RENCANA AKSI
KEGIATAN TAHUN
2020-2024P U S A T P E R E N C A N A A N D A N
P E N D A Y A G U N A A N S D M K E S E H A T A N
BAB I
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan meliputi upaya-upaya pembangunan bidang
kesehatan yang disusun dan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, target, indikator
termasuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya. Upaya-upaya tersebut menjadi
pedoman sekaligus arah bagi seluruh Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan
dalam melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi tingginya.
Upaya dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan merupakan upaya yang menjadi tanggung Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5
tahun mendatang. Upaya tersebut dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2020-2024.
Untuk dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan maka setiap Unit Eselon II di
lingkungan Badan PPSDM Kesehatan menyusun Rencana Aksi, termasuk Rencana Aksi
Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2020-
2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kemenkes dan Rencana Aksi Program
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2020-2024
B. TUJUAN
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusrengun SDMK 2020-2024 disusun dengan tujuan untuk
memberikan arah pengembangan kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan 2020-2024 yang sesuai dengan mempertimbangkan berbagai perubahan baik
di level nasional maupun di tingkat global.
BAB II
STRATEGI KEBIJAKAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan
bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-
2025. Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga menjadi sangat penting dan
strategis. RPJMN 2020-2024 akan menjadi penentu keberhasilan dan pencapaian target
pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai
tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-
middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya
manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN
2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup,
menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya
prevalensi undernutrisi pada balita. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai
adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan
pemeratan pelayanan kesehatan.
B. VISI MISI PEMERINTAH
Pemerintah telah menetapkan Visi: “Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan
Inovatif, Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong
Royong”, guna mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pemerintah 2020-
2024, yakni:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
C. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan
pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan
kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya upaya promotif
dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan Arah
Kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
1. Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem yang mensinergikan
FKTP pemerintah (Puskesmas dengan jaringannya), dan FKTP swasta (klinik swasta,
dokter/dokter gigi/bidan praktik mandiri).
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil,
bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi
secara kontinyum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekakan pada
promotif dan pereventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral
(pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan
tangguh, guna mencapai cakupan kesehatan semesta (no one left behind).
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, utuk menuju konvergensi
dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas
program dengan pendekatan keluarga (Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga).
D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
Guna mewujudkan visi dan misi pemerintah, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6
(enam) tujuan strategis dan 14 sasaran strategis sebagai berikut:
E. SASARAN STRATEGIS BADAN PPSDMK
Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan
programnya selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :
1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 %
2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebesar
83%
3. Terpenuhinya RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan
spesialis lainnya sebesar 90%
4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742
orang
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan melaksanakan kegiatan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis Badan PPSDMK terkait pemenuhan puskesmas
tanpa dokter, terpenuhinya puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar sebesar 83%
dan terpenuhinya RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis
lainnya sebesar 90%.
F. KONDISI UMUM
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dalam melaksanakan
kegiatannya saat ini menghadapi tatangan dalam perencanaan dan pendayagunaan SDM
Kesehatan, yang diperberat dengan adanya kondisi pandemi Corona Virus Disease (COVID-
19). Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah yang besar dan kondisi geografis
yang luas dengan kondisi transportasi yang terbuka secara luas di dalam negeri maupun
antar negara berpotensi terbukanya agen penyakit baru seperti COVID-19. Permasalahan
timbul di awal munculnya pandemi yang menuntut penambahan jumlah tenaga kesehatan
dengan jenis tertentu untuk penanganan pandemi COVID-19. Di sisi lain tantangan
pemenuhan SDM Kesehatan terhadap jumlah, jenis, sebaran dan kualitas SDMK juga masih
dihadapi Hal ini harus mendapatkan perhatian dari semua pihak mengingat SDM Kesehatan
merupakan pendukung keberhasilan pembangunan kesehatan.
Kondisi keadaan tenaga kesehatan tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini
(berdasarkan SISDMK per 31 Desember 2019) dimana dari 10.104 puskesmas terdapat
1.084 puskesmas tanpa dokter, dan data kekurangan 8 jenis tenaga kesehatan lainnya
sebagai berikut:
Adapun data kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit berdasarkan SIRS Online
tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:
Kekurangan tenaga kesehatan ini dapat menjadi potensi masuknya tenaga kesehatan
asing ke Indonesia dimana hal itu dimungkinkan di era liberalisasi perdagangan jasa
dewasa ini.
