BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NO. … 2009 SERI. …
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR … TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2010
i
DDAAFFTTAARR IISSII
BAB I PENDAHULUAN I – 1
1.1 Latar Belakang I – 1 1.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah I – 2 1.1.2 Landasan Hukum I – 2
1.2 Tujuan, Sasaran dan Fungsi I – 5 1.2.1 Tujuan I – 5 1.2.2 Sasaran I – 5 1.2.3 Fungsi I – 5
1.3 Pendekatan dan Proses Penyusunan RKPD I – 5 1.4 Alur Pikir I – 6 1.5 Sistematika I – 7
BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH II – 1
2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah II – 1 2.1.1 Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat II – 1
2.1.2 Evaluasi terhadap Kinerja Bidang Pembangunan 2007-2008 II – 4
2.3 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah II – 13 2.3.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah II – 13 2.3.2 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah II – 15
2.4 Isu Strategis II – 16
BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 III – 1
3.1 Prioritas Pembangunan Daerah III – 1
3.2 Kewilayahan III – 5
3.3 Program Pembangunan III – 6 3.3.1 Common Goals III – 10 3.3.2 Non Common Goals III – 32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2010 IV – 1
4.1 Rencana Kerja Kegiatan Common Goals IV – 1
4.2 Rencana Kerja Kegiatan Penunjang (Non Common Goals) IV – 2
BAB V KKEERRAANNGGKKAA AANNGGGGAARRAANN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH V – 1
5.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi V – 2 5.1.1 Pendapatan Daerah V – 2 5.1.2 Belanja Daerah V – 5 5.1.3 Pembiayaan Daerah V – 8
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah V – 8 5.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah V – 8 5.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah V – 12 5.2.3 Proyeksi Kebutuhan Belanja Daerah Provinsi V – 14 Jawa Barat 2010 5.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah V – 16
5.3 Non Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Non APBD) V – 16 5.3.1 APBN V – 17 5.3.2 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) V – 19 5.3.3 Kebijakan Non APBD V – 21 5.3.4 Proyeksi Non APBD 2010 V – 24
5.4 Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran Pembangunan Daerah V – 25
BAB VI PENUTUP VI – 1
ii
DDAAFFTTAARR TTAABBEELL
Tabel 2.1 Gambaran Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2006 - 2008 II – 2 Tabel 2.2 PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tiga Sektor Utama II – 3 Tabel 2.3 Kinerja Pengelolaan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat II – 9 Tabel 2.4 Proyeksi Indikator Pembangunan Jawa Barat Tahun 2010 II – 15 Tabel 2.5 Realisasi dan Rencana/ Minat Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Th. 2004-2008 II – 24 Tabel 3.1 Common Goals dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat III – 27 Matriks Rencana Kerja Common Goals IV – 3 Matriks Rencana Kerja Non-Common Goals IV – 82
Tabel 5.1 Perkembangan Dana Pembangunan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2009 V – 2 Tabel 5.2 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 - 2009 V – 2 Tabel 5.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008 V – 3 Tabel 5.4 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2009 V – 4 Tabel 5.5 Perkembangan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008 V – 4 Tabel 5.6 Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008 V – 5 Tabel 5.7 Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2009 V – 6 Tabel 5.8 Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Tahun 2004-2008 Dibandingkan dengan APBD Tahun 2004-2008 V – 6 Tabel 5.9 Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2004-2008 V – 9 Tabel 5.10 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2004-2008 V – 8 Tabel 5.11 Proyeksi APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2010-2011 V – 10 Tabel 5.12 Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Langsung V – 15 Tabel 5.13 Proporsi Indikatif Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah Berdasarkan Urusan V – 15 Tabel 5.14 Jumlah Dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2009 V – 17 Tabel 5.15 Alokasi Dana Dekonsentrasi Berdasarkan OPD di Provinsi Jawa Barat V – 18 Tabel 5.16 Alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2009 V – 18 Tabel 5.17 Rekap DIPA Tahun 2009 Provinsi Jawa Barat V – 20 Tabel 5.18 Alokasi Dana PHLN Berdasarkan Kementrian di Provinsi Jawa Barat V – 20 Tabel 5.19 Proyeksi Non APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 V – 25 Tabel 5.20 Alokasi Anggaran Sementara Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 V – 25
1
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari
Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka
panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan
jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
Substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJP Daerah serta memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai
pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD memuat
kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan
dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus
dilaksanakan secara konsisten.
Tahun 2010 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Kepala
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun
2010 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2008-2013 atau sebagai tindak lanjut dari
RKPD Tahun 2009. Penyusunan RKPD Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat berpedoman pada
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang
dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada
tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta
memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD serta berbagai pihak, baik politisi,
teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.
1.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 dilaksanakan
dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJP Daerah
Tahun 2005-2025 maupun RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJP Daerah Jawa Barat 2005-2025,
“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, dengan Misi :
1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif
dan berdaya saing,
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah,
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : TANGGAL : TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010
2
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari,
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik,
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Adapun Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam RPJM Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008-2013, “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis
dan Sejahtera”, dengan Misi :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing,
2. Meningkatkan pembangunan Ekonomi Regional berbasis potensi lokal,
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah,
4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang
berkelanjutan,
5. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.
1.1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Provinsi
adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang
(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 60);
5
1.2 Tujuan, Sasaran dan Fungsi
1.2.1 Tujuan
Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 untuk mewujudkan sinergitas
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar
wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi
alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.2.2 Sasaran
Sasaran RKPD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan
tahunan daerah Provinsi Jawa Barat, yang bersumber dana dari APBD maupun non APBD.
1.2.3 Fungsi
Fungsi RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 merupakan dasar hukum perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan (sesuai Prinsip Shewhart Cycle) bagi :
1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja
(Renja) OPD;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota;
3. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010;
4. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah
dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2010.
1.3 Pendekatan dan Proses Penyusunan RKPD
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa
Barat yaitu :
1. Pendekatan politik, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang
berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
2. Pendekatan teknokratik, pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah
yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
3. Pendekatan partisipatif, pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan
terhadap pembangunan;
4. Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom-up) yang dilaksanakan
menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.
6
Proses penyusunan RKPD Provinsi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja OPD
2. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
3. Penyusunan rancangan awal RKPD;
4. Penyusunan Rancangan awal Renja OPD oleh Kepala OPD dengan memperhatikan
Rancangan Awal RKPD, tugas dan fungsi OPD serta capaian keberhasilan dan masalah
dalam periode sebelumnya;
5. Forum OPD/forum gabungan OPD;
6. Pra Musrenbang Provinsi;
7. Musrenbang Provinsi;
8. Pasca Musrenbang (penyusunan rancangan akhir RKPD, penyampaian rancangan akhir
RKPD kepada Gubernur dan DPRD, Penetapan RKPD, Pendistribusian RKPD, Sosialisasi
RKPD, Penyusunan rancangan akhir Renja OPD, dan Penyampaian RKPD kepada Gubernur
dan DPRD).
1.4 Alur Pikir
Kerangka pemikiran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
VISI RPJMD 2008-2013
1. Mewujudkan
Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Insfrastruktur Wilayah.
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.
Indikator Kinerja Misi
Kendali Implementasi
Target Program/ Kegiatan
Dinamika, Fenomena & Isu Strategis • Nasional • Regional • Kabupaten/Kota
Proyeksi Indikator Makro Regional • Ekonomi • Sosial Budaya • Pemerintah • Lingkungan
Sinergi Program Pembangunan • Nasional • Regional • Kabupaten/Kota
Evaluasi Pembangunan
Tahun 2008
Fokus Sasaran Pembangunan
Daerah Tahun 2010
• Common Goals
• Non Common Goals
• Kewilayahan
Program dan
Target
Target Indikator Kinerja • Misi • Program • Kegiatan
2008
Kapasitas Pendanaan Pembangunan • APBD • APBN • Swasta/ Masyarakat
Kesepakatan Pemerintah
dengan Kabupaten/ Kota antar Provinsi
Sinergi Pembangunan
oleh Non Aparatur
2009
7
1.5 Sistematika
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, yang
mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran
tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, visi dan misi jangka menengah
daerah, serta kaitannya dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam
RPJP Daerah Jawa Barat 2005-2025, dasar hukum yang digunakan sebagai
pedoman penyusunan RKPD, pedoman penyusunan RKPD, kedudukan RKPD
tahun rencana dalam proses perencanaan pembangunan, dan proses
penyusunan RKPD.
1.2. Tujuan, Sasaran dan Fungsi
Menjelaskan tujuan, sasaran dan fungsi penyusunan RKPD 2010.
1.3. Pendekatan dan Proses Penyusunan RKPD
Menjelaskan pendekatan dan proses penyusunan RKPD sejak penyusunan
rancangan awal RKPD, rancangan RKPD sampai dengan penetapan peraturan
kepala daerah
1.4. Alur Pikir
Menjelaskan kerangka pemikiran RKPD.
1.5. Sistematika
Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.
BAB II. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, kondisi
dan perkiraan ekonomi, serta isu strategis.
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
2.1.1. Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat
2.1.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2007-2008
2.2. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
2.2.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
2.2.2 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
2.3. Isu Strategis
8
BAB III. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Menjelaskan prioritas pembangunan daerah, prioritas wilayah serta program prioritas
pembangunan
3.1. Prioritas Pembangunan Daerah
3.2. Prioritas Wilayah
3.3. Program Pembangunan
3.3.1. Common Goals
3.3.2. Non Common Goals
BAB IV. RENCANA KERJA
Menjelaskan rincian program dan kegiatan pokok RKPD tahun 2010 dikaitkan dengan
RPJM Daerah, dilengkapi dengan indikasi kegiatan dan pelaku, serta indikator
pencapaian program dan kegiatan berdasarkan sumber pendanaannya.
4.1. Rencana Kerja Kegiatan Common Goals
4.2. Rencana Kerja Kegiatan Penunjang (Non Common Goals)
BAB V. KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat matriks ringkasan dan uraian mengenai rekapitulasi anggaran untuk setiap
OPD yang dipilah menurut sumber dana
5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5.1.1. Pendapatan Daerah
5.1.2. Belanja Daerah
5.1.3. Pembiayaan
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
5.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
5.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
5.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
5.3. Proyeksi Kebutuhan Belanja Daerah 2010
5.4. Rencana Kerja Pembangunan Non APBD
5.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)
5.4.2 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) serta Swasta
5.4.3 Kebijakan Non APBD
5.4.4 Proyeksi Non APBD Tahun 2010
BAB VI. PENUTUP
1
BBAABB IIII
IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
Proses pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan
pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan
pembangunan Tahun 2010 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada
tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Indikator
makro yang dievaluasi meliputi pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan
kesejahteraan sosial, serta indikator penunjang yang terkait dengan masalah politik, hukum,
lingkungan hidup, infrastruktur, pelayanan publik, kelistrikan, persampahan dan sebagainya.
Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal
maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada Tahun
2010 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.
2.1.1. Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat diarahkan untuk mencapai
kategori maju pada skala yang telah ditetapkan UNDP sebesar 80 pada Tahun 2015. Adapun
pencapaian IPM pada Tahun 2008 sebesar 71,16 (angka sangat sementara, hasil perhitungan
BPS Provinsi Jawa Barat, Maret 2008), meningkat sebesar 0,45 poin dibandingkan angka Tahun
2007 sebesar 70,71. Bila dibandingkan dengan target IPM Jawa Barat Tahun 2015 yang sebesar
80,00, maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka 1,26 poin.
Indeks Pendidikan (IP) pada Tahun 2008 meningkat sebesar 1,43 poin dari Tahun
2007, yaitu sebesar 81,64 dari angka 80,81 pada Tahun 2007. Peningkatan tersebut tidak
terlepas dari meningkatnya komponen Indeks Pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada Tahun 2008, AMH Jawa Barat sebesar 96,10% meningkat
dari 95,32% pada Tahun 2007. Sedangkan RLS menunjukkan peningkatan, dari 7,5 tahun pada
Tahun 2007menjadi 7,91 tahun pada Tahun 2008.
Peningkatan Indeks Pendidikan tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan Angka
Partisipasi Sekolah melalui tuntasnya Role Sharing Pendanaan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan Dasar antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dengan adanya
kebijakan anggaran pendidikan pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan amanat UUD
1945 tentang anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari Total APBD.
Indeks Kesehatan (IK) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah
pada periode waktu tertentu yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir (AHH).
2
Indeks kesehatan Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 0,37 poin pada kurun waktu
Tahun 2007 – 2008, 71,00 pada Tahun 2007 dan 71,37 poin pada Tahun 2008. Dari sisi Angka
Harapan Hidup (AHH), menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk Jawa Barat adalah 67,58
tahun meningkat dari Tahun 2006 yaitu 67,40 tahun.
Indeks daya beli masyarakat Jawa Barat pada Tahun 2008 adalah sebesar 60,48.
untuk mencapai target sebesar 68 pada Tahun 2015, dalam rangka mencapai IPM 80 pada
Tahun 2015, maka indeks daya beli setiap tahunnya harus meningkat sebesar 1,07 poin,
sementara data yang ada menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar
0,3 poin. Relatif lambatnya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Jawa Barat,
dipengaruhi pula oleh faktor eksternal Jawa Barat, seperti kenaikan BBM dan inflasi pada
kelompok bahan kebutuhan pokok.
Tabel 2.1 Gambaran Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2006 s.d. 2008
No Indikator Tahun
2006 2007 2008 1 IPM 70,31 70,71 71,16*) 2 Indeks Pendidikan 79,93 80,21 81,64*) Angka Melek Huruf (%) 94,90 95,32 96,10*) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,50 7,50 7,91*) 3 Indeks Kesehatan 70,13 71,03 71,37*) Angka Harapan Hidup (tahun) 67,40 67,58 67,82*) 4 Indeks Daya Beli 60,34 60,90 60,48*) Purchasing Power Parity (Rp) 621.100,00 623.640,00 621.710,00*) 5 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,94 1,83 1,71 6 Penduduk Miskin (%) 13,39 13,16 13,01 7 PDRB adh konstan 2000 (Triliun Rp) 257,49 273,99 289,99**) 8 Inflasi (%) 6,15 5,10 11,11 9 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,02 6,41 5,84**) 10 Jumlah Investasi (Trilyun Rp) 75,64 87,13 113,14**) 11 Pengangguran***) (Juta Jiwa) 2,54 2,39 2,26 (%) 14,51 13,08 12,08
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan Bapeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2009 (diolah) Keterangan : *) Angka perhitungan khusus Jawa Barat, BPS Provinsi Jawa Barat, Maret 2009
**) Angka sangat sementara, penjumlahan angka publikasi triwulanan Tahun 2008 ***) Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2006-2008)
Jumlah penduduk pada Tahun 2008 sebesar 42,194 juta jiwa, dengan kepadatan
penduduk 1.999,3 orang per km persegi. Berdasarkan struktur umur, jumlah penduduk dibawah
usia 15 tahun keatas mencapai 29,59 %, penduduk usia produktif 15-64 tahun sebesar 64,86
%, sementara penduduk usia 64 tahun sebesar 5,55 %.
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun
relatif terus menurun. Pada periode 2007-2008, LPP Provinsi Jawa Barat mencapai 1,71 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa
Barat relatif cukup baik.
Proporsi penduduk miskin di Jawa Barat masih menunjukkan angka yang tinggi.
Menggunakan batasan konsumsi penduduk mencapai 2100 kalori setiap harinya, tercatat
proporsi penduduk yang di bawah batasan tersebut sebesar 13,01% pada Tahun 2008.
Kemiskinan di Jawa Barat ditengarai sebagai akibat dari kepemilikan sumberdaya yang tidak
3
merata, kemampuan antara penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang, serta
ketidaksamaan kesempatan berusaha yang dimiliki oleh penduduk Jawa Barat.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Provinsi Jawa Barat memainkan peran
penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Nilai PDRB Jawa Barat atas dasar harga
berlaku pada Tahun 2008 yang merupakan hasil kompilasi triwulanan mencapai Rp.608,58
Triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 289,99 Triliun. Kontribusi terbesar
didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 44,18 %, atau sebesar Rp. 268,90
Triliun dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,66 % atau sebesar Rp. 119,64
Triliun serta pertanian sebesar 11,77 % Rp. 71,66 Triliun.
Tabel 2.2 PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku
Tiga Sektor Utama
Sektor Tahun (Rp. Trilyun)
2005 2006* 2007** 2008*** Pertanian 46,43 52,59 62,89 71,66 Industri Pengolahan 173,08 214,24 236,63 268,90 Perdagangan, hotel & restoran 74,28 90,02 100,69 119,64 Sumber : BPS *** Angka Sangat Sementara, Penjumlahan Angka Publikasi Triwulanan Tahun 2008 ** Angka Sementara, Publikasi BPS Jawa Barat Tahun 2008 * Angka Perbaikan, Koreksi BPS Jawa Barat Tahun 2008
Laju Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dari besaran PDRB
hasil kompilasi triwulanan tumbuh sebesar 5,84 %, mengalami sedikit penurunan sebesar 0,57
point dibandingkan dengan Tahun 2007 dengan pertumbuhan sebesar 6,41 %, melebihi target
yang ditetapkan sebesar 5,8% – 6,0 %. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat
pada Tahun 2008 masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1%.
Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut diakibatkan oleh kurang stabilnya ekonomi nasional
dan dunia (krisis ekonomi di AS). Di sisi permintaan, faktor penurunan pertumbuhan terutama
bersumber dari berkurangnya perdagangan luar negeri, dan kegiatan konsumsi. Di sisi sektoral,
pertumbuhan sedikit terjadi pada seluruh sektor ekonomi di Jawa Barat. Respon sisi penawaran
ini terindikasi dari indikator ekspektasi realisasi kegiatan dunia usaha, dan ekspektasi situasi
bisnis. Penurunan ekonomi tersebut antara lain disebabkan oleh melambatnya kinerja dari
beberapa sektor ekonomi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Faktor lain
pula yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ini adalah akibat dari tingkat inflasi yang
cukup tinggi.
Inflasi, Tahun 2008 adalah sebesar 11,11 %, jauh melampaui inflasi Tahun 2007 yang
mencapai 5,1 %. Selama Tahun 2008 inflasi di Jawa Barat cukup mendapat tekanan, hampir
seluruh kelompok pengeluaran bergerak naik. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok
bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 16,11%, disusul kelompok transportasi,
komunikasi dan jasa keuangan 12,78 %, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau
12,45 %, kelompok kesehatan 10,52 persen, kelompok pendidikan, rekreasi & olah raga 8,61
%, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 6,76 %, serta kelompok sandang 3,69
%. Tekanan inflasi yang begitu kuat hingga mencapai double digit di Tahun 2008 ini, sebagai
4
dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Mei yang mencapai rata-rata 28,7 %.
Respon harga pasar yang begitu signifikan sangat tergambar dari besaran inflasi yang
meningkat drastis hingga lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Bila dilihat dari
lokasinya, inflasi tertinggi di Jawa Barat terjadi di kota-kota yaitu Bogor, Cirebon, Tasikmalaya,
Depok, Sukabumi, Bandung dan Bekasi (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat Tahun
2009).
Bila dilihat dari perbandingan dengan kondisi Tahun 2007, dimana kondisi ekonomi
domestik stabil walapun mendapat tekanan yang sangat berat terutama akibat naiknya harga
BBM internasional, harga-harga cukup stabil yang tergambar dari inflasi sebesar 5,1%.
Walaupun demikian, khusus untuk komoditas bahan makanan dan sandang masih menunjukkan
pergerakan inflasi yang signifikan yaitu masing-masing 11,63% dan 8,07%. Dari angka ini
terlihat bahwa pengaruh kebijakan nasional sangat berpengaruh terhadap pergerakan inflasi,
tetapi kebijakan yang menjadi domainnya pemerintah daerah masih diperlukan untuk menjaga
stabilitas harga. Intervensi pemerintah daerah terhadap terselenggaranya penyediaan
kebutuhan pokok serta lancarnya arus distribusi bahan sandang dan pangan menjadi sangat
krusial.
Jumlah Investasi Jawa Barat berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
selama periode Tahun 2006 – 2008 terus mengalami pertumbuhan. Pada Tahun 2006 mencapai
angka Rp 75,64 triliun, sementara pada Tahun 2008 mencapai Rp 113,14 triliun (angka sangat
sementara). Gambaran ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat
untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat, dan memiliki peran yang cukup besar dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Jumlah pengangguran, pada Tahun 2007 sebanyak 2.386.214 orang (data sakernas),
menurun dibandingkan Tahun 2006 yang sebesar 2.561.525 orang. Presentase jumlah
penganggur terhadap angkatan kerja atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun
2007 adalah sebesar 13,08 %, menurun dari Tahun 2006 yang mencapai 13,94 %. Namun
masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,11 %. Pada Tahun 2008
jumlah pengangguran sebesar 2.262.407 orang menurun sebesar 123.807 orang dibandingkan
Tahun 2007, sedangkan presentase jumlah penganggur terhadap angkatan kerja atau Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebesar 12,08 % menurun dari Tahun 2007.
2.1.2. Evaluasi Kinerja Bidang Pembangunan 2007-2008
Bidang Sosial Budaya
Pada aspek pendidikan, dari segi angka partisipasi sekolah pendidikan dasar, Angka
Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2008 untuk SD/MI adalah 108,22% dan SMP/MTs sebesar
87,14%. Untuk angka partisipasi murni (APM) tahun 2008, capaian APM SD/MI 95,48% dan
SMP/MTs 71,77%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah, pada Tahun 2008 APK dan
APM SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 47,48% dan 36,18%.
5
Cukup tingginya APK dan APM pada jenjang pendidikan dasar selaras dengan upaya
penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun di Jawa Barat. Adapun masih rendahnya angka
partisipasi pada jenjang pendidikan menengah, disebabkan oleh rendahnya kemampuan daya
beli masyarakat, terbatasnya kapasitas daya tamping SMA/SMK/MA, kendala budaya dan pola
fikir masyarakat, serta kendala geografis untuk daerah-daerah terpencil.
Dari sisi alokasi anggaran pendidikan, pada Tahun 2008 telah dialokasikan anggaran
pendidikan sebesar 16,61% dari Total APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2008. Salah satu
prioritas pengalokasian anggaran pendidikan Tahun 2008 adalah Penuntasan Realisasi MoU Role
Sharing Pendanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dari APBD Provinsi.
Sedangkan pada tahun 2009, telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari volume
Belanja Daerah pada APBD Provinsi Tahun 2009. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk ; upaya
mewujudkan Jawa Barat bebas biaya pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Provinsi untuk satuan Pendidikan dasar dan Menengah, penyediaan buku teks pelajaran yang di-
ujian nasional-kan, dan bantuan baju seragam sekolah bagi siswa yang tidak mampu; upaya
Jawa Barat bebas buta aksara melalui kegiatan keaksaraan fungsional untuk menangani
326.900 orang sasaran buta aksara; dan upaya Jawa Barat Bebas Putus Jenjang Sekolah melalui
kegiatan paket B dan paket C untuk peningkatan angka RLS.
Aspek kesehatan sampai saat ini terus dilakukan melalui berbagai program dan
kegiatan serta bersumber dana baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, BLN/PHLN
maupun dana masyarakat. Namun demikian berdasarkan indikator keberhasilan yang ada,
belum seutuhnya menggambarkan kondisi yang diharapkan. Hal ini ditunjukan oleh beberapa
hal yaitu angka kematian bayi (AKB) di Jawa Barat pada Tahun 2007 masih cukup tinggi yaitu
sebesar 39/1000 kelahiran hidup, masih tingginya kasus penderita gizi buruk balita Tahun 2008
mencapai 33.697 (1,01%) dan gizi kurang sebanyak 33.8429 (9,83%) dari jumlah balita yang
ditimbang. Di samping itu masih adanya kasus penyakit menular, seperti Demam Berdarah
Dengue (DBD) tercatat 23.248 kasus pada tahun 2008, flu burung tercatat 35 kasus dan AIDS
tercatat 2.593 kasus serta penderita HIV positif tercatat 1.829 penderita.
Indikator kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Puskesmas
sebagai pelayanan kesehatan dasar, pada Tahun 2008 berjumlah 1.008 buah. Pada pelayanan
kesehatan rujukan, jumlah Rumah Sakit Daerah saat ini terdiri dari tipe A 1 buah, tipe B 17
buah, tipe C 14 buah dan tipe D 3 buah. Pada aspek Pelayanan Obstetri dan Neonatal
Emergency Dasar (PONED), tahun 2008 tercatat 101 Puskesmas dengan kualitas yang perlu
ditingkatkan, sedangkan Rumah Sakit yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri dan
Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) pada Tahun 2008 tercatat 12 Rumah Sakit.
Aspek Jender sampai dengan Tahun 2008 terdapat permasalahan sebagai berikut; (a)
masih lemahnya implementasi kesetaraan jender dalam berbagai aktivitas kehidupan, (b) masih
tingginya kasus-kasus jender, antar lain: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), trafficking,
kurangnya kaum pria ikut dalam KB, serta kerawanan sosial lainnya.
6
Pada aspek kesejahteraan sosial, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Tahun 2007 mencapai 3.218.872 PMKS dan pada Tahun 2008 diprediksi akan meningkat
7,2%. Kondisi ini tidak sejalan dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
cenderung jalan ditempat untuk Tahun 2008 baru tercacat 12.592 PSM, 5.789 Karang Taruna,
1611 lembaga sosial.
Pembangunan kebudayaan pada Tahun 2008 dilaksanakan untuk melestarikan dan
mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya
daerah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan yaitu pengembangan Desa Budaya di beberapa
daerah yang berpotensi untuk dikembangkan, penataan situs dan pemeliharaan benda cagar
budaya. Pada aspek pengembangan seni dan budaya, adanya apresiasi terhadap nilai budaya
dan bahasa daerah Sunda, Cirebon, Dermayu dan Melayu Betawi sebagai bahasa ibu masya-
rakat Jawa Barat.
Pada aspek agama, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas kehidupan beragama,
kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat,
serta kesadaran dan toleransi antar umat beragama. Terciptanya hubungan yang harmonis dan
kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama.
Bidang Ekonomi
Perkembangan perbankan, sampai dengan Tahun 2008 menunjukkan perkembangan
yang positif. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 105,57 triliun meningkat sebesar 13% dari
Tahun 2007 sebesar RP. 93,76 triliun. Penyaluran kredit pembiayaan menunjukkan peningkatan
sebesar 21% yaitu dari Rp. 57,77 triliun menjadi Rp. 69,74 triliun. Kondisi tersebut
menyebabkan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Jawa Barat mengalami peningkatan
dari 61,6% menjadi 66,7%. Sementara itu, kualitas kredit membaik yang diindikasikan oleh
penurunan ratio gross NPL dari 4,01% menjadi 3,44%.
Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap
perekonomian regional, berdasarkan data BPS, pada tahun 2006 sebesar 61,7% dan
menjadi 61,66% pada tahun 2007. Jumlah unit usaha UMKM Provinsi Jawa Barat pada tahun
2006 sebanyak 7,3 juta unit UMKM yang didominasi di sektor pertanian sebesar 3,13 juta unit
dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 2,44 juta unit dengan total tenaga kerja
yang terserap di semua sektor UMKM sebanyak 12,65 juta orang. Pada tahun 2007 UMKM
meningkat menjadi 7,9 juta unit UMKM yang didominasi oleh sektor petanian sebanyak 3,67 juta
unit dan perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 2,64 juta unit UMKM dengan total tenaga
kerja yang terserap di semua sektor pada tahun 2007 adalah sebanyak 13,35 juta orang.
Berdasarkan data dari Dinas KUMKM, pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 22.522
dimana yang aktif sebanyak 15.464 unit dan yang tidak aktif sebanyak 7.058 unit.
Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencerminkan kondisi kualitas dan kesejahteraan
petani dan nelayan, Jawa Barat pada bulan September 2008 untuk masing masing subsektor
tercatat 92,79 untuk sub sektor Padi dan Palawija,97,38 untuk sub sektor hortikultura, 111,64
7
untuk sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat, 99,04 untuk sub sektor Peternakan dan 106,19
untuk sub sektor Perikanan. Untuk Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Provinsi Jawa Barat
bulan September 2008 tercatat 96,85 atau turun 0,11 persen dari NTP bulan Agustus 2008 yang
tercatat 96,95. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan Indeks yang diterima Petani (IT) lebih rendah
daripada Indeks yang dibayar Petani (IB) yaitu masing masing sebesar 113,76 persen dan
117,47 persen (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat 2007).
Indeks Harga yang dibayar petani (IB), pada bulan September 2008 secara
provinsial Indeks Harga yang dibayar petani naik 1,49 persen dibandingkan Indeks bulan
Agustus 2008 yaitu dari 115,74 menjadi 117,47. Kenaikan IB terjadi pada keseluruhan sub
sektor, yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan
Perikanan, masing masing naik sebesar 1,47 persen, 1,48 persen, 1,48 persen, 1,91 persen dan
1,33 persen. Bila dibandingkan dengan NTP Jawa Barat Januari 2007, kondisi kesejahteraan
petani di Jawa Barat meningkat dari segi harga, karena harga komoditas hasil pertanian ini
dapat mengimbangi kenaikan harga kebutuhan produksi (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi
Jawa Barar 2008).
Pelayanan di Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM),
pada Tahun 2007 telah dimulai pembangunan Sentral Bisnis KUKM (Senbik) yang dikelola oleh
Dekopinwil Jawa Barat dan difungsikan sebagai pusat informasi, pemasaran, kerjasama serta
inkubator bisnis.
Bidang IPTEK
Sampai Tahun 2008 pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi, publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian baik milik
pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta tersebut belum dapat dimanfatkan dengan
maksimal. Hal ini ditandai dengan :
1. Belum terbangun sinergitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan (Litbang) antar
lembaga dan daerah secara regional dan nasional;
2. Belum terinformasikan dan dimanfaatkan secara luas mengenai hasil litbang dan
pengembangan teknologi tepat guna (TTG) kepada seluruh lapisan masyarakat;
3. Masih kurangnya pemahaman terhadap manfaat Sistem Informasi dan Telematika (Sitel)
pada lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
4. Masih belum optimalnya penggunaan sarana Sitel sebagai pendukung komunikasi,
koordinasi dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan;
5. Kurang adanya kesamaan persepsi, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat
terhadap pentingnya arsip dan perpustakaan sebagai sumber informasi dan bahan bukti
pertanggungjawaban serta fungsi khasanah arsip dan ilmu pengetahuan.
6. Belum optimalnya dukungan pengelolaan arsip dan perpustakaan baik dari aspek SDM,
sarana prasarana serta teknologi;
8
Bidang Infrastruktur Wilayah
Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber
daya air dan irigasi, listrik dan energi, serta sarana dan prasarana permukiman. Infrastruktur
transportasi terdiri dari jalan dan perhubungan. Salah satu indikator keberhasilan penanganan
infrastruktur jalan adalah tingkat kemantapan jalan khususnya pada jalan provinsi. Sampai
dengan tahun 2008, tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang 2.199,18 km telah mencapai
80,84% (kondisi baik dan sedang). Dengan tingkat kemantapan tersebut, 48,82% dari panjang
jaringan jalan provinsi masih berada pada kondisi sedang dan 19,16% berada pada kondisi
rusak ringan dan rusak berat, yang disebabkan antara lain oleh beban lalu lintas yang sering
melebihi standar muatan sumbu terberat (MST), tingginya frekuensi bencana alam, serta belum
optimalnya penanganan jalan provinsi. Selain itu, jalan lintas selatan Jawa Barat telah dapat
tersambung meskipun masih terdapat 2 jembatan yaitu Jembatan Cisadea dan Ciselang di
Kabupaten Cianjur yang masih harus ditingkatkan kondisinya.
Infrastruktur perhubungan terdiri dari perhubungan darat, laut, udara. Pada infrastruktur
perhubungan darat, pelayanan angkutan massal seperti bis dan kereta api dirasakan belum
optimal. Demikian pula halnya dengan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas
seperti rambu, marka, pagar pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang, serta kondisi
dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda juga belum optimal,
sehingga menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan
pergerakan lalu lintas.
Pada infrastruktur perhubungan udara, telah dilakukan persiapan pembangunan Bandara
Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka dan pengembangan beberapa
bandara lainnya seperti Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Nusawiru di Kabupaten
Ciamis, namun demikian belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, karena kondisi sarana
dan prasarana tidak memadai untuk menampung kebutuhan penumpang dan kargo baik
domestik maupun internasional.
Pada infrastruktur perhubungan laut, kondisi Pelabuhan Cirebon baru difungsikan
sebagai pelabuhan niaga, akibat dari kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas yang kurang memadai
serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung. Selain
itu beberapa pelabuhan laut lain yang ada di Jawa Barat hanya berfungsi sebagai pelabuhan
transit dan pelabuhan ikan saja karena kapasitas pelabuhan yang tidak memadai.
Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, sampai dengan tahun 2008
jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 41,31 % dan jaringan irigasi dalam kondisi rusak
berat dan ringan masih mencapai 58,69% (Tabel 2.4). Kondisi tersebut menyebabkan intensitas
tanam padi pada daerah irigasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirasakan masih
belum optimal, walaupun dalam kurun waktu 2007-2008 telah meningkat dari 190% menjadi
192%.
9
Tabel 2.3. Kinerja Pengelolaan Jaringan Irigasi
Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Uraian Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jumlah daerah irigasi (DI) Prov (buah) 74 74 74 84 84 86Intensitas tanam (%) 182 184 185 187 190 192Jaringan irigasi yang rusak (%) 74 65 51 49 46 58,69
Infrastruktur listrik dan energi, sampai tahun 2008, terjadi peningkatan rasio
elektrifikasi rumah tangga sebesar 64% dibandingkan pada Tahun 2007 yang sebesar 60,64%,
yang artinya dari 11.011.044 rumah tangga baru sekitar 6.826.847 rumah tangga yang telah
mendapatkan aliran listrik yang bersumber dari PLN dan non PLN. Sedangkan untuk listrik
perdesaan, cakupan desa yang sudah mendapatkan tenaga listrik pada pertengahan Tahun
2008 hampir mencapai 100%, dimana hanya tinggal 4 desa di Kabupaten Cianjur dan 4 desa di
Kabupaten Garut yang belum memiliki infrastruktur listrik. Peningkatan rasio elektrifikasi
perdesaan masih terus diupayakan untuk mewujudkan Jabar Caang pada tahun 2010.
