COVER RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
BADAN KEUANGAN DAERAH – KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan,
Telp. (0335) 846651 - 846652
Kraksaan - Probolinggo
RENSTRA (RENCANA STRATEGIS ) BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2018 - 2023
Surat Keputusan (SK) RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Raya Panglima Sudirman No.134 Tlp (0335)-846651-846652 P R O B O L I N G G O
KEPUTUSAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 954/46A/KET.BK/426.203/ 2019
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2018 - 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil review dan evaluasi terhadap indikator kinerja
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, perlu dilakukan
penyempurnaan indikator kinerja dan tujuan dan sasaran Rencana
Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2018 - 2023;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo tentang Penyempurnaan Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018 - 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan ;
Surat Keputusan (SK) RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Probolinggo Tahun 2005–2025 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018– 2023 ;
9. Peraturan Meneteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara
Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nonor 20 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
se jawa Timur ;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11
Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM
Daerah
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2018 – 2023
Surat Keputusan (SK) RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Pasal 1
(1). Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018,
yang selanjutnya disebut Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2013 - 2018 adalah dokumen perencanaan resmi OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo yang dipersyaratkan dalam memberikan pelayanan OPD
khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan, masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ;
(2). Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023 disusun
sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
Pasal 2
Sistematika Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018,
adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP
dengan uraian sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 38
Matrik Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023
sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Keuangan Daerah ini.
Pasal 4
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.
Surat Keputusan (SK) RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Pasal 5
Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Probolinggo pada tanggal : 27 Maret 2019
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SANTIYONO, SE., MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19640801 199202 1 005
Kata pengantarI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat,
taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023 dapat terselesaikan. Renstra Badan
Keuangan disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun
yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas
pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018 – 2023.
Maksud dari Penyusunan Dokumen Renstra Badan Keuangan ini adalah :
1. Sebagai kerangka dan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Sebagai dokumen yang menyelaraskan dan mengintegrasikan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan yang dilaksanakan Badan
Keuangan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah baru dengan program yang ada pada
RPJM Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023;
3. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
selama periode 5 ( lima ) tahun kedepan;
4. Sebagai tolok ukur akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
selama 5 (lima) tahun kedepan.
Probolinggo, 27 Maret 2019
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SANTIYONO, SE., MM. Pembina Utama Muda
Nip. 19640801 199202 1 005
Daftar Isi RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/1 1.1. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … I/1 1.2. Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I/2 1.3. Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I/4 1.4. Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
I/5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH . . . II/1 2.1. Tugas,Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Keuangan
Daerah. . . . . . II/1
2.2. Sumberdaya Badan Keuangan Daerah . . . . . . . . . . . … II/18 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah . . . . . . . . . II/22 2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Keuangan Daerah. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ….
II/33 BAB III ISU-ISU STRATEGIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III/1 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi . . . . . . . III/1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih . . . . . .
III/3
3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabapaten Probolinggo . . . . . . . . . . .
III/3
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III/3 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III/3
BAB IV TUJUAN, SASARAN IV/1 4.1. tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan
Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV/1 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . V/1 5.1. Strategi dan arah kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V/1 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN. . .
VI/1 BAB VII INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……………………………
VII.1
BAB VIII PENUTUP…………………………… VIII.1
Bab I RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 1
XXIX. Badan Keuangan Daerah Lampiran Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 17 TAHUN 2019 Tanggal : 27 MARET 2019
1.1 Latar Belakang
Terselenggaranya kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah
dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kepemerintahan yang
baik akan tercapai apabila kesejajaran antara unsur eksekutif, legeslatif maupun masyarakat
terwujud. Pelaksanaan good governance sudah harus dimulai pada tahapan perencanaan
pembangunan.
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan salah satu
amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra
Perangkat Daerah merupakan dokumen kebijakan serta program dan kegiatan dari Perangkat
Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah
merupakan bagian dari perencanaan daerah, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mendukung pencapaian prioritas
program daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
Proses teknokratis penyusunan draft awal RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-
2023 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo telah
dimulai pada tahun 2018, yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses politik untuk disesuaikan
dengan visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih. Dalam proses teknokratis tersebut
Bappeda sudah mulai melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemeritah Kabupaten
Probolinggo agar tercapai kesesuaian program kegiatan Perangkat Daerah dengan draft awal
RPJMD. Bappeda Kabupaten Probolinggo juga melakukan restrukturisasi program-program OPD
dan mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin koherensi
dengan program-program daerah yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan program-program
daerah yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang dapat direalisasikan sesuai TUPOKSI-nya,
serta tetap memperhatikan visi dan misi Bupati Probolinggo dan UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal
6 ayat 2 poin c. Berbunyi: ”Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)…. diserahkan
kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola
BAB I
PENDAHULUAN
Bab I RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 2
keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan”.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah (Renstra BK) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2023, memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama jangka waktu lima tahun serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
b. pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan
dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan
daerah;
d. pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan Keuangan Daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
1.2 Landasan Hukum
Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 disusun
atas dasar:
A. Landasan Konstitusionil
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Bab I RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 3
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4547);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
Bab I RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 4
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timar Tahun 2009-2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor ....... Tahun ...... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun
2019 – 2024 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan
Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
B. Landasan Operasional :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah serta Tata Cara Peruabahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 adalah yang
pertama dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi baru yang merupakan
gabungan 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah,
Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, yang kedua
memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo. Utamanya
adalah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek penganggaran,
Bab I RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 5
penatausahaan, perbendaharaan, pelaporan dan akuntansinya selama kurun waktu
lima tahun kedepan.
2 Tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 adalah untuk
memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan Badan Keuangan,
khususnya para staf Badan Keuangan dalam melaksanakan TUPOKSI masing-masing
untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 2 (dua) tahun mendatang,
secara bertahap sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan .
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2018-2023, adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan Keuangan, fungsi
Renstra Badan Keuangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra Badan Keuangan, keterkaitan Renstra Badan Keuangan
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan Renja Badan Keuangan.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,
tugas dan fungsi, kewenangan Badan Keuangan, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan
Keuangan.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Keuangan, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Keuangan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Badan Keuangan periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas Badan Keuangan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
Bab I RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 6
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Keuangan ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Keuangan,
struktur organisasi Badan Keuangan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan
satu eselon dibawah kepala BK. Uraian tentang struktur organisasi Badan Keuangan
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SOPD
yang meliputi : proses, prosedur, mekanisme.
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan
Keuangan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya
manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Keuangan berdasarkan
sasaran/target Renstra Badan Keuangan periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SOPD dan/atau indikator lainnya
seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan.
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN
DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI Pelayanan Badan Keuangan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan
Keuangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Keuangan yang terkait
dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Keuangan, dipaparkan apa
saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Keuangan yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPKAD Propinsi Jatim
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan Badan Keuangan yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SOPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Keuangan.
Bab I RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 7
3.4 Telaahan Peraturan Perundangan Pengelolaan Keuangan Daerah Permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Pada bagian ini
dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan
Badan Keuangan Daerah.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan Keuangan,
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan
isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi
tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Keuangan
tahun rencana.
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah beserta indikator kinerjanya Pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel
BAB V Strategi dan Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun mendatang,
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Keuangan yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo, memiliki ;
I. Tugas Pokok
Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas “Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang dibidang keuangan “ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
II. fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah ;
2. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah dibidang anggaran, perbendaharaan
dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan ;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan
daerah ;
4. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 2
Gbr Strukutur Organisasi BK Berdasarkan
Perbup Kab.Probolinggo No 84 Thn 2016
KEPALA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG ANGGARAN
BIDANG
PERBENDAHARAAN
BIDANG
AKUNTANSI BIDANG
PENGELOLAAN ASET
BIDANG PENDAPATAN
SUB BIDANG PENAGIHAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN
SUB BIDANG PENILAIAN,
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN
PENGGUNAAN ASET
SUB BIDANG
PEMANFAATAN DAN
PENGAMANAN ASET
SUB BIDANG AKUNTANSI
PENDAPATAN
SUB BIDANG AKUNTANSI
BELANJA
SUB BIDANG PELAPORAN
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH
SUB BIDANG PENGENDALIAN
BELANJA DAERAH
SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA
LANGSUNG
SUB BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN, BTL DAN PEMBIAYAAN
SUB BIDANG ANALISIS DAN
EVALUASI ANGGARAN
SUB BIDANG PENETAPAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 3
A. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang
meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, ketatalaksanaan, penyusunan program dan memberikan pelayanan
teknis administratif kepada semua unsur dilingkungan Badan Keuangan. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud pada Sekretariat Badan Keuangan mempunyai
fungsi :
1. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan
tatalaksana ;
2. penyelenggaraan dan pengolaan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, perencanaan dan BMD;
3. pembinaan dan pemberiaan dukungan dan pengawasan administrasi umum dan
kepegawaian, perencanaan, kerumahtanggaan, kearspan dan BMD pada Badan
Keuangan ;
4. pengkoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan
anggartan ;
5. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban
keuangan ;
6. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) ;
7. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan ;
8. Penyelenggaraan pengelolaan BMD ;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keuangan.
Sekretariat Badan Keuangan membawahi ;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan ;
c. Sub Bagian Perencanaan.
Masing–masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 4
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. pelaksanaan urusan administrasi umum ;
2. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan BMD ;
3. pelaksanaan urusan rumahtangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana
pengadaan sarana /prasarana serta pemeliharaan;
4. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi
kepegawaian dan peningkatan SDM ;
5. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian
;
6. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana ;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
2. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan ;
3. penyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan ;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan ;
5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Sekretaris.
Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
1. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
2. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah ;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana
program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
B. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis Penyusunan dan evaluasi anggaran Pendapatan,
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 5
Belanja dan Pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan,
Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
1. penyusunan perencanaan teknis bidang Anggaran;
2. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan Anggaran;
3. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan
Anggaran;
4. pembinaan,koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
5. pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penyusunan
Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPerangkat
Daerah dan SKPKD;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di
bidang Anggaran;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Anggaran, membawahi ;
a. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
b. Sub Bidang Anggaran Pendapatan, BTL dan Pembiayaan ;
c. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas ;
1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan
dan penyusunan anggaran Belanja Langsung;
2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
anggaran Belanja Langsung;
3. pelaksaanaan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat
Daerah (RKA-Perangkat Daerah) anggaran Belanja Langsung;
4. penyiapan bahan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat
Daerah dan RKA PPKD beserta perubahannya;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 6
5. pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-
Perangkat Daerah) anggaran Belanja Langsung;
6. pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
(DPA-Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Perangkat Daerah (DPPA-Perangkat Daerah) Anggaran Belanja Langsung;
7. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi tugas Tim Anggaran;
8. pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerahserta rancangan PerubahanAnggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
9. pelaksanaan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
pergeseran anggaran;
10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Anggaran Pendapatan, BTL dan Pembiayaan, mempunyai
tugas :
1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan
dan penyusunan anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan
Pembiayaan;
2. pelaksanaan koordinasi penetapan target dan realisasi pemungutanPajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. penyiapan bahan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat
Daerah dan RKA PPKD beserta perubahannya;
4. pelaksaanaan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat
Daerah (RKA-Perangkat Daerah) anggaran Pendapatan, Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan;
5. pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah
(RKA-Perangkat Daerah) anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan
Pembiayaan;
6. pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 7
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-Perangkat
Daerah) anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
7. pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerahserta rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
8. pelaksanaan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
pergeseran anggaran;
9. penyiapan penetapan penerima hibah dan bansos,bantuan keuangan dalam
bentuk uang;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Analisisdan Evaluasi Anggaran, mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian
dan evaluasi anggaran;
2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
pengendalian dan evaluasi anggaran;
3. pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) meliputi
penyiapan anggaran kas dan penyiapan Surat Pencairan Dana (SPD);
5. penyusunan Standar Biaya Umum (SBU);
6. penyusunan Standar Satuan Harga(SSH);
7. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi tambahan penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil;
8. penyajian Informasi keuangan daerah;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
C. Bidang Perbendaharan
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan
dibidang perbendaharaan daerah dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 8
daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perbendaharan dan Verifikasi
mempunyai fungsi :
1. perumusan dan penyusunan program kegiatan perbendaharaan;
2. pengendalian dan pengujian atas penerbitan surat perintah pencairandana;
3. pelaksanaan koordinasi serta kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait
terhadap perbendaharaan;
4. perumusan pengendalian program pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. pengendalian pengelolaan kas daerah;
6. perumusan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah
7. pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Perbendaharaan membawahi ;
a. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah;
b. Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah;
c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah sesuai
dengan rencana kerja;
2. pemeriksaan keabsahan surat perintah membayar dan kelengkapannya;
3. pelaksanaan pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitanSurat Perintah
Pencairan Dana;
4. pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah
daerah dan pagu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. pelaksanaan pemberian pertimbangan serta mengikuti pelaksanaan
penyelesaian masalah-masalah penatausahaan belanja daerah;
6. pengumpulan dan mengelola data dalam rangka penyusunan program kegiatan
dibidang gaji;
7. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 9
8. pelaksanaan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran pada perangkat daerahdalam rangka rekonsiliasi pengeluaran;
9. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah mempunyai fungsi:
1. pengendalian Belanja Daerah;
2. pengendalian penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
3. perumusan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
4. perumusan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah;
5. pembinaan tentang penatausahaan keuangan daerah;
6. pelaksanaan koordinasi penatausahaan keuangan daerahdengan instansi
terkait;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:
1. penyiapan ketersediaan kas harian;
2. pelaksanaan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran kas
daerah;
3. pelaksanaan pemantauan arus kas penerimaan dan pengeluaran keuangan
daerah baik oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
4. pelaksanaan penyimpanan, penempatan dan investasi daerah;
5. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan dokumen Surat
Perintah Pencairan Dana;
6. persiapan bahan-bahan persyaratan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama pemerintah;
7. persiapan bahan-bahan dalam rangka pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;
8. pelaksanaan pengelolaan utang, piutang pada Bendahara Umum Daerah dan
koreksi kas daerah;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 10
9. pelaksanaan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan pada perangkat daerah dalam rangka rekonsiliasi penerimaan;
10. pemrosesan penetapan rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendaharaan
Penerimaan;
11. pengadministrasian pemungutan dan pemotonganpihakketiga;
12. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
D. Akuntansi
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta
penyusunan laporan keuangan daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
1. penyusunan perencanaan teknis bidang akuntansi;
2. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan akuntansi;
3. pengendalian dan pengoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem
akuntansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan
daerah;
4. pembinaan, pengendalian dan rekonsiliasi teknis terhadap data akuntansi
pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas dalam rangka
pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
5. pembinaan,koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan
akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas serta laporan
keuangan daerah;
6. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap penyusunan
laporan keuangan daerahdan nota pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. pembinaan kepada perangkat daerahdalam rangka proses akuntansi perangkat
daerahdan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
dibidang akuntansi;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Akuntansi membawahi ;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 11
a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
b. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
c. Sub Bidang Pelaporan.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.
Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
2. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan
akuntansi pendapatan dan akuntansi selain kas;
3. pelaksanaankebijakan dan sistim akuntansi pendapatan daerahsertakebijakan
dan sistimakuntansi selain kas;
4. pelaksanaan pencatatan atas seluruh kejadian terkait pendapatan daerah dan
kejadian selain kas, yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan
daerah;
5. pelaksanaan rekonsiliasi data pendapatan daerah dan akuntansi selain kas
dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas
pelaporan;
6. pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan pendapatan dengan rekening kas
umum daerah;
7. penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait pendapatan daerah dan
akuntansi selain kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran
dan laporan akhir tahun);
8. pembinaan bagi perangkat daerahselaku entitas akuntansi, terkait pendapatan
daerah dan akuntansi selain kas;
9. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi dan Pengeluaran Kas;
2. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan
akuntansi belanja dan pembiayaan daerah;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 12
3. pelaksanaankebijakan dan sistim akuntansi belanja daerah dan pembiayaan
daerah;
4. pelaksananan pencatatan atas seluruh kejadian terkait belanja daerah dan
pembiayaan daerah, yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan
daerah;
5. pelaksananan rekonsiliasi data belanja daerah dan pembiyaan dalam rangka
pelaksanaan kosolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
6. pelaksananan rekonsiliasi antara pencatatan belanja dan pembiayaan daerah
dengan rekening Kas Umum Daerah;
7. penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah
dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir
tahun);
8. pembinaan bagi perangkat daerahselaku entitas akuntansi, terkait belanja dan
pembiayaan daerah;
9. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pelaporan, mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan;
2. penyusunan dan merumuskan kebijakan teknik operasional terkait pelaporan
keuangan daerah;
3. penyiapan bahan, data dan kertas kerja dan fasilitasi teknis pelaksanaan
penyusunan laporan semesteran, prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan laporan keuangan daerahpada tahun anggaran berkenaan;
4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahserta Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
5. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan
semesteran, prognosis dan laporan keuangan perangkat daerahpada tahun
anggaran berkenaan;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 13
6. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pada
tahun anggaran berkenaan;
7. pembinaan kepada perangkat daerahdalam rangka penyusunan laporan
keuangan perangkat daerah;
8. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
E. Bidang Aset
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidang aset dalam rangka pengelolaan barang
milik daerah.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Aset
mempunyai fungsi :
1. penyusunan perencanaan teknis bidang aset;
2. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan dibidang
aset;
3. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan
aset;
4. pembinaan,koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka
penatausahaan barang milik daerah;
5. pembinaan kepada perangkat daerah dalam rangka fasilitasi penatausahaan
barang milik daerah;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
dibidang aset;
7. perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan barang daerah;
8. perumusan kebijakan penatausahaan aset pemerintah daerah;
9. pelaksanaan penilaian, pemanfaatan, penggunaan, pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan aset pemerintah daerah;
10. penyusunan laporan pelaksanaan belanja modal pemerintah daerah ;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 14
Bidang Aset membawahi ;
a. Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Aset;
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
c. Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset.
Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Aset mempunyai fungsi:
1. pengumpulan bahan dan data rencana kebutuhan barang tahunan perangkat
daerah;
2. penetapan status penggunaan aset;
3. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kebutuhan barang
Daerah;
4. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penatausahaan aset
daerah;
5. pelaksaanaan Fasilitasi Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kebutuhan
BarangMilik Daerah (RKBMD) perangkat daerah;
6. pelaksanaan penerimaan dan pencatatan aset;
7. pelaksanaan evaluasi dan realisasi Kebutuhan Barang Daerah tahun lalu dalam
rangka penyusunan rencana kebutuhan barang daerah tahun yang akan datang;
8. pengevaluasian rencana kebutuhan barang dalam rangka penetapan plafond
anggaran kebutuhan barang daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
9. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai fungsi:
1. pelaksanaan penyimpanan, pemanfaatan dan pengamanan aset;
2. pengumpulan data dan bahan dalam rangka inventarisasi aset Pemerintah
Daerah;
3. pengurusansertifikat tanahPemerintah Daerah;
4. pelaksanaan asuransi gedung dan kendaraan;
5. pelaksanaan evaluasi barang milik daerah dan masa berlakunya;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 15
6. penyusunan laporan pelaksanaanbelanja modal Pemerintah Daerah;
7. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan dan data pemindahtanganan aset;
2. penyiapan bahan dan data proses pemusnahan aset;
3. penyiapan bahan dan data proses penghapusan aset;
4. penyiapan bahan dan data proses tuntutan ganti rugi;
5. penyusunan laporan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan
dan penghapusan aset;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
F. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan
kebijakan teknis dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pendapatan
mempunyai fungsi :
1. perumusan rencana dan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
2. pengidentifikasian dan menganalisa data potensi pendapatan daerah;
3. pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
penerimaan daerah;
4. pengoordinir pengelolaan pendapatan daerah;
5. pelaksanaan pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
6. pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penagihan piutang daerah;
7. pelaksanaan,pengawasan dan penindakan penerimaan/pendapatan;
8. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pendapatan membawahi ;
a. Sub Bidang Penetapan;
b. Sub Bidang Penagihan;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 16
c. Sub Bidang Pengendalian.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.
Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penetapan
pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang
Penetapan mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kegiatan ;
2. penyiapan bahan kerja ;
3. penyiapannota perhitungan dan penetapan pajak daerah ;
4. penyiapanSurat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) ;
5. pemroses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat
Daerah) ;
6. pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak
Daerah (Perangkat Daerah) ;
7. pelaksanaanevaluasi terhadap pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
pembayaranpajak daerah ;
8. pelaksanaanlegalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;
9. penyiapan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
10. penginventarisasian, mengidentifikasi dan menyiapkan bahanpemecahan
permasalahan;
11. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil ;
12. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan
pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang
Penagihanmempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kegiatan ;
2. penyiapan bahan kerja ;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 17
3. pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah dan lain-lain
pendapatan daerah ;
4. pelaksanaanpenatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan
angsuran tunggakan pajak ;
5. penyiapan usulan penghapusan piutang pajak ;
6. penyiapan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir
pembayaran ;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah ;
8. penyiapan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
9. penyiapanbahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak daerah ;
10. penginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya ;
11. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil;
12. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala
SubBidang Pengendalian mempunyai fungsi :
1. penyusunan rencana kegiatan ;
2. penyiapan bahan kerja ;
3. penyiapanbahan koordinasi pengendalian operasional,pemeriksaandan
penindakan ;
4. pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran
pajak daerah ;
5. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah
terhadap objek dan subjek pajak daerah ;
6. pelaksanaanpenindakan atas pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah ;
7. pelaksanaanintensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah ;
8. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian
dan pengembangan pendapatan ;
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 18
9. penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan dan
pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah ;
10. penyiapan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
11. penginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan ;
12. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil ;
13. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
14. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu
unsur penunjang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan
keuangan daerah maka diperlukan sumberdaya yang memadai. Salah satu sumber
daya tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan yang tepat atas
seluruh potensi SDM di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo akan mampu mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi kepada
daerah yang telah ditetapkan. Susunan pegawai menurut tingkat pendidikan yang
ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah kondisi tanggal 28
Juni 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
No Sekretariat/Bidang
Pendidikan
Jml
S2 S1 D3 SLA SLTP SD
1 Sekretariat Badan
Keuangan
3 9 2 3 - - 17
2 Bidang Anggaran 2 7 1 1 - - 11
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 19
3 Bidang Perbendaharaan
dan Verifikasi
- 11 - 5 - - 16
4 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
3 4 1 2 - - 10
5 Bidang Aset
4 5 - 6 - - 15
6 Bidang Pendapatan
3 10 - 10 - 1 24
Jumlah 15 46 4 27 - 1 93
Sumber data : Sekretariat BK Kabupaten Probolinggo (diolah)
Sedangkan komposisi pegawai menurut tingkat kepangkatan yang ada di
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo per posisi 28 Juni 2018 sebagai
berikut :
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
No Unit Kerja
Golongan Kepangkatan
Jumlah
IV III II I NON
PNS
1 Sekretariat BK 2 8 2 - 5 17
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 20
2 Bidang Anggaran
1 6 - - 4 11
3 Bidang Perbendaharaan
dan Verifikasi
- 9 2 - 5 16
4 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
3 2 1 - 4 10
5 Bidang Aset - 9 1 - 5 15
6 Bidang Pendapatan 1 8 3 - 12 22
Jumlah 7 42 9 - 35 93
Sumber data : Sekretariat Badan Keuangan Kabupaten Probolinggo (diolah)
Dari seluruh pegawai yang ada telah terdistribusi sesuai dengan kompetensi dalam
merealisasikan tugas pokok dan fungsinya.
Adapun komposisi kelengkapan sarana dan prasarana pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo per 28 Juni 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana Prasarana
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor Nama Barang Jumlah
1. Bangunan Kantor -
2. Kendaraan Roda 4 41
3. Kendaraan Roda 2 65
4. Komputer 272
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 21
5. Komputer Server 9
6. Meja 127
7. Kursi 667
8. Kursi Rapat 371
9. Brankas 18
10. Mesin Tik 36
11. Mesin Penghancur Kertas 20
12. Air Conditioner 47
13. Meja Komputer 26
14. Televisi 31
15. Tape Recorder 2
16. Kursi Meja Tamu -
17. Almari Besi 44
18. Almari Kayu 36
19. Printer 136
20. Laptop 117
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 22
21. Calkulator 1
22. Rak Besi 3
23. Mesin Finger Print 1
24. Scaner 3
25. Router 2
26. LCD 1
27. Kamera 3
Jumlah
2079
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD, dilakukan perbandingan
antara capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta
dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan
kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra OPD
periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan
pelayanan.
Mengingat dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
telah diketemukan target kinerja pelayanan setiap tahunnya, maka untuk
menganalisi tingkat kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Surat
Edaran Mendagri Nomor 100/322/SJ Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 23
Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2017. Hal ini
dilakukan karena belum ada SPM untuk pengelolaan keuangan daerah.
Disamping menganalisa IKK Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo, aspek yang dianalisa adalah pendanaan dan anggaran yang dikelola
oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Dalam membahas kinerja
pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo ini, tidak dilakukan
analisis mengenai rencana tata ruang wilayah karena dalam melaksanakan
pelayanannya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tidak mempunyai
implikasi langsung atas rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten
Probolinggo. Demikian juga analisis mengenai Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan OPD, disamping tidak adanya dokumen
KLHS di Kabupaten Probolinggo, dalam melaksanakan pelayanan kepada OPD dan
mitra kerja, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tidak terkait langsung
dengan KLHS.
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 24
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
URUSAN WAJIB
FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
640,037,500 862,395,000 1,317,660,000 1,878,963,500 2,324,156,600 593,690,254 738,163,646 1,242,026,078 1,747,417,542 2,036,877,163 93
86
94
93
88
Penyediaan jasa tenaga non PNS
9,650,000 26,600,000 88,000,000 403,200,000 690,524,600 8,122,384 25,400,000 88,000,000 393,477,500 654,986,000 84
95
100
98
95
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
68,700,000 77,400,000 323,850,000 369,588,500 113,100,000 68,200,000 77,400,000 320,568,800 338,988,000 113,100,000 99
100
99
92
100
Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran
411,987,500 524,995,000 617,190,000 787,175,000 577,615,000 400,007,300 446,163,347 565,210,500 709,352,877 429,256,323 97
85
92
90
74
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
149,700,000 233,400,000 288,620,000 319,000,000 942,917,000 117,360,570 189,200,299 268,246,778 305,599,165 839,534,840 78
81
93
96
89
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
421,900,000 333,900,000 281,250,000 854,600,000 660,045,500 414,286,500 306,174,300 265,072,154 782,536,799 606,431,066 98
92
94
92
92
Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
152,700,000 73,000,000 85,000,000 160,000,000 119,250,000 149,826,500 67,460,800 75,615,450 130,395,050 102,796,606 98
92
89
81
86
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
269,200,000 260,900,000 196,250,000 694,600,000 540,795,500 264,460,000 238,713,500 189,456,704 652,141,749 503,634,460 98
91
97
94
93
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
250,000,000 130,150,000 332,740,000 0.0 0.0 243,500,000 107,250,000 300,980,000 0.0 0 97
82
90
#DIV/0! #DIV/0!
Pendidikan dan Pelatihan Formal
50,000,000 53,500,000 60,190,000 43,650,000 30,600,000 55,550,000 87
57
92
#DIV/0! #DIV/0!
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200,000,000 76,650,000 272,550,000 199,850,000 76,650,000 245,430,000 100
100
90
#DIV/0! #DIV/0!
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
385,000,000 397,820,000 436,920,000 323,065,000 463,735,000 375,392,680 360,679,500 378,852,033 270,649,500 458,658,150 98
91
87
84
99
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
35,000,000 36,000,000 63,000,000 0 0 35,000,000 35,925,000 62,040,000 0 0 100
100
98
#DIV/0! #DIV/0!
