang sama berturut-
turut untuk kurun waktu lebih dari 3 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya kolusi antara Akuntan Publik dengan klien yang merugikan pihak lain.
Kedua, apabila Akuntan Publik tidak dapat bertindak independen terhadap pemberi
penugasan (klien), maka dilarang untuk memberikan jasa. Ketiga, Akuntan Publik
juga dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan
perundang-undangan / organisasi profesi seperti sebagai pejabat negara, pimpinan
atau pegawai pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta, atau badan hukum lainnya,
kecuali yang diperbolehkan seperti jabatan sebagai dosen perguruan tinggi yang
tidak menduduki jabatan struktural dan atau komisaris atau komite yang
bertanggung jawab kepada komisaris atau pimpinan usaha konsultansi manajemen.
Sedangkan, KAP harus menjauhi 4 (empat) larangan. Pertama, memberikan jasa
kepada suatu pihak, apabila KAP tidak dapat bertindak independen. Kedua,
memberikan jasa audit umum (general audit) atas laporan keuangan untuk klien
yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Ketiga,
memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen.
Dan keempat, mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang
menolak atau tidak bersedia memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka
pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan KAP.
Tindakan Melawan Hukum
Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran Akuntan
Publik dan KAP dalam memberikan jasanya, dapat menuntut ganti rugi secara
perdata kepada Akuntan Publik maupun KAP. Selain perdata, Akuntan Publik dan
KAP juga dapat dituntut dalam pelanggaran pidana yaitu, pertama memberikan
pernyataan yang tidak benar, dan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk
mendapatkan dan atau memperbarui izin akuntan publik. Kedua, melakukan
kecurangan (fraud), ketidakjujuran, atau kelalaian dalam memberikan jasanya baik
untuk kepentingan/ keuntungan Akuntan Publik, klien, ataupun pihak lain atau
mengakibatkan kerugian pihak lain. Ketiga, menghancurkan dan atau
Page | 44
M. AGUS SUDRAJATS4309040
menghilangkan kertas kerja dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan
pemberian jasanya untuk kepentingan/keuntungan KAP, klien, ataupun pihak lain,
atau mengakibatkan kerugian pihak lain. Apabila Akuntan Publik atau KAP
melanggar Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
dalam audit terhadap Laporan Keuangan suatu perusahaan (klien), maka Pemerintah
dapat mencabut izin praktik KAP tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan.
Selama masa pembekuan izin, KAP tersebut dilarang memberikan jasa akuntan,
yang meliputi jasa atestasi yang termasuk audit umum atas laporan keuangan, jasa
pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif dan jasa pemeriksaan atas pelaporan
informasi keuangan proforma. Selain itu, yang bersangkutan juga dilarang
memberikan jasa audit lainnya serta jasa yang berkaitan dengan akuntansi,
keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan
kompetensi Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CORPORATE GOVERNANCE
Hakikat corporate governance dapat ditelusuri melalui dua sisi, yaitu
dimensi teoritis-akademis dan praktik-historis (Tim BPKP, 2003). Berdasarkan
dimensi teoritis-akademis CG muncul dari konsep awal adanya pemisahan antara
financial provider (pemegang saham) dan manajemen. Konsep ini melahirkan teori
keagenan seperti yang dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976). Masalah
keagenan timbul karena perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara
pemegang saham dan manajemen serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta
ketidakmampuan menulis kontrak yang lengkap untuk seluruh agen/kelompok (Hart,
1995). Asimetri informasi menciptakan masalah bahaya moral (moral hazard) ketika
manager mempunyai insentif untuk mengejar kepentingannya sendiri atas biaya
pemegang saham. Asimetri informasi juga menciptakan masalah adverse selection
ketika investor tidak dapat melihat nilai ekonomi perusahaan yang benar. Informasi
tidak sempurna mengenai kualitas manajemen dan nilai ekonomi perusahaan
menghasilkan risiko keagenan lebih besar yang dibebankan pada pemegang saham.
Investor rasional meminta premium karena menanggung risiko keagenan, yang
secara efektif meningkatkan biaya modal perusahaan (Asbahbaugh, 2004).
Terminologi corporate governance muncul sebagai alat, mekanisme dan
struktur yang dipakai untuk mengecek perilaku managerial yang self-
Page | 45
M. AGUS SUDRAJATS4309040
serving/menguntungkan diri sendiri (John dan Senbet, 1998), membatasi perilaku
opportunistic manager, memperbaiki kualitas informasi perusahaan (Asbahbaugh,
2004) dan menata hubungan antara semua pihak agar kepentingannya dapat
terakomodasi secara seimbang. (Tim BPKP, 2005). Intraksi kepentingan yang tertata
dalam suatu perusahaan juga memerlukan niat, kepercayaan, integritas upaya yang
sungguh-sungguh dan kemauan dari seluruh penyelenggara perusahaan Tujuan
mengecek perilaku self-serving adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional
perusahaan. Alat yang digunakan untuk mengurangi perilaku self-serving dan
memperbaiki akuntabilitas tidak dapat efisisen, jika alat tersebut menghambat
perbaikan kinerja perusahaan.
Berdasarkan dimensi praktis-historis, berbagai peristiwa yang dialami dunia
bisnis baik di luar negeri maupun di dalam negeri telah mendorong praktik
corporate governance yang baik. Peristiwa tersebut adalah stock market crash pada
tahun 1929 di Amerika Serikat, krisis keuangan Saving & Loan, skandal Bank of
Credit and Commerce International, demokratisasi di berbagai negara dan krisis di
Asia pada awal tahun 1997.
Keberhasilan dari praktik corporate governance perusahaan publik tidak
terlepas dari adanya sebuah peraturan. Ada tiga tantangan fundamental yang saat ini
dihadapi oleh pembuat peraturan publik (Coglianese dkk., 2004). Pertama adalah
siapa yang seharusnya membuat peraturan, pemerintah atau self-regulation seperti
NYSE, NASD atau BEJ. Tantangan kedua adalah bagaimana mengaturnya. Pembuat
peraturan menghadapi dua pilihan yaitu membuat prinsip atau peraturan corporate
governance. Tantangan ketiga adalah bagaimana caranya agar prinsip atau peraturan
tersebut dilaksanakan. Semua pilihan ada kelebihan dan kekurangannya. Analisis
yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk memilih berbagai alternatif tersebut
agar penerapan corporate governance dapat mencapai tujuannya. Apalagi di
Indonesia terbukti penerapannya secara signifikan tidak mengurangi manipulasi laba
yang dilakukan oleh menajemen (Sulistyanto dan Nugraheni, 2002). Sampel yang
diambil sebanyak 24 perusahaan non lembaga yang masuk dalam daftar Corporate
Governance Perception Index (CGPI) dan mempunyai laporan keuangan lengkap
untuk periode 1999-2000
Page | 46
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Corporate Governance dan Good Corporate Governance
Selain OECD dan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)
beberapa organisasi baik nasional maupun internasional telah berusaha
mengembangkan konsep corporate governance. Organisasi-organisasi tersebut
antara lain Bank Dunia, Malaysian High Level Committee on Corporate
Governance, The Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI) dan Tim
Corporate Governance BPKP. IICG mendefinisikan corporate governance sebagai
proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan
utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Sembilan dimensi corporate
governance yang menjadi acuan penilaian yang dilakukan oleh IICG meliputi
komitmen terhadap tata kelola perusahaan, tata kelola dewan komisaris, komite-
komite fungsional, dewan direksi, transparansi, perlakuan terhadap pemegang
saham, peran pihak berkepentingan lainnya, integritas dan independensi
(Swasembada, 2005).
Berdasarkan argumen yang dikembangkan oleh Keasey dan Wright (1993)
corporate governance dipandang mempunyai dua dimensi besar. Pertama
monitoring terhadap kinerja manajemen dan meyakinkan akuntabilitas manajemen
terhadap pemegang saham yang menekankan pertanggungjawaban dan dimensi
akuntabilitas dari corporate governance. Kedua, struktur, mekanisme dan proses
governance yang memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan kemakmuran
bisnis dan perusahaan. Kedua perspektif tersebut perlu dipertimbangkan ketika ada
usaha untuk menciptakan struktur dan prosedur governance yang mengarah ke
perbaikan kinerja. Kerangka corporate governance yang efektif harus melibatkan
seperangkat aktivitas multi-faceted yang melibatkan investor institusional, dewan
direksi insider dan outsider, eksekutif dengan gaji berbasis insentif , board
committees, auditing, pasar untuk kontrol perusahaan dan lainnya. Corporate
governance yang efektif dapat meningkatkan probabilitas bahwa manager
berinvestasi dalam proyek-proyek yang mempunyai net present value positif.
Perusahaan yang better-governed mempunyai kinerja operasional yang lebih baik
(Brown dan Caylor, 2004).
Good corporate governance (GCG) merupakan praktek terbaik yang biasa
dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhasil yang mengacu pada bauran antara
Page | 47
M. AGUS SUDRAJATS4309040
alat, mekanisme dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang
dapat meningkatkan economic enterprises dan kinerja perusahaan (Tim BPKP,
2003) serta mendorong perusahaan melakukan penciptaan nilai yang diproksi
dengan kinerja masa depan (Kelley dkk, ). Praktek terbaik ini mencakup praktik
bisnis, aturan main, struktur proses dan prinsip yang dimiliki. GCG merupakan
syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan bagi investor di pasar
modal. Perusahaan dengan corporate governance yang baik akan dapat
meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Hal ini karena visi, misi dan
strategi perusahaan dinyatakan secara jelas, nilai-nilai perusahaan serta kode etik
disusun untuk memastikan adanya kepatuhan seluruh jajaran perusahaan, terdapat
kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak
ketiga yang tidak tepat, risiko perusahaan dikelola dengan baik dan terdapat sistem
pengendalian dan monitoring yang baik (PriceWaterhouse Coopers, 2000).
KOMITE AUDIT
TUGAS KOMITE ADIT
Komite Audit bertugas mewakili dan membantu Dewan Direksi untuk
mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan keuangan dan
pengendalian internal, dan fungsi-fungsi audit. Manajemen bertanggung jawab atas
(a) persiapan, penyajian, dan integritas laporan keuangan; (b) prinsip-prinsip
pelaporan akuntansi dan keuangan; (c) pengendalian internal dan prosedur
organisasi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta hukum dan
peraturan yang berlaku. Kantor akuntan publik independen, yang ditunjuk untuk
memeriksa organisasi, bertanggung jawab untuk melakukan audit secara independen
atas laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar auditing yang berlaku umum
dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasi berdasarkan audit
mereka.
Anggota Komite Audit tidak harus akuntan profesional atau auditor, dan
fungsi para anggota tidaklah ditujukan untuk menduplikasi atau untuk mengesahkan
aktivitas manajemen dan auditor independen, bahkan Komite tidak ditujukan untuk
menyatakan "independensi" auditor independen menurut peraturan yang berlaku.
Komite Audit adalah perpanjangan tangan Dewan yang bertugas untuk mengawasi
hubungan dengan auditor independen, sebagaimana diatur dalam piagam ini, dan
Page | 48
M. AGUS SUDRAJATS4309040
memberikan nasihat dan arahan umum, bilamana perlu, kepada manajemen dan para
auditor atas dasar informasi yang diterimanya, hasil diskusi dengan auditor, serta
pengalaman anggota Komite masing-masing dalam hal bisnis, keuangan, dan
akuntansi.
KEANGGOTAAN
Komite Audit terdiri dari minimal dua Direktur yang ditetapkan oleh Dewan
sesuai dengan ketentuan Organisasi mengenai independensi dan latar belakang
finansial; ditambah Ketua Dewan dan Direktur Eksekutif, keduanya tanpa
pemungutan suara. Penunjukan anggota Komite, termasuk penunjukan Ketua
Komite dan para anggota Komite sebagai "ahli keuangan Komite Audit", akan
dilakukan satu tahun sekali oleh Ketua Dewan. Mayoritas anggota Komite Audit
haruslah merupakan anggota Dewan.
TANGGUNG JAWAB
Komite Audit:
1. Bertanggung jawab langsung atas penunjukan, penggantian, kompensasi, dan
pengawasan atas pekerjaan auditor independen. Auditor independen akan
melpor langsung kepada Komite Audit.
2. Meninjau dan mendiskusikan pernyataan auditor independen mengenai
segala hubungan antara auditor dan perwakilan atau hubungan lainnya yang
mungkin dapat mempengaruhi independensi auditor, dan, berdasarkan
tinjauan tersebut, melakukan penilaian atas independensi auditor tersebut.
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan dan memberikan
persetujuan Komite atas semua jasa audit dan jasa non-audit yang
diperbolehkan (termasuk biaa dan persyaratan yang terkait) yang dapat
dilakukan oleh auditor independen.
4. Meninjau dan mendiskusikan dengan auditor independen: (a) rencana dan
prosedur audit, termasuk ruang lingkup audit, biaya dan lamanya audit; dan
(b) hasil pelaksanaan audit tahunan dan surat manajemen yang berkaitan.
5. Meninjau dan mendiskusikan laporan auditor independen mengenai (a)
semua kebijakan dan praktek akuntansi yang penting yang harus
Page | 49
M. AGUS SUDRAJATS4309040
diaplikasikan, (b) alternatif perlakuan akuntansi dalam PABU yang berkaitan
dengan hal-hal material yang telah didiskusikan dengan manajemen,
termasuk cabang-cabang jika menggunakan perlakuan alternatif tersebut, dan
perlakuan akuntansi yang disarankan oleh auditor independen, dan (c) semua
komunikasi tertulis material lainnya antara auditor independen dan
manajemen.
6. Meninjau bersama auditor independen atas pendapatnya mengenai kualitas,
bukan hanya hal-hal yang dapat diterima, dari prinsip-prinsip akuntansi
organisasi dan hal-hal yang perlu didiskusikan dengan Komite di bawah
prinsip akuntansi yang berlaku umum.
7. Meninjau dan mendiskusikan bersama manajemen dan auditor independen
berbagai topik dan peristiwa yang mungkin memiliki pengaruh finansial
yang signifikan terhadap Organisasi atau yang menjadi subyek diskusi antara
Manajemen dan auditor independen.
8. Meninjau dan mendiskusikan dengan manajemen resiko-resiko finansial
yang besar dan langkah-langkah yang telah diambil manajemen untuk
memonitor dan mengendalikan resiko tersebut.
9. Meninjau informasi yang akan dilaporkan ke Internal Revenue Service
(kantor pajak) melalui formulir isian pajak tahunan Form 990.
10. Meninjau dan mendiskusikan dengan manajemen dan auditor independen (a)
kecukupan dan efektivitas pengendalian internal Organisasi (termasuk semua
kekurangan signifikan dan perubahan signifikan dalam pengendalian internal
yang dilaporkan kepada Komite oleh auditor independen atau manajemen);
(b) prosedur-prosedur audit internal Organisasi; dan (c) kecukupan dan
efektivitas atas pengendalian dan prosedur pengungkapan Organisasi, serta
laporan manajemen yang berkaitan.
11. Meninjau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas komplians korporat
Organisasi
12. Memastikan tersedianya prosedur-prosedur untuk penerimaan, penyimpanan,
dan perlakuan atas kelihan-keluhan yang diterima oleh Organisasi mengenai
keraguan akuntansi, pengendalian internal akuntansi, atau masalah-masalah
auditing; dan kepatuhan kerahasiaan oleh karyawan yang berkenaan dengan
pemborosan, kecurangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran.
Page | 50
M. AGUS SUDRAJATS4309040
13. Menetapkan kebijakan-kebijakan untuk merekrut karyawan dan mantan
karyawan dari auditor independen.
14. Menyajikan laporan aktivitas Komite untuk dimasukkan di dalam notulen
Dewan.
15. Jika dibutuhkan, menunjuk satu atau lebih dari para anggotanya untuk
melakukan tugas-tugas tertentu atas nama Komite, yang harus dilaporkan
kepada atau diratifikasi oleh Komite sebagaimana arahan Komite.
RAPAT DAN PROSES
Komite Audit dapat mengadakan pertemuan secara periodik sebagaimana
ditetapkan oleh Komite Audit sendiri. Komite dapat mengadakan sesi pertemuan
eksekutif dengan auditor independen dan manajemen Organisasi secara periodik.
Ketua Komite Audit wajib melaporkan aktivitas Komite Audit kepada Dewan.
Komite Audit melaksanakan pemeriksaan internal tahunan yang ditujukan
untuk perbaikan terus menerus, dan setahun sekali meninjau dan menilai kembali
piagam pendiriannya, dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan kepada
Dewan Pengawas.
Komite Audit memiliki otoritas untuk meminta jasa pengacara, akuntansi,
dan konsultasi independen lainnya, sebagaimana diperlukan untuk mendukung
tugas-tugasnya. Komite Audit memiliki otoritas tunggal untuk menyetujui biaya
terkait dan hak yang berkaitan.
Ketua Komite Audit dapat dihubungi secara langsung oleh auditor
independen (1) untuk meninjau hal-hal sensitif yang mungkin mempengaruhi
akurasi pelaporan keuangan atau (2) mendiskusikan isu-isu signifikan yang
berkaitan dengan tanggung jawab Dewan secara keseluruhan yang mungkin telah
dikomunikasikan dengan manajemen namun, menurut penilaian mereka, mungkin
memerlukan tindak lanjut oleh Komite Audit.
ARTIKEL
KASUS ETIKA PROFESI AUDITOR
Page | 51
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Bryan Longview telah bekerja selama 6 bulan sebagai seorang auditor yunior
pada KAP Barton & Barton.Saat ini ia ditugaskan untuk melakukan audit pada
Reyon Manufacturing Company di bawah supervisi Charles Dickerson, seorang
senior auditor yang berpengalaman. Terdapat tiga aauditor yang ditugaskan untuk
melakakan audit ini,termasuk Bryan, Charles, dan seorang auditor yunior lainnnya
yang lebih berpengalaman dari Bryan, Martha Mills.
Pada saat makan siang hari pertama, Charles berkata,”Merupakan suatu
kewajiban bagi kita untuk bekerja lembur selama beberapa jam dengan mengambil
waktu pribadi kita sendiri untuk memastikan bahwa kita bekerja sesuai dengan
budget. Bgaimanapun audit ini sangat tidak menguntungkan, dan kita tidak ingin
membuat perusahaan kita susah dengan bekerja di atas budget yang telah
ditetapkan.Kita dapat menyelesaikan hal ini dengan mudah yaitu dengan cara datang
lebih pagi setengah jam,istirahat makan siang yang singkat, serta bekerja lebih lama
sebanyak satu jam atau lebih setelah waktu waktu pulang normal.
Kita hanya tidak ingin mencatat waktu tersebut di dalam laporan waktu kerja
kita.” Bryan mengingat kembali manual kebijakan perusahaan yang membahasa
tentang jam kerja dan mengingat bahwa bila tidak mencatat jam kerja kita di dalam
laporan waktu kerja merupakan suatu pelanggaran pada kebijakan ketenagakerjaaan
Barton & Barton. Ia pun mengetahui bahwa para senior dibayar dengan bonus, tidak
dengan waktu lemburnya, sementara staf dibayar dengan jumlah waktu lemburnya
tetapi tidak menerima bonus.
Selanjutnya, ketika membahas masalah ini dengan Martha, Martha berkata,
“Charles melakukan hal ini dalam semua penugasannya. Ia berminat untuk menjadi
manajer audit perusahaan kita di masa yang akan datang. Para rekanan beranggapan
bahwa ia sangat luar biasa karena pekerjaannya selalu selesai dibawah budget yang
ditetapkan. Ia mengharagai kita dengan memberi kita evaluasi penugasan yang baik,
khusunya di dalam kategori sikap kerja sama. Beberapa auditor senior lainnya
melakukan praktek-praktek yang sama.”
Terdapat tiga fakta-fakta kunci dalam situasi ini yang berkaitan dengan isu
etika dan bagaimana kemungkinan penyelesaian isu tersebut :
4. Staf yunior telah diinformasikan bahwa ia akan bekerja tanpa
mencatatkannya sebagai jam kerja.
5. Kebijakan perusahaan melarang praktek tersebut.
Page | 52
M. AGUS SUDRAJATS4309040
6. Karyawan tingkat yunior lain mengatakan bahwa hal ini adalah praktek yang
umum berlangsung dalam perusahaan.
PERTANYAAN :
Isu etika dalam situasi ini yaitu apakah merupakan suatu hal yang etis bagi
Bryan untuk bekerja selama berjam-jam dan tidak mencatatkannya sebagi
jam kerja dalam situasi ini?
Siapa yang dipengaruhi dan bagaimana cara setiap orang terpengaruh ?
PENYELESAIAN :
Bryan
Diminta melanggar kebijakan perusahaan.
Jam kerja terpengaruh.
Pembayaran upah terpengaruh.
Evaluasi kinerja akan terpengaruh pula.
Sikapnya terhadap perusahaan barangkali terpengaruh pula.
Martha
Sama seperti Bryan.
Charles
Kesuksesan penugasan dan perusahaan mungkin akan terpengaruh.
Jam kerja akan terpengaruh.
Barton & Barton
Kebijakan tertulis perusahaan telah dilanggar.
Dapat mengakibatkan berkurangnya nilai kontrak yang harus ditagih kepada
klien atas penugasan yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.
Dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan membuat budget dan
penagihan yang realisitis kepada klien.
Dapat mempengaruhi kemampuan perusahaaan untuk memotivasi dan
mempertahankan karyawan.
Page | 53
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Staf yang ditugaskan pada Reyon Manufacturing di masa mendatang
Dapat mengakibatkan dibuatnya budget waktu yang tidak realisitis.
Dapat mengakibatkan evaluasi atas waktu kinerja yang tidak memuaskan.
Dapat menimbulkan tekanan untuk tetap melakukan praktek-praktek tidak
didasarkan pada jam pembebanan kerja atas klien.
Staf lainnya di perusahaan yang bersangkutan
Mengikuti praktek yang berlaku dalam penugasan ini dapat memotivasi staf lain
untuk mengikuti praktek yang sama dalam berbagi penugasan yang lainnya.
Alternatif-alternatif yang tersedia bagi Bryan.
Menolak untuk bekerja lembur.
Melakukannya sesuai dengan permintaan.
Memberitahukan Charles bahwa ia tidak bersedia untuk bekerja lembur atau
akan membebankan tambahan jam kerja tersebut dalam nilai penagihan
untuk penugasan ini.
Berbicara dengan manajer atau rekanan tentang pemintaan Charles tersebut.
Menolak untuk bekerja dalam penugasan tersebut.
Mengundurkan diri dari perusahaan.
Masing-masing alternatif ini memilki suatu konsekuensi yang potensial,
kemungkinan yang paling buruk adalah dipecat oleh perusahaan.
TINDAKAN YANG TEPAT
Hanya Bryan seorang yang dapat memutuskan alternatif yang tepat untuk dilakukan
pada situasi yang ada, tentunya setelah ia mempertimbangkan nilai-nilai etika yang
dianutnya serta kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi dalam setiap
alternatif itu. Secara ekstrim, Bryan dapat memutuskan bahwa konsekuensi yang
relevan hanyalah pengaruh potensial bagi karirnya. Mayoritas dari kita akan
menyimpulkan bahwa Bryan adalah seseorang yang tidak beretika jika ia mengikuti
praktek tersebut. Pada sisi ekstrim lainnya, Bryan dapat memutuskan untuk menolak
bekerja bagi sebuah perusahaan yang memperbolehkan dilanggarnya kebijakan
perusahaan bahkan jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh seorang supervisor.
Page | 54
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Sebagian besar masyarakat akan menganggap bahwa suatu reaksi ekstrim atas hal
ini sebagai suatu kenaifan.
4.Simpulan
Mengingat profesi akuntan publik sangat penting perannya dalam dunia bisnis di
Indonesia, maka Akuntan Publik harus selalu menjaga integritas (integrity) dan
profesionalisme melalui pelaksanaan standar dan kode etik profesi secara konsekuen
dan konsisten. Dalam setiap penugasan yang diberikan, Akuntan Publik harus selalu
bersikap independen dan menggunakan kemahiran jabatannya secara profesional
(due professional care). Akuntan Publik dan KAP agar menghindarkan diri dari
tindakan tercela, seperti kolusi (collusion) dengan klien atau menutupi terjadinya
tindak kecurangan (fraud) yang sangat merugikan berbagai pihak.
PERTEMUAN 5
STANDAR UMUM
PENGANTAR
Page | 55
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Pernyataan Standar Pemeriksaan ini mengatur standar umum untuk
melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar umum ini berkaitan dengan
ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil pemeriksaan.
Kredibilitas sangat diperlukan oleh semua organisasi pemeriksa yang
melaksanakan pemeriksaan yang diandalkan oleh para pejabat entitas dan pengguna
hasil pemeriksaan lainnya dalam mengambil keputusan, dan merupakan hal yang
diharapkan oleh publik dari informasi yang disajikan oleh pemeriksa. Standar umum
ini berkaitan dengan persyaratan kemampuan/ keahlian pemeriksa,
independensi organisasi pemeriksa dan pemeriksa secara individual, pelaksanaan
kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam pelaksanaan dan
pelaporan hasil pemeriksaan, serta pengendalian mutu hasil pemeriksaan.
Standar umum ini memberikan kerangka dasar untuk dapat menerapkan standar
pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif yang dijelaskan pada pernyataan
standar berikutnya. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh semua
pemeriksa dan organisasi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan berdasarkan
Standar Pemeriksaan.
PERSYARATAN KEMAMPUAN/KEAHLIAN
Pernyataan standar umum pertama adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus
memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas
pemeriksaan”.
Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh
para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan
pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena
itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan,
pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu
organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki
kompetensi yang memadai. Sifat, luas dan formalitas dari proses tersebut akan
tergantung pada berbagai faktor seperti jenis pemeriksaan, struktur dan besarnya
organisasi pemeriksa.
Page | 56
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Persyaratan kemampuan tersebut berlaku bagi organisasi pemeriksa secara
keseluruhan, dan tidak dengan sendirinya harus berlaku bagi pemeriksa secara
individu. Suatu organisasi pemeriksa dapat menggunakan pemeriksanya sendiri
atau pihak luar yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman di bidang
tertentu, seperti akuntansi, statistik, hukum, teknik, disain dan metodologi
pemeriksaan, teknologi informasi, administrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu sosial,
atau ilmu aktuaria.
Persyaratan Pendidikan Berkelanjutan
Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus
memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Oleh
karena itu, setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar
Pemeriksaan, setiap 2 tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan
yang secara langsung meningkatkan kecakapan professional pemeriksa untuk
melaksanakan pemeriksaan. Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan tersebut
harus dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah atau lingkungan
yang khusus dan unik di mana entitas yang diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 jam
dari 80 jam tersebut harus diselesaikan dalam 1 tahun dari periode 2 tahun.
Organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemeriksa
memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan tersebut dan harus
menyelenggarakan dokumentasi tentang pendidikan yang sudah diselesaikan.
Pendidikan profesional berkelanjutan dimaksud dapat mencakup topik, seperti:
perkembangan mutakhir dalam metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip
akuntansi, penilaian atas pengendalian intern, prinsip manajemen atau supervisi,
pemeriksaan atas sistem informasi, sampling pemeriksaan, analisis laporan
keuangan, manajemen keuangan, statistik, disain evaluasi, dan analisis data.
Pendidikan dimaksud dapat juga mencakup topik tentang pekerjaan pemeriksaan di
lapangan, seperti administrasi negara, struktur dan kebijakan pemerintah, teknik
industri, keuangan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan teknologi informasi.
Tenaga ahli intern dan ekstern yang membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan
menurut Standar Pemeriksaan harus memiliki kualifikasi atau sertifikasi yang
diperlukan dan berkewajiban untuk memelihara kompetensi profesional dalam
Page | 57
M. AGUS SUDRAJATS4309040
bidang keahlian mereka, tetapi tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan
pendidikan berkelanjutan di atas. Akan tetapi, pemeriksa yang menggunakan
hasil pekerjaan tenaga ahli intern dan ekstern harus yakin bahwa tenaga ahli tersebut
memenuhi kualifikasi dalam bidang keahlian mereka dan harus mendokumentasikan
keyakinan tersebut.
Persyaratan Kemampuan/Keahlian Pemeriksa
Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar
Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki:
a. Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap
jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan,
keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam
pemeriksaan yang dilaksanakan.
b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang
diperiksa (obyek pemeriksaan).
c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan
maupun tulisan.
d. Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan,
misalnya:
1) Apabila pemeriksaan dimaksud memerlukan penggunaan sampling
statistik, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang
mempunyai keterampilan di bidang sampling statistik.
