AMANDEMEN I UUK KELUARGA BESAR MAHASISWA STT-PLN
Tempat : Auditorium Lt.12, Ruang 401 & 402A, Ruang 1011 Kampus STT-PLN
Tanggal : 16,17,18, dan 24 Juni 2016
UNDANG-UNDANG KEORGANISASIAN KELUARGA BESAR MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI TEKNIK – PLN
MUKADIMAH Segala Puji dan Syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pelaksanaan demokrasi berserikat dan bermusyawarah untuk
mencapai mufakat dalam menyelesaikan Undang-Undang Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa
STT-PLN dapat terlaksana sesuai peran dan hakikat mahasiswa. Dan rasa terimakasih yang mendalam
pada para pahlawan yang telah membawa kemerdekaan bangsa Indonesia menuju kebebasan berfikir,
berpendapat dan berserikat.
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia merupakan karunia yang sangat besar bagi
bangsa dan negara, sehingga mahasiswa sebagai pemuda - pemudi yang memiliki sifat mandiri,
profesional, bertanggung jawab, demokratis dan proaktif yang didasari jiwa ketuhanan, pedoman
penghayatan dan pengamalan pancasila serta Tri Dharma perguruan tinggi membentuk suatu wadah
yang bergerak atas kekeluargaan, keilmuan, keterbukaan, independen, gotong royong dan kemajuan
bangsa.
Demi terwujudnya Keluarga Besar Mahasiswa yang tertib, teratur dan memiliki aturan yang
mengikat. Maka dibentuk Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN yang menjunjung tinggi Undang-
Undang Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN, serta memberikan dharma bakti pada
masyarakat, bangsa dan negara dalam pelaksanaannya.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN ialah wadah yang menaungi seluruh aktivitas kemahasiswaan
dalam lingkup institusi pendidikan STT-PLN.
Pasal 2
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN dibentuk pada bulan Januari 2009 untuk jangka waktu yang
tidak ditetapkan.
Pasal 3
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN berkedudukan di kampus Sekolah Tinggi Teknik - PLN Jakarta.
Pasal 4
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN bersifat kekeluargaan, mandiri, demokratis, profesional dan
proaktif diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa STT-PLN.
Pasal 5
Kedaulatan tertinggi Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN berada di tangan mahasiswa dan
diwakilkan sepenuhnya oleh Legislatif Mahasiswa serta dilaksanakan sepenuhnya oleh Eksekutif
Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 6
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN terdiri dari Organisasi kemahasiswaan STT-PLN, Badan
Otonomi, dan Himpunan Daerah.
Pasal 7
Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas Legislatif Mahasiswa STT-PLN, Eksekutif Mahasiswa STT-
PLN dan Yudikatif Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 8
Landasan Undang-Undang Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN adalah Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 9
VISI
Mewujudkan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN sebagai wadah yang mandiri, profesional,
proaktif, dinamis, yang didasari jiwa Ketuhanan Yang Maha Esa dan pengamalan Pancasila serta Tri
Dharma Perguruan Tinggi sehingga mendukung di bidang akademik dan pengembangan non
akademik dalam rangka berkontribusi nyata kepada almamater, bangsa, dan negara.
Pasal 10
MISI
(1) Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi segenap mahasiswa.
(2) Membina kebersamaan dan kekeluargaan diantara seluruh mahasiswa dengan dilandasi sikap
keterbukaan, kemitraan serta menjunjung semangat solidaritas teknik.
(3) Membentuk mahasiswa yang memiliki sikap kecendekiawan dan integritas pribadi dengan
dilandasi kebenaran dan keadilan.
(4) Membangun sikap kepemimpinan, keorganisasian, dan kemampuan manajerial bagi seluruh
mahasiswa.
(5) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di dalam Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
dengan mempertimbangkan aspirasi demi pemberdayaan mahasiswa.
(6) Menumbuh kembangkan rasa peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
(7) Meningkatkan potensi penalaran, minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
(8) Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, seni dan budaya mahasiswa.
(9) Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif serta profesionalisme
mahasiswa bagi kesejahteraan masa depan almamater, bangsa, dan negara.
BAB II
LEGISLATIF MAHASISWA STT-PLN
Pasal 11
Legislatif Mahasiswa STT-PLN
(1) Legislatif Mahasiswa terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa
STT-PLN dan Legislatif Mahasiswa Jurusan. (2) Legislatif Mahasiswa STT-PLN wajib menjunjung tinggi Undang-Undang Keorganisasian
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN dan Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Besar
Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 12 Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN adalah lembaga tinggi
yang memiliki kekuasaan legislatif.
(2) Dewan Perwakilan Mahasiswa bersifat representatif kepada mahasiswa STT-PLN.
(3) Setiap Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa
STT-PLN, terkhusus kepada daerah asal pilih.
(4) Dewan Perwakilan Mahasiswa bersidang sedikitnya sekali dalam 1 (satu) periode.
(5) Ketentuan lebih lanjut Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 13
Tugas Dewan Perwakilan Mahasiswa
(1) Melakukan penjaringan aspirasi, dan disampaikan kepada pihak terkait (Presiden Mahasiswa
dan/atau kampus).