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 25
Penyusunan laporan keuangan semesteran
100,000,000 125,000,000 125,000,000 97,183,830 123,694,500 124,290,000 97
99
99
#DIV/0! #DIV/0!
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
100,000,000 125,000,000 125,000,000 95,358,850 101,360,000 113,462,033 95
81
91
#DIV/0! #DIV/0!
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
20,000,000 20,000,000 27,420,000 138,910,000 117,440,000 19,780,000 12,550,000 9,000,000 132,925,000 116,901,200 99
63
33
96
100
Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD
130,000,000 76,820,000 81,500,000 170,355,000 332,995,000 128,070,000 72,150,000 55,060,000 123,924,500 329,496,950 99
94
68
73
99
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
0 15,000,000 15,000,000 13,800,000 13,300,000 0 15,000,000 15,000,000 13,800,000 12,260,000 #DIV/0! 100
100
100
92
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2,905,400,000 2,774,295,000 2,779,370,000 2,420,621,000 2,907,880,000 375,392,680 2,651,835,310 2,665,448,599 2,345,445,026 2,754,610,990 13
96
96
97
95
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
200,000,000 194,431,262 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
93,500,000 120,000,000 125,000,000 122,500,000 92,830,500 111,700,000 120,509,002 121,192,133 99
93
96
99
#DIV/0!
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
120,000,000 135,000,000 135,000,000 158,000,000 117,490,500 131,929,000 127,960,000 148,698,100 98
98
95
94
#DIV/0!
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
93,500,000 120,000,000 125,000,000 125,000,000 93,430,500 117,735,000 116,903,400 112,858,193 100
98
94
90
#DIV/0!
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
120,000,000 135,000,000 135,000,000 145,000,000 119,079,500 134,945,000 130,890,000 136,283,613 99
100
97
94
#DIV/0!
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
130,000,000 153,000,000 143,870,000 137,037,000 99,110,500 141,470,200 143,223,200 136,992,000 76
92
100
100
#DIV/0!
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penajabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
173,000,000 143,935,000 #DIV/0! 83
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 26
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
135,000,000 141,400,000 91,184,000 125,920,400 138,996,800 90,713,160 93
#DIV/0! 98
99
#DIV/0!
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
75,000,000 70,000,000 545,577,000 70,190,000 68,596,582 474,388,292 94
#DIV/0! #DIV/0! 98
87
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
450,400,000 48,500,000 40,000,000 405,571,500 48,500,000 31,770,000 90
100
79
#DIV/0! #DIV/0!
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
228,000,000 293,400,000 278,000,000 132,985,000 185,822,000 226,649,000 284,039,800 262,084,318 129,600,000 177,205,744 99
97
94
97
95
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD
50,000,000 50,000,000 50,000,000 79,235,000 100,123,000 49,955,500 49,881,750 47,620,750 79,021,500 99,809,370 100
100
95
100
100
Penelitian RKA SKPD dan verifikasi DPA SKPD Belanja Langsung
224,615,000 223,749,435 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100
#DIV/0!
Penelitian RKA SKPD dan Verifikasi DAP SKPD
287,500,000 279,365,000 366,500,000 281,425,000 273,436,800 347,700,619 98
98
95
#DIV/0! #DIV/0!
Penyusunan Profil APBD
50,000,000 75,000,000 75,000,000 90,000,000 85,000,000 49,450,000 72,610,000 74,896,000 90,000,000 84,998,500 99
97
100
100
100
Penyusunan standart biaya umum
57,500,000 125,000,000 125,000,000 280,000,000 335,000,000 57,424,820 113,998,000 117,932,630 266,045,363 318,462,578 100
91
94
95
95
Penyusunan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD
60,000,000 75,000,000 75,000,000 85,000,000 85,000,000 59,669,000 74,999,600 73,075,000 84,987,500 84,928,000 99
100
97
100
100
Penyusunan Kodifikasi dan stadarisasi Nomenklatur Keuangan daerah
57,500,000 75,000,000 75,000,000 65,000,000 65,000,000 57,340,000 69,545,000 71,505,000 64,798,900 63,133,400 100
93
95
100
97
Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD Blanja Tidak Langsung (BTL)
103,450,000 103,167,500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100
#DIV/0!
Penunjang dan Mekanisme satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
110,000,000 164,000,000 87,200,000 105,125,000 158,675,000 87,145,000 96
97
100
#DIV/0! #DIV/0!
Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA SKPD
85,000,000 160,000,000 82,400,000 83,208,000 156,205,000 77,105,000 98
98
94
#DIV/0! #DIV/0!
Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
117,500,000 116,740,000 99
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 27
Penunjang dan Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pejabat Negara , PNS dan Pegawai Tidak tetap
147,500,000 147,500,000 145,000,000 125,000,000 120,000,000 145,389,400 141,595,000 141,930,000 123,699,998 118,960,300 99
96
98
99
99
Penyusunan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD
141,870,000 175,617,000 129,319,489 174,928,644 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 91
100
Penyusunan rancangan Perda APBD dan Perbup penjabaran APBD
285,024,000 266,537,500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94
Penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD dan Perbup penjabaran perubahan APBD
274,721,000 258,930,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94
Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD/SKPKD serta Penelitian RKA SKPD dan Verifikasi DPA SKPD APBD
249,794,000 244,915,400 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98
Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD/SKPKD serta Penelitian RKA SKPD dan Verifikasi DPA SKPD Perubahan APBD
201,202,000 192,982,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96
Penelitian RKA SKPD dan verifikasi DPA SKPD Belanja Tidak Langsung, Pendapatan dan Pembiayaan
149,955,000 146,917,460 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98
#DIV/0!
Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD Belanja Langsung (BL)
94,790,000 88,804,100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94
#DIV/0!
Penyusunan Bagan Akun Standar Keuangan Daerah
160,000,000 100,000,000 100,000,000 157,447,000 91,125,000 93,553,700 98
91
94
#DIV/0! #DIV/0!
Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) APBD
277,500,000 245,530,000 300,000,000 274,792,000 239,819,800 288,550,680 99
98
96
#DIV/0! #DIV/0!
Fasilitasi penganggaran Belanja Hibah dan Bansos
100,000,000 98,401,000 #DIV/0! #DIV/0! 98
#DIV/0! #DIV/0!
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 28
Klini Konsultasi Keuangan Daerah
75,000,000 73,696,500 #DIV/0! #DIV/0! 98
#DIV/0! #DIV/0!
Pengendalian dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Dearah
100,000,000 95,690,360 #DIV/0! 96
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Program Pembinaaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten /kota
263,300,000 200,000,000 236,005,000 113,931,763 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90
57
Pembinaan dan pengawasaan Pajak dan retribusi Daerah
263,300,000 200,000,000 236,005,000 113,931,763 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90
57
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
149,700,000 250,000,000 130,380,000 238,944,800 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 87
96
Pemeliharaan basis data
149,700,000 250,000,000 130,380,000 238,944,800 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 87
96
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
90,000,000 89,926,000 100
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fasilitasi Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah
90,000,000 89,926,000 100
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah daerah
815212500 592,855,000 594,770,000 635,097,500 500,000,000 745,297,500 553,936,000 580,591,700 588,074,028 480,725,749 91
93
98
93
96
Penyusunan Koordinasi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
75,000,000 48,000,000 66,201,000 42,197,500 #DIV/0! 88
88
#DIV/0! #DIV/0!
Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA Keuangan)
775,000,000 517,855,000 546,770,000 635,097,500 500,000,000 705,580,000 487,735,000 538,394,200 588,074,028 480,725,749 91
94
98
93
96
Pengembangan Sistem Informasi Penggajian
40,212,500 39,717,500 99
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan daerah
1,357,000,000 2,373,000,000 1,787,730,000 1,247,622,500 1,032,938,400 1,411,890,702 2,027,259,152 1,725,468,303 1,128,238,278 1,011,346,461 104
85
97
90
98
Pengendalian dan penelitian SPM dan SPJ
75,000,000 57,220,000 101,640,000 78,732,500 85,000,000 74,742,377 57,220,000 101,640,000 50,279,300 84,782,764 100
100
100
64
100
Penunjang administrasi perbendaharaan dan pengelolaan gaji PNS
125,000,000 1,389,640,000 155150000 315,300,000 281,156,400 111,607,500 127,543,206 154,210,640 310,217,585 268,815,594 89
9
99
98
96
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 29
Penunjang Penatausahaan Penerbitan SP2D
147,000,000 179,710,000 167,550,000 202,500,000 161,727,000 241,014,500 173,436,000 165,700,500 201,372,250 161,664,900 164
97
99
99
100
Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah
249,221,000 234,160,000 153,000,000 120,710,000 108,798,000 248,768,800 205,130,000 139,575,000 107,150,907 104,217,014 100
88
91
89
96
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Dana Perimbangan
100,000,000 137,890,000 115,000,000 87,580,000 94,957,000 96,045,525 137,586,946 114,591,163 76,500,236 94,226,189 96
100
100
87
99
Pembinaan, penatausahaan keuangan daerah
200,000,000 407,590,000 453,590,000 283,800,000 238,000,000 192,434,000 405,450,000 442,686,000 245,028,000 234,840,000 96
99
98
86
99
Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran SKPD
45,779,000 44,659,000 98
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Penyelenggaraan Lomba Adu Gagasan Tingkat SLTA
100,000,000 100,000,000 100
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Evaluasi realisasi keuangan daerah
75,000,000 80,000,000 67,500,000 21,500,000 72,430,000 80,000,000 67,450,000 16,325,000 97
100
100
76
#DIV/0!
Rekonsiliasi perhitungan Pihak Ketiga Non Gaji
165,000,000 143,500,000 130,000,000 50,000,000 22,400,000 156,309,000 138,624,000 126,945,000 34,550,000 22,400,000 95
97
98
69
100
Penunjang peningkatan kapasitas SDM PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran
75,000,000 383,280,000 390,850,000 73,880,000 373,820,000 367,760,000 99
98
94
#DIV/0! #DIV/0!
Peningkatan Kualitas Pelayanan Di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
86,571,000 46,000,000 87,500,000 40,900,000 80,465,000 44,910,000 86,815,000 40,400,000 #DIV/0! 93
98
99
99
Peningkatan Fungsi Perbendaharaan
524,115,000 247,984,000 #DIV/0! 47
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1,244,600,000 1,529,290,000 1,731,830,000 1,853,139,000 1,674,966,400 1,167,157,310 1,378,840,500 1,633,909,515 1,537,915,149 1,558,867,422 94
90
94
83
93
Review sistem dan prosedur akuntansi
100,000,000 96,425,000 96
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pendampingan penyusunan Neraca SKPD
100,000,000 107,000,000 107,000,000 95,438,700 98,500,000 103,558,000 95
92
97
#DIV/0! #DIV/0!
Evaluasi akuntansi keuangan SKPD
75,000,000 66,173,900 88
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 71 tahun 2010
348,000,000 75,000,000 248,599,400 74,550,000 #DIV/0! 71
99
#DIV/0! #DIV/0!
Rekonsiliasi Aset/Barang Daerah
75,000,000 64,040,700 85
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 30
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rekonsiliasi Investasi Daerah
50,000,000 41,200,000 82
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rekonsiliasi Persediaan Daerah
205,600,000 196,774,070 96
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah berdasar PP 71 tahun 2010
100,000,000 294,700,000 90,868,200 285,056,000 91
#DIV/0! 97
#DIV/0! #DIV/0!
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD Semester I dan Tribulan III
125,000,000 125,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 100
#DIV/0! #DIV/0!
Rekonsiliasi laporan realisasi anggaran yang komprehensif
75,000,000 66,001,740 88
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Persiapan penyusunan Laporan Kuangan Daerah
310,000,000 231,095,000 114,600,000 296,665,000 217,160,000 113,015,000 96
94
99
#DIV/0! #DIV/0!
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Kabupaten Probolinggo
100,000,000 100,000,000 100
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Strategi Dalam Rangka Upaya Mempertahankan Opini WTP
54,000,000 53,570,000 99
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rekonsiliasi Akuntansi Daerah
443,000,000 440,480,000 428,987,350 438,835,000 #DIV/0! 97
100
#DIV/0! #DIV/0!
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010
245,380,000 284,000,000 123,789,000 241,760,150 279,247,500 113,292,000 #DIV/0! 99
98
92
#DIV/0!
Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
109,818,000 110,000,000 108,651,934 105,450,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99
96
Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas lainnya
185,000,000 150,570,000 162,924,578 130,677,750 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 88
87
Fasilitasi proses akuntansi pendapatan daerah dan kas lainnya
168,255,000 84,805,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 50
#DIV/0!
Pendampingan entitas akuntansi pendapatan SKPD
177,000,000 208,271,400 112,438,087 177,092,602 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 64
85
Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan daerah
276,850,000 238,000,000 237,906,517 225,440,300 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 86
95
Fasilitasi Proses akuntansi belanja dan
108,330,000 97,808,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90
#DIV/0!
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 31
pembiayaan Daerah
Pendampingan Entitas akuntansi Belanja SKPD
96,000,000 157,000,000 94,713,100 152,827,382 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99
97
Penyusunan Pelaporan keuangan Daerah akhir tahun berbasis akrual
259,959,000 409,799,500 255,423,917 408,587,655 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98
100
Monitoring dan evaluasi proses akuntansi dan laporan keuangan PPK BLUD dan BUMD
70,588,000 70,248,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100
#DIV/0!
Koordinasi dan fasilitasi forum Satuan Pengelolaan Keuangan SKPD
146,550,000 256,950,000 118,607,000 243,301,996 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 81
95
Sosialisasi paket regulasi tentang Akuntansi pendapatan dan pelaporan kas lainnya
131,000,000 144,375,500 81,097,016 115,489,737 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 62
80
Persiapan Pelaksanaan Audit Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
61,815,000 61,815,000 #DIV/0! 100
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
93,000,000 82,018,600 #DIV/0! 88
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pendampingan Entitas Akuntansi
291,050,000 214,648,015 #DIV/0! #DIV/0! 74
#DIV/0! #DIV/0!
