Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~i~
ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI BENGKULU
1. KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH 1
1.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA 1
1.2. KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA 3
2. ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH 7
2.1. ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA 7
2.1.1. Pendidikan 7
2.1.2. Kesehatan 9
2.1.3. Perumahan 11
2.1.4. Mental/Karakter 12
2.2. ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 13
2.2.1. Pengembangan Sektor Pangan 14
2.2.2. Pengembangan Sektor Energi 17
2.2.3. Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan 18
2.2.4. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri 20
2.3. ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 23
2.3.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah 23
2.3.1.1 Kawasan Ekonomi Khusus 23
2.3.1.2 Kawasan Industri 23
2.3.2. Kesenjangan intra wilayah 24
3. ISU STRATEGIS WILAYAH 25
4. REKOMENDASI KEBIJAKAN 34
5. PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016 35
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~1~
ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI BENGKULU
1. KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH
Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta
memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas
menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.
1.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA
Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan
keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing.
Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi,
pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian
kinerja pembangunan wilayah secara umum.
1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Bengkulu terus meengalami perlambatan dari tahun 2011-2014
(Gambar 1). Selama kurun waktu 2011-2014 kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu memiliki
laju pertumbuhan rata-rata 6,35 persen, sementara laju pertumbuhan rata-rata nasional
sebesar 5,90 persen. Seluruh sektor tumbuh positif pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan
terbesar adalah sektor perdagangan, sektor akomodasi dan makanan, jasa pendidikan dan jasa
kesehatan.
Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Sumber: BPS, 2014
Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Bengkulu cenderung
meningkat dan lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional. Jika pada tahun 2010 rasio
PDRB perkapita Provinsi Bengkulu dan PDB Nasional sebesar 57,21 persen, maka pada tahun
2014 rasionya meningkat menjadi 57,52 persen (Gambar 2). Besarnya PDRB perkapita yang
2011 2012 2013 2014
BENGKULU 6,85 6,83 6,08 5,49
INDONESIA 6,16 6,16 5,74 5,21
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
Pe
rse
n
2015 Provinsi Bengkulu
~2~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
menunjukkan tingkat kesejahteraan di Provinsi Bengkulu relatif meningkat namun tidak secara
riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Gambar 2
PDRB Per Kapita ADHB
Sumber: BPS, 2013
1.1.2. Pengurangan Pengangguran
Tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu berada di bawah rata-rata tingkat
pengangguran nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran
wilayah cenderung menurun pada tahun 2008-2014, namun kembali meningkat pada tahun
2015, yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2008-2014 masih
mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Pada tahun 2015 peningkatan angkatan kerja
tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran
meningkat. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu tahun 2008-2015
berkurang sebesar 0,77 persen (Gambar 3).
Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber: BPS, 2015
2010 2011 2012 2013* 2014**
Bengkulu 16.463,68 18.368,80 20.298,91 22.300,15 24.520,48
Perkapita Nasional 28.778,1 32.336,2 35.338,4 38.632,6 42.432,0
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
Rib
u R
up
iah
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bengkulu 3,98 5,31 4,06 3,41 2,14 2,12 1,62 3,21
Nasional 8,46 8,14 7,41 6,80 6,32 5,92 5,70 5,81
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
pe
rse
n
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~3~
1.1.3. Pengurangan Kemiskinan
Perkembangan ekonomi yang melambat di Provinsi Bengkulu berdampak signifikan
terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Selama kurun waktu 2008-2015
persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu telah berkurang sebesar 2,76 persen
(Gambar 4). Kemiskinan disebabkan karena struktur sosial dalam masyarakat, yaitu kurang
mampunya memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah akibat terbatasnya
tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki. Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu
tahun 2008-2015 selalu berada di atas rata-rata nasional.
Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin
Sumber: BPS, 2014
1.2. KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.
1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan
Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu menurut
rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan
tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Bengkulu Selatan dan
Mukomuko termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan
kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi
dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (pro-growth, pro-poor).
Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.
Kedua, Kabupaten Kaur, Seluma, Lebong dan Bengkulu Utara terletak di kuadran II
termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan
kemiskinan di atas rata-rata (low growth, pro-poor). Tantangan yang harus diatasi oleh
pemerintah daerah adalah menjaga efektvititas dan efisiensi kebijakan dan program
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perkotaan 21,95 19,16 18,75 17,74 17 16,64 18,22 17,79
Perdesaan 19,93 18,28 18,05 17,39 17 19,1 17,14 17,93
Bengkulu 20,64 18,59 18,3 17,5 17 18,34 17,48 17,88
Nasional 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96 11,37 11,25 11,22
7
9
11
13
15
17
19
21
23
pe
rse
n
2015 Provinsi Bengkulu
~4~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan
ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang
seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangand dan jasa.
Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013
Sumber: BPS, 2013 (diolah)
Ketiga, Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu
terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan
kemiskinan di bawah rata-rata (high-growth, less-pro poor). Kondisi ini menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penuruan angka
kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah
mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif
tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Tantangan lainnya adalah memningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan.
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~5~
1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu
berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2013.
Pertama, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong masuk daerah dengan
rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, pro-
human development). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah
daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas
dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di
bidang pendidikan dan kesehatan. .
Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM
Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013
Sumber: BPS, 2013 (diolah)
Kedua, Kabupaten Lebong, Kaur, dan Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II
termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan
IPM di atas rata-rata (low growth, pro-human development). Hal ini mengindikasikan bahwa
berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat
meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan
ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang
menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.
2015 Provinsi Bengkulu
~6~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
Ketiga, Kabupaten Seluma terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-human
development). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan
publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja
keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.
Keempat, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu terletak di
kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di
bawah rata-rata (high-growth, less-pro human development). Tantangan bagi pemerintah daerah
adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan
publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menurut
rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012.
Pertama, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepahiang, Mukomuko, dan Rejang Lebong termasuk
kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas
rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong
perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah
daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas
dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan,
kelautan dan perikanan.
Kedua, Kabupaten Seluma dan Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan
pengangguran di atas rata-rata (low growth, pro-job). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan
lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan
perikanan.
Ketiga, Kabupaten Lebong, dan Kaur terletak di kuadran III dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (low
growth, less pro-job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk
memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja
secara lebih besar.
Keempat, Kabupaten Bengkuku Tengah dan Kota Bengkulu terletak di kuadran IV
dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di
bawah rata-rata (high-growth, less-pro job). Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran.
Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung
migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong
pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti
pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~7~
Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran
Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013
Sumber: BPS, 2013 (diolah)
2. ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH
Pembangunan wilayah berkelanjutan bersifat multidimensi sehingga diperlukan analisis
pembangunan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah publik. Analisis
pembangunan wilayah didasarkan pada dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor
unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan.
2.1. ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA
2.1.1. Pendidikan
Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk
pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani
kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena pembangunan
sektor pendidikan di Bengkulu memiliki peran penting dan strategis, pendidikan menjadi
sektor prioritas yang berada pada urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya.
Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Bengkulu cukup berkembang, namun
perkembangan pendidikan di beberapa kabupaten masih lambat perkembangannya, terutama
2015 Provinsi Bengkulu
~8~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
di kabupaten yang terisolir. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun
(pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu tidak merata
(Gambar 8). Rata-rata APS Provinsi Bengkulu tahun 2013 sebesar 99,47 persen untuk usia 7-12
tahun dan 92,81 persen untuk usia 13-15 tahun. Kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan APS
terendah di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara. Pendidikan dasar di beberapa
wilayah di Provinsi Bengkulu belum terpenuhi karena kekurangan tenaga pendidik dan masih
rendahnya tingkat layanan pendidikan lainnya. Terbatasnya tenaga pendidik banyak terjadi
pada jumlah guru yang bertugas di daerah pinggiran, serta terpencil. Kurangnya guru di daerah
pedalaman Bengkulu ini dikarenakan sulitnya transportasi menuju daerah tersebut dan
jaraknya cukup jauh. Angka ketidakhadiran guru dan kepala sekolah di wilayah terpencil dan
terisolir cukup tinggi. Selain itu, terbatasnya ketersediaan gedung sekolah juga mengakibatkan
banyaknya anak Bengkulu yang belum mendapatkan pendidikan.
