(RENSTRA)
RENCANA STRATEGIS
2015 - 2019
Galeri Nasional Indonesia
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015—2019 disusun
berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025.
Selanjutnya, seiring dengan pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan, tugas
dan fungsi, serta organisasi dan tata kerja Galeri Nasional Indonesia Tahun Anggaran
2012 yang telah disahkan dalam Peraturan Mendikbud Nomor 72 Tahun 2012 kemudian
direvisi kedalam Peraturan Mendikbud Nomor 32 Tahun 2015, harus diintegrasikan ke
dalam Rencana Strategis Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015 – 2019 sehingga perlu
penyesuaian. Penyesuaian Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk
interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan dan
kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Kemdikbud, serta dengan
mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan
kebudayaan khususnya bidang seni rupa hingga saat ini. Pengintegrasian kebudayaan
dalam pendidikan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, serta Permendikbud No. 1 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra Galeri
Nasional Indonesia disusun untuk mengakomodir perubahan struktur organisasi Galeri
Nasional Indonesia.
3
Renstra Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015—2019 digunakan sebagai pedoman dan
arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan khususnya bidang seni rupa yang
hendak dicapai pada periode 2015—2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemdikbud, dan SKPD di provinsi dan
kabupaten/kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan
RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan
Kebudayaan; (4) Perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup
Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Renstra ini penting untuk dipahami serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan para pemangku kepentingan dalam
menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan
pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara efisien, efektif, terintegrasi,
sinergis dan berkesinambungan.
Jakarta, April 2018 KEPALA GALERI NASIONAL INDONESIA
PUSTANTO
4
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.......................................................................................................... 2
Daftar Isi...................................................................................................................... 4
BAB I Pendahuluan
1.1 Kondisi Umum .................................................................................. 5
1.2 Potensi dan Permasalahan ......................................................... 16
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Galeri Nasional Indonesia
2.1 Visi Galeri Nasional Indonesia .................................................... 19
2.2 Misi Galeri Nasional Indonesia ................................................... 19
2.3 Tujuan Kegiatan ........................................................................... 20
2.4 Sasaran Kegiatan ........................................................................ 20
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kelembagaan
4.1 Arah Kebijakan Pengembangan Galeri Nasional ................. 22
4.2 Strategi Pengembangan Galeri Nasional ............................... 23
4.3 Kerangka Regulasi ....................................................................... 26
4.4 Kerangka Kelembagaan ........................................................... 28
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan......................................... 30
BAB V Penutup .................................................................................................... 38
5
BAB – I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan UUD 45 Pasal 32, juga
mengamanatkan bahwa pada Ayat (1), negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sedangkan pada
Ayat (2), negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional. Dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan
kebudayaan Indonesia, pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya
mengeluarkan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan. UU Pemajuan
Kebudayaan merupakan gagasan antarkementerian, yang dipimpin oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penunjukan Kemendikbud
sebagai koordinator atau pimpinan antar-kementerian tersebut berdasarkan surat
Presiden RI nomor R.12/Pres/02/2016, tanggal 12 Februari 2016, perihal Penunjukan
Wakil untuk Membahas RUU tentang Kebudayaan. Kementerian lain yang masuk
dalam tim tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian
Hukum dan HAM.
Dalam pengertiannya Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu
buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan
6
sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris,
kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau
mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture
juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah
kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari
banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa,
perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya,
merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang
cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha
berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan
perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya
adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas.
Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-
budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Kebudayaan sangat
erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan
memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang
terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan
itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang
diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan
benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan
hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk
membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat, sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 32.
7
Kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan, karena kebudayaan
merupakan kompleks budi dan daya, bukan semata-mata kesenian dan kekriyaan.
Kesenian dan kebudayaan dapat mengalami perubahan dan transformasi dari masa
ke masa. Kesenian juga menjadi salah satu objek Pemajuan Kebudayaan. Semakin
meningkatnya apresiasi seni dan budaya telah menunjukkan bahwa seni dan budaya
merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu merupakan
sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas
manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang
mengandung unsur keindahan.
Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai. Bahwa masing-masing individu
artis memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih
bisa dikatakan bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu
set peraturan untuk penggunaan medium itu.
Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa
ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan
mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan
pencahayaan dengan acuan estetika.
Bentuk seni itu sendiri merupakan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang
pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik
kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk
medium itu. Sekalipun demikian, banyak seniman mendapat pengaruh dari orang lain
masa lalu, dan juga beberapa garis pedoman sudah muncul untuk mengungkap
gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk. Seni menurut media yang digunakan
8
terbagi 3 yaitu : (1) Seni yang dapat dinikmati melalui media pendengaran atau (audio
art), misalnya seni musik,seni suara, dan seni sastra seperti puisi dan pantun (2) Seni
yang dinikmati dengan media penglihatan (Visual art) misalnya lukisan, poster,seni
bangunan, seni gerak beladiri dan sebagainya. (3) Seni yang dinikmati melalui media
penglihatan dan pendengaran (audio visual art) misalnya pertunjukan musik,
pagelaran wayang,dan film.