(2) Melakukan kontrol terhadap kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa.
(3) Melakukan penjaringan dan uji kelayakan kandidat Anggota Mahkamah Mahasiswa.
(4) Melakukan penjaringan dan uji kelayakan Anggota Komisi Pemilihan Umum.
(5) Menyelenggarakan Kongres Mahasiswa STT-PLN.
(6) Memberikan laporan keaktifan kinerja kepada mahasiwa melalui forum mahasiswa daerah
asal.
Pasal 14
Wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa
(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang.
(2) Mengenai Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden Mahasiswa atau Anggota
Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-
Undang yang diajukan tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan Dewan Perwakilan
Mahasiswa pada periode tersebut.
(3) Mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang melalui persetujuan
bersama Presiden Mahasiswa.
(4) Mengajukan kasus kepada Mahkamah Mahasiswa dan segera melaksanakan Kongres
Mahasiswa STT-PLN untuk pemberhentian terhadap Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil
Presiden Mahasiswa.
(5) Memberikan usulan-usulan kepada Presiden Mahasiswa dan/atau Kampus STT-PLN dengan
memperhatikan aspirasi Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 15
Fungsi dan Hak Dewan Perwakilan Mahasiswa
(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, Setiap Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki hak
interpelasi, hak angket, hak melaksanakan rapat dengar pendapat, dan hak menyatakan
pendapat.
Pasal 16
Mekanisme Jatuhnya Memorandum
(1) Memorandum I dijatuhkan apabila Presiden Mahasiswa diduga menyimpang Undang-Undang
Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN, Ketetapan Kongres Mahasiswa, dan
Undang-Undang.
(2) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ditanggapi atau respon yang diberikan tidak memenuhi
harapan, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat menjatuhkan Memorandum II.
(3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah Memorandum II jatuh tidak ditanggapi
atau tidak memenuhi harapan, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa mengajukan kasus kepada
Mahkamah Mahasiswa.
(4) Setelah menerima hasil keputusan Mahkamah Mahasiswa dan dinyatakan bersalah, maka
Dewan Perwakilan Mahasiswa segera melaksanakan Kongres Mahasiswa STT-PLN untuk
pemberhentian terhadap Presiden Mahasiwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari termasuk hari
libur.
Pasal 17
Dalam menjalankan tugasnya Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dibantu kelengkapan
kerja yang dapat berupa staf, staf ahli, badan pekerja dan lain-lain yang keberadaannya
merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Mahasiswa.
Pasal 18
Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa
(1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dipilih dari mahasiwa jurusan asal melalui
Pemilihan Umum Raya.
(2) Susunan dan Kedudukan diatur dalam Undang-Undang.
(3) Syarat dan kriteria calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Undang-
Undang.
(4) Masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam 1 (satu) periode berlangsung
selama 1 (satu) tahun dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya Anggota Dewan
Perwakilan Mahasiswa yang baru.
(5) Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa berakhir apabila:
a. Meninggal dunia.
b. Drop out.
c. Mengundurkan diri.
d. Mengalami mekanisme pergantian Anggota yang diatur dalam Undang-Undang.
e. Periode jabatan berakhir.
(6) Apabila Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dinyatakan bersalah oleh Mahkamah
Mahasiswa, maka segera dilaksanakan Kongres Mahasiswa Tingkat Jurusan untuk melakukan
mekanisme pergantian Anggota dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 19
Legislatif Mahasiswa Jurusan
(1) Legislatif Mahasiswa Jurusan ialah Organisasi Mahasiswa yang merupakan perwakilan dari
Forum Komunikasi Mahasiswa Jurusan.
(2) Legislatif Mahasiswa Jurusan berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
Pasal 20
Tugas Legislatif Mahasiswa Jurusan
(1) Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Legislatif Mahasiswa
Jurusan dan Himpunan Mahasiswa Jurusan.
(2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan.
(3) Melakukan penjaringan aspirasi mahasiswa jurusan, dan disampaikan kepada pihak terkait (Ketua
Himpunan Mahasiswa Jurusan dan/atau Ketua Jurusan).
(4) Legislatif Mahasiswa Jurusan berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dalam
menjalankan fungsi kontrol terhadap Himpunan Mahasiswa Jurusan.
(5) Mengangkat dan memberhentikan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan melalui Kongres
Mahasiswa tingkat Jurusan.
(6) Meminta pertanggungjawaban Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan melalui Kongres Mahasiswa
Tingkat Jurusan.
(7) Membentuk kelengkapan pemilihan umum jurusan.
Pasal 21
Wewenang Legislatif Mahasiswa Jurusan
(1) Menyampaikan usulan-usulan kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan dan/atau Jurusan dengan
mempertimbangkan aspirasi mahasiswa jurusan.
(2) Legislatif Mahasiswa Jurusan memiliki fungsi kontrol terhadap Himpunan Mahasiswa Jurusan.
(3) Menyetujui rancangan Program Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan.
BAB III
EKSEKUTIF MAHASISWA STT-PLN
Pasal 22
(1) Eksekutif Mahasiswa STT-PLN terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar
Mahasiswa STT-PLN, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Departemen, dan Unit Kegiatan
Mahasiswa.