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
33,500,000 29,186,000 #DIV/0! 87
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
33,500,000 29,186,000 #DIV/0! 87
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Program Peningkatan dan Penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah
2,287,850,000 2,100,000,000 2,029,945,602 1,908,989,698 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 89
91
Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak daerah dan retribusi daerah
445,200,000 440,000,000 436,196,829 361,327,079 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98
82
Monitoring dan Evaluasi Pajak daerah
85,000,000 110,000,000 78,490,000 101,471,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 92
92
Pengadaan Benda Berharga
404,750,000 400,000,000 389,050,000 344,529,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96
86
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 32
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
271,000,000 250,000,000 265,404,000 226,200,119 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98
90
Gebyar PBB 100,000,000 430,000,000 99,700,000 417,664,500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100
97
Optimalisasi Pendapatan Daerah
181,750,000 100,000,000 150,765,225 97,828,500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83
98
Pelayanan Pajak Daerah
530,750,000 370,000,000 387,509,520 359,969,500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 73
97
Penunjang Operasional UPTD
269,400,000 222,830,028 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83
#DIV/0!
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah
2,053,957,500 2,078,202,500 1,742,503,344 1,977,744,147 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 85
95
Penghapusan Aset/Cek Fisik
43,400,000 69,640,000 40,390,400 69,556,700 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93
100
Pembinaan Bagi Pengguna Barang Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
52,650,000 43,355,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 82
#DIV/0!
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
195,000,000 204,000,000 192,896,000 199,254,401 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99
98
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
115,400,000 310,290,000 112,076,000 307,503,500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97
99
Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah
423,875,000 420,012,500 363,218,990 338,327,900 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 86
81
Inventarisasi Aset 619,482,500 653,800,000 565,644,000 647,604,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 91
99
Pembinaan Bagi Pemegang/Penyimpan Aset
97,150,000 94,775,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98
#DIV/0!
Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D
69,200,000 140,460,000 61,920,000 136,468,300 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 89
97
Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan
437,800,000 280,000,000 268,227,954 279,029,346 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 61
100
Total 8,109,150,000 9,027,205,000 9,262,270,000 13,967,916,000 14,191,924,400 5,416,533,626 8,153,324,408 8,792,348,382 12,539,110,268 13,147,127,409 67
90
95
90
93
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 33
Bab II RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Berdasarkan pada uraian data analisa diatas, maka beberapa tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah adalah:
1. Review Perda dan Perkada tentang SOTK Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo,
untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organiasasi dan peraturan perundang-
undangan.
2. Kebutuhan yang semakin berkembang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan
sumberdaya, baik SDM, anggaran, sarana prasarana, standar operasional kerja, diperlukan
optimalisasi pengelolaan sumberdaya yang ada.
3. Perkembangan teknologi dan arus informasi bidang pengelolaan keuangan yang
menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan untuk lebih partisipatif, transparan, efektif
efisien dan akuntabel.
4. Komitmen pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah semakin detail dan
terperinci yang mengakibatkan tuntutan untuk semakin akuntabel dalam pelaksanaan dan
pertanggungjawabannya.
6. Pemahaman yang beragam terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh OPD dan mitra kerja
Badan Keuangan.
7. Kurang optimalnya pengelolaan barang milik daerah (manajemen aset) dilingkungan
pemerintah Kabupaten Probolinggo yang berakibat pada kualitas dokumen Laporan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo tiap tahunnya.
8. Dinamika perkembangan sosial masyarakat, politik dan ekonomi nasional maupun regional
yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
9. Perubahan status OPD dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) menjadi Badan
Keuangan Daerah (BKD) pada tahun 2017 merubah struktur dan program kegiatan yang ada
di dalamnya. Hal ini menyebabkan pengukuran anggaran dan realisasi kinerja program
kegiatan pada 5 (lima) tahun yang lalu tidak linear dan konsistendi 2 (dua) tahun terakhir (2017
dan 2018
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI
Dalam rangka medukung pencapaian target kinerja untuk mendorong terwujudnya visi
dan misi Bupati Probolinggo Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan pada
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo telah dapat
mengindentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:
a) Relatif masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)'
b) Masih adanya target-target pendapatan yang telah ditetapkan yang tidak tercapai.
c) Masih relatif tingginya temuan BPK sehubungan dengan permasalahan Aset Daerah.
d) Pemahaman atas Alur Pengelolaan Keuangan Daerah masih kurang
Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah telah
ditindaklanjuti dengan permendagri 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
Dalam permendagri 55/2008 ini terdapat diagram alur yang menjelaskan bagaimana
penatausahaan keuangan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
Badan Keuangan Daerah selaku OPD maupun OPKD semestinya mempunyai
pemahaman lebih atas diagram alur tersebut, sehingga mampu menjalankan salah
satu TUPOKSI nya yaitu melakukan pembinaan kepada OPD di lingkungan pemerintah
Kabupaten Probolinggo dibidang pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya pada
level pimpinan dan esselon, pemahaman atas alur pengelolaan keuangan daerah juga
harus sampai pada level staf. Hal ini penting karena staf adalah ujung dari fungsi
pelayanan Badan Keuangan Daerah dimaksud.
e) Rotasi Pegawai/staf Badan Keuangan Daerah belum optimal dilakukan
Salah satu kendala dalam memahami alur pengelolaan keuangan daerah oleh staf di
Badan Keuangan Daerah adalah penugasan pada satu titik tugas selama bertahun-
tahun tanpa pernah dirotasi pada tugas yang lain. Permasalahan rotasi pegawai di
Badan Keuangan Daerah menjadi penting, karena alur pengelolaan keuangan daerah
merupakan proses yang saling berpengaruh satu sama lain. Diawali dari proses
penganggaran kemudian penatausahaan, perbendaharaan dan diakhiri dengan
pelaporan keuangan daerah, merupakan rangkaian tidak putus dan berpengaruh satu
dengan yang lain.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 2
Seorang staf di Badan Keuangan Daerah yang bertugas di satu titik penugasan selama
bertahun-tahun, akan berdampak pada pengetahuan yang tidak berkembang,
kejenuhan dan hanya melakukan tindakan rutin yang berulang-ulang. Mereka
cenderung semakin tidak memperdulikan alur proses dan mengabaikan tugas-tugas
lainnya, yang sebenarnya adalah rangkaian proses yang telah dikerjakannya.
Kedepan rotasi staf ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang paripurna
kepada seluruh staf tentang alur proses pengelolaan keuangan daerah.
f) Pemahaman bahwa Badan Keuangan Daerah adalah fungsi Pelayanan masih belum
optimal. Salah satu TUPOKSI Badan Keuangan Daerah adalah memberikan bimbingan
dan pembinaan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Probolinggo lain dibidang
pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Perangkat Daerah yang memberikan
pelayanan kepada Perangkat Daerah lain, maka sudah seharusnya kemampuan dan
wawasan tentang pengelolaan keuangan daerah serta pemahaman tentang
manajemen pelayanan. Indikator penting dari pelayanan adalah kepuasan dari yang
dilayani. Untuk itu maka, sudah saatnya seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan
Keuangan Daerah meningkatkan pemahaman atas fungsi pelayanan di bidang
keuangan daerah kepada seluruh Perangkat Daerah tanpa membeda-bedakan dan
mengolong-golongkan Perangkat Daerah yang dilayaninya.
g) Meningkatnya fungsi dan peran Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Kondisi ini
dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Intensifikasi dan
Ekstensifikasi dalam upaya menggali sumber-sumber PAD sehingga pada akhirnya
diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan PAD. Dari data yang ada untuk
tahun 2017 dapat di harapkan ada peningkatan dalam penerimaan PAD, sehingga
dapat dikatakan bahwa upaya untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Intensifikasi
dan Ekstensifikasi menunjukkan hasil yang baik.
h) Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan aparatur
Kondisi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur khususnya dibidang
teknis Pendapatan Daerah. Dengan adanya peningkatan kualitas aparatur dibidang
teknis Pendapatan Daerah maka diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan
Daerah.
i) Meningkatnya jumlah wajib pajak / wajib retribusi
Kondisi ini dimaksudkan untuk menunjang upaya peningkatan PAD, yang akan dapat
digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
j) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana di Bidang Pendapatan
Kondisi ini dimaksudkan untuk menunjang upaya pelayanan yang baik kepada Wajib
Pajak/Retribusi. Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 3
pelanggan diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak dan
retribusi.
k) Belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan
aset daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Berdasar pada RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018-2023 telah dicanangkan Visi
Pembangunan Kabupaten Probolinggo adalah ;
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia
Yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing.”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode 2018-2023, yaitu ;
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.
Misi 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.
Misi 3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Misi 4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan
Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Probolinggo tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai penunjang
keuangan dan aset daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sbb;
1. Tugas Pokok
(1) Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi penunjang dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Fungsi
1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidanganggaran,
perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 4
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan
keuangan daerah;
4. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
5. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan Keuangan
Daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
Badan Keuangan Daerah Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi ke 3 (tiga) Bupati dan
Wakil Bupati Probolinggo yaitu ; ” Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih “ tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah ;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
6. Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah
daerah
7. Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
8. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pandapatan daerah
9. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
dan Barang Milik Daerah.
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 5
Secara rinci keterkaitan Tupoksi Badan Keuangan Daerah dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Probolinggo lima tahun kedepan dapat di
lihat pada tabel berikut ini ;
Tabel 3.1
Keterkaitan Tupoksi Badan Keuangan Daerah kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023
Tupoksi Badan Keuangan
Daerah Visi RPJMD Misi RPJMD Tujuan Sasaran Indikator
1 2 3 4 5 6
1. Penyusunan kebijakan
teknis pengelolaan
keuangan daerah
2. Pelaksanaan tugas
pengelolaan keuangan
daerah di
bidanganggaran,perbend
aharaan dan verifikasi,
akuntansi, aset serta
pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi
dan pelaporan
pelaksanaan tugas
Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Probolinggo
Berakhlak Mulia
Yang Sejahtera,
Berkeadilan dan
Berdaya Saing.
Mewujudkan
keadilan
melalui tata
kelola
pemerintahan
yang baik dan
bersih
1. Meningkatkan
kualitas tata
kelola
keuangan
daerah
melalui
pelaksanaan
urusan
pemerintah di
bidang
pendapatan,
penganggara
n dan
1. Akuntabilitas
pengelolaan
anggaran
pendapatan dan
belanja daerah
1. Prosentase PD dengan
pengelolaan keuangan
tepat waktu dan sesuai
peraturan
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 6
teknis pengelolaan
keuangan daerah
4. Pemantauan, evaluasi
dan pelaporan
pelaksanaan tugas
teknis pengelolaan
keuangan daerah
5. Pembinaan terhadap
UPT dan Kelompok
Jabatan Fungsional
Badan Keuangan
Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh
Bupati
2. Meningkatnya
kemandirian
keuangan daerah
1. Proporsi keuangan terhadap
APBD
3. Terwujudnya
peningkatan tata
kelola aset tetap
daerah
1. Proporsi Aset tetap tanah
yang ber sertifikat terhadap
aset tanah yang tercatat
Maka perlu pula dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 yang terkait
dengan TUPOKSI Badan Keuangan Daerah. Pada tujuan pembangunan point 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sasaran adalah peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan
peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 7
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 8
Badan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan
bersih serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik berupaya dengan mengembangkan
Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang mampu mengakomodir
seluruh alur proses Pengelolaan Keuangan Daerah (program SIMDA keuangan). Tentunya
SIMDA ini perlu untuk dikembangkan ke arah yang partisipastif, transparan, efektif-efisien
akuntabel, dan kompetitif.
Ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi komitmen
Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan TUPOKSI-nya, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang pendapatan, penganggaran dan akuntansi
Permasalahan dan kendala yang saat ini dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah dalam
rangka pelaksanaan pelayanan kepada Perangkat Daerah dan pencapaian lima indikator kinerja
pengelolaan keuangan daerah tersebut, antara lain:
1. Aspek sumber daya manusia, dengan jumlah pejabat dan staf yang ada di Badan Keuangan
Daerah saat ini, maka secara kuantitas, kebutuhan akan tambahan staf menjadi permasalahan
Badan Keuangan Daerah, apabila dikatikan dengan rentang tugas dan tanggungjawab
pengelolaan keuangan daerah. Sumberdaya manusia di eksternal Badan Keuangan Daerah,
dalam hal ini adalah staf pengelola keuangan Perangkat Daerah, merupakan permasalahan
lain yang penting pula dikemukakan, mengingat dukungan dan sinkronisasi dari satuan
pengelola keuangan Perangkat Daerah atas pengelolaan keuangan daerah menjadi penting.
Pemahaman, kesamaan dalam memahami tugas masing-masing, semua menjadi “PR”, untuk
ditingkatkan dan dibangun bersama-sama.
2. Aspek peraturan perundang-undangan, Pengelolaan Keuangan Daerah tidak boleh
menyimpang dari PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006. Dua produk perundang-undangan ini
menjadi “kitab suci” pengelolaan keuangan daerah, disamping peraturan perundangan
turunannya dan penjabaran dari keduanya. Pemahaman dan penguasaan atas peraturan
perundang-undangan menjadi penting, karena dalam perkembangannya, akan selalu ada up-
date perundang-undangan baru yang mengatur seluruh proses, kandungan/komponen dan
mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Saat ini, Badan Keuangan Daerah sangat
terkendala dalam pelaksanaannya karena seringnya terjadi perubahan-perubahan dari
kemendagri maupun kemeterian keuangan atas produk-produk aturan atas pengelolaan
keuangan daerah. Belum selesai penerapan suatu aturan dalam pelaksanaannya di daerah,
sudah ada peraturan baru yang harus dipedomani. Perubahan-perubahan ini merupakan
kendala tersendiri bagi Badan Keuangan Daerah.