Gambar 8
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013 (Persen)
Sumber: BPS, 2013
Capaian APS pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun berdampak pada trata-
rata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH) sebagai indiktor keberhasilan
pembangunan oleh MDGs di Provinsi Bengkulu (Gambar 9). RLS di Provinsi Bengkulu 8-8,5
tahun, lebih rendah dari RLS nasional 8 tahun. AMH Provinsi Bengkulu tahun 2009-2013
berkisar pada angka 94,9-96,55 persen dan tidak banyak peningkatannya, lebih tinggi daripada
AMH nasional yang terus meningkat dari 92,58 persen di tahun 2009 menjadi 94,14 persen di
tahun 2013. Beberapa faktor yang juga mendoromh perkembangan APS, AMH, dan RLS di
Provinsi Bengkulu, antara lain dukungan alokasi anggaran untuk pengembangan sektor
pendidikan yang memadai, ketersediaan unit layanan dan kapasitas pelaksana kegiatan yang
menyebabkan tingginya pertumbuhan AMH. Ketersediaan tenaga pendidik di Bengkulu cukup
memadai tetapi tidak terdistribusi secara merata ke daerah yang disebabkan adanya hambatan
secara geografis yang sulit.
99,47
92,81
75
80
85
90
95
100
105
Kab. Bengkulu
Selatan
Kab. Rejang Lebong
Kab. Bengkulu
Utara
Kab. Kaur Kab. Seluma
Kab. Mukomuko
Kab. Lebong
Kab. Kepahiang
Kab. Bengkulu Tengah
Kota Bengkulu
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 07-12 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun
APS 07-12 tahun Provinsi APS 13-15 tahun Nasional
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~9~
Gambar 9
Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013
Sumber: BPS, 2013
Provinsi Bengkulu perlu konsisten dalam meningkatkan APS, AMH, dan RLS sehingga
penyelenggaraan layanan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai. Salah
satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis terhadap kondisi
umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan
analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Bengkulu.
2.1.2. Kesehatan
Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan
manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan
pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu. Tingkat kesehatan masyarakat Bengkulu belum
menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian
ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk yang berada di atas nasional. Kematian
pada bayi baru lahir disebabkan karena gangguan pernafasan serta tidak mencukupinya berat
badan bayi yang baru lahir. Hal lain anak-anak yang baru lahir kemudian mengalami masalah
kesehatan akibat menderita gizi buruk sebelum usia 5 tahun. Angka kematian bayi di Bengkulu
pada tahun 2012 sebanyak 29 kematian per 1000 kelahiran baru, sedangkan angka nasional
menunjukkan 34 kematian per 1000 kelahiran baru (Gambar 10). Angka ini juga mengalami
penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007, angka kematian
bayi Bengkulu 46 kematian per 1000 kelahiran hidup. Faktor penyebab meningkatnya AKB
adalah gizi buruk penanganan persalinan yang kurang memadai, kesehatan lingkungan yang
buruk, serta wawasan masyarakat terhadap kesehatan. Kondisi geografis Bengkulu membuat
tenaga medis sulit memberikan pekayanan kesehatan terutama di daerah pedalaman. Sarana
penunjang kesehatan bayi yang masih terbatas menjadi salah satu penyebab tingginya AKB di
Bengkulu.
90
91
92
93
94
95
96
97
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
2009 2010 2011 2012 2013
RLS_Provinsi (tahun) RLS Nasional (tahun)
AMH_Provinsi (%) AMH Nasional (persen)
2015 Provinsi Bengkulu
~10~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
Gambar 10
Angka Kematian Bayi Provinsi Bengkulu
Sumber: BPS, 2012
Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengajukan program prioritas untuk percepatan
pembangunan kesehatan di Bengkulu. Program prioritas pembangunan bidang kesehatan di
Provinsi Bengkulu adalah peningkatan sarana prasarana alat RS rujukan regional RSUD Dr. M.
Yunus Bengkulu, RSUD MukoMuko, RSUD Curup Kab. Rejang Lebong, RSUD Manna Kab.
Bengkulu Selatan. Jumlah puskesmas tahun 2014 tercatat sebanyak 180 unit yang terdiri dari
45 puskesmas dengan perawatan, dan 135 puskesmas non perawatan. Mengingat luas wilayah
Bengkulu dengan sebaran penduduk dan pelayanan kesehatan yang tidak merata, jarak antara
pusat kesehatan masyarakat cukup jauh. Walaupun jumlah layanan kesehatan telah tersedia,
namun aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat masih rendah.
Tabel 1
Jumlah Puskesmas dan Perawatan (Unit) Tahun 2014 Provinsi Bengkulu
No. Kabupaten/ Kota Puskesmas Puskesmas Perawatan
Puskesmas Non Perawatan
1 Kab. Bengkulu Selatan 14 5 9
2 Kab. Rejang Lebong 21 7 14
3 Kab. Bengkulu Utara 22 8 14
4 Kab. Kaur 16 4 12
5 Kab. Seluma 22 3 19
6 Kab. Mukomuko 17 7 10
7 Kab. Lebong 14 4 10
8 Kab. Kepahiang 14 2 12
9 Kab. Bengkulu Tengah 20 2 18
10 Kota Bengkulu 20 3 17
Provinsi 180 45 135
Nasional 9.731 3.378 6.336
Sumber: BPS, 2014
46
28 29
39
26
34
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2007 2010 2012
Bengkulu INDONESIA
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~11~
Untuk masalah gizi buruk, di Bengkulu masih terdapat kasus kurang gizi pada beberapa
daerah. Hal ini terkait dengan status ekonomi masyarakat setempat yang tidak menunjukkan
peningkatan yang lebih baik. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan
peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan
pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan AKB, peningkatan gizi masyarakat,
jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.
2.1.3. Perumahan
Arah kebijakan pada sasaran pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses
masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau serta
didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kebutuhan rumah
layak huni di Bengkulu sangat besar, mengingat masih banyaknya penduduk yang belum meiliki
rmah yang layak ditempati, kepemilikan pemukiman yang belum tertata, serta terdapat
keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah Bengkulu. Pemenuhan hunian
yang layak dengan didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai perlu
mendapatkan perhatian khusus. Masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak yang belum
tinggal di rumah layak huni karena rendahnya keterjangkuan mereka untuk membangun
maupun membeli rumah.
Pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat juga harus memperhatikan
akses air minum dan sanitasi layak. Selama tahun 2010-2013 rumah tangga di Bengkulu yang
mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, meskipun masih di
bawah nasional (Gambar 11). Jumlah rumah tangga dengan kelayakan sanitasi di Provinsi
Bengkulu menurun cukup tajam pada tahun 2012, yaitu dari 32,37 persen dibandingkan tahun
2010 mencapai 41,64 persen. Sementara itu jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan
air minum di Bengkulu selama 2010-2013 cenderung meningkat, dan masih jauh di bawah rata-
rata nasional.
Gambar 11
Persentase Rumah Tangga Kriteria Kelayakan Sanitasi dan Air Minum
Sanitasi
Air Minum
Sumber: BPS, 2013
Tantangan terbesar dalam meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi di
Bengkulu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan perilaku hidup
bersih dan sehat. Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah
minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya
41,64 39,22 35,93 32,37
55,53 55,6 57,35 60,91
0
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2012 2013
Bengkulu Nasional
28,23 31,62 35,94 36,82
44,19
63,48 65,05 67,73
0
20
40
60
80
2010 2011 2012 2013
Bengkulu Nasional
2015 Provinsi Bengkulu
~12~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan
sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya
kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari
aspek regulasi maupun pendanaan, serta penerapan manajemen aset. Penyediaan layanan
sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan
air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).