Seni rupa dilihat dari segi fungsinya dibedakan antara seni rupa murni dan seni rupa
terapan, proses penciptaan seni rupa murni lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa
semata misalnya lukisan, sedangkan seni rupa terapan proses pembuatannya memiliki
tujuan dan fungsi tertentu misalnya seni kriya. Sedangkan, jika ditinjau dari segi wujud
dan bentuknya, seni rupa terbagi 2 yaitu seni rupa 2 dimensi yang hanya memiliki
panjang dan lebar saja dan seni rupa 3 dimensi yang memiliki panjang lebar serta
ruang.
Secara kasar terjemahan seni rupa di dalam Bahasa Inggris adalah fine art. Namun
sesuai perkembangan dunia seni modern, istilah fine art menjadi lebih spesifik kepada
pengertian seni rupa murni untuk kemudian menggabungkannya dengan desain dan
kriya ke dalam bahasan visual arts seperti yang dirumuskan pada bagan skema berikut
ini.
9
Kehadiran sebuah institusi Galeri Nasional Indonesia di Indonesia sudah sejak lama
diharapkan tidak saja oleh kalangan dunia seni rupa tetapi juga oleh masyarakat
pada umumnya. Diperlukannya institusi Galeri Nasional Indonesia pada suatu negara
karena merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan upaya-upaya pelestarian,
pengembangan dan pemanfaatan aset budaya (benda seni rupa). Selain itu Galeri
Nasional Indonesia juga dapat menjadi sarana edukasi, apresiasi dan rekreasi,
sekaligus untuk menanamkan kecintaan terhadap khasanah seni budaya bangsa.
Melalui ukiran sejarah, Rencana untuk mewujudkan institusi Galeri Nasional Indonesia,
antara lain pernah didengungkan oleh Presiden RI Ir, Soekarno. Ketika Indonesia
menjadi tuan rumah konfrensi Asia-Afrika di Bandung (1955). Informasi tersebut
mendapat respon positif dari beberapa seniman Eropa, khususnya yang berada di
Paris. Mereka secara spontan menyumbangkan karya-karya bagi Indonesia. Melalui
Bpk. Ilen Suryanegara (Atase Kebudayaan RI di Perancis waktu itu) dan pemerintah
10
Perancis telah dihibahkan sekitar 150 koleksi kepada pemerintah Indonesia pada
tahun 1959. Diantaranya terdapat karya Kandinsky, Victor Vassarelly, Hans Hartung,
Zao Wu Ki, dll.
Galeri Nasional Indonesia merupakan sebuah lembaga museum khusus dan pusat
kegiatan seni rupa yang sudah dirintis sejak tahun 60 hingga 90-an yang dituangkan
melalui konsep atau proyek Wisma Seni Nasional, kemudian gagasan itu diwujudkan
dengan pendirian Gedung Pameran Seni Rupa oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan pada tanggal 23 Februari 1987 sebagai sebuah sarana kegiatan
pengembangan seni rupa.
Kemudian setelah diperjuangkan secara intensif sejak tahun 1995 melalui berbagai
aspek, baru dapat direalisasikan pada tahun 1998 melalui surat persetujuan Menko
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nonmor:
34/MK.WASPAN/1998. Selanjutnya ditetapkan melalui Kepmendikbud No. 099a/0/1998
dan diresmikan pada tanggal 8 Mei 1999, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Bapak Yuwono Soedarsono.
Lokasi Galeri Nasional Indonesia yang cukup strategis berada di pusat Ibukota Republik
Indonesia (Jakarta), sebagai ikon kebudayaan bersama dengan Monumen Nasional,
Museum Nasional, Perpustakaan Nasional, Istana Negara. Galeri Nasional Indonesia
memiliki peran sebagai wahana untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan asset budaya (benda seni rupa). Menjadi salah
satu pusat sarana edukasi, apresiasi dan rekreasi, sekaligus untuk menanamkan
kecintaan terhadap khasanah seni budaya bangsa dengan menempati lahan seluas
±16.270 M2 dengan fasilitas publik, seperti; Ruang Pameran Temporer (Gedung A seluas
1350M2 dengan kapasitas 150 karya, gedung B seluas 180M2 dengan kapasitas 50
11
karya, gedung C seluas 840M2 dengan kapasitas 100 karya, gedung D seluas 600M2
dengan fungsi dapat digunakan untuk pameran terbuka, workshop, dan pertunjukan
seni), Pameran Permanen (Tetap) (Gedung B seluas 1400M2, dan gedung C seluas
840M2), Serbaguna, Perpustakaan, Auditorium, Ruang Seminar, Audio-Visual, Storage,
Laboratorium, Wisma Seniman, Gallery Café, Galeri Shop, Musholla, Plaza, Area Parkir,
dll.
Galeri Nasional Indonesia sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang ikut serta
dalam memajukan kebudayaan nasional melalui bidang seni rupa melakukan
pembangunan kebudayaan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Strategis (Renstra)
Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Renstra tersebut, Galeri Nasional
Indonesia telah menyusun Rencana Strategis (Renstra), seperti yang telah
diamanatkan di dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor
72 Tahun 2012. RPJMN Tahun 2015—2019 ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan
teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2015 – 2019
tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan kemudian dijabarkan kembali ke dalam Renstra Galeri Nasional
Indonesia Tahun 2015 – 2019.