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 9
3. Aspek organisasi dan tupoksi, sesuai dengan perda dan perbup tentang Badan Keuangan
Daerah dan tupoksinya, maka terdapat permasalahan yang kedepannya perlu untuk dilakukan
perbaikan-perbaikan. Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat daerah di
Pemerintah Kabupaten Probolinggo, secara perundang-undangan mengemban tugas sebagai
Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah (PDBKD). Kalau kita telaah kembali perda dan
perbup dari Badan Keuangan Daerah tadi, maka tugas-tugas PDBKD secara tersurat belum
terakomodir didalamnya, artinya ketika perbup itu mengatur struktur organisasi, maka struktur
yang ada adalah Badan Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah teknis, sedangkan
struktur Badan Keuangan Daerah sebagai PDBKD/PPKD belum diatur. Hal ini menjadi
masalah, ketika proses dan mekanisme pengelolaan keuangan di internal Badan Keuangan
Daerah menjadi rancu karena belum ada pemisahan secara jelas struktur dan tupoksinya,
contoh sederhananya adalah, ketika Badan Keuangan Daerah sebagai badan teknis yang
mengelola keuangan OPD maka ada bendahara pengeluaran Badan Keuangan Daerah.
Semestinya ketika Badan Keuangan Daerah sebagai PDPKD/PPKD maka diperlukan
bendahara pengeluaran PDBPKD/PPKD. Yang terjadi adalah bendaharanya satu dan
bertanggungjawab atas semuanya. Demikian pula petugas lainnya, ada kerancuan dalam
bekerja karena belum adanya pemisahan secara jelas antara Badan Keuangan Daerah
sebagai Perangkat Daerah dan Badan Keuangan Daerah sebagai PDBKD/PPKD. Kedepan
perlu adanya perbaikan-perbaikan terkait organisasi dan tupoksi ini.
4. Aspek koordinasi, sebagai Perangkat daerah pengelola keuangan daerah, Badan Keuangan
Daerah kabupaten probolinggo selalu berhubungan dengan Perangkat Daerah lain di
lingkungan pemerintah kabupaten Probolinggo. Pada proses penganggaran, penyusunan R-
APBD dan pembahasannya, koordininasi dan sinkronisasi selalu intensif dilakukan, antara
Badan Keuangan Daerah selaku anggota TAPD dengan Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran. Demikian pula dalam kaitan dengan dokumen Laporan Keuangan Daerah (LKD),
merupakan entitas pelaporan, sementara Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi,
artinya dalam rangka penyusunan LKD Kabupaten Probolinggo, tugas Badan Keuangan
Daerah adalah menyajikan laporan hasil konsolidasi keuangan atas seluruh pencatatan dan
pengakuntansian keuangan di setiap Perangkat Daerah. Problem koordinasi timbul ketika
pemahaman yang berbeda diinternal Badan Keuangan Daerah sendiri maupun dengan
Perangkat Daerah lain, atas permasalahan yang terjadi. Hingga saat ini koordinasi menjadi
salah satu permasalahan yang terus diupayakan untuk ditingkatkan kedepannya.
5. Aspek pelayanan dan pembinaan, salah satu fungsi utama Badan Keuangan Daerah adalah
memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan
di bidang keuangan daerah, permasalahan utama dari aspek ini adalah pemahaman atas
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 10
“pelayanan dan pembinaan” itu sendiri. Di internal Badan Keuangan Daerah pemahaman atas
fungsi tersebut saat ini ditanamkan secara sepenuhnya kepada seluruh staf, dengan
menggunakan instrumen-instrumen terukur, baik dalam bentuk pedoman, juknis, aturan main,
sisdur, dan mekanisme, serta (yang akan dikembangkan) Standar Operasional dan Prosedur
(SOP) pengelolaan keuangan daerah. Merubah menjadi pelayan bagi semuanya dari
ekslusifitas organisasi membutuhkan waktu dan proses yang tidak gampang, karena ini
mengubah kultur dan kebiasaan individu-individu yang ada. Tetapi tekad untuk kedepannya
dalam memberikan layanan prima adalah sebuah komitmen bersama.
Meskipun ada kendala dan permasalahan baik internal dan eksternal di Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo, bukan berarti tidak ada upaya untuk meminimanilisir kondisi
tersebut. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo terus dan akan tetap
mengembangkan diri sesuai tuntutan tugas dan fungsinya, mendasari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Beberapa hal yang menjadi pendorong untuk komitmen, tersebut antara
lain:
1. Adanya semangat dan komitmen seluruh jajaran staf untuk selalu lebih baik dari
sebelumnya dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam bidang
keuangan daerah;
2. Adanyan Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang sangat memadai;
3. Adanya Sistem Aplikasi SIMDA keuangan yang terintegrasi mulai dari proses
penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan daerah yang
bersifat terbuka untuk dilakukan pengembangan mengikuti perkembangan;
4. Keberadaan Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah startegis di
lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo;
5. Adanya aturan perundangan berupa perda dan perkada yang mengatur khusus tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolingg0
3.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan Provinsi Jawa
Timur.
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta
memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-
2019 adalah : 'Kami akan menjadi penggenk utama pertumbuhan ekonomi lndonesia
yang inklusif di abad ke21'. Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 11
Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan
negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa
depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian
Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa
depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan
pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak
yang merata di seluruh lndonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar
pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan lskal yang
efektif. [\4enekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian
Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan
menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan
peningkatan yang berkelanjutan. Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan
sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara.
Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan
mandatnya dengan lebih baik.,yaitu ;
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui
pelayananprima dan penegakan hukum Yang ketal;
2. Menerapkan kebijakan lskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara elsien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan
proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Keuangan
menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019' sebagai berikut:
1. Terjaganya kesinambungan lskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta
reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal
untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
transfer ke daerah;
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 12
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan
kelembagaan
Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di atas,
Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi
yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019:
1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan
!skal adalah:
a. Meningkatnya tax ratio;
b. Terjaganya rasio utang pemerintah;
c. Teijaganya de!sit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan
Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan
cukai adalah:
a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (cusloms clearance)
untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi
penerimaan Negara adalah PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas
peren€naan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah
adalah:
a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusatdan Daerah yang Adil dan
Transparan.
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 13
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas
pengelolaan kekayaan negara dan pembiayan anggaran adalah:
a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan !skal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di
bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan
dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan
fungsi sebagai border management.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi
birokrasi, perbaikan govemance, dan penguatan kelembagaan adalah:
a. Organisasi yang !t for PurPose;
b. SDM yang kompetitif;
c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan
kementerian.
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 14
Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Keuangan
Sasaran jangka Menengah
Renstra Kementerian
Keuangan
Sasaran jangka Menengah
Renstra BPKAD Provinsi
Jawa Timu
Permasalahan Pelayanan
Badan keuangan Daerah
Kabupaten probolinggo
Faktor yang mempengaruhi
Penghambat Pendorong
Meningkatnya tax ratio;
Terjaganya rasio utang
pemerintah;
Terjaganya defisit
anggaran
Penerimaan pajak
negara yang optimal;
Penerimaan negara di
sektor kepabeanan
dan cukai yang
optimal;
Percepatan waklu
penyelesaian proses
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
dan aset daerah Provinsi
Jawa Timur
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
Kabupaten/Kota se
JawaTimur
Masih tingginya
keterganfungan
daerah terhadap dana
transfer Pemerintah
Pusat.
Dokumen
Perencanaan belum
berfungsi secara
optimal dalam
penyusunan dan
pelaksanaan
anggaran.
Belum optimalnya
Dinamisnya perubahan
kebijakan dari Pern€rintah
Pusat yang berpengaruh
tefiadap Susunan
Perangkat Daerah yang
mengalami beberapa kali
penyesuaian.
Sarana dan prasarana
keia yang tersedia
belum memdai
Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk
membayar pajak dan
Adanya peraturan
tentang Standar
Pelayanan Minimal
(SPM). .
Adanya SOP yang
mengatur tentang
kelembagaan dan
tata laksana serta
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tersedianya
anggaran yang cukup
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 15
kepabeanan (customs
clearance) untuk
mendukung upaya
penurunan rata-rata (
dwelling time).
Organisasi yang !t for
purposel
SDM yang kompelitif;
Sistem informasi
manajemen Yang
terintegrasi;
Peningkatan
kepercayaan Publik
terhadap
PNBP yang optimal
Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran
yang berkualitas;
Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusal dan
Daerah yang Adil dan
Transparan
penggalian sumber -
sumber Pendapatan
Asli Daerah
Masih tingginya
tunggakan piutang
pajak dan retribusi
Terbatasnya kuantitas
dan kualitas SDM
pengelolaan
pendapatan,
keuangan dan aset
daerah
Retribusi
Terbatasnya kuantitas
dan kualitas Sdm
pengelolaan pendapatan
asli daerah
Kurangnya komitnen
beberapa SKPD yg
memiliki pendapatan
dalam mencapai target
Belum tersedianya data
yang akurat tentang
potensi pajak dan
retdbusi daerah
dalam upaya
peningkatan kualitas
SDM dan pelayanan
administasi
perkantoran
Adanya komitmen
yang tinggi dari
Pimpinan .
Adanya beberapa
Peraturan
Perundangundangan
yang menuntut
adanya transparansi
dan akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah.
Tersedianya
beberapa aplikasi
Sistem lnformasi
sebagai alat bantu
Pengelolaan
Pendapatan,
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 16
Pengelolaan kekayaan
negara yang optimal
Pembiayaan yang
aman untuk
mendukung
kesinambungan fiskal
optimalisasi
pengawasan dalam
rangka mendukung
fungsi community
proteclion serta
melaksanakan fungsi
sebagai border
management
Keuangan dan aset
daerah .
Potensi dan sumber-
sumber PAD yang
tersedia .
Tersedianya
anggaran yang
cukup dalam upaya
peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 17
Telaahan atas Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2013-2018 memberikan
pemahaman bahwa salah satu rumusan tujuannya adalah meningkatkan kualitas
pembinaan pengelolaan keuagan dan asset daerah Kabupaten. Strategi yang dipakai
adalah dengan meningkatkan koordinasi dan pembinanan kualitas pengelolaan keuangan
pemerintah kabupaten Probolinggo.
Dalam 2 (dua) kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo terkait dengan proses keuangan Kabupaten Probolinggo yaitu:
1. Evaluasi rancangan perda tentang APBD dan P-APBD beserta rancangan perkada tentang
penjabaran APBD dan P-APBD.
2. Evaluasi rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD beserta rancangan perkada
tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD.
Kedua kegiatan tersebut menjadi penting karena menjadi acuan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang termuat dalam
Renstra Badan Keuangan Daerah dan menjadi salah satu indikator kinerja kunci, yaitu
ketepatan waktu penetapan APBD dan P-APBD serta ketepatan waktu penyampaian LKD.
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah untuk mewujudkan
Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing di tingkat
Jawa-Bali dengan mengembangkan agropolitan di Bagian Barat dan di Bagian Timur serta
minapolitan di bagian Utara dan Tengah yang didukung oleh industri dan ekowisata.
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud maka
disusunlah kebijakan penataan ruang wilayah meliputi ;
a) pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian
unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata ;
b. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat
pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta
pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan ;
c. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat
pelayanan ;
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 18
d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam
mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri, ekowisata dan pusat
permukiman secara terpadu dan efisien ;
Kajian Lingkunga Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis
menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dari integrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam tupoksinya
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tidak secara langsung berkaitan dengan
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan
dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampak yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan
menentukan tujuan penganggaran pemerintah daerah di masa yang akan datang.
Penentuan Isu – isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan
Daerah dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.
Sebagai instasi pemerintah dalam pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah perlu
mengetahui kondisi elemen intemal yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) dan
uncontrollable (yang relatif kurang di kuasai) yang secara keseluruhan dapat dilihat pada
Tabel sebagai berikut ;
KEKUATAN KELEMAHAN
1. Adanya komitmen dan disiplin kerja
yang tinggi dari seluruh PNS
2. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi
Penganggaran dan aset
3. Tersedianya anggaran yang cukup
1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
pengelolaan keuangan, pendapatan dan
aset daerah
2. Masih tingginya tunggakan piutang Pajak
dan Retribusi Daerah
3. Belum tersedianya data potensi
Pendapatan Asli D'aerah
4. Masih terdapat beberapa regulasi dibidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang belum disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terbaru.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana
pelayanan yang dimiliki.
Bab III RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 19
Peluang Tantangan
1. Adanya Potensi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
2. Tarif retribusi daerah dapat
disesuaikan sesuai dengan kondisi
perekonomian masyarakat
3. Adanya Mou antara Pemerintah
Kabupaten Probolinggo dengan BPKP
Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk
meningkatkan tata kelola keuangan
dan aset daerah
4. Kemitraan dan kerjasama yang baik
dengan DPRD Kabupaten Tebo
5. Pengguanaan teknologr' informasi
dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah
1. Adanya peraturan perundang-undangan
yang membatasi kewenangan daerah
dalam melakukan pungutan pajak dan
retribusi daerah.
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak dan retribusi masih rendah
3. Belum sempurnanya integrasi aplikasi
perencanaan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah.
4. Belum semua tanah Pemda bersertifikat
dan diberi plang/patok.
5. Pada Tahun 2013 dan 2017 Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo telah memperoleh opini wajar
Tanpa Pengecualian (wTP) dari BPK,
Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat
mempertahankan prestasi pada tahun
2017 dan seterusnya.
6. Besarnya tuntutan peningkatan
pendapatan daerah untuk percepatan
pembangunan.
Bab IV RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah
Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai.
Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun
setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa
mendatang.
Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah :
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang Transparansi, Akuntabilitas dan
Partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
2. Peningkatan Penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan
3. Peningkatan PAD melalui potensi daerah sesuai dg ketentuan
4. Peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo beserta indikator kinerjanya, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Mendorong terwujudnya
kebersamaan dan pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan
sasaran jangka menengah adalah ;
a. Terwujudnya sistem penganggaran keuangan daerah yang transparan dan etektif yang
berorientasi kepada anggaran kinerja
2. Peningkatan Penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan . Mendorong terwujudnya
tertib penatausahaan BMD dengan sasaran jangka menengah ;
a. Terwujudnya peningkatan Penatausahaan BMD sesuai ketentuan
3. Peningkatan PAD melalui potensi daerah sesuai dg ketentuan. Mendorong terwujudnya
peningkatan jumlah relaisasi Pendapatan Asli Daerah diatas target PAD.
a. Tersedianya data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Terwujudnya Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan steakholders
pengelola pajak dan retribusi daerah
BAB IV TUJUAN DAN
SASARAN
Bab IV RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 2
4. Peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Mendorong terwujudnya peningkatan
Kualitas SDM, sarana dan prasarana guna meningkatan pengelolaan keuangan.
a. Terwujudnya kualitas SDM yang profesional
b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kineria BKD
c. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset BKD yang akuntabel
Bab IV RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 3
T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Keuangan Daerah TA 2018 - 2023
NO
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE-
I II III IV V
1.