(2) Eksekutif Mahasiswa STT-PLN wajib menjunjung tinggi Undang-Undang Keorganisasian
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN dan Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Besar
Mahasiswa STT – PLN.
(3) Presidium Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN terdiri atas Presiden
Mahasiswa sebagai koordinator presidium dengan pimpinan Himpunan Mahasiswa Jurusan.
(4) Forum Presidium Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN merupakan forum
koordinasi antara Presiden Mahasiswa dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan.
Pasal 23
(1) Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
memegang kekuasaan eksekutif di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-
PLN dan di dalam Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
(2) Dalam menjalankan kewajibannya Presiden Mahasiswa dibantu 1 (satu) orang Wakil Presiden
Mahasiswa.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Presiden Mahasiswa dapat dibantu kelengkapan-kelengkapan lain
yang dianggap perlu.
Pasal 24
(1) Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa STT-PLN dipilih langsung oleh mahasiswa
aktif STT-PLN dengan masa jabatan 1 (satu) periode kepengurusan dan sesudahnya tidak dapat
dipilih kembali.
(2) Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar
Mahasiswa STT-PLN terpilih dilantik dalam Kongres Mahasiswa STT-PLN.
(3) Syarat-syarat calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif
Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.
(4) Tata cara pemilihan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif
Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN diatur dalam Undang-Undang.
(5) Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan jabatannya oleh
Kongres Mahasiswa STT-PLN apabila melakukan pelanggaran terhadap Perundang-Undangan
Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 25
Hak Presiden Mahasiswa
(1) Presiden Mahasiswa mengajukan rancangan Undang-Undang Kepada Dewan Perwakilan
Mahasiswa.
(2) Setiap rancangan Undang-Undang yang diajukan Presiden Mahasiswa dibahas dan disetujui
bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa.
(3) Dalam hal tertentu Presiden Mahasiswa menetapkan Peraturan Organisasi Mahasiswa untuk
menjalankan Undang-Undang.
(4) Peraturan Organisasi Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pasal 25 ayat (3) itu harus
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam persidangannya.
(5) Jika tidak mendapatkan persetujuan sebagaimana yang dimaksud pasal 25 ayat (4), maka
Peraturan Organisasi Mahasiswa itu harus dicabut.
(6) Presiden Mahasiswa menerima laporan kinerja dari Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa,
Himpunan Mahasiswa Jurusan, Departemen, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
(7) Presiden Mahasiswa mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan
Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN dengan
mempertimbangkan usulan dan masukan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa.
Pasal 26
Tugas dan Kewajiban Presiden Mahasiswa
(1) Memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa untuk menjalankan fungsi dan wewenang yang tertera
dalam Undang-Undang Keorganisasian serta Garis Besar Program Kerja.
(2) Presiden Mahasiswa bertanggung jawab kepada mahasiswa atas kinerja Badan Eksekutif
Mahasiswa melalui Kongres Mahasiswa STT-PLN.
(3) Mengajukan rancangan anggaran keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Kongres
Mahasiswa STT-PLN.
(4) Mewakili Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN keluar dengan diketahui Dewan Perwakilan
Mahasiswa.
(5) Presiden Mahasiswa melantik Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan untuk
kepengurusan selanjutnya.
Pasal 27
Badan Eksekutif Mahasiswa
(1) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN ialah lembaga tinggi yang
menaungi aktivitas kemahasiswaan STT-PLN.
(2) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN terdiri dari Presiden
Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, dan Kelengkapan yang dianggap perlu dengan
memperhatikan koordinasi terhadap Departemen dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
Pasal 28
Tugas Badan Eksekutif Mahasiswa
(1) Melaksanakan serta menjalankan segala peraturan yang ada di Keluarga Besar Mahasiswa STT-
PLN.
(2) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dengan mempertimbangkan usulan dari
Dewan Perwakilan Mahasiswa.
(3) Memberikan evaluasi terhadap laporan kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan, Departemen, dan
Unit Kegiatan Mahasiswa.
(4) Melantik Hakim Mahkamah Mahasiswa berdasarkan hasil penilaian Uji Kelayakan oleh Dewan
Perwakilan Mahasiswa.
(5) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN, Himpunan Mahasiswa Jurusan,
Departemen, dan Unit Kegiatan Mahasiswa saling berkoordinasi dalam menunjang keselarasan
pelaksanaan program kerja.
Pasal 29
Himpunan Mahasiswa Jurusan
(1) Himpunan Mahasiswa Jurusan ialah ormawa yang menaungi aktivitas kemahasiswaan dengan
mengutamakan bidang profesi di tingkat jurusan.
(2) Himpunan Mahasiswa Jurusan mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga
organisasinya sendiri dengan berlandaskan UUK dan Garis Besar Haluan Organisasi.
(3) Himpunan Mahasiswa Jurusan mempertanggung jawabkan program kerjanya kepada Badan
Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 30
Tugas Himpunan Mahasiswa Jurusan
(1) Menyusun dan mengajukan program kerja berdasarkan Garis Besar Haluan Program Kerja
kepada Legislatif Mahasiswa Jurusan.