Rencana Strategis Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015 -2019 yang telah disusun harus
berdasarkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015 –
2019 melalui penyesuaian peraturan perundangan dan hasil evaluasi kinerja serta
dinamika perkembangan pendidikan dan kebudayaan. Galeri Nasional Indonesia
12
berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah strategis yang implementasinya akan
disesuaikan dengan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Adapun
fokus implementasi diarahkan pada: (a) peningkatan apresiasi dan pengelolaan
koleksi melalui berbagai strategi yaitu fasilitasi para perupa dan karya berkualitas untuk
mengikuti kegiatan seni rupa di tingkat internasional, fasilitasi kegiatan seni rupa oleh
komunitas, asosiasi, sanggar atau praktisi seni rupa (pameran, festival, workshop,
seminar, dan sebagainya), fasilitasi kegiatan pameran kerjasama antara institusi yang
relevan, (b) peningkatan apresiasi dan pengelolaan koleksi melalui peningkatan
penghargaan terhadap karya para perupa berkualitas (maestro) melalui proses akuisisi
(pembelian atau hibah) sebagai koleksi negara/galeri, peningkatan kualitas tata
kelola pendokumentasian dan pemeliharaan koleksi Negara dan SDM yang
melaksanakan pengelolaan koleksi tersebut, peningkatan kualitas sarana dan
prasarana ruang pamer (permanen, temporer); storage koleksi, laboratorium
konservasi dan ruang publik lainnya, (c) peningkatan sumber daya manusia dan
kreativitas seni rupa melalui peningkatan potensi perupa dan karya yang berkualitas
melalui workshop, residensi dan kompetisi seni rupa, peningkatan kreativitas dan
keterampilan seni rupa untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, melalui lomba,
workshop, dan lain-lain, peningkatan apresiasi terhadap karya dan tokoh seni rupa
Indonesia melalui: pameran, kritik seni, mediasi/resensi dan penghargaan dibidang
seni rupa, (d) pengembangan kerjasama, publikasi dan edukasi melalui
pengembangan program kerjasama seni rupa antar negara dan antar lembaga seni
rupa ditingkat nasional, regional dan Internasional, peningkatan publikasi tentang
eksistensi lembaga dan aktivitasnya melalui berbagai media atau bahan-bahan
informasi cetak dan elektronik, perluasan kegiatan pameran keliling koleksi Negara
13
dan karya perupa daerah (Indonesia) di dalam dan luar negeri, (e) peningkatan
administrasi dan layanan perkantoran melalui penciptaan “one stop service” bagi
pelayanan penelitian dan guiding pengunjung galeri, peningkatan fasilitas
perkantoran serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran,
peningkatan system data dan informasi perkantoran (kepegawaian, keuangan, aset
dan kepustakaan), dan fasilitasi peningkatan kemampuan manajerial dan teknis untuk
para kurator, konservator, staf lainnya.
Hasil evaluasi paruh waktu Rencana Strategis (Renstra) Galeri Nasional Indonesia Tahun
2015 – 2019 menunjukkan bahwa ada beberapa sasaran, target, dan indikator kinerja
yang capaiannya telah melampaui atau kurang dari rencana yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target dan indikator
kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 – 2015. Renstra Galeri Nasional Indonesia
Tahun 2015 – 2019 dapat menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola
pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan
melaksanakan serta melakukan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pembangunan pengembangan galeri nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi
eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi dan politik. Beberapa pengaruh
kondisi eksternal terhadap pendidikan dan kebudayaan dapat dijelaskan sebagai
berikut; Kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi pembangunan
pengembangan galeri nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain
sebagai berikut ini.
a. Masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin,
antara perkotaan dan pedesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal;
14
b. Perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat
yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan;
c. Masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi
alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi
menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
d. Masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis
pengetahuan (Knowledge-Based Economy).
Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pengembangan galeri nasional
dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) tingginya angka
kemiskinan dan pengangguran; (2) masih adanya kesenjangan pertumbuhan
ekonomi antarwilayah; (3) masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan
upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber
daya alam tak terbarukan; (4) semakin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu
diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja; (5) munculnya ancaman
raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan
bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional; (6) masih rendahnya
optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya
alam; (7) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah
berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga
kerja yang memadai; dan (8) ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan
tenaga ahli dari negara lain; serta (9) pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2018
15
diproyeksikan APBN akan membaik dengan mengalami pertumbuhan ekonomi
mencapai 5,4%. Hal tersebut dapat dilihat pada infografis sebagai berikut.
Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pengembangan galeri nasional
dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) kebutuhan akan
penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global, (2)
terjadinya kesenjangan antar perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di
organisasi dan sanggar-sanggar seni, (6) perkembangan jaringan internet yang
menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses
terhadap informasi, (7) perkembangan jaringan internet yang membawa dampak
negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya
plagiarisme dan pelanggaran HAKI. Kondisi politik yang mempengaruhi tingkat
kemajuan dalam pengembangan galeri nasional dalam kurun waktu lima tahun
mendatang antara lain adalah (1) ketidakstabilan politik yang mengancam
kehidupan bermasyarat dan bernegara, (2) ketidakselarasan peraturan perundangan
16
yang berdampak pada penyelenggaraan pembangunan kebudayaan, (3)
kebutuhan seni di dalam politik untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk dalam
berdemokrasi, (4) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan
berkembangnya kreativitas seni, (5) terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam
implementasi otonomi daerah, (6) keterlambatan penerbitan turunan peraturan
perundangan yang berdampak pada bidang seni rupa, (7) ancaman disintegrasi
bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi, (8) ideologi negara
sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan
(9) komitmen pemenuhan pendanaan dari APBN dalam rangka memajukan
kebudayaan nasional sesuai dengan UUD 1945 Pasal 32.