Indikator lain dalam pembangunan perumahan sanitasi dan air minum adalah kawasan
kumuh dan tingkat layanan listrik PLN untuk rumah tangga. Berkurangnya kawasan kumuh
perkotaan dan menurunnya jumlah kekurangan tempat tinggal berdasarkan perspektif
penghuni. Kebutuhan rumah di Provinsi Bengkulu sebagian besar banyak tersebar di daerah
perkotaan. Data BPS tahun 2014 dari 1.532 desa/kelurahan di Bengkulu, sebanyak 24 desa
yang memiliki permukiman kumuh. Sementara untuk perkembangan jumlah rumah tangga
yang menggunakan penerangan listrik PLN dari tahun 2009-2013 menunjukan peningkatan,
namun masih berada dibawah rata-rata nasional (Gambar 12). Belum optimalnya pembangunan
prasarana dasar pada permukiman yang dibangun menjadi salah satu faktor pendorong
pertumbuhan kawasan kumuh di perkotaan.
2.1.4. Mental/Karakter
Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan mandiri diperlukan sumberdaya
manusia yang unggul dan memiliki pendidikan yang baik, keahlian dan keterampikan, pekerja
keras, memiliki etos kemajuan, bersikap optimis, serta memiliki nilai luhur budaya bangsa.
Nilai-nilai luhur yang penting ditanamkan untuk mencapai kemandirian tersebut antara lain
gotong royong, toleransi, solidaritas, saling menghargai dan menghormati. Negara Indonesia
merupakan negara majemuk dengan latar belakang budaya dan adat istiadat yang beragam.
Pembangunan mental dan budaya masyarakat penting dilakukan untuk mendukung
pembangunan fisik dan mengatasi permasalahan sosial.
Pembangunan karakter melalui pendidikan dalam masyarakat merupakan upaya
meningkatkan sikap mental untuk meningkatkan nilai etis diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. Karakter mengacu pada kebiasaan berpikir, bersikap, berbuat dan memotivasi kehidupan
seseorang. Karakter erat kaitannya pola tingkah laku dan kecenderungan untuk berbuat baik.
Dalam hal ini perlu adanya usaha mengadakan pendidikan baik formal maupun informal di
lingkungan tempat tinggal untuk menggerakkan perubahan yang terjadi. Pembangunan wilayah
Bengkulu menuntut perubahan sikap mental manusia yang selain merupakan sarana untuk
mencapai tujuan pembangunan juga merupakan salah satu tujuan utama pembangunan itu
sendiri. Semua elemen masyarakat berperan serta dalam membangun karakter bangsa, di
antaranya melalui media massa, pada akademisi, tokoh adat, dan melalui peran organisasi
kepemudaan. Proses penanaman karakter yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah
meliputi pengembangan bentuk pembelajaran substantif yang materinya terkait langsung
dengan nilai, serta melalui pendidikan keagamaan.
Salah satu upaya membentuk karakter masyakarat di Bengkulu adalah melalui
pendidikan agama. Masyarakat Bengkulu cukup majemuk sehingga upaya pembentukan
karakater bisa dimulai dari pendidikan dalam keluarga, kelompok kegamaan, serta organisasi
kepemudaan lain. Keberadaan tempat ibadah untuk pendidikan karakter masyarakat menjadi
penting untuk dikembangkan (Tabel 2). Media tempat ibadah dan pendidikan guru agama
adalah komponen masyarakat yang dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan.
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~13~
Tabel 2
Data Umat, Tempat Ibadah, Penyuluh PNS Provinsi Bengkulu
Agama Kristen Katholik Islam Hindu Budha Jumlah Umat 15208 12149 1921904 4660 2151 Tempat Ibadah 109 38 3940 39 10 Penyuluh PNS 418 36 7812 38 20
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Bengkulu, 2015
Adanya keberagaman etnis dan agama dan berkembangnya lembaga sosial dalam
kehidupan masyarakat membutuhkan peran pemuda sebagai aset pembangunan sosial. Untuk
menjamin kesejahteraan sosial keterlibatan pemuda dipelukan untuk mendorong proses
pembelajaran serta membangun komitmen bersama dalam pembangunan. Pengembangan
karakter pemuda dapat dilakukan melalui lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan
karena keterlibatan pemuda dalam hal ini sangat tinggi. Melalui peran organisasi ini
pengembangan karakter yang positif dapat dilakukan. Pemuda memiliki rasa tanggung jawab
dalam membangun daerahnya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan karakter bersifat menanamkan kebiasaan dan hal yang baik. Melalui media
sekolah, tempat ibadah, serta organisasi masyarakat kebiasaan langsung dipraktekkan.
Pembangunan karakter di Bengkulu dapat terwujud melalui konsep pendidikan budaya dan
agama menuju masyarakat Bengkulu yang maju dan cerdas.
2.2. ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
2.2.1. Pengembangan Sektor Pangan
Terwujudnya kedaulatan pangan merupakan salah satu cerminan kemandirian ekonomi
nasional. Pertanian menjadi sektor strategis pembangunan di Bengkulu karena potensi
sumberdaya pertanian yang melimpah di wilayah ini. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dan
dikembangkan untuk ketahanan pangan masyarakat Bengkulu. Sumber pangan lokal di Provinsi
Bengkulu antara lain tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perkebunan, dan
perikanan. Produksi padi di Provinsi Bengkulu tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya, dan mencapai 644.646 ton (Gambar 13). Peningkatan produksi ini disebabkan
karena bertambahnya luas panen seluas 12.653 hektar (8,15 persen) dan naiknya produktivitas
sebesar 0,69 ton/hektar. Kontribusi produksi padi di provinsi Bengkulu tahun 2015 sebesar
0,85 persen terhadap produksi padi Nasional.
Produksi jagung di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 mencapai 96.828 ton, meningkat
sebesar 24.072 ton (3,06 persen) dari tahun 2014 sebesar 72.756 ton (Gambar 14).
Peningkatan produksi ini juga dikarenakan meningkatnya luas panen sebesar 3.863 ha (24,69
persen). Adanya penambahan lahan jagung di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menambah
produksi jagung di wilayah ini sehingga mampu mengurangi impor jagung
2015 Provinsi Bengkulu
~14~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
Gambar 13
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ton/Ha) Tanaman Padi Provinsi Bengkulu
Sumber: BPS, 2014
Gambar 14
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Jagung Provinsi Bengkulu
Sumber: BPS, 2014
Untuk komoditas kedelai, kontribusi Provinsi Bengkulu terhadap nasional berfluktuatif.
Pada tahun 2015 produksi kedelai mencapai 12.756 ton naik sebesar 7.041 ton (123,2 persen)
dibandingkan tahun 2014 sebesar 5.715 ton (Gambar 15). Meningkatnya produksi kedelai
dipengaruhi oleh naiknya produktivitas kedelai Bengkulu tahun 2015 1,35 ton per hektar dari
1,29 ton per hektar tahun 2014, serta bertambahnya luas panen sebesar 6.346 hektar pada
tahun 2015.
51
3.1
02
58
1.9
11
62
6.1
76
60
1.2
93
64
4.6
46
4,01 4,03 4,22
4,04
4,74
4,98 5,14 5,15
5,13 5,28
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2011 2012 2013 2014 2015
Produksi Produktivitas Provinsi Produktivitas Nasional
87
.36
2
10
3.7
71
93
.98
8
72
.75
6
96
.82
8
0
10
20
30
40
50
60
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2011 2012 2013 2014 2015
To
n
Kw
/H
a
Produksi (Ton) Produktivitas INDONESIA
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~15~
Gambar 15
Produksi (Ton) dan Produktivitas (ton/Ha) Tanaman Kedelai Provinsi Bengkulu
Sumber: BPS, 2014
Kebutuhan bahan pangan selain bersumber dari pertanian juga bersal dari peternakan.
Kebutuhan konsumsi daging di di Provinsi Bengkulu dipenuhi dari produksi sendiri dan
pasokan daerah lain. Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong merupakan
penyuplai daging sapi terbesar di wilayah Bengkulu, dan Penyuplai terbesar daing kerbau
Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma. Terdapat kendala pada aspek produksi dan
produktivitas ternak dalam penyediaan daging di Bengkulu khususnya daging sapi, yaitu jumlah
kepemilikan ternak yang tidak ekonomis dan sistem pemeliharaan ternak dengan subsistem.