(2) Menyusun dan mengajukan rencana anggaran belanja sesuai program kerja kepada Legislatif
Mahasiswa Jurusan.
(3) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan jurusan yang bersifat penalaran dan akademis.
(4) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan non-akademis dengan wajib berkoordinasi kepada
Organisasi Kemahasiswaan terkait.
Pasal 31
Wewenang Himpunan Mahasiswa Jurusan
(1) Memberikan saran dan pemikiran kepada Ketua Jurusan.
(2) Media komunikasi mahasiswa di tingkat jurusan.
(3) Mengambil kebijakan yang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Himpunan
Mahasiswa Jurusan.
(4) Melakukan koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan lainnya dan Badan Eksekutif
Mahasiswa.
(5) Mewakili mahasiswa jurusan dalam kegiatan di dalam dan di luar kampus.
(6) Himpunan Mahasiswa Jurusan berhak mengatur kepengurusan dalam rumah tangga sendiri.
(7) Dalam pembentukan kepengurusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 31 ayat (6), tidak boleh
bertentangan dengan Undang-Undang Keorganisasian.
Pasal 32
Departemen
(1) Departemen ialah lembaga mahasiswa yang menerima suatu bentuk kehormatan langsung dari
Presiden Mahasiswa Pertama dalam menaungi aktivitas kemahasiswaan di dalam bidang
penalaran, minat, bakat, dan kegemaran di STT-PLN.
(2) Departemen mempertanggung jawabkan program kerjanya kepada Presiden Mahasiswa secara
langsung.
Pasal 33
Hak dan Kewajiban Departemen
(1) Setiap Departemen berhak mengajukan usulan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Departemen
tersebut dalam Kongres Mahasiswa STT-PLN.
(2) Setiap Departemen berhak mendapatkan Dana Kemahasiswaan yang menunjang kegiatan
Departemen melalui Kongres Mahasiswa STT-PLN.
(3) Setiap Departemen berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga nama baik STT-PLN.
(4) Setiap Departemen berkewajiban memberikan laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan
kepada Badan Eksekutif Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 34
Wewenang Departemen
Departemen mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasinya sendiri dengan
berlandaskan Undang-Undang Keorganisasian dan Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Besar
Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 35
Tugas Departemen
Tugas Pokok Departemen adalah merancang, melaksanakan, dan mengkoordinasikan aktivitas
kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat, bakat, dan kegemaran di dalam dan di luar
lingkungan STT-PLN.
Pasal 36
Unit Kegiatan Mahasiswa
(1) Unit Kegiatan Mahasiswa ialah lembaga mahasiswa yang menaungi aktivitas kemahasiswaan
dalam bidang keagamaan, penalaran, minat, bakat, dan kegemaran di STT-PLN.
(2) Unit Kegiatan Mahasiswa mempertanggung jawabkan program kerjanya kepada Presiden
Mahasiswa secara langsung.
(3) Syarat-syarat tentang pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang dan
keberadaannya disahkan oleh Mahkamah Mahasiswa.
Pasal 37
Hak dan Kewajiban Unit Kegiatan Mahasiswa
(1) Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa berhak mengajukan usulan kegiatan sesuai dengan ruang
lingkup Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut dalam Kongres Mahasiswa STT-PLN.
(2) Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa berhak mendapatkan Dana Kemahasiswaan yang menunjang
kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa melalui Kongres Mahasiswa STT-PLN.
(3) Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga nama baik STT-
PLN.
(4) Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa berkewajiban memberikan laporan pertanggung jawaban setiap
kegiatan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 38
Wewenang Unit Kegiatan Mahasiswa
Unit Kegiatan Mahasiswa mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasinya
sendiri dengan berlandaskan Undang-Undang Keorganisasian dan Garis Besar Haluan Organisasi
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
Pasal 39
Tugas Unit Kegiatan Mahasiswa
Tugas pokok Unit Kegiatan Mahasiswa adalah merancang, melaksanakan, dan mengkoordinasikan
aktivitas kemahasiswaan dalam bidang keagamaan, penalaran, minat, bakat, dan kegemaran di dalam
dan di luar lingkungan STT-PLN.
BAB IV
YUDIKATIF MAHASISWA
Pasal 40
(1) Yudikatif Mahasiswa STT-PLN yang kemudian dinamakan Mahkamah Mahasiswa Keluarga
Besar Mahasiswa STT-PLN merupakan lembaga tinggi yang menjalankan fungsi yudikatif
mahasiswa STT-PLN yang bersifat normatif dan memegang kekuasaan kehakiman.
(2) Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN wajib menjunjung tinggi Undang-
Undang Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
(3) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-
PLN sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
(4) Segala putusan Mahkamah Mahasiwa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN bersifat final dan
mengikat.
Pasal 41
Tugas Yudikatif Mahasiswa
(1) Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
berkaitan dengan penafsirannya jika terjadi konflik antar lembaga.
(2) Melakukan hak uji materi terhadap Undang-Undang, hasil Pemilihan Umum Raya dan aturan
pelaksana di bawahnya.