Meningkatkan
kualitas tata
kelola
keuangan
daerah melalui
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
di bidang
pendapatan,
penganggaran
dan akuntansi
1. Akuntabilitas
pengelolaan
anggaran
pendapatan dan
belanja daerah
1. Ketepatan waktu
penyusunan APBD
dan P-APBD
Tepat waktu (100%)
Tepat waktu (100%)
Tepat waktu (100%)
Tepat waktu (100%)
Tepat waktu (100%)
2. Prosentase
Penyerapan APBD
92% 92,5% 93% 93,5% 94%
3. Ketepatan waktu
penyusunan
Laporan Keuangan
Daerah
Tepat
waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
4. Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
A A A A A
Bab IV RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 4
2. Meningkatnya
Kemandirian
keuangan daerah
1. Prosentase PAD
terhadap APBD 12% 13% 14% 15% 16%
3. Terwujudnya
peningkatan tata
kelola aset tetap
daerah
1. Proporsi Aset
tetap tanah yang
ber sertifikat
terhadap aset
tanah yang
tercatat
35%
40%
45%
50%
55%
Bab IV RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 5
Bab V RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo diharapkan dapat menunjukkan bagaimana cara Badan Keuangan Daerah mencapai
tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD
yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo secara efektif
dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
birokrasi, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut Strategi yang akan digunakan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah :
1. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebagai basis
data base pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja dan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten
Probolinggo dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Sosialiasi ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah bagi
seluruh pejabat dan staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo diutamakan
bagi satuan pengelola keuangan perangkat daerah;
4. Pengembangan sistem dan prosedur serta standar operasional pengelolaan keuangan
daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari bentuk
pelayanan prima;
5. Meningkatkan profesionalisme staf pengelolaan keuangan daerah di internal maupun
eksternal Badan Keuangan Daerah.
6. Peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan Barang Daerah
7. Melakukan pengembangan terhadap aplikasi E-MOBDIN
8. Melaksanakan validasi data semua KIB dengan cara melakukan desk BMD
9. Melakukan proses penyusutan nilai BMD dengan aplikasi yang lebih baru sehingga hasil
yang di dapatkan lebih valid
BAB V STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
Bab V RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 2
10. Melakukan rekon BMD dengan mekanisme baru sehingga hasil yang di dapat lebih valid
dan akuntabel
11. Meningkatkan pelayanan prima terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;
12. Meningkatkan kualitas aparatur dibidang teknis pendapatan daerah;
13. Peningkatan koordinasi yang mantap dan terarah sehingga dapat menunjang upaya
peningkatan PAD;
14. Peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya yang menjadi sumber PAD
Adapun rumusan Kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam
lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan optimalisasi, fasilitasi dan kooordinasi pengelolaan keuangan daerah
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peningkatan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima
yang berbasis IT serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Pengembangan Sistem dan prosedur serta Standar operasional dalam fasilitasi
penatausahaan Keuangan daerah
6. Mengoptimalkan proses pelayanan bagi mitra dan OPD dalam pengelolaan keuangan
daerah
7. Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah dalam proses akuntansi keuangan daerah
8. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah melalui opini WTP atas LHP BPK
9. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku
10. Tersedianya data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah
11. Meningkatkan kualitas sumber daya serta koordinasi dengan pemerintah Pusat terutama
Kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah
12. Meningkatkan tertib penatausahaan barang milik daerah
13. Peningkatan potensi wajib pajak dan wajib retribusi
14. Menggali sumbersumber potensi pendapatan asli daerah
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras pendukung teroptimalisasinya Potensi PAD
Bab V RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 3
Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Visi ; Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia
Misi 3 ; Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas
tata kelola keuangan
daerah melalui
pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang
pendapatan,
penganggaran dan
akuntansi
1. Akuntabilitas pengelolaan
anggaran pendapatan dan
belanja daerah
1. Optimalisasi penggunaan
Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah sebagai
basis data base pengelolaan
keuangan daerah;
2. Peningkatan koordinasi
dengan mitra kerja dan OPD
di lingkungan pemerintah
Kabupaten Probolinggo
dalam pengelolaan keuangan
daerah;
3. Sosialiasi ketentuan
perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan
daerah bagi seluruh pejabat
dan staf di lingkungan
pemerintah Kabupaten
1. Meningkatkan Pemahaman dan
pengetahuan aparatur atas
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
2. Tersedianya data yang terinci
mengenai inventarisasi barang milik
daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya
serta koordinasi dengan pemerintah
Pusat terutama Kementerian yang
mengeluarkan kebijakan mengenai
pengelolaan barang milik daerah
4. Meningkatkan tertib penatausahaan
barang milik daerah
5. Pengembangan Sistem dan
prosedur serta Standar operasional
dalam fasilitasi penatausahaan
Bab V RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 4
Probolinggo diutamakan bagi
satuan pengelola keuangan
perangkat daerah;
4. Pengembangan sistem dan
prosedur serta standar
opersional pengelolaan
keuangan daerah yang
efektif, efisien, transparan
dan akuntabel sebagai bagian
dari bentuk pelayanan prima;
5. Meningkatkan
profesionalisme staf
pengelolaan keuangan
daerah di internal maupun
eksternal Badan Keuangan
Daerah
Keuangan daerah
6. Mengoptimalkan proses pelayanan
bagi mitra dan OPD dalam
pengelolaan keuangan daerah
7. Pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintah dalam proses akuntansi
keuangan daerah
8. Peningkatan Akuntabilitas Laporan
Keuangan Daerah melalui opini
WTP atas LHP BPKO
2. Meningkatnya
kemandirian keuangan
daerah
1. Meningkatkan pelayanan
prima terhadap wajib pajak
dan wajib retribusi;
2. Meningkatkan kualitas
aparatur dibidang teknis
1. Peningkatan potensi wajib pajak dan
wajib retribusi
2. Menggali sumbersumber potensi
pendapatan asli daerah
Bab V RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 5
pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi yang
mantap dan terarah sehingga
dapat menunjang upaya
peningkatan PAD;
4. Peningkatan pemberdayaan
potensi sumber daya yang
menjadi sumber PAD
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarpras pendukung teroptimalisasinya
Potensi PAD
3. Terwujudnya
peningkatan tata kelola
aset tetap daerah
1. Peningkatan kualitas
Perencanaan Pengadaan
Barang Daerah
2. Melakukan pengembangan
terhadap aplikasi E-MOBDIN
3. Melaksanakan validasi data
semua KIB dengan cara
melakukan desk BMD
4. Melakukan proses
penyusutan nilai BMD dengan
aplikasi yang lebih baru
sehingga hasil yang di
1. Meningkatkan Pemahaman dan
pengetahuan aparatur atas
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
2. Tersedianya data yang terinci
mengenai inventarisasi barang milik
daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya
serta koordinasi dengan pemerintah
Pusat terutama Kementerian yang
mengeluarkan kebijakan mengenai
Bab V RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 6
dapatkan lebih valid
5. Melakukan rekon BMD
dengan mekanisme baru
sehingga hasil yang di dapat
lebih valid dan akuntabel
pengelolaan barang milik daerah
4. Meningkatkan tertib penatausahaan
barang milik daerah
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 1
6.1 Program dan Kegiatan
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.
Program Organisai Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisai
Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran yang ditetapkan di tingkat perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran
di tingkat kabupaten.
Dengan telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya serta rumusan
strategi dan kebijakan yang diambil untuk lima tahun ke depan, maka dalam rangka
mewujudkan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Problinggo, perlu direncanakan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Untuk lebih memudahkan dalam sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di
RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan alur proses pengelolaan keuangan daerah dan
Permendagri 13/2006 lampiran A.VII, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan pendukung rutinitas
aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dengan kegiatan:
1) Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
2) Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
3) Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
5) Pelayanan Administrasi Umum
6) Pelayanan Managemen Kepegawaian
7) Penatusahaan dan Pelaporan Keuangan
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 2
8) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; penjabaran/implementasi
program ini berupa kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan
prasarana pendukung rutinitas aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Keuangan dengan kegiatan:
1) Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas Operasional
2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;penjabaran/implementasi
program ini berupa kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan formal
dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur agar lebih
profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Badan Keuangan
dengan kegiatan:
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
; penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan pada satuan pengelolan
dan penatausahaan dan pelaporan keuangan dan pelayanan OPD serta perencanaan
secara umum pada Badan Keuangan dengan kegiatan:
1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
3) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Penyusunan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan
peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2) Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
3) Penyusunan Dokumen Pendukung dan Evaluasi APBD
4) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS)
5) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD
6) Penyusunan profil APBD
7) Penyusunan Standar Biaya Umum
8) Penyusunan anggaran kas dan penerbitan SPD
9) Penyusunan kodefikasi dan standarisasi nomenklatur keuangan daerah
10) Penunjang dan Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 3
11) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD
12) Penyusunan rancangan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD
13) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran
APBD
14) Penyusunan rancangan perda perubahan APBD dan Perbup penjabaran perubahan
APBD
15) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang
Penjabaran Perubahan APBD
16) Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD serta Penelitian RKA SKPD dan
Verifikasi DPA SKPD APBD
17) Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD serta Penelitian RKA SKPD dan
Verifikasi DPA SKPD Perubahan APBD
6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota :
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah
7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi ;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Pemeliharaan basic data
8. Program pengembangan sistem informasi keuangan daerah :
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Pendampingan dan penyempurnaan sistem informasi manajemen pemerintahan
daerah (SIMDA Keuangan)
9. Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah daerah;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Penunjang Pengendalian dan penelitian SPM dan SPJ
2) Penunjang administrasi perbendaharaan dan gaji PNS
3) Penunjang Penatausahaan Penerbitan SP2D
4) Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah
5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Dana Perimbangan
6) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
7) Rekonsiliasi perhitungan pihak ketiga non gaji
8) Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
9) Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerntahan
Daerah (SIMDA Keuangan)
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 4
10. Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Penyusunan laporan keuangan semesteran
2) Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas lainnya
3) Pendampingan Entitas Akuntansi Pendapatan SKPD
4) Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan Daerah
5) Pendampingan Entitas Akuntansi Belanja SKPD
6) Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun
7) Koordinasi dan fasilitasi Forum satuan pengelola keuangan SKPD
8) Sosialisasi Paket Regulasi tentang Akuntansi Pendapatan dan pelaporan Kas
Lainnya
9) Penyusunan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
10) Penyusunan Laporan Keuangan.
11. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
2) Monitoring dan Evaluasi pajak daerah
3) Pengadaan Benda Berharga
4) Penagihan pajak dan retribusi daerah
5) Gebyar PBB
6) Optimalisasi pendapatan daerah
7) Pelayanan pajak daerah
8) Pemeliharaan Basis data
12. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan
Barang Milik Daerah, penjabaran/ implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-
kegiatan utama :
1) Penghapusan aset/cek fisik
2) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
3) Revaluasi/appraisal aset/barang
4) Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah
5) Inventarisasi Aset
6) Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D
7) Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 5
Keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut diatas akan dapat dilaksanakan optimal dengan
asumsi antara lain :
1. Meningkatnya kesadaran sumber daya aparatur akan tugas dan fungsi masing-masing
2. Adanya Stabilitas Perekonomian Regional dan Nasional
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar Pajak dan
Retribusi.
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 6
Tabel T-C.27.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo
Tujuan
Sasaran
K
od
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan
Kegiatan
(output
Data
Capaian Pada
Tahun
Awal
Per
enc
an
aa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah Penanggung- jawab
Lokas
i
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode
Renstra
Perang
kat
Daera
h
targe
t Rp
targ
et Rp
targe
t Rp
targ
et Rp
targ
et Rp
targ
et Rp
(1) (2) (3
) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
(17
) (18) (19) (20)
1. Meni
ngkatkan
kualitas tata
kelola
keuangan
daerah
melalui
pelaksanaa
n urusan
pemerintah
1. Akuntabilitas
pengelolaan
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah
2. Meningkatny
a
kemandirian
keuangan
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
sistem
administrasi
perkantoran
yang tertib dan
lancar
80
%
90 % 5.489.
902.5
00
92
%
7.450.
000.0
00
94 % 8.080.0
00.000
96
%
8.700.00
0.000
98
%
9.330.0
00.000
98
%
9.330.0
00.000
Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
01
.1
9
Penyediaan
Jasa Tenaga
Non PNS
Terlaksananya
pembayaran
jasa non PNS
dan BPJS Non
10
0
%
100
%
3,699,808,0
00
- - - - - - - - - - Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 7
an di
bidang
pendapatan
,
penganggar
an dan
akuntansi
daerah
3. Terwujudnya
peningkatan
tata kelola
aset tetap
daerah
PNS
01
.2
1
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Kepegawaian
Terlaksananya
pembayaran
jasa
pengelolaan
keuangan
10
0
%
100
%
169,700,00
0
- - - - - - - - - - Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
01
.2
2
Penyediaan
Jasa Sarana dan
Prasarana
Kantor
Terlaksananya
pengadaan
Sarpras Kantor
10
0
%
100
%
772,3
69,10
0
- - - - - - - - - - Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
01
.2
3
Penyediaan
Jasa elayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
dan
terpeliharanya
peralatan
penunjang
administrasi
kantor
10
0
%
100
%
848,025,40
0
- - - - - - - - - - Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
01
..