Produksi daging di Provinsi Bengkulu didominasi oleh daging sapi dan kerbau yang terus
mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya (Gambar 16). Produksi daging sapi dan
kerbau di Bengkulu tahun 2014 berkontribusi masing-masing sebesar 0,66 persen dan 4,73
persen terhadap produksi daging sapi dan kerbau nasional.
Gambar 16
Produksi Daging Provinsi Bengkulu (Ton)
Sumber: BPS, 2014
3.4
58
2.3
16
3.9
87
5.7
15
12
.75
6
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2011 2012 2013 2014 2015
pro
du
ksi
ton
/h
a
Produksi (ton) Produktivitas_Provinsi Produktivitas Nasional
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Daging Sapi Daging Kambing Daging Kerbau
2015 Provinsi Bengkulu
~16~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
Gambar 17
Populasi Ternak Unggas Provinsi Bengkulu ( Ekor)
Sumber: BPS, 2014
Peternakan unggas di Provisi Bengkulu juga mengalami peningkatan dengan hasil
produksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah populasi ternak terbesar di Bengkulu
adalah ayam pedaging yaitu sebanyak 2,8 juta ekor pada tahun 2014, meningkat sebesar 9,4
persen dari tahun sebelumnya (Gambar 17). Peningkatan jumlah produksi dan populasi unggas
didukung adanya pemberian bantuan bibit ternak, bantuan pakan ternak, serta pengobatan
ternak dari pemerintah. Kebutuhan pakan ternak di Bengkulu sebagian didatangkan dari Pulau
Jawa karena produksi bahan utama pembuat pakan ternak masih terbatas.
Tercapainya kondisi ketahanan dan kemandirian pangan di Provinsi Bengkulu juga
dipengaruhi adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan usaha tani tanaman
pangan, usaha tani hortikultura, usaha peternakan, dan usaha perkebunan yang mampu
memberikan dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani dan peternak.
Pemerintah daerah mendorong peningkatan jumlah lahan pertanian dengan memfungsikan
kembali lahan sawah untuk ditanam padi, jagung, dan kedelai sesuai dengan musimnya.
Ketersediaan lahan di Bengkulu cukup luas untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi
tanaman pertanian dan kebutuhan pangan lainnya. Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, dan
Mukomuko merupakan salah satu wilayah yang potensial untuk perluasan areal tanaman
pangan. Upaya perluasan areal sawah sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan
karena kebutuhan produksi tanaman pangan khususnya padi terus meningkat sedangkan alih
fungsi lahan cukup luas setiap tahunnya. Untuk mendukung ketahanan pangan di Bengkulu
diperlukan pembukaan lahan pertanian dalam memenuhi target produksi tanaman pangan di
tahun 2019 (Tabel 3).
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ayam Buras Ayam Ras Pedaging Ayam Ras Petelur Itik
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~17~
Tabel 3
Sasaran Kedaulatan Pangan Provinsi Bengkulu
Desa
Mandiri
Benih
Cetak
Sawah
(Ha)*
Target Produksi 2019 (ribu ton)
Padi Jagung Kedelai Gula Daging Sapi
dan kerbau
25 4.500 747.452 164.473 11.120 - 6.110
* Indikasi awal
Sumber: Perhitungan Bappenas, 2015
Dalam pemanfaatan dan pengolahan lahan sawah petani perlu mendapatkan pembinaan
dan didampingi secara intensif baik dalam pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen,
dan pasca panen oleh penyuluh pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi spesifik lokasi.
Dinas pertanian perlu memantau penyaluran benih dan pupuk agar lahan sawah bisa
diusahakan secara berkelanjutan sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman
pangan. Petani juga perlu mendapatkan fasilitas berupa kemudahan dalam mengakses sarana
produksi, sumber permodalan, pengolahan hasil serta pemasaran untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahterannya.
Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah
tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini
diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti
waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi
kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan
dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah
melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak
diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas
pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber
daya manusia yang baik.
2.2.2. Pengembangan Sektor Energi
Sumberdaya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang
memegang peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan,
handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun
industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.
Berdasarkan hal tersebut beberapa negara termasuk Indonesia telah mulai memanfaatkan
energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil yang cadangannya mulai menipis.
Tidak seperti negara-negara maju, pengembangan EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum
dominan karena masih didominasi penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan energi
terbarukan di Indonesia masih di bawah 50 persen, dengan kontribusi terbesar pada
pemanfaatan tenaga air
Pemadaman listrik dan kelangkaan BBM menjadi fenomena yang biasa terjadi di
Bengkulu. Bengkulu memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan belum
dimanfaatkan, antara lain luasnya wilayah pegunungan dengan potensi hutan yang
mengandung sumber energi air dan biomasa energi biogas dari produk pertanian dan
peternakan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangin dengan
ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik. Rasio elektrifikasi
2015 Provinsi Bengkulu
~18~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
di Provinsi Bengkulu tahun 2014 yaitu 82,17 lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 81, 70
persen (Gambar 18). Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang
berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga (RUPTL PLN 2015-2024). Rasio elektrifikasi
ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Wilayah Bengkulu
secara keseluruhan memiliki rasio elektrifikasi yang cukup tinggi, namun masih terdapat
daerah-daerah yang belum mendapakan pelayanan listrik PLN karena jarak yang cukup jauh.
Gambar 18
Rasio Elektrifikasi (%) Tahun 2014
Tidak termasuk pelanggan non PLN
Sumber: Statistik PLN, 2014
Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan listrik dengan pemenuhan yang terfokus di
Kabupaten atau daerah yang selama ini relatif masih belum memperoleh pelayanan energi yang
memadai dibandingkan daerah lainnya. Pelayanan sistem jaringan kelistrikan merupakan salah
satu program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Bengkulu. Rencana
penyediaan kebutuhan listrik selain untuk meningkatkan ketersediaan listrik, juga untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat membantu kegiatan sosial
dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.
2.2.3. Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan
Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja
pembangunan. Bengkulu memiliki wilayah laut (Zona Ekonomi Eksklusif) yaitu Samudera
Hindia yang belum termanfaatkan secara optimal, dengan potensi maritim antara lain industri
bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran,
pertahanan, dan industri maritim. Batas maritim memberikan kepastian hukum untuk seluruh
kegiatan kelautan, penegakan kedaulatan dan hukum laut, khususnya pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya perikanan.
82,17
81,70
0
20
40
60
80
100
120
Ace
h
Sum
ater
a U
tara
Sum
ater
a B
arat
Ria
u
Jam
bi
Sum
ater
a Se
lata
n
Ben
gku
lu
Lam
pu
ng
Kep
Ban
gka
Bel
itu
ng
Kep
ula
uan
Ria
u
DK
I Ja
kar
ta T
ange
ran
g
Jaw
a B
arat
Jaw
a T
enga
h
D.I
Yo
gyak
arta
Jaw
a T
imu
r
Ban
ten
B A
L I
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Kal
iman
tan
Bar
at
Kal
iman
tan
Ten
gah
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kal
iman
tan
Tim
ur
dan
Uta
ra
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Sel
atan
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Go
ron
talo
Sula
wes
i Bar
at
Mal
uk
u
Mal
uk
u U
tara
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
Rasio Elektrifikasi Nasional
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~19~
Untuk pengembangan sektor kemaritiman, terdapat pelabuhan Pulau Baai, yang
melayani pelayaran dalam negeri dan luar negeri. Aktivitas di dermaga Pelabuhan Pualu Baai
jumlah aktivitas pelayaran nasional sebanyak 1.737 unit dengan volume 5.467.366 GRT, dan
jumlah aktivitas pelayaran luar negeri sebanyak 300 unit dengan volume 1.879.860 GRT. Jumlah
kunjungan kapal dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas suatu pelabuhan karena data
jumlah kunjungan kapal di suatu pelabuhan menunjukkan tingkat kesibukan aktivitas
pelabuhan. Semakin rendahnya aktivitas pelabuhan, biaya logistik semakin tinggi sehingga
biaya operasional kurang efisien. Transportasi laut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi
berbasis maritim dan menekan angka inflasi karena disparitas harga antarwilayah makin
rendah. Namun tingginya biaya logistik menyebabkan pengiriman barang di Bengkulu lebih
mahal daripada pengiriman barang ke luar negeri. Mahalnya biaya logistik ini menyebabkan
transportasi maritim Indonesia tidak masuk dalam peta perdagangan maritim dunia.