2) Apabila pemeriksaan memerlukan reviu yang luas terhadap suatu
sistem informasi, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa
yang mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan atas teknologi
informasi.
3) Apabila pemeriksaan meliputi reviu atas data teknik yang rumit, maka
tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
4) Apabila pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang sangat
khusus seperti penggunaan instrumen pengukuran yang sangat rumit,
estimasi aktuaria atau pengujian analisis statistik, maka tim pemeriksa
perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
Page | 58
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di
bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku
umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa.
Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan secara
kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki sertifikasi
keahlian yang berterima umum.
Pemeriksa yang berperan sebagai penanggung jawab pemeriksaan keuangan harus
memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara profesional.
INDEPENDENSI
Pernyataan standar umum kedua adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan
pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam
sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang
dapat mempengaruhi independensinya”.
Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para
pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya
sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari
hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak
oleh pihak manapun.
Pemeriksa harus menghindar dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang
mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak
dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu memberikan
penilaian yang obyektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait
dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi,
yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi.
Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi
kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya,
maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan
pemeriksa yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan pemeriksaan,
gangguan dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil
pemeriksaan.
Page | 59
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Dalam menggunakan tenaga ahli, pemeriksa harus memperlakukan tenaga ahli
tersebut seperti anggota tim pemeriksaan sehingga perlu menilai kemampuan
tenaga ahli tersebut untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pemeriksaan dan
melaporkan hasilnya secara tidak memihak. Dalam melakukan penilaian ini,
pemeriksa harus memberlakukan ketentuan independensi menurut Standar
Pemeriksaan kepada tenaga ahli dan memperoleh representasi dari tenaga ahli
tersebut mengenai independensi tenaga ahli. Apabila tenaga ahli memiliki gangguan
terhadap independensi, pemeriksa tidak boleh menggunakan hasil pekerjaan tenaga
ahli tersebut.
Gangguan Pribadi
Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk
membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap
independensi. Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi
terhadap independensi petugas pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan
oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa
membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam
segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada
pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan
pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu
meliputi antara lain:
a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau
program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa,
Tenaga ahli yang dimaksud dalam pernyataan ini meliputi tapi tidak terbatas
pada aktuaris, penilai, pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi
medis, ahli statistik, dan geologi. Pernyataan ini berlaku bagi konsultan
ekstern yang mendapat penugasan pemeriksaan dari organisasi pemeriksa.
dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan
terhadap entitas atau program yang diperiksa.
b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak
langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
Page | 60
M. AGUS SUDRAJATS4309040
c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang
diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang
diperiksa.
e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan
obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi,
pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan
entitas atau program yang diperiksa.
f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan
suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat
sebelah.
g. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan
keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan
kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang
diperiksa.
h. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang
dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa,
misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari
entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota
manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi
monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa.
i. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau
sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok,
organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
j. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya
pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan
pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang
diperiksa.
k. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya
pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau
program yang diperiksa.
l. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan
pemeriksaan.
Page | 61
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Organisasi pemeriksa dan pemeriksanya mungkin menghadapi berbagai keadaan
yang dapat menimbulkan gangguan pribadi. Oleh karena itu organisasi pemeriksa
harus mempunyai sistem pengendalian mutu intern yang dapat mengidentifikasi
gangguan pribadi dan memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan independensi
yang diatur dalam Standar Pemeriksaan.
Untuk itu, organisasi pemeriksa antara lain harus:
a. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk dapat mengidentifikasi gangguan
pribadi terhadap independensi, termasuk mempertimbangkan pengaruh
kegiatan non pemeriksaan terhadap hal pokok pemeriksaan dan menetapkan
pengamanan untuk dapat mengurangirisiko tersebut terhadap hasil
pemeriksaan.
b. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa kepada
semua pemeriksanya menjamin agar ketentuan tersebut dipahami melalui
pelatihan atau cara lainnya.
c. Menetapkan kebijakan dan prosedur intern untuk memonitor kepatuhan
terhadap kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa.
d. Menetapkan suatu mekanisme disiplin untuk meningkatkan kepatuhan
terhadap kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa.
e. Menekankan pentingnya independensi.
Apabila organisasi pemeriksa mengidentifikasi adanya gangguan pribadi terhadap
independensi, gangguan tersebut harus diselesaikan secepatnya. Dalam hal
gangguan pribadi tersebut hanya melibatkan seorang pemeriksa dalam suatu
pemeriksaan, organisasi pemeriksa dapat menghilangkan gangguan tersebut dengan
meminta pemeriksa menghilangkan gangguan tersebut. Misalnya, pemeriksa
dapat diminta melepas keterkaitan dengan entitas yang diperiksa yang dapat
mengakibatkan gangguan pribadi, atau organisasi pemeriksa dapat tidak
mengikutsertakan pemeriksa tersebut dari penugasan pemeriksaan yang terkait
dengan entitas tersebut. Dalam hal pemeriksa tidak dapat mundur dari pemeriksaan,
mereka harus mengikuti ketentuan dalam paragraph.
Dalam hal suatu organisasi pemeriksa melakukan kegiatan non pemeriksaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
organisasi pemeriksa tersebut harus mempertimbangkan pengaruh kegiatan
Page | 62
M. AGUS SUDRAJATS4309040
tersebut terhadap gangguan pribadi, baik dalam sikap mental maupun
penampilan, yang dapat berdampak negatif terhadap independensi dalam
melaksanakan pemeriksaan.
Gangguan Ekstern
Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan
pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan
pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif.
Independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi
apabila terdapat:
a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau
mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan
prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.
d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan
promosi pemeriksa.
e. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi
pemeriksa, yang dapat berdampak negative terhadap kemampuan organisasi
pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.
f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa
terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.
g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi
laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu
prinsip akuntansi atau kriteria lainnya.
h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai,
selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau
kebutuhan pemeriksaan.
Pemeriksa harus bebas dari tekanan politik agar dapat melaksanakan pemeriksaan
dan melaporkan temuan pemeriksaan, pendapat dan simpulan secara obyektif,
tanpa rasa takut akibat tekanan politik tersebut.
Gangguan Organisasi
Page | 63
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan
struktur organisasinya. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa
harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi
pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara
organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.
PENGGUNAAN KEMAHIRAN PROFESIONAL SECARA CERMAT DAN
SEKSAMA
Pernyataan standar umum ketiga adalah: “Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta
penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran
profesionalnya secara cermat dan seksama”.
Pernyataan standar ini mewajibkan pemeriksa untuk menggunakan kemahirannya
secara profesional, cermat dan seksama, memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan
atas kepentingan public serta memelihara integritas, obyektivitas, dan
independensi dalam menerapkan kemahiran profesional terhadap setiap aspek
pemeriksaannya. Pernyataan standar ini juga mengharuskan tanggung jawab bagi
setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan
untuk mematuhi Standar Pemeriksaan.
Pemeriksa harus menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama
dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang
akan diterapkan terhadap pemeriksaan;
menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan
jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur
untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga
dalam melakukan pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan
pelaporan hasil pemeriksaan.
Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisme
profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan
dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Pemeriksa
menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh profesinya
untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan,
kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi
selama pemeriksaan, skeptisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan.
Page | 64
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Pemeriksa tidak boleh menganggap bahwa manajemen entitas yang diperiksa tidak
jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tersebut
tidak diragukan lagi. Dalam enggunakan skeptisme profesional, pemeriksa tidak
boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut
anggapannya manajemen entitas yang diperiksa adalah jujur.
Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan
seksama dalam menerapkan Standar Pemeriksaan yang digunakan. Keputusan
pemeriksa tidak menerapkan standar tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan
harus dicatat dalam kertas kerja pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu dapat
terjadi bahwa pemeriksa tidak dapat mematuhi Standar Pemeriksaan yang berlaku
dan juga tidak dapat mengundurkan diri dari penugasan pemeriksaan. Dalam
keadaan demikian, pemeriksa harus mengungkapkan masalah tersebut dalam
lingkup pemeriksaan di dalam laporan hasil pemeriksaannya, yaitu tidak
dipatuhinya Standar Pemeriksaan yang berlaku, alasan yang mendasarinya, dan
dampaknya terhadap hasil pemeriksaan akibat tidak dipatuhinya Standar
Pemeriksaan tersebut.
Menerapkan kemahiran profesional secara cermat dan seksama memungkinkan
pemeriksa untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji
material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi. Keyakinan
mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti dan karakteristik penyimpangan.
Pemeriksaan yang dilaksanakan menurut Standar Pemeriksaan mungkin
tidak akan mendeteksi salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan, baik
karena kesalahan, kecurangan, tindakan melanggar hukum, Standart pemeriksanaan
keu neg atau pelanggaran aturan. Walaupun Standar Pemeriksaan ini meletakkan
tanggung jawab kepada setiap pemeriksa untuk menerapkan kemahiran
profesionalnya secara cermat dan seksama, tidak berarti bahwa tanggung jawabnya
tidak terbatas, dan tidak berarti juga bahwa pemeriksa tidak melakukan kekeliruan.
PERTEMUAN 6STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN
SA Seksi 311PERENCANAAN DAN SUPERVISI
Page | 65
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Sumber: PSA No. 05
PENDAHULUAN01 Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa
“Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya”. Seksi ini berisi panduan bagi auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia di dalam mempertimbangkan dan menerapkan prosedur perencanaan dan supervisi, termasuk penyiapan program audit, pengumpulan informasi tentang bisnis entitas, penyelesaian perbedaan pendapat di antara personel kantor akuntan. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit, dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang-tindih (overlap).
02 Auditor sebagai penanggungjawab akhir atas audit dapat mendelegasikan sebagian fungsi perencanaan dan supervisi auditnya kepada personel lain dalam kantor akuntannya. Untuk keperluan uraian dalam seksi ini, (a) personel lain dalam kantor akuntan selain auditor sebagai penanggungjawab akhir audit disebut dengan asisten dan (b) istilah auditor digunakan untuk menyebut baik auditor itu sendiri maupun asistennya.
PERENCANAAN03 Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh
pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas.
Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan, antara lain:a. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang
menjadi tempat usaha entitas tersebut (lihat paragraf 07).b. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut.
c. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan (lihat paragraf 09), termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan.
d. Tingkat risiko pengendalian yang direncanakan.e. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit.f. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian
(adjustment).g. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit,
seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
h. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian).
04 Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan pembahasan dengan personel lain dalam kantor akuntan dan personel entitas tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi:
Page | 66
M. AGUS SUDRAJATS4309040
a. Me-review arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan auditor tahun lalu.
b. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan personel kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa nonaudit bagi entitas.
c. Meminta keterangan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap entitas.
d. Membaca laporan keuangan interim tahun berjalan.e. Membahas tipe, lingkup, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris
atau komite audit.f. Mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan
standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, terutama yang baru.g. Mengkoordinasi bantuan dari personel entitas dalam penyiapan data.
h. Menentukan luasnya keterlibatan, jika ada, konsultan, spesialis, dan auditor intern.
i. Membuat jadwal pekerjaan audit.j. Menentukan dan mengkoordinasi kebutuhan staf audit.
k. Melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu.
Auditor dapat membuat memorandum yang menetapkan rencana audit awal, terutama untuk entitas yang besar dan kompleks.
05 Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis (atau satu set program audit tertulis) untuk setiap audit. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
06 Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis entitas yang memungkinkannya untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tingkat pengetahuannya harus memungkinkan auditor untuk memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang, menurut pertimbangannya, kemungkinan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. Pengetahuan tentang bisnis entitas membantu auditor dalam:
a) Mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus.b) Menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, di-review, dan
dikumpulkan dalam organisasi.c) Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas sediaan, depresiasi, penyisihan
kerugian piutang, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang.d) Menilai kewajaran representasi manajemen.e) Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan
pengungkapannya.
07 Auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat bisnis entitas, organisasinya, dan karakteristik operasinya. Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi entitas, seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta perubahan teknologi, yang berpengaruh terhadap auditnya. Hal lain yang harus dipertimbangkan oleh
Page | 67
M. AGUS SUDRAJATS4309040
auditor adalah praktik akuntansi yang umum berlaku dalam industri, kondisi persaingan, dan, jika tersedia, trend keuangan dan ratio keuangan.
08 Pengetahuan mengenai bisnis entitas biasanya diperoleh auditor melalui pengalamannya dengan entitas atau industrinya serta dari permintaan keterangan kepada personel perusahaan. Kertas kerja audit dari tahun sebelumnya dapat berisi informasi yang bermanfaat mengenai sifat bisnis, struktur organisasi, dan karakteristik operasi, serta transaksi yang memerlukan pertimbangan khusus.
09 Auditor harus mempertimbangkan metode yang digunakan oleh entitas untuk mengolah informasi dalam perencanaan audit karena metode tersebut mempunyai pengaruh terhadap desain pengendalian intern. Luasnya penggunaan komputer dalam pengolahan sebagian besar data akuntansi dan kompleksnya pengolahannya mempengaruhi pula sifat, saat, dan luasnya prosedur audit yang digunakan oleh auditor. Oleh karena itu, dalam menilai dampak luasnya penggunaan komputer terhadap audit laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:a. Luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi.
b. Kompleksitas operasi komputer entitas, termasuk penggunaan jasa perusahaan pengolahan data dengan komputer dari luar.c. Struktur organisasi kegiatan pengolahan data dengan komputer.
d. Tersedianya data. Dokumen yang digunakan untuk memasukkan informasi ke dalam komputer untuk diolah, arsip komputer tertentu, dan bukti audit lain yang diperlukan oleh auditor kemungkinan hanya ada dalam periode yang pendek atau hanya dalam bentuk yang dapat dibaca dengan komputer.
e. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur audit. Penggunaan teknik ini juga menyediakan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan prosedur audit tertentu terhadap keseluruhan populasi akun atau transaksi.
10 Auditor harus mempertimbangkan apakah keahlian khusus diperlukan untuk mempertimbangkan dampak pengolahan komputer terhadap auditnya, untuk memahami pengendalian intern, kebijakan dan prosedur, atau untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit. Jika keahlian khusus diperlukan, auditor harus mencari asisten atau tenaga ahli yang memiliki keahlian tersebut, yang mungkin berasal dari staf kantor akuntannya atau dari ahli luar.
SUPERVISI11 Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai
tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, me-review pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara staf audit kantor akuntan
12 Para asisten harus diberitahu tanggung jawab mereka dan tujuan prosedur yang mereka laksanakan, hal-hal yang kemungkinan berpengaruh terhadap sifat, lingkup, dan saat prosedur yang harus dilaksanakan, seperti sifat bisnis entitas yang bersangkutan dengan penugasan dan masalah-masalah akuntansi dan audit. Auditor yang bertanggung jawab akhir untuk setiap audit harus mengarahkan asisten untuk mengemukakan pertanyaan akuntansi dan auditing signifikan yang muncul dalam audit, sehingga auditor dapat menetapkan seberapa signifikan masalah tersebut.
Page | 68
M. AGUS SUDRAJATS4309040
13 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus di-review untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan auditor harus menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan auditor.
14 Auditor yang bertanggung jawab akhir mengenai auditnya dan asistennya harus menyadari prosedur yang harus diikuti jika terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah akuntansi dan auditing di antara personel kantor akuntan publik yang terlibat dalam audit. Prosedur tersebut harus memungkinkan asisten mendokumentasikan ketidaksetujuan di antara mereka dan kesimpulan yang diambil.
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF15 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih
awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.
Page | 69
M. AGUS SUDRAJATS4309040
SA Seksi 311PERENCANAAN DAN SUPERVISI
Sumber: PSA No. 05
PENDAHULUAN
01 Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa “Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya”. Seksi ini berisi panduan bagi auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia di dalam mempertimbangkan dan menerapkan prosedur perencanaan dan supervisi, termasuk penyiapan program audit, pengumpulan informasi tentang bisnis entitas, penyelesaian perbedaan pendapat di antara personel kantor akuntan. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit, dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang-tindih (overlap).
02 Auditor sebagai penanggungjawab akhir atas audit dapat mendelegasikan sebagian fungsi perencanaan dan supervisi auditnya kepada personel lain dalam kantor akuntannya. Untuk keperluan uraian dalam seksi ini, (a) personel lain dalam kantor akuntan selain auditor sebagai penanggungjawab akhir audit disebut dengan asisten dan (b) istilah auditor digunakan untuk menyebut baik auditor itu sendiri maupun asistennya.
PERENCANAAN03 Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh
pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas.
Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan, antara lain:a. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang
menjadi tempat usaha entitas tersebut (lihat paragraf 07).i. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut.
j. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan (lihat paragraf 09), termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan.
k. Tingkat risiko pengendalian yang direncanakan.l. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit.m. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian
(adjustment).n. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit,
seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
o. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan
Page | 70
M. AGUS SUDRAJATS4309040
ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian).
04 Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan pembahasan dengan personel lain dalam kantor akuntan dan personel entitas tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi:
a. Me-review arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan auditor tahun lalu.
l. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan personel kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa nonaudit bagi entitas.
m. Meminta keterangan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap entitas.
n. Membaca laporan keuangan interim tahun berjalan.o. Membahas tipe, lingkup, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris
atau komite audit.p. Mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan
standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, terutama yang baru.q. Mengkoordinasi bantuan dari personel entitas dalam penyiapan data.
r. Menentukan luasnya keterlibatan, jika ada, konsultan, spesialis, dan auditor intern.
s. Membuat jadwal pekerjaan audit.t. Menentukan dan mengkoordinasi kebutuhan staf audit.
u. Melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu.
Auditor dapat membuat memorandum yang menetapkan rencana audit awal, terutama untuk entitas yang besar dan kompleks.
05 Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis (atau satu set program audit tertulis) untuk setiap audit. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
06 Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis entitas yang memungkinkannya untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tingkat pengetahuannya harus memungkinkan auditor untuk memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang, menurut pertimbangannya, kemungkinan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. Pengetahuan tentang bisnis entitas membantu auditor dalam:a. Mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus.b. Menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, di-review,
dan dikumpulkan dalam organisasi.c. Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas sediaan, depresiasi, penyisihan
kerugian piutang, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang.d. Menilai kewajaran representasi manajemen.
Page | 71
M. AGUS SUDRAJATS4309040
e. Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya.
07 Auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat bisnis entitas, organisasinya, dan karakteristik operasinya. Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi entitas, seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta perubahan teknologi, yang berpengaruh terhadap auditnya. Hal lain yang harus dipertimbangkan oleh auditor adalah praktik akuntansi yang umum berlaku dalam industri, kondisi persaingan, dan, jika tersedia, trend keuangan dan ratio keuangan.
08 Pengetahuan mengenai bisnis entitas biasanya diperoleh auditor melalui pengalamannya dengan entitas atau industrinya serta dari permintaan keterangan kepada personel perusahaan. Kertas kerja audit dari tahun sebelumnya dapat berisi informasi yang bermanfaat mengenai sifat bisnis, struktur organisasi, dan karakteristik operasi, serta transaksi yang memerlukan pertimbangan khusus.
09 Auditor harus mempertimbangkan metode yang digunakan oleh entitas untuk mengolah informasi dalam perencanaan audit karena metode tersebut mempunyai pengaruh terhadap desain pengendalian intern. Luasnya penggunaan komputer dalam pengolahan sebagian besar data akuntansi dan kompleksnya pengolahannya mempengaruhi pula sifat, saat, dan luasnya prosedur audit yang digunakan oleh auditor. Oleh karena itu, dalam menilai dampak luasnya penggunaan komputer terhadap audit laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
a) Luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi.b) Kompleksitas operasi komputer entitas, termasuk penggunaan jasa
perusahaan pengolahan data dengan komputer dari luar.c) Struktur organisasi kegiatan pengolahan data dengan komputer.d) Tersedianya data. Dokumen yang digunakan untuk memasukkan
informasi ke dalam komputer untuk diolah, arsip komputer tertentu, dan bukti audit lain yang diperlukan oleh auditor kemungkinan hanya ada dalam periode yang pendek atau hanya dalam bentuk yang dapat dibaca dengan komputer.
e) Penggunaan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur audit. Penggunaan teknik ini juga menyediakan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan prosedur audit tertentu terhadap keseluruhan populasi akun atau transaksi.
10 Auditor harus mempertimbangkan apakah keahlian khusus diperlukan untuk mempertimbangkan dampak pengolahan komputer terhadap auditnya, untuk memahami pengendalian intern, kebijakan dan prosedur, atau untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit. Jika keahlian khusus diperlukan, auditor harus mencari asisten atau tenaga ahli yang memiliki keahlian tersebut, yang mungkin berasal dari staf kantor akuntannya atau dari ahli luar.
SUPERVISI11 Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai
tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, me-review pekerjaan yang
Page | 72
M. AGUS SUDRAJATS4309040
dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara staf audit kantor akuntan
12 Para asisten harus diberitahu tanggung jawab mereka dan tujuan prosedur yang mereka laksanakan, hal-hal yang kemungkinan berpengaruh terhadap sifat, lingkup, dan saat prosedur yang harus dilaksanakan, seperti sifat bisnis entitas yang bersangkutan dengan penugasan dan masalah-masalah akuntansi dan audit. Auditor yang bertanggung jawab akhir untuk setiap audit harus mengarahkan asisten untuk mengemukakan pertanyaan akuntansi dan auditing signifikan yang muncul dalam audit, sehingga auditor dapat menetapkan seberapa signifikan masalah tersebut.
13 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus di-review untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan auditor harus menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan auditor.
14 Auditor yang bertanggung jawab akhir mengenai auditnya dan asistennya harus menyadari prosedur yang harus diikuti jika terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah akuntansi dan auditing di antara personel kantor akuntan publik yang terlibat dalam audit. Prosedur tersebut harus memungkinkan asisten mendokumentasikan ketidaksetujuan di antara mereka dan kesimpulan yang diambil.
Page | 73
M. AGUS SUDRAJATS4309040
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
15 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.
Page | 74
M. AGUS SUDRAJATS4309040
SA Seksi 326
BUKTI AUDIT
Sumber: PSA No. 07
PENDAHULUAN
01 Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi:
“Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.”
02 Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit.Ukuran keabsahan (validity) bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen; dalam hal ini bukti audit (audit evidence) berbeda dengan bukti hukum (legal evidence) yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti.
SIFAT ASERSI
03 Asersi (assertion) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut ini:a. Keberadaan atau keterjadian (existence or occurrence).b. Kelengkapan (completencess).c. Hak dan kewajiban (right and obligation).d. Penilaian (valuation) atau alokasi.f. Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure)
04 Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula, manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba-rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain (misalnya piutang) dengan pelanggan.
Page | 75
M. AGUS SUDRAJATS4309040
05 Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas.
06 Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha (lease) yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai pemerolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa-guna-usahakan (leased) dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas.
07 Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemerolehannya dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
08 Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya.
PENGGUNAAN ASERSI DALAM MERUMUSKAN TUJUAN AUDIT DAN DALAM MERANCANG PENGUJIAN SUBSTANTIF
09 Di dalam memperoleh bukti audit yang mendukung asersi dalam laporan keuangan, auditor independen merumuskan tujuan audit spesifik ditinjau dari sudut asersi tersebut. Dalam merumuskan tujuan audit, auditor independen hendaknya mempertimbangkan kondisi khusus entitas, termasuk sifat aktivitas ekonomi dan praktik akuntansi yang khas dalam industrinya. Misalnya, salah satu tujuan audit yang berhubungan dengan asersi tentang kelengkapan saldo sediaan yang dapat dirumuskan oleh auditor bahwa kuantitas sediaan mencakup seluruh produk jadi, bahan baku, dan bahan pembantu yang ada di tangan klien.
10 Auditor independen tidak perlu secara satu per satu menghubungkan tujuan audit dengan prosedur audit. Beberapa prosedur audit dapat dikaitkan dengan lebih dari satu tujuan audit. Di lain pihak, kombinasi berbagai prosedur audit dibutuhkan untuk mencapai satu tujuan audit. Lampiran A paragraf 25 berisi gambaran tujuan audit untuk sediaan perusahaan manufaktur untuk setiap golongan asersi yang tercantum
Page | 76
M. AGUS SUDRAJATS4309040
dalam paragraf 03 serta contoh pengujian substantif untuk mencapai tujuan audit tersebut.
11 Dalam memilih pengujian substantif tertentu untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan, auditor independen mempertimbangkan, antara lain, risiko salah saji material dalam laporan keuangan, termasuk tingkat risiko pengendalian taksiran, serta efisiensi dan efektivitas pengujian yang diharapkan dari pengujian tersebut. Pertimbangan auditor independen meliputi sifat dan materialitas unsur-unsur yang diuji, jenis dan kompetensi bukti audit yang tersedia, dan sifat tujuan audit yang hendak dicapai. Sebagai contoh, dalam asersi tentang keberadaan atau keterjadian, auditor memilih unsur yang ada dalam jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dan mencari bukti audit yang relevan. Di lain pihak, dalam merancang prosedur audit untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan asersi tentang kelengkapan, auditor memilih bukti audit yang menunjukkan bahwa suatu unsur harus dimasukkan dalam jumlah yang relevan dalam laporan keuangan dan menyelidiki apakah unsur tersebut telah dimasukkan secara lengkap.
12 Tujuan audit spesifik yang dirumuskan oleh auditor tidak mengalami perubahan apakah diterapkan dalam pengolahan data dengan manual maupun dengan komputer. Namun, metode penerapan prosedur audit untuk mengumpulkan bukti dapat dipengaruhi oleh metode pengolahan data yang digunakan oleh klien. Auditor dapat menggunakan prosedur audit manual, teknik audit berbantuan komputer (computer-assisted audit techniques), atau kombinasi kedua metode tersebut untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Oleh karena pertumbuhan penggunaan komputer dan teknologi informasi yang lain, banyak perusahaan mengolah informasi signifikan secara elektronik. Oleh karena itu, adalah sulit atau tidak mungkin bagi auditor memperoleh data tertentu dengan cara inspeksi, permintaan keterangan, atau konfirmasi tanpa bantuan teknologi informasi.
13 Sifat, ketepatan waktu, dan luasnya prosedur audit yang digunakan dalam suatu perikatan berhubungan dengan pertimbangan profesional yang diterapkan oleh auditor berdasarkan kondisi yang spesifik. Namun, prosedur yang digunakan harus memadai untuk mencapai tujuan tertentu auditor dan mengurangi risiko deteksi ke tingkat yang dapat diterima oleh auditor. Bukti audit yang diperoleh harus cukup bagi auditor untuk merumuskan kesimpulan tentang validitas asersi individual yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Bukti audit yang disediakan melalui kombinasi penaksiran risiko bawaan dan risiko pengendalian oleh auditor dan pengujian substantif dapat memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapatnya.
14 Dalam entitas yang di dalamnya informasi signifikan ditransmisikan, diolah, dan dipelihara, atau diakses secara elektronik, auditor dapat menentukan bahwa tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi ke tingkat yang dapat diterima dengan cara melaksanakan hanya pengujian substantif untuk satu atau lebih asersi laporan keuangan. Sebagai contoh, potensi untuk memicu atau mengubah informasi secara tidak semestinya terjadi dan tidak terdeteksi mungkin lebih besar jika informasi dihasilkan, diselenggarakan, atau diakses hanya dalam bentuk elektronik. Dalam keadaan ini, auditor harus melaksanakan pengujian pengendalian
Page | 77
M. AGUS SUDRAJATS4309040
untuk mengumpulkan bukti untuk menaksir risiko pengendalian, atau mempertimbangkan dampaknya ke laporannya (lihat paragraf 25 Seksi ini).
SIFAT BUKTI AUDIT
15 Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor.
16 Jurnal, buku besar dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja (work sheet) dan spread sheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Data akuntansi ini seringkali dalam bentuk elektronik. Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup bagi suatu laporan keuangan; di pihak lain, tanpa cukup perhatian atas kewajaran dan kecermatan data akuntansi yang melandasinya, pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin.
17 Bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektonik, seperti cek; catatan electonic fund transfers; surat kontrak; notulen rapat; konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui; informasi yang diperoleh auditor melalui permintaaan keterangan, pengamatan, inspeksi dan pemerikasaan fisik; serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat.
