1
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2010 NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
b. bahwa untuk tertib administrasi dalam
pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
2
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), yang selanjutnya disebut Diklat PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan
fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai
pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.
4. Tugas Pokok Widyaiswara yang selanjutnya disebut
Tugas Pokok adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah masing-masing.
5. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan unit
organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara,
5
dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat dan pengembangan SDM.
6. Sertifikasi adalah proses pengakuan atas kelayakan
seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata Diklat tertentu melalui uji kompetensi dengan merujuk pada standar kompetensi Widyaiswara.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Widyaiswara.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri,
Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
adalah Gubernur. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. 12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pengangkatan adalah pengangkatan PNS ke dalam
Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pembebasan adalah pembebasan sementara dari
Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara
yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara.
BAB II USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Widyaiswara wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
(2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul
penetapan angka kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Pasal 3
(1) Bahan penilaian angka kredit Widyaiswara disampaikan pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan/atau kediklatan setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Widyaiswara menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(3) Usul penetapan angka kredit Widyaiswara disampaikan kepada Tim Penilai setiap 1 (satu) tahun kegiatan dibuat dengan menggunakan contoh formulir dalam Lampiran I A, I B, I C, dan I D Peraturan Bersama ini.
(4) Setiap usul penetapan angka kredit Widyaiswara dilampiri dengan:
a. surat pernyataan telah menyelesaikan pendidikan
sekolah dan memperoleh ijazah/gelar dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II A;
7
b. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II B;
c. surat tugas melaksanakan kegiatan
pengembangan dan pelaksanaan diklat, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bersama ini;
d. surat pernyataan melaksanakan kegiatan
pengembangan dan pelaksanaan diklat, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
e. surat pernyataan melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan
f. surat pernyataan melaksanakan kegiatan
penunjang, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.
(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a sampai dengan huruf f harus disertai dengan bukti fisik.
Pasal 4
(1) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap
Widyaiswara dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap
Widyaiswara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli.
8
Pasal 5
(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Widyaiswara harus dinilai secara seksama dan objektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.
Pasal 6
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara adalah sebagai berikut:
a. Kepala LAN untuk Widyaiswara Utama di
lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya;
b. Pejabat Eselon I LAN yang membidangi Pembinaan Widyaiswara untuk Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya;
c. Sekretaris Utama LAN untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan Instansi Pembina;
d. Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat
Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I yang setingkat dengan itu untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing;
e. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing.
9
(2) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 7
(1) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan/atau kediklatan.
(2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan angka kredit setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Pasal 8
(1) Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bersama ini.
(2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada:
a. Kepala Lembaga Administrasi Negara; b. Sekretaris Tim Penilai; c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Badan
Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; d. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; e. Pejabat lain yang berkepentingan;
10
f. Widyaiswara yang bersangkutan; dan g. Arsip.
BAB III TIM PENILAI ANGKA KREDIT
Pasal 9
Tim Penilai Angka Kredit (Tim Penilai) Jabatan Fungsional Widyaiswara terdiri dari:
a. Tim Penilai Widyaiswara Pusat, selanjutnya disebut Tim
Penilai Pusat (TPP); b. Tim Penilai Widyaiswara Instansi, selanjutnya disebut
Tim Penilai Instansi (TPI);
c. Tim Penilai Widyaiswara Daerah, selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah (TPD).
Pasal 10
(1) Syarat untuk diangkat menjadi Anggota Tim Penilai:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Widyaiswara yang dinilai; b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai
prestasi kerja Widyaiswara; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.
(2) Susunan Anggota Tim Penilai paling kurang tujuh orang terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggung jawab di bidang kediklatan, unsur kepegawaian, dan pejabat Widyaiswara, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Seorang Ketua merangkap sebagai anggota dari
unsur teknis; b. Seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota
dari unsur kepegawaian; dan d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Widyaiswara.
11
(4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di bidang pengembangan dan pelaksanaan diklat.
(5) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah mendapat rekomendasi dari Kepala LAN sebagai pimpinan instansi pembina.
(6) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(7) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun
atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
(9) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua
Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
(10) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara.
Pasal 11
(1) Tugas Tim Penilai Pusat, adalah:
a. membantu Kepala LAN dalam menetapkan angka kredit bagi Widyaiswara Utama di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah;
b. membantu Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN atau Pejabat eselon I yang membawahi unit pembinaan Widyaiswara dalam menetapkan angka kredit bagi Widyaiswara Madya
12
Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LAN yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(2) Tugas Tim Penilai Instansi, adalah:
a. membantu Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I yang setingkat dengan itu, dalam menetapkan angka kredit bagi Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
b. memeriksa angka kredit Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat di lingkungan instansi masing-masing; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau pejabat eselon I yang setingkat dengan itu, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(3) Tugas Tim Penilai Daerah adalah:
a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
b. memeriksa angka kredit Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e sebelum
13
diteruskan kepada Tim Penilai Pusat di lingkungan instansi masing-masing pada tiap-tiap daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
Pasal 12
(1) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk,
penilaian prestasi kerja/angka kredit Widyaiswara dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
(2) Dalam hal Tim Penilai Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
belum terbentuk, penilaian angka kredit Widyaiswara dapat dimintakan kepada Tim Penilai Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat secara geografis atau Tim Penilai Pusat.
Pasal 13
(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian dan/atau kediklatan.
(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Pasal 14
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
(2) Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3) Tim Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.
14
(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IV KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
Pasal 15
Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Widyaiswara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, dapat dipertimbangkan, apabila: a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan
terakhir; b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan
komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
c. telah mengikuti dan lulus diklat kewidyaiswaraan
berjenjang; dan d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1)
huruf c, diberlakukan secara efektif bagi Widyaiswara yang akan naik jabatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.
(3) Kenaikan jabatan Widyaiswara Pertama sampai dengan
Widyaiswara Madya ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi masing-masing.
(4) Kenaikan jabatan dari Widyaiswara Madya menjadi Widyaiswara Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
15
(5) Untuk diangkat dalam jabatan Widyaiswara Utama di
samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. tersedianya formasi jabatan Widyaiswara Utama; b. melakukan orasi ilmiah.
(6) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
Pasal 17
(1) Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), penetapan angka kreditnya hanya akan digunakan untuk pemeliharaan dalam jabatan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
(2) Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diwajibkan mengumpulkan angka kredit setiap tahun paling rendah 20 (dua puluh) dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat serta sub unsur pengembangan profesi.
(3) Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dimungkinkan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
Pasal 18
(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dipertimbangkan, apabila: a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhir; b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan
komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
16
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan pangkat bagi PNS Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
(3) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki jabatan Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.
(4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki
jabatan Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
(5) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang
menduduki jabatan Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
(6) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang
menduduki jabatan Widyaiswara Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang
17
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
(7) Kenaikan pangkat Widyaiswara Madya pangkat Pembina
Utama Muda golongan ruang IV/c menjadi Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, diusulkan bersamaan dengan kenaikan jabatannya kepada Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
Pasal 19
(1) Kenaikan pangkat bagi Widyaiswara dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Widyaiswara yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
(3) Widyaiswara yang pada tahun pertama telah memenuhi
atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat.
Pasal 20
(1) Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(2) Widyaiswara Muda pangkat Penata golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan)
18
angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(3) Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(4) Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat menjadi Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
Pasal 21
(1) Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat dan sub unsur pengembangan profesi.
(2) Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi selain memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan.
BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN
Pasal 22
Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Widyaiswara, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19
Bagian Kesatu Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 23
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah sarjana (S1)/Diploma IV
sesuai kualifikasi yang ditentukan; b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
III/a; c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional
Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(3) Pengangkatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Widyaiswara dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai Widyaiswara harus mengikuti dan telah lulus Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), yang tidak lulus Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Widyaiswara.
(6) Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam
Jabatan Fungsional Widyaiswara dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
Pasal 24
(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Fungsional Widyaiswara harus memenuhi syarat:
20
a. pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara usia
paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; b. berijazah paling rendah sarjana (S1)/Diploma IV
sesuai kualifikasi yang ditentukan; c. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
III/a; d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional
Kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan penetapan angka kredit awal yang ditetapkan oleh Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina;
f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat (general check-up/medical record)
yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah; dan
g. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya.
(3) Jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.
(4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
(5) Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural
dan/atau jabatan fungsional lainnya yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan bidang tugas pengajaran yang akan dilaksanakan.
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dan eselon I dengan syarat:
a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus uji kompetensi; dan c. memenuhi formasi jabatan Fungsional Widyaiswara
pada Diklatpim Tingkat II dan Tingkat I.
21
(7) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh instansi terkait yaitu Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Pengusul/Pengguna.
(8) Pengajuan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan
eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dari jabatan strukturalnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah diajukan oleh
pejabat pembina kepegawaian harus sudah mendapat rekomendasi dari LAN; dan
b. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sudah harus ditetapkan sebelum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan struktural yang didudukinya.
(9) Pedoman pengangkatan dan penetapan angka kredit untuk penetapan jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(10) Surat Keputusan Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, dibuat dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Bersama ini.
Pasal 25
(1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
(2) Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dilaksanakan sesuai
dengan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
22
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
(3) Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk seorang Widyaiswara jumlah jam pelajaran minimal per tahun dari kegiatan tatap muka yaitu 500 (lima ratus) jam pelajaran (JP).
(4) Instansi pemerintah pusat dan daerah yang tidak memiliki Lembaga Diklat tidak dapat mengangkat Widyaiswara.
Pasal 26
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat mengisi formasi CPNS, apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan telah mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dilakukan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara.
Bagian Kedua Pembebasan Sementara
Pasal 27
(1) Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Widyaiswara yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
(2) Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Widyaiswara yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
23
(3) Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Widyaiswara yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
(4) Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
(5) Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat serta sub unsur pengembangan profesi.
(6) Pembebasan sementara bagi Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didahului dengan pemberitahuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat dengan menggunakan contoh surat pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Bersama ini.
(7) Di samping dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Widyaiswara juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Widyaiswara;
d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(8) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan
24
ayat (7) huruf a, tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
(9) Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan ayat (7) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII pada Peraturan Bersama ini.
Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali
Pasal 28
(1) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dapat memenuhi angka kredit kekurangannya.
(2) Widyaiswara yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
(3) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena
diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah.
(4) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena
diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dijatuhi hukuman percobaan.
(5) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatannya dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan ketentuan usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum
25
mencapai batas usia pensiun sesuai jabatan terakhir yang didudukinya baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya, kecuali yang menduduki jabatan struktural eselon II atau eselon I.
(6) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena cuti di
luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara.
(7) Widyaiswara yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
(8) Surat keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan
Fungsional Widyaiswara dibuat dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.
Pasal 29
(1) Widyaiswara yang dibebaskan sementara, apabila
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Sementara.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara.
(3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bagi Widyaiswara yang ditugaskan secara penuh di luar jabatannya, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit di Instansi Pembina.
Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 30
(1) Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis
26
hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
(2) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Widyaiswara tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.
Pasal 32
(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir
dan pola tindak dalam melaksanakan pembinaan Widyaiswara, Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina wajib melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Widyaiswara.
(2) Untuk meningkatkan kemampuan Widyaiswara secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan: a. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional bagi Widyaiswara; b. penyelenggaraan Diklat fungsional/teknis fungsional
bagi Widyaiswara; c. penyusunan pedoman penyelenggaraan Diklat Calon
Widyaiswara; d. penyusunan standar kompetensi Widyaiswara; e. penyusunan sertifikasi Widyaiswara; f. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara; g. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
Widyaiswara; h. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara; dan
27
i. penyusunan daftar spesialisasi Widyaiswara dan mata Diklat.
Pasal 33
Widyaiswara yang belum disertifikasi tetap melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
(1) Perhitungan angka kredit untuk kegiatan dari unsur
utama dan unsur penunjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 menggunakan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005.
(2) Kenaikan pangkat sampai dengan per 1 Oktober 2010 dapat dipertimbangkan dengan menggunakan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Pasal 36
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Peraturan Bersama ini.
28
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38
Peraturan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Pasal 39
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2010
KEPALA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, Ttd. Ttd.
EDY TOPO ASHARI ASMAWI REWANSYAH Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,
Bambang Giyanto
DAFTAR USUL PENETAPAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
ANGKA KREDIT WIDYAISWARA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TANGGAL 15 JANUARI 2010
I
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 Masa Kerja Golongan :
:
10 :
II
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 5 6 7 8 9 10 11
1
a. 1
b. 2
c. 3
4
B. 1
a. 5
b. 6
2
a.
a) 7
b) 8
a) 9
b) 10
b.
a) 11
b) 12
a) 13
b) 14
a) 15
b) 16
a) 17
b) 18
c.
1)
19
20
2)
21
22
1) Ketua
2) Anggota
Penyusunan
kurikulum Diklat
PENGEMBANGAN
DAN
PELAKSANAAN
DIKLAT
Melaksanakan AKD, sebagai:
1) Golongan I dan II, sebagai:
Ketua
Menyusun kurikulum Diklat pada:
Penganalisisan
Kebutuhan Diklat
(AKD)Anggota
Anggota
Ketua
a) Tingkat Dasar, sebagai:
Diklat Struktural :
1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai:
b) Tingkat Lanjutan, sebagai:
Ketua
Anggota
Diklat pembentukan jabatan
fungsional, sebagai:
Anggota
Ketua
Diklat Fungsional:
4) Diklatpim Tingkat I, sebagai:
Anggota
2) Diklatpim Tingkat III, sebagai:
Diklat Prajabatan:
Anggota
Ketua
Anggota
2) Golongan III, sebagai:
3) Diklatpim Tingkat II, sebagai:
Ketua
Ketua
a) Ketua
b) Anggota
Jenis Kelamin
JUMLAH
PERATURAN BERSAMA
NOMOR 1 Tahun 2010
Contoh: LAMPIRAN I A:
Masa Penilaian Tanggal: ….. s/d …….
Pendidikan sekolah
yang terakreditasi
dan memperoleh
ijazah/gelar
kesarjanaan
NIP
Nomor Seri Karpeg
UNSUR YANG DINILAI
Tempat dan Tanggal Lahir
Unit Kerja
Pangkat/Golongan/TMT
Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
Lama
Baru
Jabatan/TMT
NOMOR 2 Tahun 2010
Nama
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PERTAMA
NOMOR:
KETERANGAN PERORANGAN
BUTIR KEGIATANTIM PENILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
Mengikuti Diklat dan memperoleh
STTPP/sertifikat minimal 30 jam
pelajaran.