Bengkulu memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Hal ini
didukung dengan wilayah teritorial perairan yang luas, sekaligus memiliki potensi berbagai
jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu
sektor unggulan di Provinsi Bengkulu. Sebagian besar produksi perikanan di Provinsi
merupakan perikanan tangkap laut dengan hasil produksi tahun 2013 sebesar 50.918 ton. Hasil
perikanan budidaya di Bengkulu terdiri atas budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring
apung dan sawah (mina padi) dengan hasil produksi yang kecil (gambar 19).
Gambar 19
Produksi Perikanan (ton) Provinsi Bengkulu Tahun 2013
Sumber: BPS, 2013
Hasil produksi perikanan tangkap laut Bengkulu menyumbang 0,89 persen terhadap
hasil produksi perikanan tangkap laut nasional yang sebesar 5.707.012 ton pada tahun 2013.
Potensi perikanan laut terbesar di Bengkulu terdapat di Kabupaten Mukomuko dan Kota
Bengkulu, dan untuk perikanan budidaya terbesar terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara.
Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Bengkulu antara lain
belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya,
55%
2%
2%
39%
2%
Perikanan Laut Perairan Umum Budidaya Laut Tambak
Kolam Keramba Jaring Apung
2015 Provinsi Bengkulu
~20~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
dan penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum memadai.
Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis kelautan ini
antara lain pemberian kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produk perikanan di
pasar lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal dari produk olahan
ikan. Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
2.2.4. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri
Sektor pariwisata dan industri merupakan salah satu komponen dalam pembangunan
ekonomi. Pembangunan pariwisata dan industri harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga
memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dalam
pengembangan sektor pariwisata meliputi: pemasaran pariwisata nasional dengan
mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; pembangunan destinasi
pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di
dalam dan luar negeri; pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi
usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing
produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus
pemasaran; dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya
manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Arah kebijakan dalam
pengembangan sektor industri meliputi pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau
Jawa, penumbuhan populasi industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Bengkulu masih rendah
dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Wisatawan asing maupun domestik
yang berkunjung ke Bengkulu belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke
tempat wisata di Bengkulu meningkat setiap tahunnya walaupun peningkatan jumlah
kunjungan tersebut dianggap tidak signifikan. Hal ini juga terlihat dari jumlah tamu yang
menginap di hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi Bengkulu dibandingkan Indonesia secara
keseluruhan Tahun 2010-2014 (Gambar 20).
Gambar 20
Jumlah Tamu yang Menginap Tahun 2010-2014
Sumber: BPS, 2014
232 635 1.022 1.238 1.128
118.364
189.317 222.941
290.427
384.625
-
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Tamu Asing (Provinsi) Jumlah Tamu Indonesia (Provinsi)
Jumlah Tamu Asing (Nasional) Jumlah Tamu Indonesia (Nasional)
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~21~
Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan
lapangan kerja dan menjadi multiplier effect untuk pengembangan sektor perekonomian yang
lain. Potensi pariwisata Bengkulu cukup beragam, baik wisata alam, budaya maupun sejarah,
wisata alam antara lain: Bukit Kaba di Curup, Bukit Belerang Semaleko di Lebong Selatan, Bunga
Raflesia Arnoldi di Taba Pananjung; rekreasi pantai antara lain: pantai Panjang Nala di Gading
Cempaka, pantai pasir putih Pulau Baai di Selebar, danau di Selebar, danau Tes di Lebong
Selatan, cagar alam Pagar Gunung di Kepahyang, cagar alam Lubuk Tapi di Pino, dan
sebagainya; dan wisata budaya: kesenian Tabot, tarian rakyat Enggano, dan kerajinan kain
Besurek, serta wisata sejarahnya meliputi rumah peninggalan Bung Karno, Benteng Malborough,
dan monumen Thomas Par di Teluk Segara.
Untuk sektor industri, salah satu tantangan yang dihadapi industri nasional saat ini
adalah daya saing yang rendah di pasar internasional. Faktor yang menyebabkan rendahnya
daya saing tersebut antara lain adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta
belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih lemahnya
keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri
kecil dan menengah), adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di
dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi
antardaerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu.
Potensi sumberdaya alam Bengkulu yang besar dalam perekonomian harus berimbas
pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri, seperti keberadaan
industri rakyat. Sektor industri usaha mikro, kecil, dan menengah perannya tidak begitu besar
dalam pembentukan ekonomi Bengkulu, namun berperan dalam menciptakan lapangan kerja
dan pemerataan pendapatan di Provinsi Bengkulu (Gambar 21). Penyerapan tenaga kerja di
sektor industri mikro kecil dan menengah banyak terdapat di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu
Utara, dan Bengkulu Tengah. Pelatihan dan ketrampilan berwirausaha perlu diberikan kepada
masyarakat di wilayah ini untuk meningkatkan daya saing saat memiliki industri mandiri.
Gambar 21
Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2014
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Bengkulu, 2014
855
1347
3063
791
1250
3765
750 633
2173
1763
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2015 Provinsi Bengkulu
~22~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
Jumlah industri kecil dan menengah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 sebanyak
4.604 industri bertambah dari tahun 2013, dengan jumlah industri terbanyak terdapat di
Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Kota Bengkulu (Tabel 4). Pertumbuhan produksi
industri manufaktur Pengembangan usaha industri manufaktur mikro, kecil dan menengah
belum menunjukkan hasil maksimal karena masih terkendala keterbatasan modal, bahan baku,
serta pemasaran. Untuk meningkatkan skala industri dan menjadi industri yangberdaya saing
industri, jenis usaha manufaktur sering mengalami kendala infrastruktur berupa akses jalan
dan jembatan.
Tabel 4
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Sektor Usaha Tahun 2014
Kabupaten/ Kota 2013 2014
Bengkulu Selatan 301 321
Rejang Lebong 377 425
Bengkulu Utara 629 975
Kaur 170 178
Seluma 235 413
Mukomuko 236 1023
Kepahiang 183 215
Lebong 278 275
Bengkulu Tengah 472 332
Kota Bengkulu 403 447
Jumlah 3.284 4.604 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Bengkulu, 2014
Selain industri mikro kecil menengah, industri sedang besar memberikan kotribusi
cukup besar terhadap peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di Bengkulu.
Provinsi Bengkulu memiliki potensi pertanian untuk tanaman perkebunan yang berlimpah
seperti kelapa sawit, karet, dan kopi yang menjadi komoditas unggulan dan merupakan
komoditas ekspor dengan nilai tambah cukup besar untuk perekonomian daerah. Industri
sedang-besar dengan nilai output terbesar merupakan industri pengolahan berbasis pada
komoditas unggulan daerah, yaitu industri minyak makan kelapa sawit, industri karet remah,
industri pengolahan kopi, dan industri pengolahan makanan. Sementra industri yang mampu
meyerap tenaga kerja paling banyak yaitu Industri karet reman dengan total tenaga kerja
sebanyak 3.325 orang, kedua terbesar industri minyak makan kelapa sawit (Tabel 5).
Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini adalah belum diterapkannya perencanaan
perekonomian daerah yang menjadi komitmen bersama di tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota. Upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDRB Bengkulu
dapat dilakukan apabila ada jaminan pasokan bahan baku dengan berbagai jenisnya, jumlah
produksi dan harga stabil untuk sektor primer yang akan diolah. Dalam hal ini diperlukan
mobilisasi pada pelaku usaha sektor primer (petani, nelayan, peternak) agar menjamin
kelangsungan produksi di sektor industri.