1.2 Potensi dan Permasalahan
Pembangunan kebudayaan melalui kegiatan Pengembangan Galeri Nasional yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat hingga
tahun 2014 menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata, seperti yang telah diuraikan
di atas. Potensi dalam mengembangkan seni rupa di Indonesia telah menjadi poin
penting dalam memajukan kebudayaan. Namun masih dijumpai beberapa
permasalahan penting yang akan dihadapi pengembangan galeri nasional pada
periode tahun 2015 – 2019 sebagai berikut.
1.2.1 Potensi
Menghadapi perkembangan dinamika abad 21 di tingkat nasional, regional dan
global, disadari bahwa peran GNI menjadi sangat strategis sebagai salah satu
lembaga budaya yang mewakili negara (state cultural institutions) dalam
menunjukkan identitas bangsa melalui koleksi penting karya-karya seni rupa, edukasi
publik terhadap pemahaman sejarah bangsa dan peran diplomasi budaya. Oleh
17
karena itu, Galeri Nasional Indonesia memiliki banyak potensi untuk ikut serta dalam
mengembangkan dunia seni rupa. Potensi yang dimiliki diantaranya sebagai berikut:
a. Memiliki koleksi-koleksi penting karya seni rupa sebagai identitas bangsa;
b. Memberikan pemahaman tentang sejarah bangsa kepada masyarakat;
c. Menyediakan fasilitas bagi pelaku seni dan karya seni rupa Indonesia untuk dapat
mengembangkan kreativitas dan keterampilan seni melalui lomba, workshop,
edukasi seni, dan lain-lain;
d. Penyediaan data dan informasi tentang koleksi karya-karya seni rupa Indonesia
yang akurat dan handal;
e. Perwujudan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional
dan transparan;
f. Upaya peningkatan pelestarian dan pengelolaan karya seni rupa Indonesia.
1.2.2 Permasalahan
Sejumlah permasalahan dalam pengembangan galeri nasional yang perlu mendapat
perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai
berikut.
a. Ketersediaan data dan informasi tentang koleksi karya seni rupa yang berkualitas
masih terbatas
Tingkat pelayanan dalam penyediaan data dan informasi tentang koleksi karya
seni rupa yang berkualitas masih sangat rendah. Belum optimalnya pelayanan
dalam penyediaan data dan informasi tentang koleksi karya seni rupa tidak lepas
dari pendokumentasian karya-karya seni rupa yang tidak tersaji dengan benar,
akurat, lengkap dan rinci serta pemberdayaan sumber daya manusia yang kurang
optimal.
18
b. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai
Galeri Nasional Indonesia sebagai lembaga publik dan institusi negara yang
memiliki koleksi karya-karya seni rupa yang berkualitas masih memiliki kekurangan
terutama pada fasilitas sarana dan prasarana yang dianggap sudah jauh dari
teknologi. Selain itu belum memiliki ruang seni yang cukup baik untuk menggelar
kegiatan-kegiatan pameran bertaraf internasional.
c. Minimnya sumber daya manusia di bidang preservasi (konservasi dan restorasi)
karya seni rupa
Masih minimnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang preservasi
(konservasi dan restorasi) karya seni rupa menjadi permasalahan pelik yang
berkepanjangan. Salah satu faktor utama yang memunculkan permasalahan
tersebut yaitu penyelenggaraan edukasi terkait manajerial teknis tentang
perawatan dan perlindungan koleksi karya seni rupa.
19
BAB – II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1 Visi
Dalam rangka mewujudkan cita-cita memajukan kebudayaan nasional dan sejalan
dengan Visi kebudayaan, Galeri Nasional Indonesia mempunyai Visi yaitu
Melalui Visi Galeri Nasional Indonesia 2015 - 2019 diharapkan dapat seiring dengan
pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang tertuang sebagai salah satu
sasaran strategis Galeri Nasional Indonesia dengan menjadi pusat kegiatan dan
pengembangan karya seni rupa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
kreatif, apresiatif dan memiliki jatidiri dan karakter pekerti bangsa di era globalisasi.
2.2 Misi
Untuk mencapai Visi Galeri Nasional Indonesia 2015 - 2019, Misi Galeri Nasional
Indonesia 2015 – 2019 dikemas dalam Misi sebagai berikut.