INSTANSI PENGUSUL
KODE
BUTIR
KEG.
Pasca Sarjana (S2)
Diklat Fungsional
Penjenjangan
UNSUR
4
SUB UNSUR KEGIATAN
2 3
Pendidikan dan
Pelatihan dan
memperoleh Surat
Tanda Tamat
Pendidikan dan
Pelatihan
(STTPP)/sertifikat
Mengikuti pendidikan sekolah yang
terakreditasi dan memperoleh
ijazah/gelar kesarjanaan, jenjang:
Doktor (S3)
Sarjana (S1)
2
I. UTAMA A. PENDIDIKAN
29
1 5 6 7 8 9 10 1142 3
23
24
25
26
27
28
d.
29
30
3 a.
a)
Tin
31
b)
Tin
32
a)
Tin
33
b)
Tin
34
c)
Tin
35
d)
Tin
36
3) a) 37
b)
(1) Tingkat Dasar 38
(2) Tingkat Lanjutan 39
(3) Tingkat Menengah 40
(4) Tingkat Tinggi 41
4) 42
b.
a)
Tin
43
b)
Tin
44
a)
Tin
45
b)
Tin
46
c)
Tin
47
d)
Tin
48
3) a) 49
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 50
(2) Tingkat Lanjutan 51
(3) Tingkat Menengah 52
(4) Tingkat Tinggi 53
4) 54
c.
a)
Tin
55
b)
Tin
56
a)
Tin
57
b)
Tin
58
c)
Tin
59
d)
Tin
60
3) a) 61
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 62
(2) Tingkat Lanjutan 63
(3) Tingkat Menengah 64
(4) Tingkat Tinggi 65
4) 66
d.
a)
Tin
67
b)
Tin
68
a)
Tin
69
b)
Tin
70
c)
Tin
71
d)
Tin
72
3) a) 73
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 74
(2) Tingkat Lanjutan 75
(3) Tingkat Menengah 76
(4) Tingkat Tinggi 77
4) 78
e.
1) Ketua
c) Tingkat Menengah, sebagai:
2) Anggota
1) Ketua
1) Ketua
Diklat Teknis
Diklat Fungsional
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Struktural:
2) Anggota
Penyusunan bahan
Diklat sesuai
spesialisasinya
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat III
1) Ketua
Menyusun bahan ajar sesuai
spesialisasinya, pada:
d) Tingkat Tinggi, sebagai:
2) Anggota
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Menyusun GBPP/RBPMD dan
SAP/RP sesuai spesialisasinya,
pada:
1) Diklat Prajabatan:
2)
Diklatpim Tingkat IV
Golongan III
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklat Fungsional
1) Diklat Prajabatan:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Menyusun bahan tayang sesuai
spesialisasinya, pada:
2)
Diklatpim Tingkat I
1) Diklat Prajabatan:
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional
Golongan III
Menyusun Modul Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
Golongan I dan II
Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional
Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Diklat Teknis
Diklat Fungsional
Golongan I dan II
2) Anggota
Diklat Fungsional
Penjenjangan:
2)
Diklat Teknis, sebagai:
Golongan III
2)
Diklatpim Tingkat II
Golongan I dan II
Diklat Struktural:
1)
Diklatpim Tingkat I
Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional
Golongan III
Diklat Struktural:
Menyusun soal ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
30
1 5 6 7 8 9 10 1142 3
a)
Tin
79
b)
Tin
80
a)
Tin
81
b)
Tin
82
c)
Tin
83
d)
Tin
84
3) a) 85
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 86
(2) Tingkat Lanjutan 87
(3) Tingkat Menengah 88
(4) Tingkat Tinggi 89
4) 90
4
a.
1) 91
2) 92
b.
1) 93
2) 94
3) 95
4) 96
c.
1)
97
2)
a)
Tin
98
b)
Tin
99
c)
Tin
100
d)
Tin
101
d. 102
5
a.
1) 103
2) 104
b.
1) 105
2) 106
3) 107
4) 108
c.
1)
109
2)
a)
Tin
110
b)
Tin
111
c)
Tin
112
d)
Tin
113
d. 114
6 a.
1) 115
2) 116
3) 117
4) 118
b.
1) 119
2) 120
3) 121
4) 122
c.
1) 123
2) 124
3) 125
4) 126
7
a. 127
b. 128
8
a.
1) 129
2) 130
Pelaksanaan tatap
muka di depan kelas
Diklat sesuai
spesialisasinya
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Menjadi moderator/ narasumber
pada seminar/lokakarya/diskusi
dalam kelas pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya:
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Pengelolaan Program
Diklat di Instansinya
Diklat Prajabatan
Golongan I dan II
Melaksanakan evaluasi program Diklat,
pada:
penanggung jawab (minimal 30 JP)
Mengelola program Diklat di
instansinya, sebagai:
Pengevaluasian
program Diklat
anggota (minimal 30 JP)
Golongan III
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Diklatpim Tingkat III
Membimbing peserta Diklat dalam
penulisan KK pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya:
Membimbing peserta Diklat dalam
PKL/OL pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya:
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Golongan III
Tingkat Tinggi
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Diklat Teknis
1)
Tingkat Dasar
Golongan III
Diklat Teknis
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Diklatpim Tingkat III
Melaksanakan tatap muka di depan
kelas Diklat sesuai spesialisasinya,
pada:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional:
Tingkat Lanjutan
Tingkat Menengah
Tingkat Menengah
Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
Golongan III
Diklat Struktural:
Tingkat Lanjutan
Tingkat Dasar
Diklatpim Tingkat II
Diklat Fungsional:
2)
Diklatpim Tingkat IV
Diklat Fungsional
Diklat Fungsional
Diklatpim Tingkat III
Diklat Struktural:
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Pembimbingan
peserta Diklat pada
Diklat Struktural
sesuai
spesialisasinya
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklatpim Tingkat II
Diklat Struktural:
Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Pemeriksaan jawaban
ujian Diklat sesuai
spesialisasinya
31
1 5 6 7 8 9 10 1142 3
b.
1) 131
2) 132
3) 133
4) 134
c.
1)135
2)
a)
Tin
136
b)
Tin
137
c)
Tin
138
d)
Tin
139
d. 140
C Pengembangan
Profesi
1) 141
2) 142
a) 143
b) 144
c) 145
a) 146
b) 147
3)
a) 148
b) 149
4)
a) 150
b) 151
5) 152
1) 153
2) 154
3) 155
1) 156
2) 157
b. 158
a. 159
b. 160
4 Pelaksanaan Orasi
Ilmiah sesuai
spesialisasinya
161
A
a. 162
b. 163
B
a. 164
b.165
JUMLAH
Panduan Kediklatan
Moderator/peserta/anggota panitia
Peran Serta dalam
seminar/lokakarya
dalam rangka
pengembangan
wawasan kompetensi
Widyaiswara
JUMLAH UNSUR UTAMA
Pembuatan
peraturan/panduan
dalam lingkup
kediklatan
Pengurus
Keanggotaan dalam
Organisasi Profesi
Anggota
Mengikuti keanggotaan organisasi
profesi, sebagai:
Narasumber/pembahas/penyaji/
ketua panitia
Buku Proceeding:
Membuat peraturan/panduan dalam
lingkup kediklatan, dalam bentuk:
Menerjemahkan/menyadur dari
bahan lainnya selain buku yang
terkait lingkup kediklatan dan/atau
pengembangan spesialisasinya
dalam bentuk naskah.
diakui oleh instansi yang
bersangkutan
Naskah
Lokal
didokumentasikan di
perpustakaan instansi/lembaga
a.
Buku
2)
Nasional terakreditasi
Internasional
Penulis
Instansi
Majalah Ilmiah:
Nasional
c.
Tidak terakreditasi
Terakreditasi
Naskah:
disajikan dalam pertemuan
Ilmiah
Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan
diedarkan secara nasional,
sebagai:
Diklatpim Tingkat IV
Nasional
Diklat Fungsional:
Tingkat Tinggi
Non Buku, yang dimuat dalam:
II.
PENUNJANG
1 Pembuatan Karya
Tulis Ilmiah (KTI)
yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau
pengembangan
spesialisasinya
Diklatpim Tingkat I
Menerjemahkan/menyadur buku
yang terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan
spesialisasinya, dalam bentuk:
Editor
Jurnal Ilmiah:
Diklatpim Tingkat II
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:
Diklatpim Tingkat III
Tingkat Menengah
Website
Diklat Teknis
Tingkat Lanjutan
JUMLAH
Surat Kabar:
Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai
spesialisasinya
3
Produk Perundang-undangan
Membuat KTI yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasinya, dalam bentuk:
2 Penerjemahan/
penyaduran buku dan
bahan ilmiah lainnya
selain buku yang
terkait lingkup
kediklatan dan/atau
pengembangan
spesialisasinya
Internasional
Tingkat Dasar
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Fungsional
Diklat Struktural:
a.
b.
1)
PENUNJANG TUGAS
WIDYAISWARA
32
1 5 6 7 8 9 10 1142 3
C Keanggotaan dalam
Tim Penilai Jabatan
Fungsional
Widyaiswara
166
D Pembimbingan
kepada Widyaiswara
jenjang dibawahnya
167
E
a. 168
b. 169
c. 170
F a.
1) 171
2) 172
3) 173
b 174
c. 175
Keterangan :
Memperoleh gelar kehormatan
akademis
Perolehan Piagam
Kehormatan/ Tanda
Jasa
Memperoleh penghargaan Satya
Lencana Karya Satya, lamanya:
10 (sepuluh) tahun
Memperoleh penghargaan lainnya
dari pemerintah
Sarjana (S1)
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
30 (tiga puluh) tahun
20 (dua puluh) tahun
Memperoleh gelar kesarjanaan yang
tidak sesuai spesialisasinya dan/atau
lebih dari satu kali pada jenjang
pendidikan yang sama, pada program:
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Perolehan gelar
kesarjanaan yang
tidak sesuai
spesialisasinya
Membimbing kepada Widyaiswara
jenjang dibawahnya
Menjadi anggota dalam Tim Penilai
Jabatan Fungsional Widyaiswara
Bagian yang dihitamkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dinilai angka kreditnya karena tidak sesuai dengan tugas pokok pada jenjang jabatannya
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
33
1 5 6 7 8 9 10 11
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
2 3 4
34
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Diklat
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Widyaiswara
5. Dan Seterusnya
………………., ……………………
NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :
1. ….
2. ….
3. ….
4. dan seterusnya
(Jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :
1. ….
2. ….
3. …. …………………… , ………………..
4. dan seterusnya
(nama penilai I)
NIP.
…………………… , ………………..
(nama penilai II)
NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :
1. ….
2. ….
3. ….
4. dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,
( Nama )
NIP.
35
DAFTAR USUL PENETAPAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
ANGKA KREDIT WIDYAISWARA
TANGGAL 15 JANUARI 2010
I
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 Masa Kerja Golongan :
:
10 :
II
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 5 6 7 8 9 10 11
1
a. 1
b. 2
c. 3
4
B. 1
a. 5
b. 6
2
a.
a) 7
b) 8
a) 9
b) 10
b.
a) 11
b) 12
a) 13
b) 14
a) 15
b) 16
a) 17
b) 18
c.
1)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
d.
29
30
Diklat Fungsional:
Diklat pembentukan jabatan
fungsional, sebagai:
a) Ketua
b) Anggota
2) Anggota
1) Ketua
2) Anggota
b) Tingkat Lanjutan, sebagai:
c) Tingkat Menengah, sebagai:
Ketua
Anggota
4) Diklatpim Tingkat I, sebagai:
Ketua
Anggota
3) Diklatpim Tingkat II, sebagai:
Ketua
Anggota
Diklat Struktural :
1) Ketua
2) Anggota
2) Diklat Fungsional Penjenjangan
a) Tingkat Dasar, sebagai:
Anggota
Ketua
Anggota
1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai:
Menyusun kurikulum Diklat pada:
2 3 4
PENDIDIKAN Pendidikan sekolah
yang terakreditasi
dan memperoleh
ijazah/gelar
kesarjanaan
Melaksanakan AKD, sebagai:
UNSUR
2) Golongan III, sebagai:
Anggota
Ketua
1) Golongan I dan II, sebagai:
Ketua
Anggota
Penyusunan
kurikulum Diklat
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
Jenis Kelamin
Lama
Unit Kerja
KODE
BUTIR
KEG.SUB UNSUR KEGIATAN
Contoh: LAMPIRAN I B: PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 Tahun 2010
NOMOR 2 Tahun 2010
NIP
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA MUDA
NOMOR:
Masa Penilaian Tanggal: ….. s/d …….
KETERANGAN PERORANGAN
Nama
Nomor Seri Karpeg
Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
Tempat dan Tanggal Lahir
Mengikuti pendidikan sekolah yang
terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar
kesarjanaan, jenjang:
Doktor (S3)
BUTIR KEGIATAN
UNSUR YANG DINILAI
Baru
Pangkat/Golongan/TMT
Jabatan/TMT
1) Ketua
2) Anggota
d) Tingkat Tinggi, sebagai:
1) Ketua
JUMLAH
Diklat Prajabatan:
Ketua
2) Anggota
Diklat Teknis, sebagai:
1) Ketua
I. UTAMA
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
2 Pendidikan dan
Pelatihan dan
memperoleh Surat
Tanda Tamat
Pendidikan dan
Pelatihan
(STTPP)/sertifikat
Mengikuti Diklat dan memperoleh
STTPP/sertifikat minimal 30 jam pelajaran.
A.