Sarana dan prasarana permukiman, sampai Tahun 2008 cakupan pelayanan air
minum masih rendah yang disebabkan oleh; (a) masih tingginya angka kebocoran air, (b)
terbatasnya sumber air baku di wilayah perkotaan, (c) tarif/retribusi air yang belum berorientasi
pada cost recovery, (d) rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
sarana dan prasarana air minum, dan (e) terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh
pemerintah.
Aspek persampahan, secara umum tingkat pelayanan persampahan di Jawa Barat masih
rendah, cakupan pelayanan persampahan hingga akhir Tahun 2008 sebesar 53% dan sekitar
90% pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara open dumping, dengan kondisi sarana
angkutan masih belum memadai. TPA Leuwigajah belum dapat berfungsi karena masih
menghadapi permasalahan sosial dan teknis operasional pasca bencana longsor. TPA
Legoknangka pelaksanaannya mencapai tahap kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial. Oleh
karena itu, dalam jangka pendek, permasalahan TPA sampah di Metropolitan Bandung masih
mengandalkan Tempat Pengolahan Kompos Sarimukti sampai dengan tahun 2010. TPA Nambo
hingga akhir Tahun 2008 baru terbentuk Unit Pelaksana Operasional sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan
Persampahan Jawa Barat. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota Bogor-
Kota Depok untuk sementara sampai dengan 2010 masih dilakukan oleh tempat pembuangan
akhir di masing-masing kabupaten/kota.
Tingkat pelayanan pengelolaan limbah domestik hingga akhir tahun 2007, sesuai dengan
data Suseda 2007, terdapat 49,01% rumah tangga yang menggunakan tangki/septik tank
sebagai tempat pembuangan tinja dan sisanya menggunakan kolam/sawah/kebun/
sungai/lubang tanah/lainnya. Kondisi prasarana pengelolaan limbah domestik sampai dengan
saat ini menunjukkan bahwa dari 17 unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) hanya 11
unit yang beroperasi dengan baik dan baru 4 kabupaten/kota yang memiliki sistem penyaluran
10
air limbah domestik perkotaan yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bogor, dan Cirebon.
Pada saat ini sudah disepakati MoU Pengelolaan Sampah oleh Kabupaten/Kota di wilayah
Metropolitan Bandung dan Bodebek.
Untuk aspek perumahan, backlog rumah pada Tahun 2007 sebesar 980.000 unit dan
diperkirakan akan mencapai 1,164 juta unit pada tahun 2013. Selain itu, terdapat pula 1.035
kawasan kumuh dengan luas sekitar 25.875 ha yang umumnya terdapat di wilayah perkotaan
dan permukiman nelayan. Tingginya backlog rumah dan kawasan kumuh di perkotaan
disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat
berpenghasilan rendah dan belum seimbangnya pembangunan di perkotaan dan perdesaan
sehingga sulit untuk mengendalikan migrasi penduduk khususnya ke kota-kota besar.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Fokus pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan desa adalah
terselenggaranya bantuan yang diarahkan ke desa yang meliputi Bidang Pertanian Tanaman
Pangan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang
Perikanan, dan Bidang Lingkungan Hidup; pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
dan Pemantapan Program Raksa Desa.
Kinerja pelaksanaan Aspek Politik tahun 2008 yang difokuskan pada Pemilihan
Gubernur 2008 dan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota berlangsung dengan baik, aman dan
terkendali. Jumlah pemilih pada Pemilu Gubernur 2008 sebesar 67,31%, dan rata-rata tingkat
partisipasi pada Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten dan kota sebanyak 70%, dan roda
pemerintahan daerah selama Tahun 2008 tetap berjalan kondusif.
Capaian kinerja pembangunan aspek Politik lainnya ditunjukkan melalui peningkatan
penyampaian aspirasi masyarakat terhadap DPRD, yang pada tahun 2007 sebesar 104 aspirasi
dan Tahun 2008 sebanyak 130 aspirasi. Adapun jumlah unjuk rasa yang disampaikan kepada
lembaga DPRD rata-rata mencapai 200 kali selama Tahun 2007-2008.
Pembangunan Aspek Hukum pada periode 2007-2008 dititikberatkan pada
pembentukan kelembagaan dalam perlindungan HAM yang implementasinya melalui
pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM tingkat Provinsi dan di 26 kabupaten/kota,
peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan Hak Azasi Manusia (HAM) terutama dalam
bidang lingkungan hidup dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yang
perkembangannya ditunjukkan dengan adanya gerakan penghijauan di kawasan hutan lindung
yang bersifat swadaya serta tingginya laporan berbagai tindak kekerasan yang terjadi di rumah
tangga melalui aparat penegak hukum.
Selanjutnya terkait dengan penyusunan produk hukum daerah, sepanjang tahun 2007-
2008 telah diterbitkan 1645 buah produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah
sebanyak 35 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 158 buah, Keputusan Gubernur sebanyak
1447 buah dan Instruksi Gubernur sebanyak 5 buah. Sedangkan jumlah perda inisiatif DPRD
yang ditetapkan sebanyak 2 buah yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan
11
Pemberantasan Perdagangan Orang dan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Penyandang Cacat dan kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dengan 17 instansi lainnya untuk mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (RADPK).
Pembangunan Aspek Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
pengejawantahannya melalui upaya perlindungan masyarakat (linmas) dan penanganan tindak
pidana kriminal. Pada Tahun 2008 telah tersedia anggota perlindungan masyarakat (Linmas)
sebanyak 1.458.352 orang, sedangkan tindak pidana kriminal yang menonjol pada Tahun
2008 terdiri atas jenis pencurian kendaraan bermotor, pencurian, penipuan, narkotika,
penganiayaan serta pemerasan.
Pada Aspek Aparatur tahun 2008 telah terjadi perubahan struktur organisasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah, Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja,
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Lembaga
Lain Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut jumlah Organisasi Perangkat
daerah (OPD) terdiri dari 1 Sekretariat Daerah dengan 12 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas,
14 Badan, 1 Inspektorat, 3 Rumah Sakit, 1 Kantor dan 3 Lembaga lain, serta 102 UPTD/UPPD.
Pada Tahun 2008 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat mencapai 14.431 orang, dengan kualifikasi kompetensi pada struktur pendidikan
formal di tingkat SLTA ke bawah sebanyak 7.259 orang atau mencapai 50,30%, pada jenjang
D2 dan D3 sebanyak 1.914 orang atau mencapai 13,26%, Strata 1 sebanyak 4.310 orang atau
mencapai 29,87%, Strata 2 sebanyak 933 orang atau mencapai 6,47% dan pada Strata 3
sebanyak 15 orang atau mencapai 0,10%. Sedangkan dari segi kepangkatan dan golongan,
komposisinya meliputi golongan I sebanyak 516 orang atau 3,58%, golongan II sebanyak 3.868
orang atau 26,80%, golongan III 8.235 orang atau 57,06% dan golongan IV sebanyak 1.812
orang atau 12,56%.
Peningkatan kapasitas PNS melalui jalur ijin belajar pada Tahun 2008 untuk jenjang
pendidikan S1 sebanyak 550 orang, S2 sebanyak 83 orang dan S3 sebanyak 11 orang,
sedangkan melalui jalur tugas belajar untuk jenjang pendidikan S1 sebanyak 1 orang, S2
sebanyak 29 orang, dan S3 sebanyak 2 orang.
Perbaikan dalam pola pelayanan publik, dilakukan melalui pembentukan Pusat Perijinan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa
Barat. PPTSP di tingkat provinsi ini merupakan yang pertama di Indonesia, serta dilakukan juga
pembinaan PPTSP di 16 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Indramayu, Majalengka,
12
Kuningan, Cirebon, Sumedang, Kota Banjar, Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung,
Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang.
Pemberdayaan potensi daerah telah dilakukan kerjasama antar daerah sebanyak 43
buah, kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 35 buah dan kerjasama dengan pihak luar
negeri sebanyak 24 buah, yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan 6 (enam) core
bussinesses (bidang pertanian, kelautan, kepariwisataan, manufaktur, infrastruktur dan
pengembangan sumber daya manusia), serta penyeimbangan pembangunan antar kawasan,
antara lain di kawasan utara dan selatan Jawa Barat.
Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Kinerja Penataan Ruang sejak ditetapkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 telah
memperlihatkan hasil yang positif diberbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian,
kegiatan penataan ruang Jawa Barat tersebut masih dihadapkan pada berbagai ketidaksesuaian
baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Disamping itu, berbagai perubahan yang
berlangsung di tingkat global maupun nasional, sangat mempengaruhi perjalanan penataan
ruang Jawa Barat kedepan, sehingga perlu direspon dalam sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya di masa mendatang. Untuk
itu pada Tahun 2008 telah disusun RTRW Provinsi Jawa Barat 2005-2025 sebagai respon
terhadap berbagai perubahan yang terjadi.
Kondisi Lahan Kritis, luas lahan kritis di luar kawasan lindung Tahun 2008 masih
menunjukkan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan luas lahan kritis di dalam kawasan
lindung. Rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui GRLK (gerakan rehabilitasi lahan kritis) pada
Tahun 2007 target penanganan adalah 120.513 ha dan terealisasi sekitar 178.885,55 ha dan
Tahun 2008 target penanganan adalah 119.309 ha dan terealisasi sekitar 141.541,72 ha.
Kondisi Mitigasi Bencana, Berdasarkan data bencana di Provinsi Jawa Barat,
menunjukan bahwa faktor kesiapan masyarakat dan aparat dalam mengantisipasi serta
menanggulangi bencana alam masih sangat kurang, karena 60% kejadian bencana alam tanah
longsor di Indonesia terjadi di Jawa Barat. Dalam kurun waktu Tahun 2007 terindikasi kejadian
tanah longsor 124 kali, banjir 128 kali, gempa 10 kali, kebakaran 29 kali, angin topan 163 kali,
yang menimbulkan korban meninggal 48 jiwa. Jawa Barat masih menempati urutan pertama
sebagai provinsi dengan jumlah kejadian dan korban tewas terbanyak akibat longsor di
Indonesia selama tahun 2008. Data Badan Geologi Tahun 2008 di Jawa Barat terjadi 76 kali
longsor dengan jumlah korban meninggal dunia 27 orang dan 13 orang luka-luka, rumah rusak
448 unit dan hancur 64 unit.
Kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan, menunjukkan bahwa pencemaran dan
penurunan kualitas lingkungan air yang terjadi di Sungai Citarum, Cisanggarung, Citanduy, dan
beberapa sungai utama lainnya masih belum menunjukan perbaikan hingga Tahun 2008.
13
Pencemaran udara di perkotaan, seperti di Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cirebon menunjukkan
kualitas udara melebihi ambang batas, yang diakibatkan oleh polutan debu/partikulat dan
karbonmonoksida. Pencemaran air sungai khususnya di Kota Bandung terkontaminasi dengan
limbah cair. yang berasal dari industri domestik, sampah, pembuangan produk sedot tinja.
2.3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
2.3.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Sebagai sebuah perekonomian daerah, tantangan dan prospek perekonomian Jawa Barat
tahun 2010 tidak dapat lepas dari kondisi internal dan eksternal baik level nasional maupun
internasional. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia termasuk negara
yang menganut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makroekonomi nasional dan daerah cukup
rentan dengan gejolak eksternal. Namun signifikan tidaknya efek dari gejolak eksternal tersebut
terhadap perekonomian Jawa Barat tergantung pada karakteristik ekonomi Jawa Barat dan
kekuatan internal.
Tantangan utama perekonomian Jawa Barat pada tahun 2010 secara internal adalah
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh yang disertai
dengan pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan sehingga paradoksal
pembangunan ekonomi dapat ditekan. Tantangan utama tersebut melahirkan tantangan
turunan yang terkait dengan pencapaian efisiensi dan produktivitas ekonomi sektoral sesuai
kapasitasnya, mendorong pembangunan wilayah perdesaan dan meningkatkan keterkaitan
ekonomi desa-kota, meningkatkan akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap sumberdaya
ekonomi produktif.
Tantangan lain adalah optimalisasi dalam mendayagunakan angkatan kerja lokal
sehingga mampu mengakses peluang kerja yang berkembang, dan menurunkan tingkat
pengangguran. Tantangan berikutnya adalah pertambahan jumlah penduduk dan daya dukung
lingkungan. Kekeringan, banjir, pencemaran air, penggundulan hutan, abrasi pantai,
pencemaran udara, penumpukan sampah merupakan masalah serius yang bisa mengganggu
sustainabilitas perekonomian daerah.
Tantangan secara eksternal di tingkat nasional adalah tuntutan pengelolaan ekonomi
daerah yang tepat dalam kerangka pembangunan nasional, penataan ekonomi yang berdaya
saing dan iklim investasi yang semakin kondusif di daerah-daerah lain. Sedangkan tantangan
secara global terkait dengan standarisasi produk, persaingan produk yang sama dari negara
lain, tuntutan konsumen asing yang semakin tinggi.
Pada saat yang bersamaan, dinamika ekonomi nasional dan global pun menawarkan
prospek yang cukup menjanjikan di tahun 2010. Siklus bisnis negara-negara maju diprediksi
akan mencapai titik terendahnya pada tahun 2009 dan pemulihan makroekonomi dunia akan
berlangsung lebih cepat yakni pada triwulan terakhir tahun 2009 jika upaya stimulus fiskal dan
14
restrukturisasi perbankan berjalan efektif. Banyak pihak optimis dengan keberhasilan program
stimulus fiskal tersebut sehingga yakin ekonomi dunia akan meningkat lagi pada awal tahun
2010 dan tumbuh sekalipun belum dalam jalur tren pertumbuhan normal.
Membaiknya ekonomi dunia tentu saja akan memberikan dampak positif bagi ekonomi
nasional dan daerah Jawa Barat. Selain itu keunggulan daerah yang membentuk kapasitas
ekonomi untuk tumbuh cukup positif akan turut memperkuat pencapaian pertumbuhan ekonomi
yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2009.
Berdasarkan perkiraan IMF dalam World Economic Outlook (WEO) 2009, pertumbuhan
ekonomi dunia tahun 2010 mencapai 3%, meningkat signifikan dibandingkan dengan proyeksi
untuk tahun 2009 yang hanya mencapai 0.5%. Amerika Serikat (AS) pada tahun 2010
diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,6%, Uni Eropa (UE) 0,2%, dan Jepang 0,6%. Membaiknya
kinerja pertumbuhan ekonomi dunia ini akan mendorong peningkatan permintaan untuk
konsumsi pangan maupun non-pangan sehingga peluang ekspor dari Indonesia termasuk Jawa
Barat akan mulai pulih kembali.
Bank Indonesia dalam buku Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014 memperkirakan
kondisi perekonomian nasional akan membaik pada tahun 2010, berdasarkann asumsi
membaiknya kinerja ekspor, peningkatan konsumsi masyarakat (efek perbaikan kinerja ekspor
dan peningkatan penyerapan tenaga kerja), meningkatnya investasi sebagai akibat
meningkatnya aliran FDI (membaiknya iklim investasi domestik dan global), dukungan
pengeluaran pemerintah, nilai tukar cenderung stabil, tekanan inflasi menurun. Potensi tekanan
inflasi tahun ini diperkirakan akan berkurang sejalan dengan tren penurunan harga komoditas
dunia. Tekanan dari sisi harga minyak diperkirakan akan mulai muncul pada 2010 seiring
dengan perkiraan membaiknya perekonomian dunia, sehingga besarnya inflasi pada tahun 2010
diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2009.
Dengan demikian, permintaan domestik diperkirakan akan tetap menjadi kekuatan
utama pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor akan kembali mengalami penguatan sejalan
dengan mulai pulihnya perekonomian global pada tahun 2010. Penguatan sisi permintaan
domestik ini mampu diimbangi dengan meningkatnya daya dukung kapasitas perekonomian,
sehingga mampu menjaga kecukupan di sisi produksi
Kapasitas perekonomian domestik Jawa Barat diperkirakan lebih tinggi dari nasional
karena keunggulan daerah dari dominasi sektor industri pengolahan yang didukung oleh industri
kreatif yang melekat pada pencapaian value added yang lebih tinggi pada sub sektor, terutama
sub sektor tekstil, pakaian dan alas kaki, sub sektor industri makanan, sub sektor industri
pengolahan lainnya yakni kerajinan tangan, dan juga pada produksi jasa berbasis teknologi
informasi dan seni. Program restrukturisasi mesin Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang telah
berjalan sejak tahun 2007, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sub sektor ini
merespon permintaan ekspor. Selain itu potensi agribisnis terutama dari sub sektor tanaman
pangan dan perikanan yang memasok kebutuhan pasar ibukota negara, memiliki kapasitas
15
untuk terus ditingkatkan. Pertumbuhan sektor PHR pun akan memperkuat pencapaian kondisi
ekonomi yang lebih baik untuk tahun 2010. Pada Tahun 2008 Pemerintah Provinsi telah
mencanangkan program “ West Java Tourism Board 2008”, sehingga diperkirakan kunjungan
wisatawan asing dan domestik akan meningkat.
Keunggulan lain adalah keunggulan lokasi yang menarik sebagai daerah tujuan investasi.
PMA di Jawa Barat berpotensi meningkat sebagai dampak membaiknya PMA global pada akhir
Tahun 2009 yang didorong oleh berakhirnya resesi di semester II-2009, sehingga kawasan
industri terutama di wilayah Bogor, Bekasi, Karawang, Bandung, Cimahi akan kembali menerima
aliran PMA tersebut. Implementasi program Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diperkirakan akan semakin mendukung peningkatan
penanaman modal di Jawa Barat.
Prospek di atas diperkuat dengan optimisme munculnya kepemimpinan baru di tingkat
nasional yang lebih visioner yang mampu membentuk persepsi serta ekspektasi pasar yang
positif.
2.3.2. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
Berdasarkan tantangan dan prospek perekonomian daerah, proyeksi indikator
pembangunan Jawa Barat tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.
Tabel 2.4. Proyeksi Indikator Pembangunan Jawa Barat Tahun 2010
No Indikator Rencana Tahun 2009 *)
Rencana Tahun 2010 **)
1. a. Jumlah Penduduk 43,24 juta jiwa 44,09 juta jiwa b. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,99% 1,99%
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,5% – 6,5% 4,6% - 5,06% 3. Inflasi 6,5% - 7,5% 6% - 7% 4. PDRB adh Konstan Tahun 2000 Rp. 307,97
Trilyun Rp. 314,67 – 316,19
Trilyun 5. Jumlah Keluarga Miskin <21,20% (<9 juta) <21,20% (<9 juta) 6. Laju Pertumbuhan Investasi >14% 12,43% 7. IPM 72,31 73,51 a. Indeks Pendidikan 83,09 83,46 b. Indeks Kesehatan 72,44 73,79 c. Indeks Daya Beli 61,39 63,28
8. Proporsi Pengangguran <9,8% <9,8% 9. Investasi Rp 110,08 Trilyun Rp.116,65 – 122,79 Trilyun 10. LP Pertanian 7,61% -8,73% 2,8% - 3,62% 11. LP Industri 6,40%- 6,52% 5,3% - 6,34% 12. LP Perdagangan 7,36% -7,53% 4,8% - 6,17% Sumber : *) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 **) Hasil Analisis BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Proyeksi Tahun 2010 diperoleh berdasarkan tren sebagai fungsi dari waktu yang juga
mengakomodir fenomena faktual yang terjadi di tingkat nasional dan global. Sesuai data historis
yang menunjukan kapasitas dan karakteristik perekonomian Jawa Barat, ekonomi Jawa Barat
diprediksikan akan tumbuh pada kisaran 4,6% - 5,06 %. Dengan demikian PDRB Jawa Barat
berdasarkan harga konstan Tahun 2000 pada Tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp. 314,67
triliun - Rp. 316,19 triliun. Laju pertumbuhan investasi diperkirakan sebesar 12, 43% sehingga
16
investasi (PMTB atas dasar harga berlaku) diproyeksikan pada kisaran Rp.116, 65 triliun –
Rp. 122,79 triliun.
Berdasarkan tantangan dan prospek perekonomian daerah, maka arah kebijakan
perekonomian daerah pada Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Orientasi pembangunan sektoral pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dan
perluasan produk agroindustri, penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap
PDRB, pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, peningkatan pemanfaatan
energi potensial panas bumi dan air.
2. Dimensi kewilayahan diarahkan membangun perdesaan dalam rangka meningkatkan
keterkaitan ekonomi desa dengan kota melalui implementasi model-model pembangunan
perdesaan yang relevan dengan karakteristiknya.
3. Mendorong pengembagan permodalan dan kelembagaan serta memfasilitasi kemitraan
antara pengusaha besar-menengah dengan pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Meningkatkan efektivitas pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
5. Memantapkan infrastruktur wilayah.
6. Mengembangkan sentra dan memperkuat rantai nilai komoditas unggulan yang berdaya
saing tinggi.
2.4. Isu Strategis
Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang telah dilakukan dan identifikasi
masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah Tahun 2010 sebagai
berikut :
A. Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran
Jumlah Penduduk Jawa Barat pada Tahun 2008 berjumlah 42,194 juta orang, namun
dari sisi kualitas pendidikan yang masih belum baik, akses kepada kesehatan yang masih
kurang, pendapatan yang rendah, kebutuhan kalori belum mencukupi mengakibatkan masih
tingginya angka kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidak cukupan
pengeluaran/belanja, kesehatan yang rendah, pendidikan rendah atau buta huruf, terisolir
secara sosial, rasa tidak aman, kurangnya kebebasan dan beraspirasi, serta ketidakberdayaan.
Penurunan penduduk miskin harus dilakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai
komponen/stakeholder.
Masalah kemiskinan dan pengangguran masih merupakan persoalan yang belum
terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2008 mencapai 2.262.407 orang.
Munculnya permasalahan baru yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya kemiskinan
dan pengangguran yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu krisis ekonomi global yang
menimbulkan pemutusan hubungan kerja, serta masih rendahnya tingkat pendapatan
17
masyarakat khususnya kalangan petani akibat dari masih rendahnya nilai tukar produk pertanian
dan fluktuasi harga produk pertanian.
B. Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa
Pembangunan bidang pemerintahan dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan dan
peningkatan yang ditunjukkan oleh beberapa capaian kinerja pembangunan bidang aparatur,
politik, hukum, serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kinerja pemerintahan
adalah perwujudan good governance dengan ciri transparancy (keterbukaan), fairness
(kewajaran), responsibility (tanggung jawab yang jelas), dan efficiency (peningkatan efisiensi) di
segala bidang. Saat ini upaya perwujudan good governance dilakukan melalui reformasi
birokrasi antara lain dengan penataan organisasi, perbaikan pelayanan publik, dan perbaikan
manajemen sumberdaya manusia aparatur.
Belum optimalnya implementasi Good Governance antara lain; keterbukaan, kewajaran,
tanggungjawab yang jelas, dan efisiensi di segala bidang serta sinergitas pembangunan antar
pemerintah, provinsi dan kab kota, dan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan implementasi
pendekatan top down dan buttom up dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
masih belum menunjukkan sinergitas. Pada aspek kualitas dan kuantitas SDM dan Sarana-
prasarana Aparatur masih perlu ditingkatkan.
Masih lemahnya peran desa sebagai subjek pembangunan sampai tahun 2008, peran
desa sebagai subjek pembangunan merupakan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam
pertumbuhan ekonomi daerah perlu dioptimalkan. Pelu optimalisasi Fokus desa membangun
sebagai subyek pembangunan yaitu terselenggaranya tugas pembantuan dari Pusat dan Provinsi
ke Desa yang operasionalnya untuk penguatan kelembagaan pemerintah desa dan masyarakat
di desa.
C. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
Kebutuhan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap
pembangunan wilayah sebagai pengarah pembentukan struktur tata ruang, pemenuhan
kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Rendahnya
pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi ketersediaan dan kualitas masih merupakan
persoalan besar di Jawa Barat yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju
pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2008, maka untuk meningkatkan ketersediaan dan
kualitas infrastruktur wilayah, pada tahun 2010 perlu dioptimalkan beberapa hal sebagai berikut:
(a) pengembangan infrastruktur strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya,
seperti bandar udara, pelabuhan laut, jalan tol, jalur kereta api, dan waduk strategis (b)
penuntasan penanganan jalan dan peningkatan status jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi
jalan nasional, (c) perintisan pembangunan jalan poros tengah Bandung-Pangalengan-
Rancabuaya, (d) pengembangan sistem transportasi dalam mendukung aksesibilitas antar
wilayah, (e) rehabilitasi daerah irigasi strategis, (f) optimalisasi fungsi situ dan waduk sebagai
18
infrastruktur penyedia air baku dan pengendali banjir, dan (g) sistem pengelolaan, kualitas,
kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan rumah tangga,
pertanian dan industri.
D. Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kekeringan, banjir, tanah longsor, pencemaran dan kerusakan lingkungan, merupakan
kejadian yang rutin terjadi di Jawa Barat. Sedangkan gempa bumi, letusan gunung api, dan
angin ribut merupakan bencana alam yang dapat terjadi insidentil. Berdasarkan kondisi tersebut
maka pengendalian bencana alam yang bersifat rutin harus diantisipasi secara sinergis dan
tuntas.
Permasalahan dalam penanggulangan bencana alam, pencemaran dan kerusakan
Lingkungan sampai dengan Tahun 2008 adalah;
1. Penanganan bencana alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan cenderung dilakukan
secara kuratif.
2. Implementasi rencana tata ruang wilayah belum konsisten
3. Pengawasan, penegakan hukum dalam bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan
belum optimal.
4. Belum berkembangnya budaya masyarakat dan pelaku usaha dalam pelestarian
lingkungan.
5. Belum adanya penanganan bencana alam dan pencemaran secara tuntas dan
komprehensif.
E. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan
Upaya pembangunan pendidikan di Jawa Barat tidak terlepas dari 3 (tiga) Pilar
pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, aspek peningkatan
mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Pasa aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama pada tahun
2010 adalah penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rancangan Wajib Belajar
12 Tahun di kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada
tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan
biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar.
Adapun dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strategi
pengembangan dan pengelolaan Sekolah Bertaraf International (SBI) serta peningkatan
kualifikasi pendidikan guru menjadi S1 adalah menjadi perhatian utama pada tahun 2010.
Penanganan SBI selaras dengan urusan pemerintahan Provinsi berdasarkan Peraturan
Pemerintah No.38 Tahun 2007. Sedangkan peningkatan kualifikasi guru menjadi prasyarat bagi
proses sertifikasi guru dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
19
Untuk aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, difokuskan pada upaya
implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat
(PBM),standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan.
Penerapan MBS dan PBM merupakan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan dan pengawasan proses pendidikan. Adapun standarisasi pelayanan
pendidikan merupakan syarat bagi terlaksananya peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Sedangkan penyediaan data dan informasi pendidikan yang akuntabel dan bersifat kekinian,
menjadi kebutuhan dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
pendidikan.
F. Ketersediaan dan Diversifikasi Energi
Kebutuhan energi yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk tidak diimbangi
dengan peningkatan penyediaan yang pada akhirnya dihadapkan pada masalah kerentanan
energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Hal ini merupakan ancaman serius
yang dapat mengganggu proses pembangunan di Jawa Barat. Meningkatnya konsumsi energi
khususnya bahan bakar minyak, kenaikan harga dan kelangkaan BBM secara langsung
memberikan implikasi terhadap pasokan listrik Jawa Barat dan penggunaan energi secara
langsung. Tahun 2010 diperkirakan krisis energi masih menjadi permasalahan utama. Secara
umum kebutuhan energi Indonesia masih sangat tergantung dari energi fuel terutama BBM,
sedangkan persediaan energi fosil sudah semakin berkurang.
Konservasi energi perlu terus dilakukan guna menghemat pemanfaatan energi secara
keseluruhan. Di sisi lain upaya divertifikasi energi perlu terus ditingkatkan melalui pemanfaatan
energi alternatif seperti biomassa untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat perdesaan.
Pengembangan energi PLTMH, surya dan angin untuk mendorong kemajuan masyarakat desa
serta mendorong pemanfaatan energi panas bumi untuk kebutuhan listrik nasional.
Pada Tahun 2008 diidentifikasikan permasalahan-permasalahan umum sehubungan
dengan ketersediaan energi sebagai berikut :
1. Tingginya ketidak-seimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan konsumsi energi untuk
industri dan rumah tangga.
2. Struktur pemanfaatan energi primer masih berbasis kepada energi komersial (migas).
3. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya energi migas, non migas dan
listrik.
4. Masih rendahnya rasio eletrifikasi.
5. Rendahnya kemampuan dan akses masyarakat terhadap infrastruktur energi.
G. Ketahanan Pangan
Jumlah penduduk Jawa Barat yang relatif besar dan terus mengalami tingkat
pertumbuhan merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan.
20
Kondisi tersebut mengimplikasikan adanya tingkat permintaan pangan dan diperlukannya
ketertersediaan pangan yang besar dan harus terus ditingkatkan. Dengan demikian
pembangunan ketahanan pangan pada periode berikut khususnya dari sisi aspek ketersediaan
dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain
pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.
Jawa Barat tidak hanya merupakan wilayah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar
tetapi juga tingkat pertumbuhan penduduknya lebih besar daripada rata-rata tingkat
pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 1,27 persen per tahun, sedangkan Jawa Barat
dalam lima tahun terakhir ini pertumbuhan penduduknya lebih dari 2 persen per tahun.
Peningkatan permintaan tidak hanya dodorong oleh adanya pertumbuhan penduduk, tetapi juga
peningkatan pendapatan perkapita, serta oleh adanya kesadaran akan kesehatan serta
pergeseran pola makan
Secara detail, permasalahan strategis yang dihadapi pembangunan ketahanan pangan
dari sisi ketersediaan di Jawa Barat untuk periode 2009-2013 adalah: :
1. Tidak seimbangnya laju peningkatan produksi dan kebutuhan konsumsi, akibat dari
tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, tingginya jumlah penduduk, dan
menurunnya daya dukung lingkungan
2. Rendahnya sebagian besar ketersediaan bahan pangan pokok diluar padi
3. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok
4. Masih lemahnya kemandirian produksi bahan pangan
5. Tingginya ketergantungan pangan pokok terhadap beras
6. Tingginya wilayah rawan pangan (25,3% di Jawa Barat)
7. Masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pascapanen
8. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih rendah, skor PPH belum mencapai angka
ideal
9. Rendahnya pengendalian mutu dan keamanan pangan.
10. Sistem distribusi pangan yang belum efisien
11. Perkembangan harga yang masih sangat fluktuatif dan cenderung meningkat
12. Masih lemahnya dukungan infrastruktur produksi pangan
13. Masih lemahnya ketersediaan input produksi pertanian
H. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi
Sampai dengan saat ini pemanfaatan ruang untuk investasi di Jawa Barat masih sangat
terbatas dilain pihak potensi pengembangan investasi tersebut sangatlah besar, seperti
tingginya aksesibilitas orang, barang dan jasa, kedekatan lokasi dengan ibukota, sarana dan
21
prasarana pendukung yang cukup memadai (bandara, pelabuhan, angkutan massal, dsb.),
potensi sumber daya alam yang tinggi, serta sumber daya manusia yang potensial.
Berdasarkan hal diatas, optimalisasi pemanfaatan ruang untuk investasi menjadi isu
strategis di Jawa Barat. Optimalisasi dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Andalan,
Koridor, Kawasan Perbatasan antar Propinsi, Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan andalan
merupakan kawasan yang sampai saat ini masih belum bisa memberikan kontribusi yang besar
dari sisi ekonomi, demikian halnya dengan Kawasan Koridor seperti Koridor Bandung-Cirebon
dan Bandung-Jakarta. Untuk Kawasan Perbatasan antar provinsi seperti di Jabar-Jateng kondisi
saat ini belum ada kerjasama yang memadai untuk mengembangkan ekonomi wilayah padahal
potensi perekonomian di kawasan tersebut sangatlah memadai seperti adanya komoditi unggul,
sarana dan prasarana pendukung, dsb. Kawasan strategis provinsi ditetapkan salah satunya oleh
alasan ekonomi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia di Bekasi-Cikampek.
Pada Tahun 2008 diidentifikasikan permasalahan-permasalahan umum sehubungan
dengan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pengembangan objek strategis yang memiliki peluang investasi, seperti:
pembangunan bandara, pelabuhan laut, pengairan, angkutan massal, serta
pengembangan energi panas bumi, pariwisata, agribisnis, bisnis kelautan, dan industri.
2. Masih adanya konflik pemanfaatan ruang terkait dengan kebutuhan ruang untuk investasi
terhadap penetapan 45% kawasan lindung.
I. Intensitas dan Penyebaran Penyakit
Intensitas dan penyebaran penyakit di Jawa Barat, masih merupakan isu srategis
ditandai dengan masih tingginya berbagai kasus penyakit, yang dipengaruhi oleh kondisi alam
yang sulit diprediksi, perilaku masyarakat yang belum menunjukan kesadaran dalam berperilaku
hidup sehat dan bersih. Penyakit seperti penyakit TB paru, penyakit ISPA, HIV / AIDS dan
penyakit menular seksual dan demam berdarah sampai Tahun 2008 masih menunjukkan
intensitas tinggi. Penyebaran penyakit menular sexual terutama HIV-AIDS merupakan masalah
kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan di semua
sektor dan level termasuk tingkat kabupaten / kota. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
di masyarakat masih terus terjadi di berbagai wilayah termasuk di beberapa wilayah Jawa Barat,
demikian juga penyakit malaria merupakan penyakit endemik di beberapa daerah di Jawa Barat.
J. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku sehat meliputi Rumah tangga sehat, bayi yang mendapat ASI ekklusif, desa
dengan garam yodium baik dan keberadaan posyandu purnama. Sampai Tahun 2008 masalah
dalam implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sebagai berikut:
1. Masih rendahnya kesadaran untuk berperilaku hidup sehat dikalangan masyarakat, seperti:
kebiasaan merokok, pola konsumsi makanan yang tidak cukup gizi dan seimbang, menjaga
kebersihan diri, serta kurang berolahraga .