18 Dalam entitas tertentu, beberapa data akuntansi dan bukti penguat tersedia dalam bentuk elektronik. Dokumen sumber seperti order pembelian, surat muat, faktor, dan cek digantikan dengan pesan elektronik. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan Electronic Data Interchange (EDI) atau sistem pengolahan citra (image processing systems) Dalam EDI, entitas dan pelanggannya atau pemasok menggunakan hubungan komunikasi untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik. Transaksi pembelian, pengiriman, penagihan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas seringkali dilaksanakan seluruhnya dengan pertukaran pesan elektronik di antara pihak-pihak yang terkait. Dalam sistem pengolahan citra, dokumen di-scan dan diubah menjadi citra elektronik untuk memfasilitasi penyimpanan dan pengacuan, dan dokumen sumber dapat tidak disimpan setelah diubah ke dalam citra tersebut. Bukti audit tertentu dapat ada pada titik waktu tertentu. Namun, bukti tersebut mungkin tidak dapat diambil setelah periode waktu tertentu jika file diubah dan jika backup file tidak ada. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan waktu yang pada saat itu informasi ada atau tersedia dalam menentukan sifat, saat, dan luasnya pengujian subtantif, dan jika berlaku, pengujian pengendalian yang akan dilaksanakan.
19 Auditor menguji data akuntansi yang mendasari laporan dengan keuangan dengan (a) menganalisa dan me-review, (b) menelusuri kembali langkah-langkah prosedur yang diikuti dalam proses akuntansi dan dalam proses pembuatan alokasi yang bersangkutan, (c) penghitungan kembali dan (d) rekonsiliasi tipe-tipe dan aplikasi yang berkaitan dengan informasi yang sama. Melalui pelaksanaan prosedur seperti itu, auditor dapat menentukan bahwa catatan akuntansi konsisten secara
Page | 78
M. AGUS SUDRAJATS4309040
intern. Konsistensi intern semacam itu biasanya memberikan bukti tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
20 Data yang berkaitan dengan akuntansi dan bukti penguat yang mendukung pembukuan ke dalam akun dan asersi dalam laporan keuangan biasanya tersedia dari file entitas dan dapat diakses oleh auditor untuk pemeriksaan pada titik atau periode waktu tertentu. Baik di dalam entitas maupun di luarnya terdapat orang yang berpengetahuan yang dapat dihubungi oleh auditor untuk dimintai keterangan. Aktiva yang memiliki keberadaan fisik tersedia bagi auditor untuk diinspeksi. Aktivitas personel entitas dapat diamati. Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas tersebut atau kondisi atau situasi lain, auditor dapat mencapai kesimpulan tentang validitas berbagai asersi dalam laporan keuangan.
KOMPETENSI BUKTI AUDIT
21 Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit, terlepas bentuknya, harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Dengan demikian penarikan kesimpulan secara umum mengenai dapat diandalkannya berbagai macam bukti audit, tergantung pada pengecualian penting yang ada. Namun, jika pengecualian yang penting dapat diketahui, anggapan berikut ini mengenai keabsahan bukti audit dalam audit, meskipun satu sama lain tidak bersifat saling meniadakan, dapat bermanfaat:a. Apabila bukti dapat diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan, untuk
tujuan audit auditor independen, bukti tersebut memberikan jaminan keandalan yang lebih daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri.
b. Semakin efektif pengendalian intern, semakin besar jaminan yang diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan keuangan.
c. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat menyimpulkan dibandingkan dengan yang diperoleh secara tidak langsung.
KECUKUPAN BUKTI AUDIT
22 Audit yang dilakukan auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk dipakai sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya memerlukan pertimbangan profesional auditor setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya. Dalam banyak hal, auditor independen lebih mengandalkan bukti yang bersifat mengarahkan (persuasive evidence) daripada bukti yang bersifat meyakinkan (convincing evidence). Baik asersi secara individual dalam laporan keuangan maupun gambaran umum bahwa laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sedemikian sifatnya, sehingga seorang auditor yang sangat berpengalaman pun jarang dengan mudah diyakinkan, dalam hubungannya dengan semua aspek laporan keuangan yang diauditnya.
Page | 79
M. AGUS SUDRAJATS4309040
23 Auditor bekerja dalam batas-batas pertimbangan ekonomi; agar secara ekonomis bermanfaat, pendapatnya harus dirumuskan dalam jangka waktu yang pantas dan dengan biaya yang masuk akal. Auditor harus memutuskan, sekali lagi dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya, apakah bukti audit yang tersedia baginya dengan batasan waktu dan biaya, cukup memadai untuk membenarkan pernyataan pendapatnya.
24 Sebagai pegangan, harus terdapat hubungan yang rasional antara biaya untuk mendapatkan bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh. Masalah kesulitan dan biaya pengujian suatu pos bukan merupakan dasar yang sah untuk menghilangkan pengujian tersebut dalam proses audit.
PENILAIAN BUKTI AUDIT
25 Dalam menilai bukti audit, auditor harus mempertimbangkan apakah tujuan audit tertentu telah tercapai. Auditor harus secara mendalam mencari bukti audit dan tidak memihak (bias) dalam mengevaluasinya. Dalam merancang prosedur audit untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup, auditor harus memperhatikan kemungkinan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam merumuskan pendapatnya, auditor harus mempertimbangkan relevansi bukti audit, terlepas apakah bukti audit tersebut mendukung atau berlawanan dengan asersi dalam laporan keuangan. Bila auditor masih tetap ragu-ragu untuk mempercayai suatu asersi yang material, maka ia harus menangguhkan pemberian pendapatnya sampai ia mendapatkan bukti kompeten yang cukup untuk menghilangkan keraguannya, atau ia harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat.
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
26 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.
LAMPIRAN A
27 Asersi Laporan Keuangan, Contoh Tujuan Audit, dan Contoh Pengujian Substantif
Contoh untuk Sediaan dalam Perusahaan Manufaktur
Lampiran ini menggambarkan penggunaan asersi dalam pembuatan tujuan audit dan dalam pendesainan pengujian substantif. Contoh berikut ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh pengujian lengkap atau tidak diharapkan akan berlaku untuk semua audit.
Page | 80
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Tujuan Audit Contoh Pengujian Substantif
Keberadaan atau Keterjadian
Sediaan yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada
* Mengamati penghitungan fisik sediaan.* Mendapatkan konfirmasi atas sediaan
yang ditempatkan di lokasi luar perusahaan.
* Menguji transaksi sediaan di antara
tanggal awal penghitungan fisik sediaan
dengan tanggal neraca.
Sediaan merupakan unsur yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam kegiatan normal bisnis.
* Me-review kartu sediaan, catatan
produksi, catatan pembelian sebagai
petunjuk kegiatan yang bersangkutan
dengan sediaan.
* Membandingkan sediaan dengan katalog
penjualan sekarang dengan laporan
penjualan dan laporan pengiriman barang.
* Menggunakan jasa spesialis untuk
menguatkan sifat produk yang khusus.
Kelengkapan
Sediaan meliputi semua produk, bahan, supplies yang ada di lokasi perusahaan.
* Mengamati penghitungan fisik sediaan.
* Membandingkan hubungan antara saldo akun sediaan dengan kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan sekarang.
* Menguji prosedur pisah batas pengiriman dan penerimaan.
Kuantitas sediaan meliputi semua produk, bahan, supplies yang masih ada dalam perjalanan maupun yang disimpan di lokasi luar perusahaan.
* Mendapatkan konfirmasi atas sediaan yang ditempatkan di lokasi luar perusahaan.
* Membandingkan hubungan antara saldo akun sediaan dengan kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan sekarang.
* Menguji prosedur pisah batas pengiriman dan penerimaan.
Daftar hasil penghitungan fisik sediaan dikompilasi dengan teliti dan totalnya telah dimasukkan ke dalam akun sediaan.
* Menelusuri hitung uji yang dicatat dalam kartu penghitungan fisik sediaan ke dalam daftar hasil penghitungan fisik sediaan.
* Meminta pertanggungjawaban semua
Page | 81
M. AGUS SUDRAJATS4309040
kartu penghitungan fisik (inventory tags) dan daftar hasil penghitungan fisik (count sheet/inventory summary sheet) yang digunakan untuk mencatat hasil penghitungan fisik sediaan.
* Merekonsiliasi hasil penghitungan fisik dengan kartu sediaan dan saldo akun sediaan dalam buku besar serta menyelidiki fluktuasi yang signifikan.
Hak dan Kewajiban
Entitas memiliki hak milik secara hukum atau hak milik serupa terhadap sediaan
* Mengamati penghitungan fisik sediaan.* Mendapatkan konfirmasi atas sediaan
yang ditempatkan di lokasi di luar perusahaan.
* Memeriksa faktur dari pemasok yang telah dibayar, perjanjian konsinyasi, dan kontrak.
Sediaan tidak mencakup unsur yang telah ditagihkan kepada pelanggan atau dimiliki oleh pihak lain
* Memeriksa faktur dari pemasok yang telah dibayar, perjanjian konsinyasi, dan kontrak.
* Menguji prosedur pisah batas pengiriman dan penerimaan.
Penilaian atau Alokasi
Sediaan dinyatakan secara semestinya pada harga pokoknya (at cost), kecuali jika harga pasarnya lebih rendah.
* Memeriksa faktur dari pemasok.* Me-review tarif upah karyawan
langsung.* Memeriksa analisis selisih harga
pembelian dan selisih biaya produksi.
Page | 82
M. AGUS SUDRAJATS4309040
SA Seksi 339KERTAS KERJA
Sumber : PSA No. 15
PENDAHULUAN
01 Auditor harus membuat dan memelihara kertas kerja, yang isi maupun bentuknya harus didesain untuk memenuhi keadaan-keadaan yang dihadapinya dalam perikatan tertentu. Informasi yang tercantum dalam kertas kerja merupakan catatan utama pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh auditor dan simpulan-simpulan yang dibuatnya mengenai masalah-masalah yang signifikan.
FUNGSI DAN SIFAT KERTAS KERJA
02 Kertas kerja terutama berfungsi untuk:a. Menyediakan penunjang utama bagi laporan auditor, termasuk
representasi tentang pengamatan atas standar pekerjaan lapangan, yang tersirat ditunjukkan dalam laporan auditor dengan disebutkannya frasa “berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia”.
b. Membantu auditor dalam pelaksanaan dan supervisi audit.
Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor tentang prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja adalah program audit, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor. Kertas kerja dapat pula berupa data yang disimpan dalam pita magnetik, film, atau media yang lain.
03 Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kuantitas, bentuk, dan isi kerta kerja untuk perikatan tertentu mencakup:a. Sifat perikatan auditor.b. Sifat laporan auditor.c. Sifat laporan keuangan, daftar, dan keterangan yang perlu bagi
auditor dalam pembuatan laporan.d. Sifat dan kondisi catatan clien.e. Tingkat risiko pengendalian taksiran.f. Kebutuhan dalam keadaan tertentu untuk mengadakan supervisi dan
review atas pekerjaan yang dilakukan para asisten.
Page | 83
M. AGUS SUDRAJATS4309040
ISI KERTAS KERJA
04 Kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja bervariasi dengan keadaan yang dihadapi oleh auditor, namun harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar pekerjaan lapangan yang dapat diterapkan telah diamati. Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan:a. Pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik, yang
menujukan diamatinya standar pekerjaan lapangan yang pertama.b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan.
c. Bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, yang menujukan diamatinya standar pekerjaan lapangan ketiga.
KEPEMILIKAN DAN PENYIMPANAN KERTAS KERJA05 Kertas kerja adalah milik auditor. Namun hak dan kepemilikan atas
kertas kerja masih tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang berkaitan dengan hubungan yang bersifat rahasia dengan klien.
06 Seringkali kertas kerja tertentu auditor dapat berfungsi sebagai sumber acuan bagi kliennya, namun kertas kerja harus tidak dipandang sebagai bagian dari, atau sebagai pengganti terhadap, catatan akuntansi klien.
07 Auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpan dokumen.
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF08 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal
dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.
Page | 84
M. AGUS SUDRAJATS4309040
OUTSOURCING THE INTERNAL AUDIT FUNCTION:
A SURVEY OF THE UK PUBLIK AND PRIVATE SECTORS
Georges Selim and Arestodemos Yiannakas
Meskipun bukan fenomena baru di dunia usaha, outsourcing saat ini terjadi pada
skala lebih luas dan seringkali mencakup berbagai kegiatan tradisional di dalam
organisasi. Penelitian ini melaporkan hasil survei kuesioner yang dilakukan pada
sektor publik dan swasta di Inggris dalam masalah outsourcing audit internal. Para
penulis percaya bahwa beberapa keraguan hadir antara organisasi ketika datang ke
outsourcing fungsi audit internal. Hal ini didukung oleh temuan survei yang
menunjukkan bahwa organisasi yang telah menerima outsourcing dan telah
mempercayakan penyediaan berbagai layanan seperti pembersih, teknologi
informasi dan keamanan untuk penyedia layanan di luar, tidak begitu tertarik untuk
melakukan outsourcing fungsi audit internal.
SUMMARY
Penelitian ini mencakup analisis data dari survei yang dilakukan di Inggris
antara bulan Mei dan Juli 1999. Dalam survei ini, sejumlah Direksi Keuangan dan /
atau Direksi Audit baik dari sektor publik dan swasta ikut ambil bagian. Selain
melihat faktor bertindak sebagai kekuatan pendorong utama di balik keputusan
untuk melakukan outsourcing fungsi internal audit, penelitian juga meneliti
bagaimana audit internal dianggap dan kemungkinan dampak keputusan outsourcing
ini atas independensi auditor dan kualitas layanan audit internal.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa organisasi-organisasi, secara umum,
puas dengan kualitas jasa audit outsourcing. ketiga organisasi Satu dari tiga fungsi
audit internal dalam organisasi, menunjukkan bahwa dalam waktu dekat setidaknya
beberapa, jika tidak semua, fungsi audit internal dapat disediakan oleh penyedia
layanan di luar. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka menunjukkan preferensi
mereka terhadap memperoleh layanan dari salah satu dari 'lima besar perusahaan
Page | 85
M. AGUS SUDRAJATS4309040
akuntan publik, sejumlah besar organisasi masih dapat mempertimbangkan
penggunaan khusus penyedia audit internal.
PENDAHULUAN
Outsourcing yaitu praktek dimana perusahaan dikontrak untuk melakukan
satu atau lebih kegiatan bisnis yang secara tradisional telah dilakukan dalam
organisasi, telah menjadi ciri mapan cara bisnis dilakukan. Sekarang secara luas
diakui bahwa agar suatu organisasi bersaing secara efektif, penting untuk
berkonsentrasi pada apa yang dilakukannya menjadi terbaik.
Meskipun semua publisitas baru-baru ini telah diterima, outsourcing tidak
benar-benar sebuah fenomena baru. Fungsi organisasi outsourcing seperti keamanan
dan pemeliharaan gedung selama beberapa dekade. Organisasi outsourcing sekarang
dengan berbagai aktivitas baru, yang mereka tidak akan lakukan di masa lalu.
Orang-orang digunakan untuk kegiatan seperti organisasi-organisasi outsourcing.
Namun, kesepakatan baru-baru ini termasuk outsourcing fungsi sumber daya
manusia, akuntansi, teknologi informasi dan bahkan audit internal. Menurut
pandangan ini, organisasi yang merangkul outsourcing karena mereka menyadari
bahwa mereka memiliki keterbatasan tertentu dan karena ada organisasi khusus di
pasar sebagai kekuatan mereka.
REVIEW LITERATUR
Apakah Outsourcing itu perlu?
Selama beberapa tahun terakhir, banyak artikel telah ditulis dan diterbitkan
tentang outsourcing telah sengit diperdebatkan. Ini adalah wajar bagi mereka yang
mendukung akan sangat antusias dan ingin menerapkannya dalam berbagai peran
manajemen. Quinn dan Hilmer (1995), misalnya, yang secara luas mendukung
outsourcing sebagai respon strategis untuk persaingan yang meningkat. Mereka
mengklaim bahwa organisasi yang paling substansial dapat memanfaatkan sumber
daya mereka melalui strategis outsourcing: pertama, mengembangkan serangkaian
kompetensi inti yang dipilih dengan cermat untuk pelanggan dan organisasi dapat
menjadi yang terbaik di dunia. Kedua, memfokuskan investasi dan manajemen
menjadi perhatian mereka, dan akhirnya, banyak kegiatan strategis outsourcing lain
yang perusahaan memiliki kebutuhan strategis tidak kritis atau kemampuan khusus.
Jennings (1996) dan. Hinton (1996) juga berbagi pandangan yang sama.
Page | 86
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Di sisi lain, beberapa skeptis memperingatkan bahwa organisasi bergantung
pada outsourcing mengundang bencana kehilangan daya saing. Di antara
peningkatan jumlah mereka yang menyatakan bahwa outsourcing dapat
menggerogoti daya saing, Prahalad dan Hamel (1990) menunjukkan bahwa
keterampilan yang menimbulkan generasi berikutnya kompetensi inti tidak bisa
'menyewa dalam' oleh outsourcing. Argumen mereka adalah bahwa kompetensi inti
harus dipupuk dan dilindungi dari waktu ke waktu untuk sukses kompetitif.
Kompetensi adalah perekat yang mengikat bersama-sama bisnis yang ada dan mesin
untuk pengembangan bisnis baru. Demikian pula, Bettis, Bradley, dan Hamel (1992)
menyimpulkan bahwa penyalahgunaan outsourcing memainkan peran penting dalam
penurunan terus kompetitif di banyak perusahaan Barat. Mereka lebih lanjut
menyatakan bahwa keputusan outsourcing, diambil oleh para manajer Barat,
cenderung meningkat.
Bermasalah dengan masalah keuangan perusahaan sering menganggap
outsourcing menjadi solusi yang paling tepat untuk masalah mereka. Hoewing
(1992) menyatakan bahwa kehati-hatian harus diambil untuk tidak tugas outsourcing
sebagai jalan terakhir. Tugas outsourcing dalam upaya untuk menyelamatkan sebuah
perusahaan finansial tidak stabil jarang bekerja. Dengan kata lain, jika kasus tersebut
lebih atau kurang harapan, bahkan beralih ke keahlian luar tidak mungkin untuk
menghasilkan hasil yang positif.
Dalam banyak kasus, keputusan untuk melakukan outsourcing fungsi tertentu
terlalu cepat diambil oleh CEO atau oleh chief financial officer dan cepat disetujui
oleh dewan direksi dengan over-antusias. Willis (1996), mengklaim bahwa
pelaksanaan keputusan outsourcing seharusnya merupakan proses tidak tergesa-
gesa. Sejumlah besar organisasi dimengerti menemukan keinginan untuk melakukan
outsourcing cukup menarik. Ide untuk mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel
dapat membuktikan menjadi pilihan yang menggoda. Untuk organisasi yang
outsource dan mendapatkan yang benar, manfaat tampak semakin bermanfaat. Di
sisi lain, karena organisasi yang melakukan outsourcing dan mendapatkan
kesalahan, biaya bisa lebih dari jumlah berapapun yang disimpan. Organisasi bisa,
pada kenyataannya, akhirnya membayar lebih ke penyedia layanan di luar dari
mereka akan menghabiskan jika mereka melakukan fungsi in-house. Dalam jangka
panjang, McCune (1993) berpendapat bahwa, meskipun organisasi outsourcing
Page | 87
M. AGUS SUDRAJATS4309040
dapat memberikan fleksibilitas untuk bereaksi dengan cepat terhadap perubahan
kondisi pasar atau untuk memanfaatkan peluang-peluang baru, mungkin tidak selalu
menjadi strategi terbaik untuk setiap fungsi. Outsourcing memungkinkan organisasi
untuk tumbuh tanpa investasi aktiva tetap apakah peralatan, atau personil - tetapi
strategi harus terus dievaluasi ulang.
Outsourcing Fungsi Internal Audit
Outsourcing seperti yang disebutkan sebelumnya, mungkin istilah yang
relatif baru, tetapi bukan merupakan konsep baru. 1980-an dan awal 1990-an,
melihat fungsi penting, seperti teknologi informasi dan akuntansi, dan diperlakukan
sebagai ‘non-inti' dan, sebagai akibatnya, mereka menjadi kandidat utama untuk
outsourcing. Fungsi audit internal merupakan salah satu yang terbaru, fungsi audit
internal dalam organisasi tradisionla yang saat ini menjadi target untuk
Mereka yang melawan outsourcing audit internal akan menyarankan bahwa
keputusan untuk melakukan outsourcing audit internal seluruh departemen adalah
langkah yang paling keliru yang dibuat tim manajemen senior dan selanjutnya akan
dianggap sebagai kesalahan serius (Acciani, 1995; Courtemanche, 1991). Bahkan
Acciani (1995) dan Courtemanche (1991) berpendapat bahwa, sementara
outsourcing dapat terlihat seperti pengaturan yang menarik di awal, akhirnya akan
biaya organisasi lebih tinggi daripada mempertahankan tim audit internal dalam
organisasi. Selanjutnya, kritik outsourcing adalah cepat dalam menunjukkan
keprihatinan tentang kebebasan, konflik kepentingan, dan kerahasiaan yang muncul
ketika perusahaan akuntan publik yang sama memberikan layanan baik internal dan
eksternal audit.
Institute of Internal Auditor (IIA), meskipun tren besar terhadap outsourcing,
masih percaya bahwa, fungsi audit internal sebaiknya dilakukan oleh sepenuhnya
sumber daya dan staf profesional yang kompeten yang bersifat internal dan bagian
integral dari struktur manajemen sebuah organisasi. IIA secara terbuka menyatakan
bahwa departemen audit internal yang kompeten yang terorganisasi dengan baik
dengan staf yang terlatih dapat melakukan fungsi audit internal yang lebih efisien
dan efektif daripada jasa audit kontrak. Standar dan Pedoman Praktik Profesional
Audit Internal, di negeri lain, masih terbuka kemungkinan untuk layanan eksternal
yang disediakan, dengan menyarankan bahwa jika departemen audit internal tidak
Page | 88
M. AGUS SUDRAJATS4309040
memiliki pengetahuan yang diperlukan, keterampilan, dan disiplin untuk
melaksanakan tanggung jawab audit, maka dianjurkan untuk memperoleh dari luar
penyedia layanan.
Para pendukung outsourcing berpendapat bahwa lebih baik hasil ini didapat
dari semua outsourcing atau bagian dari fungsi internal audit. Jasa outsourcing yang
dipilih dapat membuktikan menjadi solusi yang paling tepat untuk auditor internal
yang telah diminta untuk secara signifikan mengurangi jumlah staf yang bekerja,
sementara pada saat yang sama memperluas cakupan program audit. Menurut
Marshall (1994), satu klaim, yang sering diangkat untuk mendukung outsourcing,
adalah ‘fleksibilitas’. Sebuah penyedia jasa layanan audit luar internal biasanya
dapat disewa setiap saat atau untuk periode waktu tertentu. Ini akan sangat berguna
di mana fungsi audit internal dalam organisasi memiliki kesulitan dalam memenuhi
rencana audit dan di mana tugas-tugas tertentu memerlukan keahlian spesialis yang
tidak tersedia dalam organisasi. Pelfrey dan Peacock (1995) berbagi pandangan yang
sama, bahwa mereka mempertahankan staf auditor internal pokok untuk menangani
fungsi-fungsi tertentu, sehingga proyek-proyek khusus atau tugas yang akan
dioutsource ke penyedia layanan di luar. Outsourcing pada kenyataannya dapat
menghilangkan kebutuhan untuk mempekerjakan staf permanen ketika fungsi audit
internal dalam organisasi tidak dapat mengatasi jumlah tambahan pekerjaan yang
harus dilakukan.
Meskipun semua yang telah dikatakan di atas, harus diingat, bahwa
outsourcing fungsi audit internal tidak sama dengan outsourcing fungsi lainnya. Di
sisi lain, kegiatan kritis menempatkan, seperti audit internal, di tangan penyedia luar
dapat membuktikan menjadi kesalahan serius dan mungkin dapat menyebabkan
sejumlah besar masalah kepada organisasi, masalah yang tidak biasanya muncul
pada fungsi outsourcing lainnya. Verschoor dan Farell (1996) menyatakan bahwa
audit internal adalah salah satu pokok sumber informasi yang dibutuhkan untuk
memenuhi tanggung jawab pengawasannya. Hasil keseluruhan akan meningkat
risiko direksi. Itulah sebabnya organisasi harus berpikir dua kali sebelum
outsourcing fungsi audit internal.
PERTANYAAN PENELITIAN
Page | 89
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Berdasarkan publikasi saat ini, sedikit penelitian tentang masalah
outsourcing fungsi audit internal telah dilakukan di Britania Raya hasilnya banyak
pertanyaan yang masih tetap tidak terjawab. Salah satu studi paling baru
dipublikasikan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rittenberg dan Covaleski
(1999) yang meneliti 'pengujian pasar' dari kegiatan audit internal di dalam
Pemerintah Inggris di mana tekanan Pemerintah untuk mempertahankan fungsi
outsourcing menantang departemen audit internal untuk bersaing dengan sektor
swasta. Kedua penulis melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak
utama yang terlibat dalam tes pasar jasa audit internal (yaitu outsourcing penyedia
dan kepala atau departemen audit internal). Hasil penelitian ini memberikan
beberapa pengamatan yang menarik tentang efek positif yang dihasilkan dari
kompetisi di putaran kedua kualitas layanan yang disediakan dan efisiensi layanan
tersebut. Ia juga mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi, dan strategi yang
digunakan oleh kedua departemen yang ada dan outsourcing penyedia dalam
berkompetisi untuk penugasan audit.
Selain menyediakan beberapa informasi baru tentang outsourcing fungsi
audit internal di Britania Raya, kajian ini berupaya untuk menjawab tiga pertanyaan
dasar penelitian. Pertanyaan pertama terfokus pada bagaimana internal audit disadari
oleh Direksi Keuangan dan Direksi Audit baik dari publik dan sektor swasta.
Partisipan diminta untuk menyebutkan apakah mereka menganggap audit internal
menjadi inti 'atau' non-inti 'kegiatan dan apakah atau mereka tidak menganggap
untuk menjadi menjadi 'penting'? Pertanyaan kedua berusaha untuk mengidentifikasi
motif pokok dan faktor di balik keputusan untuk melakukan outsourcing fungsi
audit internal. Hal ini diklaim secara luas dalam literatur bahwa 'penurunan biaya'
adalah salah satu alasan utama, jika bukan alasan utama, sebagian besar organisasi
yang menggoda untuk melompat ke bandwagon outsourcing. Namun, tampaknya
bahwa sejumlah faktor lain seperti akses ke auditor internal dengan keterampilan
khusus dan untuk menjamin kualitas layanan dapat diajukan sebagai penjelasan yang
benar-benar mempengaruhi keputusan untuk melakukan outsourcing fungsi audit
internal.
Pertanyaan terakhir adalah berkaitan dengan dampak dari keputusan untuk
melakukan outsourcing fungsi internal audit pada independensi auditor (internal dan
eksternal) dan kualitas layanan audit internal. Sejumlah besar perusahaan akuntan
Page | 90
M. AGUS SUDRAJATS4309040
publik yang telah secara aktif terlibat dalam pemasaran jasa internal audit, telah
mengangkat pertanyaan mengenai kesesuaian dan potensi bahaya mendapatkan
kedua layanan dari sumber yang sama (Accianit 1995; Aldhizer III dan Cashell,
1996). Demikian pula, kualitas jasa audit internal diberikan oleh penyedia layanan di
luar, terutama perusahaan akuntan publik, juga perhatian utama (Courtemanche,
1991).
METODOLOGI
Sampel yang terdiri dari 250 organisasi baik dari publik dan sektor swasta di
Britania Raya telah diambil. Dari sektor swasta, 125 Top perusahaan yang terdaftar
di London Stock Exchange dipilih, sedangkan 125 dari sektor publik campuran
dipilih dari Pemerintah Departemen, Instansi Pemerintah, Non Departemental Public
Bodies(NDPB's), Northern Ireland(NI) Departemen, dan Housing Federation
Members. Untuk tujuan survei ini, diputuskan bahwa penggunaan kuesioner akan
menjadi cara yang paling tepat. untuk mengumpulkan data, terutama karena
merupakan kendaraan yang paling efektif untuk mencapai sejumlah besar responden
di wilayah yang luas. Instrumen survei (kuesioner pos) dipilih untuk mengumpulkan
data primer dibagi menjadi lima skenario yang berbeda dan masing-masing
responden diminta untuk menanggapi hanya salah satu skenario sesuai dengan
ketentuan saat ini jasa audit internal dalam organisasi masing-masing. Lima skenario
adalah:
Fungsi audit internal diselenggarakan dalam organisasi (Skenario I)
Fungsi audit internal outsourcing sebagian (Skenario II)
Fungsi audit internal outsourcing sepenuhnya (Skenario III)
Partnering / Co-sourcing (Skenario IV)
Tidak ada fungsi audit internal saat ini (Skenario V)
Karena banyak tes menunjukkan bahwa persentase pengembalian secara
signifikan dapat ditingkatkan melalui sebuah pemberitahuan terlebih dahulu, diambil
keputusan untuk memperkenalkan awalnya kuesioner dengan menelepon semua
Drektur Keuangan dan / atau Direktur Audit dalam organisasi yang ada dalam
sampel. Selama jangka waktu delapan hari (dari 20 Mei hingga 28 Mei 1999), 250
Direksi dihubungi dan mereka akan menerima informasi tentang kuesioner pos.