PENGEMBANGAN
DAN
PELAKSANAAN
DIKLAT
Penganalisisan
Kebutuhan Diklat
(AKD)
2) Diklatpim Tingkat III, sebagai:
36
1 5 6 7 8 9 10 112 3 4
3 a.
a)
Tin
31
b)
Tin
32
a)
Tin33
b)
Tin34
c)
Tin
35
d)
Tin36
3) a) 37
b)
(1) Tingkat Dasar 38
(2) Tingkat Lanjutan 39
(3) Tingkat Menengah 40
(4) Tingkat Tinggi 41
4) 42
b.
a) 43
b) 44
a) 45
b) 46
c) 47
d) 48
3) a) 49
b)
(1) Tingkat Dasar 50
(2) Tingkat Lanjutan 51
(3) Tingkat Menengah 52
(4) Tingkat Tinggi 53
4) 54
c.
a) 55
b) 56
a) 57
b) 58
c) 59
d) 60
3) a) 61
b)
(1) Tingkat Dasar 62
(2) Tingkat Lanjutan 63
(3) Tingkat Menengah 64
(4) Tingkat Tinggi 65
4) 66
d.
a) 67
b) 68
a) 69
b) 70
c) 71
d) 72
3) a) 73
b)
(1) Tingkat Dasar 74
(2) Tingkat Lanjutan 75
(3) Tingkat Menengah 76
(4) Tingkat Tinggi 77
4) 78
e.
a) 79
b) 80
a) 81
b) 82
c) 83
d) 84
3) a) 85
b)
(1) Tingkat Dasar 86
(2) Tingkat Lanjutan 87
(3) Tingkat Menengah 88
(4) Tingkat Tinggi 89
4) 90
1)
Golongan I dan II
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Golongan III
Diklat Prajabatan:
Menyusun soal ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
Diklatpim Tingkat II
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Teknis
Menyusun Modul Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Golongan III
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Golongan I dan II
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Menyusun bahan tayang sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
2) Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
2)
Diklatpim Tingkat I
Diklatpim Tingkat IV
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Golongan III
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP
sesuai spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Penyusunan bahan
Diklat sesuai
spesialisasinya
Menyusun bahan ajar sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Golongan III
2) Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat III
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Diklat Teknis
Golongan III
Diklatpim Tingkat I
Diklat Teknis
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat II
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
2) Diklat Struktural:
2)
Diklat Fungsional Penjenjangan:
37
1 5 6 7 8 9 10 112 3 4
4
a.
1) 91
2) 92
b.
1) 93
2) 94
3) 95
4) 96
c.
1)
97
2)
a) 98
b) 99
c) 100
d) 101
d. 102
5 Pemeriksaan
jawaban ujian Diklat
sesuai
spesialisasinya
a.
spesialisasinya 1) 103
2) 104
b.
1) 105
2) 106
3) 107
4) 108
c.
1)
109
2)
a)
Tin
110
b)
Tin
111
c)
Tin
112
d) 113
d. 114
6 a.
1) 115
2) 116
3) 117
4) 118
b.
1) 119
2) 120
3) 121
4) 122
c.
1) 123
2) 124
3) 125
4) 126
7
a. 127
b. 128
8
a.
1) 129
2) 130
b.
1) 131
2) 132
3) 133
4) 134
c.
1)135
2)
a)
Tin
136
b)
Tin
137
c)
Tin
138
d)
Tin
139
d. 140
C Pengembangan
Profesi
1 Pembuatan Karya
Tulis Ilmiah (KTI)
yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau
1) 141
2) 142
Tingkat Menengah
Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan spesialisasinya,
dalam bentuk:
a.
Editor
JUMLAH
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan
diedarkan secara nasional, sebagai:
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat III
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Tingkat Dasar
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Golongan III
Diklatpim Tingkat I
penanggung jawab (minimal 30 JP)
Pengelolaan
Program Diklat di
Instansinya
Mengelola program Diklat di instansinya,
sebagai:
anggota (minimal 30 JP)
Pengevaluasian
program Diklat
Melaksanakan evaluasi program Diklat,
pada:
Diklat Prajabatan
Pembimbingan
peserta Diklat pada
Diklat Struktural
sesuai
spesialisasinya
Membimbing peserta Diklat dalam
penulisan KK pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat I
Membimbing peserta Diklat dalam
PKL/OL pada Diklat Struktural sesuai
spesialisasinya:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Menjadi moderator/ narasumber pada
seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas
pada Diklat Struktural sesuai
spesialisasinya:
Diklatpim Tingkat IV
Tingkat Dasar
Tingkat Lanjutan
Tingkat Menengah
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Tingkat Lanjutan
Tingkat Menengah
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Golongan III
Diklatpim Tingkat II
Pelaksanaan tatap
muka di depan kelas
Diklat sesuai
spesialisasinya
Melaksanakan tatap muka di depan kelas
Diklat sesuai spesialisasinya, pada:
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Golongan III
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat IV
Golongan I dan II
Diklatpim Tingkat I
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Diklat Fungsional:
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat II
Diklat Prajabatan:
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
Diklatpim Tingkat IV
Penulis
Diklat Fungsional:
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Tingkat Lanjutan
Golongan I dan II
Diklat Struktural:
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional:
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Tingkat Dasar
38
1 5 6 7 8 9 10 112 3 4
b.
1)
a) 143
b) 144
c) 145
a) 146
b) 147
3)
a) 148
b) 149
4)
a) 150
b) 151
5) 152
1) 153
2) 154
3) 155
1) 156
2) 157
b. 158
a. 159
b. 160
4 Pelaksanaan Orasi
Ilmiah sesuai
spesialisasinya
161
A
a. 162
b. 163
B
a.164
b. 165
C Keanggotaan dalam
Tim Penilai Jabatan
Fungsional
Widyaiswara
166
D Pembimbingan
kepada Widyaiswara
jenjang dibawahnya
167
E
a. 168
b. 169
c. 170
F a.
1) 171
2) 172
3) 173
b 174
c. 175
Keterangan :
Perolehan Piagam
Kehormatan/ Tanda
Jasa
Memperoleh penghargaan Satya
Lencana Karya Satya, lamanya:
30 (tiga puluh) tahun
Memperoleh gelar kehormatan akademis
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
Memperoleh penghargaan lainnya dari
pemerintah
20 (dua puluh) tahun
10 (sepuluh) tahun
Produk Perundang-undangan
Panduan Kediklatan
Pengurus
Anggota
Sarjana (S1)
Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai
spesialisasinya
JUMLAH
II.
PENUNJANG
Peran Serta dalam
seminar/lokakarya
dalam rangka
pengembangan
wawasan
kompetensi
Widyaiswara
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:
Narasumber/pembahas/penyaji/ ketua
panitia
Keanggotaan dalam
Organisasi Profesi
Mengikuti keanggotaan organisasi profesi,
sebagai:
Perolehan gelar
kesarjanaan yang
tidak sesuai
spesialisasinya
Membimbing kepada Widyaiswara jenjang
dibawahnya
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak
sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari
satu kali pada jenjang pendidikan yang
sama, pada program:
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan
Fungsional Widyaiswara
Buku Proceeding:
Internasional
Nasional
Website
Surat Kabar:
Nasional
Menerjemahkan/menyadur dari bahan
lainnya selain buku yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasinya dalam bentuk naskah.
Naskah
Moderator/peserta/anggota panitia
JUMLAH UNSUR UTAMA
3 Pembuatan
peraturan/panduan
dalam lingkup
kediklatan
Membuat peraturan/panduan dalam lingkup
kediklatan, dalam bentuk:
2
PENUNJANG TUGAS
WIDYAISWARA
c. Naskah:
disajikan dalam pertemuan Ilmiah
didokumentasikan di perpustakaan
instansi/lembaga
diakui oleh instansi yang
bersangkutan
Buku
Non Buku, yang dimuat dalam:
Penerjemahan/
penyaduran buku
dan bahan ilmiah
lainnya selain buku
yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau
pengembangan
spesialisasinya
a. Menerjemahkan/menyadur buku yang
terkait lingkup kediklatan dan/atau
pengembangan spesialisasinya, dalam
bentuk:
Nasional terakreditasi
2) Majalah Ilmiah:
Terakreditasi
Instansi
Tidak terakreditasi
Jurnal Ilmiah:
Internasional
Bagian yang dihitamkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dinilai angka kreditnya karena tidak sesuai dengan tugas pokok pada jenjang jabatannya
Lokal
39
1 5 6 7 8 9 10 11
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
2 3 4
40
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Diklat
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Widyaiswara
5. Dan Seterusnya
………………., ……………………
NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :
1. ….
2. ….
3. ….
4. dan seterusnya
(Jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :
1. ….
2. ….
3. …. …………………… , ………………..
4. dan seterusnya
(nama penilai I)
NIP.
…………………… , ………………..
(nama penilai II)
NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :
1. ….
2. ….
3. ….
4. dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,
( Nama )
NIP.
41
DAFTAR USUL PENETAPAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
ANGKA KREDIT WIDYAISWARA
TANGGAL 15 JANUARI 2010
I
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 Masa Kerja Golongan :
:
10 :
II
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 5 6 7 8 9 10 11
1
a. 1
b. 2
c. 3
4
B. 1
a. 5
b. 6
2
a.
a) 7
b) 8
a) 9
b) 10
b.
a) 11
b) 12
a) 13
b) 14
a) 15
b) 16
a) 17
b) 18
c.
1)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
d.
29
30
JUMLAH
2) Anggota
2) Anggota
2) Anggota
1) Ketua
1) Ketua
2) Anggota
c) Tingkat Menengah, sebagai:
Diklat Teknis, sebagai:
1) Ketua
1) Ketua
d) Tingkat Tinggi, sebagai:
Anggota
Ketua
Anggota
b) Anggota
a) Tingkat Dasar, sebagai:
1) Ketua
2) Anggota
Diklat Fungsional:
Diklat pembentukan jabatan
fungsional, sebagai:
a) Ketua
2) Diklat Fungsional Penjenjangan
b) Tingkat Lanjutan, sebagai:
Ketua
4) Diklatpim Tingkat I, sebagai:
1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai:
Ketua
Anggota
2) Diklatpim Tingkat III, sebagai:
Ketua
2) Golongan III, sebagai:
Diklat Prajabatan:
1) Golongan I dan II, sebagai:
3) Diklatpim Tingkat II, sebagai:
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Diklat Struktural :
PENGEMBANGAN
DAN
PELAKSANAAN
DIKLAT
Penganalisisan
Kebutuhan Diklat
(AKD)
Melaksanakan AKD, sebagai:
Anggota
Penyusunan
kurikulum Diklat
Menyusun kurikulum Diklat pada:
Ketua
Nama
Lama
Jabatan/TMT
Pangkat/Golongan/TMT
I. UTAMA A. PENDIDIKAN Pendidikan sekolah
yang terakreditasi
dan memperoleh
ijazah/gelar
kesarjanaan
Pendidikan dan
Pelatihan dan
memperoleh Surat
Tanda Tamat
Pendidikan dan
Pelatihan
(STTPP)/sertifikat
Baru
2
Ketua
Sarjana (S1)
Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
3 4
Mengikuti Diklat dan memperoleh
STTPP/sertifikat minimal 30 jam pelajaran.
UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN
Doktor (S3)
2
Pasca Sarjana (S2)
Mengikuti pendidikan sekolah yang
terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar
kesarjanaan, jenjang:
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
NOMOR 1 Tahun 2010
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA MADYA
KODE
BUTIR
KEG.
ANGKA KREDIT MENURUT
NOMOR:
Masa Penilaian Tanggal: ….. s/d …….
Jenis Kelamin
Nomor Seri Karpeg
KETERANGAN PERORANGAN
NOMOR 2 Tahun 2010
Contoh: LAMPIRAN I C:
Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
Tempat dan Tanggal Lahir
NIP
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
42
1 5 6 7 8 9 10 112 3 4
3 a.
a)
Tin
31
b)
Tin
32
a)
Tin
33
b)
Tin
34
c)
Tin
35
d)
Tin
36
3) a) 37
b)
(1) Tingkat Dasar 38
(2) Tingkat Lanjutan 39
(3) Tingkat Menengah 40
(4) Tingkat Tinggi 41
4) 42
b.
a) 43
b) 44
a)
Tin45
b)
Tin46
c)
Tin
47
d)
Tin48
3) a) 49
b)
(1) Tingkat Dasar 50
(2) Tingkat Lanjutan 51
(3) Tingkat Menengah 52
(4) Tingkat Tinggi 53
4) 54
c.
a)
Tin55
b)
Tin
56
a)
Tin
57
b)
Tin
58
c)
Tin
59
d) 60
3) a) 61
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 62
(2) Tingkat Lanjutan 63
(3) Tingkat Menengah 64
(4) Tingkat Tinggi 65
4) 66
d.
a)
Tin
67
b)
Tin
68
a)
Tin
69
b)
Tin
70
c)
Tin
71
d)
Tin
72
3) a) 73
b)
(1) Tingkat Dasar 74
(2) Tingkat Lanjutan 75
(3) Tingkat Menengah 76
(4) Tingkat Tinggi 77
4) 78
e.
a)
Tin
79
b)
Tin
80
a)
Tin
81
b)
Tin
82
c)
Tin
83
d)
Tin
84
3) a) 85
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 86
(2) Tingkat Lanjutan 87
(3) Tingkat Menengah 88
(4) Tingkat Tinggi 89
4) 90
Golongan III
Diklatpim Tingkat I
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Golongan I dan II
Diklat Struktural:2)
Diklat Fungsional
Penjenjangan:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
2)
Golongan III
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Teknis
Diklat Struktural:
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Golongan III
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Teknis
Menyusun bahan tayang sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional
Penjenjangan:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Golongan III
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat IV
Penyusunan bahan
Diklat sesuai
spesialisasinya
Menyusun bahan ajar sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP
sesuai spesialisasinya, pada:
1)
2)
Diklatpim Tingkat II
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Golongan I dan II
Diklatpim Tingkat IV
2)
Diklatpim Tingkat II
Diklat Teknis
Diklatpim Tingkat II
Diklat Fungsional
Penjenjangan:
Diklat Teknis
Diklat Fungsional
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Struktural:
Menyusun Modul Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Menyusun soal ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
1)
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat I
Golongan III
2) Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional
Penjenjangan:
Diklat Teknis
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
43
1 5 6 7 8 9 10 112 3 4
4
a.
1) 91
2) 92
b.
1) 93
2) 94
3) 95
4) 96
c.
1)
97
2)
a) 98
b) 99
c) 100
d) 101
d. 102
5 Pemeriksaan
jawaban ujian Diklat
sesuai
spesialisasinya
a.
spesialisasinya 1) 103
2) 104
b.