Pelayanan
Administrasi
Umum
Terlaksananya
dan
tercukupinya
pelayanan
administrasi
umum
- - - 100 %
5.500.000.000
100 %
6.000.000.000
100 %
6.500.000.000
100
%
7.000.000.000
100
%
7.000.0
00.000
Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
01
..
Pelayanan
Manajemen
Kepegawaian
Terlaksananya
pelayanan
manajemen
kepegawaian
- - - 100 %
1.500.000.000
100 %
1.600.000.000
100 %
1.700.000.000
100 %
1.800.000.000
100
%
1.800.0
00.000
Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 8
0
1.
.
Penatausahaa
n dan
Pelaporan
Keuangan
Terlaksananya
penatausahaa
n dan
pelaporan
keuangan
- - - 100 %
200.000.000
100 %
220.000.000
100 %
230.000.000
100 %
250.000.000
10
0
%
250.000.
000
Subag
Perenc
anan
Probo
lingg
o
0
1.
.
Penyusunan
Perencanaan
dan Pelaporan
Program
Terlaksananya
penyusunan
perencanaan
dan pelaporan
program
kegitan
- - - 100 %
250.000.000
100 %
260.000.000
100 %
270.000.000
100 %
280.000.000
10
0
%
280.000.
000
Subag
Perenc
anan
Probo
lingg
o
0
2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Tersedianya
dan
terpeliharanya
SARPRAS
Aparatur
Badan
Keuangan D
10
0
%
100
%
662,530,00
0
- - - - - - - - - - Subag
.Umu
m
Pegaw
aian
Probo
lingg
o
0
2.
1
6
Pemeliharaan
Rutin /Berkala
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasi
onal kantor
10
0
%
100
%
131,125,000
- - - - - - - - - - Subag
.Umu
m
Pegaw
aian
Probo
lingg
o
0
2.
Pengadaan
Sarana dan
Terlaksananya
pengadaan
10
0
100
%
531,405,000
- - - - - - - - - - Subag
.Umu
Probo
lingg
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 9
3
3
Prasarana
Aparatur
Sarpras
kantor
% m
Pegaw
aian
o
0
5.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Terwujudnya
ASN yang
profesional di
bidang
pengelolaa n
keuangan dan
aset daerah
10
0
%
100
%
222,832,000
- - - - - - - - - - Badan
Keuan
gan
Daera
h
Probo
lingg
o
0
5.
0
1
Pendidikan
dan Pelatihan
Formal
Terlaksananya
pendidikan
dan pelatihan
peningkatan
kapasitas
sumber daya
manusia
(SDM)
10
0
%
100
%
222,832,000
- - - - - - - - - - Subag
.Umu
m
Pegaw
aian
Probo
lingg
o
0
6.
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Terwujudnya
Laporan Kinerja
dan keuangan
yang transparan,
dan berkualitas
100%
100%
317,366,700
- - - - - - - - - - Subag
Perenc
anan
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 10
0
5.
0
4
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya
laporan keuangan
SKPD yang
transparan dan
akuntabel
100%
100%
97,881,800
- - - - - - - - - - Subag
Perenc
anan
Probo
lingg
o
0
5.
0
5
Penyusunan
Rencana
Program dan
Kegiatan SKPD
Tersusunnya
dokumen dan
laporan
perencanaan
SKPD yang
transparan dan
akuntabel
100%
100%
200,419,100
- - - - - - - - - - Subag
Perenc
anan
Probo
lingg
o
0
6.
1
0
Peningkatan
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Tercapainya
penataan dan
pengelolaan
aset Badan
Keuangan
Daerah
100%
100%
19,065,800
- - - - - - - - - - Subag
Perenc
anan
Probo
lingg
o
0
7
Program
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Penyusunan
APBD dan P-
APBD tepat
waktu
Tepat wakt
u (100%)
Tepat
waktu
(100
%)
1,681,615,30
0
Tepat waktu
(10
0%
)
1.820.000.00
0
Tepat
waktu
(100
%)
1.910.000.000
Tepat waktu
(10
0%)
1.995.000.000
Tepat waktu
(10
0%)
2.097.000.000
Tepat waktu
(10
0%
)
2.097.00
0.000
Bidan
g
Angga
ran
Probo
lingg
o
0 Penyusunan Tersusunnya 100%
- - - - - - - - - - - - Subid Probo
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 11
7.
1
0
peraturan
daerah tentang
pertanggungja
waban
pelaksanaan
APBD dan
peraturan KDH
tentang
penjabaran
pertanggungja
waban
pelaksanaan
APBD
perda tentang
pertanggungja
waban APBD
dan Perbup
tentang
penjabaran
pelaksanaan
APBD
Angga
ran BL
lingg
o
0
7.
1
2
Penyusunan
Sistem
Informasi
Keuangan
Daerah
Tercapainya
sistem
informasi
keuangan
yang
terintegrasi
100%
100%
630,581,500
- - - - - - - - - - Subid
Analisi
s
Probo
lingg
o
0
7.
...
...
Penyusunan
Dokumen
Pendukung
dan Evaluasi
APBD
Tersusunya
dokumen
pendukung
dan evaluasi
APBD
- - - 100%
760.000.000
100%
800.000.000
100%
850.000.000
100%
900.000.000
100%
900.000.
000
Subid
Analisi
s
Probo
lingg
o
0
7.
2
0
Penyusunan
Kebijakan
Umum
Anggaran
Tersusunnya
dokumen
Kebijakan
Umum
100%
100%
149,175,400
100%
150,000,000
100%
165,000,000
100%
175,000,000
100%
185,000,000
100%
185,000,000
Subid
Angga
ran BL
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 12
(KUA) dan
Prioritas dan
Plafond
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Anggaran
(KUA) dan
Prioritas dan
Plafond
Anggaran
Sementara
0
7.
2
1
Penyusunan
rancangan
peraturan KDH
tentang
Perubahan
Penjabaran
APBD
Tersusunnya
rancangan
perbup
tentang
perubahan
penjabaran
APBD
- - - - - - - - - - - - - Subid
Angga
ran
BTL
Probo
lingg
o
0
7.
2
3
Penyusunan
profil APBD
Terwujudnya
penyusunan
profil APBD
- - - - - - - - - - - - - - - Subid
Analisi
s
Probo
lingg
o
0
7.
2
4
Penyusunan
standar biaya
umum
Terbukukanny
a standar
biaya umum
kab
Probolinggo
10
0%
- - - - - - - - - - - - Subid
Analisi
s
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 13
0
7.
2
5
Penyusunan
anggaran kas
dan penerbitan
SPD
Tersedianya
anggaran kas
dan penrbitan
SPD
10
0%
- - - - - - - - - - - - Subid
Analisi
s
Probo
lingg
o
0
7.
2
6
Penyusunan
kodefikasi dan
standarisasi
nomenklatur
keuangan
daerah
Tersusunnya
buku
kodefikasi dan
standarisasi
nomenklatur
keuangan
daerah
100%
- - - - - - - - - - - - Subid
Analisi
s
Probo
lingg
o
0
7.
3
1
Penunjang dan
Koordinasi
Pelaksanaan
Peraturan
Bupati tentang
Tambahan
Penghasilan
Pejabat
Negara, PNS
dan Pegawai
Tidak Tetap
Tersusunnya
peraturan
bupati tentang
Tambahan
Penghasilan
Pejabat negara
dan PNS
100%
100%
88,895,000
- - - - - - - - - - Subid
Analisi
s
Probo
lingg
o
0
7.
Penyusunan
Kebijakan
Tersusunnya
dokumen
100%
100%
109.771.500
100%
115.00
0.000 100%
120.000.000
100%
125.000.000
100%
132.000.000
100%
132.000.000
Subid
Angga
Probo
lingg
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 14
3
2
Umum
Anggaran
(KUA) dan
Prioritas dan
Plafond
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Perubahan
APBD
KUA-PPAS
Perubahan
TA. 2019
ran
BTL
o
0
7.
3
5
Penyusunan
rancangan
PERDA APBD
dan Perbup
Penjabaran
APBD
Tersusunnya
rancangan
Perda dan
Perbup
penjabaran
APBD
100%
100%
223.529.500
- - - - - - - - - - Subid
Angga
ran BL
Probo
lingg
o
0
7.
...
.
Penyusunan
Peraturan
Daerah
tentang APBD
dan Perkada
tentang
Penjabaran
APBD
Terwujudnya
peraturan
daerah
tentang APBD
dan Perkada
penjabaran
APBD
- - - 10
0
%
380,000,000
100
%
390,000,000
100
%
395,000,000
100
%
400,000,000
10
0
%
400,000,000
Subid
Angga
ran BL
Probo
lingg
o
0
7.
3
6
Penyusunan
rancangan
PERDA
Perubahan
APBD dan
Terselesaikan
nya perda dan
Perbup
10
0
%
100
%
214.
751.
000
- - - - - - - - - - Subid
Angga
ran
BTL
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 15
Perbup
Penjabaran
Perubahan
APBD
tentang P-
APBD
0
7.
...
Penyusunan
Peraturan
Daerah
tentang
Perubahan
APBD dan
Perkada
tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD
Tersusunnya
peraturan
daerah
tentang
P_APBD dan
perkada
Penjabaran
Perubahan
APBD
- - - 10
0
%
415,000,000
100
%
435,000,000
100
%
450,000,000
100
%
480,000,000
10
0
%
480,000,000
Subid
Angga
ran BL
Probo
lingg
o
0
7.
3
7
Fasilitasi
Penyusunan
RKA SKPD/
SKPKD serta
Penelitian RKA
SKPD dan
Verifikasi DPA
SKPD APBD
Tersusunnya
RKA/DPA
perangkat
daerah
10
0
%
100
%
139.
724.
700
- - - - - - - - - - Subid
Angga
ran BL
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 16
0
7.
3
8
Fasilitasi
Penyusunan
RKA SKPD/
SKPKD serta
Penelitian RKA
SKPD dan
Verifikasi DPA
SKPD
Perubahan
APBD
Tersusunnya
RKA/DPA
APBD
Perubahan
10
0
%
100
%
125.
186.
700
- - - - - - - - - - Subid
Angga
ran
BTL
Probo
lingg
o
0
8
Program
pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan
keuangan
kabupaten/ko
ta
Meningkatnya
jumlah wajib
pajak dan
wajib retribusi
90
%
- - - - - - - - - - - - Bidan
Penda
patan
Probo
lingg
o
0
8.
1
5
Pembinaan
dan
pengawasan
pajak dan
retribusi
daerah
Terbinanya
wajib/retribus
i
24
%
- - - - - - - - - - - - Subid
Penge
ndalia
n
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 17
1
0
Program
Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
Meningkatnya
Pelayanan
Wajib Pajak
dan Akurasi
Data Objek
PBB
98
%
- - - - - - - - - - - - Bidan
g
Penda
patan
Probo
lingg
o
1
0.
0
2
Pemeliharaan
Basis data
Pemutakhiran
data base
objek pajak
sesuai data
terbaru
10
0
%
100
%
627.
750.
000
- - - - - - - - - - - Probo
lingg
o
1
2
Program
pengembanga
n sistem
informasi
keuangan
pemerintah
daerah
Meningkatnya
Koordinasi
dan Fasilitasi
Dalam
pengelolaan
keuangan
daerah
10
0%
- - - - - - - - - - - - Bidan
g
Perbe
ndaha
raan
Probo
lingg
o
1
2.
0
3
Pendampingan
dan
penyempurnaa
n sistem
informasi
manajemen
pemrintahan
daerah (SIMDA
Keuangan)
Tercapainya
tertib
administrasi
pengelolaan
keuangan
daerah
dengan
menggunakan
sistem
informasi
1
th
n
- - - - - - - - - - - - Subid
Penge
ndalia
n
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 18
1
3.
.
Program
Fasilitasi
penatausahaa
n dan
perbendahara
an keuangan
pemerintah
daerah
Meningkatnya
Prosentase
Realisasi
penyerapan
APBD
92
%
92
%
1,390,700,90
0
92.
5
%
1.220.000.00
0
93
%
1.330.000.000
93.
5 %
1.445.0
00
94
%
1.565.
000.00
0
94
%
1.565.0
00.000
Bidan
g
Perbe
ndaha
raan
Probo
lingg
o
1
3.
0
1
Penunjang
Pengendalian
dan penelitian
SPM dan SPJ
Tertib
admiistrasi
SPM dan SPJ
10
0
%
100
%
83.2
26.0
00
- - - - - - - - - - Subid
Penge
ndalia
n
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
3.
0
5
Penunjang
administrasi
perbendaharaa
n dan gaji PNS
Tercapinya
pengelolaan
administrasi
perbendahara
an dan gaji
PNS
10
0
%
100
%
294,832,000
10
0
%
300.000.000
100
%
325.000.000
100
%
350.000.000
100
%
400.000.000
10
0
%
400.000.000
Subid
Penata
usaha
an
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
3.
0
7
Penunjang
Penatausahaa
n Penerbitan
SP2D
Tercapainya
penatausahaa
n penerbitan
SP2D
10
0
%
100
%
133.
860.
700
- - - - - - - - - - Subid
Penata
usaha
an
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 19
Belanj
a
Daera
h
1
3.
0
8
Penunjang
Fungsi
Bendahara
Umum Daerah
Tertib
administrasi
perbendahara
an keuanga
pemda
10
0
%
100
%
110.
571.
600
10
0
%
120.000.000
100
%
125.000.000
100
%
130.000.000
100
%
145.000.000
10
0
%
145.000.000
Subid
Penata
usaha
an
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
3.
1
0
Koordinasi,
Sinkronisasi
dan Pelaporan
Dana
Perimbangan
Tercapainya
koordinasi,
sinkronisasi
dan pelaporan
dana transfer
10
0
%
100
%
59,386,000
10
0
%
110.000.000
100
%
140.000.000
100
%
145.000.000
100
%
150.000.000
10
0
%
150.00
0.000
Subid
Penata
usaha
an
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
3.
1
2
Pembinaan
Penatausahaa
n Keuangan
Daerah
Pengelolaan
keuangan
OPD yang
sesuai
peraturan
terbaru
10
0
%
100
%
236,356,500
10
0
%
240.000.000
100
%
270.000.000
100
%
330.000.000
100
%
350.000.000
10
0
%
350.00
0.000
Subid
Penge
ndalia
n
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 20
1
3.