G. LINGKUNGAN STRATEGIS
Secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, tetapi disparitas status
kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan
masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin
hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan
angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, di kawasan timur Indonesia,
serta pada pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang
berstatus gizi kurang dan gizi buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah
perkotaan.
Dalam rangka melakukan penguatan promotif-preventif (paradigma sehat) dan penguatan
pelayanan kesehatan, pada periode Renstra 2015-2019 telah diluncurkan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang pada dasarnya adalah
mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga dan
melibatkan lintas sektor. Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga berserta anggotanya
terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan
preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; mendukung pencapaian standar
pelayanan minimal kabupaten/kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan diharapkan mendukung tercapainya Indikator
Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
Di lingkup regional, berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut peningkatan
daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan serta produk
sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Pembenahan dan akreditasi fasilitas-
fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan
prasarananya, maupun dari segi manajemennya. Tatanan regional ini akan berarti
kemudahan untuk penetrasi pasar di dalam negeri oleh kompetitor pelaku usaha bidang
kesehatan dari luar. Tenaga Kesehatan Indonesia juga harus disiapkan mutu dan daya
saingnya untuk bisa meningkatkan pelayanan dalam negeri dan bisa menembus pasar luar
negeri.
H. KERANGKA REGULASI
Agar pelaksanaan kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dapat
berjalan dengan baik, selain didukung dengan arah kebijakan dan sasaran yang jelas serta
kerangka pendanaan, perlu didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan
yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan
dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk
mendukung, mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan perencanaan, pendayagunaan dan pemerataan sumber daya manusia
kesehatan.
Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri dan surat edaran menteri ,
termasuk Keputusan serta SE Kepala Badan PPSDM Kesehatan dalam rangka
menciptakan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penyelenggaraan program
pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Usulan terhadap regulasi baru harus
memenuhi kriteria yang mencakup antara lain: memenuhi aspek legalitas (tidak
menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat,
tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda), dan dapat dilaksanakan),
berdasarkan kebutuhan (memenuhi hak-hak dasar masyarakat, mempercepat
pemberantasan korupsi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum, mendukung
pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional) dan beban yang ditimbulkan (tidak
membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak membebani masyarakat dengan menetapkan
pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu, dan mudah
diawasi pelaksanaannya).
BAB III
KEGIATAN PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
A. Indikator Kinerja
Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah
meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar.
Indikator tercapainya sasaran adalah :
1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 %
2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebesar
83%
3. Terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis
lainnya sebesar 90%
4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742
orang
Berdasarkan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan, Pusrengun SDMK melakukan
berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM
Kesehatan. Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024
dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
1. Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan sebanyak 195 dokumen.
2. Terlaksananya penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus sebanyak 29.378 orang.
3. Terlaksananya Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen) sebanyak 500
orang
4. Terlaksananya Pendayagunaan lulusan pendidikan dokter spesialis sebanyak 3.500
orang
5. Terlaksananya pendayagunaan dokter pasca internsip sebanyak 2.600 dokter
6. Terlaksananya Pendayagunaan SDMK Luar Negeri sebanyak 1.950 orang
7. pelaksanaan internsip tenaga kesehatan dengan sasaran kegiatan adalah Jumlah
dokter yang melaksanakan internsip sebanyak 60.000 orang
B. Rincian Kegiatan :
1. Perencanaan SDM Kesehatan
a. Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK
Tahapan kegiatan pertama adalah Rencana Kebutuhan SDMK Tahunan, dengan
strategi pencapaian kegiatan meliputi pelaksanaan:
1) Identifikasi Kebutuhan Data dalam Perencanaan Kebutuhan SDMK
Bertujuan untuk mengidentifikasi bahan/data apa saja yang diperlukan (termasuk
peraturan, pedoman, juklak/juknis dan sejenisnya), serta darimana, dari siapa,
kapan dan bagaimana bahan/data tersebut didapatkan. Kegiatan ini juga
membahas skenario pelaksanaan advokasi dan pengembangan perencanaan
kebutuhan SDMK.
2) Honor Pengelola Perencanaan SDMK Kabupaten/Kota
Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permenkes No. 33 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan, bahwa pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, harus
dibentuk tim perencana yang terdiri dari pemangku kepentingan terkait di tiap
jenjang administrasi pemerintahan baik pemerintah daerah kabupaten/kota
maupun pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab dalam menyusun
dokumen perencanaan kebutuhan SDMK secara tepat dan berkesinambungan.