Dalam beberapa kasus di mana kontak langsung dengan Direksi tertentu tidak bisa
Page | 91
M. AGUS SUDRAJATS4309040
dilakukan, sebuah pesan yang melalui sekretaris atau rekan kerja lainnya. Sejak
kuesioner didistribusikan itu diluar kekuasaan peneliti, dan karena para peneliti tidak
punya cara lain untuk membantu responden untuk memberikan respon yang jelas
dan akurat, menyelesaikan segala potensi ambiguitas atau kebingungan untuk arti
pertanyaan-pertanyaan tertentu.
Dalam rangka mengurangi persentase non-responden dan meningkatkan
tingkat respons secara keseluruhan, tindak lanjut surat pada 21 Juni 1999. Dari total
250 kuesioner yang dikirimkan, 165 (66%) akhirnya selesai dan dikembalikan 5 Juli
1999. Tingkat respons untuk mailing awal 53,2% sedangkan mailing kedua
menghasilkan lebih lanjut 12,8%. Dari 125 organisasi dari sektor publik yang
awalnya dilakukan, 89 (71,2%) menjawab (67 Pemerintah Departemen, Lembaga,
NDPB, dan NI Departemen dan 22 Haousing Federation Members). Dan dari sektor
swasta 76 (60,8% ) berpartisipasi dalam survei kami.
HASIL PENELITIAN
Penyediaan Internal Audit
Sebagian besar responden (120 dari 165) menunjukkan bahwa mereka saat
ini memiliki fungsi audit internal di dalam organisasi mereka. Selain itu, sebanyak
160 (97%) organisasi memiliki baik fungsi audit internal di dalam organisasi atau
mereka menggunakan layanan dari penyedia layanan di luar. Pengamatan penting
adalah bahwa semua organisasi dari sektor publik menyatakan bahwa mereka baik
memiliki fungsi audit internal dalam organisasi (61 dari total 89 sebenarnya tidak
berpengaruh pada fungsi audit internal dalam organisasi) atau mereka menggunakan
layanan dari penyedia layanan di luar. Hanya 5 Direksi dari sektor swasta
menunjukkan bahwa organisasi mereka tidak memiliki fungsi audit internal. Kelima
Direksi ditanya apakah organisasi masing-masing pernah akan mempertimbangkan
kemungkinan memiliki fungsi internal audit. Dua Direksi menjawab Ya mereka
akan mempertimbangkan dan tiga menjawab Tidak.
Organisasi dengan Fungsi Internal Audit
Beberapa alasan utama diidentifikasi oleh Direksi. Sebagai pengaruh utama
dalam keputusan mereka untuk menjaga fungsi audit internal di dalam organisasi:
I. Untuk memastikan kualitas layanan
Page | 92
M. AGUS SUDRAJATS4309040
II. Penyedia layanan audit internal tidak akan tahu bisnis organisasi yang mereka
lakukan
III. Apakah fungsi outsource organisasi akan kehilangan bantuan / konstruktif
positif yang diberikan oleh fungsi audit internal;
IV. Akses ke auditor internal setiap saat'; dan
V. Kebutuhan tetap untuk auditor internal dengan keterampilan khusus.
Dari total 75, 48 berasal dari sektor publik dan 27 dari sektor swasta.
Perbedaan antara kedua sektor dapat dijelaskan, sampai batas tertentu; oleh fakta
bahwa departemen pemerintah - dalam upaya untuk mencapai nilai terbaik, uang
untuk pembayar pajak – test market secara teratur, antara lain. kegiatan, fungsi
internal audit.
75 responden yang sama kemudian diminta untuk menunjukkan jika di masa
lalu mereka telah keluar-sumber baik seluruhnya atau sebagian fungsi audit internal
mereka dan kemudian, untuk satu alasan atau lainnya, mereka memutuskan untuk
membawa kembali audit internal organisasi. 11 organisasi dari sektor publik
memiliki pengalaman dengan outsourcing fungsi audit internal tetapi pada tahap
tertentu mereka memutuskan untuk membawa kembali fungsi audit internal
organisasi. Di antara alasan-alasan yang diajukan untuk menjelaskan keputusan
mereka untuk membawa fungsi audit internal kembali ke dalam organisasi:
I. Kualitas penyedia staf audit memburuk sebagai kontrak mendekat sampai akhir
II. Penyedia tidak lagi mampu menyediakan pelayanan karena kekurangan staf.
Dalam satu kasus, penyedia telah mengalami kesulitan dalam mempertahankan
staf yang ada dan merekrut yang baru;
III. Kualitas buruk penyedia layanan
IV. Ketidakpuasan dengan kinerja keseluruhan penyedia
V. Kurangnya pemahaman penyedia bisnis';
VI. Dalam upaya untuk mendapatkan kembali sekali lagi kontrol keseluruhan fungsi
tersebut, maka diputuskan untuk membawa kembali fungsi Internal Audit di
organisasi
Sejauh menyangkut masa depan, sepertiga dari Direksi organisasi yang saat
ini memiliki fungsi audit internal dalam organisasi mengindikasikan bahwa mereka
akan mempertimbangkan outsourcing Jika bukan untuk keseluruhan, setidaknya
untuk beberapa fungsi audit internal mereka. Sementara sisa dua pertiga dari
Page | 93
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Direksi menyatakan bahwa mereka tidak berharap untuk melakukannya. Mereka
tidak akan mempertimbangkan outsourcing fungsi audit internal mereka, 43 Direksi
berasal dari sektor swasta dan sisanya dari sektor publik.
Fungsi Outsourcing Internal Audit
4o organisasi responden baik sebagian atau seluruhnya outsourcing fungsi
audit internal atau telah mengadopsi kemitraan / co-sourcing diminta untuk
mengatakan kapan mereka mulai melakukannya. Hal ini terbukti bahwa mayoritas
(31 dari 40) dari organisasi mulai outsourcing fungsi audit internal dari sekitar lima
tahun yang lalu. Angka-angka ini pastikan bahwa meskipun 'outsourcing' adalah
bukan fenomena baru, praktek dimana organisasi outsource dalam fungsi audit
internal sebenarnya relatif baru.
Penyedia Jasa Internal Audit
Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan akuntan publik telah menyadari
potensi penghasilan sangat besar dari pasar outsourcing audit internal, yang menurut
Rittenberg dan Covaleski (1997) adalah 2 - 3 kali pendapatan saat ini yang
dihasilkan oleh audit hukum dan , sebagai hasilnya, mereka telah mulai
menyediakan layanan audit internal di samping audit eksternal biasa dan konsultasi.
Untuk mengidentifikasi sumber utama jasa audit internal, organisasi-organisasi yang
sedang outsourcing fungsi audit internal, diminta untuk mengidentifikasi penyedia
layanan mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa 29 dari 40 organisasi
memanfaatkan layanan dari 5 besar perusahaan akuntan publik. Hanya satu
organisasi dari sektor publik adalah pada penggunaan kini membuat layanan dari
penyedia audit khusus internal.
Persepsi Internal Audit
Dari total 165, 97 responden menganggap audit internal menjadi kegiatan inti
sementara sisa 68 menganggapnya sebagai kegiatan non-inti. Namun, para peneliti
merasa perlu mengeksplorasi masalah ini lebih lanjut dengan meminta partisipan
untuk menyatakan apakah dalam pandangan mereka audit internal adalah kegiatan
penting dalam organisasi mereka. Hasil survei mengungkapkan mayoritas, 151 dari
165 memang mempertimbangkan audit internal menjadi kegiatan 'penting'. Seperti
Page | 94
M. AGUS SUDRAJATS4309040
yang diharapkan, semua lima organisasi dari sektor swasta tanpa fungsi audit
internal menyatakan bahwa mereka tidak menganggap audit internal menjadi tidak
inti 'atau' esensial '. Hal ini juga layak disebutkan bahwa dari 40 responden, yang
saat ini organisasi outsourcing fungsi audit internal, 21 menyatakan bahwa mereka
menganggap audit internal menjadi sebuah aktivitas inti.
Pengalaman Outsourcing
Ketika diminta untuk menyebutkan apakah organisasi mereka telah
outsource fungsi lain yang bersumber selain dari audit internal, 152 (92,1%)
menyatakan bahwa mereka telah menggunakan beberapa bentuk outsourcing,
sebuah hasil yang jelas menunjukkan adopsi meluas dari outsourcing di Britania
Raya di kedua sektor. Hal ini juga layak disebutkan bahwa 110 dari total 120
organisasi yang belum outsource fungsi audit internal, faktanya outsourcing untuk
fungsi tingkat yang lebih besar seperti katering / kebersihan, keamanan, teknologi
Informasi, penggajian dan manajemen armada kendaraan, dan untuk fungsi tingkat
yang lebih rendah seperti keuangan, manajemen sumber daya manusia dan
akuntansi. Fungsi lainnya, yang beberapa organisasi menunjukkan bahwa mereka
memiliki outsourcing, termasuk manajemen properti, telekomunikasi, manajemen,
pemberian pensiun dan pembayaran, pemeliharaan situs, manajemen fasilitas,
hubungan masyarakat, jasa aktuaria, dan pemrosesan cek.
Transfer of Undertakings Protection (TUPE) dan Outsourcing
Ada kepercayaan bahwa organisasi yang sekarang, lebih dari sebelumnya,
mau menggunakan outsourcing dalam upaya untuk mengurangi jumlah orang-orang
yang dipekerjakan, dan akibatnya mengurangi biaya, selalu di bawah lindungan dari
TUPE. Hal ini berpendapat bahwa undang-undang ini memang telah membuat
keputusan untuk menggunakan outsourcing lebih mudah karena semua hak dan
kewajiban majikan lama dan kontrak kerja secara otomatis dipindahkan ke majikan
baru.
Dalam organisasi di mana fungsi audit intern yang telah dioutsource,
responden diminta apakah TUPE telah membuat keputusan fungsi outsource mereka
lebih mudah. 35 mengatakan bahwa TUPE tidak membuat keputusan mereka lebih
mudah sementara 4 mengatakan mdah. Hasil ini jelas menunjukkan bahwa dalam
Page | 95
M. AGUS SUDRAJATS4309040
kebanyakan kasus, TUPE tidak mempengaruhi keputusan untuk melakukan
outsourcing fungsi audit internal. Bahkan responden yang organisasinya memiliki
fungsi audit internal dan yang mengatakan bahwa mereka menyadari TUPE, ketika
diminta menyatakan apakah undang-undang ini akan membuat keputusan di masa
depan untuk melakukan outsourcing internal audit hanya 24 dari sekitar 111
responden menyatakan bahwa TUPE akan membuat keputusan mereka lebih mudah.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan untuk Outsource Fungsi
Internal Audit
Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan
outsourcing fungsi audit internal telah diidentifikasi dalam survei dan responden
diminta untuk menunjukkan, dengan menggunakan skala lima poin (di mana 1 =
Tidak relevan, 2 = Tidak Penting, 3 = Penting, 4 = Sangat Penting, dan 5 = Sangat
Penting).
Sebuah studi lebih dekat dari angka-angka ini menunjukkan dengan jelas
bahwa faktor tunggal, yang dianggap oleh mayoritas responden menjadi sangat
penting dalam memutuskan untuk melakukan outsourcing fungsi audit internal,
adalah “akses untuk auditor internal dengan keterampilan khusus’. Menurut
tanggapan lain yang diberikan, yang setiap faktor penting adalah untuk ‘memastikan
kualitas layanan'. Akhirnya, faktor penting lainnya menunjukkan adalah generasi
penghematan biaya dan ketidakmampuan organisasi untuk mempertahankan (atau
merekrut) orang dengan yang diperlukan keterampilan yang diperlukan'.
Dampak Keputusan Outsourcing
Masalah 'Kemerdekaan’
Karena kemerdekaan' adalah sebuah isu yang sangat penting saat outsourcing
fungsi audit internal, 40 organisasi yang baik seluruhnya atau sebagian fungsi
outsourcing atau telah mengadopsi kemitraan / co-sourcing diminta untuk
menyatakan apakah mereka menggunakan operator yang sama untuk kedua layanan
internal dan eksternal audit. Selain dari enam organisasi dari sektor swasta, sisanya
dari empat puluh organisasi menggunakan dua penyedia audit terpisah. Para peserta
juga diminta apakah, pada waktu itu mereka memilih penyedia layanan, mereka
dianggap potensi untuk mengorbankan independensi auditor yang mungkin terjadi
Page | 96
M. AGUS SUDRAJATS4309040
sebagai akibat dari salah satu operator mengasumsikan peran ganda dari auditor
eksternal internal kering. Dua puluh tujuh dari empat puluh responden benar-benar
melakukannya saat itu.
27 responden kemudian ditanya apakah mereka setuju bahwa kemerdekaan
dikompromikan bila menggunakan penyedia layanan yang sama untuk kedua
layanan. Sepuluh mengatakan kemerdekaan yang tidak dikompromikan dan 17
mengatakan dikompromikan. Menarik untuk dicatat bahwa meskipun mereka telah
dianggap sebagai kompromi potensi auditor kemerdekaan dan meskipun mereka
setuju bahwa kemerdekaan sebenarnya terancam, mereka masih terus berjalan dan
menggunakan operator yang sama untuk kedua layanan internal dan eksternal audit.
Kepuasan dengan Layanan disediakan
Para responden diminta untuk menyatakan tingkat kepuasan dengan kualitas
layanan yang disediakan. Sebagian besar organisasi dari kedua sektor puas dengan
kualitas pelayanan yang mereka terima saat ini. Hanya 3 organisasi dari sektor
publik yang baik sangat tidak puas atau tidak puas dengan layanan yang disediakan.
Ketiga organisasi itu ditanya apakah mereka mempertimbangkan membawa fungsi
audit internal kembali ke organisasi mereka karena mereka tidak puas. Satu
organisasi kata Ya mereka akan mempertimbangkannya, kata lain Tidak, dan yang
ketiga berkata Mungkin.
30 Direksi yang menunjukkan bahwa organisasi mereka baik puas atau
sangat puas, juga bertanya apakah mereka masih akan mempertimbangkan
membawa fungsi audit internal kembali ke dalam organisasi. 13 berkata Ya dan 17
berkata Tidak. 13 responden yang mengatakan bahwa mereka masih akan
mempertimbangkan membawa kembali fungsi audit internal ke dalam organisasi,
juga diundang untuk menyatakan alasan yang mungkin mempengaruhi keputusan
mereka. Beberapa alasan yang disebutkan adalah:
I. Penggunaan 'outsourcing adalah tindakan sementara untuk mengatasi
kekurangan staff jangka pendek staf
II. Memiliki fungsi internal audit di dalam organisasi akan meningkatkan
kemampuan kita untuk menanggapi kebutuhan yang muncul
Page | 97
M. AGUS SUDRAJATS4309040
III. Kami akan mempertimbangkan membawa fungsi audit internal ke dalam
organisasi sehingga Group Chief Internal Auditor akan dapat dengan benar
mengendalikan program audit seluruh kelompok itu
IV. Untuk menjamin penyediaan audit internal yang berkualitas tinggi
V. Para penyedia layanan sedang dikaji secara teratur dan jika organisasi menjadi
tidak puas pada satu titik dengan itu, layanan itu akan dibawa kembali ke dalam
organisasi
VI. Jika organisasi berhasil dalam merekrut auditor dengan keterampilan yang
diperlukan, maka kami akan membawa kembali fungsi auditor internal ke dalam
organisasi.
KESIMPULAN
Hasil survei jelas menunjukkan bahwa mayoritas organisasi di Inggris masih
menunjukkan preferensi terhadap fungsi audit internal dalam organisasi.
Selanjutnya, hasil survei menunjukkan fungsi audit internal dirasakan oleh
mayoritas responden (59%) sebagai 'inti' dan dengan suara yang lebih besar (92%)
sebagai 'esensial'. Hasil ini 13 lebih diperkuat oleh fakta bahwa organisasi 160 dari
total 165 yang ikut ambil bagian dalam survei saat ini memiliki fungsi audit in-
house internal atau menggunakan layanan dari penyedia layanan di luar.
Faktor paling penting yang dikemukakan untuk mendukung keputusan untuk
melakukan outsourcing fungsi audit internal adalah ‘akses ke internal auditor dengan
keterampilan khusus’. Dalam era yang sebagian besar didominasi oleh pribadi:
komputer, internet, pengembangan dan. Penggunaan instrumen keuangan baru
(derivatif misalnya), auditor internal kadang-kadang menemukan diri mereka
melakukan audit di wilayah asing, dan jika daerah ini harus diaudit secara efektif
dan efisien memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Organisasi
mengakui fakta bahwa mempertahankan staf ahli tidak selalu merupakan pilihan
yang realistis mengingat yang biaya tinggi. Outsourcing, oleh karena itu,
menyediakan solusi biaya-efektif untuk kebutuhan sesekali untuk auditor dengan
keterampilan khusus.
Page | 98
M. AGUS SUDRAJATS4309040
PERTEMUAN 7
PROSES AUDIT AWAL & REVIEW SPI
Perencanaan
SPAP Standar Kedua à Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan
jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Alasan auditor
mempersiapkan rencana kontrak kerja:
1. Memperoleh bukti yang cukup kompeten
2. Menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar
3. Menghindari kesalahpahaman dengan klien
Pra-perencanaan audit à perolehan informasi untuk menilai resiko
akseptibilitas audit dan inheren. Resiko Akseptibilitas Audit Adalah Ukuran untuk
menilai seberapa besar kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan
mungkin saja disajikan dengan kesalahan penyajian yang material setelah proses
audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa syarat telah dinyatakan (Resiko nol
persen à yakin sekali, Resiko 100 persen à benar-benar tidak yakin).
Page | 99
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Resiko Inheren Adalah Ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya
kesalahan penyajian yang material atas akun sebelum mempertimbangkan efektifitas
pengendalian intern.
Perencanaan audit awal
Empat hal yang harus dilakukan lebih dulu dalam audit :
Auditor harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau
melanjutkan pelayanan klien yang ada
Auditor harus mengidentifikasikan mengapa klien menginginkan atau
membutuhkan audit
Auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara penugasan untuk
menghindari kesalahpahaman
Staf untuk penugasan dipilih, termasuk bila dibutuhkan spesialis audit
Penerimaan dan Kelangsungan Kerja Sama dengan Klien
Harus mempertimbangkan tanggungjawab hukum dan profesi KAP dalam
menentukan klien yang layak
Page | 100
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Investigasi Klien Baru
Sebelum menerima klien baru, KAP menginvestigasi perusahaan untuk
menentukan akseptibilitas, prospek klien dalam komunitas bisnisnya, stabilitas
keuangan dan hubungannya dengan KAP sebelumnya
Mempertahankan Klien yang Ada
KAP setiap tahun mengevaluasi kliennya untuk menentukan apakah ada alasan
untuk menghentikan proses audit mereka
Menerima Klien dan Melakukan Perencanaan Audit Awal:
1. Mengidentifikasikan berbagai alasan klien meminta penugasan audit
Sesuai dengan dua faktor yang mempengaruhi resiko akseptibilitas audit :
siapakah yang akan menjadi pengguna laporan keuangan dan apa maksud
menggunakan laporan keuangan
2. Memperoleh kesepahaman dengan klien
• SAS 83 (AU 310)
• Surat penugasan (engagement letter) à kesepakatan antara KAP dan
pihak klien untuk melaksanakan jasa audit serta jasa lainnya yang terkait
dengan audit
3. Memilih staf bagi penugasan audit : SPAP Standar Umum pertama
4. Mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar
• SAS 73 (AU 336)
• Audit klien membutuhkan pengetahuan khusus harus berkonsultasi
dengan spesialis
Memahami Bisnis dan Industri Klien
Sebuah pemehaman menyeluruh atas bisnis dan industry klien dan
pengetahuan tentang operasional perusahaan adalah penting untuk merlukan suatu
audityang memadai. Sifat dari bisnis dan industry klien mempengaruhi resiko bisnis
klien tersebut dan resiko salah saji material dalam laporan keuanga. Auditor
menggunakan pengetahuan dari resiko ini untuk menentukan luasan tepat dari bukti
audit.
Faktor yang meningkatkan pentingnya pemahaman akan bisnis dan industri klien :
Page | 101
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Teknologi informasi menghubungkan perusahaan klien dengan
pelanggan dan pemasok besar
Klien telah meluaskan operasional ke seluruh dunia
Teknologi informasi mempengaruhi proses internal, memperbaiki
mutu san ketapatan waktu dari informaso akuntansi
Pentingnya modal manusia (human capital) dan aktiva tidak
berwujud telah meningkatkan kerumitan akuntansi
Auditor membutuhkan pemahaman yang lebih baik dari bisnis dan
industri klien untuk memberikan pelayanan bernilai tambah untuk klien
Industri dan Lingkungan Eksternal.
Terdapat tiga alasan utama mengapa diperlukan pemahaman yang baik atas
industry klien dan lingkungan eksternal, antara lain:
1. Terdapat resiko yang terkait dengan industry tertentu
2. Terdapat resiko inheren yang umumnya dimiliki oleh semua klien dalam
sejumlah industri tertentu
3. Banyak industri yang memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus
dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sudah
sesuai dengan PABU
Operasi dan proses bisnis
Auditor harus memahami sumber utama pendapatan, pelanggan dan pemasok
kunci, sumber keuangan dan informasi tentang pihak terkait yang bisa menunjukkan
area resiko bisnis klien yang meningkat.
1. Mengunjungi pabrik dan kantor.
Mengamati kegiatan perusahaan secara langsung
Membantu auditor untuk mengidentifikasi resiko inheren
2. Mengidentifikasi pihak terkait.
Menurut SAS 45 (AU 334) definisi pihak terkait adalah perusahaan afiliasi,
pemegang saham utama dari perusahaan klien atau pihak lainnya yang
berhubungan dengan klien dimana salah satu dari kedua belah pihak itu dapat
mempengaruhi manajemen atau kebiajakan operasional pihak lainnya
Page | 102
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Manajemen dan kepemerintahan
Manajemen membuat strategi dan proses bisnis yang diikuti oleh bisnis klien.
Filosofi dan gaya operasional manajemen dan kemampuan untuk mengidentifikasi
dan merespon resiko, sangat berdampak pada resiko salah saji material dalam
laporan keuangan.
Kepemerintahan meliputi struktur organisasi klien, efektivitas dewan direksi
dan komite audit. Dewan direksi yang efektif membantu menjamin bahwa
perusahaan mengambil resiko yang sepantasnya. Komite audit, melalui tinjauan atas
laporan keuangan, bisa mengurangi kemungkinan akuntansi yang terlalu agresif.
Anggaran Dasar (corporate charter)
Diberikan oleh Negara bagian tempat awal didirikan perusahaan tersebut dan
merupakan dokumen hokum yang wajib digunakan untuk mengenali perusahaan
sebagai entitas yang berdiri sendiri.
Anggaran Rumah Tangga (by laws)
Mencakup sejumlah peraturan dan prosedur yang diadopsi oleh para pemegang
saham perusahaan.
Notulen rapat
Merupakan catatan-catatan resmi atas sejumlah pertemuan yang dilakukan
antara dewan direksi dan para pemegang saham.
Tujuan dan strategi klien
Strategi adalah Pendekatan yang diikuti oleh entitas untuk mencapai tujuan
organisasi. Auditor harus memahami tujuan Klien yang terkait dengan:
1. Pelaporan keuangan yang bisa diandalkan
2. Efektivitas dan efesiensi operasi
3. Pemenuhan hukum dan peraturan
Ukuran dan prestasi
Meliputi indikator prestasi kunci yang digunakan manajemen untuk mengukur
kemajuan terhadap tujuan
Pengukuran kinerja meliputi analisis rasio dan benchmarking terhadap pesaing
kunci
Page | 103
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Melaksanakan Prosedur Analitis Pendahuluan
Bagian penting untuk memahami bisnis klien dan penilaian resiko bisnis
klien adalah melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Dilakukan dengan
membandingkan antara rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing sebagai
indikasi kinerja perusahaan. Perubahan yang tidal biasa atas rasio bisa dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industry sehingga akan
membantu mengidentifikasikan area yang mengalami kenaikan resiko salah saji
yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selam audit. Bagian penting dari
pengujian disepanjang audit
Ikhtisar atas Tujuan Perencanaan Audit
Tujuan utama à mendapatkan sebuah pemahaman tentang bisnis dan industri klien
yang akan digunakan untuk menilai resiko bisnis klien dan resiko salah saji material
dalam laporan keuangan.
Prosedur Analitis
Definisi menurut SAS 56 (AU 329) à Evaluasi informasi keuangan yang dilakukan
dengan sebuah studi hubungan masuk akal diantara data keuangan dan non
keuangan yang melibatkan perbandingan dari jumlah tercatat dengan pengharapan
yang dikembangkan oleh auditor (penekanan pada pengharapan yang dikembangkan
oleh auditor).
Menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah
saldo akun data lain terlihat wajar
Diwajibkan dalam fase perencanaan untuk membantu dalam
menentukan sifat, luasan dan penetapan waktu pekerjaan yang akan dilakukan
Seringkali dilakukan selama fase pengujian dari audit yang
berhubungan dengan prosedur audit lainnya
Juga diwajibkan selama fase penyelesaian dari audit
Tujuan prosedur analitis untuk ketiga fase antara lain:
Fase
Page | 104
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Tujuan
Fase perencanaan
(wajib)
Fase pengujian Fase
penyelesaian
(wajib)
Memahami industri & bisnis Tujuan utama
Menilai kelangsungan Tujuan skunder Tujuan skunder
Menunjukkan kemungkinan
salah saji
Tujuan utama Tujuan skunder Tujuan utama
Mengurangi ujian rinci Tujuan skunder Tujuan utama
Lima Jenis Prosedur Analitis
1. Membandingkan data klien dan industri
Sebuah bantuan untuk memahami bisnis klien dan indikasi dari
kemungkinan kegagalan keuangan
Kelemahan rasio industri à adanya perbedaan diantara sifat informasi
keuangan klien dan perusahaan membentuk total industri
2. Membandingkan data klien dengan data periode sama yang sebelumnya
Membandingkan saldo tahun ini dengan tahun sebelumnya
Menyertakan hasil neraca saldo tahun lalu yang telah disesuaikan dalam
kolom terpisah dari lembar kerja neraca saldo tahun ini
Membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang sama untuk
tahun sebelumnya
Digunakan bila tidak ada perubahan yang signifikan dalam operasional
klien di tahun ini
Menghitung hubungan rasio dan persentase untuk dibandingkan
dengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien
Data klien dibandingkan dengan anggaran
Auditor harus mengevaluasi apakah anggaran itu adalah rencana yang
realistis
Page | 105
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Kemungkinan bahwa informasi keuangan saat ini telah diubah oleh
karyawan klien untuk menyesuaikan dengan anggaran
4. Membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan auditor
Auditor menghitung saldo dugaan untuk dibandingkan dengan saldo
sebenarnya
Auditor membuat sebuah perhitungan tentang apakah saldo akun itu
seharusnya dengan menghubungkannya dengan neraca lajur lainnya atau
akun laporan pemasukan atau rekening dengan membuat sebuah proyeksi
berdasarkan pada suatu tren historis
5. Membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non
keuangan
Penekanan à akurasi data
Rasio Keuangan Umum
1. Kemampuan membayar utang jangka pendek
Menggunakan tingkat likuiditas yang wajar supaya dapat membayar
utang saat jatuh tempo, ukurannya :
Rasio Kas à untuk mengevaluasi kemampuan membayar utang dengan
segera
Rasio Lancar (current ratio) à membutuhkan pengubahan aktiva seperti
persediaan dan piutang dagang menjadi kas sebelum utang dibayar
Rasio Paling Lancar (quick ratio) à perbedaan dengan rasio lancar adalah
masuknya persediaan ke dalam aktiva lancar untuk rasio lancar
2. Rasio Aktivitas Likuiditas
Digunakan jika perusahaan tidak memiliki uang tunai, maka untuk
membayar utangnya adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk
merubah aktiva lancar yang kurang cair menajdi uang tunai
Rasio Aktivitas untuk Piutang Dagang dan Persediaan
Rasio perputaran piutang dagang à untuk menilai kewajaran dari cadangan
untuk akun yang tidak tertagih
Rasio perputaran persediaan à untuk mengidentifikasikan keusangan
persediaan potensial
3. Kemampuan memenuhi kewajiban utang jangka panjang
Page | 106
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Kemampuan untuk menghimpun modal untuk perluasan à Rasio Utang
terhadap Modal Sendiri
Kemampuan untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga à
kemampuan perusahaan membuat aliran kas yang positif dari operasi
4. Rasio Profitabilitas
Kemampuan perusahaan menghasilkan uang tunai untuk pembayaran
kewajiban, perluasan dan deviden
Rasio Pendapatan per Saham
Persentase Keuntungan Kotor (Gross Profit Percent) à bagian dari
penjualan yang tersedia untuk menutupi semua pengeluaran dan
keuntungan setelah dikurangi biaya produk
Margin Keuntungan (Profit Margin)à mirip dengan margin keuntungan
kotor tetapi telah dikurangi baik biaya barang terjual maupun pengeluaran
operasi
Tingkat Pengembalian atas Aktiva memperlihatkan kemampuan
perusahaan untuk
TIngkat Pengembalian atas Modal menghasilkan keuntungan atas setiap
aktiva&modal
Komunikasi Masalah SPI ( SA Seksi 325)
Seksi ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi dan melaporkan
kondisi yang menyangkut pengendalian intern entitas, yang diamati dalam audit atas
laporan keuangan. Komunikasi tersebut umumnya ditujukan kepada komite audit
atau orang dengan tingkat wewenang dan tanggung jawab setara dalam organisasi
yang tidak memiliki komite audit, seperti dewan komisaris, dewan wali amanat, atau
pemilik dalam perusahaan yang dijalankan oleh pemiliknya sendiri, atau pihak lain
yang mengadakan perikatan audit.