22
2. Keterbatasan sarana-prasarana penunjang prilaku hidup bersih dan sehat, seperti: MCK,
lapang olah raga, tempat sampah, dan drainage
K. Investasi Daerah dan Pembiayaan
Berdasarkan data BKPPMD Provinsi Jawa Barat, realisasi investasi izin usaha tetap PMA
dan PMDN pada Tahun 2008 sebesar Rp. 29,60 trilyun atau tumbuh sekitar 25,69% dari tahun
2007. Realisasi investasi PMA di Jawa Barat pada tahun 2008 menduduki peringkat kedua secara
nasional, sedangkan untuk realisasi investasi PMDN menduduki peringkat pertama. Sektor
tersier merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi investasi PMA
dan PMDN di Jawa Barat yaitu sebesar 82,60%.
Permasalahan yang terkait dengan pengembangan investasi adalah belum efektifnya
regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal; belum terwujudnya stabilitas politik,
keamanan, dan penegakkan hukum; belum tersedianya informasi akurat yang dibutuhkan calon
investor; serta masih terdapatnya kecenderungan ekonomi biaya tinggi dalam pelaksanaan
investasi. Untuk itu upaya yang telah dilakukan adalah melalui kebijakan di bidang penanaman
modal terkait dengan stabilitas politik, keamanan, dan penegakkan hukum; penyederhanaan
pelaksanaan prosedur investasi melalui pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PPTSP); serta peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pemenuhan kebutuhan
investasi.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting yang
mencerminkan kemajuan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Hal tersebut
ditunjukkan oleh besarnya potensi UMKM di Jawa Barat yang mencapai 7,9 juta pada Tahun
2007 dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 61,66%. Permasalahan yang
dihadapi dalam pengembangan UMKM adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia
seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan
teknologi dan manajemen, serta informasi pasar, sehingga berdampak terhadap rendahnya
tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Demikian pula terbatasnya akses
pembiayaan yang masih dihadapi oleh sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah,
terutama terhadap akses kredit investasi; dan kerja sama antara KUKM, IKM, BUMD, dan
pengusaha besar.
L. Pengarusutamaan Jender
Pengarusutamaan jender adalah Sebuah proses yang memasukkan analisa jender ke
dalam program-program kerja dan seluruh kegiatan instansi pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan lainnya, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program sampai
monitoring dan evaluasi program tersebut. Adapun tujuan pengarusutamaan gender ini adalah
untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses, peluang, kontrol dan
manfaat yang sama terhadap sumber daya dan hasil pembangunan.
Pencapaian keadilan dan kesetaraan jender masih ditemukan adanya kesenjangan
antara kebijakan yang berpihak pada keadilan jender pada semua aspek pembangunan, masih
23
lemahnya implementasi kesetaraan jender dalam berbagai aktivitas kehidupan, masih tingginya
kasus-kasus jender, antar lain KDRT, traficking, kurangnya kaum pria ikut dalam KB, serta
kerawanan sosial lainnya.
M. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
Realisasi penyerapan tenaga kerja oleh investasi PMA/PMDN pada Tahun 2008
menunjukan bahwa sektor industri tekstil masih merupakan lapangan usaha yang paling banyak
menyerap tenaga kerja. Dari 110.430 orang tenaga kerja, sebesar 30,19% bekerja di sektor
industri Tekstil, 15,80% di sektor industri logam, mesin dan elektronik, 10,85% di sektor
kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, sedangkan sisanya tersebar di berbagai sektor.
Menurut Suseda, 2008. Jumlah Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di
Jawa Barat sebanyak 18.357.579 orang dengan perincian sebagai berikut : Sektor Pertanian
4.792.098 ; sektor Industri 3.089.183; sektor Perdagangan 4.316.064; sektor Jasa 3.048.950
dan yang lainnya sebanyak 3.111.284 orang.
Dari jumlah Penduduk Jawa Barat sebanyak 42.194.869 orang, jumlah yang bekerja
18.357.579 orang, dan pengangguran 2.262.407. Melihat data tersebut jumlah yang belum
bekerja di Jawa Barat tergolong pasih banyak, untuk itu diperlukan adanya ketersediaan
lapangan pekerjaan terutama di sektor pertanian.
Masalah dalam ketersediaan lapangan kerja adalah sebagai berikut:
1. Masih tingginya ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan lapangan
pekerjaan di Jawa Barat
2. Belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai
sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja
Jawa Barat
3. Kurangnya minat investasi terhadap sektor-sektor tertentu, seperti: pertanian dan industri
kecil
4. Rendahnya kompetensi tenaga kerja yang bersertifikat standar Asean
5. Masih tingginya perkembangan Tenaga Kerja ke luar negeri.
Laju Pertumbuhan Investasi. Laju pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Jawa
Barat melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada
periode tahun 2004-2008 memperlihatkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini memberikan
sinyalemen bahwa iklim investasi di Jawa Barat cukup memberikan peluang para investor untuk
menanamkan investasinya di Jawa Barat. Pada periode 2004-2008, rata-rata pertumbuhan
investasi PMA dan PMDN sebesar 18,55% per tahun.
24
Tabel 2.5 Realisasi dan Rencana/Minat Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Jumlah
dan Laju Pertumbuhan Tahun 2004-2008
Uraian Tahun 2004 2005 2006 2007 2008*)
1. Realisasi: a. Jumlah (Rp. Trilyun) 14,15 18,37 23,73 23,55 29,60 b. Laju Pertumbuhan (%) 8,84 29,82 29,18 -0,76 25,69 c. Jumlah Proyek (buah) 221 350 285 325 397 d. Jumlah Tenaga Kerja (orang) 58.281 97.382 76.161 72.351 110.430
2. Rencana/Minat Investasi a. Jumlah (Rp. Trilyun) 16,28 19,45 27,91 44,33 35,71 b. Laju Pertumbuhan (%) 59,92 19,47 43,50 58,83 -19,45
Sumber : BKPPMD Provinsi Jawa Barat, 2004-2009 *) data sementara
BBAABB IIIIII
PPRRIIOORRIITTAASS PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH TTAAHHUUNN 22001100
3.1 Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan daerah Tahun 2010 merupakan penajaman, perluasan cakupan,
dan kelanjutan dari prioritas pembangunan periode 2008-2009. Prioritas pembangunan daerah
tersebut ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis dan aspirasi masyarakat yang telah
disepakati dalam Musrenbang berdasarkan isu strategis :
1. Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran;
2. Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa;
3. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
4. Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
5. Mutu dan Kesempatan Pendidikan;
6. Ketersediaan dan Diversifikasi Energi;
7. Ketahanan Pangan;
8. Optimalisasi pemanfaatan Ruang Untuk Investasi;
9. Intensitas dan penyebaran Penyakit;
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
11. Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM;
12. Pengarusutamaan Jender;
13. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan.
Dalam mengantisipasi isu strategis diatas serta sejalan dengan Visi dan Misi Jawa Barat
untuk periode 2008-2013, maka ditetapkan tema pembangunan, yaitu:
“ Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan Jawa Barat yang Bermutu dan
Akuntabel dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan
Sejahtera ”.
Berdasarkan isu strategis dan tema tersebut di atas, maka prioritas pembangunan
daerah Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Difokuskan pada peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tujuan
mencetak lebih banyak sumber daya manusia Jawa Barat yang terdidik dan berdaya saing.
Dengan sasaran :
a. Tuntasnya pemberantasan buta aksara dalam rangka mewujudkan “Jabar Bebas Buta
Aksara”;
b. Meningkatnya angka melanjutkan dan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan
dasar dan menengah dalam rangka “Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah”;
c. Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan sekolah
bertaraf nasional dan internasional;
d. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah melalui pengembangan pendidikan
kewirausahaan dan pendidikan kejuruan serta pendidikan luar sekolah;
e. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan;
f. Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja.
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan dan
pencegahan penyakit menular serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sasaran :
a. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
b. Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit menular, khususnya TBC;
c. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, khususnya di tatanan rumah tangga;
d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan strategis;
e. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar, dan penanganan gizi buruk.
3. Kemandirian Pangan
Difokuskan pada ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, buah-
buahan, sayur-sayuran dan protein hewani (sapi, ayam, ikan) yang berkualitas dan
berkesinambungan.
Saran :
a. Meningkatnya Ketersediaan Input Produksi Pertanian;
b. Meningkatnya produksi dan Stok Bahan Pangan Pokok, antara lain Beras, Jagung,
Kedelai, dan protein hewani;
c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat;
d. Terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan
protein hewani;
e. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan serta sumber daya air dan irigasi di sentra
produksi pertanian.
4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
Difokuskan pada pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dalam rangka
penciptaan lapangan kerja, pengembangan permodalan dan budaya masyarakat bekerja.
Sasaran :
a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja melalui peningkatan
iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang
ada, serta menarik investasi baru dan pengembangan investasi dengan pola padat
karya;
b. Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Jawa Barat ;
c. Meningkatnya Penguasaan Rantai Nilai Berdaya Saing melalui Pengembangan
Multiaktivitas Agribisnis dan Industri Manufaktur Berbasis Potensi Lokal ;
d. Meningkatnya Kemitraan Strategis Hulu-hilir antara Gapoktan, KUMKM, IKM, BUMD,
Pengusaha Besar dan Lembaga Keuangan;
e. Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui fasilitasi promosi pemasaran dan
pendukungan infrastruktur perekonomian.
5. Peningkatan Kinerja Aparatur
Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan implementasi sistem renumerasi
daerah yang berkeadilan serta menerapakan sistem good governance secara konsisten.
Sasaran :
a. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional,
mengembangkan profesionalisme, menerapkan Insentif Berbasis Kinerja dan
pengadaan secara elektronik;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penataan serta Pengamanan Asset
Daerah;
c. Tertatanya sistem hukum di daerah serta meningkatnya pembinaan tramtibmas,
satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih;
d. Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif;
e. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, kearsipan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang akuntabel.
6. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, serta
pelestarian dan peningkatan luas & fungsi kawasan lindung secara bersistem.
Sasaran :
a. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana serta Meningkatnya Pemahaman
dan Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana;
b. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat;
c. Meningkatnya luas dan fungsi Kawasan Lindung serta berkurangnya lahan kritis;
d. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran air, udara dan tanah.
7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Difokuskan pada pembangunan jalan tol, penanganan jalan lintas selatan Jabar,
pembangunan jalan poros tengah Bandung-Pangalengan-Rancabuaya, pembangunan
infrastruktur perhubungan, pembangunan waduk, pembangunan infrastruktur pengendali
banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi strategis, penanganan persampahan,
serta perwujudan ruang investasi untuk pengembangan infrastruktur wilayah.
Sasaran :
a. Persiapan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu),
Soreang-Pasirkoja (Soroja), Tol Dalam Kota Bandung, dan jalan tol strategis lainnya,
Penyelesaian Penanganan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Jabar, serta
Pembangunan Jalan Poros Tengah Bandung-Pangalengan-Rancabuaya;
b. Pengembangan Angkutan Massal antara lain Pengembangan Jalur Kereta Api
Padalarang-Kiaracondong, Kiaracondong-Rancaekek, Rancaekek-Cicalengka Bandung-
Sukabumi-Bogor, dan Bandung-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati;
c. Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten
Majalengka; dan Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta Persiapan
Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, Pelabuhan Muara
Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi;
d. Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan waduk strategis lainnya,
Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Metropolitan Bandung, Bodebek, dan
wilayah Pantura Jabar, Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut,
serta Rehabilitasi Daerah Irigasi Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan Daerah Irigasi
Rentang di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka;
e. Penanganan Persampahan di Wilayah Perkotaan;
f. Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jabar sebagai acuan
pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
8. Pengembangan Energi
Difokuskan pada pengembangan energi alternatif, listrik perdesaan.
Sasaran :
a. Pengembangan dan peningkatan diversifikasi energi;
b. Meningkatnya cakupan elektrifikasi Perdesaan.
9. Pembangunan Perdesaan
Difokuskan pada Kemandirian masyarakat dan kelembagaan dalam rancangbangun dan
kesinambungan kualitas pembangunan di desa.
Sasaran :
a. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat dalam gerakan desa
membangun;
b. Penguatan kapasitas fiskal desa melalui desentralisasi bantuan keuangan yang
diarahkan, tugas pembantuan hibah keuangan dan bantuan keuangan lainnya yang
sah;
c. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan;
d. Penguatan kelembagaan dan usaha perekonomian desa;
e. Sinkronisasi program-program pembangunan berlokasi perdesaan.
3.2 Kewilayahan
Berdasarkan kewilayahan pembangunan daerah diarahkan pada 4 (empat) Wilayah
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, yaitu:
1. WKPP I mencakup: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi,
Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok, dengan program unggulan sebagai berikut: a)
Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kab. Cianjur dan
Kab./Kota Sukabumi; b) Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan
Cianjur; c) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan
pertambangan dalam rangka perintisan PKN Palabuanratu; d) Pusat Pengembangan benih
ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional; d)
Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi).
2. WKPP II mencakup: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang,
Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, dengan program unggulan sebagai berikut: a)
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi; b) Pengembangan
kawasan industri manufaktur; c) Pengembangan industri perberasan; d) Pengembangan
perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta hutan mangrove; e) Pengembangan
wisata sejarah dan kepurbakalaan.
3. WKPP III, meliputi: Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dengan program unggulan sebagai berikut: a)
Pengembangan agribisnis mangga; b) Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras
dan palawija; c) Pengembangan destinasi wisata beruapa wisata budaya, eko wisata,
wisata ziarah (pilgrimage). dan Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai; d)
Pengembangan perikanan budidaya air payau serta hutan mangrove; e) Pengembangan
industri makanan dan minuman olahan.
4. WKPP IV, meliputi: Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang,
Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat dengan program unggulan sebagai berikut: a)
Pusat pendidikan dan riset; b) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak
unggas di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung,
Sumedang dan Domba di Garut; c) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di
Kab. Bandung dan Bandung Barat; d) Pengembangan jasa perdagangan dan insdustri
kreatif, di Kota Bandung, handycraft di Kota Tasikmalaya; e) Pengembangan aktivitas
ekonomi lelaui destinasi wisata internasional (wisata alam minat khusus), agribisnis dan
bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran.
3.3 Program Pembangunan
Strategi, program perencanaan dan implementasi program serta kegiatan tahun 2010
dilakukan melalui Common Goals dan non-Common Goals. Dalam pencapaian Common Goals
dan non-Common Goals yang telah ditetapkan program pembangunan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-
2013, yaitu :
1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
2) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi;
3) Program Pendidikan Non Formal;
4) Program Pendidikan Luar Biasa;
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
6) Program Upaya Kesehatan;
7) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan;
8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;
10) Program Sumber Daya Kesehatan;
11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
12) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
13) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
14) Program Pengelolaan Kawasan Lindung;
15) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut;
16) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
17) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
18) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
19) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
20) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya;
21) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya;
22) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;
23) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;
24) Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
25) Program Perencanaan Ruang;
26) Program Pemanfaatan Ruang;
27) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
28) Program Kerjasama Pembangunan;
29) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
30) Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara;
31) Program Pengembangan Permukiman;
32) Program Lingkungan Permukiman Sehat;
33) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman;
34) Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;
35) Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga;
36) Program Peningkatan Iklim Investasi;
37) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
38) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;
39) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
40) Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan;
41) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
42) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
43) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
44) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
45) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
46) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan;
47) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
48) Program Keluarga Berencana;
49) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
50) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
(LLAJ);
51) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
52) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
53) Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor;
54) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi;
55) Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan;
56) Program Pendidikan Politik Masyarakat;
57) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
58) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
59) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
61) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
62) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
63) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM;
64) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
65) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
66) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
67) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
68) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
69) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
70) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
71) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
72) Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat;
73) Program Pengembangan Nilai Budaya;
74) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya;
75) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
76) Program Pengembangan Kearsipan;
77) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
78) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
79) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
80) Program Peningkatan Produksi Pertanian;
81) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;
82) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan;
83) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan
dan Kehutanan;
84) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
85) Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi;
86) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi;
87) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
88) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
89) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
90) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
91) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;
92) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
93) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
94) Program Pengembangan Transmigrasi;
95) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama;
96) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan.
Pencapaian Common Goals membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota
maupun desa/kelurahan, dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun
masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Ciri utama dari sinergitas tersebut sebagai
berikut :
1. Tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
2. Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh OPD yang
terlibat berdasarkan prinsip SMART PLANNING dan bersifat akselerasi pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan.
3. Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip SHEWHART Cycle (Plan,
Do, Check, Action).
4. Pelibatan secara aktif lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat serta segenap pelaku
pembangunan lain termasuk masyarakat sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan
hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Non-Common Goals (Diferensial Goals) merupakan prioritas pembangunan dalam rangka
penumbuhan, pengembangan, peningkatan dan pemantapan pembangunan Jawa Barat;
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; serta pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Common Goals.
Dalam rangka pencapaian pembangunan dilakukan melalui strategi Common Goals dan
non-Common Goals. Program/kegiatan yang disinergiskan melalui Common Goals merupakan
bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Jawa Barat 2008-2013, yang diwujudkan melalui
sinergitas dengan pembagian peran OPD dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : OPD utama, OPD mitra
utama dan OPD pendukung (kelompok OPD pendukung umum serta kelompok OPD penjaminan
mutu dan akuntabilitas); serta dengan memberikan keberpihakan anggaran pada bidang-bidang
pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat.
3.3.1. Common Goals
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
a. Bidang Pendidikan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran :
a) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat;
b) Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat;
c) Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat;
d) Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs;
e) Meningkatnya pelayanan pendidikan di daerah khusus;
f) Terselenggaranya SD dan SMP unggulan percontohan bertaraf
internasional;
g) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
jenjang SD dan SMP;
h) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN)
jenjang SD dan SMP;
i) Meningkatnya daya tampung SMP/MTs;
j) Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka, SD-SMP satu atap;
k) Terlaksananya fasilitasi penyediaan buku teks pelajaran Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
2) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran :
a) Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK;
b) Tersedianya aneka beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan
tinggi;
c) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
jenjang SMA dan SMK;
d) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN)
jenjang SMA dan SMK;
e) Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Lulusan Siswa SMK;
f) Meningkatnya daya tampung SMA/SMK/MA;
g) Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK;
h) Meningkatnya kompetensi SDM SSN dan SBI SMA/SMK;
i) Meningkatnya Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
3) Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran :
a) Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH);
b) Meningkatnya APK PAUD Non Formal;
c) Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD;
d) Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
e) Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket B;
f) Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket C.
4) Program Pendidikan Luar Biasa, dengan sasaran :
a) Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus
(PLK);
b) Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK;
c) Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK.
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru;
b) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1;
c) Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi.
b. Bidang Ketenagakerjaan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan
sasaran:
a) Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui
pelatihan dan pemagangan;
b) Terselenggaranya standarisasi dan sertifikasi;
c) Terselenggaranya pembinaan lembaga latihan swasta dan lembaga
latihan pemerintah.
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan
a. Bidang Kesehatan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Upaya Kesehatan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya komitmen dan kemampuan Kabupaten/Kota untuk
mencapai Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
b) Meningkatnya jumlah Keluarga Sadar Gizi/ status gizi masyarakat;
c) Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi,
anak dan masyarakat resiko tinggi;
d) Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu;
e) Meningkatnya penggunaan obat obat yang rasional dan pemakaian obat
generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di setiap
jenjang;
f) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan
makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan
batra;
g) Tertanggulanginya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan
antisipasi global warming;
h) Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat
melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur.
2) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran ;
a) Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Center Of
Excellent/ Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Jawa Barat
(stroke, penyakit jantung, gerontology dll) yang mempunyai kualitas
tingkat Nasional/ Dunia;
b) Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya
(Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Jawa Barat (HIV, Flu
Burung dll);
c) Tersedianya Anggaran/pembiayaan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota
dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah
dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan
diutamakan untuk Upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan
(Preventif dan Promotif);
d) Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;
e) Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan Provinsi,
SPM bidang kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan;
f) Terwujudnya sistem informasi dan Surveilance Epidemiologi Kesehatan
yang evidence base, akurat diseluruh Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa
Barat dan on line dengan Nasional;
g) Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya
komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS,
pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan
lokal;
h) Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya
memenuhi standar mutu;
i) Terwujudnya Akuntabilitas dan pencapaian Kinerja program
pembangunan kesehatan yang baik.
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan
sasaran :
a) Meningkatnya jumlah % Desa mencapai Universal Child Immunization
(UCI);
b) Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan
penyebaran penyakit akibat situasi global (Global Warming);
c) Meningkatnya upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus
HIV/AIDS, Flu Burung, TBC, DBD, malaria dan lainnya;
d) Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala desa dan
instansi kesehatan terdekat;
e) Setiap KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat;
f) Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem,
kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak;
g) Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan
terutama didaerah lintas batas Kabupaten/Kota dan Provinsi.
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, dengan
sasaran :
a) Peningkatan Kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah
Sakit;
b) Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan
kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
c) Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT
Kesehatan.
5) Program Sumberdaya Kesehatan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk
SDM kesehatan yang sesuai dengan standar;
b) Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan;
c) Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan;
d) Meningkatnya kecukupan Obat dan perbekalan kesehatan (standar
nasional Rp. 9.000,-/orang/tahun);
e) Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan
Jaringannya;
f) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk
SDM kesehatan sesuai standar.
3. Kemandirian Pangan
a. Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran :
a) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian;
b) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan;
c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan;
d) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian;
e) Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian;
f) Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan;
g) Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (Gemar) dan pengembangan
perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);
h) Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
i) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;
j) Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi produksi pertanian
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
2) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran :
a) Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat;
b) Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis;
c) Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya
konversi lahan pertanian.
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan
Ikan, dengan sasaran terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan
ikan.
4) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
b) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
c) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan kehutanan;
d) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
e) Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan.
b. Bidang Ketahanan Pangan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok, beras, jagung
kedelai, ternak dan ikan;
b) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;
c) Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap beras;
d) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras;
e) Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, dan kualitas pangan, serta
menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras,
ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah
tangga;
f) Meningkatnya pengendalian keamanan pangan.
c. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran meningkatnya
kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di
Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan
pemerataan pembangunan;
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran
mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan
pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam
batas repetisi beban standar dan struktur yang direncanakan.
3) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan
Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi dan fungsi
sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat
memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri.
4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan Lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal.
4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
a. Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan sasaran meningkatnya
penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan
jasa.
2) Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran :
a) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian;
b) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan;
c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan;
d) Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (GEMAR), serta pengembangan
perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);
e) Meningkatnya pendapatan petani petambak melalui revitalisasi perikanan
pantura dan pemanfaatan sumber daya alam perikanan di Pantai Utara
dan Selatan (GAPURA);
f) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen.
3) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
b) Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;
c) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
d) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan kehutanan;
e) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
f) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan kehutanan.
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran terwujudnya
kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan.
2) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan
sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.
c. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
a) Mendorong penumbuhan wirausaha, dan wirausaha yang berdaya saing
serta penyerapan tenaga kerja;
b) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
c) Meningkatnya kemitraan usaha bagi pelaku usaha dalam mendorong
produktivitas usaha;
d) Optimalnya promosi usaha bagi UMKM dalam mendukung hasil usaha.
2) Program Pengembangan Sistem Pendukungan Usaha bagi Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
a) Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM dengan jaminan kolateral
berkerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro dan CSR;
b) Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM;
c) Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM
serta pendukungan pendampingan tempat usaha.
d. Bidang Kepariwisataan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran:
a) Meningkatkan kualitas obyek dan daya tarik wisata untuk peningkatan
daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;
c) Berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan
jati diri masyarakat Jawa Barat yang berakar pada alam dan budaya.
e. Bidang Perdagangan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran :
a) Optimalnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang
strategis;
b) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;
c) Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan;
d) Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional
(GEMPITA).
f. Bidang Industri, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
a) Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM;
b) Meningkatnya kemitraan antar industri;
c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;
d) Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah;
e) Meningkatnya industri kreatif.
2) Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,
dengan sasaran :
a) Meningkatnya sinergitas pengembangan industri;
b) Meningkatnya penguasaan teknologi industri.
g. Bidang Penanaman Modal, melalui program sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Iklim Investasi, dengan sasaran :
a) Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan
pendukung investasi di daerah;
b) Terfasilitasinya jaminan keamanan dan kepastian hukum;
c) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat;
d) Terfasilitasinya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam
modal;
2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan sasaran :
a) Terbentuknya forum interaksi investor mitra Jawa Barat (West Java
Partner);
b) Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan
terkait di Jawa Barat;
c) Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan
kepada penanam modal;
d) Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara
pemerintah daerah dengan swasta;
e) Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi
khusus;
h. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran :
a) Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang
sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik;
b) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi
dan jalan kesentra pertanian di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas
perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan.
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran
mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan
pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam
batas repetisi beban standar dan struktur yang direncanakan.
3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal
5. Peningkatan Kinerja Aparatur
a. Bidang Perencanaan Pembangunan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah,
dengan sasaran :
a) Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
b) Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik.
b. Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan sasaran :
a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam
pelayanan publik menuju cyber province,
b) Meningkatnya sosialisasi dan peran media massa dalam penyebaran
informasi secara objektif dan bertanggung jawab;
c) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat;
d) Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan; dan
e) Memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat
terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan
pembangunan daerah.
c. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan
Daerah, dengan sasaran :
a) Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah;
b) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melaui Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) dan pengembangan virtual office;
c) Diterapkannya Insentif Berbasis Kinerja (IBK) untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;
d) Terselenggaranya penataan daerah otonom dalam rangka efisiensi dan
efektivitas pembangunan Jawa Barat;
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran :
a) Meningkatnya kinerja aparatur;
b) Meningkatnya disiplin aparatur.
3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum, dan
HAM, dengan sasaran :
a) Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan;
b) Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
dan kearifan lokal;
c) Terlaksananya implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi secara konsisten.
4) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan sasaran
meningkatnya penataan dan pendayagunaan asset milik Pemerintah Provinsi
Jawa Barat di Kabupaten dan Kota, revitalisasi dan reorientasi BUMD serta
terlaksananya persiapan pemanfaatan obligasi daerah.
6. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup
a. Bidang Sosial, melalui program sebagai berikut :
1) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat,
dengan sasaran :
a) Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
b) Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana;
c) Meningkatkan kemampuan dan jumlah sumber daya penanggulangan
bencana.
b. Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan, dengan
sasaran :
a) Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik;
b) Mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri;
c) Mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3;
d) Mengembangkan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan
EPCM (Environmental Pollution Control Manager).
2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
dengan sasaran :
a) Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
b) Rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati.
3) Program Pengelolaan kawasan lindung, dengan sasaran :
a) Melakukan penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung;
b) Meningkatkan pengamanan dan perlindungan kawasan;
c) Mengembangkan kawasan lindung baru;
d) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan
lindung.
7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah
a. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran :
a) Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan fly over pada
ruas-ruas strategis di Jawa Barat;
b) Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang
sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik;
c) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi
dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian
masyarakat dan pemerataan pembangunan.
2) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi dan fungsi
sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat
memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri
3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran
mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan
pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam
batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan.
4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal.
5) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan sasaran
tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir
dan kekeringan serta pengamanan pantai.
b. Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan di Jawa Barat;
b) Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
c) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
c. Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan
sasaran :
a) Terlaksananya pengembangan angkutan massal;
b) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa
Barat;
c) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut di
Jawa Barat.
d. Bidang Penataan Ruang, melalui Program Penataan Ruang, dengan sasaran
terwujudnya RTRW Provinsi Jawa Barat sebagai acuan penataan ruang oleh
masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Pengembangan Energi
a. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi,
dengan sasaran :
a) Meningkatnya penggunaan energi alternatif
b) Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan
2) Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi, dengan sasaran
meningkatnya pendayagunaaan panas bumi sebagai sumber energi listrik di
Jawa Barat, melalui pengembangan sumber energi panas bumi, Kabupaten
Sumedang (Tampomas), Kabupaten Bandung (Cibuni, Patuha, Wayang Windu,
dan Kamojang), Kabupaten Bandung Barat (Tangkubanparahu), serta
Kabupaten Garut (Kawah Darajat), Kab. Bogor-Cianjur (Gede Pangrango)
9. Kelautan dan Perikanan
a. Bidang kelautan dan perikanan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi,
dengan sasaran :
a) Meningkatnya produksi perikanan;
b) Meningkatnya ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang
berkualitas;
c) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
d) Meningkatnya penyertaan tenaga kerja perikanan;
e) Meningkatnya teknologi budidaya dan pengawetan perikanan air laut, air
payau dan air tawar;
f) Meningkatnya nilai tambah usaha pemanfaatan produk perikanan;
g) Terkendalinya serangan hama penyakit ikan dan udang;
h) Meningkatnya sarana pemasaran hasil perikanan;
i) Meningkatnya sarana pengolahan hasil perikanan;
j) Meningkatnya pengolahan hasil perikanan;
k) Meningkatnya margin pemasaran perikanan;
l) Berkembangnya jejaring usaha.
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan sasaran :
a) Meningkatnya produksi dan produktivitas nelayan;
b) Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya kelautan;
c) Berkembangnya usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk
industri hilir.
10. Pembangunan Perdesaan
a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat , dengan sasaran :
a) Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
pembangunan;
b) Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan
kebijakan.
2) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan
sasaran :
a) Meningkatnya kinerja pemerintahan desa;
b) Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa;
c) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa;
d) Meningkatnya infrastruktur perdesaan;
e) Meningkatnya perekonomian di perdesaan;
f) Meningkatnya Meningkatnya kualitas lingkungan dan sosial di perdesaan.
b. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
a) Mendorong penumbuhan wirausaha, dan wirausaha yang berdaya saing
serta penyerapan tenaga kerja;
b) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
c. Bidang Ketenagakerjaan, melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan
sasaran penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan
jasa.
d. Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran :
a) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian;
b) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan
dan peternakan;
c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan dan
peternakan;
d) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian;
e) Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian;
f) Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan;
g) Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (GEMAR) dan pengembangan
perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);
h) Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
i) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen.
2) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
b) Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;
c) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
d) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan kehutanan;
e) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan;
f) Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan.
e. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran meningkatnya
kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di
Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan
pemetaan pembangunan.
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran :
a) Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat
memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang
melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang
direncanakan.
3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya, dengan sasaran tersedianya Jaringan Irigasi yang handal.
f. Bidang Perumahan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Permukiman, dengan sasaran meningkatnya
Infrastruktur Dasar Perdesaan.
2) Program Lingkungan Permukiman Sehat dengan sasaran meningkatnya
kualitas lingkungan permukiman.
3) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dengan sasaran
meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam
pengelolaan lingkungan permukiman.
Tabel 3.1 Common Goals dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010
Provinsi Jawa Barat
No Common Goals Sasaran Common Goals Nama Program Sumber Dana Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 1. PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN Difokuskan pada peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tujuan mencetak lebih banyak sumberdaya manusia Jawa Barat yang terdidik dan berdaya saing.
a. Tuntasnya pemberantasan Buta Aksara dalam rangka mewujudkan “Jabar bebas Buta Aksara”;
b. Meningkatnya angka melanjutkan dan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka “Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah”;
c. Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan sekolah bertaraf nasional dan internasional;
d. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kejuruan serta pendidikan luar sekolah;
e. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
f. Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja.
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2. Program Pendidikan Menegah dan Tinggi 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Pendidikan Luar Biasa 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
APBN APBD
SWASTA
• Dinas Pendidikan • Dinas Olah Raga dan Pemuda • Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi • Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah I s/d IV • Biro Yansos
2. PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
a. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian anak; b. Meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit
menular, khususnya TBC; c. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya
di tatanan rumah tangga; d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
strategis; e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan
penanganan gizi buruk
1. Program upaya kesehatan 2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan 5. Program Sumberdaya Kesehatan
APBN APBD
SWASTA
• Dinas Kesehatan • Biro Yansos • Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah I s/d IV • RS Al Ihsan • RS Jiwa Jawa Barat • RS Sidawangi
3. KEMANDIRIAN PANGAN Difokuskan pada ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dan protein hewani (sapi, ayam, ikan) yang berkualitas dan berkesinambungan.
a. Meningkatnya Ketersediaan Input Produksi Pertanian; b. Meningkatnya produksi dan Stok Bahan pangan Pokok,
antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan protein hewani; c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat d. Terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok antara lain
Beras, Jagung, Kedelai, dan protein hewani; e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta
sumber daya air dan irigasi di sentra produksi pertanian.
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian 2. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tanaman, Ternak dan Ikan 4. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,
Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan 9. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
APBN APBD
SWASTA
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Bina Marga • Dinas Kehutanan • Dinas Perkebunan • Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan • Dinas Peternakan • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air • Dinas Perikanan dan Kelautan • Badan Ketahanan Pangan Daerah • Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah I s/d IV • Biro Bina Produksi
No Common Goals Sasaran Common Goals Nama Program Sumber Dana Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 4. PENINGKATAN DAYA BELI
MASYARAKAT Difokuskan pada pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pengembangan permodalan dan budaya masyarakat bekerja.
a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan investasi yang ada, serta menarik investasi baru dan pengembangan investasi dengan pola padat karya ;
b. Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Jawa Barat ;
c. Meningkatnya Penguasaan Rantai Nilai Berdaya Saing melalui Pengembangan Multiaktivitas Agribisnis dan Industri Manufaktur Berbasis Potensi Lokal
d. Meningkatnya Kemitraan Strategis Hulu-hilir antara Gapoktan, KUMKM, IKM, BUMD, Pengusaha Besar dan Lembaga Keuangan
e. Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui fasilitasi promosi pemasaran dan pendukungan infrastruktur perekonomian.