Fungsi tim ini tidak hanya sebatas mengeluarkan suatu dokumen, akan tetapi
lebih ke arah advokasi dan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor
terkait agar dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan dalam
pemenuhan, pemerataan dan pengelolaan SDMK di wilayah kerjanya. Honor ini
diberikan jika dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di wilayahnya telah
disusun berdasarkan Permenkes nomer 33 tahun 2015 dan disampaikan kepada
stakeholder terkait di wilayahnya.
3) Rapat Koordinasi Pengelola Data PPSDMK Daerah/ Intitusi dan Penyusunan
Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Nasional
Dilaksanakan sebagai media pertukaran informasi dan berbagi pengalaman baik
dalam mengelola data dan informasi SDM Kesehatan, Sebagai sarana
pemutakhiran data SDM Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, Sebagai media
penyampaian informasi update dan perkembangan sistem informasi SDM
Kesehatan, Untuk menyampaikan feedback terkait pemanfaatan sistem informasi
SDM Kesehatan, Sebagai media pertukaran informasi dan berbagi pengalaman
baik dalam melakukan perhitungan kebutuhan dan menyusun dokumen rencana
kebutuhan SDM Kesehatan, Untuk menyampaikan feedback terkait pemanfaatan
Aplikasi Perencanaan Kebutuhan Online dakam menghitung kebutuhan dengan
Analisis Beban Kerja (ABK Kesehatan), Untuk melakukan reviu dan
menyampaikan feedback terhadap hasil penyusunan dokumen perencanaan
kebutuhan SDM Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai dasar dalam
penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDMK tingkat nasional, Serta
melakukan advokasi kepada pengampu kepentingan baik tingkat pusat maupun
daerah.
Tahapan kegiatan kedua adalah Pemetaan Kebutuhan untuk Pemenuhan
SDMK, dengan strategi pencapaian kegiatan meliputi pelaksanaan:
1) Pelaksanaan Verifikasi Pemetaan Kebutuhan Untuk Pemenuhan SDMK
Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK yang telah disusun sebelumnya,
digunakan sebagai salah satu acuan dalam pemetaan kebutuhan untuk
pemenuhan SDMK. Pemenuhan tersebut dapat dilakukan secara permanen
melalui alokasi formasi CPNS, dan secara temporer melalui alokasi formasi
penugasan khusus serta mekanisme pemenuhan lainnya. Mekanisme utama
kegiatan ini berupa desk dengan peserta dari Kabupaten/Kota yang ada di
Indonesia. Peserta desk paling sedikit diwakili oleh unsur BKD/BKPSDM dan
Dinas Kesehatan dengan membawa hasil perhitungan kebutuhan dan data-
data pendukung yang diperlukan. Pembahasa merupakan tim teknis
perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Kemenpan RB, dan BKN. Tim
teknis akan menggali dan mengkaji kebutuhan SDMK di masing-masing
daerah, strategi dan rencana pemenuhannya, serta kemampuan daerah untuk
melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan SDMK di daerah tersebut.
2) Penyusunan Hasil Verifikasi Pemetaan Kebutuhan Untuk Pemenuhan
SDMK
Hasil verifikasi pemetaan kebutuhan SDMK akan disusun dalam bentuk hasil
rekomendasi dan peta pemenuhan kebutuhan SDMK. Hasil tersebut akan di
advokasikan kepada stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan
SDMK.
Tahapan kegiatan ketiga adalah Pembinaan dan Penguatan Perencanaan
Kebutuhan SDMK, dengan strategi pencapaian kegiatan meliputi pelaksanaan:
1) Penyusunan Rancangan Revisi Permenkes 33 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK
Pada tahun 2021 akan dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomer 33 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan karena banyaknya regulasi
yang menjadi acuan dalam permenkes ini mengalami pembaruan seperti
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 45 tahun 2018 tentang Klasifikasi RS,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, PermenPAN RI Nomer 1 Tahun 2020, PermenPAN RI Nomer 41
tahun 2018 dan regulasi terkait perencanaan kebutuhan SDMK lainnya.
Adanya perubahan regulasi-regulasi ini akan mempengaruhi perhitungan
kebutuhan SDMK kesehatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Output
dari kegiatan ini adalah dihasilkannya Rancangan Revisi Permenkes 33 Tahun
2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK.