Kondisi yang dapat dilaporkan
Selama melaksanakan audit, auditor mungkin mengetahui persoalan yang
menyangkut pengendalian intern yang mungkin perlu diketahui oleh komite audit.
Dalam Seksi ini, persoalan yang diharuskan untuk dilaporkan kepada komite audit
Page | 107
M. AGUS SUDRAJATS4309040
untuk selanjutnya disebut dengan kondisi yang dapat dilaporkan. Secara khusus, ini
adalah persoalan yang menarik perhatian auditor, yang menurut pertimbangannya,
harus dikomunikasikan kepada komite audit, karena merupakan kekurangan
material dalam desain atau operasi pengendalian intern, yang berakibat buruk
terhadap kemampuan organisasi tersebut dalam mencatat, mengolah,
mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi
manajemen dalam laporan keuangan. Kekurangan demikian dapat mencakup aspek
lima komponen pengendalian intern1 (a) lingkungan pengendalian, (b) penaksiran
risiko, (c) aktivitas pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, dan (e)
pemantauan. (Lihat paragraf 21, lampiran untuk contoh kondisi yang dapat
dilaporkan).
Pengendalian intern adalah pengendalian yang dibuat untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa tujuan entitas tertentu akan dicapai. (Lihat SA Seksi
319 [PSA No. 69] Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit
Laporan Keuangan untuk definisi penting tambahan.
Identifikasi kondisi yang dilaporkan
Tujuan auditor dalam mengaudit laporan keuangan adalah untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan entitas secara keseluruhan. Auditor tidak
berkewajiban mencari kondisi yang dapat dilaporkan. Namun, auditor mungkin
menemukan kondisi yang dapat dilaporkan melalui pertimbangannya atas
komponen pengendalian intern, penerapan prosedur audit terhadap saldo akun dan
transaksi, atau mungkin dengan cara lain selama pelaksanaan audit. Ditemukan atau
tidaknya kondisi yang dapat dilaporkan akan berbeda antara satu perikatan dengan
perikatan yang lain, karena dipengaruhi oleh sifat, saat, dan lingkup prosedur audit
serta faktor-faktor lainnya, seperti ukuran entitas, kerumitan dan sifat serta
keanekaragaman kegiatan usahanya.
Kriteria yang disepakati
Pada waktu menentukan lingkup auditnya, auditor dan kliennya mungkin
membicarakan pengendalian intern dan berfungsi atau tidaknya pengendalian
Page | 108
M. AGUS SUDRAJATS4309040
tersebut. Klien mungkin meminta auditor untuk waspada terhadap permasalahan
tertentu dan untuk melaporkan kondisi di luar yang dibahas dalam Seksi ini.
Auditor sebaiknya juga melaporkan masalah lain, yang menurut penilaiannya,
berguna untuk manajemen, walaupun tanpa permintaan khusus untuk itu.
Lingkup yang disepakati bersama antara auditor dan klien untuk melaporkan kondisi
yang ditemukan dapat meliputi, misalnya, pelaporan persoalan yang tidak sepenting
dibandingkan dengan yang disebutkan dalam Seksi ini, adanya kondisi yang
dikemukakan oleh klien, atau hasil penyelidikan lebih lanjut dari permasalahan yang
ditemukan untuk mengidentifikasikan penyebabnya. Dalam lingkup demikian,
mungkin auditor diminta untuk mengunjungi lokasi tertentu, menilai prosedur
pengendalian tertentu, atau melaksanakan prosedur tertentu yang tidak direncanakan
sebelumnya.
Pelaporan – bentuk dan isi
Kondisi yang ditemukan oleh auditor, yang menurut Seksi ini dapat dilaporkan atau
yang merupakan hasil kesepakatan dengan klien harus dilaporkan, sebaiknya
dilakukan secara tertulis. Apabila informasi tersebut dikomunikasikan secara lisan,
auditor harus mendokumentasikan komunikasi tersebut dalam kertas kerjanya.
Setiap laporan yang diterbitkan mengenai kondisi yang dapat dilaporkan harus:
a. Menunjukkan bahwa tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat atas
laporan keuangan dan tidak untuk memberi keyakinan atas pengendalian
intern.
b. Memuat definisi kondisi yang dapat dilaporkan.
c. Memuat pembatasan distribusi laporan sebagaimana yang dijelaskan dalam
paragraf 10.
Komunikasi dengan Manajemen ( SA Seksi 360)
Beberapa pernyataan standar auditing telah memberikan panduan tentang hubungan
antara auditor dengan manajemen. Seksi ini menguraikan, meringkas hal-hal tertentu
yang telah diatur dalam Seksi sebelumnya, dan memberikan panduan tambahan.
Untuk tujuan Seksi ini, manajemen terdiri dari pejabat atau yang lain yang
menjalankan fungsi sebagai manajemen senior. Manajemen mencakup direktur dan
Page | 109
M. AGUS SUDRAJATS4309040
komite audit hanya jika mereka melaksanakan fungsi sebagai manajemen senior
tersebut.
Persyaratan hukun dan professional
Selama melakukan audit atas laporan keuangan, perlu bagi auditor untuk
membangun hubungan kerja yang bersifat konstruktif dengan manajemen untuk
mewujudkan audit yang efektif dan efesien. Tujuan ini dapat dicapai dengan
mengamati prinsip-prinsip etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia. Prinsip-prinsip ini terdapat dalam Kode Etik Ikatan
Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Prinsip-
prinsip yang memberikan panduan tentang tanggung jawab profesional auditor
adalah:
a) independensi;
b) integrasi;
c) objektivitas;
d) kemahiran dan kecermatan profesional;
e) kerahasiaan;
f) perilaku profesional, dan
g) standar teknis
Syarat-syarat dalam perikatan audit
Surat perikatan merupakan kepentingan baik auditor maupun kliennya yang
berisi dokumentasi dan penegasan penerimaan oleh auditor mengenai
penunjukan auditor oleh klien. PSA No. 55 (SA Seksi 320) Surat Perikatan
Audit memberikan panduan bagi auditor mengenai surat perikatan tersebut.
Surat perikatan membantu auditor dalam menghindari kesalahpahaman tentang
syarat-syarat perikatan, dan menjadi dasar suatu hubungan antara auditor
dengan kliennya. Bentuk dan isis surat perikatan audit dapat bervariasi untuk
setiap klien, namun pada umumnya mencakup:
a) Tujuan audit atas laporan keuangan.
b) Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan.
Page | 110
M. AGUS SUDRAJATS4309040
c) Lingkup audit, termasuk pengacuan ke perundangan, peraturan, atau
standar yang diterbitkan oleh badan profesional yang didalamnya auditor
menjadi anggotanya.
d) Akses ke catatan, dokumentasi, dan informasi lain apa saja yang
diisyaratkan dalam hubungannya dengan audit.
Representasi Manajemen
SA Seksi 333 [PSA No. 17] Representasi Manajemen berisi standar dan
panduan profesional yang berkaitan dengan representasi manajemen.
Representasi manajemen dapat memberikan:
a) bukti bahwa manajemen mengakui tanggung jawabnya atas penyajian yang
wajar laporan keuangan sesuai dengan rerangka pelaporan keuangan yang
relevan, dan telah mengesahkan laporan keuangan tersebut;
b) penegasan tertulis oleh manajemen mengenai representasi signifikan yang
dibuat selama pelaksanaan audit, sehingga mengurangi kemungkinan salah
paham tentang representasi lisan yang dibuat oleh auditor,
c) bukti audit tertulis bilamana representasi manajemen merupakan satu-
satunya bukti yang diharapkan dapat diperoleh auditor (seperti, suatu
penguatan maksud manajemen untuk menahan investasi tertentu untuk
tujuan jangka panjang).
Komunikasi dengan manajemen selama masa audit
Selama berlangsungnya audit, auditor melakukan pembicaraan dengan
manajemen mengenai berbagai hal yang mencakup berikut ini:
a) pemahamanatas bisnis klien;
b) rencana audit;
c) dampapak perundangan atau standar profesional atas audit;
d) informasi yang diperlukan untuk menentukan risiko audit;
e) penjelasan, bukti, dan representasi dari manajemen atau dari tingkat yang
lebih rendah dalam organisasi;
Page | 111
M. AGUS SUDRAJATS4309040
f) pengamatan dan saran yang dihasilkan dari audit tentang hal-hal efisiensi
operasional atau administratif, strategi bisnis, dan unsur lain yang menarik
perhatian,
g) informasi yang tidak diaudit yang diinginkan oleh manajemen untuk
publikasikan dengan laporan keuangan auditan yang menurut pertimbangan
auditor tidak konsisten atau tampak menyesatkan pembaca.
Pada akhir audit, auditor akan memerlukan waktu untuk membicarakan hal-hal
seperti:
a) kesulitan praktis yang dijumpai dalam pelaksanaan audit;
b) ketidaksetujuan dengan manajemen berkaitan dengan laporan keuangan;
c) apakah adjustment audit signifikan perlu disajikan atau tidak dalam laporan
keuangan;
d) perhatian atau masalah signifikan yang berkaitan dengan kebijakan
akuntansi dan pengungkapan unsur-unsur dalam laporan keuangan yang
kemungkinan meyebabkan modifikasi terhadap laporan auditor;
e) ketidakberesan atau dugaan adanya ketidakpatuhan terhadap undang-
undang dan peraturan yang ditemukan oleh auditor;
f) risiko signifikan yang dihadapi oleh entitas seperti hal-hal yang memiliki
potensi yang membahayakan bagi kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya;
g) rekomendasi (seperti hal yang berkaitan dengan pengendalian intern) yang
akan diberikan oleh auditor kepada manajemen sebagai hasil dari auditnya.
Auditor perlu mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada manajemen yang
memiliki jenjang semestinya. Komunikasi tersebut dapat berbentuk lisan atau
tertulis. Jika komunikasi dilakukan secara lisan, auditor mendokumentasikan
komunikasi tersebut dalam kertas kerja.
Rapat khusus biasanya diadakan pada akhir audit dengan direksi, komite audit
atau manajemen senior yang lain.
Komunikasi Dengan Komite Audit (SA Seksi 380)
Seksi ini menetapkan persyaratan bagi auditor untuk menentukan bahwa masalah-
masalah tertentu yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit dikomunikasikan
kepada orang yang memiliki tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan
Page | 112
M. AGUS SUDRAJATS4309040
keuangan. Untuk tujuan Seksi ini, penerima komunikasi disebut dengan komite audit
(audit committee). Komite audit atau pihak yang secara formal ditunjuk untuk
mengawasi proses pelaporan keuangan yang bertanggung jawab kepada badan yang
setara dengan komite audit (seperti komite keuangan atau komite anggaran) dan
semua perikatan dengan Bapepam.
Masalah yang dikomunikasikan
Tanggung Jawab Auditor Berdasarkan Standar Auditing yang Ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia
Audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia dapat ditujukan ke berbagai masalah yang menjadi
kepentingan komite audit. Sebagai contoh, komite audit biasanya
berkepentingan dengan pengendalian intern dan apakah laporan keuangan bebas
dari salah saji material. Agar komite audit memahami sifat keyakinan yang
diberikan oleh suatu audit, auditor harus mengkomunikasikan tingkat tanggung
jawab yang dipikulnya mengenai masalah-masalah tersebut berdasarkan standar
auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Juga penting bagi komite
audit untuk memahami bahwa standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia didesain untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, atas
laporan keuangan.
Kebijakan Akuntansi Siginifikan
Auditor harus menentukan bahwa komite audit mendapatkan informasi tentang
pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi atau pelaksanaannya. Auditor
juga harus menentukan bahwa komite audit mendapatkan informasi tentang
metode yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan transaksi signifikan
yang tidak biasa dan dampak kebijakan akuntansi signifikan untuk isu akuntansi
yang baru atau kontroversial yang belum ada panduan atau kesepakatan
mengenai perlakuan akuntansinya dari badan berwnang. Sebagai contoh,
mungkin terdapat isu akuntansi signifikan dalam bidang seperti pengakuan
pendapatan, pendanaan tidak disajikan di neraca (off-balance sheet financing),
dan akuntansi untuk investasi ekuitas (equity investment).
Page | 113
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Pertimbangan Manajemen dan Estimasi Akuntansi
Estimasi akuntansi merupakan bagian terpadu dari laporan keuangan yang
disusun oleh manajemen dan didasarkan atas pertimbangan kini manajemen.
Pertimbangan tersebut biasanya didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman
tentang peristiwa sekarang dan masa lalau serta asumsi tentang peristiwa masa
yang akan datang. Estimasi akuntansai tertentu sangat sensitif karena estimasi
tersebut signifikan bagi laporan keuangan dan karena kemungkinan bahwa
peristiwa masa yang akan datang yang mempengaruhinya dapat sangat berbeda
dari pertimbangan sekarang manajemen. Auditor harus menentukan komite
audit mendapatkan informasi tentang pross yang digunakan oleh manajemen
dalam merumuskan estimasi akuntansi yang sangat sensitif tersebut dan tentang
dasar yang dipakai oleh auditor dalam menyimpulkan kewajaran estimasi
tersebut.
Penyesuaian Audit Signifikan
Auditor harus memberikan informasi kepada audit tentang penyesuaian yang
timbul dari audit yang menurut pertimbangannya dapat berdampak signifikan
atas proses pelaporan entitaas, baik secara individu atau secara bersama-sama.
Untuk tujuan Seksi ini, penyesuaian audit, baik yang dicatat maupun yang tidak
dicatat oleh entitas, merupakan koreksi yang disusulkan terhadap laporan
keuangan yang menurut pertimbangan auditor, mungkin tidak akan terdeteksi
kecuali melalui prosedur audit yang dilaksanakan. Masalah yang menjadi dasar
penyesuaian yang disusulkan oleh auditor, namun tidak dicatat oleh entitas
dapat secara potensial menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan
masa yang akan datang, meskipun auditor berkesimpulan bahwa penyesuaian
tersebut tidak material bagi laporan keuangan sekarang.
Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan
Komite audit seringkali mempertimbangkan informasi yang disusun oleh
manajemen yang menyertai laporan keuangan entitas. Perusahaan tertentu yang
menyerahkan laporan kepada Bapepam diharuskan untuk menyajikan informasi
Page | 114
M. AGUS SUDRAJATS4309040
“Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen” terhadap kondisi keuangan
dan hasil usaha dalam laporan tahunan kepada pemegang saham. SA Seksi 550
[PSA No. 44] Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan
Auditan menetapkan tanggung jawab auditor untuk informasi semacam itu.3
Auditor harus membicarakan dengan komite audit mengenai tanggung
jawabnya atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan
auditan, dan prosedur yang telah dilaksanakan, serta hasilnya.
Ketidaksepakatan dengan Manajemen
Ketidaksepakatan dengan manajemen dapat terjadi sehubungan dengan
penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi dan peristiwa khusus entitas
serta basis yang digunakan oleh manajemen untuk membuat estimasi akuntansi.
Ketidaksepakatan dapat juga timbul berkaitan dengan lingkup audit,
pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan keuangan entitas, serta kata-
kata yang digunakan oleh auditor dalam laporan auditnya. Auditor harus
membahas dengan komite audit setiap ketidaksepakatannya dengan manajemen,
baik yang dapat diselesaikan dengan memuaskan maupun yang tidak, tentang
masalah-masalah yang secara individual maupun bersama-sama signifikan
terhadap laporan keuangan entitas atau laporan auditor. Untuk tujuan Seksi ini,
ketidaksepakatan tidak mencakup perbedaan pendapat berdasarkan fakta yang
tidak lengkap atau informasi awal yang dapat diselesaikan kemudian.
Konsultasi dengan Akuntansi Lain
Dalam beberapa hal, manajemen dapat memutuskan untuk berkonsultasi dengan
akuntan lain tentang masalah auditing dan akuntansi. Bila auditor mengetahui
bahwa konsultasi semacam ini terjadi, ia harus membahas dengan komite audit
mengenai pandangannya terhadap masalah signifikan yang dikonsultasikan oleh
manajemen.4
3
4
Page | 115
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Isu Utama yang Dibicarakan dengan Manajemen sebelum Keputusan
Mempertahankan Auditor
Auditor harus membahas dengan komite audit mengenai isu utama yang telah
dibahas dengan manajemen yang berkaitan dengan usaha mula-mula atau usaha
selanjutnya untuk tetap mempertahankan penggunaan jasa auditor tersebut
termasuk, diantarannya, pembahasan mengenai penerapan prinsip akuntansi dan
standar auditing.
Kesulitan yang Dijumpai dalam Pelaksanaan Audit
Auditor harus memberikan informasi kepada komite audit bila terdapat
kesulitan serius yang dijumpainya dalam berhubungan dengan manjemen
mengenai pelaksanaan audit. Hal ini termasuk, diantaranya, penundaan yang
tidak beralasan oleh manajemen mengenai saat dimulainya audit atau
penyediaan informasi yang diperlukan, dan apakah jadwal waktu yang dibuat
oleh manajemen masuk akal dalam keadaan tersebut. Masalah lain yang
mungkin dijumpai oleh auditor adalah tidak tersedianya personel klien dan
kegagalan personel klien untuk menyelesaikan daftar yang dibuat klien pada
waktunya, jika auditor menganggap masalah ini signifikan, ia harus
memberitahu komite audit.
PERTEMUAN 8
PERENCANAAN AUDIT, AUDIT SPI DAN KAITANNYA DENGAN AUDIT
LAPORAN KEUANGAN
A. PERENCANAAN AUDIT
Strandar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa “Pekerjaan harus
direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi
dengan sebaik-baiknya”. Standar ini memberikan pedoman bagi auditor yang
merlaksanakan audit untuk mempertimbangkan dan menerapkan prosedur
Page | 116
M. AGUS SUDRAJATS4309040
perencanaan dan supervise, termasuk penyiapan program audit, pengumpulan
informasi mengenai bisnis satuan usaha, penyelesaian perbedaan pendapat terus-
menerus selama audit.
Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan
dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan
bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai
entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas.
Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan, antara lain:
a. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi
tempat entitas tersebut
b. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut.
c. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi
akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar
untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan.
d. Tingkat risiko pengendalian yang direncanakan.
e. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit .
f. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian (adjustment).
g. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian
audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya
transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
h. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan sebagai contoh,
laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan
yang diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan
kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian).
Langkah-langkah yang harus dilakukan auditor dalam perencanaan audit,
meliputi:
1. Menghimpun pemahaman bisnis klien dan industry klien.
2. Melakukan prosedur analitis.
3. Melakukan penilaian awal terhadap materialitas.
4. Menilai risiko audit.
Page | 117
M. AGUS SUDRAJATS4309040
5. Mengembangkan startegi audit pendahuluan untuk asersi-asersi yang
signifikan.
6. Menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern klien.
Menghimpun Pemahaman Bisnis Klien dan Industri Klien
Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis dan industry klien
yang memungkinkannya untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tingkat
pengetahuan tersebut harus dimiliki auditor untuk memahami peristiwa, transaksi,
dan praktik yang menurut pertimbangan auditor dimungkinkan memiliki dampak
terhadap laporan keuangan.
Bila dibandingkan dengan auditor, umumnya tingkat pengetahuan yang
dimiliki oleh manajemen tentang bisnis satuan usaha jauh lebih banyak. Dengan
demikian pengetahuan tentang bisnis klien tersebut membantu auditor dalam
beberapa hal berikut ini:
a. Mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus.
b. Menilai kondisi yang didalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, direview,
dan dikumpulkan dalam organisasi.
c. Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas persediaan, depresiasi,
penyisian kerugian piutang, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang,
d. Menilai kewajaran representasi manajemen.
e. Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan
kecukupan pengungkapannya.
Pemahaman auditor tentang bisnis klien dan insdustri klien dapat diperoleh
melalui beberapa sumber, yaitu:
a. Penelaahan kertas kerja audit tahun sebelumnya.
b. Penelaahan data industry dan data bisnis.
c. Peninjauan terhadap operasi klien.
d. Pengajuan pertanyaan pada dewan komisaris maupun komite audit.
e. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen.
f. Penentuan keberadaan hubungan ekonomis dengan perusahaan lain dalam satu
kelompok usaha.
Page | 118
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Kertas kerja audit tahun sebelumnya dapat berisi informasi yang bermanfaat
untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan sifat bisnis, struktur
organisasi, dan karakter oparasi, serta transaksi yang memerlukan pertimbangan
khusus. Untuk klien baru yang pernah diaudit oleh kantor akuntan public lain
sebelumnya, penelaahan dilakukan terhadap kertas kerja audit tahun sebelumnya
yang diperoleh dari kantor akuntan public lain tersebut dengan seijin klien.
Informasi industri dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain bulletin atau
publikasi industri, standar dan pedoman akuntansi perusahaan klien. Data bisnis
klien dapat dihimpun melalui penelaahan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga klien, analisis laporan keuangan interim, penelaahan kontrak atau perjanjian-
perjanjian penting, penelaahan notulen rapat klien, dan sebagainya. Segala informasi
yang diperoleh tersebut didokumentasikan dalam arsip permanen.
Peninjauan terhadap operasi klien dalam hal ini adalah bahwa auditor meninjau
tempat operasi klien dengan maksud untuk mengetahui karakteristik operasi klien,
dan berkesempatan menjumpai personel kunci dalam perusahaan klien. Auditor
meninjau pabrik maupun kantor klien. Melalui peninjauan pabrik, auditor dapat
mengetahui letak dan kondisi pabrik, proses operasi dan pengolahan, lokasi dan
kondisi gudang, dan tempat yang rawan penyimpangan. Melalui peninjauan kantor,
auditor dapat mengetahui lokasi dan jenis catatan akuntansi dan system pemrosesan
data klien. Bila proses akuntansi diolah dengan computer maka auditor harus
mempertimbangkan dampak pengolahan tersebut terhadap pelaksanaan auditnya,
seperti dalam pemahaman struktur pengendalian intern, kebijakan dan prosedur, dan
lain sebagainya.
Pengajuan pertanyaan pada dewan komisaris maupun komite audit
memungkinkan auditor mendapatkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan
struktur pengendalian intern klien, juga pengubahan signifikan struktur organisasi
dan manajemen perusahaan. Disamping itu, auditor dapat pula meminta tambahan
dan modifikasi audit yang direncanakan.
Melalui pengajuan pertanyaan kepada manajemen terkait dengan bisnis dan
industry klien, auditor akan mendapatkan berbagi informasi tentang perkembangan
bisnis yang sedang dilakukan yang nerpengarus terhadap audit, regulasi baru dari
Page | 119
M. AGUS SUDRAJATS4309040
pemerintah, dan ketertarikan manajemen atas audit terhadap suatu divisi atau anak
perusahaan yang baru.
Penentuan keberadaan hubungan ekonomis perusahaan klien dengan perusahaan
dalam satu kelompok usaha, dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya transaksi
yang dilakukan klien dengan anak maupun Indus perusahaan, maupun transaksi
antara klien dengan satuan usaha lain di bawah satu holding company yang sama.
Keberadaan hubungan ekonomi tersebut menimbulkan kesempatan bagi klien untuk
melakukan perekayasaan transaksi. Perekayasaan transaksi tersebut dapat
menimbulkan informasi keuangan yang menyesatkan.
Melakukan Prosedur Analitis
Prosedur analitis merupakan pengevalusasian terhadap informasi keuangan yang
dibuat dengan mempelajarai hubungan-hubungan yang masuk akal antara data
keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitis dapat dilakukan dengan
metode perbandingan sederhana sampai model statistic dan matematis yang rumit
dan kompleks.
Prosedur analitis dilakukan dalam tiga tahap audit yaitu tahap perencanaan,
tahap pengujian atau tahap pekerjaan lapangan, dan tahap penyimpulan hasil audit.
Dalam tahap perencanaan, prosedur analitis berguna untuk membantu auditor
merencanakan sifat, penentuan waktu, dan luas prosedur audit. Dalam pekerjaan
lapangan, prosedur analitis merupakan prosedur audit yang optimal. Prosedur
analitis dilakukan sebagai salah satu pengujian substantive untuk menghimpun
bahan bukti tentang asersi tertentu yang terkait dengan saldo rekening ataupun
kelompok transaksi. Dalam tahap pengambilan kesimpulan hasil audit, prosedur
analitis berguna sebagai alat untuk penelaahan akhir tentang rasionalitas laporan
keuangan auditan.
Melakukan Penilaian Awal Terhadap Materialitas
Yang dimaksud dengan materialitas adalah besarnya kelalaian atau pernyataan
yang salah pada informasi akuntansi yang dapat menimbulkan kesalahan dalam
pengambilan keputusan.
Page | 120
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Auditor melakukan planning materiality, yaitu penilaian awal mengenai tingkat
materialitas dalam perencanaan audit. Dalam perencanaan audit ini, auditor
menentukan tingkat materialitas pada dua tingkat, yaitu:
a. Materialitas tingkat laporan keuangan.
b. Materialitas tingkat saldo akun.
Auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena pendapat
auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan
dan tidak sepotong-sepotong. Laporan keuangan dapat mengandung salah saji yang
material bila berisi kekeliruan dan ketidakberesan yang secara individu maupun
kolektif sangat besar pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan.
Materialitas pada tingkat saldo akun sering disebut juga dengan tolerable
misstatement. Tolerable misstatement adalah salah saji maksimum yang boleh ada
dalam saldo akun sehingga tidak dianggap sebagai salah saji material. Ada
hubungan erat antara tolerable misstatement dengan meterialitas pada tingkat
laporan keuangan. Akun-akun yang secara individual tidak material, namun bila
diakumulasikan dapat menjadi material secara kumulatif pada tingkat laporan
keuangan.
Menilai Risiko Audit
Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dalam melakukan perencanaan
audit. Risiko audit adalah risiko tidak diketahuinya kesalahan yang dapat mengubah
pendapat auditor atas suatu laporan keuangan yang diaudit. Risiko audit terdiri dari
tiga komponen, yaitu:
a. Risiko bawaan (inherent risk)
b. Risiko pengendalian (control risk)
c. Risiko deteksi (detection risk)
Mengembangkan Strategi Audit Pendahuluan Untuk Asersi Yang Signifikan
Tujuan auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit adalah untuk
menurunkan risiko audit pada tingkat serendah mungkin untuk mendukung pendapat
auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Ada dua alternative strategi audit,
yaitu:
a. Primarily substantive approach.
Page | 121
M. AGUS SUDRAJATS4309040
b. Lower assessed level of control risk approach.
Pada strategi Primarily substantive approach, auditor lebih mengutamakan
pengujian substantive daripada pengujian pengendalian. Auditor relative lebih
sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur
pengendalian intern perusahaan klien. Strategi ini lebih banyak digunakan dalam
audit yang pertama kali daripada audit atas klien lama.
Pada strategi Lower assessed level of control risk approach ini, auditor lebih
mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantive. Auditor
tetap melakukan pengujian substantive meskipun tidak seefektif pada Primarily
substantive approach. Auditor lebih banyak melakukan prosedur untuk memperoleh
pemahaman mengenai struktur pengendalian intern perusahaan klien. Strategi ini
banyak dipakai dalam audit atas klien lama daripada audit yang pertama kali atas
klien baru.