1) 105
2) 106
3) 107
4) 108
c.
1)
109
2)
a)
Tin
110
b)
Tin
111
c)
Tin
112
d) 113
d. 114
6 a.
1) 115
2) 116
3) 117
4) 118
b.
1) 119
2) 120
3) 121
4) 122
c.
1) 123
2) 124
3) 125
4) 126
7
a. 127
b. 128
8
a.
1) 129
2) 130
b.
1) 131
2) 132
3) 133
4) 134
c.
1)135
2)
a)
Tin
136
b)
Tin
137
c)
Tin
138
d)
Tin
139
d. 140
C Pengembangan
Profesi
1 Pembuatan Karya
Tulis Ilmiah (KTI)
yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau
1) 141
2) 142
Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan
diedarkan secara nasional, sebagai:
Penulis
JUMLAH
Membuat KTI yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasinya, dalam bentuk:
a.
Editor
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional:
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Tingkat Lanjutan
Tingkat Menengah
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat IV
Tingkat Dasar
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklatpim Tingkat II
Golongan I dan II
penanggung jawab (minimal 30 JP)
Pengelolaan
Program Diklat di
Instansinya
Mengelola program Diklat di instansinya,
sebagai:
anggota (minimal 30 JP)
Pengevaluasian
program Diklat
Melaksanakan evaluasi program Diklat,
pada:Diklat Prajabatan
Golongan III
Diklatpim Tingkat I
Tingkat Menengah
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Diklatpim Tingkat I
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklat Prajabatan:
Pelaksanaan tatap
muka di depan kelas
Diklat sesuai
spesialisasinya
Diklatpim Tingkat II
Membimbing peserta Diklat dalam
PKL/OL pada Diklat Struktural sesuai
spesialisasinya:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional:
Pembimbingan
peserta Diklat pada
Diklat Struktural
sesuai
spesialisasinya
Membimbing peserta Diklat dalam
penulisan KK pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya:
Diklatpim Tingkat IV
Diklat Struktural:
Golongan III
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklatpim Tingkat III
Melaksanakan tatap muka di depan kelas
Diklat sesuai spesialisasinya, pada:
Golongan I dan II
Golongan III
Diklatpim Tingkat I
Diklat Prajabatan:
Menjadi moderator/ narasumber pada
seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas
pada Diklat Struktural sesuai
spesialisasinya:
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Tingkat Dasar
Tingkat Lanjutan
Diklat Fungsional:
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Tingkat Menengah
Tingkat Tinggi
Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
Diklatpim Tingkat I
Diklat Struktural:
Diklat Teknis
Diklatpim Tingkat IV
Tingkat Lanjutan
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Golongan I dan II
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Tingkat Dasar
44
1 5 6 7 8 9 10 112 3 4
b.
1)
a) 143
b) 144
c) 145
a) 146
b) 147
3)
a) 148
b) 149
4)
a) 150
b) 151
5) 152
1) 153
2) 154
3) 155
1) 156
2) 157
b. 158
a. 159
b. 160
4 Pelaksanaan Orasi
Ilmiah sesuai
spesialisasinya
161
A
a. 162
b. 163
B
a.164
b. 165
C Keanggotaan dalam
Tim Penilai Jabatan
Fungsional
Widyaiswara
166
D Pembimbingan
kepada Widyaiswara
jenjang dibawahnya
167
E
a. 168
b. 169
c. 170
F a.
1) 171
2) 172
3) 173
b 174
c. 175
Keterangan :
Bagian yang dihitamkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dinilai angka kreditnya karena tidak sesuai dengan tugas pokok pada jenjang jabatannya
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
Membimbing kepada Widyaiswara jenjang
dibawahnya
Perolehan Piagam
Kehormatan/ Tanda
Jasa
Memperoleh penghargaan Satya
Lencana Karya Satya, lamanya:
Perolehan gelar
kesarjanaan yang
tidak sesuai
spesialisasinya
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak
sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari
satu kali pada jenjang pendidikan yang
sama, pada program:
II.
PENUNJANG
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
20 (dua puluh) tahun
10 (sepuluh) tahun
Memperoleh penghargaan lainnya dari
pemerintah
30 (tiga puluh) tahun
Memperoleh gelar kehormatan
Keanggotaan dalam
Organisasi Profesi
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
3 Pembuatan
peraturan/panduan
dalam lingkup
kediklatan
Membuat peraturan/panduan dalam lingkup
kediklatan, dalam bentuk:
Produk Perundang-undangan
Panduan Kediklatan
JUMLAH UNSUR UTAMA
Buku
Menerjemahkan/menyadur dari bahan
lainnya selain buku yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasinya dalam bentuk naskah.
Nasional
Naskah
diakui oleh instansi yang
bersangkutan
PENUNJANG TUGAS
WIDYAISWARA
Peran Serta dalam
seminar/lokakarya
dalam rangka
pengembangan
wawasan
kompetensi
Widyaiswara
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:
Narasumber/pembahas/penyaji/ ketua
panitia
Moderator/peserta/anggota panitia
Nasional
Website
Surat Kabar:
Menerjemahkan/menyadur buku yang
terkait lingkup kediklatan dan/atau
pengembangan spesialisasinya, dalam
bentuk:
2) Majalah Ilmiah:
Terakreditasi
Instansi
Internasional
Nasional terakreditasi
Non Buku, yang dimuat dalam:
Jurnal Ilmiah:
disajikan dalam pertemuan Ilmiah
didokumentasikan di perpustakaan
instansi/lembaga
Buku Proceeding:
Internasional
Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan
Fungsional Widyaiswara
Lokal
Mengikuti keanggotaan organisasi profesi,
sebagai:
Tidak terakreditasi
c. Naskah:
Pengurus
JUMLAH
Anggota
Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai
spesialisasinya
2 Penerjemahan/
penyaduran buku
dan bahan ilmiah
lainnya selain buku
yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau
pengembangan
spesialisasinya
a.
45
1 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
2 3 4
46
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Diklat
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Widyaiswara
5. Dan Seterusnya
………………., ……………………
NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :
1. ….
2. ….
3. ….
4. dan seterusnya
(Jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :
1. ….
2. ….
3. …. …………………… , ………………..
4. dan seterusnya
(nama penilai I)
NIP.
…………………… , ………………..
(nama penilai II)
NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :
1. ….
2. ….
3. ….
4. dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,
( Nama )
NIP.
47
DAFTAR USUL PENETAPAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
ANGKA KREDIT WIDYAISWARA
TANGGAL 15 JANUARI 2010
I
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 Masa Kerja Golongan :
:
10 :
II
LAMA BARU JUMLA
HLAMA BARU JUMLAH
1 5 6 7 8 9 10 11
1
a. 1
b. 2
c. 3
4
B. 1
a. 5
b. 6
2
a.
a) 7
b) 8
a) 9
b) 10
b.
a) 11
b) 12
a) 13
b) 14
a) 15
b) 16
a) 17
b) 18
c.
1)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
d.
c) Tingkat Menengah, sebagai:
1) Ketua
2) Anggota
1) Ketua
2) Anggota
Ketua
Anggota
Diklat Fungsional:
2) Anggota
1) Ketua
2) Anggota
b) Tingkat Lanjutan, sebagai:
Anggota
Diklat pembentukan jabatan
fungsional, sebagai:
a) Tingkat Dasar, sebagai:
d) Tingkat Tinggi, sebagai:
a) Ketua
b) Anggota
2) Diklat Fungsional Penjenjangan
1) Ketua
Ketua
Anggota
3) Diklatpim Tingkat II, sebagai:
Ketua
Anggota
2) Diklatpim Tingkat III, sebagai:
Ketua
2) Golongan III, sebagai:
Ketua
Anggota
Diklat Struktural :
1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai:
PENGEMBANGAN
DAN PELAKSANAAN
DIKLAT
Penganalisisan
Kebutuhan Diklat
(AKD)
Melaksanakan AKD, sebagai:
Anggota
Penyusunan
kurikulum Diklat
Menyusun kurikulum Diklat pada:
1) Golongan I dan II, sebagai:
Ketua
SUB UNSUR
UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT
Mengikuti pendidikan sekolah yang
terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar
kesarjanaan, jenjang:
Doktor (S3)
Lama
INSTANSI PENGUSUL
PENDIDIKAN Pendidikan sekolah
yang terakreditasi
dan memperoleh
ijazah/gelar
kesarjanaan
2 Pendidikan dan
Pelatihan dan
memperoleh Surat
Tanda Tamat
Pendidikan dan
Pelatihan
(STTPP)/sertifikat
TIM PENILAI
2 3 4
KODE
BUTIR
KEG.BUTIR KEGIATAN
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
A.
Nama
Unit Kerja
Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Jabatan/TMT
Pangkat/Golongan/TMT
Contoh:
Nomor Seri Karpeg
NIP
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA UTAMA
NOMOR:
Masa Penilaian Tanggal: ….. s/d …….
NOMOR 2 Tahun 2010
LAMPIRAN I D: PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 Tahun 2010
KETERANGAN PERORANGAN
Baru
Mengikuti Diklat dan memperoleh
STTPP/sertifikat minimal 30 jam pelajaran.
Ketua
Anggota
JUMLAH
I. UTAMA
UNSUR KEGIATAN
Diklat Teknis, sebagai:
Diklat Prajabatan:
4) Diklatpim Tingkat I, sebagai:
48
1 5 6 7 8 9 10 112 3 4
29
30
3 a.
a)
Tin
31
b)
Tin
32
a)
Tin33
b)
Tin34
c)
Tin
35
d)
Tin36
3) a) 37
b)
(1) Tingkat Dasar 38
(2) Tingkat Lanjutan 39
(3) Tingkat Menengah 40
(4) Tingkat Tinggi 41
4) 42
b.
a) 43
b) 44
a) 45
b) 46
c) 47
d) 48
3) a) 49
b)
(1) Tingkat Dasar 50
(2) Tingkat Lanjutan 51
(3) Tingkat Menengah 52
(4) Tingkat Tinggi 53
4) 54
c.
a)
Tin55
b)
Tin56
a)
Tin57
b)
Tin58
c)
Tin59
d) 60
3) a) 61
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 62
(2) Tingkat Lanjutan 63
(3) Tingkat Menengah 64
(4) Tingkat Tinggi 65
4) 66
d.
a)
Tin
67
b)
Tin
68
a)
Tin
69
b)
Tin
70
c)
Tin
71
d)
Tin
72
3) a) 73
b)
(1) Tingkat Dasar 74
(2) Tingkat Lanjutan 75
(3) Tingkat Menengah 76
(4) Tingkat Tinggi 77
4) 78
e.
a)
Tin
79
b)
Tin
80
2)
a)
Tin
81
b)
Tin
82
c)
Tin
83
d)
Tin
84
3) a) 85
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 86
(2) Tingkat Lanjutan 87
(3) Tingkat Menengah 88
(4) Tingkat Tinggi 89
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Golongan III
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklat Teknis
Menyusun soal ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
Golongan I dan II
Menyusun Modul Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklat Teknis
1)
Menyusun bahan tayang sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
2) Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat I
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Golongan III
Diklat Teknis
2)
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat IV
Diklat Teknis
Diklatpim Tingkat II
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Golongan III
2) Diklat Struktural:
Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP
sesuai spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Golongan III
Penyusunan bahan
Diklat sesuai
spesialisasinya
Menyusun bahan ajar sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklatpim Tingkat II
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Golongan III
1) Ketua
2)
2) Anggota
1) Diklat Prajabatan:
Diklatpim Tingkat II
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Struktural:
49
1 5 6 7 8 9 10 112 3 4
4) 90
4
a.
1) 91
2) 92
b.
1) 93
2) 94
3) 95
4) 96
c.
1)
97
2)
a)
Tin98
b)
Tin99
c)
Tin100
d)
Tin101
d. 102
5
a.
1) 103
2) 104
b.
1) 105
2) 106
3) 107
4) 108
c.
1)
109
2)
a) 110
b) 111
c) 112
d) 113
d. 114
6 a.
1) 115
2) 116
3) 117
4) 118
b.
1) 119
2) 120
3) 121
4) 122
c.
1) 123
2) 124
3) 125
4) 126
7
a. 127
b. 128
8
a.
1) 129
2) 130
b.
1) 131
2) 132
3) 133
4) 134
c.
1)135
2)
a)
Tin
136
b)
Tin
137
c)
Tin
138
d)
Tin
139
d. 140
JUMLAH
Tingkat Menengah
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Tingkat Dasar
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Diklatpim Tingkat IV
Golongan III
Tingkat Lanjutan
Pengelolaan
Program Diklat di
Instansinya
Mengelola program Diklat di instansinya,
sebagai:
anggota (minimal 30 JP)
Pengevaluasian
program Diklat
Melaksanakan evaluasi program Diklat,
pada:
Diklat Prajabatan
Diklat Fungsional:
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Tingkat Dasar
Tingkat Lanjutan
Tingkat Menengah
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Membimbing peserta Diklat dalam
penulisan KK pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya:
Pembimbingan
peserta Diklat pada
Diklat Struktural
sesuai
spesialisasinya
Pemeriksaan
jawaban ujian Diklat
sesuai
spesialisasinya
Tingkat Menengah
Tingkat Tinggi
Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Pelaksanaan tatap
muka di depan kelas
Diklat sesuai
spesialisasinya
Melaksanakan tatap muka di depan kelas
Diklat sesuai spesialisasinya, pada:
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Golongan III
Diklat Struktural:
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Tingkat Dasar
Diklatpim Tingkat II
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklat Fungsional:
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Golongan III
Diklatpim Tingkat I
Tingkat Lanjutan
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Membimbing peserta Diklat dalam
PKL/OL pada Diklat Struktural sesuai
spesialisasinya:
Golongan I dan II
penanggung jawab (minimal 30 JP)
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Menjadi moderator/ narasumber pada
seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas
pada Diklat Struktural sesuai
spesialisasinya:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat I
Diklat Fungsional:
Diklatpim Tingkat III
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklatpim Tingkat II
50
1 5 6 7 8 9 10 112 3 4
C Pengembangan
Profesi
1) 141
2) 142
a) 143
b) 144
c) 145
a) 146
b) 147
3)
a) 148
b) 149
4)
a) 150
b) 151
5) 152
1) 153
2) 154
3) 155
1) 156
2) 157
b. 158
a. 159
b. 160
4 Pelaksanaan Orasi
Ilmiah sesuai
spesialisasinya
161
A
a. 162
b. 163
B
a.164
b. 165
C Keanggotaan dalam
Tim Penilai Jabatan
Fungsional
Widyaiswara
166
D Pembimbingan
kepada Widyaiswara
jenjang dibawahnya
167
E
a. 168
b. 169
c. 170
F a.