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~23~
Tabel 5
Nilai Output Terbesar Industri Sedang-Besar Tahun 2013
Jenis Industri Nilai Output (Rp. miliar)
Tenaga Kerja
Industri Minyak Makan Kelapa Sawit 8.840.386,8 1.942
Industri Karet Reman (Crumb Rubber) 4.904.538,5 3.325
Industri Pengolahan Kopi dan Teh 48.207,5 243
Industri Produk Roti dan Kue 13.530,6 203 Sumber: Database Industri Sedang Besar, BPS Tahun 2013
2.3. ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
2.3.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah
Pusat pertumbuhan wilayah banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya.
Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan
pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah juga bisa digunakan
sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar
akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. Hierarki kota dapat menentukan jenjang
pelayanan terkait dengan pusat pelayanan di kota.
2.3.1.1. Kawasan Ekonomi Khusus
Untuk mempercepat pengembangan ekonomi wilayah dan menjaga keseimbangan
kemajuan daerah perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK dikembangkan
melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan
berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang
memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Salah satu syarat pengembangan
KEK adalah ketersediaan investor yang akan menggerakkan investasi di wilayah tersebut. KEK
bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat
melalui hadirnya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, namun belum ada
pengembangan KEK di Provinsi Bengkulu.
2.3.1.2. Kawasan Industri
Percepatan pembangunan wilayah juga didukung oleh pembangunan lokasi industri
berupa Kawasan Industri (KI). KI bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan
upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah,
meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan
kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar
sektor terkait. Arah pengembangan KI di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menciptakan
pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sistem logistik dan KI sebagai
pergerakan utama pusat-pusat pertumbuhan baru. Rencana pembangunan KI membutuhkan:
kesiapan infrastruktur yang memadai sehingga semua fasilitas dapat terintegrasi; fasilitas
pendukung tumbuhnya industri prioritas berupa area komersil serta penelitian dan
pengembangan; dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah telah menetapkan 14 kawasan
industri di Indonesia, namun belum ada pengembangan kawasan industri di Provinsi Bengkulu.
2015 Provinsi Bengkulu
~24~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
2.3.2. Kesenjangan intra wilayah
Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu yang
ditunjukan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 berkisar antara 0,36-0,38 dan
berada di bawah rata-rata nasional. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Bengkulu
tergolong pada kelompok ketimpangan rendah (Gambar 22). Kesenjangan ekonomi di Bengkulu
dikarenakan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di
atas menghadapkan Bengkulu pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan
memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial
lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.
Gambar 22
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013
Sumber: BPS, 2013 (diolah)
Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu cukup tinggi,
terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan
PDRB perkapita terendah (Tabel 6). Pendapatan perkapita di Provinsi Bengkulu relatif lebih
rendah daripada pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Wilayah
Bengkulu memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah daripada wilayah lain di
Indonesia dengan konsentrasi penduduk tersebar di perdesaan. PDRB perkapita di Kabupaten
tertinggi di Kabupaten Reang Lebong dan Kota Bengkulu, dan terrendah di Kabupaten Seluma.
Kota Bengkulu sebagai ibukota provinsi memiliki nilai PDRB perkapita tertinggi di Provinsi
Bengkulu, dan jauh meninggalkan kota dan kabupaten lainnya. Ketersediaan infrastruktur
perkotaan turut mendukung tingginya PDRB perkapita di daerah ini
0,36 0,36 0,37 0,37 0,38
0,78 0,78 0,80 0,80 0,78
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
2009 2010 2011 2012 2013
Bengkulu Nasional
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~25~
Tabel 6
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013 (000/jiwa)
Kabupaten/ Kota 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bengkulu Selatan 7.242 7.580 8.518 9.491 10.512 11.731
Rejang Lebong 11.735 12.834 14.736 16.593 18.592 20.884
Bengkulu Utara 5.872 6.061 6.567 7.118 7.798 8.537
Kaur 4.272 4.514 4.877 5.312 5.881 6.533
Seluma 3.819 4.064 4.528 4.983 5.478 6.061
Mukomuko 7.577 8.037 8.787 9.457 10.360 11.294
Lebong 9.127 9.817 10.794 11.898 12.892 14.288
Kepahiang 10.389 11.513 12.942 14.416 16.059 17.990
Bengkulu Tengah 6.827 7.905 8.699 9.775 10.896 12.069
Kota Bengkulu 13.100 13.846 14.881 16.400 18.134 20.162
Bengkulu 8.940 9.661 10.801 12.118 13.522 15.095 Sumber: BPS, 2013
3. ISU STRATEGIS WILAYAH
Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang memiliki kriteria yaitu: (i)
berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar
permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada
pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Berdasarkan
gambaran kinerja pembangunan wilayah, analisis pembangunan, serta identifikasi
permasalahan yang telah dilakukan, maka isu-isu strategis Provinsi Bengkulu adalah sebagai
berikut:
1. Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer
Perekonomian Provinsi Bengkulu masih tergantung pada sektor pertanian. Strukur
perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2014 didominasi oleh kontribusi sektor pertanian
dengan kotribusi sebesar 32,21 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor
administrasi pemerintahan, pertambahan dan jaminan sosial sebesar 8,96 persen (Tabel 7).
Sementara peranan sektor industri pengolahan hanya memberikan kontribusi sebesar 4,18
persen.
Tabel 7
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014
Lapangan Usaha
Distribusi Persentase (%)
ADHK ADHB
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 30,25 31,21
2. Pertambangan dan Penggalian 3,98 4,18
3. Industri Pengolahan 6,28 6,31
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,05
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 0,24 0,20
6. Konstruksi 4,47 4,85
2015 Provinsi Bengkulu
~26~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
Lapangan Usaha
Distribusi Persentase (%)
ADHK ADHB
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,27 13,42
8. Transportasi dan Pergudangan 7,72 7,62
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,45 1,48
10. Informasi dan Komunikasi 4,20 3,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,57 3,69
12. Real Estat 4,46 4,01
13. Jasa Perusahaan 2,17 2,05
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,47 8,96
15. Jasa Pendidikan 6,24 6,37
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,46 1,45
17. Jasa lainnya 0,70 0,68 Sumber: BPS, 2014
Apabila ditelusuri lebih lanjut berdasarkan analisis sektor basis, sektor pertanian, sektor
perdagangan, sektor pengadaan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real estat, sektor
jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa
kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor-sektor tradable (dapat diperdagangkan
antardaerah), dengan nilai location quotient lebih besar dari satu (LQ>1). Hal ini menunjukkan
Provinsi Bengkulu memiliki proportional share lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk
sektor-sektor tersebut (Tabel 8).
Tabel 8
Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Bengkulu
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,34 2,34 2,36 2,34 2,31
2. Pertambangan dan Penggalian 0,41 0,40 0,41 0,41 0,44
3. Industri Pengolahan 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 3,19 3,06 3,00 2,89 2,85
6. Konstruksi 0,49 0,47 0,47 0,46 0,46
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,02 1,02 1,00 1,01 1,03
8. Transportasi dan Pergudangan 2,13 2,09 2,06 2,08 2,04
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,47 0,46 0,47 0,47 0,48
10. Informasi dan Komunikasi 1,04 1,01 0,96 0,94 0,91
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,80 0,96 0,98 0,96 0,97
12. Real Estat 1,45 1,47 1,49 1,50 1,50
13. Jasa Perusahaan 1,33 1,35 1,36 1,36 1,33
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,22 2,22 2,27 2,41 2,44
15. Jasa Pendidikan 2,06 2,01 1,96 1,95 1,96
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,47 1,42 1,39 1,38 1,38
17. Jasa lainnya 0,26 0,25 0,25 0,24 0,25 Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2010
Sumber: BPS, 2014(diolah)
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~27~
Sektor pertanian perlu dikembangkan untuk mendukung kedaulatan pangan sesuai
dengan agenda prioritas pembangunan. Upaya mencapai kedaulatan pangan dilakukan dengan
meningkatkan produksi pertanian sekaligus menggerakkan usaha industri pengolahan hasil-
hasil pertanian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian
primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan
dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika
situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap
komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan
permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan
pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan
nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja.