Page | 122
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Menghimpun Pemahaman Struktur Pengendalian Intern Klien
Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang antara lain meliputi prosedur
untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern. Pemahaman struktur
pengendalian intern perusahaan klien, digunakan auditor untuk:
a. Mengidentifikasi tipe salah saji potensial.
b. Mempertimbangkan factor yang mempengaruhi risiko salah saji material.
c. Merancang pengujian substantive..
Struktur pengendalian intern terdiri atas tiga unsure, yaitu:
a. Lingkungan pengendalian.
b. Sistem akuntansi.
c. Prosedur pengendalian
B. PERIKATAN AUDIT
Penerimaan Perikatan Audit
1. Evaluasi Integritas Manajemen
a. Komunikasi dg auditor sebelumnya
- Lisan atau surat
- Minta ijin klien
b. Bertanya kepada pihak ketiga yg lain
- Penasehat hukum, banker, masyarakat bisnis
- Review surat kabar
c. Review Pengalaman yg lalu (audit ulang)
- Adanya Salahsaji material, ketidakberesan dan pelanggaran hukum
2. Identifikasi Lingkungan Khusus & Risiko Luar Biasa
a. Identifikasi Maksud Pemakai Laporan Keuangan Auditan
- Perusahaan publik atau privat
- Pihak ketiga yg akan memakai laporan
b. Nilai Prospektif Hukum dan Stabilitas Keuangan Klien
c. Identifikasi Batasan Lingkup
d. Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan Auditabilitas Entitas
3. Nilai kemampuan untuk mengaudit
a. Jasa yang diinginkan
b. Identifikasi Tim Audit
Page | 123
M. AGUS SUDRAJATS4309040
- Seorang Partner
- Satu atau lebih manajer
- Satu atau Lebih Senior Auditor
- Para Asisten
c. Pertimbangkan Kebutuhan untuk Konsultasi dan Penggunaan para Ahli
(Spesialis)
- (mis appraiser, insinyur, aktuaris, dan sbg)
4. Evaluasi Independensi
a. Edarkan sirkuler nama calon klien kpd staff profesional utk mengidentifikasi
hubungan keuangan, bisnis, dan keluarga yang tidak diperbolehkan oleh
Etika Profesi
b. Bila ada, tolak penugasan atau beri informasi kpd calon klien dampak dari
ketidakindependensian ini
5. Putuskan untuk menerima atau menolak perikatan
Pertimbangan utk menolak perikatan audit:
– Integritas manajemen atau tdk memberikan bukti selama audit
– Klien menolak utk merevisi salahsaji dlm laporan keuangan
– Klien tdk mengambil tindakan yg sesuai terhadap temuan atas kecurangan
atau pelanggaran hukum
6. Buat Surat Perikatan
Isi Surat Perikatan:
a. Idenfikasi yg jelas ttg entitas & Laporan Keuangan yang harus diaudit
b. Tujuan Audit
c. Referensi thdp Standar Profesional (Standar Auditing, uandang-undang,
peraturan-peraturan lain) yg harus diikuti auditor
d. Penjelasan dan Lingkup Audit dan tanggungjawab auditor
e. Pernyataan bahwa audit mungkin tidak menemukan seluruh ketidakberesan
yang material
f. Mengingatkan kepada manajemen bahwa dia yang bertanggungjawab
terhadap penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan pengendalian
inetern yang cukup
g. Suatu indikasi bhw manajemen akan diminta utk membuat pernyataan
tertulis utk kepentingan audit
Page | 124
M. AGUS SUDRAJATS4309040
h. Penjelasan bhw auditor dapat memberi jasa tambahan seperti menyusunkan
atau mereview SPT
i. Dasar penentuan fee audit
j. Permintaan kepada klien agar menandatangani surat penugasan bila telah
menyetujui
C. PENENTUAN RESIKO dan MATERIALITAS
RESIKO
Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dalam melakukan
perencanaan audit. Risiko audit adalah risiko tidak diketahuinya kesalahan yang
dapat mengubah pendapat auditor atas suatu laporan keuangan yang diaudit. Risko
audit terdiri dari tiga komponen, yaitu:
a. Risiko bawaan (inherent risk)
b. Risiko pengendalian (control risk)
c. Risiko deteksi (detection risk)
Risiko bawaan adalah kerentanan atau mudah tidaknya suatu akun mengalami
salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur
pengendalian intern yang terkait. Auditor tidak dapat mempengaruhi atau mengubah
risiko bawaan. Risiko bawaan bervariasi untuk setiap asersi. Sebagai contoh, asersi
keberadaan dan keterjadian akun piutang dagang mempunyai risiko bawaan yang
lebih tinggi daripada aktiva tetap. Keberadaan aktiva tetap lebih mudah dibuktikan
daripada keberadaan piutang dagang.
Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat
terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada
waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern
perusahaan. Risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur
pengendalian intern. Semakin efektif struktur pengendalian intern, semakin kecil
risiko pengendalian. Meskipun demikian, risiko pengendalian tidak pernah mencapai
angka nol karena struktur pengendalian intern tidak akan dapat menghasilkan
keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi ataupun
dicegah.
Page | 125
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah
saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi
efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko deteksi dapat
ditekan atau diturunkan auditor dengan cara melakukan perencanaan yang memadai
dan supervisi atau pengawasan yang tepat, serta penerapan standar pengendalian
mutu.
MATERIALITAS
Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi
penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin
dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan
kepercayaan atas informasi tersebut. Definisi tersebut mengakui pertimbangan
materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan
perlu melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif.
Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam
mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil yang
ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan.
Sebagai contoh, suatu pembayaran yang melanggar hukum yang j umlahnya tidak
material dapat menjadi material, j ika kemungkinan besar hal tersebut dapat
menimbulkan kewajiban bersyarat yang material atau hilangnya pendapatan
yang material.
Tahap – Tahap Dalam Penerapan Materialitas
Tahap 1 : menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas
Tahap 2 : mengalokasikan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas ke
dalam segmen – segmen.
Tahap 3 : mengestimasi total kesalahan penyajian yang terdapat dalam segmen
Tahap 4 : mengestimasi kesalahan penyajian gabungan
Tahap 5 : memebandingkan antara estimasi gabungan dari pertimbangan awal
atau pertimbangan yang telah direvisi tentang tingkat materialitas.
Tahap 1 dan 2 berada dalam perencanaan tentang uji audit, sedangkan tahap 3, 4 dan
5 berada dalam evaluasi hasil.
D. UNSUR TINDAKAN PELANGGARAN HUKUM OLEH KLIEN
Page | 126
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Unsur tindakan melanggar hukum oleh klien adalah unsur tindakan pelanggaran yang
dapat dihubungkan dengan entitas yang laporan keuangannya diaudit, atau tindakan
manajemen atau karyawan yang bertindak atas nama entitas. Pengertian unsur tindakan
pelanggaran hukum oleh klien tidak termasuk pelanggaran peroranganyang dilakukan
oleh manajemen dan karyawan entitas yang tidak berkaitan dengan kegiatan bisnis
entitas.
auditing. Latihan, pengalaman, dan pemahaman auditor atas usaha klien dan
lingkungan industrinya dapat memberikan dasar guna mengenali adanya perbuatan
klien yang merupakan unsur tindakan pelanggaran hukum. Namun, penentuan
apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran hukum atau bukan biasanya
didasarkan atas hasil penilaian atau nasihat ahli hukum yang telah mempelajari
pokok persoalannya dan memiliki keahlian untuk itu atau penentuannya menunggu
sampai adanya keputusan pengadilan.
Hubungan dengan Laporan Keuangan
Tindakan melanggar hukum yang dikaitkan dengan laporan keuangan
sangat bervariasi. Pada umumnya semakin jauh unsur pelanggaran hukum terpisah
dari kejadian dan transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, semakin
kecil kemungkinan audi-tor menyadari atau mengenali adanya unsur tindakan
pelanggaran hukum tersebut.
Auditor biasanya mempertimbangkan hukum dan peraturan yang
dipahaminya sebagai hal yang memiliki pengaruh langsung dan material dalam
penentuan jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.
P e r t i m b a n g a n A u d i t o r A t a s K e m u n g k i n a n A d a n y a Unsur
Tindakan Pelanggaran Hukum
unsur tindakan pelanggaran hukum tertentu memiliki dampak material dan
langsung terhadap penentuan jumlah- jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.
Unsur tindakan pelanggaran hukum lain, memiliki dampak material tetapi tidak
langsung terhadap laporan keuangan. Tanggung jawab auditor dalam pendeteksian,
pertimbangan dampaknya terhadap laporan keuangan, dan pelaporan unsur tindakan
pelanggaran hukum lain diuraikan lebih lanjut. Selanjutnya istilah unsur pelanggaran
hukum lain itu akan disebut dengan unsur pelanggaran hukum saja. Auditor harus
Page | 127
M. AGUS SUDRAJATS4309040
waspada terhadap adanya kemungkinan bahwa unsur pelanggaran hukum telah
terjadi. Jika ada informasi spesifik yang menarik perhatian auditor yang memberikan
indikasi tentang adanya kemungkinan unsur tindakan pelanggaran hukum yang
mungkin menimbulkan dampak material tidak langsung terhadap laporan keuangan,
maka auditor berkewajiban melaksanakan prosedur audit yang dirancang secara
khusus untuk meyakinkan apakah unsur tindakan pelanggaran hukum telah dilakukan
atau tidak. Namun mengingat karakteristik unsur tindakan pelanggaran hukum
sebagaimana telah dijelaskan atas, perlu disadari bahwa suatu audit yang dilakukan
berdasarkan standar auditing tidak menjamin bahwa unsur tindakan pelanggaran
hukum akan terdeteksi atau berbagai kewajiban bersyarat akan berhasil diungkapkan.
Auditor harus meminta keterangan manajemen tentang kepatuhan klien
terhadap hukum dan peraturan. Jika dimungkinkan, auditor berkewajiban
juga memperoleh keterangan dari manajemen tentang:
- Kebijakan klien dalam upaya pencegahan unsur tindakan pelanggaran hukum.
- Penggunaan petunjuk yang dikeluarkan oleh klien dan representasi periodik yang
diperoleh klien dari manajemen berbagai jenjang yang memiliki otoritas untuk
menilai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
Informasi Spesifik Tentang Adanya Kemungkinan Unsur Tindakan Pelanggaran
Hukum
Dalam penerapan prosedur audit dan evaluasi hasil pelaksanaan prosedur
tersebut, auditor mungkin akan memperoleh informasi spesifik berikut ini, yang
menimbulkan tanda tanya ada atau tidaknya kemungkinan unsur pelanggaran
hukum:
a. Transaksi tanpa otorisasi, transaksi dicatat secara salah, atau transaksi dicatat tidak
lengkap atau tidak tepat waktu sehingga tidak mencerminkan
pertanggungjawaban aktiva secara memadai.
b. Penyelidikan oleh instansi pemerintah, peringatan tertulis, atau pembayaran
denda dalam jumlah besar.
c. Pembayaran dalam jumlah besar untuk jasa yang tidak jelas tujuannya kepada
konsultan, pihak afiliasi, karyawan, atau pihak lain.
Page | 128
M. AGUS SUDRAJATS4309040
d. Komisi penjualan atau komisi agen yang dipandang berlebihan jika
dibandingkan dengan yang biasanya dibayarkan oleh klien atau dengan jasa yang
benar-benar diterima oleh klien.
e. Pembayaran tunai sangat besar, cek tunai dalam jumlah besar, transfer besar ke
nomor rekening bank tertentu, atau transaksi lain serupa, yang tidak biasa.
f. Pembayaran untuk pejabat atau karyawan pemerintah yang berhubungan dengan
pekerjaan mereka, yang tidak dijelaskan.
g. Keterlambatan pengisian dan pengembalian surat pemberitahuan pajak, atau
ketidakmampuan membayar kewajiban kepada pemerintah yang lazim bagi
industri entitas atau karena sifat bisnis entitas tersebut.
Prosedur Audit dalam Menanggapi Kemungkinan Adanya Unsur Tindakan
Pelanggaran Hukum
Jika auditor mengetahui akan adanya kemungkinan unsur tindakan pelanggaran
hukum, maka ia harus berusaha memperoleh informasi tentang sifat pelanggaran,
kondisi terjadinya pelanggaran, dan informasi lain yang cukup untuk mengevaluasi
dampak unsur pelanggaran terhadap laporan keuangan.
Jika dimungkinkan, auditor harus memperoleh keterangan dari tingkat
manajemen yang lebih tinggi daripada tingkat manajemen pelaku unsur tindakan
pelanggaran hukum. Jika manajemen tidak berhasil memberikan informasi dan
keterangan yang memuaskan tentang terjadi atau tidaknya unsur tindakan
pelanggaran hukum, maka auditor harus:
a. Melakukan konsultasi dengan penasihat hukum klien atau ahli lain tentang
penerapan hukum dan peraturan relevan dengan kondisi yang dihadapi sekaligus
mengantisipasi dampaknya terhadap laporan keuangan. Pertemuan konsultasi
dengan penasihat hukum klien harus dengan sepengetahuan dan persetujuan
klien.
b. Menerapkan prosedur tambahan, jika diperlukan, untuk memperoleh
pemahaman lebih baik tentang sifat pelanggaran.
Prosedur audit tambahan yang dipandang perlu antara lain:
a) Memeriksa dokumen-dokumen pendukung, seperti faktur, cek/giro dan surat
perjanjian yang dibatalkan, dan membandingkannya dengan catatan
akuntansi.
Page | 129
M. AGUS SUDRAJATS4309040
b) Mengkonfirmasi informasi signifikan yang berkaitan dengan unsur
pelanggaran kepada pihak luar atau pihak perantara seperti bank dan
penasihat hukum.
c) Menentukan apakah otorisasi semestinya telah diperoleh atas transaksi yang
berkaitan dengan unsur tindakan pelanggaran hukum.
d) Mempertimbangkan apakah transaksi atau kejadian lain serupa mungkin juga
telah terjadi dan menerapkan prosedur untuk mengidentifikasinya.
E. REPRESENTASI MANAJEMEN
Kepercayaan Atas Representas i Manajemen
Selama audit berlangsung, manajemen membuat banyak representasi bagi
auditor, baik lisan maupun tertulis, dalam menanggapi pertanyaan khusus atau melalui
laporan keuangan. Representasi manajemen tersebut merupakan bagian dari bukti
audit yang diperoleh auditor, tetapi tidak merupakan pengganti bagi penerapan
prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar memadai bagi pendapat
auditor atas laporan keuangan. Representasi tertulis dari manajemen biasanya
menegaskan representasi lisan yang disampaikan oleh manajemen kepada auditor, dan
menunjukkan serta mendokumentasikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut,
dan mengurangi kemungkinan salah paham mengenai masalah yang
direpresentasikan.
Jika suatu representasi yang dibuat oleh manajemen bertentangan dengan bukti
audit lain, auditor harus menyelidiki keadaan tersebut dan mempertimbangkan
keandalan representasi tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, auditor harus
mempertimbangkan apakah keandalan representasi manajemen yang berkaitan
dengan aspek lain laporan keuangan memadai dan beralasan.
P e m e r o l e h a n R e p r e s e n t a s i T e r t u l i s
Representasi tertulis dari manajemen harus diperoleh untuk semua laporan keuangan
dan periode yang dicakup oleh laporan audit. Sebagai contoh, jika laporan keuangan
komparatif dilaporkan, representasi tertulis yang diperoleh pada penyelesaian audit yang
terkini harus mencakup semua periode yang dilaporkan. Representasi tertulis tertentu
yang diperoleh auditor akan tergantung pada keadaan perikatan dan sifat dan basis
penyajian laporan keuangan.
Page | 130
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Dalam hubungannya dengan audit laporan keuangan yang disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, representasi tertentu harus
berhubungan dengan hal-hal berikut ini :
1. Auditor memperoleh representasi tertulis dari manajemen untuk
melengkapi prosedur audit lain yang dilakukannya.
2. Dalam banyak hal, auditor menerapkan prosedur audit terutama didesain untuk
memperoleh informasi yang mendukung masalah yang juga direpresentasikan
secara tertulis
3. Laporan Keuangan
a. Pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan
laporan keuangan secara wajar, posisi keuangan, basil usaha, dan arus kas
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
b. Keyakinan manajemen bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan
prinsip yang berlaku umum di Indonesia
4. Kelengkapan Informasi
c. Ketersediaan catatan keuangan dan data yang berkaitan.
d. Kelengkapan dan ketersediaan semua notulen rapat pemegang saham,
direksi, dan dewan komisaris.
e. Komunikasi dari badan pengatur tentang ketidakpatuhan dengan atau
kekurangan dalam praktik pelaporan keuangan.
f. Tidak adanya transaksi yang tidak dicatat.
5. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan
g. Informasi tentang kecurangan yang melibatkan (1) manajemen, (2) karyawan
yang memiliki peran signifikan dalam pengendalian intern, atau (3) pihak
lain yang kecurangannya berdampak material atas laporan keuangan.
h. Rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau
klasifikasi aktiva atau kewajiban.
i. Informasi mengenai transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa
dan piutang atau utang antarpihak yang memiliki hubungan istimewa.
j. Jaminan, tertulis atau lisan, yang menyebabkan entitas memiliki utang
bersyarat.
k. Estimasi signifikan dan pemusatan material yang diketahui oleh
manajemen yang harus diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Page | 131
M. AGUS SUDRAJATS4309040
l. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang
dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan
keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat.
m. Tuntutan yang belum dinyatakan atau prakiraan yang telah dikemukakan
oleh penasihat hukum merupakan tuntutan yang kemungkinan besar akan
terjadi harus diungkapkan sesuai dengan PSAK Akuntansi untuk
Kontijensi.
n. Tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan
kemungkinannya oleh penasihat hukum klien.
o. Hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan aktiva yang dijaminkan.
p. Kepatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak
terhadap laporan keuangan.
Peristiwa Kemudian
q. Informasi tentang peristiwa kemudian
F. GOING CONCERN
Asumsi going concern adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun
laporan keuangan. Asumsi ini mengharuskan entitas bisnis secara operasional
memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau going concern.
Hal ini adalah syarat suatu laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar
akrual. Jika suatu entitas bisnis tidak memiliki kemampuan
mempertahankankelangsungan hidupnya, maka laporan keuangan entitas tersebut
wajib disusun berdasarkan asumsi likuidasi dengan dasar nilai realisasi.
Going concern dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal entitas bisnis
yangbersangkutan.
a. Faktor eksternal adalah faktor di luar perusahaan itu sendiri, seperti pasar,
kondisi ekonomimakro, sosial politik dan lain-lain,
b. sedangkan faktor internal adalah faktor di dalam perusahaan itu sendiri, seperti
keuangan, sumber daya manusia, teknologi dan lain-lain.
Isu going concern akan berdampak terhadap opini yang diberikan oleh akuntan
public terhadap suatu laporan keuangan. Sebab jika suatu laporan keuangan yang
berbasis akrual tidakdisusundenganasumsi going concern, maka laporan keuangan
tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Berdasarkan
teori akuntansi keuangan, tidak mungkin akuntan publik memberikan opini wajar
Page | 132
M. AGUS SUDRAJATS4309040
tanpa pengecualian (unqualified opinion) atas laporan keuangan yang disusun
dengan asumsidanbasispencatatan tidak jelas.
G. PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
prosedur yang harus dipertimbangkan oleh auditor jika ia melaksanakan audit
atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia, untuk mengidentifikasikan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan
transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, dan untuk memperoleh
keyakinan mengenai persyaratan akuntansi dan pengungkapan dalam laporan
keuangan.
Pert imbangan Akuntansi
Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan pengungkapan
pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pernyataan standar akuntansi keuangan
tertentu mengatur perlakuan akuntansi jika terdapat pihak-pihak yang memiliki
hubungan istimewa. namun, prinsip akuntansi yang telah ditetapkan biasanya tidak
mensyaratkan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa
diperlakukan dengan dasar yang berbeda dari yang seharusnya, jika tidak terdapat
hubungan istimewa. Auditor harus memandang transaksi antarpihak yang memiliki
hubungan istimewa dalam rerangka pernyataan prinsip akuntansi, dengan penekanan
pada cukup atau tidaknya pengungkapannya. Di samping itu, auditor harus menyadari
bahwa substansi suatu transaksi dapat secara signifikan menjadi berbeda dari bentuknya
dan bahwa laporan keuangan harus mengidentifikasi substansi transaksi tersebut dan
bukan hanya bentuk hukumnya semata.
Transaksi-transaksi yang karena sifatnya mungkin memberikan
indikasi adanya pihak yang memiliki hubungan istimewa, antara lain:
a. Transaksi peminjaman atau pemberian pinjaman tanpa beban bunga atau
dengan suku bunga yang secara signifikan di atas atau di bawah suku bunga
pasar yang berlaku umum pada saat transaksi
b. Transaksi penjualan real estate pada tingkat harga yang berbeda secara signifikan
dari nilai taksiran.
Page | 133
M. AGUS SUDRAJATS4309040
c. Transaksi pertukaran property dengan property yang serupa dalam transaksi
nonmoneter.
d. Transaksi pemberian pinjaman tanpa ketentuan mengenai jadwal dan cara
pengembaliannya.
H. PERTIMBANGAN AUDITOR ATAS FUNGSI AUDIT INTERN DALAM
AUDIT LAPORAN KEUANGAN
Auditor mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan sifat, saat, dan
lingkup prosedur audit yang harus dilaksanakan dalam suatu audit atas laporan keuangan
entitas. Salah satu faktor adalah eksistensi fungsi audit intern .
Peran Auditor Dan Auditor Intern
Salah satu tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia adalah untuk memperoleh
bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas
laporan keuangan entitas. Dalam memenuhi tanggung jawab ini, auditor mempertahankan
independensinya dari entitas tersebut.
Auditor intern bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi,
memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada manajemen entitas
dan dewan komisaris, atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya.
Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor intern mempertahankan
objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.
1 Fungsi audit intern dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang
melaksanakanaktivitas audit intern dalam suatu entitas.
2 Meskipun auditor intern tidak independen dari entitas, organisasi profesi auditor
intern mendefinisikan auditing intern sebagai fingsi penilaian yang independen
dan mewajibkan auditor intern untuk independen dari aktivitas yang diaudit.
Konsep independensi berbeda dengan independensi auditor yang harus
dipertahankan oleh auditor berdasarkan Aturan Etika
Pemerolehan Pemahaman Tentang Fungsi Audit Intern
Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja
pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian intern, ia
Page | 134
M. AGUS SUDRAJATS4309040
harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup untuk mengidentifikasi
aktivitas audit intern yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang
diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas audit intern
tersebut.
Auditor biasanya harus meminta keterangan kepada manajemen yang
bersangkutan dan staf audit intern mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan
auditor intern berikut ini:
1. Status auditor intern dalam organisasi entitas.
2. Penerapan standar professional
3. Perencanaan audit, termasuk sifat, saat, dan lingkup pekerjaan audit.
4. Akses ke catatan dan apakah terdapat pembatasan atas lingkup aktivitas mereka.
5. Di samping itu, auditor mungkin meminta keterangan mengenai anggaran dasar
pembentukan fungsi audit intern, pernyataan misi, atau pengarahan lain yang
serupa dari manajemen atau dewan komisaris. Permintaan keterangan ini biasanya
akan menghasilkan informasi mengenai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk
fungsi audit intern.
Aktivitas audit intern tertentu dapat tidak relevan dengan audit atas laporan
keuangan entitas. Sebagai contoh, prosedur auditor intern untuk menilai efisiensi
proses pengambilan keputusan manajemen tertentu biasanya tidak relevan dengan
audit atas laporan keuangan.
Aktivitas relevan adalah aktivitas yang memberikan bukti tentang
rancangan dan efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan kemampuan entitas
untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten
dengan asersi yang terkandung dalam laporan keuangan atau yang memberikan bukti
langsung mengenai salah saji potensial data tersebut. Auditor dapat menemukan hasil
prosedur berikut ini yang bermanfaat dalam menetapkan relevansi aktivitas audit
intern:
a. Mempertimbangkan pengetahuan dari audit tahun sebelumnya.
b. Me-review bagaimana auditor intern mengalokasikan sumber daya auditnya
kebidang keuangan atau bidang operasi sebagai respon dalam proses
penentuan risiko.
c. Membaca laporan auditor intern untuk memperoleh informasi rinci mengenai SA
Seksi 319 [PSA No. 691 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit
Page | 135
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Laporan Keuangan menjelaskan prosedur yang diikuti oleh auditor dalam
memahami pengendalian intern dan menunjukkan bahwa fungsi audit intern
merupakan bagian dari lingkungan pengendalian entitas.
Jika, setelah memahami fungsi audit intern, auditor berkesimpulan bahwa aktivitas
auditor intern tidak relevan dengan audit atas laporan keuangan, auditor tidak harus
memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap fungsi auditintern, kecuali auditor
meminta bantuan langsung dari auditor intern.
Penentuan Kompetensi Dan Objektivitas A u d i t o r I n t e r n
Kompetensi Auditor Intern
Pada waktu menentukan kompetensi auditor intern, auditor harus memperoleh atau
memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut
ini:
a. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor intern.
b. Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan.
c. Kebijakan, program, dan prosedur audit.
d. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor intern.
e. Supervisi danrev ie w terhadap aktivitas auditor intern.
f. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan, dan rekomendasi.
g. Penilaian atas kinerja auditor intern.
Objektivitas Auditor Intern
Pada waktu menetapkan objektivitas auditor intern, auditor harus memperoleh
atau memutakhirkan informasi dari tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut
ini:
a. Status organisasi auditor intern yang bertanggung jawab atas fungsi audit intern,
yang meliputi:
(1) Apakah auditor intern melapor kepada pejabat yang memiliki status memadai
untuk menjamin lingkup audit yang luas dan memiliki pertimbangan dan
tindakan memadai atas temuan-temuan dan rekomendasi auditor intern.
(2) Apakah auditor intern memiliki akses langsung dan melaporkan secara teratur
kepada dewan komisaris, komite audit, atau manajer pemilik.
Page | 136
M. AGUS SUDRAJATS4309040
(3) Apakah dewan komisaris, komite audit, atau manajer pemilik melakukan
pengawasan terhadap keputusan pengangkatan dan pemberhentian yang
bersankutan dengan auditor intern.
b. Kebijakan untuk mempertahankan objektivitas auditor intern mengenai
bidang yang diaudit, termasuk:
(1) Kebijakan pelarangan auditor intern melakukan aktivitas dalam bidang
yang diaudit yang keluarganya bekerja pada posisi penting atau posisi yang
sensitif
(2) Kebijakan pelarangan auditor intern melakukan audit di bidang yang
sama dengan bidang yang baru saja diselesaikannya.
D a m p a k P e k e r j a a n A u d i t o r I n t e r n A t a s A u d i t
Pekerjaan auditor intern dapat berdampak terhadap sifat, saat, dan lingkup
audit termasuk:
a. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor pada saat berusaha memahami
pengendalian intern entitas
b. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor pada saat menetapkan risiko
c. Prosedur substantif yang dilaksanakan oleh auditor
K o o r d i n a s i P e k e r j a a n A u d i t D e n g a n A u d i t o r I n t e r n
Jika pekerjaan auditor intern diharapkan mempunyai dampak terhadap
prosedur yang dilaksanakan oleh auditor, hal ini akan efisien jika auditor
dan auditor intern mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan:
a. Menyelenggarakan rapat berkala.
b. Menjadwalkan pekerjaan audit.
c. Memberikan kesempatan akses ke kertas kerja auditor intern.
d. Me-review laporan auditor
Page | 137
M. AGUS SUDRAJATS4309040
PERTEMUAN 9
AUDIT SAMPLING
Menurut PSA no.26(SA 350) audit sampling adalah penerapan prosedur audit
terhadap kurang dari seratus persen unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok
transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau
kelompok transaksi tersebut. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit:
1. Statistik
2. Non statistic
Perbedaan kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :
Metode Sampling statistik Sampling non statistik
Analisis Menggunakan rumus/ formula
statistik,sehingga judgment
yang akan di gunakan harus di
kuantifikasi lebih dahulu sesuai
kebutuhan formula
Tidak menggunakan
rumus/formula statistik,
sehingga judgment yang akan di
gunakan tidak perlu di
kuantifikasi
Pemilihan sampel Harus acak (random) Boleh acak, boleh pula tidak
acak
Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan
pertimbangan Profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian
sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan
bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok
transaksi yang berkaitan.