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 3. Program Pemantapan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian 6. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,
Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 7. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam
Negeri 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 9. Program Penataan struktur dan Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri 10. Program Peningkatan Iklim Investasi 11. Program peningkatan promosi dan kerjasama
investasi 12. Program pengembangan budidaya perikanan 13. Program pengembangan perikanan tangkap 14. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 15. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan
APBN APBD
SWASTA
• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Bina Marga • Dinas Kehutanan • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Perkebunan • Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan • Dinas Peternakan • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air • Dinas Perikanan dan Kelautan • Badan Ketahanan Pangan Daerah • Badan Koordinasi Promosi dan
Penanaman Modal Daerah • Badan Pelayanan Perijinan Terpadu • Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah I s/d IV • Biro Bina Produksi • Biro Administrasi Perekonomian
5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan implementasi sistem renumerasi daerah yang berkeadilan serta menerapakan sistem good governance secara konsisten.
a. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan pengadaan secara elektronik.
b. Meningkatnya dan berkembangnya kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik.
c. Tertatanya sistem hukum di daerah serta meningkatnya pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih.
d. Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif. e. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, kearsipan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel
1. Program perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah
2. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,
kesadaran hukum dan HAM 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah
APBN APBD
SWASTA
• Inspektorat Provinsi • Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah • Badan Kepegawaian Daerah • Dinas Pendapatan Daerah • Dinas Komunikasi dan Informasi • Badan Pendidikan dan Pelatihan
Daerah • Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa • Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas • Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah I, II, III, dan IV
• Biro Administrasi Pembangunan • Biro Pemerintahan Umum • Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
No Common Goals Sasaran Common Goals Nama Program Sumber Dana Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 • Biro Hukum dan HAM • Biro Keuangan • Biro Pengelolaan Barang Daerah • Biro Organisasi • Satuan Polisi Pamong Praja
6. PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, serta pelestarian dan peningkatan luas & fungsi kawasan lindung secara bersistem.
a. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana serta Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
b. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat c. Meningkatnya luas dan fungsi Kawasan Lindung serta
berkurangnya lahan kritis d. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran air, dan udara
1. Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat
2. Program Pengelolaan Kawasan Lindung 3. Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan
lingkungan 4. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya
alam dan lingkungan hidup
APBN APBD
SWASTA
• Dinas Sosial • Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah • Dinas Bina Marga • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air • Dinas Perhubungan • Dinas Perikanan dan Kelautan • Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah I s/d IV • Biro Bangsos • Biro Administrasi Pembangunan • Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama • Biro Pelayanan Sosial Dasar
7. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Difokuskan pada pembangunan jalan tol, penanganan jalan lintas selatan Jabar, pembangunan jalan poros tengah Bandung-Pangalengan-Rancabuaya, pembangunan infrastruktur perhubungan, pembangunan waduk, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi strategis, penanganan persampahan serta pembangunan sarana olah raga.
a. Persiapan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Soreang-Pasirkoja (Soroja), Tol Dalam Kota Bandung; serta jalan tol strategis lainnya, Penyelesaian Penanganan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Jabar, serta Pembangunan Jalan Poros Tengah Bandung-Pangalengan-Rancabuaya;
b. Pengembangan Angkutan Massal, antara lain Pengembangan Jalur Kereta Api Padalarang-Kiaracondong, Kiaracondong-Rancaekek, Rancaekek-Cicalengka, Bandung-Sukabumi-Bogor, dan Bandung-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati;
c. Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka; dan Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, Pelabuhan Muara Gembong, dan Pelabuhan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi;
d. Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan waduk strategis lainnya, Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Metropolitan Bandung, Bodebek, dan wilayah Pantura Jabar, Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan Daerah Irigasi Rentang di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka;
e. Penanganan Persampahan di Wilayah Perkotaan;
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan 5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. 7. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 8. Program Pemanfaatan Ruang
APBN APBD SWASTA
• Dinas Bina Marga • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air • Dinas Perhubungan • Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah • Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah I s/d IV • Biro Administrasi Pembangunan • Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
No Common Goals Sasaran Common Goals Nama Program Sumber Dana Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 f. Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Jabar sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
8. PENGEMBANGAN ENERGI
Difokuskan pada pengembangan energi alternatif, listrik perdesaan
a. Meningkatnya penggunaan energi alternatif b. Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi
2. Program pengembangan sumber daya mineral dan panas bumi
APBN APBD
SWASTA
• Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
• Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air • Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah • Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah I s/d IV 9. PEMBANGUNAN PERDESAAN
Difokuskan pada Kemandirian kelembagaan dan masyarakat dalam rancang bangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di desa
a. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat dalam gerakan desa membangun.
b. Penguatan kapasitas fiskal desa melalui desentralisasi bantuan keuangan yang di arahkan, tugas pembantuan hibah keuangan, dan bantuan keuangan lainnya yang sah.
c. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan melalui tugas pembantuan
d. Penguatan kelembagaan dan usaha perekonomian desa e. Sinkronisasi program-program pembangunan berlokasi
perdesaan f. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar perdesaan g. Peningkatan peran serta masyarakat pesantren dan mesjid
dalam pengelolaan lingkungan permukiman perdesaan h. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perdesaan
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 2. Program Pemantapan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian 6. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,
Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan 10. Program Lingkungan Permukiman Sehat 11. Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman 12. Program Pengembangan Permukiman
• Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
• Dinas Sosial • Badan Perencanaan Pembangunan
Derah • Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah I sampai dengan IV
• Biro Pemerintahan-umum • Biro keuangan • Dinas KUKM • Dinas Bina Marga • Dinas PSDA • Dinas Pertanian Tanaman Pangan • Dinas Peternakan • Dinas Kimrum
3.3.2 Non Common Goals
A. Urusan Wajib
1. Bidang Pendidikan
1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
2) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi;
3) Program Pendidikan Non Formal;
4) Program Pendidikan Luar Biasa;
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
2. Bidang Kesehatan
1) Program Upaya Kesehatan;
2) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan;
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular;
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;
5) Program Sumber Daya Kesehatan.
3. Bidang Lingkungan Hidup
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut;
4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
4. Bidang Pekerjaan Umum
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya;
6) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya;
7) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;
8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;
9) Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
5. Bidang Penataan Ruang
1) Program Perencanaan Ruang;
2) Program Pemanfaatan Ruang;
3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Bidang Perencanaan Pembangunan
1) Program Kerjasama Pembangunan;
2) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah.
7. Bidang Perumahan
1) Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara;
2) Program Pengembangan Permukiman;
3) Program Lingkungan Permukiman Sehat;
4) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman.
8. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
1) Program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda.
2) Program Pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olah raga.
9. Bidang Penanaman Modal
1) Program Peningkatan Iklim Investasi;
2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
10. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;
3) Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non
Perbankan.
11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
12. Bidang Ketenaga Kerjaan
1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
3) Program peningkatan kesempatan kerja.
13. Bidang Ketahanan Pangan
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.
15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1) Program Keluarga Berencana.
16. Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas
Angkutan Jalan (LLAJ);
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
5) Program peningkatan kelayakan kendaraan bermotor.
17. Bidang Komunikasi dan Informatika
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi.
18. Bidang Pertanahan
1) Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan.
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1) Program penanggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat;
2) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
6) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan
HAM;
8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
9) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
11) Program Pemeliharaan Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
2) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
22. Bidang Sosial
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
2) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS).
23. Bidang Kebudayaan
1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
2) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya.
24. Bidang Statistik
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
25. Bidang Kearsipan
1) Program Pengembangan Kearsipan.
26. Bidang Perpustakaan
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
B. Urusan Pilihan
1. Bidang Kelautan dan Perikanan
1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
2. Bidang Pertanian
1) Program Peningkatan Produksi Pertanian;
2) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;
3) Program pencegahan dan penanggulanan penyakit tanaman, ternak dan ikan;
4) Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan kehutanan.
3. Bidang Kehutanan
1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
2) Program pengelolaan kawasan lindung.
4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi;
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi.
5. Bidang Pariwisata
1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
6. Bidang Industri
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2) Program Penataan Struktur dan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
7. Bidang Perdagangan
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;
3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
8. Bidang Ketransmigrasian
1) Program Pengembangan Transmigrasi.
9. Bidang Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
1) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama;
2) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan.
IV - 1
BBAABB IIVV
RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDAANN PPEENNDDAANNAAAANN TTAAHHUUNN 22001100
Berdasarkan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka disusun rencana kerja yang dituangkan dalam matrik Rencana Kerja, yang
berisi terdiri atas: matrik Rencana Kerja Kegiatan Common Goals, matrik Rencana Kerja
Kegiatan Penunjang Non Common Goals, dan matrik Rencana Kerja Pembangunan Bersumber
Dana Non APBD.
Dalam Matrik Rencana Kerja tersebut memuat rincian kegiatan Common Goals 59
program, dan Non Common Goals sebanyak 96 program pembangunan Provinsi Jawa Barat
yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2008-2013 dan sudah dituangkan berdasarkan Bidang
Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib dan Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Sedangkan Matrik Rencana Kerja yang
pendanaannya bersumber dari APBN merupakan penjabaran program dan kegiatan yang
mengacu kepada Prioritas Program dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010.
4.1. Rencana Kerja Kegiatan Common Goals
Rencana Kerja Kegiatan Common Goals merupakan rencana kerja prioritas
pembangunan yang dikelompokan dalam 9 (sembilan) Common Goals sbb:
1. Common Goals 1 : Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan
3. Common Goals 3 : Peningkatan Daya Beli Masyarakat
4. Common Goals 4 : Kemandirian Pangan
5. Common Goals 5 : Peningkatan Kinerja Aparatur
6. Common Goals 6 : Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup
7. Common Goals 7 : Pengembangan Infrastruktur Wilayah
8. Common Goals 8 : Kemandirian Energi
9. Common Goals 9 : Pembangunan Perdesaan
Dalam setiap Matrik Rencana Kerja Kegiatan tersebut uraian rincian Program dan
Kegiatan disusun berdasarkan sasaran-sasaran setiap Common Goals. Hal tersebut dimaksudkan
sebagai upaya untuk lebih memfocuskan pencapaian target sasaran Program dan Kegiatan
menurut sasaran-sasaran Common Goals tersebut.
IV - 2
4.2. Rencana Kerja Kegiatan Penunjang (Non Common Goals)
Rencana kerja Non-Common Goals adalah merupakan rencana kerja penunjang yang
dikatagorikan bukan merupakan kegiatan prioritas pembangunan. Rencana kerja Non-Common
Goals diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
Kegiatan yang termasuk dalam lingkup Non-Common Goals adalah kegiatan tetap dan
mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin (regular cost). Cakupan kegiatan tetap dan mengikat
yaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh OPD karena merupakan kebutuhan dasar untuk
operasional dan penunjang kinerja. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakan
tugas fungsi OPD dan bukan kegiatan unggulan namun akan berdampak luas apabila tidak
dilaksanakan.
Dalam Matriks Rencana Kerja Non Common Goals ini juga memuat rincian kegiatan dari
96 program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2008-2013
dan sudah dituangkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib dan
Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
Sedangkan Matrik Rencana Kerja yang pendanaannya bersumber dari APBN merupakan
penjabaran program dan kegiatan yang mengacu kepada Prioritas Program dari Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2010. Namun dalam matrik ini uraian rincian Program dan Kegiatan
tidak disusun berdasarkan sasaran-sasaran Non Common Goals.
Isu permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang begitu luas hakekatnya tidak
mungkin diatasi dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat
sendiri yang cukup terbatas. Disamping itu pada kenyataannya proses pembangunan yang
sudah berjalan selama ini sudah merupakan perwujudan dari dukungan seluruh peran
pemangku kepentingan di Jawa Barat, baik melalui pendanaan APBN, APBD Kabupaten & Kota,
Pihak Swasta, Bantuan/Pinjaman Luar Negeri maupun Swadaya Masyarakat. Oleh karena itu
sangat penting untuk merekapitulasi dan memetakan kembali semua sumber pendanaan
pembangunan di luar APBD Provinsi yang berkembang di Jawa Barat selama ini, untuk
kemudian diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan yang direncanakan, agar dapat
berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.
Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan
sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan
Pemerintan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Kerja tersebut diuraikan sebagai berikut :
IV - 3
a. Rencana Kerja Common Goals
COMMON GOALS 1: PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus: peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tujuan mencetak lebih banyak sumber daya manusia Jawa Barat
yang terdidik dan berdaya saing Sasaran 1 : Tuntasnya Pemberantasan Buta Aksara dalam rangka mewujudkan “Jabar Bebas Buta Aksara”
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 01 KEBIJAKAN 1 01 01 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 01 01 03 Program Pendidikan Non Formal 0,43 %
1 01 01 01 03 01 Peningkatan Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) Melalui Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional
Terlaksananya Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Tahap Pembinaan
16.345 Kelompok APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 01 01 03 02 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal
340 orang APBD Bandung Dinas Pendidikan, Biro Yansos
IV - 4
COMMON GOALS 1: PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus: peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tujuan mencetak lebih banyak sumber daya manusia Jawa Barat
yang terdidik dan berdaya saing
Sasaran 2 : Meningkatnya Angka Melanjutkan dan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka “Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah”
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 01 KEBIJAKAN 1 01 01 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 01 01 01 Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 1,10 %
1 01 01 01 01 01 BOS untuk Pendidikan Dasar Tersedianya Biaya Operasional Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs BOS Pusat : - SD - SMP BOS Provinsi : - SD/MI/Salafiah Ulla - SMP/SMPT/SMPLB/MTs/Salafiah Whusta
4.756.585 1.638.164 6.323.454 2.589.767
siswa siswa siswa siswa
APBN & APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 01 01 01 02 Penyelenggaraan SMP Terbuka Terlaksananya SMP Terbuka sesuai dengan kriteria dan ketentuan : - Induk SMP Terbuka - TKB Mandiri - Guru Pamong - Pesuruh
589 180 2.491 2.491
SMPT TKB Orang Orang
APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 01 01 01 03 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun
1 Paket APBD Bandung Dinas Pendidikan, Biro Yansos
1 01 01 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,72 % 1 01 01 01 02 01 BOS Provinsi untuk Pendidikan Menengah Tersedianya Biaya Operasional Sekolah
untuk SMA/SMK/MA 1.435.828 Siswa APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 01 01 02 02 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
1 Paket APBD Bandung Dinas Pendidikan, Biro Yansos
1 01 01 01 03 Program Pendidikan Non Formal 1 01 01 01 03 01 Peningkatan Pencapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) Melalui Penyelenggaraan Paket B dan Paket C Tercapainya peningkatan RLS melalui penyelenggaraan Paket B dan Paket C; Tersedianya Beasiswa Pelatihan Keterampilan
7.000 Kelompok APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 01 01 03 02 Penyelenggaraan PAUD dan PAUD Rintisan Meningkatnya Angka Partisipasi PAUD 1.640 orang APBN & APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
IV - 5
1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 01 04 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,01 % 1 01 01 01 04 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan Terlaksananya Failitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 paket APBD Bandung Dinas Pendidikan, Biro Yansos
1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 04 SARANA DAN PRASARANA 1 01 04 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 04 01 01 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 0,06 % 1 01 04 01 01 01 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah
Khusus Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana di daerah khusus (daerah terpencil, terbelakang, terisolir) - Rehab dan RKB SD dan SMP - Alat peraga kesenian - Sarana Pendukung STBI - Education Crisis Center (ECC) - Alat Peraga dan Praktek UASBN - Buku Referensi dan Pengayaan - Relokasi SD - Ruang dan sarana PSBG-USAID
PSBG Terintegrasi
408 19 55 2 1 1 7 7 17
ruang sekolah sekolah sekolah paket paket sekolah PSBG PSBG
APBD Kabupaten Daerah Khusus
Dinas Pendidikan
1 01 04 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,24 % 1 01 04 01 02 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA dan SMK Dalam
Rangka Pencanangan Wajib Belajar 12 Tahun Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana SMA dan SMK sebagai bentuk pencanangan Wajar 12 Tahun di Kabupaten/Kota se Jawa Barat - RKB/Mebeler SMK - Rehabilitasi SMA - Peralatan Lab. IPA SMA - Lab. Bahasa SMA/SMK - Perpustakaan Berbasis IT SMA
Peralatan Praktek SMK
204 120 12 12 24 12
Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah
APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 04 01 05 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8,26 % 1 01 04 01 05 01 Pengadaan Paket-paket Buku Teks Pelajaran Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tersedianya Paket Buku Teks Pelajaran untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
seluruh siswa Rasio 1 Siswa = 1 buku
APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 04 01 05 02 Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa SD/MI dan SMP/MTs dari Keluarga Tidak Mampu
Tersedianya Baju Seragam Sekolah untuk Siswa SD/MI dan SMP/MTs dari Keluarga Tidak Mampu
215.000 siswa APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 04 01 05 03 Bantuan Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Sekolah (PMT-AS) pada Sekolah Dasar
Terlaksananya pemberian makanan tambahan susu bagi siswa jenjang SD
1 kali seminggu siswa APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan, Dinas Peternakan, Dinas KUMKM, BPPKB
1 01 04 01 05 04 Pengadaan Raport TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta Penghapusan Ijasah Tahun Pelajaran 2009/2010
Tersedianya Raport TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 - Raport TK - Raport SD - Raport SMP - Raport SMA - Raport SMK
330.000 1.230.000 840.000 336.000 300.000
Eks Eks Eks Eks Eks
APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
IV - 6
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 06 PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN 1 01 06 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 06 01 01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 0,21 % 1 01 06 01 01 01 Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu TK-SD
dan SD-SMP Satu Atap Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu TK-SD dan SD-SMP Satu Atap
647 sekolah APBN & APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
IV - 7
COMMON GOALS 1: PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus: peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tujuan mencetak lebih banyak sumber daya manusia Jawa Barat
yang terdidik dan berdaya saing Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pengembangan Sekolah Bertaraf Nasional dan Internasional
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 02 PEMBIAYAAN 1 01 02 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 02 01 01 Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 0,05 %
1 01 02 01 01 01 Pembinaan dan Pengembangan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) dan SSN (Sekolah Standar Nasional) Jenjang Pendidikan Dasar
Terlaksananya Pengembangan SD dan SMP SBI dan SSN di Jawa Barat : - SD Rintisan SBI/SSN - SMP Rintisan SBI/SSN
126 104
sekolah sekolah
APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 02 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,35 % 1 01 02 01 02 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta SDM SBI
(Sekolah Berstandar Internasional) dan SSN (Sekolah Standar Nasional) SMA/SMK
Terlaksananya Pengembangan SMA dan SMK SBI dan SSN di Jawa Barat : - SMA/SMK SSN - SMA/SMK SBI
286 163
Sekolah Sekolah
APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
IV - 8
COMMON GOALS 1: PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus: Menciptakan sumber daya manusia Jawa Barat yang mandiri dan dinamis serta berdaya saing
Sasaran 4 : Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Melalui Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan dan Pendidikan Kejuruan serta
Pendidikan Luar Sekolah
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 02 PEMBIAYAAN 1 01 02 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 02 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,35 % 1 01 02 01 02 01 Beasiswa Reguler, Beasiswa Satu Siklus dan Beasiswa
Tugas Akhir untuk Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu
Terlaksananya pemberian :- Beasiswa Reguler - Beasiswa Satu Siklus - Beasiswa Tugas Akhir - Beasiswa Tahun Pertama
1.000 100 1.000 1.000
Orang Orang Orang Orang
APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 03 KURIKULUM 1 01 03 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 03 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,04 % 1 01 03 01 02 01 Optimalisasi Pendidikan Kejuruan Melalui Pemberdayaan
Lembaga Tri Partit Bidang Pendidikan Terlaksananya :- Workshop Pemberdayaan Tri Partit - Implementasi Program Kerja Tri Partit
dan Job Matching antara lulusan SMK dengan DUDI
130 4
Orang Kali
APBD 1 01
1 01 03 01 02 02 Peningkatan Wawasan Kewirausahaan Siswa SMA/SMK di Jawa Barat
Terlaksananya :- Sosialisasi Kewirausahaan - Implementasi Kurikulum Kewirausahaan
di SMA/SMK - Magang pada perusahaan/industri
1 - 100
Kali Sekolah kelompok
APBD 1 01
1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 06 PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN 1 01 06 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 06 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,05 % 1 01 06 01 02 01 Pengembangan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Terlaksananya :
- Pelatihan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
- Pelatihan Pengembangan Potensi Sekolah Bidang TIK
- Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK
208 312 18.000
Guru Guru Buah
APBD Jawa Barat Dinas Pendidikan
IV - 9
1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 06 01 02 02 Pelatihan Keahlian dan Uji Kompetensi Kejuruan Teknik
Guru dan Siswa SMK Terlaksananya :
- Pelatihan Kejuruan Siswa SMK - Pelatihan Kejuruan Guru SMK - Pelatihan dan Sertifikasi Assesor - Uji Kompetensi Teknis Guru dan Siswa
SMK
4.800 264 96 120 585
Siswa Guru Guru Guru Siswa
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
IV - 10
COMMON GOALS 1: PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus: peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tujuan mencetak lebih banyak sumber daya manusia Jawa Barat
yang terdidik dan berdaya saing Sasaran 5 : Meningkatnya Kompetensi dan Kesejahteraan Pendidik Serta Tenaga Kependidikan
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 05 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 01 05 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 05 01 05 Program Manajemen Pelayanan Pendiidkan 2,82 % 1 01 05 01 05 01 Peningkatan Kualifikasi Tenaga Guru Terlaksananya peningkatan kualifikasi
pendidikan D4 /S1 bagi tenaga guru 1.260 orang APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 05 01 05 02 Peningkatan Insentif Guru di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil
Terlaksananya pemberian Insentif bagi Guru PNS, Non PNS dan Guru Bantu di Daerah Perbatasan dan Terpencil
45.7461.887
Guru PNSGuru Bantu
APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
1 01 05 01 05 03 Fasilitasi Bimbingan Teknis Profesi dan Sertifikasi Guru Terlaksananya fasilitasi bimbingan sertifikasi bagi guru - TK - SD - SMP - SMA - SMK
104 312 312 208 104
Orang Orang Orang Orang Orang
APBD 26 Kab/Kota Dinas Pendidikan
IV - 11
COMMON GOALS 1: PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus: peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tujuan mencetak lebih banyak sumber daya manusia Jawa Barat
yang terdidik dan berdaya saing Sasaran 6 : Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di sektor formal
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 12 BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
1 12 01 SUB BIDANG KETENAGAKERJAAAN 1 12 01 03 SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1 12 01 03 42 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan
0,15 % APBD Provinsi
Standarisasi dan sertifikasi 4.690 orang APBD dan Non APBD Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemagangan Pembinaan lembaga latihan swasta dan lembaga latihan pemerintah
Dinas Pendidikan
Indikasi Kegiatan : 1 12 01 03 42 01 Pelatihan Berbasis Kompotensi dan Masyarakat Terlaksananya Pelatihan Ketenagakerjaan
Berbasis Kompetensi 129 orang APBN
Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Terlaksananya Pelatihan Berbasis masyarakat dengan berbagai bidang keterampilan
1680
orang APBDAPBN
Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terlaksananya Pelatihan Kerja MTU dan keliling MTU
304 orang APBDAPBN
Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 12 01 03 42 02 Pembinaan dan Pengembangan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, berupa seleksi pemagangan ke Luar Negeri, Terlaksananya pengembangan kewiraswastaan mandiri, Terlaksananya uji kompetensi tenaga kerja, Terlaksananya peningkatan jejaring lembaga pengembang SDM. Terlaksananya penyebaran Program kualitas dan Produktivitas TK
2.500 orang APBNAPBD
26 Kab/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV - 12
COMMON GOALS 2: PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Fokus: Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular serta pembudayaan
perilaku hidup bersih dan sehat
Sasaran 1: Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penanganan Gizi Buruk
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 01 SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN 1 02 01 02 SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PERORANGAN DAN MASYARAKAT
1 02 01 02 06 Program Upaya Kesehatan Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi
0,36 % APBD Provinsi
Indikasi Kegiatan : 1 02 01 02 06 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak cakupan persalinan yang ditolong oleh
tenaga kesehatan 90 % APBD, APBN dan non APBD Prov,Kab/ Kota,
Kec, Desa Dinas Kesehatan
1 02 01 02 06 02 Peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
73,2 % APBD, APBN dan non APBD Prov,Kab/ Kota, Kec, Desa
Dinas Kesehatan
cakupan pelayanan kesehatan antenatal (K4)
90 % APBD, APBN dan non APBD Prov,Kab/ Kota, Kec, Desa
Dinas Kesehatan BPP KB
cakupan kunjungan neonatal (N2) 90 % APBD, APBN dan non APBD Prov,Kab/ Kota, Kec, Desa
Dinas Kesehatan BPP KB
cakupan pelayanan Bayi 85 % APBD, APBN dan non APBD Prov,Kab/ Kota, Kec, Desa
Dinas Kesehatan BPP KB
cakupan penanganan komplikasi kebidanan
60 % APBD, APBN dan non APBD Prov,Kab/ Kota, Kec, Desa
Dinas Kesehatan
cakupan penanganan komplikasi neonatal
20 % APBD, APBN dan non APBD Prov,Kab/ Kota, Kec, Desa
Dinas Kesehatan
Meningkatnya cakupan peserta KB aktif
80 % APBD, APBN dan non APBD Prov,Kab/ Kota, Kec, Desa
Dinas Kesehatan BPP KB
IV - 13
1 2 3 4 5 6 7 8 SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Program Upaya Kesehatan 0,36 % APBD Provinsi 1 02 01 02 06 01 Pemantauan, Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Gizi Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi
Persentase balita naik timbangannya 80 % APBD, APBN dan non APBD 26 Kab/Kota, 616 kec, 1.017 PKM
Dinas Kesehatan
Persentase Kabupaten/Kota dengan N/D (persentase balita naik timbangannya)
60 % APBD, APBN dan non APBD 26 Kab/Kota, 616 kec, 1.017 PKM
Dinas Kesehatan
Persentase balita yang mendapat kapsul Vit.A 2 kali/tahun
100 % APBD, APBN dan non APBD 27 Kab/Kota, 616 kec, 1.017 PKM
Dinas Kesehatan
Persentase Kabupaten/Kota dengan persentase balita yang mendapat kapsul Vitamin A
100 % APBD, APBN dan non APBD Provinsi, 26 Kab/Kota, 1.017 puskesmas, Desa, Posyandu
Dinas Kesehatan
Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 Tablet Fe (Fe3)
80 % APBD, APBN dan non APBD Provinsi, 26 Kab/Kota, 1.017 puskesmas, Desa, Posyandu
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dengan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe sebanyak 90 tablet selama kehamilannya (Fe3)
100 % APBD, APBN dan non APBD Provinsi, 26 Kab/Kota, 1.017 puskesmas, Desa, Posyandu
Dinas Kesehatan
Persentase penderita gizi buruk yang mendapat perawatan sesuai standar
100 % APBD, APBN dan non APBD Provinsi, 26 Kab/Kota, 1.017 puskesmas, Desa, Posyandu
Dinas Kesehatan
Persentase kab/kota yang melaksanakan perawatan Gizi buruk sesuai standar
100 % APBD, APBN dan non APBD Provinsi, 26 Kab/Kota, 1.017 puskesmas, Desa, Posyandu
Dinas Kesehatan
Balita (6-24 bulan) BGM Gakin dapat MPASI
100 % APBD, APBN dan non APBD Provinsi, 26 Kab/Kota, 1.017 puskesmas, Desa, Posyandu
Dinas Kesehatan
prevalensi balita gizi buruk dari 1,08% menjadi 0,5%
60 % APBD, APBN dan non APBD Provinsi, 26 Kab/Kota, 1.017 puskesmas, Desa, Posyandu
Dinas Kesehatan
Presentase jumlah Kab/Kota dengan Prevalensi Gizi buruk kurang dari 0,9%
100 % APBD, APBN dan non APBD Provinsi, 26 Kab/Kota, 1.017 puskesmas, Desa, Posyandu
Dinas Kesehatan
prevalensi ibu hamil Anemia 100 % APBD, APBN dan non APBD Provinsi, 26 Kab/Kota, 1.017 puskesmas, Desa, Posyandu
Dinas Kesehatan
IV - 14
COMMON GOALS 2: PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Fokus: Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular serta pembudayaan
perilaku hidup bersih dan sehat
Sasaran 2: Meningkatkan pengendalian, pencegahan penyakit menular;
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 01 SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN 1 02 01 01 SUB-SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
1 02 01 01 08 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
0,07 % APBD Provinsi
Indikasi Kegiatan : 1 02 01 01 08 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC Proporsi kab/kota yang mencapai CDR
yang mencapai CDR > 80%, CR > 85%, konversi > 80% dan ER ≤ 5%
42 % APBD & APBN Prov, kab/kota Dinas Kesehatan RS Paru
1 02 01 01 08 02 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
Presentase kab/kota dengan jumlah desa UCI ≥ 95%
80 % APBD,APBN Provinsi Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota pengelolaan program immunisasi berkualitas
26 Kab/Kota APBD, APBN Provinsi Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota logistik dan vaksin immunisasi sesuai kebutuhan
26 Kab/Kota APBD, APBN Provinsi Dinas Kesehatan
1 02 01 01 08 03 Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Bencana
Proporsi kab/kota dengan frekuensi investigasi KLB ≥ 90%
75 % APBD Provinsi Dinas Kesehatan
Proporsi kab/kota dengan konfirmasi KLB Campak≥ 100%
90 % APBD Provinsi Dinas Kesehatan
Menurunnya Case Fatality Rate Diare saat KLB
1 % APBD Provinsi Dinas Kesehatan
Proporsi kab/kota dengan kelengkapan laporan surveilans terpadu ≥ 90%
80 % APBD Provinsi Dinas Kesehatan
Proporsi kab/kota dengan kelengkapan laporan mingguan W2 ≥ 90%
75 % APBD Provinsi Dinas Kesehatan
Proporsi kab/kota dengan AFP rate ≥ 2/100.000 anak bawah 15th.
80 % APBD, BLN Provinsi Dinas Kesehatan
Tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana dan antisipasi global warning
100 % APBD Provinsi Dinas Kesehatan
Proporsi kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan ke-1 dan ke-2 calon dan jemaah haji 100%
90 % APBD Provinsi Dinas Kesehatan
IV - 15
1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 01 08 04 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular Prevalensi HIV < 5 % dan Siflis tidak melebihi 10 %
26 Kab/Kota APBD, APBN Provinsi Kab/Kota
Dinas Kesehatan Yansos
Kab/kota yg IR < 54/100.000 pendd 61 % APBD dan APBN Prov, 26 Kab/kt Dinas Kesehatan Kab/kota yg CFR < 1 65 % APBD dan APBN Prov, 26 Kab/kt Dinas Kesehatan
Proporsi Kab/Kota dengan Cakupan Pneumonia balita 86%
23 % APBN dan APBD Provinsi dan Kab./Kota
Dinas Kesehatan
Case Fatality Rate Diare saat KLB 1 % APBN dan APBD Provinsi dan Kab./Kota
Dinas Kesehatan
Proporsi Kab/Kota yang cakupan pelayanan Diare > 70%
55 % Dinas Kesehatan
Prevalensi kusta < 1/10.000 penduduk 8 Kab/Kota APBD, APBN Provinsi Kab/Kota
Dinas Kesehatan
jumlah desa endemis tinggi Malaria 7 Desa APBN dan APBD Provinsi dan Kab./Kota
Dinas Kesehatan
Cakupan pengobatan penderita Malaria
100 % Dinas Kesehatan
Proporsi kab/kota yang melakukan skrining faktor risiko penyakit jantung dan metabolik
10 % APBN dan APBD Provinsi dan Kab./Kota
Dinas Kesehatan
Proporsi kab/kota yang membentuk jejaring kemitraan/informasi penyakit jantung dan metabolik
10 % Dinas Kesehatan
Presentase kab/kota microfilaria rate < 1 %
25 % APBN dan APBD Provinsi Kab/Kota Dinas Kesehatan
Jumlah kasus rabies pada manusia 0 % APBD dan APBN Provinsi dan 26 Kab./Kota
Dinas Kesehatan
Jumlah kasus antraks pada manusia 0 % APBD dan APBN Provinsi dan 26 Kab./Kota
Dinas Kesehatan
Jumlah kasus pes pada manusia 0 % APBD dan APBN Provinsi dan 26 Kab./Kota
Dinas Kesehatan
Jumlah kasus leptosprirosis pada manusia
0 % APBD dan APBN Provinsi dan 26 Kab./Kota
Dinas Kesehatan
Proporsi penderita flu burung yang ditemukan dan ditangani
70 % APBD dan APBN Provinsi dan 26 Kab./Kota
Dinas Kesehatan
1 02 01 01 08 05 Peningkatan Upaya Kesehatan lingkungan • Proporsi Kab Kota yang mengembangkan manajemen faktor risiko
• Terfasilitasi dan terkoordinasikannya upaya peningkatan kesehatan lingkungan
57,70% Kab/ Kota APBD, APBN Kab. Ciamis, Kab. Bogor, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Subang, Kab. Kuningan, Kab. Bandung, Kab. Sukabumi, Kab. Majalengka, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Sukabumi
Dinas Kesehatan Diskimrum BPLHD
IV - 16
COMMON GOALS 2 : PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Fokus: Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular serta pembudayaan
perilaku hidup bersih dan sehat
Sasaran 3: Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 01 SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN 1 02 01 02 SUB-SUB BIDANG LINGKUNGAN SEHAT 1 02 01 02 06 Program Upaya Kesehatan 0,36 % APBD Provinsi Indikasi Kegiatan : 1 02 01 02 06 01 Pengembangan Kab/kota Siaga Meningkatnya komitmen dan
kemampuan Kabupaten/Kota untuk mencapai Desa Siaga dan PHBS
55 % APBD dan APBN Kab/Kota Dinas Kesehatan
1 02 01 02 06 02
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS) di berbagai tatanan
Peningkatan PHBS di : APBD dan APBN Dinas Kesehatan
Rumah Tanggga 65 % APBD dan APBN Kab/Kota Sekolah dasar /SD 100 % APBD dan APBN Kab/Kota SMP/SMA 30 % APBD dan APBN Kab/Kota Perguruan Tinggi 30 % APBD dan APBN Kab/Kota OPD 75 % APBD dan APBN Kab/Kota Puskesmas 100 % APBD dan APBN Kab/Kota RS 60 % APBD Kab/Kota Mesjid 45 % APBD Kab/Kota Pasar Tradisional 50 % APBD Kab/Kota
1 02 01 02 06 03 Pengembangan Promosi Kesehatan dan Teknologi KIE PHBS di masyarakat APBDN
IV - 17
COMMON GOALS 2 : PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Fokus: Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular serta pembudayaan
perilaku hidup bersih dan sehat
Sasaran 4: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kesehatan
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN SUMBER DANA LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 03 SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1 02 03 01 SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN
1 02 03 01 10 Program Sumber Daya Kesehatan • Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar
• Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan
• Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan
1,07 %
Indikasi Kegiatan : 1 02 03 01 10 01 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM
Kesehatan Penyediaan tenaga kesehatan di Puskesmas di Jawa Barat
APBD dan APBN Jawa Barat Dinas Kesehatan
a. Dokter Umum 250 orang b. Dokter Gigi 100 orang c. Bidan 858 orang d. Nutrisionis 232 orang e. Sanitarian 100 orang f. Bidan Pengganti 400 orang g. PPDS Obgyn dan anak 6 puskesmas Penempatan kembali dr/drg/bidan PTT Provinsi APBD Jawa Barat a. Dokter Umum 230 orang b. Dokter Gigi 130 orang c. Bidan 591 orang Penempatan bidan PTT Pusat baru 100% APBD, APBN Jawa Barat Tunjangan kesejahteraan bagi dr/drg/bidan di daerah terpencil/sulit dijangkau
APBD Jawa Barat
a. Dokter / Dokter Gigi 94 orang b. Bidan 3666 orang Dokumen Profil SDM Kesehatan Jawa Barat 100% APBD, APBN Jawa Barat jaminan asuransi bagi dr/drg/bidan PTT Provinsi 100% APBD Jawa Barat
Jumlah tenaga kesehatan teladan 100% APBD Jawa Barat Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan 2203 orang APBD Jawa Barat Registrasi & sertifikasi tenaga kesehatan 100% APBD Jawa Barat
Jumlah assesor kompetensi tenaga kesehatan 60 orang APBD, APBN Jawa Barat
IV - 18
COMMON GOALS 3: KEMANDIRIAN PANGAN Fokus: ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dan protein hewani
(sapi, ayam, ikan) yang berkualitas dan berkesinambungan Sasaran 1: Meningkatnya Ketersediaan Input Produksi Pertanian;
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU
INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 13 BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 01 SUB-SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 01 45 Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
pangan pokok beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan
- Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap beras
- Tertatanya distribusi dan perdagangan beras
- Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, kualitas dan menurunnya ketergantungan pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga
- Meningkatnya pengendalian keamanan pangan
- Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen
Meningkatnya Produksi Komoditas Pangan Strategis (Beras, Jagung, Kedelai, Daging Sapi, Susu & Telur) Produksi Padi 11,4 juta ton, Jagung 636 ribu ton, Kedelai 20 ribu ton, Daging 681 ribu ton, Telur 212 ribu ton, Susu 226 ribu ton.