1
6
Rekonsiliasi
perhitungan
pihak ketiga
non gaji
Tercapainya
rekonsiliasi
pajak PFK non
gaji yang
tertib
10
0%
- - - - - - - - - - - - Subid
Penge
ndalia
n
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
3.
1
8
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
dibidang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Pelayanan
SP2D On-line
yang cepat
dan akurat
10
0
%
100
%
43.950.000
- - - - - - - - - - Subid
Pengel
olaan
Kas
Daera
h
Probo
lingg
o
1
3.
2
0
Pendampingan
dan
Penyempurnaa
n Sistem
Informasi
Manajemen
Pemerntahan
Daerah
(SIMDA
Keuangan)
Tercapainya
pendampinga
n simda
keuangan,
deteksi dini
kas bulanan
dan
pemeliharaan
server
10
0
%
100
%
428,518,100
10
0
%
450.000.000
100
%
470.000.000
100
%
490.000.000
100
%
520.000.000
10
0
%
520.00
0.000
Subid
Penge
ndalia
n
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
4.
..
Program
Peningkatan
Akuntabilitas
penyusunan
LKPD yang
sesuai SAP
Tepat Waktu
Tepat
Waktu
(100
1,544,211,70
0
Tepat Waktu (10
1.570.000.00
0
Tepat
Waktu
(100
1.680.000.000
Tepat Waktu (10
1.780.000.000
Tepat Waktu (10
1.940.000.00
0
Tepat Waktu (10
1.940.0
00.000
Badan
Keuan
gan
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 21
Laporan
Keuangan
Pemerintahan
Daerah
dan tepat
waktu
(100 %)
%)
0 %)
%)
0 %)
0 %)
0 %)
Daera
h
1
4.
2
7
Penyusunan
laporan
keuangan
semesteran
Tersusunnya
laporan
keuangan
semesteran
10
0
%
100
%
124,855,000
- - - - - - - - - - Subid
Pelapo
ran
Probo
lingg
o
1
4.
3
1
Rekonsiliasi
data
pendapatan
daerah dan
kas lainnya
Tersusunnya
akuntansi
pendapatan
10
0
%
100
%
110.
095.
600
10
0
%
130.000.000
100
%
140.000.000
100
%
150.000.000
100
%
170.000.000
10
0
%
170.00
0.000
Subid
Akunt
ansi
Penda
patan
Probo
lingg
o
1
4.
3
3
Pendampingan
Entitas
Akuntansi
Pendapatan
SKPD
Tersusunnya
laporan
keuangan
daerah tepat
waktu dan
sesuai SAP
10
0
%
100
%
110,889,000
10
0
%
120.000.000
100
%
140.000.000
100
%
160.000.000
100
%
180.000.000
10
0
%
180.00
0.000
Subid
Akunt
ansi
Penda
patan
Probo
lingg
o
1
4.
3
5
Rekonsiliasi
data belanja
dan
pembiayaan
Daerah
Terwujudnya
rekonsiliasi
belanja dan
pembiayaan
daerah
10
0
%
100
%
237,641,600
10
0
%
250.000.000
100
%
260.000.000
100
%
280.000.000
100
%
300.000.000
10
0
%
300.00
0.000
Subid
Akunt
ansi
Belanj
a
Probo
lingg
o
1 Pendampingan Tersusunnya 10 100 169,496,
- - - - - - - - - - Subid Probo
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 22
4.
3
8
Entitas
Akuntansi
Belanja SKPD
akuntansi
belanja SKPD
0
%
% 000
Akunt
ansi
Belanj
a
lingg
o
1
4.
4
0
Penyusunan
pelaporan
keuangan
daerah akhir
tahun
Tersusunnya
laporan
keuangan
daerh berbasis
akrual
10
0
%
100
%
284.
228.
000
- - - - - - - - - - Subid
Pelapo
ran
Probo
lingg
o
1
4.
..
Penyusunan
Laporan
Keuangan.
Tersusunnya
laporan
keuangan
daerah
- - - 10
0
%
430.
000.000
100
%
450.00
0.000
100
%
470.000
.000
100
%
490.00
0.000
10
0
%
490.00
0.000
Subid
Pelapo
ran
Probo
lingg
o
1
4.
4
6
Koordinasi dan
fasilitasi
Forum satuan
pengelola
keuangan
SKPD
Tersusunnya
laporan
keuangan
daerah yang
tepat waktu
10
0
%
100
%
182,826,000
10
0
%
350.000.000
100
%
380.000.000
100
%
400.000.000
100
%
450.000.000
10
0
%
450.00
0.000
Subid
Akunt
ansi
Belanj
a
Probo
lingg
o
1
4.
4
7
Sosialisasi
Paket Regulasi
tentang
Akuntansi
Pendapatan
dan pelaporan
Kas Lainnya
Tercapainya
pemahaman
tentang
regulasi
akuntansi
keuangan
daerah
10
0
%
100
%
50,788,000
- - - - - - - - - - Subid
Akunt
ansi
Penda
patan
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 23
1
4.
4
8
Penyusunan
peraturan
daerah tentang
Pertanggungja
waban
Pelaksanaan
APBD dan
peraturan KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungja
waban
Pelaksanaan
APBD
Terbitnya
perda dan
perbuptentang
pertanggungja
waban
pelaksanaan
APBD
10
0
%
100
%
273,392,500
10
0
%
290.000.000
100
%
310.000.000
100
%
320.000.000
100
%
350.000.000
10
0
%
350.00
0.000
Subid
Pelapo
ran
Probo
lingg
o
15
...
Program
Peningkatan dan
Penggalian
Sumber-Sumber
Pendapatan
Daerah
Prosentase
Pendapatan Asli
Daerah terhadap
APBD
11
%
12% 2,214,909,50
0
13% 2,084,000,000.00
14% 2,207,000,000.00
15% 2,330,000,000.00
15% 2,405,000,000.00
16
%
2,405,00
0,000.00
Bidan
g
Penda
patan
Probo
lingg
o
1
5.
1
0
Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
pajak daerah
dan retribusi
daerah
Kenaikan
target
pendapatan
pajak dan
retribusi
10
0
%
100
%
378.
662.
300
10
0
%
450.000.000
100
%
475.000.000
100
%
510.000.000
100
%
525.000.000
10
0
%
525.00
0.000
Subid
Penagi
han
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 24
1
5.
1
3
Monitoring dan
Evaluasi pajak
daerah
Pencapaian
target
penerimaan
pajak daerah
yang maximal
10
0
%
100
%
200.
021.
600
10
0
%
250.000.000
100
%
275.000.000
100
%
300.000.000
100
%
315.000.000
10
0
%
315.00
0.000
Subid
Penge
ndalia
n
Probo
lingg
o
1
5.
1
9
Pengadaan
Benda
Berharga
Tersedianya
karcis pajak
dan retribusi
10
0
%
100
%
202.
021.
600
10
0
%
230.000.000
100
%
252.000.000
100
%
270.000.000
100
%
280.000.000
10
0
%
280.000.000
Subid
Penge
ndalia
n
Probo
lingg
o
1
5.
3
0
Penagihan
pajak dan
retribusi
daerah
Tercapainya
target
pajak/retribus
i
10
0
%
100
%
158.
774.
200
10
0
%
300.000.000
100
%
320.000.000
100
%
330.000.000
100
%
340.000.000
10
0
%
340.00
0.000
Subid
Penagi
han
Probo
lingg
o
1
5.
3
1
Gebyar PBB Meningkatnya
penerimaan
pajak PBB
tepat waktu
10
0%
- - - - - - - - - - - - Subid
Penge
ndalia
n
Probo
lingg
o
1
5.
3
5
Optimalisasi
pendapatan
daerah
Optimalisasi
penerimaan
pajak/retribus
i
10
0
%
100
%
342.
476.
800
10
0
%
510.000.000
100
%
530.000.000
100
%
560.000.000
100
%
575.000.000
10
0
%
575.000.000
Subid
Peneta
pan
Probo
lingg
o
1
5.
3
6
Pelayanan
pajak daerah
Tercapainya
target
penerimaan
pendapatan
pajak daerah
10
0
%
100
%
305.
203.
000
10
0
%
344.000.000
100
%
355.000.000
100
%
360.000.000
100
%
370.000.000
10
0
%
370.00
0.000
Subid
Peneta
pan
Daera
h
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 25
1
5.
3
9
Pemeliharaan
Basis data
Pemutakhiran
data base
objek pajak
sesuai data
terbaru
10
0
%
100
%
627.
750.
000
10
0
%
- - - - - - - - - Subid Peneta
pan
Probo
lingg
o
2
3.
..
Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
Aset dan
Barang Milik
Daerah
% Proporsi
asset tanah
daerah yang
bersertifikat
terhadap asset
tanah tercatat
28%
30%
1,686,124,30
0
40
%
2.200.000.00
0
50
%
2.340.000.000
60
%
2.460.000.000
70
%
2.605.000.00
0
70
%
2.605.0
00.000
Bidan
g Aset
Probo
lingg
o
2
3.
0
1
Penghapusan
aset/cek fisik
Terwujudnya
penghapusan
aset melalui
mekanisme
hibah dan
lelang
10
0%
- - - - - - - - - - - - Subid
Pengh
apusa
n Aset
Probo
lingg
o
2
3.
0
3
Peningkatan
Manajemen
Aset/Barang
Daerah
Tersusunnya
data aset
kabupaten
probolinggo
10
0
%
100
%
187.
006.
000
10
0
%
390.000.000
100
%
420.000.000
100
%
440.000.000
100
%
475.000.000
10
0
%
475.000.000
Subid
Penata
usaha
an
dan
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 26
Pengg
unaan
Aset
2
3.
0
4
Revaluasi/Apr
aisal
aset/barang
daerah
Tersedianya
data nilai aset
pemda
10
0%
Subid
Penata
usaha
an
dan
Pengg
unaan
Aset
Probo
lingg
o
2
3.
0
5
Pengamanan
Aset dan
Barang Milik
Daerah
Tercapainya
pengelolaan
aset
kabupaten
probolinggo
10
0
%
100
%
380.
263.
000
10
0
%
400.000.000
100
%
420.000.000
100
%
440.000.000
100
%
460.000.000
10
0
%
460.00
0.000
Subid
Peman
faatan
dan
Penga
mana
n Aset
Probo
lingg
o
2
3.
0
6
Inventarisaasi
Aset
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
BMD
kabupaten
probolinggo
10
0
%
100
%
474.
846.
300
10
0
%
500.000.000
100
%
530.000.000
100
%
550.000.000
100
%
580.000.000
10
0
%
580.00
0.000
Subid
Penata
usaha
an
dan
Pengg
unaan
Aset
Probo
lingg
o
2
3.
0
Penilaian,
Penghapusan
dan
Aset daerah
tertata sesuai
dengan
10
0
%
100
%
337.
422.
000
10
0
%
360.000.000
100
%
370.000.000
100
%
380.000.000
100
%
390.000.000
10
0
%
390.000.000
Subid
Pengh
apusa
Probo
lingg
o
Bab VI RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 27
8 Penelusuran
P3D
peraturan
yang berlaku
n Aset
2
3.
0
9
Asuransi
Bangunan
Gedung dan
Kendaraan
Terjaminnya
keamanan
aset dari
kerusakan
permanen
10
0
%
100
%
306.
587.
000
10
0
%
550.000.000
100
%
600.000.000
100
%
650.000.000
100
%
700.000.000
10
0
%
700.000.000
Subid
Peman
faatan
dan
Penga
mana
n Aset
Probo
lingg
o
Bab I RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 1
lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu
variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi
proses atau operasi dengan berpedoman pada targeltarget dan tujuan organisasi. Jadi jelas
bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. lndikator kinerja
(perfomance indicator) sering disamakan dengan ukuran kinerja (peiormance measure). Namun
sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan
makna.
lndikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang
sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif.
Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara
langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. lndikator kinerja dan ukuran kinerja ini
sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang lentunya
tetap mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dibawah ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja pada akhir
periode
RPJMD
Tahun 2023
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Ketepatan waktu
penyusunan APBD
Tepat waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
Tepat
waktu
(100%)
BAB VII INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab I RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 2
dan P-APBD
2
Prosentase Penyerapan APBD
90% 92% 92,5% 93% 93,5% 94% 94%
3
Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Tepat waktu
(100%)
Tepat waktu (100%)
Tepat waktu (100%)
Tepat waktu (100%)
Tepat waktu (100%)
Tepat waktu (100%)
Tepat waktu (100%)
4
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
B A A A A A A
5 Prosentase PAD terhadap APBD
11% 12% 13% 14% 15% 16% 16%
6
Proporsi Aset
tetap tanah yang
ber sertifikat
terhadap aset
tanah yang
tercatat
30% 35% 40% 45% 50% 55% 55%
Bab VIII RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 1
Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun
2018 - 2023 merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unsur yang ada di Badan Keuangan
Daerah dalam mengemban tugas sebagai pengelola keuangan, pendapatan dan aset Pemerintah
Kabupaten Probolinggo. Di samping itu, Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah ini dapat
dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam mengawal terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah
secara transparan.
Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2018 - 2023 menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah selama kurun
waktu 5 tahun. Rensta Badan Keuangan Daerah juga menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja
dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Keuangan Daerah. Apabila terjadi
perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, dapat dilakukan
perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Keberhasilan pencapaian visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun
2018 – 2023 sangal tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya,
terutama komitmen seluruh komponen Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk
melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu ditentukan
pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental sumberdaya Aparatur
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari
seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam perwujudan Misi Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2018 - 2023.
BAB VIII
P E N U T U P
Bab VIII RENSTRA Badan Keuangan Daerah TA.2018-2023
Page 2
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan
masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Renstra Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2O18-2O23 menjadi lebih baik.
Probolinggo, 27 Maret 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo
SANTIYONO, SE,.MM
NIP.19640801 199202 1 005