1) 171
2) 172
3) 173
b 174
c. 175
Keterangan :
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
Perolehan Piagam
Kehormatan/ Tanda
Jasa
Memperoleh penghargaan Satya
Lencana Karya Satya, lamanya:
30 (tiga puluh) tahun
Bagian yang dihitamkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dinilai angka kreditnya karena tidak sesuai dengan tugas pokok pada jenjang jabatannya
20 (dua puluh) tahun
10 (sepuluh) tahun
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
Perolehan gelar
kesarjanaan yang
tidak sesuai
spesialisasinya
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak
sesuai spesialisasinya dan/atau lebih dari
satu kali pada jenjang pendidikan yang
sama, pada program:
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Memperoleh penghargaan lainnya dari
pemerintah
Sarjana (S1)
Memperoleh gelar kehormatan akademis
II.
PENUNJANG
3 Pembuatan
peraturan/panduan
dalam lingkup
kediklatan
Membuat peraturan/panduan dalam lingkup
kediklatan, dalam bentuk:
PENUNJANG TUGAS
WIDYAISWARA
Peran Serta dalam
seminar/lokakarya
dalam rangka
pengembangan
wawasan
kompetensi
Widyaiswara
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:
Narasumber/pembahas/penyaji/ ketua
Membimbing kepada Widyaiswara jenjang
dibawahnya
Produk Perundang-undangan
Panduan Kediklatan
Moderator/peserta/anggota panitia
Keanggotaan dalam
Organisasi Profesi
Mengikuti keanggotaan organisasi profesi,
sebagai:
Pengurus
Anggota
Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai
spesialisasinya
JUMLAH
JUMLAH UNSUR UTAMA
2 Penerjemahan/
penyaduran buku
dan bahan ilmiah
lainnya selain buku
yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau
pengembangan
spesialisasinya
a.
didokumentasikan di perpustakaan
instansi/lembaga
Menerjemahkan/menyadur buku yang
terkait lingkup kediklatan dan/atau
pengembangan spesialisasinya, dalam
bentuk:
Buku
Menerjemahkan/menyadur dari bahan
lainnya selain buku yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasinya dalam bentuk naskah.
Naskah
Lokal
Nasional
Majalah Ilmiah:
Terakreditasi
Tidak terakreditasi
Internasional
Buku Proceeding:
Nasional
2)
Editor
Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan
Fungsional Widyaiswara
Surat Kabar:
Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan spesialisasinya,
dalam bentuk:
a.
b. Non Buku, yang dimuat dalam:
1) Jurnal Ilmiah:
Internasional
Nasional terakreditasi
1
Instansi
disajikan dalam pertemuan Ilmiah
Pembuatan Karya
Tulis Ilmiah (KTI)
yang terkait lingkup
kediklatan dan/atau
pengembangan
spesialisasinya
Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan
diedarkan secara nasional, sebagai:
Website
c.
Penulis
Naskah:
diakui oleh instansi yang
bersangkutan
51
1 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
4
Butir Kegiatan jenjang jabatan di bawah
2 3
52
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Diklat
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Widyaiswara
5. Dan Seterusnya
………………., ……………………
NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :
1. ….
2. ….
3. ….
4. dan seterusnya
(Jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :
1. ….
2. ….
3. …. …………………… , ………………..
4. dan seterusnya
(nama penilai I)
NIP.
…………………… , ………………..
(nama penilai II)
NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :
1. ….
2. ….
3. ….
4. dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,
( Nama )
NIP.
53
54
CONTOH : SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR
LAMPIRAN IIA: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Menyatakan bahwa:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar S1/S2/S3*) dengan data-data sebagai berikut :
1. Nomor dan tanggal surat ijin/tugas belajar : 2. Tanggal, bulan, tahun ijazah : 3. Nama Perguruan Tinggi : 4. Jurusan : 5. Kualifikasi Pendidikan : Utama/Penunjang*) 6. Tanggal, bulan, tahun lulus ujian
Penyesuaian ijazah : 7. Jumlah angka kredit :
Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan Langsung,
Nama Jelas NIP. *) coret yang tidak perlu
55
CONTOH : SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LAMPIRAN IIB: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Menyatakan bahwa:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut: NO Uraian Kegiatan
Tanggal Satuan
Hasil Jumlah Volume
Kegiatan
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
Keterangan/ Bukti Fisik
1.
2.
3.
4.
5.
dst
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan Langsung,
Nama Jelas NIP.
56
CONTOH : SURAT TUGAS
LAMPIRAN III: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
SURAT TUGAS MELAKSANAKAN KEGIATAN WIDYAISWARA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Menugaskan:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
untuk melakukan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
NO URAIAN KEGIATAN
KODE BUTIR
KEGIATAN
TEMPAT/ INSTANSI
TANGGAL, BULAN, TAHUN
JUMLAH VOLUME
KEGIATAN
KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
dst
Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan Langsung, Nama Jelas NIP.
57
CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT
LAMPIRAN IV: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Menyatakan bahwa:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Telah melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Diklat, sebagai berikut: NO URAIAN
KEGIATAN
KODE BUTIR
KEGIATAN
TANGGAL SATUAN HASIL
JUMLAH VOLUME
KEGIATAN
ANGKA KREDIT
JUMLAH ANGKA KREDIT
KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.
2.
3.
4.
5.
dst
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Pimpinan Unit Diklat Penyelenggara Kegiatan, Nama Jelas NIP.
58
CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
LAMPIRAN V: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Menyatakan bahwa:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Profesi, sebagai berikut:
NO URAIAN
KEGIATAN
KODE BUTIR
KEGIATAN
TANGGAL SATUAN HASIL
JUMLAH VOLUME
KEGIATAN
ANGKA KREDIT
JUMLAH ANGKA KREDIT
KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.
2.
3.
4.
5.
dst
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan Langsung, Nama Jelas NIP.
59
CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA
LAMPIRAN VI: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Menyatakan bahwa:
Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan/TMT : Unit Kerja :
Telah melaksanakan kegiatan penunjang tugas Widyaiswara, sebagai berikut: NO URAIAN
KEGIATAN
KODE BUTIR
KEGIATAN
TANGGAL SATUAN HASIL
JUMLAH VOLUME
KEGIATAN
ANGKA KREDIT
JUMLAH ANGKA KREDIT
KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.
2.
3.
4.
5.
dst
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan Langsung/Pimpinan Unit Diklat Penyelenggara
Kegiatan, Nama Jelas NIP.
60
CONTOH : PENETAPAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA
LAMPIRAN VII: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
NOMOR :
INSTANSI : Masa Penilaian ......... s/d ...........
A. KETERANGAN PERORANGAN
1 NAMA
2 N I P
3 NOMOR SERI KARPEG
4 PANGKAT/GOL RUANG/TMT
5 TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
6 JENIS KELAMIN
7 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA
8 JABATAN WIDYAISWARA/TMT
9 MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
BARU :
10 UNIT KERJA
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
I UNSUR UTAMA
A. Pendidikan:
1. Pendidikan sekolah yang terakreditasi dan
memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan
2. Pendidikan dan pelatihan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat
3. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat
B. Pengembangan dan pelaksanaan Diklat
C. Pengembangan profesi
JUMLAH UNSUR UTAMA
II UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Widyaiswara
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN … /PANGKAT … /TMT…
Ditetapkan di: Pada tanggal:
Nama Jelas
NIP. Asli disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di ... TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Widyaiswara yang bersangkutan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan;
4. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
5. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan
7. Arsip.
61
CONTOH : SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
LAMPIRAN VIII: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR : .......................................
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Membaca : Surat ………………………….. Nomor :……… tanggal ………. (usulan) Menimbang : a. bahwa Saudara ………………. (NIP ………………..) memenuhi syarat dan
dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara yang setingkat lebih tinggi;
b. Bahwa kenaikan jabatan fungsional tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009;
8. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ................. mengangkat Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ......................................... b. NIP : ......................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ......................................... d. Unit kerja : .........................................
Dalam jabatan .............................................. dengan angka kredit sebesar ............ dan sertifikat lulus Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat............... Nomor ............... tanggal........
KEDUA : **) ...................................................................................... KETIGA : **) ......................................................................................
62
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : ...................................
pada tanggal : ........................
NIP.
TEMBUSAN :
Asli disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di ... TEMBUSAN disampaikan kepada: 1. Widyaiswara yang bersangkutan; 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 5. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; 6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan 7. Arsip. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
63
CONTOH : KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN WIDYAISWARA
LAMPIRAN IX: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR: …..................
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN WIDYAISWARA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara …... dalam jabatan Widyaiswara.
b. ….............................................................................. ….............................................................................. …..............................................................................
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009;
8. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010.
Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala LAN Nomor …................ Tanggal .................
MEMUTUSKAN :
Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal : …..................................................
mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : …..................................
b. NIP : …...................................
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : …...................................
d. Unit kerja : …...................................
dalam jabatan Widyaiswara ..... dengan angka kredit sebesar.... (….)
64
Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku sebesar ...........
Ketiga : **) ..................................................................................
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: …........................... pada tanggal: …............................ …............................................. Nama Jelas NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; 7. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
65
CONTOH : KEPUTUSAN PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN WIDYAISWARA
LAMPIRAN X: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR: …..................
TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN WIDYAISWARA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara …... dalam jabatan Widyaiswara.
b. ….............................................................................. ….............................................................................. …..............................................................................
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010.
Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala LAN Nomor …............. Tanggal ..................
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal : …..................................................
mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : …..................................
b. NIP : …...................................
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : …...................................
d. Unit kerja : …...................................
dalam jabatan Widyaiswara ..... dengan angka kredit sebesar.... (….) Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional
Widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku sebesar ...........
Ketiga : **) ..................................................................................
66
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: …........................... pada tanggal: …............................ …............................................. Nama Jelas NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; 7. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
67
CONTOH : SURAT PEMBERITAHUAN
LAMPIRAN XI: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR: …..................
Dari : Kepada Yth. :
Alamat : Tanggal :
Perihal :
1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa: Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Unit Kerja : Sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan ini sudah ......... (........) tahun menduduki jabatan
Widyaiswara ......, tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah .....
2. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 dan 2 Tahun 2010, dimintakan agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka Saudara akan dibebaskan
sementara dari jabatan Widyaiswara. 4. Demikian untuk dimaklumi dan harap menjadi perhatian Saudara sebagaimana mestinya
Ditetapkan di: …........................... pada tanggal: …............................ ….............................................
Nama Jelas
NIP.
Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Pejabat Instansi yang Berkepentingan.
68
CONTOH : KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN WIDYAISWARA
LAMPIRAN XII: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR: …..................
TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN WIDYAISWARA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Menimbang : a. bahwa Saudara: …... NIP: …... Jabatan....Pangkat…... Golongan Ruang:
......., berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang: ...... Nomor: ......, tanggal: .......
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme pegawai negeri sipil dalam jabatan Widyaiswara dipandang perlu membebaskan sementara pegawai negeri sipil yang bersangkutan dari jabatan Widyaiswara
Mengingat : 1. 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal: ….................................... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Widyaiswara:
a. Nama : ….....................................
b. NIP : ….....................................
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ….....................................
d. Unit Kerja : ….....................................
dari jabatan Widyaiswara ..... dengan angka kredit sebesar ...... (…...) Kedua : Selama masa pembebasan sementara sebagaimana tersebut pada diktum
Pertama, Widyaiswara yang bersangkutan tidak menerima tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.
Ketiga : Saudara ...... dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara ......... Apabila telah .........................................................................
69
Keempat : **) .......................................................................................
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: ….............................. pada tanggal: ….............................. …................................................ Nama Jelas NIP.
Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Kepala Badan/Pusat Diklat yang bersangkutan; 7. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
70
CONTOH : KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN WIDYAISWARA
LAMPIRAN XIII: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR: …..................
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN WIDYAISWARA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara : …………………………. dalam jabatan Widyaiswara;
b. …………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................
Mengingat : 1. 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal ................. mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : …......................................
b. NIP : …......................................
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : …......................................
d. Unit Kerja : …......................................
Kedua : **) ........................................................................................................ Ketiga : **) ......................................................................................
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
71
Ditetapkan di: ….............................. Pada tanggal: ….............................. …................................................ Nama Jelas NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
72
CONTOH : KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN WIDYAISWARA
LAMPIRAN XIV: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2010 NOMOR : 2 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR: …..................
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN WIDYAISWARA KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Menimbang : a. Bahwa Saudara : …………………………. NIP: ...................... pangkat/golongan ruang .............................., jabatan ...................., terhitung mulai tanggal ………….. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang Nomor ………………….. tanggal ……………….. / dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan Widyaiswara;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Widyaiswara, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Widyaiswara.
Mengingat : 1. 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal: …................................... memberhentikan dengan hormat
dari jabatan Widyaiswara:
a. Nama : …......................................
b. NIP : …......................................
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : …......................................
d. Unit Kerja : …......................................
Kedua : **) ...................................................................................... Ketiga : **) ......................................................................................