KODE MISI
M1
Melaksanakan pengumpulan, kajian, dokumentasi, pemeliharaan
dan pengamanan karya seni rupa, khususnya yang menjadi koleksi
negara
M2 Meningkatkan aktivasi pameran dan publikasi lainnya dibidang seni
rupa dalam lingkup nasional dan Internasional
M3 Meningkatkan kreativitas dan apresiasi terhadap karya seni rupa di
kalangan perupa, pelajar dan masyarakat umum
TERBENTUKNYA INSAN DAN EKOSISTEM SENI RUPA YANG BERKARAKTER
DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
20
M4 Meningkatkan perluasan komunitas dan jaringan
kerjasama/kemitraan di bidang seni rupa
M5
Meningkatkan layanan edukasi di bidang karya seni rupa serta
mengembangkan sumber daya manusia dan sarana-prasarana
Galeri Nasional Indonesia
2.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan
2.3.1 Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan Pengembangan Galeri Nasional dirumuskan berdasarkan jenjang
layanan dibidang seni rupa serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk
menghasilkan layanan prima pengembangan galeri nasional sebagaimana
dikehendaki dalam rumusan visi Galeri Nasional Indonesia dengan memperhatikan
rumusan misi Galeri Nasional Indonesia. Dengan demikian, tujuan kegiatan
pengembangan galeri nasional adalah sebagai berikut.
KODE TUJUAN STRATEGIS
T1 Meningkatnya Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
T2 Mewujudkan sarana dan prasarana Galeri Nasional yang memadai
T3 Meningkatnya Karya Seni Rupa yang Dilestarikan Sebagai Aset Budaya
Bangsa
T4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan jejaring pelaku
dan karya seni rupa
T5 Meningkatnya kualitas SOP kerja dan pelayanan publik yang memadai
2.3.2 Sasaran Kegiatan
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pengembangan galeri
nasional diperlukan sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang
21
harus dicapai pada tahun 2015 - 2019. Sasaran kegiatan untuk tiap tujuan kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut.
a. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T1
KODE SASARAN KEGIATAN
S1.1 Terlaksananya Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
b. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T2
KODE SASARAN KEGIATAN
S2.1 Terlaksananya sarana dan prasarana Galeri Nasional
c. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T3
KODE SASARAN KEGIATAN
S3.1 Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya
Bangsa
d. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T4
KODE SASARAN KEGIATAN
S4.1 Terlaksananya kerjasama di Bidang Karya Seni Rupa
e. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T5
KODE SASARAN KEGIATAN
S5.1 Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan
Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional
22
BAB – III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI & KELEMBAGAAN
Arah kebijakan, strategi, regulasi dan kelembagaan pengembangan galeri nasional
disusun untuk dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara
pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang
diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-
tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan layanan prima pendidikan dan kebudayaan. Kebutuhan tersebut
antara lain mencakup sumberdaya budaya, pembelajaran dan penilaian, sarana dan
prasarana, pendanaan, dan tata kelola.
3.1 Arah Kebijakan
Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan
untuk menentukan arah kebijakan pengembangan galeri nasional periode lima tahun
yang akan datang. Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis
T1 sampai dengan T11 yang dikaitkan dengan arah kebijakan pengembangan galeri
nasional dapat dirumuskan melalui bagan skema sebagai berikut.
23
Bagian Skema
Arah dan Kebijakan
Pengembangan Galeri Nasional
Periode 2015 - 2019
Arah kebijakan tersebut sebagian sama dengan kebijakan terobosan yang
dipergunakan Galeri Nasional Indonesia selama periode 2010—2014. Kebijakan
teroboson yang dilanjutkan diantaranya kebijakan yang telah dilaksanakan dan
berhasil dengan beberapa penyesuaian dan penekanan pada periode 2015—2019.
Selain itu, juga perlu diperkuat dengan berbagai kebijakan terobosan baru sesuai
dengan tuntutan yang ada untuk dijadikan arah kebijakan dalam pengembangan
galeri nasional tahun 2015—2019.
3.2 Strategi
Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan kegiatan yang
telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran kegiatan dari tujuan kegiatan tersebut.
Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan yang
harus disediakan untuk mencapai sasaran kegiatan dari tiap tujuan kegiatan.
24
Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi sumberdaya budaya, sarana dan
prasarana, sistem tata kelola, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur
yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas
antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antarsatuan budaya yang
diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.
3.2.1 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T1
Tujuan kegiatan T1, yaitu Meningkatnya Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni
Rupa dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.
Peningkatan kreativitas dan keterampilan seni rupa untuk kalangan pelajar dan
mahasiswa, melalui lomba, workshop, dan lain-lain;
Peningkatan apresiasi terhadap karya dan tokoh seni rupa Indonesia melalui:
pameran, kritik seni, mediasi/resensi dan penghargaan dibidang seni rupa;
3.2.2 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T2
Tujuan kegiatan T2, yaitu Mewujudkan sarana dan prasarana Galeri Nasional yang
memadai, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang pamer (permanen, temporer);
storage koleksi, laboratorium konservasi dan ruang public lainnya;
3.2.3 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T3
Tujuan kegiatan T3, yaitu Meningkatnya Karya Seni Rupa yang Dilestarikan Sebagai
Aset Budaya Bangsa, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.
Peningkatan penghargaan terhadap karya para perupa berkualitas (maestro)
melalui proses akuisisi (pembelian atau hibah) sebagai koleksi negara/galeri;
25
Peningkatan kemampuan manajerial dan teknis untuk kurator, konservator, staf
lainnya;
Peningkatan kualitas tata kelola koleksi karya seni rupa;
3.2.4 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T4
Tujuan kegiatan T4, yaitu Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan
jejaring pelaku dan karya seni rupa, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai
berikut.