Di Provinsi Bengkulu terdapat potensi pengolahan kelapa sawit dan karet dengan luas
penanaman yang terus bertambah di beberapa kabupaten. Permasalahan yang dihadapi adalah
terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, baik dari segi jumlah maupun mutu, untuk melakukan
tugastugas pendampingan, terbatasnya sarana produksi terutama pestisida, terbatasnya
sumber dana pengembangan, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya proses pengolahan. Di
Provinsi Bengkulu juga terdapat potensi pengolahan kopi. Permasalahan yang dihadapi hampir
sama dengan pengolahan komoditas lainnya, yaitu terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, baik
dalam aspek jumlah maupun mutu, untuk melakukan tugas-tugas pendampingan, rendahnya
nilai tambah produksi biji kopi kering, terbatasnya sarana produksi, rendahnya proses
pengolahan dan pengeringan dan belum tertatanya kelembagaan di tingkat petani plasma.
Selama periode 2011-2015, perubahan orang bekerja di sektor jasa-jasa, industri
pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan peningkatan tertinggi,
sementara orang bekerja di sektor pertanian, sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor
angkutan dan komunikasi cenderung menurun (Tabel 9). Ke depan, sektor industri pengolahan
non migas masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan
menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian dan jasa-jasa dengan yang kurang
produktif.
Tabel 9
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2011-2015
No. Lapangan Pekerjaan 2011 2015 (Feb) Perubahan
1 Pertanian 456.467 438.733 -17.734 2 Pertambangan 9.490 11.239 1.749 3 Industri Pengolahan 25.323 51.757 26.434 4 Listrik, Gas, Air 2.929 1.344 -1.585
5 Bangunan 43.567 51.338 7.771 6 Perdagangan, Hotel, Restoran 149.330 172.671 23.341 7 Angkutan & Telekomunikasi 26.210 24.968 -1.242
8 Keuangan 14.795 20.440 5.645 9 Jasa-Jasa 133.999 171.391 37.392
Total 862.110 943.881 81.771
Sumber: BPS, 2014
2015 Provinsi Bengkulu
~28~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
2. Pertumbuhan Daerah Lebih Didorong oleh Konsumsi daripada Investasi
Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama
2007-2014 adalah pada konsumsi rumah tangga (Tabel 10). Pertumbuhan yang didorong oleh
konsumsi memiliki keterbatasan, yakni tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah
pertumbuhan berbasis konsumsi akan menggerus tabungan masyarakat, dan karena tabungan
bisa dikonversi menjadi investasi maka pada tahap selanjutnya pertumbuhan semacam ini
dapat mengurangi potensi investasi.
Tabel 10
PDRB Menurut Penggunaan 2014
Penggunaan Kontribusi (%)
ADHK 2010 ADHB
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 62,94 65,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 2,86 2,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerlntah 20,13 19,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 44,22 42,10
5. Perubahan Inventori 2,17 2,99
6. Ekspor Luar Negeri 6,59 6,83
7. Impor Luar Negeri 1,33 1,35
8. Net Ekspor Antar Daerah -37,59 -38,04
Total 100 100 Sumber : BPS, 2014
Sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan di Bengkulu, kegiatan investasi
perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi wilayah, meliputi sumber daya alam
sumber daya hutan dan perairan, pengembangan pertanian dan agribisnis, serta potensi
pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan
kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah,
hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Pencapaian nilai
tambah pada komponen investasi diantaranya dipengaruhi oleh pembenahan sarana
infrastruktur, pengurusan perizinan usaha, kepastian hukum dan kondisi keamanan suatu
daerah.
3. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar
pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketersediaan
infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan
infratsruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat
dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Provinsi Bengkulu dilayani oleh jaringan jalan
sepanjang 8.577 km. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan
ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Kerapatan jalan yang menunjukkan rasio panjang
jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Bengkulu menempati 15 dibandingkan provinsi lain di
Indonesia (Tabel 11).
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~29~
Tabel 11
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2014
No. Provinsi PDRB Per Kapita
( Ribu Rp)
Kerapatan
Jalan
1 DKI Jakarta 136.407,58 1068,36
2 D.I Yogyakarta 21.873,72 136,19
3 Bali 29.666,48 133,20
4 Jawa Tengah 22.858,32 90,56
5 Jawa Timur 32.703,80 89,03
6 Banten 29.961,85 70,84
7 Sulawesi Selatan 27.760,65 69,98
8 Jawa Barat 24.961,05 69,55
9 Kepulauan Riau 76.753,11 60,40
10 Lampung 23.648,76 56,85
11 Sumatera Barat 25.963,24 54,57
12 Sumatera Utara 30.482,59 50,41
13 Sulawesi Utara 27.804,68 49,14
14 Nusa Tenggara Barat 15.351,54 43,52
15 Bengkulu 19.631,40 43,06
16 Gorontalo 18.627,37 42,76
17 Nusa Tenggara Timur 10.742,42 42,10
18 Sulawesi Barat 19.211,14 41,93
19 Aceh 23.199,49 39,86
20 Sulawesi Tenggara 27.898,88 31,32
21 Sulawesi Tengah 25.316,32 30,38
22 Kalimantan Selatan 27.230,80 30,16
23 Kep Bangka Belitung 32.868,70 29,62
24 Riau 72.331,01 28,27
25 Jambi 36.088,33 26,65
26 Maluku Utara 16.872,31 19,39
27 Sumatera Selatan 30.627,55 18,71
28 Maluku 14.230,08 16,61
29 Kalimantan Timur 123.985,45 12,13
30 Kalimantan Barat 22.707,79 10,42
31 Kalimantan Tengah 30.220,97 9,93
32 Papua Barat 59.156,84 8,40
33 Papua 38.891,99 5,26
Sumber: BPS (2014)
Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat
pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi
terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 23).
Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula.
Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi
infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Bengkulu relatif
2015 Provinsi Bengkulu
~30~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Bengkulu tidak mengalami defisiensi
infrastruktur jalan.
Gambar 23
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Tahun 2014
Sumber: BPS (2014) - diolah
Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi Bengkulu belum cukup baik. Data kualitatif
menunjukkan adanya tingkat kerusakan jalan di Bengkulu lebih tinggi dari pada wilayah lain.
Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan
biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah.
Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri
bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik.
Konsumsi listrik di Bengkulu termasuk rendah (395,50 kWh) dan kurang dari rata-rata tingkat
konsumsi listrik nasional yang sebesar 787,6 kWh (Gambar 24). Untuk mengukur defisiensi
terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi
antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita terlihat hubungan yang positif
antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 25). Wilayah yang memiliki
posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Semakin tinggi
pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula.
Posisi Bengkulu berada beririsan dengan kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik Bengkulu
lebih rendah dari di provinsi lain yang memiliki pendapatan perkapita sama. Dengan demikian,
ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di Bengkulu
y = 0,2139x - 0,008 R² = 0,0149
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20
Lo
g K
era
pa
tan
Ja
lan
Log PDRB per kapita
Bengkulu
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~31~
Gambar 24
Konsumsi Listrik per Kapita (KWh) Tahun 2014
Sumber: Statistik PLN, 2014
Gambar 25
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2014
Sumber: BPS (2014), Statistik PLN (2014) - diolah
4. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif
angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci
pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Bengkulu yang
ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2014 dibandingkan tahun 2010 namun
masih berada di bawah IPM nasional (Gambar 26). Nilai IPM ini sudah menerapkan metode
baru yang lebih merepresentasikan kondisi saat ini.