73
Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya Ditetapkan di: ….............................. Pada tanggal: ….............................. …................................................ Nama Jelas NIP. Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sekretaris Tim Penilai Widyaiswara yang bersangkutan; 4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/daerah*); 6. Pejabat lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
74
LAMPIRAN XV: PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2010 NOMOR 2 TAHUN 2010 TANGGAL 15 JANUARI 2010
PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: 14 TAHUN 2009
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka
Kreditnya yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/22/M.PAN/4/2006 tidak
sesuai lagi dengan perkembangan profesi dan tuntutan
kompetensi;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu
mengatur kembali Jabatan Fungsional Widyaiswara dan
Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);
75
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
76
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
77
Memperhatikan: 1. Usul Kepala Lembaga Administrasi Negara dengan surat Nomor 18/Kep/III/2009 tanggal 23 Maret 2009;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.134-1/93 tanggal 22 Juli 2009;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan fungsional
yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
dan wewenang mendidik, mengajar dan/atau melatih
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat
Pemerintah, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang
berwenang;
2. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada
Lembaga Diklat Pemerintah;
3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Diklat PNS adalah
proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan PNS;
4. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan unit organisasi
pada Kementerian, Non Kementerian, Kesekretariatan
Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas
melakukan pengelolaan Diklat dan pengembangan SDM;
5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah Diklat
yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang
sesuai dengan jenjang jabatan struktural;
78
6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Diklat yang
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi
jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang
jabatan masing-masing;
7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Diklat yang
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi
teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS;
8. Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki
oleh Widyaiswara yang didasarkan pada rumpun keilmuan
tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau
pengalaman kerjanya;
9. Standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan
minimal yang secara umum dimiliki oleh Widyaiswara
dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih
PNS, yang terdiri atas kompetensi pengelolaan
pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi substantif;
10. Pendidikan dan Pelatihan tingkat tinggi adalah Diklat bagi
PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan
struktural Eselon I, Eselon II, dan kompetensi jabatan
fungsional jenjang utama, yang terdiri dari Diklat
Kepemimpinan Tingkat I dan Tingkat II, Diklat Fungsional
jenjang Tingkat Utama, dan Diklat Teknis lainnya yang
setara;
11. Pendidikan dan Pelatihan tingkat menengah adalah Diklat
bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan
struktural Eselon III, dan kompetensi jabatan fungsional
jenjang madya, yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan
Tingkat III, Diklat Fungsional jenjang Tingkat Madya, dan
Diklat Teknis lainnya yang setara;
12. Pendidikan dan Pelatihan tingkat lanjutan adalah Diklat
bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan
struktural Eselon IV, dan kompetensi jabatan fungsional
jenjang muda atau yang setara, yang terdiri dari Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Fungsional jenjang
Tingkat Muda, dan Diklat Teknis lainnya yang setara;
79
13. Pendidikan dan Pelatihan tingkat dasar adalah Diklat bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mencapai
persyaratan kompetensi PNS yaitu Diklat Prajabatan, dan
Diklat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi
jabatan fungsional yang terdiri dari Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional dan Diklat Teknis lainnya yang setara;
14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier
jabatan dan kepangkatannya;
15. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas
menilai prestasi kerja Widyaiswara.
BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN
TUGAS POKOK
Pasal 2
Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun
pendidikan lainnya.
Pasal 3
(1) Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di
bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah.
(2) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh
PNS.
(3) Widyaiswara dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung
jawab kepada Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah yang
bersangkutan.
Pasal 4
(1) Tugas pokok Widyaiswara adalah mendidik, mengajar,
dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah
masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Widyaiswara harus mendapatkan penugasan
secara tertulis dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah
yang bersangkutan.
80
(3) Widyaiswara yang melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga Diklat
Pemerintah di luar instansinya, harus mendapat surat
penugasan dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah
masing-masing.
BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Pasal 5
(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah
Lembaga Administrasi Negara (LAN).
(2) Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melakukan tugas pembinaan antara lain
meliputi:
a. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara;
b. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional
Widyaiswara;
c. menyelenggarakan dan memfasilitasi seleksi dan
pengembangan Jabatan Fungsional Widyaiswara;
d. menyusun kurikulum Diklat Jabatan Fungsional
Widyaiswara;
e. menyelenggarakan dan memfasilitasi Diklat Fungsional
Widyaiswara dan Diklat Teknis bagi Widyaiswara;
f. melakukan evaluasi dan penempatan Jabatan
Fungsional Widyaiswara;
g. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara;
h. menetapkan pedoman sertifikasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara;
81
i. menyelenggarakan dan memfasilitasi proses sertifikasi
Jabatan Fungsional Widyaiswara;
j. mensosialisasikan Jabatan Fungsional Widyaiswara
serta petunjuk pelaksanaannya;
k. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara; dan
l. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
dan kode etik Widyaiswara.
BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 6
(1) Unsur dan sub unsur kegiatan Widyaiswara yang dinilai
angka kreditnya, terdiri atas:
a. Pendidikan, terdiri dari:
1. Pendidikan sekolah yang terakreditasi dan
memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan;
2. Diklat dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan
3. Diklat Prajabatan dan memperoleh STTPP/sertifikat.
b. Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat, terdiri dari:
1. penganalisisan kebutuhan Diklat;
2. penyusunan kurikulum Diklat;
3. penyusunan bahan Diklat sesuai spesialisasinya;
4. pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya;
5. pemeriksaan ujian Diklat sesuai spesialisasinya;
6. pembimbingan peserta Diklat pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya;
7. pengelolaan program Diklat di instansinya; dan
8. pengevaluasian program Diklat.
82
c. Pengembangan Profesi, terdiri dari:
1. pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang terkait
lingkup kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasinya;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan ilmiah
lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan spesialisasinya;
3. pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup
kediklatan; dan
4. pelaksanaan orasi ilmiah sesuai spesialisasinya.
d. Penunjang, meliputi:
1. peran serta dalam seminar/lokakarya dalam rangka
pengembangan wawasan/kompetensi Widyaiswara;
2. keanggotaan dalam organisasi profesi;
3. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional
Widyaiswara;
4. pembimbingan kepada Widyaiswara jenjang di
bawahnya;
5. perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai
spesialisasinya;
6. perolehan piagam kehormatan/tanda jasa;
(2) Unsur dan sub unsur kegiatan Widyaiswara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan rincian angka kreditnya adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7
(1) Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Widyaiswara Pertama;
b. Widyaiswara Muda;
c. Widyaiswara Madya;
d. Widyaiswara Utama.
83
(2) Jenjang pangkat Widyaiswara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a. Widyaiswara Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Widyaiswara Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Widyaiswara Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Widyaiswara Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan
Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka
kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
(4) Penetapan jenjang jabatan Widyaiswara untuk
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan
jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai
dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
84
BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
Pasal 8
(1) Rincian kegiatan Widyaiswara sesuai jenjang jabatan,
adalah sebagai berikut:
a. Widyaiswara Pertama, yaitu:
1. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I
dan II;
2. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III;
3. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV;
4. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III;
5. menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional;
6. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan
Tingkat Dasar;
7. menyusun kurikulum Diklat Fungsional
PenjenjanganTingkat Lanjutan;
8. menyusun kurikulum Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Menengah;
9. menyusun kurikulum Diklat Teknis;
10. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Prajabatan golongan I dan II;
11. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Prajabatan golongan III;
12. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
13. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
14. menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran
(GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat
(RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran
(SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai
spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I
dan II;
85
15. menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran
(GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat
(RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran
(SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai
spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III;
16. menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran
(GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat
(RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran
(SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;
17. menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran
(GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat
(RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran
(SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;
18. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
19. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan III;
20. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
21. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
22. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
23. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Prajabatan Golongan III;
24. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
25. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
26. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;
27. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan III;
86
28. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
29. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
30. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan I dan II;
31. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan III;
32. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;
33. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
34. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I
dan II;
35. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III;
36. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;
37. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;
38. mengelola program Diklat di instansinya;
39. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Prajabatan Golongan I dan II;
40. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Prajabatan Golongan III;
41. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;
42. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Teknis.
b. Widyaiswara Muda, yaitu:
1. melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;
87
2. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan
Golongan I dan II;
3. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan
Golongan III;
4. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim
Tingkat IV;
5. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat
III;
6. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat
II;
7. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat
Pembentukan Jabatan Fungsional;
8. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;
9. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
10. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Menengah;
11. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
12. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis;
13. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat IV;
14. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
15. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Dikat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
16. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Dikat Teknis;
17. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;
18. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional;
88
19. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
20. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;
21. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat IV;
22. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
23. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Lanjutan;
24. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
25. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat IV;
26. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
27. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
28. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
29. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat IV;
30. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
31. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Lanjutan;
32. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
33. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;
34. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional;
89
35. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
36. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
37. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;
38. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional;
39. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
40. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;
41. membimbing peserta Diklat dalam penulisan Kertas
Kerja (KK) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai
spesialisasinya;
42. membimbing peserta Diklat dalam Praktek Kerja
Lapangan (PKL)/Observasi Lapangan (OL) pada
Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
43. menjadi moderator/narasumber pada
seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada
Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
44. mengelola program Diklat di instansinya sebagai
anggota;
45. melaksanakan evaluasi program Diklat pada
Diklatpim Tingkat IV;
46. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Pembentukan Jabatan Fungsional;
47. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
48. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Teknis.
90
c. Widyaiswara Madya, yaitu:
1. melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;
2. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I
dan II;
3. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III;
4. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV;
5. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III;
6. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat II;
7. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat I;
8. menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional;
9. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan
Tingkat Dasar;
10. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan
Tingkat Lanjutan;
11. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan
Tingkat menengah;
12. menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan
Tingkat Tinggi;
13. menyusun kurikulum Diklat Teknis;
14. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat III;
15. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Tingkat Menengah;
16. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
17. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;
18. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat
Menengah;
19. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;
20. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat III;
91
21. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah;
22. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
23. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat III;
24. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Tingkat Menengah;
25. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
26. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat III;
27. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah;
28. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
29. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;
30. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Tingkat Menengah;
31. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
32. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;
33. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat
Menengah;
34. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;
35. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
36. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
37. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
92
38. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
39. menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
40. menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat III sesuai spesialisasinya;
41. mengelola program Diklat di instansinya sebagai
penanggung jawab;
42. melaksanakan evaluasi program Diklatpim Tingkat
III;
43. melaksanakan evaluasi program Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Menengah;
44. melaksanakan evaluasi program Diklat Teknis.
d. Widyaiswara Utama, yaitu:
1. melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;
2. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat
III;
3. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat
II;
4. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat
I;
5. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
6. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Menengah;
7. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
8. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis;
9. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat II;
10. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat I;
93
11. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
12. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
13. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;
14. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;
15. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
16. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;
17. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat II;
18. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat I;
19. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
20. menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
21. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat II;
22. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat I;
23. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
24. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;
25. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat II;
94
26. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat I;
27. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
28. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;
29. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;
30. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;
31. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
32. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;
33. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;
34. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;
35. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;
36. memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;
37. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
38. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
39. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya;
40. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;
41. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
95
42. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;
43. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya;
44. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;
45. menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
46. menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat III sesuai spesialisasinya;
47. menjadi moderator/narasumber pada
seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada
Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya;
48. menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat I sesuai spesialisasinya;
49. mengelola program Diklat di instansinya sebagai
penanggung jawab;
50. melaksanakan evaluasi program Diklat pada
Diklatpim Tingkat II;
51. melaksanakan evaluasi program Diklat pada
Diklatpim Tingkat I;
52. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;
53. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Teknis;
(2) Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Utama
yang melaksanakan kegiatan sub unsur pengembangan
profesi dan unsur penunjang tugas Widyaiswara diberikan
angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
96
Pasal 9
(1) Widyaiswara yang melaksanakan butir kegiatan tatap
muka, menyusun bahan ajar diklat, GBPP/SAP, dan bahan
tayang pada suatu Lembaga Diklat Pemerintah yang
memiliki tugas pokok dan fungsi mendidik, mengajar
dan/atau melatih non PNS diberikan angka kredit
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Widyaiswara harus mendapatkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan Lembaga Diklat
Pemerintah yang bersangkutan.
Pasal 10
Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
a. Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di
atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka
kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I;
b. Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit
setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I;
c. Angka kredit pada kegiatan Diklat Teknis yang dijenjangkan
oleh Instansi Pembina Teknis diperhitungkan sama dengan
angka kredit pada kegiatan Diklat Fungsional sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I;
d. Apabila pada suatu lembaga Diklat terdapat pelaksanaan
kegiatan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang belum
ada penetapan jenjang Diklatnya oleh Instansi Pembina
Teknis dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional, maka
angka kredit kegiatannya akan diperhitungkan sama
dengan angka kredit pada kegiatan Diklat Teknis jenjang
Tingkat Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
97
Pasal 11
(1) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada suatu Lembaga
Diklat diutamakan Widyaiswara yang sesuai dengan
jenjang jabatannya.
(2) Widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan pada beberapa
jenjang diklat sepanjang telah memiliki sertifikat kompetensi
sesuai dengan bidang dan tingkatnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
instansi pembina.
Pasal 12
Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh
Widyaiswara untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan
ketentuan:
a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama, termasuk didalamnya paling
rendah 30 % (tiga puluh persen) harus berasal dari sub
unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat.
b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.
Pasal 13
(1) Widyaiswara Pertama yang akan naik pangkat menjadi
Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan
Widyaiswara Muda pangkat Penata golongan ruang III/c,
dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah
4 (empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur
pengembangan profesi;
(2) Widyaiswara Muda yang akan naik pangkat menjadi Penata
Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan Widyaiswara
Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dari angka
kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan)
angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan
profesi;
98
(3) Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan
Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang
disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit
harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi;
(4) Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi
Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama
pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka
kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam
belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.
Pasal 14
(1) Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama
pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e setiap tahun
sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya diwajibkan
mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka
kredit dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan
Diklat dan sub unsur pengembangan profesi.
(2) Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d untuk naik pangkat setingkat lebih
tinggi selain memenuhi angka kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi angka kredit
kumulatif yang disyaratkan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran II.
Pasal 15
Widyaiswara yang telah memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
99
BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 16
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Widyaiswara diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
(2) Dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara hierarki Widyaiswara wajib mengajukan usul penetapan angka kredit ke Tim Penilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Widyaiswara dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.
Pasal 17
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara adalah sebagai berikut:
a. Kepala LAN untuk Widyaiswara Utama di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya;
b. Pejabat Eselon I yang membidangi Pembinaan Widyaiswara untuk Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya;
c. Sekretaris Utama LAN untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan Instansi Pembina;
d. Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I yang setingkat dengan itu untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing;
e. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan instansi masing-masing.
100
(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
a. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara pusat, bagi
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat
(TPP);
b. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara instansi, bagi
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi
(TPI);
c. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara daerah, bagi
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah (TPD).