Fasilitasi kegiatan seni rupa oleh komunitas, asosiasi, sanggar atau praktisi seni rupa
(pameran, festival, workshop, seminar, dsb);
Pengembangan program kerjasama seni rupa antar Negara dan antar lembaga
seni rupa ditingkat nasional, regional dan Internasional.
3.2.5 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T5
Tujuan kegiatan T5, yaitu Meningkatnya kualitas SOP kerja dan pelayanan publik yang
memadai, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.
Penciptaan “one step service” bagi pelayanan penelitian dan guiding pengunjung
galeri;
Peningkatan kualitas fasilitas perkantoran serta penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran;
Peningkatan kualitas organisasi tata kerja (OTK) Galeri Nasional Indonesia.
26
3.3 Kerangka Regulasi
Kebijakan regulasi diarahkan untuk mempercepat dan memastikan pelaksanaan
pencapaian target dan sasaran RKP yang telah disinergikan dengan Rencana
Strategis Tahun 2015 – 2019. Tidak hanya itu, kebijakan regulasi juga diarahkan agar
tidak bertentangan kebijakan regulasi lain (Unit Kerja atau Satuan Kerja Lain).
Kerangka regulasi Renstra Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015 – 2019 memiliki
landasan hukum sebagai berikut.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan;
27
j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
k. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara;
l. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
m. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Galeri
Nasional Indonesia.
n. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Galeri Nasional
Indonesia.
Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal
tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran kegiatan.
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
1 SOP tentang Pelaksanaan Kegiatan
Pameran Seni Rupa
Agar dalam melaksanakan
kegiatan pameran mempunyai
dasar hokum yang kuat dan jelas
sehingga mudah untuk
diimplementasikan
2 Petunjuk Teknis Akuisisi Karya
Supaya ada acuan yang jelas
mengenai mekanisme
pengadaan karya seni rupa
3 SOP tentang Pengelolaan Koleksi Karya
Seni Rupa
Agar dalam melakukan
preservasi dan konservasi koleksi
28
karya seni rupa mempunyai dasar
hukum yang kuat dan acuan
yang jelas sehingga mudah untuk
diimplementasikan
4 Peraturan Perundangan tentang
Kuratorial Kegiatan Pameran
Memperjelas penganggaran
Kurator di setiap kegiatan baik
kegiatan yang bertaraf nasional
maupun internasional
5
Perumusan Peraturan Perundangan
untuk mengetahui Nilai Instrinsik Koleksi
Karya Seni Rupa
Mengetahui nilai harga koleksi
karya seni rupa dan dapat
dijadikan sebagai acuan yang
jelas
3.4 Kerangka Kelembagaan
Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Satuan Kerja yang meliputi struktur
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka
kelambagaan disusun dengan tujuan antara lain, 1) meningkatkan koordinasi
pelaksanaan masing-masing seksi sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi
Galeri Nasional Indonesia; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi
dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas
dan efisiensi Galeri Nasional Indonesia dalam melaksanakan program-
programnya; 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan
profesionalisme sumber daya aparatur. Pada periode pembangunan 2015-2019,
Galeri Nasional Indonesia akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang
29
Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia. Struktur Organisasi Galeri Nasional
Indonesia ditunjukan pada gambar sebagai berikut, ST
RU
KTU
R O
RG
AN
ISA
SI G
ALE
RI
NA
SIO
NA
L IN
DO
NES
IA
KEP
ALA
GA
LER
I NA
SIO
NA
L IN
DO
NES
IA
KEP
ALA
SU
BB
AG
IAN
TA
TA U
SAH
A
KO
NSE
RV
ATO
R
KU
RA
TOR
REG
ISTR
AR
PEN
GA
DM
INIS
TRA
SI K
OLE
KSI
PEN
YU
SUN
KEM
ITR
AA
N
EDU
KA
TOR
KU
RA
TOR
PR
EPA
RA
TOR
PEN
GO
LAH
DA
TA P
AM
ERA
N D
AN
KEM
ITR
AA
N
PEN
ATA
DO
KU
MEN
PEN
ATA
PA
MER
AN
KEP
ALA
SEK
SI P
AM
ERA
N D
AN
KEM
ITR
AA
N
PR
AM
U K
AN
TOR
TEK
NIS
I SA
RA
NA
DA
N P
RA
SAR
AN
A
KA
NTO
R
PEN
GA
DM
INIS
TRA
SI K
ERU
MA
HTA
NG
GA
AN
PEN
GA
DM
INIS
TRA
SI P
ERSU
RA
TAN
PEN
GEL
OLA
LA
MA
N
PEN
YU
SUN
PR
OG
RA
M. A
NG
GA
RA
N, D
AN
LAP
OR
AN
PET
UG
AS
PER
PU
STA
KA
AN
PEM
RO
SES
MU
TASI
KEP
EGA
WA
IAN
BEN
DA
HA
RA
PEN
GEL
UA
RA
N
PEN
GA
DM
INIS
TRA
SI B
MN
PEN
ATA
DO
KU
MEN
KEU
AN
GA
N
TAH
UN
AN
GG
AR
AN
20
18
PEN
GO
LAH
DA
TA B
AR
AN
G M
ILIK
NEG
AR
A
PEN
GO
LAH
SU
RA
T P
ERIN
TAH
MEM
BA
YA
R
PEN
GO
LAH
DA
TA K
ETA
TALA
KSA
NA
AN
KEP
ALA
SEK
SI P
ENG
UM
PU
LAN
DA
N P
ERA
WA
TAN
30
BAB – IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
Rencana Strategis (Renstra) Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015—2019 merupakan
turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan yang
menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai komponen dari sistem perencanaan dan penganggaran
Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan
persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta
peningkatan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN.
Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi
setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin
akuntabel (accountable).
Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program,
dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja
Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan
setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun
tingkat eselon I.
Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap eselon III (kegiatan)
memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan
fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk tiap-tiap sasaran kegiatan. Hubungan
31
antara struktur organisasi, struktur program, dan kegiatan, dan kinerja disajikan pada
gambar berikut ini.
Arsitektur Program, Kegiatan dan Struktur Kinerja
Target kinerja sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan ditetapkan
berdasarkan unit eselon II yang dikelola Unit Kerja. Target kinerja yang dimaksud
ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2015 – 2019). Penjelasan
dari setiap target kinerja Galeri Nasional Indonesia adalah sebagai berikut;
PENGEMBANGAN GALERI NASIONAL
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Baseline 2015 2016 2017 2018 2019
1Terlaksananya Kreativitas dan
apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi
Galeri Nasional - 515 630 640 650 675
2Terlaksananya sarana dan prasarana
Galeri Nasional
Pengembangan dan Perluasan Kawasan
Galeri Nasional (M2) - - - - - 3,100
3Terlaksananya Pelestarian Karya Seni
Rupa Sebagai Aset Budaya BangsaJumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola 1,776 1,788 1,388 1,038 1,073 1,210
5
Terselenggaranya Layanan Dalam
Rangka Pendukungan Manajemen dan
Tata Kelola Galeri Nasional
Jumlah Layanan Dalam Rangka
Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola
Galeri Nasional
1 1 1 1 1 1
4Terlaksananya kerjasama di Bidang
Karya Seni Rupa10 13 11 12 Jumlah Kerjasama Antar Instansi 24 8
32
4.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan
perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan
negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.
4.2.1 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan
Amendemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 32
mengamanatkan Pemerintah memajukan kebudayaan nasional melalui anggaran
pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pembangunan kebudayaan. Sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang
Dasar tersebut telah ditetapkan bahwa pendanaan kegiatan pembangunan
kebudayaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan
dana kebudayaan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik.
Bagi satuan kerja yang kegiatannya diselenggarakan oleh masyarakat melalui
partisipasi dan kerjasama, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh
penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat
dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Galeri Nasional Indonesia
sebagai lembaga publik memiliki tanggung jawab tidak hanya menyelenggarakan
kegiatan yang berkualitas dibidang seni rupa tetapi juga memberikan apresiasi
dengan memfasilitasi seniman dan karya seni rupa untuk ikut dalam event-event baik
33
bertaraf nasional maupun internasional dalam rangka memperkenalkan hasil-hasil
karya budaya Indonesia serta memberikan pemahaman tentang pentingnya
melestarikan karya-karya seni rupa Indonesia guna memajukan kebudayaan nasional.
Aktivitas-aktivitas yang pendanaannya baik diselenggarakan oleh Galeri Nasional
Indonesia maupun penyelenggara/masyarakat akan di audit oleh Inspektorat
Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pemeriksa Keuangan
secara intensif dan berkala untuk memperoleh laporan-laporan yang akuntabel.
4.2.2 Skenario Pendanaan Pengembangan Galeri Nasional
Skenario pendanaan pengembangan galeri nasional dalam kurun waktu 2015 – 2019
mengacu pada amanat UUD RI 1945 serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan
dan kebudayaan yang ditetapkan Pemerintah untuk tahun 2005 – 2025. Perkiraan
anggaran pengembangan galeri nasional untuk melaksanakan fokus prioritas
kegiatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan
pertumbuhan ekonomi berkisar antar 8,5% – 10% dan tingkat inflasi berkisar antara 3,5%
- 5% sesuai yang ditargetkan di dalam RPJM Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2015-2019. Perkiraan pendanaan kegiatan pengembangan galeri
nasional didasarkan pada angka perkiraan baseline tahun 2015 dan memperhatikan
kemampuan keuangan negara. Untuk mencapai sasaran Renstra pengembangan
galeri nasional diperlukan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku
kepentingan (stakeholder) lainnya untuk berpartisipasi dalam pemenuhan
pendanaan pengembangan galeri nasional melalui pencapaian indikator kinerja
utama.
34
4.2.3 Koordinasi, Tata Kelola dan Pengawasan Internal
Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu
dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan
antarinstansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal di
lingkungan Galeri Nasional Indonesia.
4.2.3.A Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan
Koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan pengembangan galeri
nasional dilakukan melalui sinkronisasi terpadu dalam rangka penyusunan rencana
kerja dan anggaran, rapat kerja kurator, pimpinan dan staf terkait, rapat kerja
penyusunan rencana kerja dan anggaran pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi
anggaran, dan sinkronisasi terpadu dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
dan anggaran pengembangan galeri nasional. Pihak yang dilibatkan dalam
koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran antara lain adalah Kemdikbud,
Kementerian Keuangan, Bappenas, Menpan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi Seni serta Kementerian lain yang mengelola
program, kegiatan dan anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan.