0.12 %
1 13 04 01 45 01 Peningkatan ketersediaan sarana produksi PADI, JAGUNG, KEDELE, (pupuk, benih, pestisida, obat-obatan, pakan dan sarana produksi lainnya).
Tercukupinya kebutuhan sarana produksi bagi kegiatan on farm
4 Paket APBN, APBD Padi di 17 Kab Padi Organik 3 Kab (Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Padi Gogo 4 Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur dan Sukabumi Jagung di Kab. Sumedang, Bandung barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Cianjur dan Sukabumi; Kedele di Kab, Ciamis, dan Cianjur
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 45 02 Peningkatan ketersediaan sarana produksi SAPI POTONG, SAPI PERAH DAN AYAM RAS DI WILAYAH EKSISTING (pupuk, benih, pestisida, obat-obatan, pakan dan sarana produksi lainnya).
Tercukupinya kebutuhan sarana produksi bagi kegiatan on farm
2 Paket APBN, APBD Sapi Perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Sumedang; Sapi potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi; Ayam di Kab Ciamis, Bogor, Indramayu
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
IV - 19
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 01 45 03 Peningkatan ketersediaan sarana produksi SAPI POTONG
DI WILAYAH I BOGOR(pupuk, benih, pestisida, obat-obatan, pakan dan sarana produksi lainnya).
Tercukupinya kebutuhan sarana produksi bagi kegiatan on farm
2 Paket APBN, APBD Sapi Potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
IV - 20
COMMON GOALS 3 : KEMANDIRIAN PANGAN Fokus: ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dan protein hewani
(sapi, ayam, ikan) yang berkualitas dan berkesinambungan
Sasaran 2: Meningkatnya Produksi dan Stok Bahan Pangan Pokok, antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 13 BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 01 SUB-SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 01 45 Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas pangan pokok beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan
- Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap beras
- Tertatanya distribusi dan perdagangan beras
- Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, kualitas dan menurunnya ketergantungan pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga
- Meningkatnya pengendalian keamanan pangan
- Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen
Meningkatnya Produksi Komoditas Pangan Strategis (Beras, Jagung, Kedelai, Daging Sapi, Susu dan Telur) Produksi Padi 11,4 juta ton, Jagung 636 ribu ton, Kedelai 20 ribu ton, Daging 681 ribu ton, Telur 212 ribu ton, Susu 226 ribu ton.
0.13 %
1 13 04 01 45 01 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan pertanian komoditas PADI, JAGUNG, KEDELE,
Meningkatnya kemampuan petani dan kelembagaan pertanian
4 Paket APBN, APBD Padi di 17 Kab Padi Organik 3 Kab ( Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Padi Gogo 4 Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur dan Sukabumi Jagung di Kab. Sumedang, Bandung barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Cianjur dan Sukabumi; Kedele di Kab, Ciamis, dan Cianjur
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
IV - 21
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 01 45 02 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan pertanian
komoditas SAPI POTONG, SAPI PERAH DAN AYAM DI WILAYAH EKSISTING
Meningkatnya kemampuan petani dan kelembagaan pertanian
2 Paket APBN, APBD Sapi Perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Sumedang; Sapi potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi; Ayam di Kab Ciamis, Bogor, Indramayu
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 45 03 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan pertanian komoditas SAPI POTONG DI WILAYAH I BOGOR(pupuk, benih, pestisida, obat-obatan, pakan dan sarana produksi lainnya).
Meningkatnya kemampuan petani dan kelembagaan pertanian
2 Paket APBN, APBD Sapi Potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 45 04 Peningkatan modal dan teknologi produksi pertanian komoditas PADI, JAGUNG, KEDELE, KACANG TANAH
Terpenuhinya modal dan teknologi serta sarana dalam peningktan produksi,
4 Paket APBN, APBD Padi di 17 Kab Padi Organik 3 Kab ( Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Padi Gogo 4 Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur dan Sukabumi Jagung di Kab. Sumedang, Bandung barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Cianjur dan Sukabumi; Kedele di Kab, Ciamis, dan Cianjur
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 45 05 Peningkatan modal dan teknologi produksi pertanian komoditas SAPI POTONG, SAPI PERAH DAN AYAM DI WILAYAH EKSISTING
Terpenuhinya modal dan teknologi serta sarana dalam peningktan produksi
2 Paket APBN, APBD Sapi Perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Sumedang; Sapi potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi; Ayam di Kabupaten Ciamis, Bogor, Indramayu
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 45 06 Peningkatan modal dan teknologi produksi pertanian komoditas SAPI POTONG DI WILAYAH I BOGOR
Terpenuhinya modal dan teknologi serta sarana dalam peningktan produksi
2 Paket APBN, APBD Sapi Potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
IV - 22
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 01 45 07 Penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil
komoditas PADI, JAGUNG, KEDELE, Meningkatnya nilai tambah petani pada komoditas PADI, JAGUNG, KEDELE,
4 Paket APBN, APBD Padi di 17 Kab Padi Organik 3 Kab ( Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Padi Gogo 4 Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur dan Sukabumi Jagung di Kab. Sumedang, Bandung barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Cianjur dan Sukabumi; Kedele di Kab, Ciamis, dan Cianjur
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 45 08 Penanganan panen dan pemasaran hasil komoditas SAPI POTONG, SAPI PERAH DAN AYAM DI WILAYAH EKSISTING
Meningkatnya nilai tambah petani pada komoditas SAPI POTONG, SAPI PERAH DAN AYAM DI WILAYAH EKSISTING
2 Paket APBN, APBD Sapi Perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Sumedang; Sapi potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi; Ayam di Kab Ciamis, Bogor, Indramayu
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 45 09 Penanganan panen dan pemasaran hasil komoditas SAPI POTONG DI WILAYAH I BOGOR
Meningkatnya nilai tambah petani pada komoditas SAPI POTONG DI WILAYAH I BOGOR
2 Paket APBN, APBD Sapi Potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
IV - 23
COMMON GOALS 3 : KEMANDIRIAN PANGAN Fokus: ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dan protein hewani
(sapi, ayam, ikan) yang berkualitas dan berkesinambungan Sasaran 3: Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan Masyarakat;
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 13 BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 01 SUB-SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 01 45 Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas pangan pokok beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan
- Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap beras Tertatanya distribusi dan perdagangan beras
- Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, kualitas dan menurunnya ketergantungan pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga
- Meningkatnya pengendalian keamanan pangan
- Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen
Meningkatnya Produksi Komoditas Pangan Strategis (Beras, Jagung, Kedelai, Daging Sapi, Susu &Telur) Produksi Padi 11,4 juta ton, Jagung 636 ribu ton, Kedelai 20 ribu ton, Daging 681 ribu ton, Telur 212 ribu ton, Susu 226 ribu ton.
0.15 %
1 13 04 01 45 01 Pengurangan resiko produksi pertanian komoditas PADI, JAGUNG, KEDELE
Terkendalinya hama dan penyakit komoditas PADI, JAGUNG, KEDELE
4 Paket APBN, APBD Padi di 17 Kab Padi Organik 3 Kab ( Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka, Padi Gogo 4 Kab. Tasik, Ciamis, Cianjur dan Sukabumi Jagung di Kab. Sumedang, Bandung barat, Garut, Tasik, Kuningan, Majalengka, Cianjur dan Sukabumi; Kedele di Kab, Ciamis, dan Cianjur
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
IV - 24
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 01 45 02 Pengurangan resiko produksi pertanian komoditas SAPI
POTONG, SAPI PERAH DAN AYAM DI WILAYAH EKSISTING Terkendalinya kesehatan SAPI POTONG DAN SAPI PERAH
2 Paket APBN, APBD Sapi Perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Sumedang; Sapi potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi; Ayam di Kab Ciamis, Bogor, Indramayu
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 45 03 Pengurangan resiko produksi pertanian komoditas SAPI POTONG DI WILAYAH I BOGOR
Terkendalinya kesehatan SAPI POTONG DI WILAYAH I BOGOR
2 Paket APBN, APBD Sapi Potong di Kab. Sukabumi, Cianjur, Kota Sukabumi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 45 04 Penanggulangan rawan pangan Tersediannya stok pangan di wilayah-wilayah rawan pangan di Jawa Barat. tersedianya lumbung pangan dan terealisasinya desa mandiri pangan
26 paketAPBD, APBN
26 Kab/Kota • BKPD Prov • BKPD Kab./Kota
1 13 04 01 45 05 Pengawasan keamanan pangan Terkendalinya mutu pangan komoditas strategis di tingkat produsen dan konsumen.
26 paket APBDAPBN
26 Kab/Kota • BKPD Prov • BKPD Kab./Kota
1 13 04 01 45 06 Pengembangan diversifikasi pangan dan gizi Meningkatnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat.
26 paket APBD, APBN 26 Kab/Kota • BKPD Prov • BKPD Kab./Kota
IV - 25
COMMON GOALS 3 : KEMANDIRIAN PANGAN Fokus: ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dan protein hewani
(sapi, ayam, ikan) yang berkualitas dan berkesinambungan Sasaran 4: Terkendalinya Tata Niaga Bahan Pangan Pokok antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani;
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 13 BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 01 SUB-SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 13 04 01 45 Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas pangan pokok beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan
- Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap beras
- Tertatanya distribusi dan perdagangan beras
- Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, kualitas dan menurunnya ketergantungan pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga
- Meningkatnya pengendalian keamanan pangan
- Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen
Meningkatnya distribusi dan pemasaran komoditas pangan strategis
0.13 %
Indikasi Kegiatan: 1 13 04 01 45 01 Pengendalian distribusi, jaringan dan informasi pasar pangan
strategis. Meningkatnya distribusi dan pemasaran komoditas pangan strategis
4 Paket APBD, APBN 26 KAB/KOTA Dinas Indag, , Dinas KUMKM BKPD, Biro Adek dan Biro Binprod
1 13 04 01 45 02 Pengendalian harga komoditas pangan strategis Terkendalinya fluktuasi harga komoditas pangan strategis
4 APBD, APBN 26 KAB/KOTA Dinas Indag, , Dinas KUMKM BKPD, Biro Adek dan Biro Binprod
1 13 04 01 45 03 Cadangan Pangan di Provinsi dan Kabupaten Kota Tersedianya Stok Pangan, dan lumbung pangan
27 Paket APBD, APBN Prov, 26 Kab Kota
BKPD
1 13 04 01 45 04 Penyusunan daerah rawan pangan Tersusunnya daerah rawan pangan 26 Paket APBN, APBD 26 Kab Kota BKPD
IV - 26
COMMON GOALS 3 : KEMANDIRIAN PANGAN Fokus: ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dan protein hewani
(sapi, ayam, ikan) yang berkualitas dan berkesinambungan Sasaran 5 : Meningkatnya Kondisi Infrastruktur Jalan serta Sumber Daya Air dan Irigasi di Sentra Produksi Pertanian
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 04 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 04 02 SUB BIDANG BINA MARGA 1 04 02 03 SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN
PENGUSAHAAN
1 04 02 03 16 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemetaan pembangunan
APBD Prov
Indikasi Kegiatan: 1 04 02 03 16 01 Peningkatan jalan dan jembatan Meningkatnya kondisi jalan dan
jembatan dari dan ke produksi sentra pertanian komoditas strategis
Jalan Kab/Kota = 110
Km APBD Prov Sentra-sentra pertanian komoditas strategis
Dept. PU, Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
1 4 2 3 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan
APBD Prov
Indikasi Kegiatan: 1 4 2 3 17 01 Rehabilitasi jalan dan jembatan Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan
dan jembatan dari dan ke sentra-sentra pertanian komoditas strategis
Km APBD Prov Sentra-sentra pertanian komoditas strategis
Dept. PU, Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
1 4 1 SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 4 1 3 SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN
1 4 1 3 20 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Tersedianya jaringan irigasi yang handal
APBNAPBD Prov (0,5%)
Indikasi Kegiatan: 1 4 1 3 20 01 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Meningkatnya kondisi jaringan irigasi di
sentra-sentra pertanian komoditas strategis
ha APBNAPBD Prov
Sentra-sentra pertanian komoditas strategis
Dept. PU, Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
IV - 27
1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 3 21 Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku pertanian, domestik, dan industri
APBNAPBD Prov (0,1%)
Indikasi Kegiatan 1 4 1 3 21 01 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai 1. Terlindunginya areal sawah dari
bahaya longsor dan banjir APBNAPBD Prov
Sentra-sentra pertanian komoditas strategis
Dept. PU, Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
2. Terjaganya kapasitas sungai APBNAPBD Prov
Sentra-sentra pertanian komoditas strategis
Dept. PU, Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
1 4 1 3 21 02 Pengembangan dan Pengelolaan waduk., situ , dan embung 1. Meningkatnya ketersediaan air bakuuntuk pertanian
APBNAPBD Prov
Sentra-sentra pertanian komoditas strategis
Dept. PU, Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
2. Terjaganya fungsi waduk, situ, embung
APBNAPBD Prov
Sentra-sentra pertanian komoditas strategis
Dept. PU, Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
IV - 28
COMMON GOALS 4 : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Fokus: pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pengembangan
permodalan dan budaya masyarakat bekerja
Sasaran 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesempatan Kerja melalui Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif dalam rangka mempertahankan Keberadaan Investasi yang ada serta menarik investasi baru dan pengembangan investasi dengan Pola Padat Karya
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 12 BIDANG KETENAGAKERJAAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
1 12 01 SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN 1 12 01 04 SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
1 12 01 04 44 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada 9 sektor lapangan usaha
350.000 orang 0,14% APBD Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikasi Kegiatan : 1 12 01 04 44 01 Perluasan lapangan kerja Terlaksananya perluasan lapangan kerja pedesaan
berbasis pemuda dan perempuan. Terlaksananya padat karya infrastruktur, produktif dan sektor informal
9.000 orang APBD, Non APBD 26 Kab/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 12 01 04 44 02 Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya penempatan tenaga kerja antar kerja local. Terlaksananya penempatan TKI formal. Terlaksananya peningkatan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
1.500 orang APBD, Non APBD Dalam dan Luar Negeri
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01 WAJIB 01 09 BIDANG PENANAMAN MODAL 01 09 01 KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 01 09 01 01 KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 01 09 01 01 36 Program Peningkatan Iklim Investasi Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan
dan ketentuan pendukung investasi di daerah 0.015%
- Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat
- Terfasilitasinya jaminan keamanan dan kepastian hukum
01 09 01 01 36 01 Penyusunan kebijakan penanaman modal Provinsi Jawa Barat
Tersusunnya rancangan ketentuan dan peraturan tentang penanaman modal daerah
3 paket APBD Provinsi BKPPMD
1 09 02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1 09 02 03 PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1 09 02 03 36 Program Peningkatan Iklim Investasi Terfasilitasinya pemberian fasilitas penanaman
modal bagi penanam modal 0,001%
1 09 02 03 36 01 Fasilitasi pemberian fasilitas penanaman modal Terfasilitasinya pemberian fasilitas penanaman modal
1 paket APBD Provinsi BKPPMD
IV - 29
COMMON GOALS 4 : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Fokus: pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pengembangan
permodalan dan budaya masyarakat bekerja
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Jawa Barat
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 10 BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
1 10 01 KELEMBAGAAN KOPERASI 1 10 01 00 38 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
0,037
1 10 01 00 38 01 Pemantapan Kelembagaan Koperasi Meningkatnya peran Lembaga Koperasi,Lembaga Operasional Gerakan Koperasi (Dekopinwil dan lembaga pendukung), terfasilitasinya pendirian Koperasi
200 Koperasi Koperasi di 5 Lokasi Gapura , 100 lokasi Gemar, 5 lokasi Gempita dan Koperasi unggulan OPD
Dinas KUMKM
1 10 03 00 39 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM
0,013
1 10 03 00 39 01 Bantuan teknologi kepada KUMKM Meningkatnya kemampuan KUMKM dalam peningkatan produktivitas
200 KUMKM KUMKM di 5 Lokasi Gapura , 100 lokasi Gemar dan KUMKM unggulan OPD
KUMKM
IV - 30
COMMON GOALS 4 : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Fokus: pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pengembangan
permodalan dan budaya masyarakat bekerja
Sasaran 3 : Meningkatnya Penguasaan Rantai Nilai Berdaya Saing melalui Pengembangan Multiaktivitas Agribisnis dan Industri Manufaktur Berbasis Potensi Lokal
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 2 PILIHAN 2 06 BIDANG PERINDUSTRIAN 2 06 03 FASILITAS USAHA INDUSTRI 2 06 03 00 2 06 03 00 90 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah 0,0165 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah
Meningkatnya kemitraan antar industri Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM
2 06 03 00 90 01 - Peningkatan kemampuan teknis dan design perindustrian
- Peningkatan kemampuan usaha IKM dan penguatan kluster
- Meningkatnya industri kreatif- Meningkatnya kemampuan teknis dan design
industri alas kaki/sepatu, keramik, kulit dan produk kulit, serat rami, produk olahan agro, industri batik, industri kreatif, atsiri, logam, mesin, elektronik, telematika, furniture, kerajinan, pupuk organik
16 Paket 26 Kab/kota Dinas Perindustrian & Perdagangan
2 06 03 00 90 02 Pengembangan Kompetensi Inti Daerah Terwujudnya kerjasama usaha industri pada industri rotan/purniture, minyak atsiri, keramik dan industri kreatif
Kab Cirebon, Garut, sumedang, Majalengka, Purwakarta, Kuningan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 06 09 00 91
Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- Mendorong tumbuhnya industri andalanmasa depan
- Meningkatnya sinergitas pengembangan Industri - Meningkatnya penguasaan teknologi industri - Meningkatnya penyerapan tenaga kerja - Meningkatnya kemampuan pelaku usaha IKM
dan menguatnya kluster industri
2 06 09 00 91 01 Bantuan Teknologi kepada IKM Meningkatnya produksi dan kualitas industri alas kaki/sepatu, keramik, kulit dan produk kulit, serat rami, produk olahan agro, industri batik, industri kreatif, atsiri, logam, mesin, elektronik, telematika, furniture, kerajinan, pupuk organik
16 Paket 26 Kab/Kota Dinas Perindustrian & Perdagangan
2 06 07 00 91 02 Peningkatan Kemampuan penguasaan teknologi IKM Meningkatnya penguasaan teknologi pada industri alas kaki/sepatu, keramik, kulit dan produk kulit, serat rami, produk olahan agro, industri batik, industri kreatif, atsiri, logam, mesin, elektronik, telematika, furniture, kerajinan, pupuk organik
16 Paket Provinsi Dinas Perindustrian & Perdagangan
IV - 31
1 2 3 4 5 6 7 8 2 URUSAN PILIHAN 2 01 BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN 2 01 04 SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 2 01 04 00 SUB-SUB BIDANG BUDIDAYA LAUT, PAYAU DAN
TAWAR
01 04 00 78 Program Pengembangan Budidaya Perikanan • Meningkatnya produksi perikanan • Meningkatnya ketersediaan dan
pendistribusian benih/induk yang berkualitas
• Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan
• Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perikanan
• Meningkatnya teknologi budidaya dan pengawetan perikanan air laut, air payau dan air tawar
• Meningkatnya nilai tambah usaha pemanfaatan produk perikanan
• Meningkatnya sarana pemasaran hasil perikanan
• Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian
• Meningkatnya pengolahan hasil perikanan • Meningkatnya margin pemasaran
perikanan • Berkembangnya jejaring usaha
• Budidaya tambak 104.733ton,
• budidaya kolam dan jaring apung 291.677 ton
• hasil pengolahan ikan sebanyak 20 ton,
• meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya sebanyak 5ton,
• Ikan Mas; 15%
• Ikan Nila: 15%
• Gurame; 5% • Ikan hias; 10%
Ton Ton % % % % % %
0.07%
Indikasi Kegiatan: 2 01 04 00 78 01 Peningkatan ketersediaan sarana produksi perikanan (pupuk,
benih, pestisida, obat-obatan, pakan, dan sarana produksi lainnya) di sentra produksi perikanan budidaya
Tercukupinya kebutuhan sarana produksi bagi kegiatan on farm komoditas udang, bandeng, rumput laut, kerang-kerangan, nila, gurame, mas, dan ikan hias.
9 paket APBDAPBN
komoditas tambak di Kab Bekasi, Karawang, Subang Indramayu dan Cirebon; Pengadaan hatchery di Kab., Sukabumi, Ciamis, Garut dan Tasikmalaya; dan UPTD Lingkup Perikanan, olahan ikan di Indramayu, Kota dan Kab Cirebon
Diskanlut Prov. Biro Binprod Diskanlut Kab./Kota
IV - 32
1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 04 00 78 02 Peningkatan ketersediaan sarana produksi perikanan
(pupuk, benih, pestisida, obat-obatan, pakan, dan sarana produksi lainnya) di sentra produks perikanan air tawar
Tercukupinya kebutuhan sarana produksi bagi kegiatan on farm komoditas nila, gurame, mas, dan ikan hias.
12 paket APBDAPBN
Ikan Mas di Kab. Bandung, Cianjur, Subang dan Purwakarta; Ikan Nila di Kabupaten Purwakarta, Cianjur, Bandung, Sukabumi, dan Kota Sukabumi; Gurame di Kab. Bogor, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya; Ikan hias di Kab Bogor, Cianjur, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok
Diskanlut Prov. Biro Binprod Diskanlut Kab./Kota
2 01 05 00 78 03 Peningkatan modal dan teknologi produksi perikanan di sentra produksi perikanan budidaya
Tercukupinya kebutuhan pembiayaan dan teknologi perikanan
9 paket APBD, APBN komoditas tambak di Kab Bekasi, Karawang, Subang Indramayu dan Cirebon; Pengadaan hatchery di Kab., Sukabumi, Ciamis, Garut dan Tasikmalaya; dan UPTD Lingkup Perikanan, olahan ikan di Indramayu, Kota dan Kab Cirebon
Diskanlut Prov. Biro Binprod Diskanlut Kab./Kota
2 01 05 00 78 04 Peningkatan modal dan teknologi produksi perikanan di sentra produks perikanan i air tawar
Tercukupinya kebutuhan pembiayaan dan teknologi perikanan
12 paket APBD, APBN Ikan Mas di Kab. Bandung, Cianjur, Subang dan Purwakarta; Ikan Nila di Kabupaten Purwakarta, Cianjur, Bandung, Sukabumi, dan Kota Sukabumi; Gurame di Kab. Bogor, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya; Ikan hias di Kab Bogor, Cianjur, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok
Diskanlut Prov. Biro Binprod Diskanlut Kab./Kota
2 02 01 01 81 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian - Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat
- Meningkatnya kinerja sumberdaya pertanian Jawa Barat
- Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air
- Terkendalinya konservasi lahan pertanian - Meningkatnya kemampuan peran
kelembagaan usaha agribisnis
0.08 %
Indikasi Kegiatan : 2 02 01 01 81 01 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan perikanan
perikanan budidaya Meningkatnya keterampilan dan kemampuan sumber daya perikanan budidaya dan tangkap
9 Paket APBD, APBN komoditas tambak di Kab Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon; Pengadaan hatchery di Kab. Sukabumi, Ciamis, Garut dan Tasikmalaya; dan UPTD Lingkup Perikanan, olahan ikan di Indramayu, Kota dan Kab Cirebon.
Diskanlut Prov. Biro Binprod Diskanlut Kab./Kota
IV - 33
1 2 3 4 5 6 7 8 2 02 01 01 81 02 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan perikanan
perikanan air tawar Meningkatnya keterampilan dan kemampuan sumber daya perikanan budidaya air tawar
12 Paket APBD, APBN Ikan Mas di Kab. Bandung, Cianjur, Subang dan Purwakarta; Ikan Nila di Kabupaten Purwakarta, Cianjur, Bandung, Sukabumi, dan Kota Sukabumi; Gurame di Kab. Bogor, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya; Ikan hias di Kab Bogor, Cianjur, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok;
Diskanlut Prov. Biro Binprod Diskanlut Kab./Kota
1 13 04 01 82 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan
0.06%
Indikasi Kegiatan: 1 13 04 01 82 01 Pengurangan resiko produksi perikanan Budidaya Terkendalinya hama penyakit ikan di sentra
produksi perikanan pesisir pantai 9 Paket APBD,
APBN komoditas tambak di Kab Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon; Pengadaan hatchery di Kab. Sukabumi, Ciamis, Garut dan Tasikmalaya; dan UPTD Lingkup Perikanan, olahan ikan di Indramayu, Kota dan Kab Cirebon.
1 13 04 01 82 02 Pengurangan resiko produksi perikanan air tawar Terkendalinya hama penyakit ikan di sentra produksi perkanan air tawar
12 Ikan Mas di Kab. Bandung, Cianjur, Subang dan Purwakarta; Ikan Nila di Kabupaten Purwakarta, Cianjur, Bandung, Sukabumi, dan Kota Sukabumi; Gurame di Kab. Bogor, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya; Ikan hias di Kab Bogor, Cianjur, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok
1 13 04 01 83
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, peternakan, Perikanan dan Kehutanan
- Meningkatnya sarana pemasaran hasil perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
0.08 %
Indikasi Kegiatan: 1 13 04 01 83 01 Peningkatan penanganan panen, pasca dan pemasaran hasil
produksi perikanan budidayai - Meningkatnya nilai tambah usaha perikanan
pesisir pantai - Meningkatnya margin pemasaran hasil
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
9 Paket APBD, APBN komoditas tambak di Kab Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon; Pengadaan hatchery di Kab. Sukabumi, Ciamis, Garut dan Tasikmalaya; dan UPTD Lingkup Perikanan, olahan ikan di Indramayu, Kota dan Kab Cirebon.
IV - 34
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 01 83 02 Peningkatan penanganan panen, pasca dan
pemasaran hasil produksi perikanan air tawar Meningkatnya nilai tambah usaha perikanan air tawar 12 Paket APBD, APBN Ikan Mas di Kab. Bandung,
Cianjur, Subang dan Purwakarta; Ikan Nila di Kabupaten Purwakarta, Cianjur, Bandung, Sukabumi, dan Kota Sukabumi; Gurame di Kab. Bogor, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya; Ikan hias di Kab Bogor, Cianjur, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok
2 01 04 SUB BIDANG PERIKANAN TANGKAP 2 01 04 00 SUB-SUB BIDANG PENANGKAPAN DI
LAUT DAN PERAIRAN UMUM
2 01 04 00 79 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Meningkatnya produksi dan produktivitas nelayan- Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan
tangkap - Terkendalinya pemanfaatan sumber daya kelautan - Berkembangnya usaha pengolahan hasil serta
penguatan pasar untuk industri hilir.
• Terselesaikannya PPP Cikidang (Tahap I 50%) dan Cisolok (100%);
• meningkatnya produksi ikan tuna, tongkol dan komoditas strategis lainnya sebesar 20 %;
• serta penjagaan stock ikan di 3 waduk, Jatiluhur, Cirata dan Saguling.
% % paket
0,07 %
Indikasi Kegiatan: 2 01 04 00 79 01 Peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana produksi perikanan tangkap Tersedianya sarana dan prasarana penangkapan 4 Paket APBD, APBN Kabupaten Ciamis, Kab
Sukabumi, Kab Cirebon, Subang, Indramayu
Diskanlut Prov. Diskanlut Kab./Kota
2 01 04 00 79 02 Peningkatan modal dan teknologi produksi perikanan tangkap
Tercukupinya kebutuhan pembiayaan dan teknologiperikanan tangkap
2 Paket APBD, APBN Indramayu, dan UPTD Perikanan
Diskanlut Prov. Diskanlut Kab./Kota
2 02 01 01 81 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
- Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat
- Meningkatnya kualitas tataguna lahan dan air - Terkendalinya konservasi lahan pertanian - Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha
agribisnis
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan sumber daya perikanan budidaya dan tangkap 4 paket
Paket 0,07 %
Indikasi Kegiatan : 1 13 04 01 81 01 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan
perikanan tangkap Meningkatnya keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia perikanan budidaya dan tangkap
4 Paket APBD, APBN Kabupaten Ciamis, Kab Sukabumi, Kab Cirebon, Subang, Indramayu
Dinas Perikanan dan Kelautan
IV - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 01 83 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, peternakan, Perikanan dan Kehutanan
- Meningkatnya saran pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
0,06%
Indikasi Kegiatan 1 13 04 01 83 01 Peningkatan penanganan panen, pasca panen dan
pemasaran hasil produksi perikanan tangkap - Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian,
perikanan, peternakan, perikanan dan kehutanan - Meningkatnya nilai tambah petani perikanan
tangkap
4 Paket APBD, APBN Kabupaten Ciamis, Kab Sukabumi, Kab Cirebon, Subang, Indramayu
Dinas Perikanan dan Kelautan
2 02 BIDANG PERTANIAN 2 02 01 SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
2 02 01 01 SUB-SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 02 01 01 80 Program Peningkatan Produksi Pertanian - Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian
- Meningkatnya pendapatan usahatani komoditi pertanian, perkebunan, dan peternakan
- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
- Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian serta penerapan teknologi pengelolaan sumber daya pertanian
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
- Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan - Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (GEAMR)
dan pengembangan perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA)
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam bagi produksi pertanian melalui intentifikasi dan ekstensifikasi lahan
- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
- Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan
- Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen
Meningkatnya produktivitas kacang tanah, sayuran dataran rendah (bawang merah dan cabe), Pisang (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka), Mangga Gedong Gincu, Manggis, Sayuran Dataran Tinggi (Kentang, kubis, tomat, buncis, wortel), ubi jalar sebanyak antara 5 s/d 20 %.
% 0,06 %
IV - 36
1 2 3 4 5 6 7 8 Indikasi Kegiatan : 1 13 04 01 80 01 Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian
komoditas hortikultura dan palawija (pupuk, benih, pestisida, obat-obatan, pakan dan sarana produksi lainnya).
Tercukupinya kebutuhan sarana produksi bagi kegiatan on farm komoditas kacang tanah, sayuran dataran rendah dan dataran tinggi( Kentang, kubis, tomat, buncis, wortel), Pisang (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka), Mangga Gedong Gincu, Manggis, dan Tanaman Hias, ubi jalar
5 paket APBDAPBN
Sayuran dataran rendah Bawang Merah dan Cabe) di Kab Majalengka, dan Indramayu, Subang; Sayuran Dataran Tingi, Bandung, Bandung barat, Garut, Cianjur Pisang, (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka) , Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur Sukabumi, Mangga Gedong Gincu di Kab Cirebon, Majalenka, Indramayu; Manggis Di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakrta dan Bogor , ;Tanaman hias , Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Bandung Barat. Kacang tanah di di Kab. Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, Cianjur, Subang ; Manggis di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakarta, Bogor ; Ubi jalar di Kab. Kuningan
Pangan Dinas Pertanian Tanaman, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM
1 13 04 01 80 02 Peningkatan modal dan teknologi produksi pertanian komoditas palawija dan hortikultura.