Pasal 18
(1) Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara terdiri dari unsur
teknis yang membidangi kediklatan, unsur kepegawaian,
dan pejabat Widyaiswara.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit
Widyaiswara, sebagai berikut:
a. Seorang ketua merangkap anggota;
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang 2
(dua) orang berasal dari pejabat fungsional Widyaiswara.
(4) Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Widyaiswara yang dinilai;
b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai
prestasi kerja Widyaiswara; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.
101
(5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Kepala LAN untuk TPP;
b. Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara,
Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I atau yang setingkat
dengan itu untuk TPI;
c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk TPD Provinsi;
d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk TPD
Kabupaten/Kota.
(6) Pembentukan dan keanggotaan TPI dan TPD Provinsi/
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat rekomendasi dari Kepala LAN selaku
Pimpinan Instansi Pembina.
Pasal 19
(1) Apabila TPI belum dapat dibentuk karena belum memenuhi
syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh TPP.
(2) Apabila TPD Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat
dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja
dilakukan oleh TPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang terdekat secara geografis atau TPP.
(3) Penetapan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada instansi Tim Penilai.
Pasal 20
(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit
Widyaiswara adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
102
Pasal 21
Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Widyaiswara ditetapkan oleh Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina.
Pasal 22
Usul penetapan angka kredit Widyaiswara diajukan oleh:
a. Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat setingkat Eselon I lainnya serta Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala LAN untuk angka kredit Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah atau pejabat di bidang kediklatan serendah-rendahnya setingkat Eselon II kepada Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN atau Pejabat Eselon I yang membawahi unit Pembinaan Widyaiswara untuk angka kredit Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya;
c. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat di bidang kediklatan serendah-rendahnya setingkat Eselon II kepada Sekretaris Utama LAN untuk angka kredit Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pembina;
d. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah serendah-rendahnya setingkat Eselon II kepada Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat setingkat Eselon I lainnya untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi masing-masing;
103
e. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Lembaga
Diklat Pemerintah serendah-rendahnya setingkat Eselon II
kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi
masing-masing.
Pasal 23
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Widyaiswara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Widyaiswara
yang bersangkutan.
BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA
Pasal 24
Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan
Widyaiswara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 25
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam jabatan Widyaiswara harus memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah sarjana (S-1)/Diploma IV sesuai
kualifikasi yang ditentukan;
b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
III/a;
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) rata-rata harus bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
104
(2) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
oleh instansi Pembina
(3) Pengangkatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk
mengisi lowongan formasi Widyaiswara dari CPNS.
(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat
sebagai Widyaiswara harus mengikuti dan lulus Diklat
Fungsional Kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh Instansi
Pembina.
(5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4), yang tidak lulus Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan
diberhentikan dari jabatan Widyaiswara.
Pasal 26
(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan
Widyaiswara harus memenuhi syarat:
a. pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara usia
paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
b. berijazah paling rendah sarjana (S-1)/Diploma IV sesuai
kualifikasi yang ditentukan;
c. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
III/a;
d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional
Kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh Instansi
Pembina;
e. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam
jabatan Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan
Angka Kredit awal yang ditetapkan oleh Kepala LAN
selaku Pimpinan Instansi Pembina;
105
f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat
keterangan sehat (general check-up/medical record)
yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh
pemerintah; dan
g. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam DP-3 rata-rata harus bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya.
(3) Jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit setelah mendapatkan
rekomendasi dari Instansi Pembina.
(4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
(5) Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural dan/atau
jabatan fungsional lainnya yang dapat diberikan nilai angka
kredit adalah jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional
lainnya yang terkait dengan bidang tugas pengajaran yang
akan dilaksanakan.
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan ayat (3) adalah bagi PNS yang
menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon I, sehat
jasmani dan rokhani serta lulus uji kompetensi untuk
memenuhi formasi Widyaiswara yang melaksanakan tugas
pokok pada Diklatpim Tingkat II dan Tingkat I.
(7) Pelaksanaan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan oleh instansi terkait yaitu Lembaga
Administrasi Negara, Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Instansi
Pengusul/ Pengguna.
106
(8) Pengajuan pengangkatan pejabat Struktural Eselon I dan
Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-
lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum yang bersangkutan
mencapai batas usia pensiun dari jabatan strukturalnya,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tiga bulan setelah diajukan oleh pejabat pembina
kepegawaian, paling lambat 3 (tiga) bulan rekomendasi
dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil diangkat
sebagai Widyaiswara dari Lembaga Administrasi
Negara.
b. Setelah mendapat rekomendasi paling lambat 3(tiga)
bulan harus telah diajukan kepada Pejabat yang
berwenang mengangkat.
(9) Pedoman pengangkatan dan penetapan angka kredit
untuk penetapan jenjang jabatan Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh
Instansi Pembina.
Pasal 27
(1) Pengangkatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan formasi
jabatan Widyaiswara, sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri Sipil pusat dilaksanakan sesuai dengan
formasi jabatan Widyaiswara yang ditetapkan oleh
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
b. Pegawai Negeri Sipil daerah dilaksanakan sesuai
dengan formasi jabatan Widyaiswara yang ditetapkan
oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
(2) Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), untuk seorang Widyaiswara
jumlah jam pelajaran minimal pertahun dari kegiatan tatap
muka yaitu 500 Jam Pelajaran (JP).
(3) Instansi pemerintah pusat dan daerah yang tidak memiliki
Lembaga Diklat tidak dapat mengangkat Widyaiswara.
107
BAB IX
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT WIDYAISWARA UTAMA
Pasal 28
Untuk diangkat dalam jabatan Widyaiswara Utama di samping
memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tersedianya formasi jabatan Widyaiswara Utama;
b. melakukan orasi ilmiah.
Pasal 29
(1) Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c yang telah memenuhi jumlah angka
kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi namun tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penetapan angka
kreditnya hanya akan digunakan untuk pemeliharaan dalam
jabatan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c.
(2) Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwajibkan mengumpulkan angka kredit setiap tahun paling
rendah 20 (dua puluh) dari sub unsur pengembangan dan
pelaksanaan Diklat serta sub unsur pengembangan profesi.
(3) Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimungkinkan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi apabila telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28.
BAB X
DIKLAT KEWIDYAISWARAAN
Pasal 30
(1) Widyaiswara yang diangkat pertama kali dalam jabatan
Widyaiswara wajib mengikuti dan lulus Diklat
Kewidyaiswaraan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
108
(2) Widyaiswara yang akan diangkat dalam jabatan setingkat
lebih tinggi, selain memenuhi angka kredit kumulatif yang
telah ditetapkan wajib mengikuti Diklat Kewidyaiswaraan
yang pedomannya ditetapkan oleh instansi Pembina.
BAB XI
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN JABATAN
Pasal 31
(1) Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a, sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat
Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir
dalam jabatan Widyaiswaranya tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.
(2) Widyaiswara Utama, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap 1 (satu) tahun sejak menduduki
jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1).
(3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Widyaiswara
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
berat berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk
persalinan ke empat dan seterusnya; atau
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
109
Pasal 32
(1) Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1), dan ayat (2) dapat diangkat kembali dalam jabatan
Widyaiswara.
(2) Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat
kembali dalam jabatan Widyaiswara.
(3) Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
huruf b dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara
apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak
bersalah.
(4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Widyaiswara yang
dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, dapat dilaksanakan apabila berusia paling tinggi
2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai
jabatan terakhir yang didudukinya.
(5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki
sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya.
(6) Widyaiswara yang diangkat kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) butir a, c, d, dan e, dapat
mengajukan usul penetapan angka kredit Widyaiswara dari
kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama dibebaskan
sementara dari jabatan Widyaiswara.
Pasal 33
Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi;
110
b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang disyaratkan; atau
c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat
berupa penurunan pangkat.
Pasal 34
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan
pemberhentian dari jabatan Fungsional Widyaiswara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal
33, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian pada instansi
yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 35
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh
Kepala LAN dan Kepala BKN.
Pasal 36
Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara ini ditetapkan, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/66/M.PAN/6/2005 tentang
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/22/M.PAN/4/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini
dianggap tidak sesuai lagi, maka Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini dapat ditinjau kembali.
111
Pasal 38
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal: 25 September 2009
LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2009
Wid.
Pertama
Wid.
Muda
Wid.
Madya
Wid.
Utama
1 2 3 6 7 8 9 10 11
I 1
a. 1 200 200 200 200 Ijazah
b. 2 150 150 150 150 Ijazah
c. 3 100 100 100 100 Ijazah
4 1 1 1 1 STTPP/ Sertifikat.
B. 1
a. 5 2 Laporan
b. 6 1 1.50 Laporan
2
a.
a) 7 0.30 Laporan
b) 8 0.10 0.20 Laporan
a) 9 0.30 Laporan
b) 10 0.10 0.20 Laporan
b.
a) 11 0.30 Laporan
b) 12 0.10 0.20 Laporan
a) 13 0.60 Laporan
b) 14 0.15 0.30 0.45 Laporan
a) 15 0.72 Laporan
b) 16 0.36 0.54 Laporan
2) Diklatpim Tingkat III, sebagai:
Anggota
2) Golongan III, sebagai:
Ketua
Anggota
Ketua
Anggota
Diklat Struktural :
1) Diklatpim Tingkat IV, sebagai:
Diklat Prajabatan:
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA
2
PENGEMBANGAN
DAN
PELAKSANAAN
DIKLAT
Penganalisisan Kebutuhan
Diklat
Anggota
Melaksanakan analisis kebutuhan Diklat (AKD),
sebagai:
Ketua
Menyusun kurikulum Diklat pada:
5
Pendidikan dan Pelatihan
dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan
(STTPP)/sertifikat
SUB-UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN
PELAKSANA/ANGKA KREDITKODE
BUTIR
KEG.
A.
Doktor (S-3)
Mengikuti Diklat dan memperoleh STTPP/sertifikat
minimal 30 jam pelajaran (JP).
PENDIDIKAN
Pascasarjana (S-2)
Ketua
SATUAN HASIL
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi
dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan, jenjang:
Sarjana (S-1)
Pendidikan sekolah yang
terakreditasi dan
memperoleh ijazah/gelar
kesarjanaan
1) Golongan I dan II, sebagai:
Anggota
Anggota
Ketua
3) Diklatpim Tingkat II, sebagai:
Ketua
NO
UTAMA
4
Penyusunan kurikulum
Diklat
UNSUR
112
Wid.
Pertama
Wid.
Muda
Wid.
Madya
Wid.
Utama
1 2 3 6 7 8 9 10 115
SUB-UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN
PELAKSANA/ANGKA KREDITKODE
BUTIR
KEG.
SATUAN HASILNO
4
UNSUR
a) 17 0.80 Laporan
b) 18 0.60 Laporan
c.
1)
19 0.60 Laporan
20 0.20 0.40 Laporan
21 0.30 Laporan
22 0.10 0.20 Laporan
23 0.40 Laporan
24 0.10 0.20 0.30 Laporan
25 0.40 Laporan
26 0.10 0.20 0.30 Laporan
27 0.40 Laporan
28 0.20 0.30 Laporan
d.
29 0.30 0.40 Laporan
30 0.10 0.20 Laporan
3 a.
a)
Tin
31 0.10 Naskah
b)
Tin
32 0.10 Naskah
a)
Tin
33 0.20 Naskah
b)
Tin
34 0.30 Naskah
c)
Tin
35 0.40 Naskah
d)
Tin
36 0.40 Naskah
3) a) 37
0.20 Naskah
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 38 0.10 Naskah
(2) Tingkat Lanjutan 39 0.20 Naskah
(3) Tingkat Menengah 40 0.30 Naskah
(4) Tingkat Tinggi 41 0.40 Naskah
4) 42 0.10 0.10 0.10 0.10 Naskah
Penyusunan bahan Diklat
sesuai spesialisasinya
Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya,
pada:
c) Tingkat Menengah, sebagai:
2)
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Teknis
Golongan III
Diklat Teknis, sebagai:
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
b) Tingkat Lanjutan, sebagai:
Diklatpim Tingkat IV
2) Anggota
2) Anggota
2) Anggota
Diklatpim Tingkat III
1) Ketua
1) Ketua
1) Ketua
1)
Diklat Struktural:
Diklat Fungsional:
1) Ketua
d) Tingkat Tinggi, sebagai:
Anggota
a) Ketua
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
b) Anggota
2) Diklat Fungsional Penjenjangan
2) Anggota
1) Ketua
4) Diklatpim Tingkat I, sebagai:
Ketua
Diklat pembentukan jabatan fungsional,
sebagai:
a) Tingkat Dasar, sebagai:
2) Anggota
Diklat Fungsional Penjenjangan:
113
Wid.
Pertama
Wid.
Muda
Wid.
Madya
Wid.
Utama
1 2 3 6 7 8 9 10 115
SUB-UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN
PELAKSANA/ANGKA KREDITKODE
BUTIR
KEG.
SATUAN HASILNO
4
UNSUR
b.
a) 43 0.10 GBPP dan SAP
b) 44 0.10 GBPP dan SAP
a) 45 0.20 GBPP dan SAP
b) 46 0.30 GBPP dan SAP
c) 47 0.40 GBPP dan SAP
d) 48 0.40 GBPP dan SAP
3) a) 49
0.20 GBPP dan SAP
b)
(1) Tingkat Dasar 50 0.10 GBPP dan SAP
(2) Tingkat Lanjutan 51 0.20 GBPP dan SAP
(3) Tingkat Menengah 52 0.30 GBPP dan SAP
(4) Tingkat Tinggi 53 0.40 GBPP dan SAP
4) 54 0.10 0.10 0.10 0.10 GBPP dan SAP
c.
a) 55 0.10 Bahan Tayang
b) 56 0.10 Bahan Tayang
a) 57 0.20 Bahan Tayang
b) 58 0.30 Bahan Tayang
c) 59 0.40 Bahan Tayang
d) 60 0.40 Bahan Tayang
3) a) 61
0.20 Bahan Tayang
b)
(1) Tingkat Dasar 62 0.10 Bahan Tayang
(2) Tingkat Lanjutan 63 0.20 Bahan Tayang
(3) Tingkat Menengah 64 0.30 Bahan Tayang
(4) Tingkat Tinggi 65 0.40 Bahan Tayang
4) 66 0.10 0.10 0.10 0.10 Bahan Tayang
d.
a)
Tin
67 0.60 Modul
b)
Tin68 0.60 Modul
Diklatpim Tingkat I
Golongan I dan II
Golongan III
Diklatpim Tingkat III
Menyusun bahan tayang sesuai
spesialisasinya, pada:
2)
2) Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat IV
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklat Struktural:
Diklat Prajabatan:
Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya, pada:
1) Diklat Prajabatan:
Diklatpim Tingkat IV
Golongan I dan II
Golongan III
Diklatpim Tingkat II
Diklat Teknis
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklatpim Tingkat II
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklat Teknis
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat I
1) Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Golongan III
Menyusun Modul Diklat sesuai spesialisasinya,
pada:
1)
114
Wid.
