PROSEDUR DAN TATA CARA
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
(PERKA BKN 21/2010 )
D I R E K T O R AT P E R AT U R A N P E R U N D A N G - U N D A N G A N
B A D A N K E P E G AWA I A N N E G A R A
Pasal 86 ayat (1) s.d. (3) Undang-Undang No. 5 Tahun2014
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi
disiplin PNS.
Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan
berbagai upaya peningkatan disiplin.
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun2014
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin
PNS tingkat berat.
Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun2014
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8/1974 jo Undang-Undang No. 43/1999 dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undangini.
D A S A R H U K U M
5
DISIPLIN?KesanggupanPNS u/ menaati kwajiban &menghindari
larangan yg ditentukan PPU dan/atau peratkdinasan
Apbl tdk ditaati/dilanggar
Dijatuhi HD
6
PNS tidak menaati Pasal 3 dan Pasal 4,
dijatuhi Hukuman Disiplin (HD).
Dengan tidak mengesampingkan ketentuan
dalam PPU pidana, PNS yang melanggar
disiplin dijatuhi HD.
“Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”:Datang ke kantor, melaksanakan tugas, pulang sesuai ketentuan jam kerja
Keterlambatan masuk kerja dan/atau plg lbh cepat dihitung scrkumulatif.
Apbl dtg terlambt dan/atau plg lbh cepat mencapai 7 ½jam,
dikonversi = 1 hari tdk masuk kerja9
T I N G K AT D A N J E N I S H U K U M A ND I S I P L I N
Teguran Lisan
Teguran Tertulis
Pernyataan Tidak Puas Secara
tertulis
RINGAN
SEDANG
BERA
T
Turun Pangkat 3 Tahun
Turun Jabatan
Bebas dari Jabatan
PDH tidak APS
Tunda KGB 1thn
Tunda KP1 thn
Turun Pangkat 1 thn
PROSEDUR PEMANGGILAN,
PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN
1. Pemanggilan
Setiap PNS bawahan yg diketahui/diduga melakukan
pelanggaran disiplin
Atasan langsung memperkaya informasi / mencari bukti yang
diperlukan dari orang yang dianggap mengetahui/ pemberi
informasi (Psl. 26)
1. Atasan langsung melakukan pemanggilan secara
tertulis (Psl. 23 ayat 1 ).
2. Jarak antara tanggal pembuatan srt panggilan dgn
tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa
minimal 7 hari kerja.( Psl. 23 ayat 2)
1. Apabila PNS tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada srt
panggilan tersebut , maka dilakukan pemeriksaan, tetapi apabila tdk
hadir maka dilakukan pemanggilan ke dua ( Psl. 23 ayat 3).
2. Pemanggilan ke dua dibuat selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal
seharusnya ybs hadir pada panggilan pertama (Psl. 23 ayat 3)
1. Jarak antara tanggal pembuatan srt panggilan ke 2 dengan tanggal
disuruh menghadap untuk diperiksa tetap minimal 7 hari kerja.
2. Apabila PNS tsb hadir pada tanggal yang ditetntukan pada srt panggilan
ke 2, maka dilakukan pemeriksaan.
3. Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga
dilakukannya
dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan
jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ( Psl. 23 ayat 4).
II. Pemeriksaan
1. Wujud Pemeriksaan dituangkan dalam BAP.
2. Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan (5W-1H)” dan “Jawaban.”
3. Utarakan bahwa kejujuran ybs merupakan pertimbangan menentukan
hukuman
4. Utarakan bahwa pengakuan dlm BAP hanya salah satu bukti
Materi BAP :
1. Kesehatan ybs (hanya jawaban orang sehat yang dapat dipertanggung
jawabkan).
2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya (jangan
beritahukan tentang bukti-bukti atau informasi tambahan yang telah sdr
peroleh atau orang yang mengetahui perbuatan ybs, kecuali ybs tdk mengaku
atau untuk menggali yang sebenarnya).
3. Pertanyaan berikutnya sebaiknya bersumber dari jawaban ybs atas pertanyaan
sebelumnya.
4. Dalam hal ybs tdk mengaku, utarakanlah satu demi satu bukti /
informasi yang ada pada saudara sesuai dengan substansi pertanyaan
saudara.
5. Jika belum mengaku juga, utarakanlah bukti/ informasi berikutnya, demikian
seterusnya sampai ybs mengaku.
6. Jika telah mengaku, tanyakanlah faktor faktor yang
mendorong ybs melakukan perbuatan tersebut.