Tercukupinya kebutuhan pembiayaan dan teknologi pertanian komoditas kacang tanah, sayuran dataran rendah (bawng merah dan cabe), Pisang (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka), Mangga Gedong Gincu, Manggis, Sayuran Dataran Tinggi (Kentang, kubis, tomat, buncis, wortel) dan tanaman hias, ubi jalar
5 paket APBDAPBN
Sayuran dataran rendah Bawang Merah dan Cabe) di Kab Majalengka, dan Indramayu, Subang; Sayuran Dataran Tingi, Bandung, Bandung barat, Garut, Cianjur Pisang, (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka) , Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur Sukabumi, Mangga Gedong Gincu di Kab Cirebon, Majalenka, Indramayu; Manggis Di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakrta dan Bogor , ;Tanaman hias , Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Bandung Barat. Kacang tanah di di Kab. Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, Cianjur, Subang ; Manggis di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakarta, Bogor ; Ubi jalar di Kab. Kuningan
Pangan Dinas Pertanian Tanaman, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM
IV - 37
1 2 3 4 5 6 7 8 2 02 01 01 81 Program Pemberdayaan Sumber Daya
Pertanian - Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian
Jawa Barat - Meningkatnya tataguna lahan dan air serta
terkendalinya konservasi lahan pertanian - Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan
usaha agribisnis
Meningkatnya kualitas dan kemampuan sumber daya pertanian
Paket 0.07 %
Indikasi Kegiatan : 1 13 04 01 81 01 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan
pertanian horikultura dan palawija Meningkatnya kemampuan petani dan kelembagaan pertanian komoditas kacang tanah, sayuran dataran rendah (bawng merah dan cabe), Pisang (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka), Mangga Gedong Gincu, Manggis, Sayuran Dataran Tinggi (Kentang, kubis, tomat, buncis, wortel), ubi jalar
5 paket APBDAPBN
Sayuran dataran rendah Bawang Merah dan Cabe) di Kab Majalengka, dan Indramayu, Subang; Sayuran Dataran Tingi, Bandung, Bandung barat, Garut, Cianjur Pisang, (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka) , Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur Sukabumi, Mangga Gedong Gincu di Kab Cirebon, Majalenka, Indramayu; Manggis Di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakrta dan Bogor , ;Tanaman hias , Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Bandung Barat. Kacang tanah di di Kab. Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, Cianjur, Subang ; Manggis di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakarta, Bogor ; Ubi jalar di Kab. Kuningan
Pangan Dinas Pertanian Tanaman, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM
1 13 04 01 82 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan
5 paket 0,08 %
1 13 04 01 82 01 Pengurangan resiko produksi pertanian Tanaman Hortikultura dan palawija
Meningkatnya produktivitas pertanian komiditas kacang tanah, sayuran dataran rendah (bawng merah dan cabe), Pisang (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka), Mangga Gedong Gincu, Manggis, Sayuran Dataran Tinggi (Kentang, kubis, tomat, buncis, wortel), ubi jalar
5 paket APBDAPBN
Sayuran dataran rendah Bawang Merah dan Cabe) di Kab Majalengka, dan Indramayu, Subang; Sayuran Dataran Tingi, Bandung, Bandung barat, Garut, Cianjur Pisang, (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka) , Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur Sukabumi, Mangga Gedong Gincu di Kab Cirebon, Majalenka, Indramayu; Manggis Di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakrta dan Bogor , ;Tanaman hias , Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Bandung Barat. Kacang tanah di di Kab. Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, Cianjur, Subang ; Manggis di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakarta, Bogor ; Ubi jalar di Kab. Kuningan
Pangan Dinas Pertanian Tanaman, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM
IV - 38
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 01 83 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, peternakan, Perikanan dan Kehutanan
- Meningkatnya saran pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan
0.07 %
1 13 04 01 83 01 Peningkatan penanganan panen, pasca panen, pemasaran hasil produksi pertanian Tanaman Hortikultura dan palawija
Meningkatnya produktivitas pertanian komiditas kacang tanah, sayuran dataran rendah (bawng merah dan cabe), Pisang (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka), Mangga Gedong Gincu, Manggis, Sayuran Dataran Tinggi (Kentang, kubis, tomat, buncis, wortel), ubi jalar
5 paket APBD, APBN Sayuran dataran rendah Bawang Merah dan Cabe) di Kab Majalengka, dan Indramayu, Subang; Sayuran Dataran Tingi, Bandung, Bandung barat, Garut, Cianjur Pisang, (Rajabulu, Tanduk, Ambon, Nangka) , Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur Sukabumi, Mangga Gedong Gincu di Kab Cirebon, Majalenka, Indramayu; Manggis Di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakrta dan Bogor , ;Tanaman hias , Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Bandung Barat. Kacang tanah di di Kab. Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, Cianjur, Subang ; Manggis di Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Purwakarta, Bogor ; Ubi jalar di Kab. Kuningan
IV - 39
1 2 3 4 5 6 7 8 2 02 02 SUB BIDANG PERKEBUNAN 2 02 02 01 SUB-SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA
TANAMAN PERKEBUNAN
2 02 02 01 80 Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian
0.06 %
Meningkatnya pendapatan usahatani komoditi pertanian, perkebunan, dan peternakan
- Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian serta penerapan teknologi pengelolaan sumber daya pertanian
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan dan peternakan
- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
- Terkendalinya fasilitasi produk kemasan agropolitan
- Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (GEMAR) - Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam bagi
produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan
Indikasi Kegiatan: 1 13 04 01 80 01 Peningkatan ketersediaan sarana produksi
perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao).
Tercukupinya kebutuhan sarana produksi bagi kegiatan on farm komoditas perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao)
Meningkatnya produksi Karet sebesar 10 %, teh 20 %, jarak pagar 5 %, minyak atsiri 5 %, kakao 10 %, dan kopi 5 %. Pembiayaan dititikberatkan pada penanganan komoditas the dan karet.
paket APBD, APBN Karet di Kab Bogor, Sukabumi; Teh di Kab Subang, Cianjur, Purwakarta, , Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya; Jarak pagar di Kab. Cirebon; Minyak atsiri di Kab Garut, Sumedang, Kuningan; Kopi di Kab Bandung; Kakao di Kab Ciamis, Kota Banjar
Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 80 02 Peningkatan modal dan teknologi produksi perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao)
Tercukupinya kebutuhan pembiayaan dan teknologi pertanian komoditas perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao)
APBD, APBN
1 2 3 4 5 6 7 8
IV - 40
1 13 04 01 81 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
- Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat
- Meningkatnya tataguna lahan dan serta terkendalinya konservasi lahan pertanian
- Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis
0,05%
Indikasi Kegiatan : 1 13 04 01 81 01 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan
perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao)
Meningkatnya kemampuan petani dan kelembagaan pertanian komoditas perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao)
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan sumber daya perkebunan
Paket APBD, APBN Karet di Kab Bogor, Sukabumi; Teh di Kab Subang, Cianjur, Purwakarta, , Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya; Jarak pagar di Kab. Cirebon; Minyak atsiri di Kab Garut, Sumedang, Kuningan; Kopi di Kab Bandung; Kakao di Kab Ciamis, Kota Banjar
Dinas Perkebunan
1 13 04 01 82 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan
0,05%
1 13 04 01 82 01 Pengurangan resiko produksi perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao)
Meningkatnya produktivitas pertanian komiditas perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao)
APBD, APBN Karet di Kab Bogor, Sukabumi; Teh di Kab Subang, Cianjur, Purwakarta, , Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya; Jarak pagar di Kab. Cirebon; Minyak atsiri di Kab Garut, Sumedang, Kuningan; Kopi di Kab Bandung; Kakao di Kab Ciamis, Kota Banjar
1 13 04 01 83
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, peternakan, Perikanan dan Kehutanan
- Meningkatnya saran pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
- Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
0,07%
1 13 04 01 83 01 Peningkatan penanganan hasil produksi perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao)
Meningkatnya produktivitas pertanian komiditas perkebunan (karet, teh, jarak pagar, minyak atsiri, kopi, kakao)
APBD, APBN Karet di Kab Bogor, Sukabumi; Teh di Kab Subang, Cianjur, Purwakarta, , Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya; Jarak pagar di Kab. Cirebon; Minyak atsiri di Kab Garut, Sumedang, Kuningan; Kopi di Kab Bandung; Kakao di Kab Ciamis, Kota Banjar
1 2 3 4 5 6 7 8
IV - 41
2 02 03 SUB BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2 02 03 01 SUB-SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA PETERNAKAN
2 02 03 01 80
Program Peningkatan Produksi Pertanian - Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian
- Meningkatnya pendapatan usahatani komoditi pertanian, perkebunan, dan peternakan
- Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian serta penerapan teknologi pengelolaan sumber daya pertanian
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan dan peternakan
- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
- Terkendalinya fasilitas produk kawasan agropolitan
- Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (GEMAR) - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi
produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan
0,07 %
Indikasi Kegiatan: 1 13 04 01 80 01 Peningkatan ketersediaan sarana produksi
peternakan domba. Tercukupinya kebutuhan sarana produksi bagi kegiatan on farm komoditas peternakan domba
Meningkatnya produksi peternakan domba 20 %
% Kab Bogor, Purwakarta, Bandung, Garut, Karawang,
Dinas Peternakan, Dinas Indag, Badan Ketahanan Pangan, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 80 02 Peningkatan modal dan teknologi produksi peternakan domba
Tercukupinya kebutuhan pembiayaan dan teknologi pertanian komoditas peternakan domba
APBD, APBN
1 13 04 01 81
Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
- Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat
- Meningkatnya tataguna lahan dan air serta terkendalinya konservasi lahan pertanian
- Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis
0,07 %
Indikasi Kegiatan : 1 13 04 01 81 01 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan
peternakan domba. Meningkatnya kemampuan petani dan kelembagaan pertanian komoditas peternakan domba
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan sumber daya peternakan
Paket APBD, APBN Kab Bogor, Purwakarta, Bandung, Garut, Karawang,
Dinas Peternakan
1 13 04 01 82 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan
0,03 %
1 13 04 01 82 01 Pengurangan resiko produksi peternakan domba Meningkatnya produktivitas pertanian komiditas peternakan domba
APBD, APBN
IV - 42
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 01 83
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, peternakan, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya saran pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
0,07%
Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
01 Peningkatan penanganan hasil produksi peternakan domba
Meningkatnya produktivitas pertanian komiditas peternakan domba
APBD, APBN Kab Bogor, Purwakarta, Bandung, Garut, Karawang,
2 03 BIDANG KEHUTANAN 2 03 47 SUB BIDANG KEHUTANAN 2 03 47 00 SUB SUB BIDANG …. 1 13 04 01 81
Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
- Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat
- Meningkatnya tataguna lahan dan air serta terkendalinya konservasi lahan pertanian
- Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis
0,04 %
Indikasi Kegiatan : 1 13 04 01 81 01 Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan
kehutanan (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan)
Meningkatnya kemampuan petani dan kelembagaan pertanian komoditas kehutanan (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan)
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan sumber daya masyarakat sekitar hutan
Paket APBD, APBN Lebah madu di Kab Ciamis, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Majalengka; Jamur kayu di Kab Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Cirebon, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya; Sutra Alam di Kab Cianjur, Garut; Rotan di Kab. Kuningan
Dinas Kehutanan
1 13 04 01 83
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, peternakan, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya saran pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
0,05%
Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan
1 13 04 01 83 01 Peningkatan penanganan hasil produksi kehutanan (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan)
Meningkatnya produktivitas pertanian komiditas kehutanan (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan)
APBD, APBN Lebah madu di Kab Ciamis, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Majalengka; Jamur kayu di Kab Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Cirebon, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya; Sutra Alam di Kab Cianjur, Garut; Rotan di Kab. Kuningan
IV - 43
1 2 3 4 5 6 7 8 2 03 47 00 84
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan
Terlaksananya pengembangan aneka usaha dan pengelolaan Kehutanan
0,04%
Terbina dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutanan
Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri
Indikasi Kegiatan: 1 13 04 01 84 01 Peningkatan ketersediaan sarana produksi
kehutanan (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan).
Tercukupinya kebutuhan sarana produksi bagi kegiatan on farm komoditas kehutanan (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan)
Meningkatnya produksi lebah madu 10%, jamur kayu5 %, sutra alam 5%, rotan 5 %. Pembiayaan difokuskan pada pengembangan Lebah madu dan Jamur.
paket APBD, APBN Lebah madu di Kab Ciamis, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Majalengka; Jamur kayu di Kab Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Cirebon, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya; Sutra Alam di Kab Cianjur, Garut; Rotan di Kab. Kuningan
Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Indag, Dinas KUMKM,
1 13 04 01 84 02 Peningkatan modal dan teknologi produksi kehutanan (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan)
Tercukupinya kebutuhan pembiayaan dan teknologi pertanian komoditas kehutanan (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan)
Lebah madu di Kab Ciamis, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Majalengka; Jamur kayu di Kab Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Cirebon, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya; Sutra Alam di Kab Cianjur, Garut; Rotan di Kab. Kuningan
IV - 44
COMMON GOALS 4 : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Fokus: pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pengembangan
permodalan dan budaya masyarakat bekerja Sasaran 4 : Meningkatnya Kemitraan Strategis Hulu-Hilir antara Gapoktan, KUMKM, IKM, BUMD, Pengusaha Besar, dan Lembaga Keuangan
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 10 BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
1 10 03 PEMBERDAYAAN UKM 1 10 03 00 39 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro
0,019%
1 10 03 00 39 1 Fasilitasi pembiayaan KUMKM Meningkatnya KUMKM yang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan bank/non perbankan
2500 KUMKM KUMKM di 5 Lokasi Gapura , 100 lokasi Gemar, 5 lokasi Gempita dan KUMKM unggulan OPD
KUMKM
IV - 45
COMMON GOALS 4 : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Fokus: pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pengembangan
permodalan dan budaya masyarakat bekerja
Sasaran 5: Meningkatnya Produktivitas Perekonomian melalui Fasilitasi Promosi, Pemasaran, dan Pendukungan Infrastruktur Perekonomian
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 09 BIDANG PENANAMAN MODAL 1 09 02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1 09 02 01 KERJASAMA PENANAMAN MODAL 1 09 02 01 37 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi Terbentuknya forum interaksi investor mitra Jawa Barat (West Java Partner)
0,015%
Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta
Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus
1 09 02 01 37 01 Fasilitasi perwujudan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Jawa Barat
Terfasilitasinya percepatan perwujudan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Jawa Barat
1 paket Kawasan ZONI Kab Bekasi
Biro Administrasi Pembangunan
02 Fasilitasi forum interaksi investor Terlaksananya forum interaksi investor di Jawa Barat
1 paket Provinsi BKPPMD
1 09 02 02 PROMOSI PENANAMAN MODAL 1 09 02 02 37 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Jawa Barat
0,094%
Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal
1 09 02 02 37 01 Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri Terselenggaranya koordinasi promosi dan promosi investasi di dalam negeri dan luar negeri serta tersusunnya road map promosi Jawa Barat
8 paket Dalam dan Luar Negeri (pada 3 negara potensial sebagai investor)
BKPPMD
02 Penyusunan paket peluang investasi potensial Tersusunnya paket proyek investasi yang potensial dan layak untuk ditawarkan kepada penanam modal
1 paket BKPPMD
3 Pendukungan terhadap promotion and business center Jawa Barat di Batam dan Identifikasi Jawa Barat Center di Bali
Terlaksananya fasilitasi dan operasionalisasi Jawa Barat Center di Batam secara terpadu
1 paket Batam BKPPMD
Tersusunnya konsep pengembangan Jawa Barat Center di provinsi lain
1 paket
Provinsi lain BKPPMD
IV - 46
1 2 3 4 5 6 7 8 2 PILIHAN 2 5 BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 5 03 PELAKSANAAN BIDANG KEPARIWISATAAN 2 5 03 01 PENYELENGGARAAN 2 5 03 01 88
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya kualitas obyek dan daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
0,034
Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata
Berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang berakar pada alam dan budaya
2 5 03 01 88 01 Pengembangan Destinasi Wisata Kawasan Puncak, Bandung Raya dan Budaya pesisir/hutan lindung dan Pangandaran
Tertatanya destinasi wisata pada Kawasan Puncak, Bandung raya dan Budaya pesisir/hutan lindung serta kawasan Pangandaran
4 Paket Kawasan Puncak: Kab Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kota Bogor dan Kab Purwakarta. Untuk Bandung Raya : Kota Bandung, Kab Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab Subang, Sumedang dan Kab Garut. Untuk Kawasan Budaya Pesisir/Hutan Lindung : Kab Indramayu, Kota Cirebon, Kab Majalengka dan Kab Kuningan.
Disparbud, Diskimrum, Dinas Bina Marga, Dishub
2 07 BIDANG PERDAGANGAN 2 07 01 PERDAGANGAN DALAM NEGERI 2 07 01 00 93
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
Optimalnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis
0,021
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
Meningkatnya fungsi dan prasarana perdagangan
Meningkatnya pengembangan dan perlindunganpasar tradisional
2 07 01 00 93 01 Revitalisasi pasar tradisional (Gempita) Terlaksananya program Gempita 5 Paket Kab Subang, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Sukabumi dan Kab Majalengka
Dis Kimrum, Disperindag, Dis KUMKM,
02 Fasilitasi sistem perdagangan Meningkatnya volume dan nilai transaksi komoditas hasil pertanian
1 Paket Disperindag
03 Peningkatan penggunaan produk dalam negeri Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri di berbagai lokasi
1 pakert Disperindag
IV - 47
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 04 PEKERJAAN UMUM 1 04 02 BINA MARGA 1 04 02 03 PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN 1 04 02 03 16 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya kondisi jalan dan
jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan
APBNAPBD Prov (1%)
Indikasi Kegiatan : 1 04 02 03 16 01 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Meningkatnya kondisi jalan dan
jembatan dari dan ke kawasan industri Jalan Nasional,Jalan Provinsi = 25,065
km APBNAPBD Prov
Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Bandung, Kab. Karawang
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dari dan ke sentra perikanan tambak
10 km APBD Prov Kab. Bekasi, Karawang, Indramayu, Subang, Cirebon
Dept. PU, Bina Marga Prov./Kab
Meningkatnya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan dari dan ke sentra-sentra perkebunan teh dan karet
45 km APBN,APBD Prov
Dept. PU, Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dari dan ke produksi sentra pertanian komoditas (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan)
20 km APBN,APBD Prov
Sentra Lebah madu di Kab Ciamis, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Majalengka; Sentra Jamur kayu di Kab Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Cirebon, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya; Sentra Sutra Alam di Kab Cianjur, Sukabumi, Garut; Sentra Rotan di Kab Kuningan.
Dept. PU, Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
IV - 48
1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 02 03 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan
APBNAPBD Prov (0,04%)
Indikasi Kegiatan : 1 04 02 03 17 01 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan
dan jembatan dari dan ke kawasan industri
Jalan Nasional, Jalan Provinsi = 15,931
km APBNAPBD Prov
Kab. Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi,
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan dari dan ke sentra perikanan tambak
10 km APBD Prov Kab. Bekasi, Karawang, Indramayu, Subang, Cirebon
Dept. PU, Bina Marga Prov./Kab
Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan dari dan ke sentra-sentra perkebunan teh dan karet
45 km APBN,APBD Prov
Dept. PU, Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan dari dan ke sentra-sentra pertanian komoditas (lebah madu, jamur kayu, sutra alam, rotan)
20 km APBN,APBD Prov
Sentra Lebah madu di Kab Ciamis, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Majalengka; Sentra Jamur kayu di Kab Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Cirebon, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya; Sentra Sutra Alam di Kab Cianjur, Sukabumi, Garut; Sentra Rotan di Kab Kuningan.
Dept. PU, Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
1 04 02 03 17 02 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan
Jalan Nasional, Jalan Provinsi = 159,059
km APBNAPBD Prov
Kab. Bogor, Kota Depok,Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
IV - 49
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 04 PEKERJAAN UMUM 1 04 1 SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 04 1 3 SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN
1 04 1 3 20 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Tersedianya jaringan irigasi yang handal
APBN,APBD Prov.
Indikasi Kegiatan: 1 04 1 3 20 01 Rehabilitasi Jaringan Irigasi - Meningkatnya kondisi jaringan
irigasi di sentra-sentra perikanan budidaya laut dan payau
- Meningkatnya intensitas budidaya laut dan payau di sentra-sentra produksi
75 km APBN,APBD
Kab. Bekasi, Karawang, Indramayu, Subang, Cirebon
Dept. PU, Dinas PSDA
IV - 50
COMMON GOALS 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus : peningkatan pelayanan publik dan implementasi sistem renumerasi daerah yang berkeadilan serta menerapakan
sistem good governance secara konsisten
Sasaran 1 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi melalui Penataan Struktur yang Proporsional, Mengembangkan Profesionalisme, Menerapkan Insentif Berbasis Kinerja Aparatur dan Pengadaan Secara Elektronik
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 15 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,37% 1 15 01 POS DAN TELEKOMUNIKASI 1 15 01 02 TELEKOMUNIKASI 1 15 01 02 54
Program Pengembangan komunikasi,informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi
Jumlah jaringan komunikasi (telepon genggam dan stasioner)
0.37%
Jumlah satuan sambungan telepon 870.000 Rasio pengguna internet terhadap penduduk
1:3500 org
Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang beredar
Penerbit 46 Tiras Jumlah penyiaran yang masuk ke daerah
TV 15 Radio 31
1 15 01 02 54 01 Kegiatan Pemutahiran Data dan Informasi Pembangunan Jawa Barat
Akurasi dan kesinambungan data pembangunan di Jawa Barat
1 dokumen UPTB BAPPEDA
1 15 01 02 54 02 Kegiatan Pelayanan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Termanfaatkannya data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
70% UPTB BAPPEDA
1 15 01 02 54 03 Pengelolaan Infrastruktur Data Spasial Daerah Jawa Barat Meningkatnya pemanfaatan data spasial dalam menunjang perencanan ruang
70% UPTB BAPPEDA
1 15 01 02 54 04 Akselerasi Daerah Inkubator e-Government menuju Jabar Cyber Province pada 26 Kab/Kota/464 kecamatan DAN Pembangunan Layanan antar Pemangku kepentingan Berbasis TIK (e-commerce, e-businness, early warning system)
Terwujudnya Layanan antar Pemangku kepentingan Berbasis TIK Ie-cpommerce, e-business, Early warning system) dan Terdukungnya kegiatan Jabar Cyber Province di kab/Kota/464 kecamatan
464 Kecamatan 26 Kab.Kota Diskominfo
1 15 01 02 54 05 Revitalisasi Website Jabar Prov.go.id Terlaksanannya pengembangan Website jabarprov dan Penguatan content Website jabarprov
1 kegiatan Kota Bandung Diskominfo
IV - 51
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
7,34%
1 20 01 OTONOMI DAERAH 1 20 01 02 PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS 1 20 01 02 57
Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah
Tingkat ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan urusan
3 0,26%
Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja
85 %
Jumlah OPD Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO 6 % Proporsi SPM pada urusan pemerintah 60 % Proporsi SOP pada SKPD Jumlah Regulasi penegasan batas daerah
3
1 20 01 02 57 01 Penyusunan petunjuk teknis Penataan Daerah Otonom (Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
Tersusunnya petunjuk teknis penataan daerah otonom
1 dokumen Bandung Biro Otda dan KS
1 20 01 02 57 02 Kegiatan Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) OPD Pemprov Jabar
Tersusunnya Standar Operasional Prosedur di Jawa Barat
1 dokumen Kota Bandung Biro Organisasi
1 20 01 02 57 03 Implementasi IBK Terlaksananya IBK bagi Aparatur dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kota Bandung Semua OPD
1 20 01 02 57 04 Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Tersusunnya Petunjuk Teknis Implementasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1 Dokumen Kota Bandung Biro Otda dan KS
1 20 01 02 57 05 Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi
Terlaksananya Evaluasi Penyeleng-garaan Urusan Pemerintahan Provinsi
1 Dokumen Kota Bandung Biro Otda dan KS
1 17 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,37 1 17 01 POS DAN TELEKOMUNIKASI 1 17 01 02 TELEKOMUNIKASI 1 17 01 02 54
Program Pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi
Jumlah jaringan komunikasi (telepon genggam dan stasioner)
0,37
Jumlah satuan sambungan telepon 870.000 Rasio pengguna internet terhadap penduduk
1:3500 org
Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang beredar
Penerbit 46 Tiras Jumlah penyiaran yang masuk ke daerah
TV 15 Radio 31
1 17 01 02 54 01 Penyusunan software system pembayaran dan pengelolaan tunggakan retribusi daerah
Meningkatnya pelayanan data dan informasi yang didukung teknologi informasi
1 Kegiatan Kota Bandung Dipenda
1 17 01 02 54 02 Penyempurnaan dan Penambahan Sistem Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah secara Online
Meningkatnya pelayanan data dan informasi yang didukung teknologi informasi
1 kegiatan Kota Bandung Dipenda
IV - 52
COMMON GOALS 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus : peningkatan pelayanan publik dan implementasi sistem renumerasi daerah yang berkeadilan serta menerapakan
sistem good governance secara konsisten
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penataan serta Pengamanan Asset Daerah
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 06 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 0,53% 1 06 01 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1 06 01 02 BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI 1 06 01 02 29 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan Daerah Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi
80% 0.49%
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah
70%
Jumlah temuan penyimpangan 10% Jumlah tindak lanjut temuan
penyimpangan 100%
1 06 01 02 29 01 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya • Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Grand Desain Perencanaan SDM;
• Rencana Pembangunan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja;
• Rencana Induk Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
• Rencana Induk Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja;
• Fasilitasi Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Koordinasin Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah Provinsi Jawa Barat
5 dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 02 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Jawa Barat
• Tersusunnya Grand Design Manajemen Aparatur
• Tersusunnya Design Komunikasi Pemda dan DPRD
2 dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 03 Perencanaan Pembangunan Daerah Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan kab/kota, provinsi dan nasional
Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan.
4 dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 04 Fasilitasi Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetesi Indeks Pembangunan Manusia (Satlak PPK IPM) Provinsi Jawa Barat
Akselerasi Peningkatan Program-Program IPM
1 Kegiatan Bandung BAPPEDA
IV - 53
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
7,34
1 20 02 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 02 02 TRANTIBUM DAN LINMAS 1 20 02 02 67
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
Tingkat kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan
68,00% 0,04
Jumlah kasus peredaran narkoba Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba Tingkat keamanan dan kenyamanan linkungan
80,00%
Jumlah unjuk rasa 350 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
81,00%
Rasio jumlah linmas per penduduk Rasio pos siskamling per desa/kelurahan
1 20 02 02 67 01 Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Asset Vital Milik Pemerintah Daerah Jawa Barat
Tercapainya ketertiban dan keteraturan dlam pengawasan asset-asset milik Pemda Jabar
..... kegiatan Bandung Satuan Pol PP
1 20 02 02 63 06 Penyusunan Perda Terbentuknya peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonoomi daerah yang berlandaskan prinsip-prinsip good governance, aspiratif, akokmodatif dan aplikatif dengan perkembangan masyarakat serta untuk terwujudnya kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah
20 Raperda Bandung Biro Hukum dan HAM
1 20 03 Administrasi Keuangan Daerah 1 20 03 03 65
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tingkat pendapatan daerah : 0,26 PAD 76,96 % Dana Perimbangan 22,89 % Sumber lainnya yang sah 0,15 % Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah
55 %
Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran
95 %
1 20 03 03 65 01 Penjualan/Penghapusan Aset Barang Milik Daerah Terlaksananya penjualan/penghapusan aset barang milik daerah
1 dokumen Bandung Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 02 Inventarisasi Belanja Barang Milik Daerah Terlaksananya Inventarisasi Belanja Barang Milik Daerah
1 dokumen Bandung Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 03 Penelurusan Pemberkasan Dokumen Kepemilikan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya Penelurusan Pemberkasan Dokumen Kepemilikan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1 dokumen Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 04 Persertifikatan Tanah Milik /Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya sertifikasi tanah milik/ dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1 dokumen Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 05 Penagaman Aset Barang tidak Bergerak Terlaksananya Pengamanan Aset Barang tidak Bergerak
1 dokumen Biro Pengelolaan Barang Daerah
IV - 54
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 03 04 DANA PERIMBANGAN 1 20 03 04 57
Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
Tingkat pendapatan daerah : 0,26 PAD 76,96 %
Dana Perimbangan 22,89 %
Sumber lainnya yang sah 0,15 %
Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah
55 %
Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran
95 %
1 20 03 04 57 01 Peningkatan Kualitas pelayanan publik melalui supervisi terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik melalui supervisi terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM)
...... % Kota Bandung Biro Organisasi BPPT
1 20 03 04 57 02 Tatakelola dan Peningkatan Pelayanan Perijinan, Informasi, Koneksitas Layanan dan Integrasi Pengolahan Data serta Jejaring Kerja Pelayanan Perijinan
Tercapainya sinergitas tatakelola pelayanan perijinan dengan OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota
11 Paket 26 Kabupaten/Kota BPPT
IV - 55
COMMON GOALS 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus : peningkatan pelayanan publik dan implementasi sistem renumerasi daerah yang berkeadilan serta menerapakan
sistem good governance secara konsisten
Sasaran 3 : Tertatanya Sistem Hukum di Daerah serta Meningkatnya Pembinaan Trantibmas, Satuan Perlindunngan Masyarakat dan Unsur Rakyat Terlatih
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 19 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI 0,19
1 19 04 POLITIK DALAM NEGERI 1 19 04 03 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1 19 04 03 56 Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilu 80% 0,05
1 19 04 03 56 01 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik di Jawa Barat Meningkatnya Partisipasi Politik bagi Ormas, LSM dan generasi Muda melalui Pendidikan Politik
150 org Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
7,34
1 20 02 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 02 02 TRANTIBUM DAN LINMAS 1 20 02 02 67
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
Tingkat kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan
68,00% 0,04
Jumlah kasus peredaran narkoba Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba Tingkat keamanan dan kenyamanan linkungan
80,00%
Jumlah unjuk rasa 350 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
81,00%
Rasio jumlah linmas per penduduk Rasio pos siskamling per desa/kelurahan
1 20 02 02 67 01 Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Barat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
26 Kab/Kota Kab/Kota se Jabar Satuan Pol PP
IV - 56
COMMON GOALS 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus : peningkatan pelayanan publik dan implementasi sistem renumerasi daerah yang berkeadilan serta menerapakan
sistem good governance secara konsisten
Sasaran 4: Meningkatnya Kapasitas Lembaga Legislatif
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 19 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI 0,19
1 19 04 POLITIK DALAM NEGERI 1 19 04 03 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1 19 04 03 56 Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilu 80% 0,05
1 19 04 03 56 01 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Undang-undang Bidang Politik bagi Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama dan bagi tokoh Parpol bukan Ormas Tokoh Pemuda Se Jabar
Meningkatnya Pemahaman Undang-undang Bidang Politik bagi Kader Partai politik di Jawa Barat
150 org Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
7,34
1 20 01 OTONOMI DAERAH 1 20 01 05 PEJABAT NEGARA 1 20 01 05 64
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah perda yang disetujui 12 0,62 Jumlah perda inisiatif 6 Jumlah rapat kerja inisiatif dewan 110
1 20 01 05 64 01 Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel
3 keg Kab/Kota Setwan DPRD
1 20 01 05 64 02 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel
2 kali Kota Bandung Setwan DPRD
IV - 57
COMMON GOALS 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus : peningkatan pelayanan publik dan implementasi sistem renumerasi daerah yang berkeadilan serta menerapakan
sistem good governance secara konsisten
Sasaran 5: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan, Kearsipan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 06 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 0,53 1 06 01 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1 06 01 02 BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI 1 06 01 02 29
Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi
80% 0,49
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah
70%
Jumlah temuan penyimpangan 10% Jumlah tindak lanjut temuan penyimpangan 100%
1 06 01 02 29 01 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat
Terwujudnya APBD yang akuntabel dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 03 MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) 1 06 01 03 29
Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi
80 % 0,49
Tingkat partisipasi masyrakat dalam perencanaan daerah
70 %
Jumlah temuan Penyimpangan 10 % Jumlah tindak lanjut temuan penyimpangan 100 %
1 06 01 03 29 01 Monitoring Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi
Terselenggaranya monitoring Rencana Aksi Daerah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Jawa Barat
1 dokumen 26 Kab/Kota Inspektorat
1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
7,34
1 20 01 02 PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS 1 20 01 02 63
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,kesadaran Hukum dan Ham
Tingkat ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan urusan
3 0,09
Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja
85 %
Jumlah OPD Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO 6 % Proporsi SPM pada urusan pemerintah 60 % Proporsi SOP pada SKPD
Jumlah Regulasi penegasan batas daerah 3
1 20 01 02 63 01 Kegiatan Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
..... orang/kali Kota Bandung Biro Organisasi
IV - 58
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 03 03 PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH 1 20 03 03 65
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Tingkat pendapatan daerah : 0,26 PAD 76,96 % Dana Perimbangan 22,89 % Sumber lainnya yang sah 0,15 % Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah
55 %
Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran
95 %
1 20 03 03 65 01 Pengembangan Aplikasi Penyusunan RKA/DPA Berbasis Teknologi Informasi
Tersedianya media komunikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi daerah yang up to date
Kota Bandung Keuangan
1 20 03 04 DANA PERIMBANGAN 1 20 03 04 57
Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
Tingkat pendapatan daerah : 0,26 PAD 76,96 % Dana Perimbangan 22,89 % Sumber lainnya yang sah 0,15 % Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah
55 %
Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran
95 %
1 20 03 04 57 01 Penyusunan LKPJ Gubernur jawa Barat Tahun 2009 Tersusunnya Dokuken LKPJ Kota Bandung Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
IV - 59
COMMON GOALS 6 : PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus : upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, serta pelestarian dan peningkatan luas &
fungsi kawasan lindung secara bersistem
Sasaran 1 : Meningkatnya kesiapan dini dan mitigasi bencana serta meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 19 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 02 KEWASPADAAN NASIONAL 1 19 02 03 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1 19 02 00 56 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan
Masyarakat Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana dan meningkatnya kemampuan dan penanggulangan bencana.