4.2.3.B Tata Kelola
Implementasi Renstra Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015 – 2019 oleh Galeri Nasional
Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Kota, dan
K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri.
Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja
utama Galeri Nasional Indonesia. Pengembangan sistem tata kelola implementasi
35
Renstra mencakup kegiatan penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP)
dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan
didalam Renstra.
4.2.3.C Pengendalian dan Pengawasan
Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal
yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan
yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat kementerian. Sistem pengawasan internal
yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen
risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan
menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan
galeri nasional terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk
memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola
kementerian. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan
audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan
program dan kegiatan Renstra Galeri Nasional Indonesia. Pada umumnya
pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan
langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk
yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan
independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
36
yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.
4.2.4 Sistem Pemantauan dan Evaluasi
4.2.4.A Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat
pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra
Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan
kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program
pengembangan galeri nasional di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur formal dan
nonformal.
4.2.4.B Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut:
1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 2) pemerataan dan perluasan akses;
3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan. Pemantauan dan evaluasi
dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan
provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan kota, dinas pendidikan
dan kebudayaan kecamatan, dan satuan kerja yang terkait lainnya.
Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah bejalan di lingkungan Galeri
Nasional Indonesia meliputi: 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan
triwulanan, 2) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdikbud, 3)
evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, 4) evaluasi kinerja tengah periode Renstra
melalui pencapaian kinerja kegiatan, dan 5) evaluasi akhir masa Renstra. Sesuai
37
dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah
dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme
pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pengembangan galeri
nasional.
Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemanfaatan Sistem E-monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan
dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud
tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib
melaporkan secara online setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai
penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, hasil
pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP,
BANSM, BANPT, BANPNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan
kinerja Badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi,
penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, serta
kegiatan nasional.
38
BAB – V PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Galeri Nasional Indonesia periode 2015-2019 adalah
panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Galeri Nasional Indonesia untuk 5 (lima)
tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat
ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber
pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Galeri Nasional Indonesia.
Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, setiap
tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi
muatan Renstra Galeri Nasional Indonesia periode 2015-2019 termasuk indikator-
indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan
tanpa mengubah tujuan Galeri Nasional Indonesia periode 2015-2019 yaitu
meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-
2019 dan RPJM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Renstra Galeri Nasional Indonesia periode 2015-2019 harus dijadikan acuan kerja bagi
unit-unit kerja di Galeri Nasional Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan
akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better
performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
KEPALA GALERI NASIONAL INDONESIA
PUSTANTO
39
LAMPIRAN
1. Matriks Perubahan Renstra Galeri Nasional Indonesia
Tahun 2015 – 2019 (Revisi Tahun 2018)
2. Kerangka Regulasi
40
LAMPIRAN 1
1. Matriks Perubahan Renstra Galeri Nasional Indonesia
Tahun 2015 – 2019 (Revisi Tahun 2018)
41
42
LAMPIRAN 2
2. Kerangka Regulasi
43
No
Arah
Kerangka
Regulasi
dan/atau
Kebutuhan
Regulasi
Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan
Evaluasi
Regulasi
Eksisting, Kajian
dan Penelitian
Unit
Penanggung
Jawab
Unit Terkait/
Institusi
Target
Penyelesaian
1
SOP tentang
Pelaksanaan
Kegiatan
Pameran
Seni Rupa
Agar dalam
melaksanakan
kegiatan
pameran
mempunyai
dasar hukum
yang kuat dan
jelas sehingga
mudah untuk
diimplementasi
kan
Galeri
Nasional
Indonesia
Ditjen
Kebudayaan 2018
2
Petunjuk
Teknis Akuisisi
Karya
Supaya ada
acuan yang
jelas mengenai
mekanisme
pengadaan
karya seni rupa
Galeri
Nasional
Indonesia
Ditjen
Kebudayaan 2018
3
SOP tentang
Pengelolaan
Koleksi Karya
Seni Rupa
Agar dalam
melakukan
preservasi dan
konservasi
koleksi karya
seni rupa
mempunyai
dasar hukum
yang kuat dan
acuan yang
jelas sehingga
mudah untuk
diimplementasi
kan
Galeri
Nasional
Indonesia
Ditjen
Kebudayaan 2018
4
Peraturan
Perundang-
an tentang
Kuratorial
Memperjelas
penganggaran
Kurator di
setiap kegiatan
Ditjen
Kebudayaan
Biro Hukum
dan
Organisasi,
Kemdikbud,
2018
44
Kegiatan
Pameran
baik kegiatan
yang bertaraf
nasional
maupun
internasional
Ditjen
Kebudayaan
5
Perumusan
Peraturan
Perundang-
an untuk
mengetahui
Nilai Instrinsik
Koleksi Karya
Seni Rupa
Mengetahui
nilai harga
koleksi karya
seni rupa dan
dapat
dijadikan
sebagai acuan
yang jelas
Galeri
Nasional
Indonesia
Biro Hukum
dan
Organisasi,
Kemdikbud,
Ditjen
Kebudayaan
2017