1
tentang
- Dr.Sihabudin,SH.,MH -Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
DEFINISI UMUM
Pengelolaan PNS untuk menghasilkan Pegawai yang Profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
2
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?
Aparatur Sipil Negara (ASN)?Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada Instansi Pemerintah
Pegawai ASN ?PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
KETENTUAN UMUM
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan
3
Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ?Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkatberdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan
MANAJEMEN PNS
4
Penyusunan &penetapankebutuhan
Pengadaan Pangkat dan Jabatan
PengembanganKarier Pola Karier
Promosi Mutasi Penilaian Kinerja Penggajian dan Tunjangan Penghargaan
Disiplin PemberhentianJaminan Pensiun & Jaminan Hari
TuaPerlindungan
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
5
Presiden
Menteri di kementerian
Pimpinan lembaga di LPNK
Sekjen di sekretariat lembaga negara
Jaksa Agung
Kepala POLRI
Kepala BIN
Sekretaris MA
Gubernur di provinsi;
Bupati/Walikota di kab/kota
Pejabat lain yang ditentukan
Presiden
PANGKAT DAN JABATAN PNS
6
UTAMA
MADYA
PRATAMA
ADMINISTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA
JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL
Utama
Madya
Muda
Pertama
KEAHLIAN
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula
KETERAMPILAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN FUNGSIONAL
7
JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkanpada keahlian dan keterampilan tertentu.
JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaankarakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinanInstansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dari kriteria JF.
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabsecara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabatadministrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitandengan pelaksanaan tugas JF.
PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI
8
• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan
kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS.
• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan
bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN
PNS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN ATAU ANGGOTA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
9
• Presiden dan Wakil
Presiden,
• Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota DPR, DPD;
• Gubernur dan Wakil
Gubernur;
• Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Wakil Walikota.
• Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota MA, MK, BPK, KY,
KPK
• Menteri dan jabatan
setingkat menteri,
• Kepala perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri
yang berkedudukan
sebagai Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh
PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN
10
PE
NIL
AIA
N K
INE
RJA
DIS
IPL
IN
PENGHARGAAN
11
• Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya
• Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi
Penghargaan berupa :a. Tanda Kehormatanb. Kenaikan pangkat istimewac. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensid. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan
Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya
PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS
12
Pemberhentian atas permintaan sendiri
Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun
Pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah
Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani
Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang
Pemberhentian karena melakukan pemberhentian karena melakukan
Tindak pidana/penyelewengantindak pidana/penyelewengan
Pemberhentian karena pelanggaran disiplin
Pemberhentian karena mencalonkan menjadi pejabat negara yang dipilih
Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara
Pemberhentian karena hal lain
GAJI DAN TUNJANGAN PNS
13
Selain Gaji (Pasal 79), PNS juga menerima Tunjangan & Fasilitas
Tunjangan terdiri dari: Tunjangan Kinerja & Tunjangan Kemahalan
Sistem
Penggajian
ASN
Tunjangan
Fasilitas
Tunjangan
Kinerja
Tunjangan
Kemahalan
Gaji
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
14
PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminanhari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagaiperlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dansebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminanpensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminansosial nasional.
Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNSberasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yangbersangkutan.
PERLINDUNGAN
15
Jaminan kesehatan
Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan kematian
Bantuan hukum
dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya
diberikan on top dari program jaminan sosial
nasional
CUTI
16
1. Cuti Tahunan
2. Cuti Besar
3. Cuti Sakit
4. Cuti Melahirkan
5. Cuti Karena Alasan Penting
6. Cuti Bersama;
7. Cuti Di Luar Tanggungan Negara
KETENTUAN PERALIHAN
17
Calon PNS dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan belummengikuti pelatihan prajabatan sampai dengan PeraturanPemerintah ini ditetapkan, wajib mengikuti pelatihan prajabatanberdasarkan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu palinglama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintahini mulai berlaku.
Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saatPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampaidengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjanganberdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangansebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Kepala BKN(berdasarkan PP 11 2017)
18
No Pasal Nama Perka
1 Pasal 11 Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan PNS
2 Pasal 45 Petunjuk Teknis Pengadaan PNS
3 Pasal 63 Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
4 Pasal 93 Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji JF
5 Pasal 141 Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi
6 Pasal 197 Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
7 Pasal 260 ayat (5) Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun
8 Pasal 341 Tata Cara Pemberian Cuti
9 Pasal 350 ayat (5) Tata Cara Masa Persiapan Pensiun
10 Kewenangan Atribusi Tata Cara Pemberhentian PNS
11 Kewenangan Atribusi Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi
12 Kewenangan Atribusi Sistem Informasi ASN
19