Pertama
Wid.
Muda
Wid.
Madya
Wid.
Utama
1 2 3 6 7 8 9 10 115
SUB-UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN
PELAKSANA/ANGKA KREDITKODE
BUTIR
KEG.
SATUAN HASILNO
4
UNSUR
a)
Tin
69 1.20 Modul
b)
Tin
70 1.80 Modul
c)
Tin
71 2.40 Modul
d)
Tin
72 2.40 Modul
3) a) 73
1.20 Modul
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 74 0.60 Modul
(2) Tingkat Lanjutan 75 1.20 Modul
(3) Tingkat Menengah 76 1.80 Modul
(4) Tingkat Tinggi 77 2.40 Modul
4) 78 0.60 0.60 0.60 0.60 Modul
e.
a)
Tin
79 0.02 Laporan
b)
Tin
80 0.02 Laporan
a)
Tin
81 0.04 Laporan
b)
Tin
82 0.06 Laporan
c)
Tin
83 0.08 Laporan
d)
Tin
84 0.08 Laporan
3) a) 85
0.04 Laporan
b)
Tin (1) Tingkat Dasar 86 0.02 Laporan
(2) Tingkat Lanjutan 87 0.04 Laporan
(3) Tingkat Menengah 88 0.06 Laporan
(4) Tingkat Tinggi 89 0.08 Laporan
4) 90 0.02 0.02 0.02 0.02 Laporan
4
a.
1) 91 0.025 Jam Pelajaran
2) 92 0.025 Jam Pelajaran
b.
1) 93 0.04 Jam Pelajaran
2) 94 0.05 Jam Pelajaran
3) 95 0.06 Jam Pelajaran
4) 96 0.06 Jam Pelajaran
Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya, pada:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Golongan III
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat III
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat II
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklat Teknis
Diklat Struktural:
1) Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Golongan III
2)
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat I
2)
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Pelaksanaan tatap muka di
depan kelas Diklat sesuai
spesialisasinya
Diklatpim Tingkat IV
Diklat Teknis
Menyusun soal ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
115
Wid.
Pertama
Wid.
Muda
Wid.
Madya
Wid.
Utama
1 2 3 6 7 8 9 10 115
SUB-UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN
PELAKSANA/ANGKA KREDITKODE
BUTIR
KEG.
SATUAN HASILNO
4
UNSUR
c.
1) 97 0.04 Jam Pelajaran
2)
a)
Tin
98 0.025 Jam Pelajaran
b)
Tin
99 0.04 Jam Pelajaran
c)
Tin
100 0.05 Jam Pelajaran
d)
Tin
101 0.06 Jam Pelajaran
d. 102 0.025 0.025 0.025 0.025 Jam Pelajaran
5
a.
1) 103 0.02 Laporan
2) 104 0.02 Laporan
b.
1) 105 0.02 Laporan
2) 106 0.04 Laporan
3) 107 0.24 Laporan
4) 108 0.24 Laporan
c.
1) 109 0.04 Laporan
2)
a)
Tin
110 0.02 Laporan
b)
Tin
111 0.04 Laporan
c)
Tin
112 0.06 Laporan
d)
Tin
113 0.08 Laporan
d. 114 0.02 0.02 0.02 0.02 Laporan
6 a.
1) 115 0.10 0.10 0.10 Laporan
Pembimbingan KK 2) 116 0.15 0.15 Laporan
Pembimbingan KK 3) 117 0.40 Laporan
Pembimbingan KK 4) 118 0.60 Laporan
Pembimbingan KK b.
1) 119 0.10 0.10 0.10 Laporan
Pembimbingan KK 2) 120 0.15 0.15 Laporan
Pembimbingan KK 3) 121 0.40 Laporan
Pembimbingan KK 4) 122 0.60 Laporan
Pembimbingan KK
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Tingkat Lanjutan
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Tingkat Tinggi
Diklat Teknis
Diklatpim Tingkat I
Golongan III
Diklat Struktural:
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat IV
Tingkat Menengah
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat I
Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL
pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat II
Membimbing peserta Diklat dalam penulisan
KK pada Diklat Struktural sesuai
spesialisasinya:
Tingkat Lanjutan
Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional
Tingkat Dasar
Diklat Fungsional:
Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Tingkat Dasar
Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya, pada:
Diklat Prajabatan:
Golongan I dan II
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Tingkat Menengah
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Diklat Fungsional:
Pembimbingan peserta
Diklat pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya
Pemeriksaan jawaban ujian
Diklat sesuai spesialisasinya
116
Wid.
Pertama
Wid.
Muda
Wid.
Madya
Wid.
Utama
1 2 3 6 7 8 9 10 115
SUB-UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN
PELAKSANA/ANGKA KREDITKODE
BUTIR
KEG.
SATUAN HASILNO
4
UNSUR
c.
1) 123 0.08 0.08 0.08 Laporan
Pembimbingan KK 2) 124 0.12 0.12 Laporan
Pembimbingan KK 3) 125 0.16 Laporan
Pembimbingan KK 4) 126 0.16 Laporan
Pembimbingan KK 7
a. 127 0.03 0.04 Laporan
Pembimbingan KK b. 128 0.01 0.02 Laporan
Pembimbingan KK 8
a.
1) 129 0.03 Laporan
Pembimbingan KK 2) 130 0.03 Laporan
Pembimbingan KK b.
1) 131 0.06 Laporan
Pembimbingan KK 2) 132 0.09 Laporan
Pembimbingan KK 3) 133 0.12 Laporan
Pembimbingan KK 4) 134 0.12 Laporan
Pembimbingan KK c.
1) 135 0.06 Laporan
Pembimbingan KK 2)
a)
Tin
136 0.03 Laporan
Pembimbingan KK b)
Tin
137 0.06 Laporan
Pembimbingan KK c)
Tin
138 0.09 Laporan
Pembimbingan KK d)
Tin
139 0.12 Laporan
Pembimbingan KK d. 140 0.03 0.03 0.03 0.03 Laporan
Pembimbingan KK C
1) 141 20 20 20 20 Buku
2) 142 5 5 5 5 Buku
a) 143 5 5 5 5 Artikel
b) 144 2.50 2.50 2.50 2.50 Artikel
c) 145 1 1 1 1 Artikel
Diklat Fungsional:
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat IV
Diklatpim Tingkat I
Tingkat Dasar
Tingkat Lanjutan
Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional
Diklatpim Tingkat III
Diklatpim Tingkat II
Diklat Prajabatan
Diklat Struktural:
Tingkat Tinggi
Mengelola program Diklat di instansinya, sebagai:
penanggung jawab (minimal 30 JP)
anggota (minimal 30 JP)
Diklatpim Tingkat III
Pengelolaan Program Diklat
di Instansinya
Diklatpim Tingkat II
Diklatpim Tingkat I
Menjadi moderator/ narasumber pada
seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada
Diklat Struktural sesuai spesialisasinya:
Melaksanakan evaluasi program Diklat, pada:
Golongan I dan II
Buku dengan ISBN, diterbitkan, dan diedarkan
secara nasional, sebagai:
Golongan III
Editor
Diklat Fungsional Penjenjangan:
Tingkat Menengah
Diklat Teknis
a.
Penulis
1) Jurnal Ilmiah:
Internasional
Instansi
Membuat KTI yang terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan spesialisasinya, dalam
bentuk:
Nasional terakreditasi
Non Buku, yang dimuat dalam:b.
Pembuatan Karya Tulis
Ilmiah (KTI) yang terkait
lingkup kediklatan dan/atau
pengembangan
spesialisasinya
Pengembangan
Profesi
1
Pengevaluasian program
Diklat
117
Wid.
Pertama
Wid.
Muda
Wid.
Madya
Wid.
Utama
1 2 3 6 7 8 9 10 115
SUB-UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN
PELAKSANA/ANGKA KREDITKODE
BUTIR
KEG.
SATUAN HASILNO
4
UNSUR
a) 146 3 3 3 3 Artikel
b) 147 1.50 1.50 1.50 1.50 Artikel
3)
a) 148 5 5 5 5 Artikel
b) 149 2.50 2.50 2.50 2.50 Artikel
4)
a) 150 3 3 3 3 Artikel
b) 151 1.50 1.50 1.50 1.50 Artikel
5) 152 2 2 2 2 Artikel
1) 153 3 3 3 3 Naskah
2) 154 2 2 2 2 Naskah
3) 155 1 1 1 1 Naskah
1) 156 7 7 7 7 Buku
2) 157 1.50 1.50 1.50 1.50 Naskah
b. 158 1 1 1 1 Naskah
a. 159 3 3 3 3 Peraturan
b. 160 1.50 1.50 1.50 1.50 Panduan
4 Pelaksanaan Orasi Ilmiah
sesuai spesialisasinya
161 5 Berita Acara dan
Sinopsis
II A
a. 162 2 2 2 2 Setiap Kali
b. 163 1 1 1 1 Setiap Kali
B
a. 164 1 1 1 1 Setiap Tahun
b. 165 0.75 0.75 0.75 0.75 Setiap Tahun
C Keanggotaan dalam Tim
Penilai Jabatan Fungsional
Widyaiswara
166 0.04 0.04 0.04 0.04 DUPAK
disajikan dalam pertemuan Ilmiah
Lokal
didokumentasikan di perpustakaan
instansi/lembaga
Website
c.
Menerjemahkan/menyadur dari bahan lainnya
selain buku yang terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan spesialisasinya
dalam bentuk naskah.
Mengikuti keanggotaan organisasi profesi, sebagai:
Melaksanakan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya
Internasional
Pembuatan
peraturan/panduan dalam
lingkup kediklatan
3
Produk Perundang-undangan
2 Penerjemahan/ penyaduran
buku dan bahan ilmiah
lainnya selain buku yang
terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan
spesialisasinya
Buku
a.
PENUNJANG PENUNJANG TUGAS
WIDYAISWARA
Peran Serta dalam seminar/
lokakarya dalam rangka
pengembangan wawasan
kompetensi Widyaiswara
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:
Narasumber/pembahas/penyaji/ ketua panitia
Moderator/peserta/anggota panitia
Keanggotaan dalam
Organisasi Profesi
Pengurus
Naskah
Menerjemahkan/menyadur buku yang terkait
lingkup kediklatan dan/atau pengembangan
spesialisasinya, dalam bentuk:
Terakreditasi
Membuat peraturan/panduan dalam lingkup
kediklatan, dalam bentuk:
Nasional
diakui oleh instansi yang bersangkutan
Anggota
Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan
Fungsional Widyaiswara
Panduan Kediklatan
Naskah:
Nasional
2) Majalah Ilmiah:
Surat Kabar:
Buku Proceeding:
Tidak terakreditasi
118
Wid.
Pertama
Wid.
Muda
Wid.
Madya
Wid.
Utama
1 2 3 6 7 8 9 10 115
SUB-UNSUR KEGIATAN BUTIR KEGIATAN
PELAKSANA/ANGKA KREDITKODE
BUTIR
KEG.
SATUAN HASILNO
4
UNSUR
D Pembimbingan kepada
Widyaiswara jenjang
dibawahnya
167 0.25 0.25 0.25 0.25 Laporan
E
a. 168 15 15 15 15 Ijazah
b. 169 10 10 10 10 Ijazah
c. 170 5 5 5 5 Ijazah
F a.
1) 171 3 3 3 3 Piagam
2) 172 2 2 2 2 Piagam
3) 173 1 1 1 1 Piagam
b 174 1 1 1 1 Piagam
c. 175 10 10 10 10 GelarMemperoleh gelar kehormatan akademis
Perolehan Piagam
Kehormatan/ Tanda Jasa
Memperoleh penghargaan Satya Lencana
Karya Satya, lamanya:
10 (sepuluh) tahun
Memperoleh penghargaan lainnya dari
pemerintah
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai
spesialisasinya dan/atau lebih dari satu kali pada
jenjang pendidikan yang sama, pada program:
Doktor (S-3)
Pasca Sarjana (S-2)
Perolehan gelar
kesarjanaan yang tidak
sesuai spesialisasinya
Sarjana (S-1)
Membimbing kepada Widyaiswara jenjang
dibawahnya
30 (tiga puluh) tahun
20 (dua puluh) tahun
119
LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2009
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
1 UNSUR UTAMA
A Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Diklat
B Pengembangan & Pelaksanaan Diklat
C Pengembangan profesi
2 UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas di bidang diklat ≤ 20% - 10 20 40 60 90 120 150 190
100 150 200 300 400 550 700 850 1050
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
NO. PERSENTASE U N S U RMUDA
WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV
240
UTAMAPERTAMA
80
MADYA
J U M L A H
≥ 80% - 40
JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
600 760360 480160
120
LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2009
III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
1 UNSUR UTAMA
A Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 150 150 150 150 150 150 150
2. Diklat
B Pengembangan & Pelaksanaan Diklat
C Pengembangan profesi
2 UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas di bidang diklat ≤ 20% 10 30 50 80 110 140 180
200 300 400 550 700 850 1050
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)
150
NO.JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
PERTAMA
JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
UTAMA
-
-
150
MADYA
J U M L A H
PERSENTASE
III/b
≥ 80% 40 120 200 560
U N S U R
720
MUDA
320 440
121
LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2009
III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
1 UNSUR UTAMA
A Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200 200 200
2. Diklat
B Pengembangan & Pelaksanaan Diklat
C Pengembangan profesi
2 UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas di bidang diklat ≤ 20% - 20 40 70 100 130 170
200 300 400 550 700 850 1050
WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
NO. U N S U R PERSENTASE MUDA
J U M L A H
160 280 400≥ 80% - 80
JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
680520
MADYA UTAMA
122