7. Tanyakan juga tetang akibat/ dampak perbuatannya terhadap
ybs, kantor, pemerintah ( untuk mengetahui tingkat
kesadaran dan kesengajaan ybs dalam melakukan perbuatan
tsb)
8. Tanyakan juga tentang kebenaran jawabannya,
keterpaksaan ybs dalam menjawab ( utk menghindari
pencabutan keterangan kemudian).
NB
1. BAP harus ditanda tangani pemeriksa dan yang diperiksa,
jika ybs tdk bersedia menandatangani, buat catatan pada
kolom tanda tangan ybs bahwa dia tdk bersedia menanda
tangani, dengan demikian BAP sah. (Psl. 28 ayat 1, 2)
2. Serahkan satu set BAP kepada ybs, bila tdk bersedia
menerima, buat catatan pada kolom tanda tangan ybs
bahwa ybs tdk bersedia menerima copi BAP tersebut,
dengan demikian dianggap telah diterima. ( Psl. 28 ayat 3)
30
BERITA ACARAPEMERIKSAAN
…… Pada hari …. Tanggal .. Bulan …. Tahun …. Bertempat di ruang pemeriksaan ...., Kami :
.........1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
.........2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
.........3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
......... Berdasarkan wewenang yang ada pada kami sesuai dengan Surat Perintah Kepala ..... Nomor .....
Tanggal ...... Telah mengadakan pemeriksaan terhadap :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
31
Karena ia diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010.
Adapun jalan pemeriksaan adalah sebagai berikut :
.............................Pertanyaan........................ Jawaban .......................
1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat ?
.. Jawaban ......................
2. Bersediakah saudara diperiksa ?
.. Jawaban .......................
3. Apakah saudara mengetahui mengapa dipanggil?
.. Jawaban .......................
4. Apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar ?
.. Jawaban ........................
5. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara dipaksa dalam menjawab pertanyaan ?
.. Jawaban ........................
6. Pertanyaan ....................................................................... dst
.. Jawaban ........................... Dst
7. Apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali untuk diminta keterangan apabila diperlukan ?
.. Jawaban .........................
32
Pertanyaan dibuat sesuai bukti yang ada
Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan telah dibacakan
dihadapan saudara................, serta berita acara pemeriksaan ini dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Jakarta,
Pegawai yang diperiksa Pejabat Pemeriksa :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :
1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
3. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
LHP.
( Bila kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin
ada pd atasan yg lebih tinggi atau pejabat lain)
1. Setelah pemeriksaan atau setelah ybs tdk hadir untuk diperiksa,
disusun LHP yang memuat intisari dari pemeriksaan ybs, yang
terkait, bukti-bukti, informasi yang diperoleh pemeriksa.
2. LHP juga memuat analisa antara perbuatan ybs dengan
peraturan yang terkait.
3. LHP juga memuat Kesimpulan dan Saran.
1.Latar belakang perbuatannya :
• Terpaksa dilakukan atau tidak.
• Disengaja atau tidak.
• Direncanakan atau tidak.
• Ada atau tidak keuantungan ybs / orang lain atas perbuatan tsb.
2. Berat / ringannya dan banyaknya pelanggaran :
• Pernah dilakukan PNS atau tidak.
• Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.
• Melanggar prinsip-pronsip kenegaraan atau tidak.
• Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat.
3. Akibat pelanggaran :
• Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.
• Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ Pemerintah.
• Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.
III. PERTIMBANGAN DLM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN YANG AKAN DIJATUHKAN
4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.
• Apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak terhadap ybs.
• Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.
• Hukuman tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak.
5. Kesesuaian dengan peraturan
• Apakah telah ditetapkan limitatip dalam peraturan atau tidak.( mis : Kawen/
Cerai , TMK)
6. Kejujuran / Penyesalan ybs.
• Apakah mempersulit atau tidak.
• Apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak.
• Apakah perbuatan tersebut telah pernah dilakukan sebelumnya atau tidak.
• Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.
VII. Pejabat yang
berwenangmenghukum.
1. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung bahwa hukuman yang setimpal
untuk bawahannya tersebut masih kewenangannya untuk menjatuhkan, maka
atasan langsung tersebut membuat, menandatangani dan menyerahkan SK
hukuman disiplin tsb kepada bawahannya (Psl. 24 ayat 3 hurup a).
2. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung hukuman yang setimpal dengan
pelanggaran bawahannya telah menjadi kewenangan atasan yang lebih tinggi
untuk menjatuhkan, maka atasan langsung tersebut membuat laporan dan
dilampiri BAP, LHP serta disampaikan secara hirarhis (Psl. 24 ayat 3 hurup b).
3. Laporan atasan langsung tersebut memuat dasar-dasar pertimbangan dan saran.
4. Apabila menurut pertimbangan pejabat yang menerima laporan bahwa
saran atasan langsung dapat disetujui, maka pejabat tersebut menjatuhkan
hukuman disiplin, tetapi apabila menurut pertimbanganya BAP,LHP yang
ada belum memadai, dapat dibentuk Tim pemeriksa (Psl. 25).
5. Apabila menurut pejabat yang menerima laporan bahwa hukuman yang
setimpal untuk pelanggaran tersebut adalah hukuman yang lebih berat lagi,
dan kewenangan menjatuhkannya berada pada pejabat yang lebih tinggi lagi,
maka pejabat tersebut membuat laporan lagi.
VIII. Penyerahan SK Hukuman Disiplin
1. Pada prinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan langsung kepada yang
dihukum
(Psl. 31 ayat 2).
2. SK hukuman disiplin diserahkan kepada ybs dalam tempo 14 hari setelah
ditetapkan (Psl. 31 ayat 3).
3. Dalam hal PNS yang dihukum tidak berada di kantor atau tidak bersedia
hadir untuk menerima SK hukuman disiplin, maka dibuat surat panggilan
secara tertulis (Psl. 31 ayat 4).
4. Apabila ybs tidak hadir pada tanggal yang ditentukan dalam surat
panggilan,maka SK dikirim ke alamat domisili ybs terakhir dilaporkan di
kantor, dgn demikian dianggap telah diterima
(Psl. 31 ayat 4).
5. PNS yg dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian, sejak menerima SK
atau dianggap telah diterima, tidak dapat bekerja dan tidak dapat
dibayarkan gajinya lagi, kecuali bagi yang mengajukan banding dan
mengajukan permohonan izin untuk dapat tetap bekerja selama banding
serta mendapat izin dari PPK.
IX. Keberatan/ Banding.
Keberatan.
=> Diajukan dan disampaikan kepada atasan pejabat yang menghukum dlm
tempo 14 hari, dan tembusan kpd pejabat yang menghukum.
=> Pejabat yang menerima keberatan hrs mengambil keputusan dlm tempo 21
hari kerja sejak menerima keberatan. (Psl. 35,36,37)
Banding.
=> Diajukan dan disampaikan kpd BAPEK dlm tempo 14 hari, dan
tembusan kpd PPK.
=> Banding memuat alasan sanggahan dan dilampiri bukti. (Psl. 38),
(PP. 24/2011).
T I N G K AT D A N J E N I S H U K U M A N D I S I P L I N
P N S
( R P P D i s i p l i n P N S )PP No. 53 Thn2010 RPP DisiplinPNS
1. TINGKAT RINGAN:a. Teguranlisan
b. Tegurantertulis
c. Prnyataan tdk puas scr
trtulis
1. TINGKAT RINGAN:a. Teguranlisan
b. Tegurantertulis
c. Prnyataan tdk puas scr
trtulis
2. TINGKATSEDANG 2. TINGKATSEDANG
a. Tunda KGB slma 1 thn
b. Tunda KP slma 1 thn
c. Turun pangkat stingkat lbh
rendah selama 1 thn
a. Pemotongan tunjangan kinerja
sebesar25%selama1 (satu) tahun;
b. Pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% selama 2 (dua) tahun;
atau
c. Pemotongan tunjangan kinerja
sebesar25%selama3 (tiga) tahun.
T I N G KAT D AN J ENI S HU KU M AN D IS I PL I N
PP No. 53 Thn2010 RPP DisiplinPNS
3. TINGKATBERAT 3. TINGKATBERAT
a. Turun pangkat setingkat
lbh rendah selama 3 thn
b. Pmindahan dlm rangka
penurunan jabt setingkat
lbh rendah
c. Pembebasan dari jabt
a. penurunan jabatan setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun;
b. Penurunan jabatan menjadi
jabatan pelaksana.
c. pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagaiPNS.
Implementasi Peraturan Disiplin
di Masa Transisi
Memberlakukan ketentuan PP53/2010
Jenis-jenis hukuman disiplin mengacu padapasal 87 UU ASN yaitu hukuman disiplinterberat adalah pemberhentian denganhormat tidak atas permintaansendiri
mengacuProsedur banding administratif pada PP24/2011