2) Pengembangan/Maintenance Aplikasi Metode Perencanaan Kebutuhan
SDMK
Kegiatan ini berupa pengembangan dan maintenance terhadap aplikasi
perhitungan kebutuhan SDMK yang mulai dikembangkan pada tahun 2015
dan diluncurkan pada tahun 2016 secara online dan offline.
3) Penguatan Implementasi Pemanfaatan Dokumen Rencana Kebutuhan
SDM Kesehatan
Kegiatan penguatan implementasi pemanfaatan dokumen perencanaan
kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan untuk 2 (dua) kategori daerah, yaitu
daerah yang dinilai telah mampu menyusun dokumen perencanaan kebutuhan
SDM Kesehatan secara komprehensif sebagai model atau percontohan bagi
daerah lainnya, serta daerah yang perlu pendampingan dalam penyusunan
dokumen perencanaan kebutuhan SDMK sebagai bentuk penguatan dalam
penyusunan dan pemanfaatan dokumen perencanaan kebutuhan SDM
Kesehatan. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengadvokasikan kepada
daerah tentang pentinganya kegiatan perencanaan kebutuhan SDM
Kesehatan, memastikan kegiatan perencanaan dilaksanakan, dan bahwa hasil
kegiatan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dapat dimanfaatkan
menjadi pertimbangan dalam pemenuhan dan pendayagunaan tenaga
kesehatan di wilayahnya baik melalui mekanisme pemenuhan secara
permanen, temporer, maupun melalui mekanisme pemenuhan lainnya.
4) Penguatan Peran Pemda dalam Pemanfaatan Perencanaan Kebutuhan
SDMK
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan
terbaru terkait perencanaan kebutuhan SDMK yang berpengaruh terhadap
penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDMK, sekaligus menguatkan
komitmen daerah dalam perencanaan kebutuhan SDMK. Kebijakan-kebijakan
ini tidak hanya dari Kementerian Kesehatan saja, namun juga dari
Kementerian/Lembaga lainnya. Dalam kegiatan ini daerah kembali diadvokasi
pentingnya perencanaan kebutuhan SDMK dan didorong untuk memasukkan
kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK dalam Rencana Aksi
Daerah (RAD).
b. Sub Output Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK (Dekon)
1) Tahapan kegiatan pertama adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi, dengan strategi pencapaian kegiatan
meliputi pelaksanaan:
a) Pertemuan Teknis Analisis Perencanaan Tingkat Provinsi
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pendampingan
penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan khususnya terkait
kebijakan dan trouble shooting aplikasi perhitungan kebutuhan serta
penguatan pemanfaatan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan. Dalam
pertemuan ini dipaparkan kebijakan terkait perencanaan SDM Kesehatan,
tool untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan, Bagaimana menyusun
perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, dan apa yang harus dilakukan
jika hasil dari perencanaan tersebut sudah ada.
b) Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK (Provinsi)
Dalam kegiatan ini dilakukan desk dokumen perencanaan kebutuhan
SDMK kab/kota oleh tim provinsi yang bertugas untuk menyusun
perencanaan SDMK. Output dari kegiatan ini adalah adanya perencanaan
Kebutuhan SDMK kab/kota yang selanjutnya akan menjadi bahan
penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK provinsi dan nasional.
2. Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan
a. Sistem Bursa Kerja SDMK
- Pengembangan dan Sosialisasi Sistem (Tahun 2020)
- Pengembangan dan Sosialisasi Sistem (Tahun 2021)
- Pengembangan dan Sosialisasi Hasil Pengembangan Sistem (Tahun 2022)
- Pengembangan dan Sosialisasi Hasil Pengembangan Sistem (Tahun 2023)
- Pengembangan dan Sosialisasi Hasil Pengembangan Sistem (Tahun 2024)
b. Penyusunan Pedoman Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan
- Finalisasi Pedoman Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
(2020)
- Penyusunan Regulasi Pedoman Perencanaan Pengembangan SDM
Kesehatan (2021)
- Sosialisasi Regulasi Pedoman Perencanaan Pengembangan SDM
Kesehatan (2022)
c. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan dengan
Skill Mix
- Reviu Hasil Kajian Awal dan Penyusunan Rancangan Kebijakan
Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan dengan Skill Mix (2023)
- Uji Coba dan Finalisasi Rancangan Kebijakan Perencanaan Pengembangan
Tenaga Kesehatan dengan Skill Mix (2024)
d. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan
- Identifikasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan (2022)
- Penyusunan Rancangan Kebijakan Perencanaan Pengembangan SDM
Kesehatan (2023)
- Finalisasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan (2024)
e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendayagunaan SDMK dalam rangka
Pemetaan dan Pendayagunaan Nakes dalam mencapai Indikator Keluarga Sehat
Provinsi NTT
- Pemetaan dan Pendayagunaan Nakes dalam mencapai Indikator Keluarga
Sehat Provinsi NTT (2020)
- Pemetaan dan Pendayagunaan Nakes dalam mencapai Indikator Keluarga
Sehat Provinsi NTT (2021)
- Pemetaan dan Pendayagunaan Nakes dalam mencapai Indikator Keluarga
Sehat Provinsi NTT (2022)
- Pemetaan dan Pendayagunaan Nakes dalam mencapai Indikator Keluarga
Sehat Provinsi NTT (2023)
Pemetaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan terkait Binwil
- Pemetaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan terkait Binwil (2021)
- Pemetaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan terkait Binwil (2022)
- Pemetaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan terkait Binwil (2023)
- Pemetaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan terkait Binwil (2024)
3. Kegiatan Pendayagunaan Dokter Spesialis
1) Operasional Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS)
Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan PGDS, Menteri akan dibantu oleh Komite
Penempatan Dokter Spesialis (KPDS) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/Menkes/175/2020 tentang Komite Penempatan Dokter Spesialis.
KPDS ini beranggotakan unsur dari perhimpunan/organisasi profesi, Kolegium,
Kementerian Kesehatan, kemristek Dikti, Kemendagri, KKI, IDI, dan BPRS dan
bertugas membantu Menteri dalam perencanaan, penempatan, dan monitoring
evaluasi terhadap pelaksanaan PGDS.
2) Penyiapan Lokasi Penempatan PGDS
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
menyebutkan bahwa Menteri menetapkan alokasi penempatan dokter spesialis
setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dari RS. Untuk tahap awal,
penempatan dokter spesialis diprioritas bagi 5 (lima) jenis lulusan pendidikan spesialis
yaitu obstetric dan ginekologi, anak, bedah, penyakit dalam dan anestesi dan terapi
intensif. Selain jenis spesialis tersebut, menteri dapat menetapkan jenis spesialisasi
lainnya. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/175/2020 tentang Komite Penempatan Dokter Spesialis, maka dari
tahun 2020 telah ditambah jenis spesialis yang bergabung dengan PGDS yaitu
radiologi dan patologi klinik, sehingga sudah ada 7 (tujuh) jenis spesialis dalam PGDS.
Untuk kedepannya dimungkinkan adanya penambahan jenis spesialisasi lainnya
melalui keputusan Menteri Kesehatan. Permenkes No. 36 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pendayagunaan Dokter Spesialis juga menyebutkan bahwa Menteri dan gubernur
melakukan visitasi RS yang akan menjadi lokasi penempatan berdasarkan usulan
kebutuhan dokter spesialis untuk menilai kesesuaian dan kesiapan RS tersebut.
Dalam melakukan kegiatan tersebut, menteri dan gubernur mengikutsertakan
organisasi profesi.
3) Pendaftaran/Rekrutmen
Agar peserta yang akan ditempatkan sesuai yang diharapkan dan tertib administrasi,
maka dilakukan proses penempatan peserta yang direncanakan dilakukan secara
online dengan menggunakan website PGDS. Adapun mekanisme pelaksanaannya
adalah: rumah sakit mengusulkan kebutuhannya melalui website PGDS, kolegium
memberikan daftar nama lulusan calon peserta PGDS yang sudah wisuda, memiliki
ijazah, sertifikat kompetensi dan STR via website PGDS, dan setiap peserta PGDS
akan mendapatkan nomor PGDS untuk dapat mengakses informasi terbaru mengenai
PGDS dan melakukan pendaftaran administrasi bila direkomendasikan sebagai
peserta dari kolegium.
4) Pelaksanaan Penempatan
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pembekalan yang dilanjutkan dengan
pemberangkatan peserta ke lokasi penempatan.