Tahapan Sampling Audit
Tahapan dalam melakukan sampling audit adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana audit
2. Menetapkan jumlah/unit sampel
3. Memilih sampel
4. Menguji sampel
Page | 138
M. AGUS SUDRAJATS4309040
5. Mengestimasi keadaan populasi
6. Membuat simpulan hasil audit
Risiko
Risiko audit meliputi ketidakpastian yang disebabkan oleh sampling dan
ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor-faktor selain sampling. Aspek-aspek
risiko audit adalah :
1. Risiko sampling, yaitu jika suatu sampel tertentu mungkin mengandung salah
saji moneter atau penyimpangan dari pengendalian yang telah ditetapkan, yang
secara proporsional lebih besar atau kurang daripada yang sesungguhnya
terkandung dalam saldo akun atau kelompok transaksi secara keseluruhan.
Untuk suatu desain sampel tertentu, risiko sampling akan bervariasi secara
berlawanan dengan ukuran sampelnya: semakin kecil ukuran sampel, semakin
tinggi risiko samplingnya.
2. Risiko non-sampling, meliputi semua aspek risiko audit yang tidak berkaitan
dengan sampling. Risiko ini juga meliputi kemungkinan pemilihan prosedur
audit yang tidak semestinya untuk mencapai tujuan audit tertentu. Sebagai
contoh, pengiriman surat konfirmasi atas piutang yang tercatat tidak dapat
diandalkan untuk menemukan piutang yang tidak tercatat. Risiko
nonsamplingjuga muncul karena auditor mungkin gagal mengenali salah saji
yang ada pada dokumen yang diperiksanya, hal yang akan membuat prosedur
audit menjadi tidak efektif walaupun ia telah memeriksa semua data.
Sampling untuk Uji Subtantif
1. Metode Sampling Statistik (sampling variable)
Tujuan pengujian substantif adalah menilai dapat di percaya/tidaknya informasi
kuantitatif yang di sajikan manajemen.Yang di maksud kuantitatif adalah
inforamasi yang disajikan dalam angka-angka.
a. Perencanaan audit, pada tahap perencanaan di tetapkan antara lain:
Page | 139
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Tujuan audit dan populasi yang akan di uji adalah menguji kelayakan
informasi kuantitatif, misalnya meneliti kelayakan informasi
pengeluaran kas tahun anggaran 2002.
Tingkat keandalan dan resiko sampling adalah perkiraan
derajat/persentase populasi yang terwakili oleh sampel.Resiko sampling
pada pengujian substantif ada dua yaitu, resiko menolak dan resiko
menerima.
Menentukan batas tolerasi nilai salah uji (TS) adalah batas nilai
kesalahan dalam populasi yang dapat di tolerir oleh auditor.Nilai yang
dianggap meterial adalah sesuatu yang di anggap berarti/penting, yang
jika tidak/salah di sajikan dalam suatu informasi, akan berpengaruh
pada/dapat merubah keputusan orang yang meletakkan kepercayaan
pada informasi.
b. Menetapkan jumlah (unit) sample. Terdapat berapa unsur yang
mempengaruhi unit sample :
Unit populasi adalah banyaknya anggota populasi yang di teliti.Misalnya
dalam hal ini, populasi yang di audit adalah bukti pengeluaran kas tahun
anggaran 2001, unit populasi adalah banyaknya kuitansi selama tahun
anggaran 2001.
Faktor keandalan pada resiko keliru menolak (Z), tingkat keandalan pada
resiko keliru menolak =(1- ).Angka 1 berasal dari 100%, sedangkan
menunjukkan tingkat resiko keliru menolak.
Standar deviasi adalah jarak umum antara nilai rata-rata populasi dengan
masing-masing anggotanya, yang sekaligus juga menunjukan tingkat
heterogenitas data.
Kesalahan sampling (sampling error) adalah selisi antara hasil sampling
dengan keadaan yang sebenarnya dari populasi.
c. Memilih sampel
d. Menguji sampel
e. Mengestimasi keadaan populasi
f. Membuat simpulan hasil audit
Page | 140
M. AGUS SUDRAJATS4309040
2. Metode Sampling Non Statistik
Sampling non statistik tidak terikat dengan formula khusus dan baku.Semua tahap
di lakukan berdasarkan judgement.Sehingga sangat tidak konsisten untuk
menghindari inkonsistensi tersebut, para praktisi mengembangkan sampling non
statistik dengan menambahkan unsur matematis dalam analisinya.
Salah satu model sampling non statistik formal adalah:
Unit sample ditetapkan dengan rumus : n=(NB * FK)/TS
Hasil sampling berupa proyeksi salah saji : PS=(NB/NS)*SS
Simpulan auditnya di dasarkan pada perbandingan TS dan PS
Di mana :
NB = nilai buku populasi
SS =salah saji yang di temukan dalam sample
FK=faktor keandalan, di tetapkan dengan memperhatikan resiko salah saji
(resiko melekat dan resiko pengendalian) dan keyakinan terhadap keandalan
prosedur audit lainnya.
Sampling Untuk Uji Pengendalian
Dalam perencanaan sampel audit tertentu untuk pengujian pengendalian, auditor
harus
mempertimbangkan:
a. Hubungan antara sampel dengan tujuan pengujian pengendalian.
b. Tingkat penyimpangan maksimum dari pengendalian yang ditetapkan yang akan
mendukung tingkat risiko pengendalian yang direncanakan.
c. Tingkat risiko yang dapat diterima auditor atas penentuan risiko pengendalian
yang terlalu rendah.
d. Karakteristik populasi, yaitu, unsur yang membentuk saldo akun atau kelompok
transaksi yang menjadi fokus perhatian.
1. Metode Sampling Statistik
Page | 141
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Metode sampling statistik yang lazim di gunakan pada pengujian pengendalian
adalah sampling atribut, yaitu metode sampling yang meneliti sifat nol angka dari
data, karena pada pungujian pengendalian fokus perhatian auditor adalah pada
jejak-jejak pengendalian yang terdapat pada data/dokumen yang di uji seperti
paraf, tanda tangan, nomor urut pracetak dll. Metode ini dibagi menjadi 2:
a. Attribute sampling. Disebut juga proportional sampling, digunakan untuk
menguji efektivitas pengendalian intern. Attribute sampling terdiri atas:
Fixed sample size attribute sampling. Pengambilan sample dengan model
ini ditujukan untuk memperkirakan presentase terjadinya mutu tertentu
dalam suatu populasi.
Stop-or go sampling disebut juga dengan decision attribute. Model ini
dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, dan
dapat digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan
dalam populasi sangat kecil.
Discovery sampling, dipakai auditor untuk menemukan kecurangan,
pelanggaran yang serius dari unsure pengendalian intern dan
ketidakberesan yang lain.
b. Variable sampling. Digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang
tercantum dalam akun yang terdapat dalam pengujian substantive.
2. Metode Sampling Non Statistik
Pada sampling non statistik, unit sampel dan avaluasi hasil samplingnya di
lakukan berdasarkan judgement, tanpa menggunakan formula/rumus yang baku.
PENGGUNAAN PEKERJAAN SPESIALIS
Berdasar PSA No.39 (SA Seksi 336), seksi ini memberikan panduan bagi
auditor yang menggunakan pekerjaan spesialis dalam melaksanakan audit atas
laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pengertian
spesialis dalam seksi ini adalah orang (perusahaan) yang memiliki keterampilan
Page | 142
M. AGUS SUDRAJATS4309040
atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu selain akuntansi dan auditing.
Spesialis mencakup, namun tidak terbatas pada aktuaris, appraiser,insinyur,
konsultan lingkungan, dan ahli geologi.
Berbagai contoh tipe masalah yang mungkin menurut pertimbangan auditor
memerlukan pekerjaan spesialis meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal
sebagai berikut:
1. Penilaian (missal sediaan untuk tujuan khusus, bahan atau ekuipmen
teknologi tinggi, produk farmasi , instrument keuangan yang kompleks, real
estate, sekuritas terbatas, karya seni)
2. Penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang
tersedia atau kondisi (missal kuatitas atau kondisi mineral, cadangan mineral,
atau bahan yang disimpan dalam timbunan)
3. Penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode
khusus , missal penentuan kewajiban manfaat polis masa depan
4. Penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan
Kualifikasi dan Pekerjaan Spesialis
Auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini untuk mengevaluasi
kualifikasi professional spesialis dalam menentukan bahwa spesialis tersebut
memiliki keterampilan atau pengetahuan dalam bidang tertentu yang diperlukan:
1. Sertifikat professional, lisensi, atau pengakuan kompetensi dari spesialis lain
dalam bidangnya
2. Reputasi dan kedudukan spesialis di mata para rekan sejawat dan pihak lain yang
mengenal kemampuan atau kinerjanya
3. Hubungan, jika ada, antara spesialis dengan klien
Auditor harus memperoleh pemahaman tentang sifat pekerjaan yang
dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh spesialis. Pemahama tersebut harus
mencakup :
1. Tujuan dan lingkup pekerjaan spesialis
2. Hubungan spesialis dengan klien
3. Metode dan asumsi yang digunakan
Page | 143
M. AGUS SUDRAJATS4309040
4. Suatu perbandingan metode atau asumsi yang digunakan dengan yang
digunakan di tahun sebelumnya
5. Kelayakan penggunaan pekerjaan spesialis untuk tujuan yang dimaksud
6. Bentuk dan isi temuan spesialis yang akan memungkinkan auditor untuk
membuat evaluasi yang diuraikan dalam paragraph 12 (SA Seksi 336)
Dampak Pekerjaan spesialis Terhadap Laporan Audit
Jika auditor menentukan bahwa temuan spesialis dapat mendukung penyajian
laporan keuangan yang berkaitan , maka ia dapat menyimpulkan bahwa ia telah
memperoleh bukti audit cukup dan komponen. Jika terdapat perbedaan material antara
temuan spesialis dengan penyajian laporan keuangan, atau jika auditor yakin bahwa
penentuan yang dibuat oleh spesialis tidak wajar, maka auditor harus melakukan prosedur
tambahan. Jika setelah menerapkan prosedur tambahan ternyata ia belum dapat
memecahkan masalah, maka auditor harus memperoleh pendapat dari spesialis lain,
kecuali jika menurut pandangan auditor masalah tersebut tidak akan dapat dipecahkan.
Page | 144
M. AGUS SUDRAJATS4309040
PERTEMUAN 10
AUDIT SIKLUS PENGGAJIAN DAN KEPEGAWAIAN
Pada bagian ini akan dibahas audit proses penggajian dan kepegawaian untuk audit atas laporan keuangan, Bagian ini akan dimulai dengan gambaran umum mengenai proses manajemen sumber daya manusia dan kemudian membahas tiga komponen dari model risiko audit.
A. Gambaran umum Proses Penggajian dan Kepegawaian
Topik-topik berikut yang terkait dengan proses penggajian dan kepegawaian :• Jenis-jenis transaksi dan akun laporan keuangan yang terpengaruh• Jenis-jenis dokumen dan catatan• Fungsi-fungsi utama• Pemisahan tugas fungsi
Jenis-jenis Transaksi dan akun laporan keuangan yang terpengaruh dua jenis transaksi yang khususnya terdapat dalam proses penggajian dan kepegawaian adalah :
Pembayaran kepada karyawan atas jasa yang diberikan Akrual dan pembayaran dari kewajiban yang terkait dengan penggajian yang
timbul dari jasa karyawan, termasuk untuk jaminan social dan pajak bagi pengangguran.
Proses penggajian dan kepegawaian mempengaruhi banyak akun dalam laporan keuangan. Akun yang paling berpengaruh secara signifikan oleh tiap jenis transaksi adalah sebagai berikut :
Jenis transaksi Akun yang dipengaruhi :Transaksi penggajian Kas, Persediaan, Berbagai kewajiban yang terkait dengan penggajian dan akun beban, dan Transaksi utang gaji Kas serta Berbagai akrual (seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya pension).
Jenis-jenis dokumen dan catatanDokumen dan catatan yang terdapat dalam proses penggajian dan kepegawaian : :Catatan karyawan termasuk tingkat upah atau otorisasi gaji Merupakan catatan karyawan berisi informasi mengenai sejarah kerja setiap karyawan, termasuk tanggal pengangkatan, tingkat upah atau gaji, formulir otorisasi pemotongan gaji, tingkat upah dan otorisasi penyesuaian gaji, evaluasi kinerja, dan pemberitahuan perbehentian, jika ada.
W-4 dan formulir otorisasi pemotongan lainnya Karyawan harus mengotorisasi pemotongan dari gajinya. Organisasi oleh karena itu harus menggunakan formulir otorisasi untuk mendokumentasikan pemotongan tersebut.
Page | 145
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Kartu Jam kerjaDokumen ini mencatat jumlah jam kerja karyawan, termasuk waktu karyawan mulai dan berhenti bekerja.
Catatan cek gaji/setoran langsungCatatan ini menunjukkan jumlah yang dibayarkan ke karyawan atau jasa yang diberikannya.
Daftar gajiDokumen ini juga disebut sebagai jurnal penggajian, mengikhtisarkan semua pembayaran gaji kepada karyawan. Daftar gaji biasanya menunjukkan pembayaran kotor karyawan.
Arsip induk penggajian
Arsip computer ini berisikan semua catatan entitas yang terkait dengan penggajian, termasuk informasi Dari tiap karyawan seperti nama, nomor jaminan social, tingkat gaji, dan otorisasi potongan.
Laporan perubahan arsip induk penggajianLaporan ini berisi catatan perubahan yang dilakukan terhadap arsip induk penggajian.
Laporan penggajian berkalaPada tiap akhir minggu atau bulan, sejumlah laporan ikhtisar gaji dapat disiapkan.
Berbagai laporan dan formulir pajakKebanyakan perusahaan diminta untuk menyiapkan berbagai laporan pajak atas gaji.
Fungsi – fungsi utamaTujuan pokok proses penggajian dan kepegawaian adalah (1) mencatat produksi dan jenis lain biaya gaji di dalam akun, (2) memastikan bahwa biaya gaji adalah untuk kegiatan perusahaan yang sah, (3) kewajiban yang masih harus di bayar untuk gaji dan upah, pajak atas gaji, dan berbagai program imbalan kerja bagi karyawan.
PersonaliaFungsi personalia adalah bertanggung jawab atas pengelolaan kebutuhan sumber daya manusia di dalam organisasi. Hal ini termasuk mengangkat dan memberhentikan karyawan, menetapkan tingkat upah dan gaji, serta menetapkan dan mengawasi program imbalan kerja.
SupervisiSupervisi atau penyelia di dalam departemen operasi dan pendukung bertanggung jawab untuk mereview dan menyetujui kehadiran karyawan dan infromasi waktu; pengawasan penjadwalan karyawan, produktivitas, dan varians biaya gaji.
Pencatatan waktu
Page | 146
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Fungsi pencatatan waktu menyiapkan informasi waktu karyawan bagi pemrosesan penggajian dan pemberian kode bagi distribusi akun.Pemrosesan gajiBerfungsi untuk penghitungan gaji kotor, pemotongan, dan gaji bersih; mencatat dan membuat ikhtisar pembayaran dan verifikasi distribusi akun.
Pengeluaran uangBerfungsi untuk pembayaran .kompensasi dan tunjangan karyawan
Buku besarBerfungsi untuk akumulasi, klasifikasi dan pembuatan ikhtisar yang tepat dari penggajian di buku besar.
Pemisahan Tugas KunciSalah-satu pengendalian yang terpenting dalam system akuntansi adalah pemisahan tugas yang memadai. Oleh karena itu setiap individu yang terlibat dalam fungsi –fungsi supervisi dan pencatatan waktu harus terpisah dari fungsi-fungsi personalia, pemrosesan gaji, dan buku besar.
Page | 147
M. AGUS SUDRAJATS4309040
AUDIT SIKLUS PENGGAJIAN
Siklus penggajian dan kepegawaian berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja dan pembayaran semua pegawai. Audit pada siklus ini meliputi perolehan pemahaman atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis serta pengujian rinci atas saldo. Auditor pada umumnya lebih menekankan diri pada pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara siklus penggajian dan kepegawaian dan siklus lain pada audit yang umum, perbedaannya adalah sebagai berikut:
1. Hanya ada satu golongan transaksi untuk penggajian. Penggajian hanya meiliki satu golongan karena penerimaan jasa dari pegawai dan pembayaran atas jasa tersebut terjadi dalam waktu yang pendek
2. Transaksi-transaksi lebih signifikan dari pada akun-akun neraca terkait. Akun-akun yang berkaitan dengan penggajian relatif lebih kecil dibandingkan jumlah transaksi keseluruhan selama satu tahun
3. Pengendalian intern atas penggajian pada kebanyakan perusahaan umumnya efektif. Hal ini karena adanya hukuman terkait dengan pemotongan pajak penghasilan.
AKUN DAN TRANSAKSI DI DALAM SIKLUS PENGGAJIAN DAN KEPEGAWAIAN
Tujuan audit penggajian dan kepegawaian yaitu untuk mengevaluasi saldo akun yang mempengruhi siklus itu, dinyatakan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akun yang terkait dengan siklus ini adalah sebagai berikut :
1. Kas di Bank2. Gaji, Upah, Bonus dan Komisi yang masih harus dibayar3. Pemotongan pajak penghasilan dan potongan lainnya4. Beban gaji nyang masih harus dibayar 5. Biaya tenaga kerja langsung6. Biaya pajak daftar gaji
FUNGSI BISNIS, DOKUMEN dan CATATAN TERKAIT DALAM SIKLUS PENGGAJIAN DAN KEPEGAWAIAN
Siklus penggajian dan kepegawaian dimuali dengan merekrut karyawan dan berkahir dengan pembayaran ke pegawai atas jasa yang diberikan dan ke pemerintah dan lembaga lainnya terkait dengan pajak penghasilan dan kenikmatan pegawai yang terutang.
Page | 148
M. AGUS SUDRAJATS4309040
1. Kepegawaian dan penempatan kepegawaian
Catatan Kepegawaian.
Adalah catatan yang berisi data seperti tanggal bekerja, penyelidikan kepegawaian, tarif pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, penilaian kinerja dan pemututsan hubungan kerja.
Formulir otorisasi pemotongan.
Adalah formulir otorisasi pengurangan gaji meliputi jumlah pemotongan pajak, ASTEK, pensiun dan asuransi
Formulir otorisasi tarif.
Adalah formulir yang memberikan otorisasi tarif gaji. Sumber informasinya adalah kontrak kerja, otorisasi manajemen, atau dalam kasus pejabat perusahaan, otorisasi dari dewan direksi dan komisaris.
2. Pencatatan waktu dan penyiapan pembayaran gaji
Kartu absen.
Adalah dokumen yang menunjukan jam kerja pegawai setiap harinya.
Tiket waktu kerja.
Adalah dukumen yang menunjukan pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja yang dilakukan dalam periode tertentu, biasanya formulir ini digunakan ketika seorang pegawai melakukan pekerjaan pada bagian lain.
Berkas transaksi gaji.
Adalah dokumen yang dihasilkan komputer yang meliputi semua transaksi gaji yang diproses oleh sistem akuntansi.
Jurnal atau daftar gaji.
Adalah laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi gaji yang biasanya meliputi nama pegawai, tanggal, dan jumlah gaji kotor dan jumlah gaji bersih, jumlah pajak penghasilan, dan klasifikasi akun atau kalsifikasi untuk setiap transaksi.
Berkas induk gaji. Adalah berkas yang digunakan untuk mencatat tiap transaksi penggajian untuk masing-masing pegawai dan untuk mengelola total gaji pegawai yang dibayarkan selama setahun sampai tanggal terakhir.
Page | 149
M. AGUS SUDRAJATS4309040
3. Pembayaran gaji
Cek gaji.
Adalah cek yang diberikan kepegawai atas jasa yang telah diberikan.Rekonsiliasi akun bank gaji. Pengendalian yang penting adalah rekonsiliasi independen atas akun bank gaji imprest. Akun bank gaji imprest adalah akun gaji yang terpisah dimana minimal saldo ditetapkan.
4. Persiapan surat pemberitahuan pajak gaji dan pembayaran pajak
Formulir W2.
adalah formulir yang diterbitkan bagi stiap pegawai yang mengikhtisarkan catatan penghasilan selama tahun kalender. Informasinya mencakup gaji kotor, pemotongan pajak penghasilan dan pemotongan FICA.
METODOLOGI PERANCANGAN PENGUJIAN PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN SUBSTANTIF TERHADAP TRANSAKSI
Metodologi yang digunakan dalam siklus penggajian dan kepegawaian sama dengan metodologi pada siklus penjualan dan penagihan. Auditor harus memahami pengendalian intern penggajian dan kepegawaian. Setelah memahami pengendalian intern, kemudian auditor dapat mengestimasi resiko pengendalian yang direncanakan. Kemudian auditor mengevaluasi biaya manfaat atas pengujian pengendalian dan dilanjutkan dengan merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penggajian dan kepegawaian agar memenuhi transaksi terkait sasaran audit. Sasaran audit dalam tahap ini ada enam sesuai dengan asersi manajemen yaitu: Keberadaan, Kelengkapan, Akurasi, Klasifikasi, Waktu, dan Posting dan pengikhstisaran. Berikut ini adalah pengendalian kunci atas siklus penggajian dan kepegawaian:
Memahami pengendalian intern
1. Pemisahan tugas yang memadai2. Otorisasi yang tepat3. Dokumen dan catatan yang memadai4. Pengedalian fisik terhadap aktiva dan catatan 5. Pemeriksaan independen terhadap kinerja
Memformat pajak penghasilan dan pembayaran lainnya
1. Penyusunan surat pemberitahuan pajak penghasilan2. Pembayaran pemotongan pajak penghasilan dan pemotongan lain tepat
waktu
Page | 150
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Mempertimbangkan kecurangan persediaan dan penggajian
1. Hubungan antara gaji dan penilaian persediaan 2. Pengujian penggajian fiktif3. Pengujian jam kerja fiktif
METODOLOGI PERANCANGAN PENGJUIAN TERINCI ATAS SALDO
Terbagi atas tiga tahap, yaitu:
Tahap Pertama
1. Mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi kewajiban penggajian
2. Menentukan salah saji yang dapat ditolerir dan menilai resiko bawaan untuk siklus penggajian dan kepegawaian
3. Menilai resiko pengendalian untuk siklus penggajian dan kepegawaiaan
Tahap ke Dua
Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penggajian dan kepegawaian
Tahap ke Tiga
1. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penggajian dan kepegawaian
2. Merancang pengujian terinci atas saldo akun untuk memenuhi tujuan audit atas saldo terkait
Dalam pengujian terinci atas saldo tahapan-tahapan diatas dapat dilaksanakan berbarengan dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penggajian dan kepegawaian.
Prosedur AnalitisProsedur analitis sangat penting dilakukan untuk mengetahui bidang-bidang mana tambahan verivikasi dilakukan. Dengan membandingkan saldo akun beban penggajian dengan saldo tahun lalu dapat memprediksi salah saji atas akun beban gaji. Pembandingan ini dilakukan juga untuk bagian-bagian lainnya terkait dengan siklus penggajian dan kepegawaian.
Setelah hasil dari tahapan prosedur analitis didapat maka auditor merancang dan melaksanakan pengujian saldo terinci atas akun-akun dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Tujuan yang utama dalam pengujian saldo rinci adalah yang masih terutang dalam neraca saldo dinyatakan dengan jumlah yang benar (keakuratan) dan transaksi dalam siklus penggajian dan kepegawaian dibukukan dalam periode yang tepat(pisah batas).
Bab 21
Page | 151
M. AGUS SUDRAJATS4309040
AUDIT ATAS SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KEMBALI
MODAL
1. Akun-akun Dalam Siklus
Siklus perolehan modal dan pelunasan kembali modal juga meliputi
pembayaran bunga dan dividen. Empat karakteristik siklus perolehan dan pelunasan
kembali modal mempengaruhi secara signifikan audit akun-akun berikut:
a) Relative sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi
seringkali jumlahnya sangat material. Misalnya, obligasi jarang diterbitkan oleh
kebanyakan perusahaan, tetapi jumlah suatu penerbitan obligasi biasanya besar.
b) Jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material.
Misalnya penghilangan atau salah dibukukan satu transaksi kewajiban tertentu
mempunyai dampak material pada laporan keuangan.
c) Terdapat hubungan hokum antara entitas usaha klien dan pemegang saham,
obligasi, atau dokumen-dokumen pemilikan serupa.
d) Terdapat hubungan langsung antara akun bungan dan dividen dengan kewajiban
dan ekuitas. Dalam audit hutang berbunga diharapkan sekaligus menverifikasi
beban bungan terkait dan hutang bewrbunga.
Akun-akun yang seringkali ditemukan dalam siklus perolehan dan pelunasan
kembali modal, yaitu: Wesel bayar, Kontrak yang masih harus dibayar, Hutang
hipotik, Hutang obligasi, Beban bunga, Bunga ymh dibayar, Kas bank, Modal
saham-biasa, Modal daham-preferen, Kelebihan modal disetor atas nilai pari, Modal
yang disumbangkan, Laba ditahan, Pencadangan laba ditahan, Saham tresuri,
Dividen diumumkan, Dividen terhutang.
Dalam menentukan pengujian terinci atas saldo wesel bayar, auditor harus
mempertimbangkan risiko bisnis, salah saji yang dapat ditelerir, risiko bawaan,
risiko pengendalian, hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantive atas
transaksi, dan hasil dari prosedur analitik
2. Audit Ekuitas Pemilik
Tujuan audit ekuitas pemilik adalah menentukan apakah yang berikut ini
terjadi atau tidak:
Pengendalian intern atas modal saham dan dividen terkait mencukupi.
Page | 152
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Transaksi ekuitas pemilik dibukukan dengan semestinya.
Saldo ekuitas pemilik disajikan dan diungkapkan dengan semestinya.
Prosedur yang terpenting untuk pencegahan salah saji dalam ekuitas pemilik,
yaitu:
a) Kebijakan yang jelas untuk penyiapan sertifikat saham dan pembukuan transaksi
modal saham,
b) Verifikasi internal yang independen mengenai informasi dalam catatan .
Terdapat empat perhatian utama dalam audit modal saham dan kelebihan
modal disetor atas harga pari, yaitu:
a) Transaksi modal saham yang ada dibikukan (kelengkapan)
b) Transaksi modal saham yang ada dibukukan dan secara akurat dibukukan
(keberadaan dan keakuratan)
c) Modal saham secara akurat dibukukan (keakuratan)
d) Modal saham disajikan dan diungkapkan secara memadai (penyajian dan
pengungkapan)
Dua yang pertama mengharuskan pengujian pengendalian dan pengendalian
substantive atas transaksi dan dua terakhir mengharuskan pengujian terinci atas
saldo/.
3. Audit Dividen
Penekanan dalam audit dividen adalah pada transaksinya, bukan pada saldo
akhirnya. Pengecualian yaitu bilamana terdapat dividen terutang
Keberadaan atas dividen yang dibukukan dapat dicek dengan meneliti
notulen rapat dewan direksi mengenai jumlah dividen per saham dan tanggal
pembayaran dividen. Keakuratan penilaian pengumuman dividen dapat diaudit
dengan menghitung kembali jumlahnya berdasarkan dividen setiap saham dan
jumlah saham yang beredar. Pengujian terhadap hutang dividen harus dilakukan
bersamaan dengan pengumuman dividen. Setiap dividen yang belum dibayar harus
dicatat sebagai hutang.
4. Audit Laba Ditahan
Titik awal audit atas laba ditahan adalah analisis terhadap laba ditahan untuk
seluruh tahun yang bersangkutan. Skedul audit yang menunjukkan analisis itu
Page | 153
M. AGUS SUDRAJATS4309040
biasanya merupakan bagian dari arsip permanen, yang meliputi keterangan
menganai setiap transaksi yang mempengaruhi akun laba ditahan.
Salah satu pertimbangan penting dalam audit laba ditahan adalah menilai
apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkannya atau tidak.Misalnya, jika
dividen saham diumumkan, nilai pasar saham diterbitkan harus dikapitalisasi dengan
mndebet ke laba ditahan dan mengkredit ke modal saham.
Hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan
benar dalam neraca adalah keberadaan pembatasan atas pembayaran dividen.
5. E-Commerce dan Perolehan Modal
Sewaktu para auditor atas klien berbasis internet memperoleh pemahaman
mengenai bisnis dan industry itu, mereka dapat mengidentifikasi risiko bisnis yang
terkait dengan metode yang digunakan perusahaan baru, mulai untuk memperoleh
modal dan yang juga terkait dengan penggunaan hasil yang didapat melalui
perolehan modal itu. Sebagai bagian dari proses penilaian risiko itu, para auditor
harus mempertimbangkan bagaimana proses perolehan modal, terutama melalui
pasar public, akan menciptakan tekanan signifikan terhadap manajemen untuk
menghasilkan laba, yang meningkatkan risiko salah saji material dalam laporan
keuangan. Dalam beberapa kasus, kompleksitas transaksi modal menciptakan isu
pelaporan dan pengungkapan keuangan yang unik yang perlu diselesaikan oleh
auditor.