(3) Melakukan perumusan subtansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan
norma maupun etika yang ada dalam perundang-undangan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
(4) Melakukan perumusan hukum positif sebagai acuan dalam memberikan konsekuensi bagi
pelanggar perundang-undangan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
(5) Menyampaikan laporan kronologis dan hasil putusan persidangan kepada mahasiswa STT-PLN
dalam rangka mewujudkan mekanisme peradilan yang adil dan transparan.
(6) Memberikan keputusan atas laporan Komisi Pemilihan Umum.
(7) Mengesahkan Badan Otonomi, Unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan Daerah sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku.
Pasal 42
Wewenang Yudikatif Mahasiswa
(1) Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN wajib memberi putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden Mahasiswa
dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa menurut Undang-Undang Keorganisasian.
(2) Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN wajib memberi putusan atas
pendapat Mahasiswa daerah asal pilih mengenai dugaan pelanggaran oleh Anggota Dewan
Perwakilan Mahasiswa menurut Undang-Undang Keorganisasian.
(3) Mengadili sengketa baik personal mahasiswa dan/atau lembaga terhadap penyimpangan
perundang-undangan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
(4) Menyelesaikan permasalahan di Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN sebagaimana yang
dimaksud pasal 42 ayat (2), jika personal mahasiswa dan/atau lembaga yang bersangkutan
meminta.
Pasal 43
Struktur Yudikatif Mahasiswa
(1) Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN terdiri atas ketua dan perangkat
kelengkapan yang di anggap perlu.
(2) Ketua Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN ditentukan secara internal
oleh Mahkamah Mahasiswa.
(3) Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN memegang jabatannya dalam 1
(satu) periode selama 1 (satu) tahun.
Pasal 44
Anggota Yudikatif Mahasiswa
(1) Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN terdiri dari minimal 5 (lima) hakim.
(2) Sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 44 ayat (1), jumlah hakim yang ditentukan bernominal
ganjil.
(3) Kriteria Hakim Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Anggota aktif Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
c. Berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, adil, dan memiliki pengetahuan
Undang-Undang Keorganisasian.
d. Bersedia mengikuti uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan
Mahasiswa.
(4) Hakim Mahkamah Mahasiswa tidak di perkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus
lembaga di lingkup Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
(5) Hakim Mahkamah Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Dewan
Perwakilan Mahasiswa atas usul dari Anggota Mahkamah Mahasiswa dan/atau Anggota Dewan
Perwakilan Mahasiswa.
(6) Pengajuan pemberhentian Hakim Mahkamah Mahasiswa kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa
dapat dilakukan minimal 2 (dua) Anggota Mahkamah Mahasiswa dan/atau Anggota Dewan
Perwakilan Mahasiswa.
(7) Dewan Perwakilan Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan adil usulan
tersebut, paling lama 30 (tiga puluh) hari termasuk hari libur, setelah permintaan formal tersebut
diterima oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.
(8) Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa atas usulan pemberhentian Hakim Mahkamah
Mahasiswa harus diambil melalui sidang istimewa Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dihadiri
minimal 2/3 dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan disetujui minimal 2/3 dari
jumlah Anggota yang hadir.
BAB V
BADAN OTONOMI DAN HIMPUNAN MAHASISWA DAERAH Pasal 45
Badan Otonomi
(1) Badan Otonomi ialah komunitas mahasiswa diluar Organisasi Mahasiswa yang tumbuh dan
berkembang di STT-PLN.
(2) Syarat-syarat tentang pendirian Badan Otonomi diatur dalam Undang-Undang dan keberadaannya
disahkan oleh Mahkamah Mahasiswa.
Pasal 46
Hak dan Kewajiban Badan Otonomi
(1) Badan Otonomi berhak menggunakan fasilitas dalam lingkup kewenangan Organisasi
Mahasiswa dalam aktivitas kerjanya dengan koordinasi dan persetujuan pihak terkait.
(2) Badan Otonomi tidak berhak mengeluarkan pernyataan sikap politik.
(3) Badan Otonomi wajib menjunjung tinggi Undang-Undang Keorganisasian Keluarga Besar
Mahasiswa STT-PLN dalam setiap aktivitasnya.
Pasal 47
Wewenang Badan Otonomi
Badan Otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan
berlandaskan Undang-Undang Keorganisasian.
Pasal 48
Himpunan Mahasiswa Daerah
(1) Himpunan Mahasiswa Daerah ialah himpunan mahasiswa diluar Organisasi Mahasiswa yang
tumbuh dan berkembang di STT-PLN.
(2) Syarat-syarat tentang pendirian Himpunan Mahasiswa Daerah diatur dalam Undang-Undang dan
keberadaannya disahkan oleh Mahkamah Mahasiswa.
Pasal 49
Hak dan Kewajiban Himpunan Mahasiswa Daerah
(1) Himpunan Mahasiswa Daerah berhak menggunakan fasilitas dalam lingkup kewenangan
organisasi Mahasiswa dalam aktivitas kerjanya dengan koordinasi dan persetujuan pihak terkait.
(2) Himpunan Mahasiswa Daerah tidak berhak mengeluarkan pernyataan sikap politik.