3. Penyusunan Kebijakan Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasyankes Kab/Kota
a. Identifikasi Kebijakan Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasyankes Kab/Kota (2020)
b. Penyusunan Draft Regulasi Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasyankes Kab/Kota
(2020)
c. Pembahasan Kebijakan Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasyankes Kab/Kota (2021)
d. Finalisasi Draf Regulasi Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasyankes Kab/Kota (2021)
e. Implementasi Regulasi Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasyankes Kab/Kota (2022)
f. Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Regulasi Pemenuhan SDM Kesehatan di
Fasyankes Kab/Kota (2022)
2. Pendayagunaan SDMK Dalam Negeri
a. Terlaksananya penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus.
Penugasan khusus tenaga kesehatan terdiri dari:
1) Penugasan Khusus Nusantara Sehat secara Tim yaitu jumlah kumulatif
penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus
secara tim sebanyak 6.446 orang
2) Penugasan Khusus Nusantara Sehat secara Individu yaitu jumlah kumulatif
penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus
secara individu sebanyak 21.619 orang
3) Penugasan Khusus Nusantara Sehat untuk Papua dan Papua Barat yaitu jumlah
kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan
khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat sebanyak 1.265 orang.
b. Terlaksananya Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen)
Jumlah calon Dokter Spesialis pada penugasan khusus calon Dokter Spesialis
(Residen) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebanyak 500 orang.
c. Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
Sasaran kegiatan internsip dokter berupa jumlah dokter yang melaksanakan
internsip sebanyak 60.000 orang sampai dengan tahun 2024.
d. Pendayagunaan Dokter Pasca Internsip
Sasaran kegiatan pendayagunaan dokter pasca internsip yaitu jumlah dokter pasca
internsip yang didayagunakan sebanyak 2.600 dokter sampai dengan tahun 2024.
4. Pendayagunaan SDMK Luar Negeri
a. Pendayagunaan SDMK Indonesia ke LN:
1) Identifikasi Peluang dan Monev Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia di
Luar Negeri
a) Persiapan identifikasi peluang dan monev pendayagunaan tenaga kesehatan
Indonesia di LN, berupa koordinasi lintas stakeholders terkait.
b) Pelaksanaan identifikasi peluang pasar dan Pemantauan TKKI di LN, dengan
melakukan kunjungan dalam rangka penjajakan ke negara tujuan
penempatan.
c) Pertemuan seminar hasil peluang dan monev pendayagunaan tenaga
kesehatan Indonesia, berupa pertemuan yang membahas hasil perundingan
dengan negara tujuan penempatan dan hasil kunjungan luar negeri.
2) Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pendayagunaan TKKI ke Luar Negeri
a) Rapat koordinasi, berupa pertemuan lintas sektor dari K/L lainnya untuk
menunjang pelaksanaan pendayagunaan TKKI ke luar negeri
b) Pertemuan koordinasi dan konsultasi luar kota, berupa pertemuan di luar kota
dalam rangka perundingan perjanjian bilateral dengan negara calon tujuan
penempatan TKKI
c) Pertemuan Fasilitasi Kunjungan Delegasi Negara-Negara Tujuan, berupa
pertemuan untuk mengakomodir delegasi dari negara tujuan yang melakukan
perundingan perdagangan jasa di Indonesia untuk menempatkan TKKI di
negara tersebut.
3) Pendayagunaan SDMK Indonesia ke Luar Negeri
a) Rapat Persiapan pelaksanaan Pendayagunaan TKKI ke LN, berupa koordinasi
antara stakeholder yang terlibat dalam proses pendayagunaan SDMK
Indonesia ke LN
b) Sosialisasi rekrutmen, bertujuan untuk menginformasikan kepada instansi di
daerah khususnya calon peserta mengenai pembukaan pendaftaran
penempatan tenaga perawat ke Jepang melalui program IJEPA di 8 propinsi.
c) Uji seleksi, dilakukan melalui psiko-test dan uji tes kemampuan keperawatan
secara serentak pada tanggal yang sama di 8 propinsi dengan jumlah
pendaftar program IJEPA terbanyak.
d) Kunjungan kerja ke LN, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan
pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke LN berupa pertemuan Joint
Working Group (JWG) antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan
e) Penetapan TKKI yang lulus, berupa pertemuan untuk menyepakati kelulusan
peserta program IJEPA
f) Pelaksanaan Job fair, bertujuan untuk memfasilitasi tenaga kesehatan
Indonesia yang kembali ke Indonesia melalui kerjasama antara Kedutaan
Besar Jepang bersama dengan Pusrengun dan BP2MI.