Page | 154
M. AGUS SUDRAJATS4309040
PERTEMUAN 11
AUDIT ATAS SALDO KAS
1. Kas di Bank dan Siklus Transaksi
Kas adalah satu-satunya akun yang termasuk dalam beberapa siklus. Kas
merupakan bagian dari setiap siklus kecuali persediaan dan pergudangan. Dalam
textbook audit saldo kas merupakan bidang audit yang terakhir dipelajari karena
bukti yang diakumulasikan untuk saldo kas sangat tergantung pada hasil pengujian
di dalam siklus lain. Misalnya, apabila pemahaman terhadap pengendalian intern
dan pengujian pengendalian serta pengujian substantive atas transaksi dalam siklus
perolehan dan pelunasan kembali modal menyebabkan auditor percaya bahwa layak
untuk mengurangi risiko pengendalian yang ditetapkan, maka auditor dapat
mengurangi pengujian terinci atas saldo kahir kas. Akan tetapi, jika auditor
menyimpulkann bahwa risiko pengendalian yang ditetapkan harus lebih tinggi, maka
pengujian yang ekstensif pada akhir tahun diperlukan.
Kas sangat penting karena potensi terjadinya kecurangan tetapi juga karena
terdapat kemungkinan kesalahan. Jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari
akun kas seringkali lebih besar daripada jumlah pada akun lainnya yang terdapat
dalam laporan keuangan. Lebih jauh lagi, kas mudah diselewengkan daripada jenis
aktiva lainnya karena sebagian besar aktiva harus dikonversi menjadi kas sebelum
dapat dimanfaatkan.
Hubungan kas di bank dengan siklus transaksi lainnya menghasilkan dua
fungsi, yaitu:
a) Menunjukkan pentingnya pengujian terhadap berbagai siklus transaksi yang
berbeda-beda;
b) Membantu memahami lebih lanjut integrasi siklus transaksi yang berbeda-beda.
Di dalam audit kas, perbedaan yang penting harus dilakukan antara verifikasi
rekonsiliasi klien atas saldo pada rekening Koran terhadap saldo di dalam buku
besar dan verifikasi apakan kas dibukukan secara benar di dalam buku besar
sehingga mencerminkan semua transaksi kas yang terjadi selama tahunn yang
bersangkutan.
Page | 155
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Berikut ini contoh salah saji yang akhirnya mengakibatkan pembayaran yang
tidak layak atau kegagalan menerima uang tunai, tetapi tidak satupun akan
ditemukan sebagai bagian dari audit rekonsiliasi bank, yaitu:
Gagal untuk menagih pelanggan.
Menagih pelanggan dengan harga yang lebih rendah daripada yang ditetapkan
oleh kebijakan perusahaan.
Penggelapan kas dengan jalan menahan hasil penerimaan kas dari pelanggan
sebelum dibukukan, dan akun itu dihapuskan sebagai piutang tak tertagih.
Pembayaran ganda atas satu faktur pemasok
Pembayaran yang tidak benar atas pengeluaran pribadi pejabat perusahaan.
Pembayaran untuk bahan baku yang tidak pernah diterima
Pembayaran ke karyawan tetapi junlah jam kerjanya melampaui jumlah jam
kerja yang benar-benar dijalaninya.
Pembayaran bunga ke pihak yang memiliki hubungan istimewa di atas suku
bunga yang berlaku saat ini.
Diskusi: Bagaimana apabila salah saji di atas tidak ditemukan dalam audit ?
Penting untuk memahami jenis akun kas yang berbeda-beda karena
pendekatan audit terhadap masing-masing jenis akun itu juga berbeda-beda.
Sewaktu memperoleh pemahaman bisnis klien, auditor cenderung mempelajari
macam-macam jenis saldo kas yang mungkin ada. Misalnya, sewaktu mempelajari
operasi di berbagai lokasi perusahaan, auditor mungkin mendapatkan informasi
tentang akun kas yang deselenggarakan di tingkat kantor pusat dan kantor cabang.
Jenis akun kas yang utama, yaitu:
Akun Kas Umum
Akun Gaji Imprest
Akun Bank Cabang
Dana Kas Kecil Imprest
Setara Kas
2. Audit Kas Umum
Auditor harus mengumpulkan bahan bukti yang cukup untuk mengevaluasi
apakah kas, dalam neraca, telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara
Page | 156
M. AGUS SUDRAJATS4309040
layak sesuai dengan enam dari Sembilan tujuan audit terkait saldo yang digunakan
untuk semua pengujian terinci atas saldo.
Kebanyakan perusahaan cenderung tidak mempunyai risiko bisnis klien yang
signifikan mempengaruhi saldo ka. Risiko bisnis klien lebih cenderung berasal dari
setara kas dan jenis investasi lainnya.
Saldo kas tidak material dalam kebanyakan audit, tetapi transaksi kas yang
mempengaruhi saldo merupakan hamper selalu sangat material. Oleh karena itu
seringkali terdapat potensi salah saji kas yang material.
Pengendalian intern atas saldo kas akhir tahun di dalam akun kas umum
dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
Pengendalian atas siklus transaksi yang mempengaruhi pembukuan penerimaan
dan pengeluaran kas,
Rekonsiliasi bank independen.
Rekonsiliasi bank independen memberikan kesempatan untuk verifikasi
internal terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Rekonsiliasi bank yang
seksama oleh pegawai klien yang kompeten mencakup:
Bandingkan cek-cek yang dibatalkan dengan jurnal pengeluaran kasa mengenai
tanggal, penerima, dan jumlah.
Periksa cek-cek yang dibatalkan mengenai tanda tangan, pemberian stempel, dan
pembatalan
Bandingkan setoran di bank dengan penerimaan kas yang dibukukan mengenai
tanggal, pelanggan, dan jumlah.
Telitilah urutan nomor cek, dan selidiki cek yang hilang.
Rekonsiliasi semua pos yang menimbulkan perbedaan antara saldo buku dan
saldo bank serta verifikasi penyebabnya.
Rekonsiliasi total kredit rekening Koran dengan total pada jurnal penerimaan
kas.
Telaah transfer antar bank pada akhir tahun mengenai kelayakan dan ketepatan
pembukuannya.
Tindak lanjuti secara periodic cek-cek yang masih beredar dan pemberitahuan
pembatalan pembayaran.
Page | 157
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Dalam banyak audit, rekonsiliasi bank akhir tahun dilakukan dengan audit
yang akstensif. Karena itu, penggunaan prosedur analitik untuk menguji kelayakan
saldo kas kurang penting dibandingkan dengan kebanyakan audit bidang lainnya.
Penerimaan Rekening Koran pada Titik Pisah Batas. Adalah laporan bank untuk
sebagian periode beserta cek yang dibatalkan, diplikat slip setoran, dan dokumen
terkait lain yang termasuk ke dalam laporan bank yang dikirim oleh bank secara
langsung ke kantor akuntan public. Tujuannya adalah memverifikasi pos-pos
rekonsiliasi pada rekonsiliasi bank klien pada akhir tahun dengan bukti yang tidak
dapat diakses klien
3. Pengujian atas Rekonsiliasi Bank.
Rekonsiliasi bank independen yang disiapkan dengan baik merupakan
pengendalian intern yang esensial atas kas. Alasan pengujian rekonsiliasi bank
adalah untuk menentukan apakah pegawai klien telah mempersiapkan rekonsiliasi
bank dengan seksama dan untuk menverifikasi apakah saldo yang dibukukan bank
berjumlah sama dengan jumlah yang seharusnya yang ada di bank kecuali setoran
dalam perjalanan, cek yang beredar, dan pos-pos rekonsiliasi lain. Dalam pengujian
rekonsiliasi, auditor dapat memperoleh informasi untuk pelaksanaan dari laporan
rekening Koran pisah batas.
Beberapa prosedur utama dilibatkan:
Verifikasi bahwa rekonsiliasi bank klien secara matematis adalah akurat.
Telusuri saldo pada konfirmasi bank
Telusuri cek-cek yang sudah ditulis sebelum akhir tahun dan termasuk dengan
rekeningkoran pisah batas ke daftar cek yang beredar pada rekonsiliasi bank dan
ke jurnal pengeluaran kas dalam periode tertentu atau periode sebelum tanggal
neraca.
Investigasi semua ce dengan jumlah yang signifikan yang termasuk ke dalam
daftar cek yang beredar yang belum dikliring pada laporan pisah batas.
Telusuri setoran dalam perjalanan ke laporan berikutnya.
Hitung semua pos rekonsiliasi lainnya dalam rekening Koran bank dan
rekonsiliasi bank.
Page | 158
M. AGUS SUDRAJATS4309040
4. Prosedur Berorientasi Kecurangan
Pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan
kecurangan. Auditor harus memperluas prosedur audit kas akhir tahun guna
menentukan kemungkinan kecurangan yang metariial bilamana terdapat
pengendalian intern yang tidak memadai, khususnya pemisahan tugas yang
semestinya antara penanganan kas dan pembukuan transaksi kas dalam catatan
akuntansi.
Dalam merancang prosedur audit guna menemukan kecurangan,
pertimbangan yang seksama harus diberikan terhadap sifat kelemahan pengendalian
intern, jenis kecurangan yang mungkin menyebabkan kelemahan, potensi
materialitas kecurangan, dan prosedur audit yang paling efektif dalam menemukan
kecurangan.Contoh prosedur yang dapat menemukan kecurangan di bagian saldo
kas mencakup konfirmasi piutang usaha, pengujian atas “lapping”, penelaahan ayat
jurnal pada buku besar dalam akun kas untuk pos-pos yang luar biasa, penelusuran
atas pesanan pembelian pelanggan ke penjualan dan penerimaan kas yang
mengikutinya, serta pemeriksaan persetujuan dan dokumentasi pendukung untuk
piutang tak tertagih serta cadangan dan retur penjualan.
Jika auditor percaya bahwa rekonsiliasi bank akhir tahun mungkin
disalahsajikan dengan sengaja, maka layak melakukan pengujian yang diperluas atas
rekonsiliasi bank akhir tahun. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah semua
transaksi yang termasuk dalam jurnal untuk akhir bulan pada tahun yang
bersangkutan benar-benar termasuk di dalam atau tidak termasuk di dalam
rekonsiliasi bank dan untuk menverifikasi apakah semua pos pada rekonsiliasi bank
telah dimasukkan dengan benar.
Auditor sering menyiapkan pembuktian kas jika pengendalian intern kas
klien lemah. Auditor menggunakan pembuktian kas untuk menentukan apakah hal-
hal yang berikut dilakukan:
Semua penerimaan kas yang dibukukan telah disetor.
Semua setoran di bank dibiukukan ke dalam catatan akuntansi
Semua pengeluaran kas dibayarkan oleh bank
Semua jumlah yang dibayarkan oleh bank telah dibukukan.
Pembuktian kas mencakup hal-hal berikut:
Page | 159
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Rekonsiliasi saldo pada rekening Koran terhadap saldo buku besar pada awal
periode pembuktian kas.
Rekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan terhadap jurnal penerimaan kas
pada periode tertentu.
Rekonsiliasi cek yang dibatalkan yang dikliring bank terhadap jurnal
pengeluaran kas periode tertentu.
Rekonsiliasi saldo pada rekening Koran terhadap saldo buku besar pada akhir
periode pembuktian kas.
5. Pengujian atas Transfer Bank.
Para penyeleweng kadang menutupi kecurangan kas dengan cara yang
disebut “kitting”, yaitu mentransfer uang dari bank tertentu ke bank lain dan
membukukan transaksi itu secara tidak tepat. Pendekatan yang bermanfaat untuk
menguji “kitting” dan juga kesalahan-kesalahan yang tak disengaja dalam
pencatatan transfer bank, adalah dengan mencatat semua transfer bank yang
dilakukan beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca dan menelusuri
masing-masing ke catatan akuntansi untuk dicatat dengan semestinya.
Ada beberapa hal yang harus diaudit pada skedul transfer antarbank, yaitu:
Akurasi informasi mengenai skedul transfer antarabank harus diverifikasi.
Transfer antarabank harus dilakukan baik ke bank masuk maupun ke bank
keluar.
Tanggal pembukuan pengeluaran dan penerimaan untuk setiap transfer harus
berada dalam tahun fiscal yang sama.
Pengeluaran pada skedul transfer antarabank harus dimasukkan atau tidak
dimasukkan dengan benar dari rekonsiliasi bank akhir tahun sebagai cek yang
beredar.
Penerimaan pada skedul transfer antarabank harus dimasukkan atau tidak
dimasukkan dengan benar dari rekonsiliasi bank akhir tahun sebagai setoran
dalam perjalanan.
6. Audit atas Akun Gaji Imprest
Page | 160
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Pengujian rekonsiliasi bank atas gaji dan upah dapat dilaksanakan dengan
cepat jika ada akun gaji dan upah imprest dan rekonsiliasi yang independen atas
akun-akun seperti yang diuaraikan untuk akun umum.
7. Audit Kas Kecil Imprest
Penekanan dalam verifikasi kas kecil harus diarahkan ke pengujian transaksi
kas kecil, bukan pada saldo akhir tahun tersebut. Sekalipun jumlah kas kecil itu
sedikit, tetap ada kemungkinan terjadi transaksi yang tidak wajar dalam jumlah
besar jika dana itu sering diganti.
Pengujian atas pengendalian dan pengujian substantive atas transaksi
tergantung pada jumlah dan besar penggantian kas kecil serta pengendalian dan
tingkat risikopengendalian yang dinilai auditor. Pengujian kas kecil biasanya dapat
dilaksanakan setiap saat pada tahun bersangkutan, tetapi untuk memudahkan
biasanya dilaksanakan pada tanggal interim.
PERTEMUAN 12Page | 161
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Penyelesaian Audit
Desain dan melaksanakan audit tes yang berhubungan dengan penyajian dan
pengungkapan objectives audit.
Penyajian dan Pengungkapan Tujuan Audit
Kejadian dan hak-hak serta kewajiban: peristiwa diungkapkan dan transaksi yang
terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kelengkapan: Semua pengungkapan yang
seharusnya sudah termasuk dalam laporan keuangan yang telah disertakan.
Klasifikasi dan saling pengertian: informasi keuangan adalah tepat disajikan dan
dijelaskan dan pengungkapan secara jelas dinyatakan. Akurasi dan penilaian:
informasi Keuangan dan lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang
sesuai. Melakukan review untuk kewajiban kontinjensi dan komitmen.
Kewajiban Kontinjensi. Sebuah kewajiban kontinjensi adalah kewajiban masa depan
yang potensial terhadap pihak luar dengan jumlah yang tidak diketahui hasil dari
kegiatan yang telah terjadi.
Kemungkinan Kejadian dan Pengobatan Laporan Keuangan. Remote (kemungkinan
kecil) pengungkapan Tidak perlu, Mungkin cukup catatan kaki diperlukan
pengungkapan. Kemungkinan (mungkin terjadi) Menyesuaikan laporan keuangan
atau catatan pengungkapan
Kekhawatiran auditor
Menunggu litigasi untuk pelanggaran paten, kewajiban produk, atau tindakan lain
sengketa pajak penghasilan, Produk garansi, Wesel tagih didiskontokan, Garansi
kewajiban orang lain,
Saldo tidak digunakan
Prosedur audit untuk Mencari Kontinjensi
Daftarkan manajemen tentang kemungkinan kontinjensi yang tidak tercatat Review
saat ini dan sebelumnya laporan pendapatan internal tahun untuk permukiman pajak
penghasilan. Tinjau menit direksi dan rapat pemegang saham 'untuk indikasi
tuntutan hukum atau kontinjensi lainnya.
Page | 162
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Prosedur audit untuk Mencari Kontinjensi
Menganalisis hukum biaya dan faktur review dan laporan dari penasihat hukum.
Mendapatkan surat dari masing-masing pengacara utama dari klien untuk status
tuntutan hukum.
Audit dokumentasi untuk setiap informasi yang dapat menunjukkan potensi
kontingensi
Memeriksa surat-surat kredit yang berlaku.
Mendapatkan dan mengevaluasi surat dari pengacara klien
Pertanyaan dari Pengacara Klien
Daftar termasuk: (1) terancam tertunda litigasi dan (2) menegaskan atau unasserted
klaim atau penilaian dengan pengacara yang telah terlibat.
Permintaan bahwa pengacara memberikan informasi atau komentar mengenai
kemajuan setiap item yang terdaftar.
Pertanyaan dari Pengacara Klien
Sebuah permintaan firma hukum untuk mengidentifikasi setiap terdaftar terancam
tertunda atau tindakan hukum atau pernyataan bahwa daftar klien selesai
Sebuah pernyataan menginformasikan tanggung jawab jaksa pengacara untuk
menginformasikan pengelolaan masalah hukum yang membutuhkan pengungkapan
dalam laporan keuangan dan untuk merespon langsung kepada auditor.
Sarbanes-Oxley Act
Kongres termasuk ketentuan dalam mengarahkan tindakan untuk mengeluarkan
aturan-aturan SEC membutuhkan pengacara melayani perusahaan publik untuk
melaporkan pelanggaran materi oleh perusahaan efek undang-undang federal.
The American Bar Association diubah pengacara-klien aturan kerahasiaan untuk
mengizinkan pengacara untuk pelanggaran kerahasiaan jika klien melakukan
kejahatan atau penipuan.
Melakukan review pasca neraca untuk acara-acara berikutnya
Page | 163
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Jenis Kejadian Setelah Tanggal Neraca
1. Orang yang mempunyai efek langsung terhadap laporan keuangan dan
memerlukan penyesuaian,
2. Mereka yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi
pengungkapan yang diperlukan Mereka yang tidak memiliki dampak langsung
terhadap laporan keuangan tetapi pengungkapan yang diperlukan Membutuhkan
Penyesuaian
3. Deklarasi pailit oleh pelanggan dengan saldo piutang,
4. Penyelesaian litigasi pada jumlah yang berbeda dari jumlah yang tercatat di buku,
5. Pembuangan peralatan tidak digunakan dalam usaha pada harga di bawah nilai
buku saat ini,
6. Penjualan investasi pada harga di bawah biaya dicatat
Kelayakan dari Pengungkapan
1. Penurunan nilai pasar efek yang dimiliki untuk investasi sementara atau
dijual kembali
2. Penerbitan obligasi atau surat berharga ekuitas,
3. Penurunan nilai pasar persediaan sebagai akibat dari tindakan pemerintah
lebih lanjut pembatasan penjualan produk
4. hilangnya persediaan tidak diasuransikan akibat kebakaran,
5. Sebuah merger atau akuisisi
Pengujian Audit
Dua kategori prosedur audit untuk acara peninjauan kembali:
1. Prosedur biasanya terpadu sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir
tahun.
2. Prosedur yang dilakukan secara khusus untuk tujuan menemukan kejadian
atau transaksi yang harus diakui sebagai acara berikutnya.
Page | 164
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Pengujian Audit
1. Daftarkan manajemen,
2. Berkorespondensi dengan pengacara,
3. Review disiapkan laporan internal yang terjadi setelah tanggal neraca yang
disusun Review catatan setelah tanggal neraca,
4. Periksa menit diterbitkan setelah tanggal neraca,
5. Mendapatkan surat representasi Dual Kencan,
6. Tanggal pertama tanggal untuk menyelesaikan kerja lapangan kecuali
pengecualian khusus
7. Tanggal pertama tanggal untuk menyelesaikan kerja lapangan kecuali
pengecualian tertentu,
8. Tanggal kedua, yang selalu kemudian, berkaitan dengan pengecualian
Desain dan melakukan langkah-langkah terakhir dalam segmen bukti-
akumulasi audit.
Bukti Final Akumulasi
1. Melakukan analisis prosedur akhir,
2. Mengevaluasi asumsi going concern.
3. Mendapatkan surat representasi manajemen.
4. Mempertimbangkan informasi atas laporan keuangan pokok.
5. Baca informasi lain dalam laporan tahunan.
6. Surat Representasi Manajemen
Tujuan surat itu:
1. Untuk kesan kepada manajemen tanggung jawabnya untuk pernyataan dalam
laporan keuangan.
Page | 165
M. AGUS SUDRAJATS4309040
2. Untuk mengingatkan pengelolaan potensi salah saji atau kelalaian dalam
laporan keuangan.
3. Untuk dokumen tanggapan dari manajemen untuk pertanyaan tentang
berbagai aspek dari audit.
SAS 85 Empat Kategori dari Hal-hal Tertentu
1. Laporan Keuangan
2. Kelengkapan informasi
3. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
4. Acara berikutnya Mengintegrasikan bukti audit yang dikumpulkan dan
mengevaluasi hasil audit secara keseluruhan
Hasil Evaluasi
1. cukup bukti yang memadai,
2. Bukti mendukung pendapat auditor,
3. pengungkapan laporan Keuangan,
4. Audit dokumentasi tinjauan,
5. Independen tinjauan,
6. bukti evaluasiRingkasan
Isu Laporan Audit
Laporan audit adalah satu-satunya bahwa sebagian besar pengguna lihat dalam
proses audit, dan konsekuensi mengeluarkan laporan tidak sesuai dapat berdampak
tidak baik.
1. Berkomunikasi secara efektif dengan komite audit dan manajemen.
2. Berkomunikasi dengan Komite Audit dan Manajemen
3. Berkomunikasi tindakan penipuan dan illegal,
4. Berkomunikasi kekurangan pengendalian internal lain
Page | 166
M. AGUS SUDRAJATS4309040
5. komunikasi dengan komite audit,
6. surat kepada Manajemen,
7. Mengidentifikasi tanggung jawab auditor ketika fakta-fakta yang
mempengaruhi laporan audit ditemukan setelah diterbitkan.
Jaminan Lainnya Jasa
Pemeriksaan Jasa Kompilasi
Standar untuk kompilasi dan pemeriksaan laporan keuangan disebut Pernyataan
Standar Akuntansi dan pemeriksaan Jasa (SSARS).
Hubungan Antara Akumulasi Bukti dan Jaminan Attained
Memeriksa pelaporan
Dalam memeriksa pelaporan (Pemeriksaan SSARS) keterlibatan dirancang untuk
memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan jaminan terbatas bahwa laporan
keuangan sesuai dengan SAK.
Page | 167
Tin
gkat
Jam
inan
Att
aine
d
Tinggi
(Audit)
Moderat
(Review)
Tidak ada
(Kompilasi)
Minimal
(Kompilasi)
Penting
(Review)
Luas
(Audit)
Jumlah Akumulasi Bukti
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Prosedur yang disarankan untuk Pemeriksaan
Mendapatkan pengetahuan akuntansi prinsip-prinsip klien
Mendapatkan pengetahuan klien
Membuat pertanyaan manajemen
Lakukan prosedur analitik
Mendapatkan surat representasi
Membuat pertanyaan untuk Manajemen
1. perusahaan Temukan prosedur untuk merekam, mengklasifikasi, dan
meringkas
transaksi dan mengungkapkan informasi dalam laporan.
2. Menyelidiki tindakan yang diambil dalam pertemuan-pertemuan pemegang
saham dan dewan direksi.
3. Tanyakan apakah setiap akun dalam keuangan Laporan disiapkan sesuai
dengan GAAP.
Layanan Kompilasi
Sebuah perjanjian dalam standar jasa didefinisikan dalam SSARS sebagai salah satu
yang hadir terdapat akuntan untuk klien atau pihak ketiga, laporan keuangan yang
akuntan telah dipersiapkan. BPA perusahaan tidak mengungkapkan jaminan apapun
terhadap laporan.
Persyaratan perhimpunan
1. Membangun pemahaman dengan klien tentang sifat dan keterbatasan jasa
yang akan
dilakukan dan deskripsi laporan
2. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang prinsip dan praktek industri
klien
3. Mengetahui klien, termasuk sifat nya bisnis transaksi, catatan akuntansi, dan
isi laporan keuangan
4. Membuat pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memuaskan
Page | 168
M. AGUS SUDRAJATS4309040
5. Baca laporan keuangan disusun dan waspada untuk setiap kelalaian jelas atau
kesalahan dalam aritmatika dan GAAP
Bentuk Laporan himpunan
1. Himpunan dengan pengungkapan penuh
2. Himpunan yang mengabaikan seluruh pengungkapan secara substansial
3. Himpunan tanpa independensi
Pemeriksaan informasi keuangan sementara untuk Perusahaan Publik
SEC memerlukan laporan keuangan triwulanan untuk ditinjau oleh auditor eksternal
perusahaan sebelum perusahaan mengajukan Formulir 10-Q.
Seperti ulasan di bawah SSARS, sebuah perusahaan publik memeriksa laporan
sementara yang meliputi lima persyaratan untuk meninjau layanan perjanjian.
Seperti ulasan di bawah SSARS, pemeriksaan untuk umum perusahaan tidak
memberikan dasar untuk mengungkapkan pendapat yang positif bentuk.
pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan standar PCAOB dan tidak ada mengacu
pada SSARS dalam laporan.
Perjanjian Atestasi
1. Atestasi standar
2. Jenis perjanjian atestasi
3. Tingkat pelayanan
Layanan WebTrust
Dalam keterlibatan pengesahan WebTrust, sebuah klien melakukan suatu BPA
untuk memberikan yang wajar jaminan bahwa sebuah situs Web perusahaan
memenuhi dengan prinsip-prinsip tertentu Layanan Trust dan kriteria untuk satu atau
lebih aspek kegiatan e-commerce.
Layanan WebTrust
Layanan WebTrust adalah layanan khusus dikembangkan berdasarkan Layanan
Trust yang lebih luas prinsip-prinsip dan kriteria yang diterbitkan pada tahun 2003
bersama-sama oleh AICPA dan CICA.
Lima Prinsip Layanan Trust
1. Keamanan : Sistem ini dilindungi terhadap akses yang tidak sah
Page | 169
M. AGUS SUDRAJATS4309040
2. Tersedianya : Sistem ini tersedia untuk operasi dan digunakan sebagai
komitmen atau disepakati
3. Pengolahan : integritas Sistem pengolahan selesai, akurat, tepat waktu, dan
berwenang
4. Online pribadi : Informasi pribadi yang diperoleh sebagai hasil dari e-
commerce yang dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dipertahankan
sebagai komitmen atau disepakati
5. Kerahasiaan : Informasi yang ditujukan sebagai rahasia dilindungi sebagai
komitmen atau disepakat.
Layanan SysTrust
Dalam keterlibatan SysTrust, yang SysTrust BPA berlisensi mengevaluasi sebuah
perusahaan sistem komputer menggunakan Layanan Trust prinsip-prinsip dan
kriteria.
Laporan dapat mengatasi Trust tunggal Layanan prinsip atau kombinasi prinsip.
Rencana Laporan Keuangan
Perkiraan dan proyeksi
Penggunaan laporan keuangan calon
Jenis perjanjian
Pemeriksaan laporan keuangan calon
Perjanjian setelah prosedur di setujui
Audit terbatas yang spesifik dalam prosedur audit.Ini disebut sebagai prosedur dan
perjanjian.
SAS menangani laporan keuangan sedangkan kesepakatan dengan SSAE
nonfinansial pernyataan penting.
Audit dan perjanjian yang terbatas
Komprehensif lain dasar akuntansi
Ditentukan unsur, akun, atau item
surat kepatuhan Hutang dan laporan serupa
Page | 170
M. AGUS SUDRAJATS4309040
Komprehensif Lain Dasar Akuntansi
Kas atau diubah kas dasar
Dasar yang digunakan untuk mematuhi persyaratan dari badan pengawas
Pajak penghasilan dasar
Satu set kriteria tertentu memiliki dukungan substansial
Unsur, Akun, atau Produk
Auditor sering diminta untuk mengaudit dan mengeluarkan laporan dalam aspek
tertentu dari laporan keuangan.
Dua perbedaan dalam jenis audit:
Materialitas didefinisikan dalam istilah unsur, rekening, atau item yang
diaudit bukan untuk laporan keseluruhan.
Standar pelaporan pertama di bawah GAAS tidak berlaku.
Kepatuhan Surat Hutang dan Pelaporan yang sama
Keterlibatan dan laporan harus terbatas pada hal-hal kepatuhan auditor yang
memenuhi syarat untuk mengevaluasi. Auditor harus memberikan surat hutang
kepatuhan hanya untuk klien. Untuk auditor yang telah melakukan audit atas laporan
keuangan secara keseluruhan.
Kepatuhan Surat Hutang dan serupa Laporan
Pendapat auditor dalam bentuk jaminan negatif, yang menyatakan bahwa tidak ada
yang datang ke perhatian auditor yang akan menyebabkan auditor untuk percaya ada
ketidakpatuhan.
Page | 171