(3) Himpunan Mahasiswa Daerah wajib menjunjung tinggi Undang-Undang Keorganisasian
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN dalam setiap aktivitasnya.
Pasal 50
Wewenang Himpunan Mahasiswa Daerah
Himpunan Mahasiswa Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri
dengan berlandaskan Undang-Undang Keorganisasian.
Pasal 51
Fungsi Himpunan Mahasiswa Daerah
(1) Memperkenalkan kampus STT-PLN ke daerah asalnya.
(2) Menghimpun mahasiswa asal daerahnya dalam lingkup kampus STT-PLN.
(3) Menghimpun kreativitas seni daerah asalnya.
BAB VI
PEMILIHAN UMUM RAYA
Pasal 52
Asas Pemilihan Umum Raya
Prinsip dasar yang harus ditetapkan dan dipegang teguh dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Raya
ialah :
a. Langsung, artinya setiap pemilih yang memenuhi kriteria menggunakan haknya secara
langsung atau tidak diwakilkan.
b. Umum, artinya proses pemilihan dapat diikuti secara umum oleh mahasiswa aktif STT-PLN.
c. Bebas, artinya pemilih bebas menentukan pilihan sesuai haknya tanpa mendapat tekanan.
d. Rahasia, artinya dalam menggunakan haknya setiap pemilih dijamin kerahasiaannya.
e. Jujur, artinya dilakukan sesuai dengan kebenaran dan hati nurani.
f. Adil, artinya berpihak pada kebenaran dan aturan main yang berlaku.
g. Transparan, artinya proses dan hasilnya dapat diketahui oleh semua pihak.
h. Rasional, artinya memberikan pendidikan politik untuk menciptakan rasionalitas pemilihnya.
Pasal 53
Sifat Pemilihan Umum Raya
(1) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden
Mahasiswa bersifat serentak di lingkup STT-PLN.
(2) Pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan pada lingkup Organisasi Mahasiswa yang lain
diserahkan pada institusi yang bersangkutan.
Pasal 54
Hak memilih Pemilihan Umum Raya
(1) Anggota Aktif dan Biasa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN memiliki hak untuk memilih
dalam proses Pemilihan Umum Raya.
(2) Pemilih berhak menggunakan haknya dalam proses Pemilihan Umum Raya terhadap calon
Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.
Pasal 55
Hak dipilih
(1) Anggota Aktif Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN yang memenuhi kriteria, memiliki hak
untuk dipilih menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, calon Presiden Mahasiswa
dan Wakil Presiden Mahasiswa.
(2) Kriteria calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, calon Presiden Mahasiswa dan Wakil
Presiden Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 56
Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya
(1) Proses Pemilihan Umum Raya dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Komisi
Pemilihan Umum.
(2) Perangkat Pemilihan Umum Raya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan
Umum Raya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya, dan Pemantau Pemilihan Umum Raya
yang bersifat independen.
Pasal 57
Komisi Pemilihan Umum
(1) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya bertugas sebagai panitia pengarah pada proses
pemilu.
(2) Komisi Pemilihan Umum bertugas membuat aturan Pemilihan Umum Raya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Komisi Pemilihan Umum bertugas menetapkan hasil akhir proses Pemilihan Umum Raya.
(4) Anggota Komisi Pemilihan Umum ialah mahasiswa aktif STT-PLN berjumlah minimal 7 (tujuh)
orang.
(5) Proses pemilihan Anggota Komisi Pemilihan Umum melalui mekanisme uji kelayakan oleh
Dewan Perwakilan Mahasiswa dan disahkan oleh Presiden Mahasiswa.
(6) Komisi Pemilihan Umum dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih oleh Anggota Komisi
Pemilihan Umum lainnya.
(7) Komisi Pemilihan Umum melaporkan hasil Pemilihan Umum Raya kepada Dewan Perwakilan
Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Mahkamah Mahasiswa serta seluruh mahasiswa
STT-PLN tentang hasil kerja yang dilakukan.
(8) Komisi Pemilihan Umum berwenang memberikan sanksi kepada peserta Pemilihan Umum Raya
atas setiap pelanggaran yang terjadi.
(9) Komisi Pemilihan Umum berwenang mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Umum Raya dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya.
Pasal 58
Panitia Pemilihan Umum Raya
(1) Panitia Pemilihan Umum Raya berfungsi sebagai fasilitator pada proses Pemilihan Umum Raya
dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum.
(2) Anggota Panitia Pemilihan Umum Raya ialah mahasiswa STT-PLN yang merupakan
perwakilan tiap-tiap Himpunan Mahasiswa Jurusan sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan
Umum.
(3) Anggota Panitia Pemilihan Umum Raya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan
difasilitasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
Pasal 59
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya
(1) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya berfungsi sebagai pengawas terhadap jalannya
Pemilihan Umum Raya.
(2) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan tiap-
tiap Himpunan Mahasiswa Jurusan.
(3) Berhak memberikan peringatan kepada Panitia Pemilihan Umum Raya dan pelaku pelanggaran
secara langsung apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan Umum Raya.
(4) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya berhak mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi
Pemilihan Umum yang didasarkan atas fakta kronologis yang ditemukan sebagai pertimbangan
pengambilan keputusan.