4) Sosialisasi Kebijakan Pendayagunaan tenaga kesehatan ke Luar Negeri
a) Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi, dengan melibatkan
stakeholder tekait.
b) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke
Luar Negeri di Daerah, dilakukan di 2 propinsi pada regional yang berbeda
untuk meningkatkan sinergisitas antara pemerintah Pusat dan Daerah.
5) Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan SDMK Indonesia ke Luar Negeri
a) Penyusunan Kebijakan, untuk merumuskan draft outline dan pedoman
kebijakan.
b) Pembahasan Kebijakan, untuk membahas kembali draft pedoman yang telah
dihasilkan pada pertemuan sebelumnya.
c) Finalisasi Kebijakan, dilakukan untuk memfinalisasi draft kebijakan yang telah
selesai dirumuskan bersama para stakeholders yang terkait.
d) Diseminasi Kebijakan, dilakukan untuk menyebarluaskan informasi terkait
kebijakan yang telah dibuat sekaligus untuk mendapat masukan dan
tanggapan dari peserta pertemuan yang berasal dari lintas kementerian/
lembaga terkait.
b. Pendayagunaan SDMK WNA
1) Penyusunan Perencanaan Pendayagunaan SDMK WNA
a) Persiapan : analisis situasi, penyusunan kerangka acuan dan pertemuan
persiapan pelaksanaan kegiatan
b) Pelaksanaan : penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan data,
pengolahan dan analisis data serta penyusunan draft dokumen kebijakan
c) Sounding hasil : koordinasi lintas sektor dan penyempurnaan draft dokumen
kebijakan
d) Penyusunan dokumen kebijakan
2) Penyusunan Kebijakan Teknis terkait Penyesuaian/Implementasi Kesepakatan
Bilateral/Regional/Multilateral
a) Persiapan : Penyusunan kerangka acuan, pertemuan persiapan
b) Penyusunan kebijakan teknis : penyusunan draft awal, pembahasan draft
awal, penyempurnaan draft dokumen kebijakan
c) Pengusulan dokumen kebijakan
3) Konsolidasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pendayagunaan
SDMK WNA
a) Persiapan : Penyusunan kerangka acuan, pertemuan persiapan
b) Pelaksanaan : rapat Tim Koordinasi Pendayagunaan SDMK WNA, Penerbitan
surat rekomendasi pendayagunaan SDMK WNA, pelaksanaan Binwas
c) Laporan hasil
4) Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Pendayagunaan SDMK WNA tingkat
Bilateral/Regional/Multilateral
a) Persiapan: Rapat Koordinasi lintas program/sektor
b) Pelaksanaan: Pertemuan koordinasi MRA Tingkat ASEAN dan Pertemuan
Terkait Pendayagunaan SDM Kesehatan Tingkat
Bilateral/Regional/Multilateral
c) Laporan hasil
5. Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan sarana dan prasana internal disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan
yang bersifat dinamis. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang tersedia
sampai dengan tahun 2024 yaitu 5 layanan.
6. Tersusunnya Perencanaan dan Anggaran
Perencanaan satu tahun ke depan dilaksanakan pada T-1 (satu tahun sebelumnya).
Perencanaan kegiatan dan anggaran dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip value
for money berdasarkan efisiensi dan efektifitas.
7. Tersusunnya Dokumen Pemantauan dan Evaluasi
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun sampai dengan tahun 2024
terdiri dari :
a. Dokumen Laporan Kinerja sebanyak 5 dokumen
b. Dokumen Laporan Tahunan sebanyak 5 dokumen
8. Penyusunan laporan keuangan
Laporan Keuangan disusun setahun dua kali.
9. Penyusunan dokumen kepegawaian
Dokumen kepegawaian disusun berdasarkan kondisi pegawai yang ada setiap tahunnya.
C. Target Kinerja dan Pendanaan
(terlampir)
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Pusrengun dilaksanakan melalui
pertemuan-pertemuan yang dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan
proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, agar dapat dicegah
kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian, yang berpotensi
mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Evaluasi dimaksudkan untuk melihat hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan
kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan
diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Evaluasi diarahkan guna mengkaji
efektifiktas dan efisensi pengelolaan program.
BAB V
PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan ini disusun untuk dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi kegiatan untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Apabila di kemudian hari
diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi Kegiatan Pusrengun SDM Kesehatan
2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.