01 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Bencana Terkoordinasinya penanganan bencana 13 Lokasi APBD Jawa Barat Biro Bangsos,Bakesbanglinmas, BKPP I s/d IV, BPLHD, Dinsos,Dinas Bina Marga, Dinas PSDA
02 Penyiapan Relokasi Penduduk dari Lokasi Bencana Keselamatan jiwa korban bencana 500 Keluarga APBD Jawa Barat Biro Bangsos 03 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana Meningkatnya kesiapan dan ketahanan
masyarakat menghadapi bencana 1 Pedoman APBD Jawa Barat BPLHD
04 Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan dan Meningkatnya Akses Informasi Kebencanaan
1 paket APBD Jawa Barat BPLHD, ESDM
05 Survey dan Pemantauan Bencana Geologi 1 19 02 05 56 Peningkatan Kapasitas Aparatur 05 Pelatihan/simulasi Penanganan Bencana Optimalisasi kemampuan menangani
bencana 100 Masyarakat,
aparatur APBD Jawa Barat Biro Bangsos, Bakesbanglinmas
IV - 60
Sasaran 2 : Berkurangnya resiko kejadian bencana di Jawa Barat
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 19 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 02 KEWASPADAAN NASIONAL 1 19 02 03 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1 19 02 00 56 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan
Masyarakat Meningkatnya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
1 19 02 04 56 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 01 Penyusunan Peta Tipologi Bencana Geologi - Tersedianya peta tipe bencana geologi
Jabar skala semi detail - Teridentifikasinya seluruh lokasi rawan
bencana geologi di Jawa Barat
1 1
Peta Peta
APBD APBD/APBN
Bopunjur Jawa barat
Dinas ESDM
02 Penyediaan Infrastruktur Mitigasi Bencana di Wilayah Potensi Tinggi Bencana Tersedianya infrastruktur penunjang keselamatan di lokasi rawan bencana
3 lokasi APBD Jawa Barat Dinas ESDM
IV - 61
Sasaran 3 : Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung serta berkurangnya lahan kritis
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 03 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0.79% 1 03 02 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (SDA) 1 03 02 01 KEANEKARAGAMAN HAYATI 1 03 02 01 12 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis, rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati.
0.03%
1 03 02 01 12 01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tersedianya pengelolaan keanekaragaman hayati dalam meningkatkan fungsi ekosistem
1 dokumen APBD Jawa Barat BPLHD
1 03 02 01 12 02 Pemantapan Kawasan Lindung Tersedianya dokumen pengelolaan kawasan lindung
1 dokumen APBD Jawa Barat BPLHD
1 03 02 01 12 03 Inventarisasi dan Pengelolaan Informasi Kehutanan Tersedianya data dan informasi kehutanan masyarakat dan teridentifikasinya sebaran hutan masyarakat
1 paket APBD Jawa Barat Dinas Kehutanan
1 03 02 01 12 04 Pembinaan Pengembangan Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya Meningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan dan ekosistemnya
8 lokasi APBD/APBN Majalengka, KBB, Bandung, SUmedang, TNGHS, Tahura
Dinas Kehutanan
1 03 02 01 12 05 Fasilitasi Peningkatan Jasa Lingkungan di Kawasan Lindung Optimalisasi penerapan jasa lingkungan di kawasan lindung Jawa Barat
1 Paket APBD Jawa Barat Biro Yansos
1 03 02 01 12 06 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Rehabilitasi dan Konservasi SDA-LH Optimalisasi upaya rehabilitasi dan konservasi SDALH di Jawa Barat
1 Paket APBD Jawa Barat Biro Yansos
1 03 02 01 12 07 Fasilitasi Pelaksanaan GRLK dan GNRHL Berkurangnya lahan kritis 26 Kab/kota APBD/APBN Jawa Barat Binprod, Dinas Kehutanan
2 PILIHAN 2 29 BIDANG KEHUTANAN 2 29 30 PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA 2 29 30 00 SUB-SUB BIDANG ………………… 2 29 30 00 85 Program Pengelolaan Kawasan Lindung Penataan dan perbaikan fungsi kawasan
lindung, pengamanan dan perlindungan kawasan, pengembangan kawasan lindung baru, meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung.
0.14%
2 29 30 00 85 01 Optimalisasi Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Meningkatnya kualitas pengelolaan Tahura Ir. H. Juanda
1 Kawasan APBD Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung
Dinas Kehutanan
2 29 30 00 85 02 Pemantapan Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung 2 29 41 00 85 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 2 29 41 00 85 01 Konservasi Daerah Tangkapan Air di Waduk Jatigede dan Citarum Hulu Meningkatnya kualitas daerah resapan air
di sekitar sumber air strategis 2 Lokasi APBD/APBN Kab. Sumedang,
Kab. Garut, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
Dinas Kehutanan
IV - 62
1 2 3 4 5 6 7 8 2 29 42 00 85 Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove 2 29 42 00 85 02 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya fungsi dan luasan kawasan
lindung 17 Kab/kota APBD/APBN Kab. Subang, Kab.
Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang, Kab. Bogor, Kab. Kuningan, Kab. Purwakarta, Ciamis, KBB, Garut, Purwakarta, karawang
Dinas Kehutanan
2 29 54 00 85 Perlindungan Hutan 2 29 54 00 85 03 Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan Terbinanya masyarakat dalam
pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan serta tersusunnya data dan informasi mengenai kebakaran dan kerusakan hutan
10 lokasi APBD/APBN Jawa Barat Dinas Kehutanan
IV - 63
Sasaran 4 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI SOPD
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 03 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0.79% 1 03 01 PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1 03 01 03 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
AIR
1 03 01 03 11 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik
- Mengurangi beban emisi dari kendaraan, industri dan domestik
- Mengembangkan produksi bersih dan EPCM
0.16%
1 03 01 03 11 01 Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan - Terkendalinya pencemaran air di DAS dan Waduk Prioritas
- Meningkatnya jumlah hari baik dalam satu tahun
- Terkendalinya dampak pencemaran udara akibat penggunaan energi batu bara
74
DASWaduk
APBD 7 DAS prioritas (Ciliwung, Citarum, Cilamaya, Citanduy, Cimanuk, Cileungsi/Kali Bekasi, Cisadane)
BPLHD
1 03 01 03 11 02 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berbasis DAS Tersedianya dokumen strategis lingkungan hidup berbasis DAS
1 Dokumen APBD Jawa Barat BPLHD
1 03 01 11 11 Program Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan
1 03 01 11 11 01 Fasilitasi dan Pengembangan EPCM Terfasilitasinya pengelolaan lingkungan antar manager lingkungan di industri
100 orang APBD Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi
BPLHD
IV - 64
CCOOMMMMOONN GGOOAALLSS 77:: PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURR WWIILLAAYYAAHH Fokus: pembangunan jalan tol, penanganan jalan lintas selatan Jabar, pembangunan infrastruktur perhubungan, pembangunan waduk, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi strategis, penanganan persampahan, serta
perwujudan ruang investasi untuk pengembangan infrastruktur wilayah
Sasaran 1 : Persiapan pembangunan jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu), Soreang Pasirkoja (Soroja), Tol dalam kota Bandung, dan jalan tol strategis lainnya, penyelesaian penanganan jalan dan jembatan lintas selatan Jabar, serta pembangunan jalan poros tengah Bandung-Pangalengan-Rancabuaya
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 04 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 04 02 SUB BIDANG BINA MARGA 1 04 02 03 PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN 1 04 02 03 16
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat
APBNAPBD Prov. (2%)
Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan
Indikasi Kegiatan: 1 04 02 03 16 01 Pembangunan Jalan dan Jembatan Terlaksananya pembebasan lahan untuk
pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
APBNAPBD Prov.
Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja
APBNAPBD Prov.
Kab. Bandung, Kota Bandung
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol dalam kota Bandung
APBNAPBD Prov.
Kota Bandung, Kab. Bandung
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
IV - 65
1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya pembangunan jalan dan
jembatan pada jalan lintas selatan Jabar Jalan =0,297Jembatan = 170
km m
APBNAPBD Prov.
Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasik, Kab. Ciamis
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
Terlaksananya pembangunan jalan poros tengah Bandung-Pangalengan-Rancabuaya
40 km APBD Prov Kab. Bandung, Kab.Garut
Dinas Bina Marga Prov.
1 04 02 03 16 02 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada jalan lintas selatan Jabar
Jalan = 26 Km APBNAPBD Prov.
Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasik, Kab. Ciamis
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
1 04 02 03 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan
APBNAPBD Prov. (0,52%)
Indikasi Kegiatan: 1 04 02 03 17 01 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan
pada jalan lintas selatan Jabar Jalan = 36 km APBN
APBD Prov. Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasik, Kab. Ciamis
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
1 04 02 03 17 02 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan pada jalan lintas selatan Jabar
Jalan = 249,295
km APBNAPBD Prov.
Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasik, Kab. Ciamis
Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
IV - 66
Sasaran 2 : Pengembangan Angkutan Massal antara lain Pengembangan Jalur Kereta Api Padalarang-Kiaracondong, Kiaracondong-Rancaekek, Rancaekek-Cicalengka, Bandung-Sukabumi-Bogor, dan Bandung Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG PERHUBUNGAN 1 16 02 SUB BIDANG PERKERETAAPIAN 1 16 02 01 PERKERETAAPIAN
1 16 02 01 49 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
Indikasi Kegiatan: 1 16 02 01 49 01 Persiapan pembangunan dan elektrifikasi Jalur Kereta Api di
Jawa Barat Tersusunnya DED Elektrifikasi jalur KA pada jalur Padalarang-Kiaracondong
1 paket APBN Kab.Bandung Barat, Kota Bandung
Departemen Perhubungan
Tersusunnya DED Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi jalur KA pada jalur Kiaracondong-Rancaekek
1 paket APBN Kota Bandung, Kab.Bandung
Departemen Perhubungan
Tersusunnya DED Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasi jalur KA pada jalur Rancaekek-Cicalengka
1 paket APBN Kab. Bandung Departemen Perhubungan
Tersusunnya Pra Desain Teknis Pembangunan Jalur KA Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati
1 paket APBN Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka
Departemen Perhubungan
Tersusunnya Studi Kelayakan Jalur KA koridor Tanjungsari-Bandara Internasional Kertajati
1 paket APBN Kab. Sumedang, Kab. Majalengka
Departemen Perhubungan
Terlaksananya pembangunan Short Cut jalur KA Tanjungrasa-Cibungur
APBN Kab. Cirebon Departemen Perhubungan
1 16 02 01 49 02 Revitalisasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat Terlaksananya revitalisasi jalur KA padaJalur Bandung-Sukabumi
APBN Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur-Kab. Sukabumi
Departemen Perhubungan
Terlaksananya revitalisasi jalur KA jalur Rancaekek-Tanjungsari
APBN Kab. Bandung, Kab. Sumedang
Departemen Perhubungan
IV - 67
Sasaran 3 : Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kab. Karawang, Pelabuhan Muara Gembong, dan Pelabuhan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG PERHUBUNGAN 1 16 04 SUB BIDANG PERHUBUNGAN UDARA 1 16 04 03 BANDAR UDARA 1 16 04 03 49
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat
APBD Prov (1,2%)
Terlaksananya pengembangan dan pelabuhan laut di Jawa Barat
Indikasi Kegiatan: 1 16 04 03 49 01 Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Terlaksananya pembebasan lahan
Bandara Internasional Kertajati 300 Ha APBD Prov Kab. Majalengka Dinas Perhubungan
Prov. Tersusunnya Rencana Teknis Terinci fasilitas Sisi Darat Bandara Internasional Kertajati
1 paket APBD Prov Kota Bandung Dinas Perhubungan Prov.
1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG PERHUBUNGAN 1 16 03 SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT 1 16 03 01 PELABUHAN 1 16 03 01 49 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan Terlaksananya pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat
APBD Prov (0,01%)
Indikasi Kegiatan: 1 16 03 01 49 01 Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat Terlaksananya penetapan lokasi
Pelabuhan Laut Cilamaya APBN Kab. Karawang Dep. Perhubungan
Tersusunnya studi kelayakan pembangunan Pelabuhan Laut Muara Gembong di pantai utara
APBD Kab. Bekasi Dep. Perhubungan
Terlaksananya persiapan pembangunan Pelabuhan Tarumajaya
APBN Kab. Bekasi Swasta
1 16 03 01 49 02 Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon Terlaksananya pembangunan pelabuhan terpadu terminal batu bara di Pelabuhan Laut Cirebon
APBN Kab. Cirebon PT. Pelindo , Departemen Perhubungan
IV - 68
Sasaran 4 : Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan waduk strategis lainnya, Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Metropolitan Bandung, Bodebek, dan wilayah Pantura Jabar, Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta dan Daerah Irigasi Rentang di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka.
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 04 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 04 01 SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 04 01 03 PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN 1 04 01 03 21 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Meningkatkan kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku pertanian domestik, dan industri
APBNAPBD Prov.(0,2%)
Indikasi Kegiatan: 1 04 01 03 21 03 Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede Terlaksananya pembebasan lahan dan
relokasi penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede
ha APBNAPBD Prov.
Kab. Sumedang Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
Terlaksananya pembangunan Waduk Jatigede
ha APBNAPBD Prov
Kab. Sumedang Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota Biro Administarsi Perekonomian
1 04 01 03 21 04 Persiapan Pembangunan Waduk-Waduk Strategis di Jawa Barat
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Citepus
APBNAPBD Prov
Kab. Sukabumi Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Sadawarna
APBNAPBD Prov
Kab. Sukabumi Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Sukahurip
APBNAPBD Prov
Kab. Ciamis Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cipanas
APBNAPBD Prov
Kab. Sumedang Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Ciletuh
APBNAPBD Prov
Kab. Sukabumi Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cipanas Saat
APBNAPBD Prov
Kab. Sumedang Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cikapundung
APBNAPBD Prov
Kab. Bandung Barat
• Dept. PU • Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA Kab./Kota
IV - 69
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 04 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 04 01 SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 04 01 03 PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN 1 04 01 03 20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Tersedianya jaringan irigasi yang handal APBN
APBD Prov (0.07%)
Indikasi Kegiatan: 1 04 01 03 20 02 Persiapan Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya persiapan pembangunan
jaringan irigasi Leuwigoong ha APBN
APBD Prov Kab. Garut Dept. PU
Dinas PSDA 1 04 01 03 20 03 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi DI Jatiluhur ha APBN Kab. Purwakarta Depart. PU
Terlaksananya Rehabilitasi DI Rentang ha APBN Kab. Indramayu, Cirebon, Majalengka
Depart. PU
1 URUSAN WAJIB 1 04 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 04 01 SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 04 01 03 PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN 1 04 01 03 22 Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Tersedianya infrastruktur sumber daya air
yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai
APBNAPBD Prov (0,05%)
Indikasi Kegiatan: 1 04 01 03 22 01 Pemantauan dan Penanggulangan Banjir dan Kekeringan Terpantaunya bencana alam banjir di
wilayah Metropolitan Bandung, Bodebek, dan Pantura Jabar
APBNAPBD Prov
Metropolitan Bandung, Metropolitan Bodebek, dan wilayah Pantura Jabar
Dept. PU Dinas PSDA
Tersedianya bahan banjiran
1 04 01 03 22 02 Pengelolaan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai
Terkendalinya daya rusak air APBNAPBD Prov
Metropolitan Bandung, Metropolitan Bodebek, dan wilayah Pantura Jabar
Dept. PU Dinas PSDA
IV - 70
Sasaran 5 : Penanganan persampahan di wilayah perkotaan
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 03 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0.79% 1 03 06 PERSAMPAHAN 1 03 06 03 PEMBANGUNAN 1 03 06 03 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di PKN dan PKW melalui peningkatan kinerja pengelolaan sampah regional di Jawa Barat, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya, pengembangan teknologi pemanfaatan sampah, serta pengembangan kerjasama pengelolaan sampah
0.45%
1 03 06 03 15 01 Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional di Jawa Barat Meningkatnya kinerja Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (P3JB)
4 TPA APBD/APBN PKN Bodebek, PKN Bandung, PKN Cirebon
Dinas Kimrum
Terencananya pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana di TPA Nambo
1 Paket APBD/APBN Kab. Bogor Dinas Kimrum
Tertatanya kondisi lingkungan dan sosial di TPA Sarimukti
5 Paket APBD/APBN Kab. Bandung Barat
Dinas Kimrum
Tertatanya kondisi lingkungan dan sosial di TPA Leuwigajah
1 Paket APBD/APBN Kota Cimahi Dinas Kimrum
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendukung TPA Legoknangka
2 Paket APBD/APBN Kab. Bandung Dinas Kimrum
IV - 71
Sasaran 6 : Perwujudan RTRWP Jawa Barat sebagai acuan pemanfaatan ruang untuk masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 05 BIDANG PENATAAN RUANG 0.09% 1 05 03 PEMBANGUNAN 1 05 03 00 26 Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya RTRWP Jabar sebagai
acuan pemanfaatan ruang bagi seluruh stakeholder
0.02%
1 05 03 00 26 01 Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di PKN, PKL, dan Kawasan Strategis di Jawa Barat
Sinergitas pemanfaatan ruang Jawa Barat
1 Paket APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
IV - 72
COMMON GOALS 8 : PENGEMBANGAN ENERGI Fokus : Pembangunan Energi Alternatif Listrik Perdesaan
Sasaran 1 : Pengembangan dan Peningkatan Diversifikasi Energi
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 2 PILIHAN 2 04 BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 0.60% 2 04 03 KETENAGALISTRIKAN 2 04 03 00 SUB-SUB BIDANG ………………… 2 04 03 00 87 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan dan Energi Meningkatnya penggunaan energi alternatif
0.35%
2 04 03 00 87 01 Pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi Energi Air Skala Kecil
Terbangunnya hydropark di Gn. Kareumbi-Masigit
1 Kawasan APBD Kab. Sumedang Dinas ESDM
2 04 03 00 87 02 Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Barat Meningkatnya jumlah desa mandiri energi
20 Desa APBD/APBN Jawa Barat Dinas ESDM
2 04 03 00 87 03 Pengembangan Energi Alternatif Bagi Masyarakat Tersedianya teknologi pengembangan energi alternatif bagi masyarakat (mikrohidro, surya, bioenergi, angin)
4 Jenis APBD/APBN Jawa Barat Dinas ESDM
2 04 03 00 87 04 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Pengelola Energi Alternatif di Jawa Barat
Meningkatnya kualitas pengelolaan energi alternatif di Jawa Barat
40 Pengelola APBD Jawa Barat Dinas ESDM
IV - 73
Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8
2 PILIHAN 2 30 BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 0.60% 2 30 01 MINERAL, BATU BARA, PANAS BUMI, DAN AIR
TANAH
2 30 01 00 SUB-SUB BIDANG ………………… 2 30 01 00 86 Program Pengembangan Sumber Daya Mineral
dan Panas Bumi Meningkatnya pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energi listrik
0.25%
2 30 01 00 86 01 Survey Pendahuluan Panas Bumi di Jawa Barat Bertambahnya jumlah sumberdaya panas bumi yang bisa dikembangkan
100 Lokasi APBD Kab. Bogor Dinas ESDM
2 30 03 00 Ketenagalistrikan 2 30 03 00 87 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan dan Energi Meningkatnya cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat
0.35%
2 30 03 00 87 01 Pengembangan Listrik Perdesaan Tersedianya jaringan listrik di 4 desa melalui program Jabar Caang 2010
4 25.000
Desa KK
APBD/APBN Kab. Cianjur (Puncak baru, cibuluh, gelar pawitan, mekarjaya)
Dinas ESDM
2 30 03 00 87 02 Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternatif Jumlah perdesaan yang terlayani listrik melalui energi terbarukan
20 Desa APBD/APBN Jawa Barat Dinas ESDM
IV - 74
COMMON GOALS 9 : PEMBANGUNAN PERDESAAN Fokus : Kemandirian masyarakat dan kelembagaan dalam rancangbangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di desa
Sasaran 1: Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Masyarakat dalam Gerakan Desa Membangun
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 21 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 21 01 PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 1 21 01 06 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN
KELURAHAN
1 21 01 06 69 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
90% 0,04
Tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
75%
Jumlah LSM 200 Jumlah Ormas 410 Tingkat keterlibatan LSM dan ormas dalam penetapan kebijakan
70%
1 21 01 01 69 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Desa di Jawa Barat (Revitalisasi Raksa Desa)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
26 Kabupaten/Kota
APBD 17 Kab dan 9 Kota
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 02 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
1 21 02 03 PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT 1 21 02 03 68
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terwujudnya kemitraan pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam pembangunan.
90 % 0,04
Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan
610 kelompok
1 21 02 03 68 01 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin • Meningkatnya penguatan ekonomi kelompok usaha masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap perbankan
• Meningkatnya peran dan fungsi lembaga masyarakat dalam pengentasan kemiskinan
• Terfasilitasinya keluarga miskin dalam pengembangan usaha
• Terfasilitasinya kelompok usaha masyarakat dalam meningkatkan produksi dan pemasaran
610 kelompok Jawa Barat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
IV - 75
1 2 3 4 5 6 7 8 1 21 02 03 69
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Tingkat ketrampilan perangkat desa 30% 0,03 Tingkat Pengetahuan Perangkat Desa 20% Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
30%
Tingkat pelayanan pemerintahan desa 30% Tingkat tertib dokumen administrasi pemerintahan desa
35%
Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa
80%
1 21 02 03 69 01 Fasilitasi Kegiatan Desa Membangun • Meningkatnya kinerja pemerintahan desa
• Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana desa
• Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa
17 kabupaten APBD, APBN 17 kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 02 03 69 02 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa • Tersusunnya materi bimtek • Terlaksananya orientasi bagi
fasilitator • Terlaksananya Bimbingan Teknis
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
..... Desa APBD Provinsi Biro Pemerintahan Umum
IV - 76
COMMON GOALS 9 : PEMBANGUNAN PERDESAAN Fokus : Kemandirian masyarakat dan kelembagaan dalam rancangbangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di desa
Sasaran 2: Penguatan Kapasitas Fiskal Desa melalui Desentralisasi Bantuan Keuangan yang diarahkan, Hibah Keuangan dan Bantuan Keuangan
Lainnya Yang Sah
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 21 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,07 1 21 02 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
1 21 02 03 PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT 1 21 02 03 69
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Tingkat ketrampilan perangkat desa 30% 0,03 Tingkat Pengetahuan Perangkat Desa 20% Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
30%
Tingkat pelayanan pemerintahan desa 30% Tingkat tertib dokumen administrasi pemerintahan desa
35%
Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa
80%
1 21 02 03 69 01 Bantuan Keuangan yang Diarahkan Meningkatnya Pembangunan Desa APBD Biro Keuangan
IV - 77
COMMON GOALS 9 : PEMBANGUNAN PERDESAAN Fokus : Kemandirian masyarakat dan kelembagaan dalam rancangbangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di desa
Sasaran 3: Pengembangan Infrastruktur Dasar Perdesaan
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 04 BIDANG PEKERJAAN UMUM 0,07 1 04 02 BIDANG BINA MARGA 1 04 02 03 BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN 1 04 01 03 16 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada
ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemetaan pembangunan
1 04 01 03 16 01 Peningkatan Jalan dan Jembatan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan di daerah perdesaan
APBD Prov 26 Kabupaten/ Kota Dinas Bina Marga Prov dan Kab./Kota
1 04 01 03 17 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan
1 04 01 03 17 01 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan di daerah perdesaan
APBD Prov 26 Kabupaten/ Kota Dinas Bina Marga Prov dan Kab./Kota
1 04 01 03 17 02 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan di daerah perdesaan
APBD Prov 26 Kabupaten/ Kota Dinas Bina Marga Prov dan Kab./Kota
1 04 01 BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 04 01 03 BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN 1 04 01 03 20 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tersedianya Jaringan Irigasi yang handal
1 04 01 03 20 01 Rehabilitas Jaringan Irigasi • Meningkatnya kondisi jaringan irigasi di daerah perdesaan
• Meningkatnya intensitas produksi pertanian di daerah perdesaan
APBD Prov 26 Kabupaten/ Kota Dept PU, Dinas PSDA Prov dan Kab/ Kota
1 04 01 03 20 02 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mempertahankan kondisi jaringan irigasi di perdesaan
APBD Prov 26 Kabupaten/ Kota Dept PU, Dinas PSDA Prov dan Kab/ Kota
IV - 78
1 2 3 4 5 6 7 8 2 PILIHAN 2 07 BIDANG PERUMAHAN 0.26% 1 07 07 PENGEMBANGAN PELAKU
PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERANSERTA MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA
1 07 07 01 PEMBANGUNAN BARU 1 07 07 01 31 Program Pengembangan Permukiman Pengembangan PSD lingkungan permukiman
perdesaan, 0.22%
1 07 07 01 31 01 Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
Terfasilitasinya program nasional Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
280 Desa APBD 14 Kabupaten Dinas Kimrum
IV - 79
COMMON GOALS 9 : PEMBANGUNAN PERDESAAN Fokus : Kemandirian masyarakat dan kelembagaan dalam rancangbangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di desa
Sasaran 4: Penguatan Kelembagaan dan Usaha Perekonomian Desa
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 21 BIDANG PERTANIAN 1 21 01 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1 21 01 06 TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
1 21 01 06 80
Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas pertanian.
Meningkatnya pendapatan usahatani komoditi pertanian, perkebunan, peternakan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian serta penerapan teknologi pengelolaan sumber daya pertanian
1 21 01 06 80 01 Fasilitasi teknologi peningkatan produktivitas pertanian Meningkatnya produksi, pertanian.
Meningkatnya pendapatan petani
1 21 01 06 80 02 Fasilitasi sarana prasarana pertanian Meningkatnya distribusi dan ketersediaan sarana dan prasarana
1 21 01 06 83 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
1 21 01 06 83 01 Fasilitasi pemasaran produk pertanian 1 10 1 0 38 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya peran dan kualitas koperasi
1 10 1 0 38 01 Fasilitasi penguatan KUKM Meningkatnya peran dan kualitas koperasi
1 21 01 06 44 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Terlaksananya perluasan lapangan kerja pedesaan berbasis pemuda dan perempuan melalui padat karya infrastruktur, produktif dan sektor informal
1 21 01 06 44 01 Fasilitasi peluang kesempatan kerja di desa Meningkatnya lapangan kerja pedesaan berbasis pemuda dan perempuan
IV - 80
1 2 3 4 5 6 7 8 1 21 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,07 1 21 01 PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 1 21 01 06 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN
KELURAHAN
1 21 01 06 68 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
90 % 0,04
Tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
75 %
Jumlah LSM 200 Jumlah Ormas 410 Tingkat keterlibatan LSM dan ormas dalam penetapan kebijakan
70 %
1 21 01 01 68 01 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
968 DPP APBD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Biro Bina Pemerintahan Umum
1 21 01 01 68 02 Penguatan Ekonomi Perdesaan melalui peningkatan pengelolaan BUMDES
Meningkatnya usaha ekonomi perdesaan 968 DPP APBD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 01 06 68 01 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat
... % APBD 26 kabupaten/ kota Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
IV - 81
COMMON GOALS 9 : PEMBANGUNAN PERDESAAN Fokus : Kemandirian masyarakat dan kelembagaan dalam rancangbangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di desa
Sasaran 5: Sinkronisasi Program-program Pembangunan Berlokasi Perdesaan
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB
1 WAJIB 1 21 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 21 01 PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 1 21 01 06 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN
KELURAHAN
1 21 01 06 68 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
90% 0,04
Tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
75%
Jumlah LSM 200 Jumlah Ormas 410 Tingkat keterlibatan LSM dan ormas dalam penetapan kebijakan
70%
1 21 01 06 68 01 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui P3MD tingkat Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
.... kegiatan APBD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
IV - 82
b. Rencana Kerja Non Common Goals
NOMOR/KODE URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET SATUAN PAGU INDIKATIF LOKASI
SOPD PENANGGUNG
JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8
1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 03 KURIKULUM 1 01 03 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 03 01 01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 0,01 % 1 01 03 01 01 01 Implementasi dan Evaluasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan Hidup di
Tingkat Pendidikan Dasar Terlaksananya implementasi dan evaluasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan Hidup
436 Kepsek/Guru APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 03 01 01 02 Penguatan Materi Kebudayaan Lokal Jawa Barat untuk Satuan Pendidikan Dasar di Jabar Bagian Selatan, dan di Perbatasan Jateng, Banten dan DKI Jakarta
Terlaksananya implementasi kurikulum berbasis kebudayaan lokal Jawa Barat untuk Satuan Pendidikan Dasar di Jabar Bagian Selatan, dan di Perbatasan Jateng, Banten dan DKI Jakarta
52
Sekolah
APBD Kab/Kota Daerah Jabar Selatan dan Daerah Perbatasan
Dinas Pendidikan
1 01 03 01 01 03 Pembinaan dan Pengembangan Kreativitas Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Pendidikan Dasar
Terlaksananya : Workshop Pengembangan UKS
Jambore Nasional UKS Workshop Pembina Pramuka
100 52 130
Orang Orang Perwakilan Orang
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 03 01 01 04 Pengembangan dan Evaluasi Pembelajaran Budi Pekerti di Pendidikan Dasar
Terlaksananya : Sekolah Model Rintisan Pembelajaran Budi Pekerti
Semiloka Pengembangan Pembelajaran Budi Pekerti
52 100
Sekolah Orang
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 03 01 01 05 Pengembangan Pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Pendidikan Dasar
Terlaksananya rintisan pembelajaran PHBS dan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS).