(5) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan
hasil kinerjanya kepada Komisi Pemilihan Umum.
Pasal 60
Pemantau Pemilihan Umum Raya
(1) Pemantau Pemilihan Umum Raya berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya proses
Pemilihan Umum Raya.
(2) Pemantau Pemilihan Umum Raya ialah pengawas Pemilihan Umum Raya independen.
(3) Pemantau Pemilihan Umum Raya bersifat non-struktural dan keberadaannya disahkan oleh
Badan Eksekutif Mahasiswa setelah terlebih dahulu melalui mekanisme pemberitahuan dan
verifikasi.
(4) Pemantau Pemilihan Umum Raya berhak mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan
Umum sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan fakta kronologis yang
ditemukan.
BAB VII
KEKUASAAN
Pasal 61
Musyawarah Besar Mahasiswa
Musyawarah Besar Mahasiswa STT-PLN yang merupakan forum musyawarah tertinggi dari wakil-
wakil mahasiswa dalam lingkup Keluarga Besar Mahasiswa.
Pasal 62
Kongres Mahasiswa STT-PLN
Kongres Mahasiswa STT-PLN merupakan forum musyawarah wakil-wakil mahasiswa yang duduk
dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, perwakilan Himpunan Mahasiswa
Jurusan, perwakilan Legislatif Mahasiswa Jurusan, perwakilan Departemen, dan perwakilan Unit
Kegiatan Mahasiswa.
Pasal 63
Persidangan Kongres Mahasiswa STT-PLN
(1) Kongres Mahasiswa STT-PLN diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.
(2) Kongres Mahasiswa STT-PLN bersidang minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Segala putusan Kongres Mahasiswa STT-PLN ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai
mufakat.
Pasal 64
Tugas dan Wewenang Kongres Mahasiswa STT-PLN
(1) Kongres Mahasiswa STT-PLN berwenang mengamandemen Undang-Undang Keorganisasian
Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
(2) Kongres Mahasiswa STT-PLN berwenang memberhentikan Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil
Presiden Mahasiswa dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Keorganisasian.
(3) Kongres Mahasiswa STT-PLN berwenang memberhentikan Anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Keorganisasian setelah melalui
mekanisme kongres tingkat jurusan dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.
(4) Menetapkan Rancangan Anggaran Biaya dan Rancangan Anggaran Kegiatan Organisasi
Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
(5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden untuk kepengurusan selanjutnya.
(6) Melantik Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk kepengurusan selanjutnya.
(7) Meminta pertanggungjawaban terhadap kinerja Presiden Mahasiswa.
(8) Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Pasal 65
Kepesertaan Kongres Mahasiswa STT-PLN
(1) Peserta Kongres terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau, dan undangan.
(2) Peserta penuh terdiri dari :
a. Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan.
b. Presiden Mahasiswa yang dapat diwakilkan oleh Wakil Presiden Mahasiswa.
c. Ketua Legislatif Himpunan Jurusan atau perwakilannya.
d. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atau perwakilannya.
e. Ketua Departemen atau perwakilannya.
f. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa atau perwakilannya.
(3) Peserta peninjau dan undangan diatur dalam tata tertib Kongres Mahasiswa.
BAB VIII TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 66
Tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN ialah :
a. Undang-Undang Keorganisasian
b. Ketetapan Kongres Mahasiswa STT-PLN.
c. Undang-Undang.
d. Keputusan Presiden dan Peraturan Organisasi Mahasiswa.
Pasal 67
Tata urutan peraturan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN merupakan sistem hukum yang
berjenjang.
Pasal 68
(1) Kewenangan untuk mengamandemen Undang-Undang Keorganisasian, kecuali Mukadimah
Undang-Undang Keorganisasian berada pada Kongres Mahasiswa STT-PLN.
(2) Kewenangan untuk mengamandemen Undang-Undang Keorganisasian Keluarga Besar
Mahasiswa termasuk Mukadimah Undang-Undang Keorganisasian ada di Musyawarah Besar.
(3) Undang-Undang Keorganisasian yang diamandemen tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari
seluruh isi Undang-Undang Keorganisasian.
BAB IX
KEANGGOTAAN KELUARGA BESAR MAHASISWA STT-PLN Pasal 69
Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN ialah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di
STT-PLN.
Pasal 70
Penjelasan Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
(1) Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN terdiri dari Anggota Aktif dan Anggota Biasa
seperti :
a. Anggota Aktif adalah mahasiswa yang telah mengikuti prosedur penerimaan Anggota
Aktif dan rekomendasi Himpunan Mahasiswa Jurusan.
b. Anggota Biasa adalah mahasiswa yang terdaftar aktif secara akademik.
(2) Prosedur penerimaan Anggota Aktif adalah mahasiswa yang telah mengikuti proses pengkaderan
secara bertahap :
a. Tingkat kampus yang di laksanakan Badan Eksekutif Mahasiswa.
b. Tingkat jurusan yang di laksanakan Himpunan Mahasiswa Jurusan.
(3) Anggota Biasa berhak memilih dalam Pemilihan Umum Raya.