395,50
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000 A
ceh
Sum
ater
a U
tara
Sum
ater
a B
arat
Ria
u
Jam
bi
Sum
ater
a Se
lata
n
Ben
gku
lu
Lam
pu
ng
Kep
Ban
gka
Bel
itu
ng
Kep
ula
uan
Ria
u
DK
I Ja
kar
ta T
ange
ran
g
Jaw
a B
arat
Jaw
a T
enga
h
D.I
Yo
gyak
arta
Jaw
a T
imu
r
Ban
ten
B A
L I
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Kal
iman
tan
Bar
at
Kal
iman
tan
Ten
gah
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kal
iman
tan
Tim
ur
dan
…
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Sel
atan
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Go
ron
talo
Sula
wes
i Bar
at
Mal
uk
u
Mal
uk
u U
tara
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
Konsumsi Listrik Rata-Rata Nasional
y = 0,648x - 2,1557 R² = 0,3755
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20
Bengkulu
2015 Provinsi Bengkulu
~32~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
Gambar 26
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2010 dan 2014
Sumber: BPS, 2014
Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang
ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Bengkulu dengan ijasah minimal SMA meningkat dari
31,56 persen pada tahun 2012 menjadi 40,74persen pada tahun 2015 (Tabel 13). Angkatan
kerja dengan pendidikan SD dan SMP masih mendominasi angkatan kerja di Bengkulu dan
masih menunjukkan peningkatan yang besar. Perbaikan kualitas angkatan kerja merupakan
modal berharga untuk mendukung industrialiasi berbasis sumber daya alam setempat.
Tabel 12
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
No. Pendidikan yang
Ditamatkan 2012 2015 Perubahan
1 ≤ SD 428.834 394.427 -34.407
2 SMP 196.556 183.418 -13.138
3 SMA (Umum dan Kejuruan) 211.622 259.862 48.240
5 Diploma I/II/III/Akademi 20.148 31.253 11.105
6 Universitas 56.646 106.210 49.564
Total 913.806 975.170 61.364 Sumber: BPS, 2015
5. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah
tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan
berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari
investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian
seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Rasio pinjaman terhadap
68,06 68,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ace
h
Sum
ater
a U
tara
Sum
ater
a B
arat
Ria
u
Jam
bi
Sum
ater
a Se
lata
n
Ben
gku
lu
Lam
pu
ng
Kep
Ban
gka
Bel
itu
ng
Kep
ula
uan
Ria
u
DK
I Ja
kar
ta
Jaw
a B
arat
Jaw
a T
enga
h
D.I
Yo
gyak
arta
Jaw
a T
imu
r
Ban
ten
B A
L I
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Kal
iman
tan
Bar
at
Kal
iman
tan
Ten
gah
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kal
iman
tan
Tim
ur
Kal
iman
tan
Uta
ra
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Sel
atan
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Go
ron
talo
Sula
wes
i Bar
at
Mal
uk
u
Mal
uk
u U
tara
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
2010 2014 Nasional
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~33~
simpanan di Bengkulu nilainya lebih besar dari satu, menunjukkan menunjukkan terbatasnya
potensi simpanan masyarakat atau keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat.
Rasio tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,92 (Tabel 13). Tingginya posisi
pinjaman di Provinsi Bengkulu karena permintaan kredit dari debitur yang bersifat tinggi.
Tingkat bunga kredit bank umum maupun BPR juga saat ini masih dianggap terjangkau.
Penyaluran kredit sebagian besar diberikan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, yang
sejalan dengan sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada golongan ini.
Tabel 13
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2014
Wilayah Posisi Pinjaman di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)
Posisi Simpanan di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)
Rasio Pinjaman terhadap Simpanan
Rasio PMTB
terhadap Simpanan
Bengkulu 15.709,02 8.566,15 1,83 2,22 Nasional 3.707.916,34 4.013.816,57 0,92 0,85
Sumber: Bank Indonesia, 2014
Rasio PMTB terhadap simpanan di Bengkulu nilainya lebih dari satu, menunjukkan
investasi fisik di daerah mulai banyak dikembangkan. Percepatan pembangunan di Bengkulu
didukung oleh banyaknya infrastruktur fisik dibangun pemerintah maupun sektor swasta.
PMTB biasa disebut investasi fisik karena dihitung dari penanaman modal yang benar-benar
menghasilkan nilai tambah dan bukan dihitung dari realisasi penanaman modal yang tercatat
pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
6. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan
prasarana publik yang bersifat non excludable dan atau non rivalry memiliki peran yang tidak
tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-
daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini
investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan
infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta
peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat
berkembang.
Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat
ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah
kabupaten/kota dan provinsi di Bengkulu. Rasio belanja modal di Bengkulu pada tahun 2014
sebesar 15,51 persen, dan rasio belanja pegawai sebesar 30,08 (Gambar 27). Kondisi ini belum
cukup memacu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi
tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu melakukan upaya
pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM secara tepat dan
berkelanjutan, dengan alokasi alokasi anggaran yang memadai.
2015 Provinsi Bengkulu
~34~ Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015
Gambar 27
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2014
Sumber: BPS, 2013
Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tercapainya
realisasi keuangan di Bengkulu adalah karena belum terlaksananya sistem pengendalian
internal pemerintah di lingkungan SKPD, adanya pemekaran wilayah yang belum masuk dalam
rencana pembiayaan, dan beberapa faktor alam yang menghambat pelaksanaan program
kegiatan. Proporsi dana otonomi khusus wilayah Bengkulu dialokasikan untuk berbagai belanja
pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah, mencakup pembangunan
infrastruktur, pembangunan sektoral, belanja modal dan belanja rutin dalam memacu
pembangunan di wilayah Bengkulu dan berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di
wilayah Bengkulu.
4. REKOMENDASI KEBIJAKAN
Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian
daerah secara keseluruhan. Salah satu agenda prioritas pembangunan adalah mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena
itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:
a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses
permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi
(pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi;
c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
d. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
f. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur
yang menjadi kewenangan daerah.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100% A
ceh
Sum
ater
a U
tara
Sum
ater
a B
arat
Ria
u
Jam
bi
Sum
ater
a Se
lata
n
Ben
gku
lu
Lam
pu
ng
Kep
Ban
gka
Bel
itu
ng
Kep
ula
uan
Ria
u
DK
I Ja
kar
ta
Jaw
a B
arat
Jaw
a T
enga
h
D.I
Yo
gyak
arta
Jaw
a T
imu
r
Ban
ten
Bal
i
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Kal
iman
tan
Bar
at
Kal
iman
tan
Ten
gah
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kal
iman
tan
Tim
ur
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Sel
atan
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Go
ron
talo
Sula
wes
i Bar
at
Mal
uk
u
Mal
uk
u U
tara
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Lain-lain
Provinsi Bengkulu 2015
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 ~35~
g. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat
wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: pengendalian inflasi daerah dan
peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah.
5. PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016
Perkembangan perekonomian di Bengkulu secara makro relatif baik meskipun belum
diikuti perkembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Bengkulu (indeks gini)
selama periode 2008-2013 mengalami sedikit peningkatan dari angka 0,33 menjadi 0,39, lebih
rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013.
Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Bengkulu tergolong tinggi secara nasional
sehingga kurang mendukung dalam menjaga stabilitas perekonomian wilayah.
Percepatan pengembangan ekonomi Bengkulu diperkirakan akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Perbaikan kinerja ekonomi yang cukup
signifikan terjadi faktor pendorong utama datang dari komponen ekspor luar negeri. Manfaat
dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak
hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya.
Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja
pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 dalam mendukung
pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Bengkulu dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,9-8,4
persen dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi
sumberdaya yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan
infrastruktur. Perekonomian Sumatera tahun 2016 diproyeksikan dapat tumbuh lebih
tinggi dibandingkan tahun 2015, dan ini terjadi di seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Perbaikan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan investasi seiring dengan
realisasi berbagai proyek infratsruktur berskala besar di daerah. Paket kebijakan
ekonomi yang disertai agenda pembangunan infrastruktur pemerintah telah memberi
persepsi positif terhadap ekspektasi kondisi ekonomi ke depan, serta diprakirakan
mendorong perbaikan konsumsi rumah tangga.
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Bengkulu harus dilakukan dengan optimal
agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat
kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 14,7 – 10,3 persen, sedangkan
pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu sebesar 17,48 persen, untuk
itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini.
Selama kurun waktu 2015-2019 Provinsi Bengkulu harus menurunkan persentase
penduduk miskin sebesar 7,18 poin persentase atau 1,44 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sarasan utama pembangunan Provinsi Bengkulu akan
sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Bengkulu maupun
lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global
merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah,
antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor sektor kehutanan dan
perikanan.