(4) Anggota Aktif berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum Raya, serta berpartisipasi
sebagai pengurus Organisasi Mahasiswa di Keluarga Besar Mahasiswa.
Pasal 71
Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
(1) Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN berhak berserikat, berkumpul dan menyampaikan
pendapat baik secara lisan dan tulisan yang diatur dalam perundang-undangan.
(2) Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN wajib mengamalkan Undang-Undang
Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa dan Perundang-undangan.
(3) Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN berhak melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Undang-Undang Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN dan peraturan
pelaksana dibawahnya.
(4) Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN berhak dan wajib memahami, menghayati, serta
melaksanakan segala sesuatu yang telah diputuskan sebagai perundang-undangan Keluarga Besar
Mahasiswa STT-PLN
(5) Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN wajib menjaga nama baik Keluarga Besar
Mahasiswa STT-PLN.
(6) Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas
Kemahasiswaan.
(7) Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-
kegiatan Keluarga Besar Mahasiswa sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pasal 72
Hilangnya Status Keanggotaan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
Anggota Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN gugur status keanggotaannya apabila yang
bersangkutan kehilangan status kemahasiswaannya secara akademik.
BAB X
PERBENDAHARAAN KELUARGA BESAR MAHASISWA STT-PLN
Pasal 73
Keuangan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
(1) Keuangan Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN dapat diperoleh dari uang kemahasiswaan,
sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha yang dianggap sah dan halal.
(2) Seluruh kegiatan Organisasi Mahasiswa tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik,
minuman keras, dan alat kontrasepsi.
Pasal 74
Rancangan Anggaran Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
(1) Rancangan anggaran Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN ditetapkan setiap 1 (satu) periode,
melalui Kongres Mahasiswa dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
kepentingan mahasiswa.
(2) Rancangan anggaran diajukan kepada Kongres Mahasiswa oleh Presiden Mahasiswa dengan
berkoordinasi bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan, Departemen, dan Unit Kegiatan
Mahasiswa.
(3) Apabila Kongres Mahasiswa tidak menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan oleh Presiden
Mahasiswa, maka menjalankan anggaran tahun lalu.
BAB XI
LAMBANG DAN ATRIBUT KELUARGA BESAR MAHASISWA STT-PLN
Pasal 75
Hal Lambang dan Atribut akan diatur dalam Undang-Undang.
BAB XII
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG KEORGANISASIAN
Pasal 76
(1) Usul amandemen Undang-Undang Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
diagendakan dalam sidang Kongres Mahasiswa STT-PLN.
(2) Setiap usul amandemen Undang-Undang Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah peserta Kongres Mahasiswa, diajukan secara tertulis dan
lisan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diamandemen serta alasannya.
(3) Untuk mengamandemen Undang-Undang Keorganisasian Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN,
sidang Kongres Mahasiswa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta
Kongres Mahasiswa, dan disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah peserta Kongres
Mahasiswa.
BAB XIII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 77
Pembubaran Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
(1) Hal pembubaran Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN ditetapkan melalui Musyawarah Besar
Mahasiswa STT-PLN setelah didahului referendum yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan
Mahasiswa.
(2) Hasil referendum untuk pembubaran Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN dapat dianggap sah
apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah mahasiswa STT-PLN menggunakan hak pilihnya dan
2/3 dari jumlah tersebut menyatakan setuju.
Pasal 78
Aturan Eksternal Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
(1) Setiap Elemen Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN melakukan koordinasi Keluarga Besar
Mahasiswa STT-PLN dengan elemen lain di luar lingkup Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN
dalam rangka menjaga nama baik STT-PLN.
(2) Segala bentuk organisasi ekstra kampus dan/atau partai politik dilarang berkegiatan dalam
lingkup kampus STT-PLN.
BAB XIV
ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Sejak Undang-Undang Keorganisasian ini disahkan, maka Undang-Undang Keorganisasian Keluarga
Besar Mahasiswa STT-PLN Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II
Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Musyawarah Besar II STT-PLN berakhir, Organisasi Mahasiswa
dimulai dari periode 2016/2017 bertanggung jawab mengatur, menyesuaikan dan menyelenggarakan
segala hal yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar II STT-PLN.
Pasal III
Sebelumnya pengamandemenan Undang-Undang Keorganisasian hanya dilaksanakan di Musyawarah
Besar Mahasiswa STT-PLN dan setelah Undang-Undang Keorganisasian ini disahkan, kewenangan
pengamandemenan ada di Kongres Mahasiswa STT-PLN.
Pasal IV
Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN periode 2015/2016 masih
tetap berlaku sampai akhir periode kepengurusannya, dan dimulai dari periode 2016/2017 berganti
nama menjadi Mahkamah Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
Pasal V
Legislatif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN periode 2015/2016 masih tetap berlaku
sampai akhir periode kepengurusannya, dan dimulai dari periode 2016/2017 berganti nama menjadi
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa STT-PLN.
Pimpinan Sidang 2 Pimpinan Sidang Pimpinan Sidang 3
( ) ( ) ( )
Notulensi :
1.Muhammad Ridhwan
2.Devi Rizki Putri
3. Noufal Syihan