50 Sekolah APBD 10 kab/kota Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas KUMKM, BPPKB.
1 01 03 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,04 % 1 01 03 01 01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kreativitas Siswa Melalui Kegiatan
Ekstrakurikuler di Pendidikan Menengah Terlaksananya :
Lomba Kreativitas Kader Kesehatan Remaja
Workshop Pengemb. UKS Jambore Nasional UKS Workshop Pembina Pramuka
100 100 52 130
Orang Orang Perwakilan Orang
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 03 01 02 02 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi dan Penilaian Vocasional di Kab./Kota Se Jawa Barat
Terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi dan Penilaian Vocasional di Kab./Kota Se Jawa Barat
1300
KaliPeserta
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
IV - 83
1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 03 01 05 Program Pendidikan Luar Biasa 0,17 % 1 01 03 01 05 01 Peningkatan Keterampilan dan kreativitas serta Promosi Siswa Pendidikan
Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Terlaksananya : Lomba Kreativitas Siswa SLB dan Sekolah Umum Penyelenggara Pendidikan Inklusif
Kemah Bhakti Pramuka SLB
1 3
Kali Kawasan
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 03 01 05 02 Pengembangan Kurikulum Pembelajaran dan Sistem Penilaian Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Terlaksananya : Ujian Sekolah (US) SDLB, SMPLB, SMALB, Pendidikan Inklusif
Rapat Koordinasi Teknis Pengurus Gugus SLB
Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian KTSP dalam KKG dan K3S di Tingkat Gugus SLB
Penyusunan profil penyelenggaraan PK, PLK dan Resource Centre (RC)
Penyusunan Model Bahan Ajar Pendidikan Khusus
Pendampingan Untuk kegiatan Ujian Sekolah dan KKG-KKKS di 48 Gugus SLB
48 96 11 1 5 48
Gugus Orang Mata Pelajaran Paket Layanan Khusus Gugus
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 04 SARANA DAN PRASARANA 1 01 04 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 04 01 03 Program Pendidikan Non Formal 1 01 04 01 03 01 Peningkatan Layanan PAUD Non Formal Terlaksananya :
Pelatihan Tenaga Pengelola PAUD Non Formal
Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD Non Formal
Sosialisasi Program PAUD Non Formal
Bantuan penyediaan sarana dan prasarana PAUD Non Formal
270 270 100 130
Orang Orang Orang lembaga
26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 04 01 04 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,18 % 1 01 04 01 04 01 Pembinaan dan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah di Jawa Barat Terlaksananya :
Workshop Pembinaan Perpustakaan untuk Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK)
Pelatihan Tenaga Pengelola Perpustakaan SD, SMP, SMA dan SMK
Bantuan Biaya bagi pengadaan buku Perpustakakan Sekolah
130 204 104 130
Sekolah Orang Sekolah Sekolah
APBD
26 kab/kota Dinas Pendidikan
IV - 84
1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 04 01 04 02 Revitalisasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Jawa Barat Berbasis
GIS
Terlaksananya : Pemberdayaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis GIS
Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Geografis (GIS) Tingkat Provinsi
Pemutakhiran Dokumen Data Pendidikan di Provinsi Jawa Barat
1 130 1
Paket Orang Paket
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 04 01 05 Program Pendidikan Luar Biasa 0,06 % 1 01 04 01 05 01 Pengembangan Sarana dan Prasarana SLB Jawa Barat Terlaksananya :
Rehabilitasi, penambahan ruang kelas baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB)
Pembangunan Resource Center SLB
Penyediaan alat bantu pembelajaran untuk Siswa SLB
60 1 60
Sekolah Unit Sekolah
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 05 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 01 05 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 05 01 04 Program Manajemen Pelayanan Pendiidkan 0,50 % 1 01 05 01 04 01 Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2010 Terlaksananya :
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rapat Teknis dan Koordinasi Peningkatan Mutu Pendidik
Training OF Trainer (TOT) Sistem Pengembangan Profesi melalui KKG
TOT Sistem Pengembangan Profesi melalui MGMP SMP/SMK
13 52 52 13
Kegiatan Orang Orang Mata Pelajaran
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 05 01 04 02 Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan , Komite Sekolah dan Siswa Berprestasi Tahun 2010
Terlaksananya : Pemilihan Guru TK, SD, SMP, SMA Berprestasi Tingkat Provinsi
Pemilihan Kepala TK, SD, SMP, SMA Berprestasi Tingkat Provinsi
Pemilihan Kepala SD dan Pengawas Berdedikasi dan Guru Daerah Terpencil Berdedikasi
Pemilihan Siswa SD/MI, SMP, SMA Berprestasi Tingkat Provinsi
Pemilihan Komite SD, SMP, DAN SMA Berprestasi Tingkat Provinsi
104 104 78 104 78
Orang Orang Orang Orang Orang
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
IV - 85
1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 05 01 05 Program Pendidikan Luar Biasa 0,06 % 1 01 05 01 05 01 Peningkatan Kesejahteraan Guru PK. PLK dan Inklusif di Jawa Barat Tersedianya :
Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PLB
Pemberian Bea Siswa Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PLB
940 58
Guru Orang
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 05 01 05 02 Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK, PLK dan Inklusif Negeri dan Swasta di Jawa Barat
Terlaksananya : Workshop Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK, PLK Dan Inklusif Negeri dan Swasta
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK, PLK Dan Inklusif Negeri dan Swasta
130 24
Orang Jenis Pelatihan
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 06 PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN 1 01 06 01 KEBIJAKAN DAN STANDAR 1 01 06 01 01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 0,01 % 1 01 06 01 01 01 Pembinaan Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD/SMP
Tingkat Provinsi. Olimpiade SAIN Nasional (OSN) SD/SMP, Festival dan Lomba Siswa Seni (FLS2N) TK, SD/ SMP Tingkat Provinsi Serta Olimpiade Sain Tingkat Nasional
Terlaksananya : Rakor Tim Teknis Pembina O2SN, OSN dan FLS2N
Seleksi Peserta O2SN SD, SMP Pembinaan Tim O2SN SD, SMP Pembinaan FLS2N TK, SD, SMP Penyelenggaraan O2SN Tingkat Nasional
52 641 74 60 212
Orang Siswa Siswa Siswa Siswa
APBD Jawa Barat Dinas Pendidikan
1 01 06 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,05 %
1 01 06 01 02 01 Akreditasi SMA/SMK Negeri/Swasta Terlaksananya : Diklat Tim Assesor Visitasi Akreditasi SMA dan SMK
Sosialisasi Akreditasi dan Instrumen Evaluasi Diri SMA dan SMK
156 35 270
Orang Sekolah Orang
APBD 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 06 01 02 02 Revitalisasi dan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, MKKS, MGMP dan Peningkatan Mutu SMA/SMK SBI
Terlaksananya : Workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA dan SMK
Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Guru SMA/SMK SBI
Implementasi Sertifikasi ISO Bagi SMA/SMK SBI
215 130 10
Guru Guru SMA/SMK
APBD Jawa Barat Dinas Pendidikan
IV - 86
1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 06 01 02 03 Pembinaan Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMA
Tingkat Provinsi. Olimpiade SAIN Nasional (OSN) SMA, Festival dan Lomba Siswa Seni (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi Serta Tuan Rumah Olimpiade Sain Tingkat Nasional
Terlaksananya : Rakor Tim Teknis Pembina O2SN, OSN dan FLS2N
Seleksi Peserta O2SN SMA Pembinaan Tim O2SN SMA Pembinaan FLS2N SMA Penyelenggaraan O2SN SMA Tingkat Nasional
26 320 37 20 106
Orang Siswa Siswa Siswa Siswa
APBN Jawa Barat Dinas Pendidikan
1 01 06 01 03 Program Pendidikan Non Formal 1,73 % 1 01 06 01 03 01 Peningkatan Mutu Kursus dan Kelembagaan Terlaksananya :
Pelatihan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pelatihan Assesor Uji Kompetensi
Pelatihan Pengelola Kursus Pendidikan Non Formal (PNF)
156 312 156
Orang Orang Orang
APBD
26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 06 01 04 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,25 % 1 01 06 01 04 01 Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Serta
Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Jawa Barat Terlaksananya : Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Implementasi MBS
Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah & Komite Sekolah dalam Implementasi MBS dan PBM
Implementasi Model PBM
130 130 52
Orang Orang Lembaga
APBD
26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 06 01 04 02 Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Dasar dan Menengah di Jawa Barat
Terlaksananya : Pendataan & Pengolahan Data Calon Peserta UASBN
Penyelenggaraan UASBN di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pemindaian di Kab/Kota dan Validasi Hasil Pemindaian di Tk. Provinsi
27.370 1 1
Sekolah Paket Paket
APBD
26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 06 01 04 03 Perencanaan dan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK Meningkatnya Mutu SMK di Jawa Barat
1 Paket APBN 26 kab/kota Dinas Pendidikan
1 01 06 01 04 04 Perencanaan, Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Terlaksananya : Rakor Sinkronisasi dan Sinergitas Program Pembangunan Pendidikan
Penyusunan Rencana Kerja Disdik th.2011 dan Evaluasi Kinerja th.2010
Bintek Perencanaan Pembangunan Pendidikan
78 2 78
Orang Naskah Orang
APBD
26 kab/kota Dinas Pendidikan
IV - 87
1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 06 01 04 05 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Inovasi Pembangunan
Pendidikan Tersusunnya Hasil Kajian mengenai pengembangan kebijakan dan inovasi pembangunan pendidikan di Jawa Barat
1 Naskah APBD Bandung Dinas Pendidikan
1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 SUB BIDANG KESEHATAN 1 02 06 SUB-SUB BIDANG MANAJEMEN KESEHATAN 1 02 06 01 KEBIJAKAN 1
02
06
01
07
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya regional Jawa Barat
0,12 % APBD Provinsi
Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan
Terwujudnya sistem informasi kesehatan yang evidence base, akurat di seluruh kab/kota, provinsi Jawa Barat dan on line dengan nasional
Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian kinerja program pembangunan kesehatan yang baik
Indikasi Kegiatan : 1 02 06 01 07 01 Penyusunan regulasi di bidang kesehatan Perda/pergub Bidang kesehatan 1/5 dokumen
APBD Provinsi Dinas Kesehatan
1 02 06 01 07 03 Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana dan distribusi ALKES
Prosentase sarana yankes dan alkes yang tersertifikasi
100 %
Persentase Labkesda Terakreditasi 18,18 % Labkesda APBD 4 Wilayah (Kota Cirebon, Bogor, Tasikmalaya, Subang
Dinas Kesehatan
Persentase RSUD terakreditasi 84,37 % RS Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas Akreditasi 3,33% Puskesmas APBD dan Non APBD 26 Kab./Kota Dinas Kesehatan Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (ALKES) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi syarat sesuai peraturan perunadang-undangan
100% Sarana Alkes, PKRT
APBD 26 kab./Kota Dinas Kesehatan
1 02 06 01 07 03 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan data dan informasi hasil pembangunan kesehatan secara spasial dan aspasial di tingkat provinsi
100 % APBD dan APBN Provinsi, 26 Kab/Kota
Dinas Kesehatan
1 02 06 01 07 03 Pembinaan standar mutu sarana pelayanan kesehatan Peningkatan status puskesmas 25 % 1 02 06 01 07 04 Pengembangan BPLK sebagai CoE pelayan penunjang diagnostik dan
kesehatan masyarakat Peningkatan kapasitas BPLK sebagai CoE pelayanan penunjang diagnostik dan kesehatan masyarakat
70% APBD Bandung BPLK
IV - 88
1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 06 01 07 05 Peningkatan Manajemen dan Layanan Kesehatan RS Al Ihsan, RSJ,
RSP dan KP4 Meningkatnya manajemen dan layanan kesehatan di RS provinsi
APBD Jawa Barat RS Al ihsan, RSJ, RSP dan KP4 Cirebon
1 02 06 01 07 07 Pembuatan Master Plan RSJ Provinsi Jawa Barat Dokumen master plan RSJ Provinsi 1 dokumen APBD Kab.Bandung Barat/ Kota Bandung
RSJ Provinsi
1 02 06 01 07 08 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) SIM RS 100 % APBD Kota Bandung RSI Al-Ihsan, RSJ dan RSP Provinsi
1 02 06 01 07 09 Peningkatan Status Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) lanjutan. Peningkatan status RSJ Provinsi 1 APBD Kab.Bandung Barat/ Kota Bandung
RSJ Provinsi
1 02 06 01 07 10 Pengembangan media informasi dan promosi penyakit jiwa dan penyakit TB paru
Penyebarluasan informasi kesehatan 1 APBD Wilayah Cirebon RSJ, RSP Provinsi, RS al ihsan & KP4
1 02 06 01 07 13 Pengembangan pelayanan pasien stroke secara terpusat APBD RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan 1 02 06 01 07 14 Monitoring dan evaluasi manajemen dan pelayanan kesehatan Laporan monitoring dan evaluasi 1 dokumen APBD Jawa Barat RSUD Al Ihsan,
RSJ, RSP dan KP4 1 02 06 01 07 20 Penyusunan standar mutu pelayanan dan pelaksanaan audit mutu Dokumen standar mutu pelayanan 1 dokumen APBD RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan,
RSJ, RSP, KP4 1 02 06 01 07 22 Optimalisasi Koordinasi dan Fasilitasi Kapasitas Peran KPA dalam
Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Barat Pertemuan koordinasi dan fasilitasi 175 Orang APBD Provinsi Provinsi, Kab/Kota
se Jabar Biro Yansosdas
1 02 06 01 07 23 Optimalisasi Koordinasi dan Fasilitasi TP-UKS dalam mewujudkan Sekolah Sehat di Jawa Barat
Pertemuan koordinasi dan fasilitasi 175 Orang APBD Provinsi Provinsi, Kab/Kota se Jabar
Biro Yansosdas
1 02 06 01 07 24 Fasilitasi pemusnahan jarum suntik bekas yang telah terinfeksi Virus HIV dari pelayanan Harm Reductian
Pemusnahan jarum suntik bekas 25 Kab/kota APBD Provinsi Provinsi, Kab/Kota se Jabar
Biro Yansosdas
1 02 06 01 07 25 Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar Bidang Kesehatan di Jawa Barat
Pertemuan koordinasi 25 Orang APBD Provinsi Provinsi, Kab/Kota se Jabar
Biro Yansosdas
1 02 06 01 07 26 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Kesinambungan Gerakan Sadar Perilaku Hidup Sehat di Jawa Barat
Pertemuan koordinasi dan fasilitasi 175 Orang APBD Provinsi Provinsi, Kab/Kota se Jabar
Biro Yansosdas
1 02 06 01 07 27 Koordinasi dan fasilitasi penanganan narkoba dan korban narkoba Pertemuan koordinasi dan fasilitas APBD Jawa Barat Badan Narkotika Provinsi
1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 01 SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN 1 02 01 04 SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
DAN MASYARAKAT
1 02 01 04 06 Program Upaya Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat resiko tinggi
0,36 % APBD Provinsi
Indikasi Kegiatan : 1 02 01 04 06 01 Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji APBD Jawa Barat Dinkes
1 02 01 04 06 03 Penyediaan pelayanan bagi pasien Gakin Jumlah pasien terlayani APBD Wilayah Cirebon RSP Provinsi, KP4, RSJ, RS Al ihsan
1 02 01 04 06 04 Kemitraaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular APBD Kota Cirebon KP4 1 02 01 04 06 05 Penyebarluasan informasi bahaya narkoba APBD Jawa Barat Badan Narkotika
Provinsi 1 02 06 01 06 06 Peningkatan kualitas Pelayanan pasien penderita gangguan jiwa dan
keluarganya Konseling keluarga dan masyarakat 100 % APBD Kab.Bandung
Barat/ Kota Bandung
RSJ Provinsi
1 02 06 01 06 07 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM di RSU
APBN
1 02 06 01 06 08 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatkan kualitas akses dan kuantitas Yankesdas
APBN
IV - 89
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 01 SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN 1 02 01 04 SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PERORANGAN DAN MASYARAKAT
1 02 01 04 09
Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit
2,06% APBD Provinsi
Peningkatan kuantitas dan kualitas serta fungsi sarana prasarana pelayanan puskesmas dan jaringannya
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana UPT kesehatan
Indikasi Kegiatan : 1 02 01 04 09 01 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana puskesmas
dan RSUD Jumlah Puskesmas mampu PONED & PPGD 151 buah APBD Kab/Kota Dinkes Provinsi Persentase Puskesmas Ramah penderita cacat dan lansia
10 %
Jumlah Pembangunan Puskesmas baru 1 : 25.000 25 Buah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 35 RSD
Pemerintah
1 02 01 04 09 02 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana BKKM Meningkatnya Kualitas dan kwantitas Sarana dan Prasarana BKKM
1 Paket APBD Dinkes Provinsi
1. Pengadaan/pembebasan Tanah 1 Ha 2. Pengadaan bangunan gedung 3 lantai 3.000 m2 3. Pengadaan Kendaraan Medical Check Up roda
empat (bus) dengan mini laboratorium penunjang
1 unit
4. Pengadaan Alkes & peralatan laboratorium kesehatan kerja
1 paket
5. Pengadaan Obat-obatan & bahan habis pakai 1 paket 6. Pengadaan Generator Set dan UPS 1 paket 7. Pengadaan IPAL dan Incenerator 1 paket
1 02 01 04 09 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana BPTKM Meningkatnya Kwantitas Sarana dan Prasarana BPTKM
17 Paket APBD Jawa Barat BPTKM Dinkes Prov. Jabar
1 02 01 04 09 06 Pelayanan laboratorium kesehatan terlayaninya kebutuhan masyarakat dan instansi pada bidang pemeriksaan laboratorium medis dan kesehatan masyarakat
100% APBD Provinsi Dinas Kesehatan (UPTD)
Jumlah UTDC sesuai standar & berfungsi 23 UTDC 23 Kab/Kota Dinas Kesehatan 1 02 01 04 09 10 Pemberian izin RS yang melaksanakan rujukan flu burung,
HIV/AIDS, malaria dan PONEK Meningkatnya jumlah RS yang memelaksanakan : APBD Rujukan flu burung 8 RS Rujukan HIV/AIDS 17 RS Rujukan malaria PONEK 19 RS
IV - 90
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 04 SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN 1 02 04 01 SUB-SUB BIDANG KESEHATAN PERSEORANGAN
DAN MASYARAKAT
1 02 04 01 07 Program Upaya Kesehatan 0,36 % APBD Provinsi
1 02 04 01 07 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 30 PKM, 26 Kab/Kota, 20 RS
APBD
1 02 04 01 07 02 Peningkatan kualitas kesehatan anak dan remaja Peningkatan pelayanan pada remaja dan penjaringan kesehatan SD/MI
APBD
1 02 04 01 07 03 Bantuan Keuangan Peningkatan Manajemen Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
26 Kab/Kota APBD
1 02 04 01 07 04 Peningkatan cakupan layanan kesehatan bagi keluarga miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit
Tersalurkan dana Bangub 2 Paket APBD Kabupaten / Kota Dinkes Provinsi Meningkatnya cakupan layanana kesehatan bagi keluarga miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit
90 % Puskesmas dan 95 % RS.
Persentase APBD dan Non APBD
Kabupaten / Kota Dinkes Provinsi
1 02 04 01 07 05 Pengembangan model Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan masyarakat skala provinsi
0
Tersedianya model dan Raperda Jamkesmas Provinsi
100% Persentase APBD Provinsi Dinkes Provinsi
Meningkatnya persentase kepesertaan semesta 50% Persentase APBD dan Non APBD
Kabupaten/ Kota Dinkes Provinsi
1 02 04 01 07 06 Peningkatan Pelayanan olah raga dan batra Jumlah Fasilitasi batra ke kab/kota 50 % APBD Provinsi, Kab/Kota Dinkes Provinsi Semua masyarakat melaksanakan aktivitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur
50 % APBD Provinsi, Kab/Kota
1 02 04 01 07 07 Peningkatan pelayanan kesehatan PONEK di Rumah Sakit Persentase masyarakat yang melaksanakan aktivitas fisik dan olahraga yangbaik,benar
75 % APBD Keg. Provinsi
Pemantapan Manajemen PONEK di RS Pemerintah 78 org dari 10 RS Pemerintah & 9 K/K
Keg. Provinsi
Evaluasi Paska Pemantapan Manajemen PONEK di RS Pemerintah
10 RS Pemerintah Keg. Provinsi
Workshop Konselor Inisiasi Menyusu Dini (IMD) untuk meningkatkan Pelaksanaan ASI Eksklusif di RS
40 orang dari 10 RSD
Keg. Provinsi
Pertemuan Jejaring Pelayanan Darah Aman di Wilayah Priangan Barat
50 orang dari 5 K/K di Wil. Priangan Barat
5 K/K di Wilayah Cirebon, Bogor, Purwasuka, dan Priangan Timur
Pertemuan Evaluasi Jejaring Pelayanan darah Aman di 4 Wilayah
50 org per- Wil. (Cirebon, Bogor, Purwasuka & Priangan Timur
26 K/K
IV - 91
1 2 3 4 5 6 7 8
1 02 04 01 07 08 Ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan
Meningkatnya penggunaan obat yg rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah & swasta disetiap jenjang
50% APBD
Meningkatnya kecukupan Obat dan perbekalan kesehatan (standar nasional Rp. 9.000,-/ orang / tahun)
60% APBD
Anggaran obat/kapita Rp. 9000/orang/tahun APBD 36 obat esential terpenuhi di semua Kab/Kota selama 9 bulan
APBD
Prosentase ketersediaan OGB di sarana distribusi meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan, sediaan perbekalan farmasi terutama napza, & obat tradisional
APBD
persentase pelaporan anrkotika dan psikotropika 70% APBD persemtase panti rehab penyalahguna narkoba sesuai standar
15%
Sarana industri rumah tangga yang memmenuhi syarat
18000 APBD
Persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat
70% APBD
Presentase produk farmasi (Alkes,obat, kosmetik, alkes, otrad dan PKRT) yang memenuhi syarat
65% APBD
1 02 04 01 07 09 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kerja di BKKM Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Kerja di BKKM
12 kegiatan APBD Provinsi
Pembahasan kasus-kasus menarik yang berhubungan dengan PAK/PAHK di BKKM.
12 kegiatan
Audit medik pada perusahan yang bermitra kerja dengan BKKM.
12 kegiatan
Pencegahan dan penanggulangan PAK/PAHK Deteksi dini Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Penyakit akibat Hubungan Kerja(PAHK) pada pekerja informal/formal.
6 kegiatan
Peningkatan mutu pelayanan lingkungan kerja Identifikasi dan Pengukuran Nilai Ambang Batas (NAB) faktor risiko/ potensial hazart
20 perusahaan
Pembahasan lingkungan kerja pada perusahan yang bermitra kerja dengan BKKM.
6 kali
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Peningkatan pengetahuan & ketrampilan seluruh karyawan BKKM (Diklat, Seminar, dll.)
15 kegiatan
IV - 92
1 2 3 4 5 6 7 8
1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 04 SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN 1 02 04 01 SUB-SUB BIDANG KESEHATAN PERSEORANGAN
DAN MASYARAKAT
1 02 04 01 07 Program Upaya Kesehatan 0,36 % APBD Provinsi
1 02 04 01 10 01 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan khusus Jumlah masyarakat yang diperiksa kebugaran jasmaninya
25 % APBN,APBD Pusat,Provinsi dan Kab/Kota
Dinkes Provinsi
Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur
25 %
Cakupan deteksi dini gangguan Keswa di pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RS)
60 %
Jumlah PKM yang memberikan Pelayanan kesehatan jiwa
100 %
Kab / Kota yang mengintegrasikan Keswa pd program Yankes lainnya
75 %
Petugas yg mendapat pelatihan kesehatan jiwa 90 % Tenaga kesgi yang memahami penatalaksanaan ODHA :
25 %
Prevalensi karies 78 % Prevalensi penyakit gusi dan periodontal pada ibu hamil
70 %
Jumlah operasi katarak bagi Gakin di Prov. Jawa Barat
3585 kasus
Healthy Eye District 5 Kab/Kota Kab/Kota Deteksi dini gangguan pendengaran & ketulian : OMSK Sekolah Dasar,Tuli bising,Tuli kongenital
9 %
Tenaga PKM terlatih dalam diagnose katarak 50 % Tenaga PKM terlatih dalam diagnose gangguan pendengaran dan ketulian
10 %
PKM yang dapat memberikan pelayanan kes. Telinga
25 %
Teridentifikasinya Penyakit Akibat Kerja 40 % Terbentuknya Pos UKK di seluruh Kab/Kota 10 % Tenaga kesehatan terlatih kesehatan kerja di Kab/Kota
50 %
Tenaga kesehatan terlatih kesehatan kerja di Puskesmas
50 %
1 02 01 01 10 02 Ketersediaan, pemerataan, mutu obat & keterjangkauan harga obat & perbekalan kesehatan & wasdal peredaraan sediaan farmasi, kosalkes dan mamin
Meningkatnya penggunaan obat yg rasional & pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah & swasta disetiap jenjang
50% APBD Dinkes Prov
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaraan sediaan farmasi, kosalkes & mamin
100 % Dinkes Prov
1 02 01 01 10 03 Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular di KP4
Terjalinnya kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
100 % APBD Kota Cirebon KP4 Cirebon
Meningkatnya penemuan 10% dari capaian tahun 2009
Meningkatnya penemuan 10% dari capaian tahun 2010
Meningkatnya kesembuhan penderita 20% dari capaian tahun 2008
IV - 93
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG KESEHATAN 1 02 03 SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1 02 03 01 SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, MUTU
DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN
1 02 03 01 10 Program Sumber Daya Kesehatan 1,07 % APBD Provinsi
1 02 03 01 10 01 Pembinaan Puskesmas Puskesmas yang memenuhi Standar Mutu 70 % APBN,APBD Kab/Kota Dinkes Provinsi 1 02 03 01 10 02 Peningkatan kualitas Sumber Daya Kesehatan di Rumah
Sakit Tersedianya SDM dan sarana Yankes RS sesuai standar
% APBN,APBD
1 02 03 01 10 03 Ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan
Meningkatnya kecukupan Obat dan perbekalan kesehatan (standar nasional Rp. 9.000,-/ orang / tahun)
APBN,APBD
Anggaran obat/kapita Rp. 9000/orang/tahun 5000 APBD 36 obat esential terpenuhi di semua Kab/Kota selama 9 bulan
18 Kab/Kota APBD
Presentase desa siaga yg memiliki poskesdes 70% APBD 1 02 03 01 10 04 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan diklat 1 dokumen APBD
Tersedianya Kurikulum dan Modul Diklat Teknis & Fungsional Kesehatan
1 dokumen APBD
Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan profesional di Bidang Teknis
3,331 orang APBD dan APBN
Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan profesional di Bidang Fungsional
120 orang APBD
Tersedianya Hasil Evaluasi Pasca Diklat 1 dokumen APBD 1 02 03 01 10 05 Pelayanan Pendidikan Poltekes/Bapelkes (PNBP) Terselenggaranya peningkatan profesionalisme
tenaga kesehatan 100 Orang APBN
1 WAJIB 1 03 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 03 01 PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1 03 01 02
11 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup Mengurangi beban penceamar air oleh domestic dan industri, mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3, Meningkatkan kemitraan dalampengellolaan lingkungan serta penerapan teknologi bersih dalam pengelolaan lingkungan
0.1%
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 1 03 01 02 11 01 Fasilitasi Pembinaan Teknis AMDAL Terciptanya system penilaian kelayakan
Lingkungan dari dokumen AMDAL 1 paket APBD Jawa Barat BPLHD
1 03 01 02 11 02 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan
1 03 01 02 11 03 Pembinaan Pola Kemitraan Lingkungan Jawa Barat Tersedinanya pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
1 Dokumen APBD Jawa Barat BPLHD
1 03 01 02 11 04 Penyelarasan dan Evaluasi Kajian LHS Basis data dan informasi sebagai dasar memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan.
1 Dokumen APBD Jawa Barat BPLHD
1 03 01 02 11 05 Optimalisasi Publikasi dan Kampanye Lingkungan Jawa Barat
Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
1 Dokumen APBD Jawa Barat BPLHD
1 03 01 02 11 06 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Jawa Barat Terpantaunya status lingkungan hidup Jawa Barat 1 Dokumen APBD Jawa Barat BPLHD 1 03 01 02 11 07 Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Peningkatan
Sumber Daya Alam Terimplementasikannya teknologi tepat guna dalam pengelolaan SDA
1 Dokumen APBD Jawa Barat BPLHD
1 03 01 02 11 08 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan dan ISO 9001 Tercapainya Optimalisasi manajemen pengelolaan lingkungan hidup
1 Dokumen APBD Jawa Barat BPLHD
IV - 94
1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 01 02 11 09 Penunjang Penguatan Kapasitas Manajemen Lingkungan
Hidup Meningkatnya kapasitas institusi pengelola lingkungan hidup.
1 Dokumen APBN, APBD DAS Cisadane BPLHD
1 03 01 02 11 10 Optimasi Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup 1 03 01 02 11 11 Fasilitasi Program ADIPURA Terlaksananya Program Adipura 26 Lokasi APBD,APBN 26 Kabupaten/Kota BPLHD Penegakan Hukum Lingkungan 1 03 01 02 11 12 Pembinaan dan Penataan Hukum Lingkungan - Terfasilitasinya penegakan hukium liangkungan
dan penyelesaian kasus lingkungan 30 Kasus APBD Jawa Barat BPLHD
Laboratorium Lingkungan 1 03 01 18 11 13 Optimalisasi Peran Laboratorium Lingkungan Keliling Tercapainya peningkatan pengelolaan llaboratorium
lingkungan 1 paket APBD Jawa Barat BPLHD
1 03 01 03 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 1 03 01 03 12 01 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup Jawa Barat, terbangunnya sinergitas dalam rehabilitasi dan konservasi SDA dan LH, serta meningkatnya peran masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi SDA dan LH
0.05%
1 03 01 05 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut
1 03 01 05 14 Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut Meningkatnya daya dukung lingkungan pesisir laut, pengembangan fungsi kawasan pesisir dan laut, dan meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan pesisir
0.05%
1 03 01 05 14 01 Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut Jawa Barat Terlaksananya pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut Jawa Barat
2 Kawasan APBD Pesisir Pantura dan Pansela Jabar
BPLHD, DKP
1 03 06 PERSAMPAHAN 1 03 06 03 PEMBANGUNAN 1 04 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 04 01 SUMBER DAYA AIR 1 04 01 03 PEMBANGUNAN/ PENGELOLAAN 1 04 01 03 20 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung dan pantai dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai, Tersedianya perencanaan teknis pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sumber daya air, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1 04 01 03 20 01 Fasilitasi Pemanfaatan Air Tanah untuk Kepentingan Pertanian
Tersedianya fasilitasi untuk pemanfaatan air tanah 40 Sumur APBD/APBN 17 Kabupaten Dinas ESDM
IV - 95
1 2 3 4 5 6 7 8 AIR MINUM PEMBANGUNAN
1 04 04 03 22 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat, serta terfasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah di kabupaten/kota
0.3%
1 04 04 03 22 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Jawa Barat Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih di Jawa Barat
1 paket APBBD Jawa Barat Dinas Kimrum
Meningkatnya cakupan pelayanan bagi kawasan rawan air bersih di Pantura
5 Lokasi APBD/APBN Kab. Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon
Dinas Kimrum
Terencananya pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM-IKK) ibukota kecamatan di beberapa kabupaten/kota
9 Lokasi Kab. Bogor, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Subang, Bekasi, Cirebon, Cianjur
Dinas Kimrum
Terfasilitasinya peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pengelolaan air minum di kabupaten/kota
26 Lokasi APBD Kabupaten/ Kota Dinas Kimrum
Terkendalinya kegiatan pembangunan dan pengelolaan SPAM perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat
26 Lokasi APBD/APBN Kabupaten/ Kota Dinas Kimrum
Tersedianya air bersih di desa-desa yang belum terlayani sistem PDAM, desa terpencil dan desa tersisolir
26 Lokasi APBD/APBN Kab. Bogor, Bandung, Sukabumi, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Purwakarta, Bandung Barat, Cianjur, Tasikmalaya
Dinas Kimrum
1 04 04 03 22 02 Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Terfasilitasinya program penyediaan air bersih nasional di Jawa Barat
5 Lokasi APBD/APBN Kab. Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Sumedang, Subang
Dinas Kimrum
1 04 04 03 22 03 Pembuatan sumur bor dalam untuk keperluan air bersih di daerah rawan air bersih
Tersedianya fasilitasi sumuer bor untuk keperluan air bersih
5 lokasi APBN Jawa Barat Dinas ESDM
1 04 05 Air Limbah 1 04 05 03 Pembangunan 1 04 04 03 22 04 Fasilitasi Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Air
Limbah dan Drainase di Jawa Barat Terencananya sistem pengelolaan air limbah dan drainase perkotaan di Jawa Barat
26 Kab/kota APBD/APBN Jawa barat Dinas Kimrum
1 04 04 03 22 05 Fasilitasi Teknis Pengolahan Limbah di Perkotaan Pendukung Fungsi PKW dan Sentra Industri Kecil di Jawa Barat
Terencananya sistem pengolahan limbah di perkotaan serta sentra industri kecil di Jawa Barat
5 kawasan APBD/APBN Kab. Indramayu, Sumedang, Kota Sukabumi, Tasikmalaya, Bogor
Dinas Kimrum
1 2 3 4 5 6 7 8
1 04 10 Jasa Konstruksi 1 04 10 01 Pengaturan 1 04 10 02 23 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Terlaksananya sosialiasi dan diseminasi peraturan
jasa konstruksi, meningkatnya pengawasan, pengaturan, dan pemberdayaan jasa konstruksi
0.03%
1 04 10 02 23 01 Pengaturan Jasa Konstruksi Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan jasa 5 Kali APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
IV - 96
konstruksi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
1 04 10 02 23 Pemberdayaan 1 04 10 02 23 03 Pemberdayaan Jasa Konstruksi Meningkatkan kinerja di bidang jasa konstruksi
melalui pemberdayaan pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan
10.000 Peserta APB0 Jawa Barat Dinas Kimrum
1 04 10 03 23 Pengawasan 1 04 10 02 23 02 Pengawasan Jasa Konstruksi Termonitornya penyelenggaraan jasa konstruksi di
kab/kota sebagai bagian pembinaan jasa konstruksi 50 Kali APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
1 03 06 03 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di perkotaan melalui peningkatan kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota di Jawa Barat, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya, pengembangan teknologi pemanfaatan sampah, serta pengembangan kerjasama pengelolaan sampah
0.3%
1 03 06 03 15 01 Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan
Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis konsep 3R secara komunal
5 Lokasi APBD PKN Metro Cirebon Dinas Kimrum
1 03 06 03 15 02 Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota pendukung fungsi PKW di Jawa Barat
Optimalnya kinerja TPA-TPA eksisting di Kabupaten/Kota, tersedianya sarpras pendukung, serta tertatanya kondisi lingkungan sekitar TPA
10 Lokasi APBD Kab : Tasikmalaya, Majalengka, Indramayu, Purwakarta, Sukabumi, Sumedang, Garut, Kuningan, Kota : Bogor, Tasikmalaya
Dinas Kimrum
1 07 09 02 30 Program Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Meningkatnya tertib pengelolaan dan kemampuan teknis pembangunan gedung/rumah negara, serta peningkatan manajemen aset gedung/rumah negara
0.01%
1 07 09 02 30 01 Bantuan Teknis Pengelolaan Gedung/Rumah Negara Meningkatnya tertib pengelolaan dan kemampuan teknis pembangunan gedung/ rumah negara
26 Lokasi APBD Kabupaten/ Kota Dinas Kimrum
1 07 09 02 30 02 Fasilitasi Pengelolaan Gedung/Rumah Negara Terlaksananya pendataan teknis seluruh bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1400 Bangunan APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
Tersusunnya standar harga bahan/upah dan satuan pekerjaan bangunan gedung/rumah negara
1 Standar APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
Terkelolanya data dan sistem informasi bangunan gedung milik Provinsi Jawa Barat
1 Sistem APBD Kota Bandung Dinas Kimrum
Terselenggaranya proses pengalihan status dan pengalihan hak rumah negara
300 Proses APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
1 07 09 02 30 03 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung/Rumah Negara Terselenggaranya bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah untuk instansi pemerintah
100 Instansi APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
1 07 07 Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya
IV - 97
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 04 PEKERJAAN UMUM 1 04 02 BINA MARGA 1 04 02 03 PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN 1 04 02 03 16 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan
lingkar, dan Fly Over pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat
APBN APBD Prov (2,6%)
2. Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik
3. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan
Indikasi Kegiatan : 1 WAJIB 1 04 02 03 16 01 Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan
di Jawa Barat Jalan Nasional,Jalan Provinsi =5
km APBN APBD Prov
Jawa Barat Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
1 04 02 03 16 02 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan Jalan Nasional,Jalan Provinsi = 41.198
km APBN APBD Prov
Jawa Barat Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
1 04 02 03 16 03 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Terkendalinya kualitas mutu pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan serta pembangunan/penggantian jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat
Pembangunan Jalan Provinsi =5,297, Penggantian Jalan = 108
km APBD Prov Jawa Barat Dinas Bina Marga Provinsi
1 04 02 03 16 04 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Tersedianya desain perencanaan jalan dan jembatan untuk pelaksanaan program tahun 2011
km APBD Prov Jawa Barat Dinas Bina Marga Provinsi
1 04 02 03 16 05 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Kebinamargaan di Jawa Barat
Terfasilitasi dan terkoordinasinya pembangunan jalan tol serta penanganan ruas-ruas jalan strategis di Jabar
APBD Prov Jawa Barat Biro Adminitrasi Perekonomian
1 04 02 03 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan
APBD Prov (3,2%)
Indikasi Kegiatan : 1 04 02 03 17 01 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan dan
jembatan Jalan Nasional, Jalan Provinsi = 174,969
km APBD Prov Jawa Barat Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
1 04 02 03 17 02 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan
Jalan Nasional, Jalan Provinsi = 1401,028
km APBD Prov Jawa Barat Dept. PU Dinas Bina Marga Prov. Dinas Bina Marga Kab/Kota
IV - 98
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 04 PEKERJAAN UMUM 1 04 02 BINA MARGA 1 04 02 04 PENGAWASAN
1 04 02 04 19 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan (IRMS) dan Sistem Manajemen Jembatan (BMS) serta penentuan peran dan status jalan di Jawa Barat
APBD Prov (0,015%)
2. Tersedianya data Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) pada ruas-ruas jalan provinsi sebagai bahan informasi basis data jalan dan jembatan
Indikasi Kegiatan:
1 04 02 04 19 01 Pengumpulan Data Kondisi Jalan dan Jembatan
1. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status 1 Paket APBD Prov Jawa Barat Dinas Bina Marga
Prov. 2. Tersusunnya perencanaan program penanganan
jalan dan jembatan berdasarkan rekomendasi program IRMS/BMS
1 paket Jawa Barat Dinas Bina Marga Prov.
1 04 02 04 19 02 Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan
1. Terdatanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan pada jalan provinsi dan jalan nasional
1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas Bina Marga
Prov.
2. Tersosialisasinya tata cara pemanfaatan ruang milik jalan kepada para calon pemakai / pengguna.
Jawa Barat Dinas Bina Marga Prov.
1 WAJIB 1 04 PEKERJAAN UMUM 1 04 02 BINA MARGA 1 04 02 03 PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN
1 04 02 03 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan APBD Prov (0,017%)
Indikasi Kegiatan :
1 04 02 03 18 01 Pelaksanaan dan Peningkatan Sarana Pengujian Tanah dan Bahan Jalan
Tersedianya sarana pengujian dan hasil uji mutu pelaksanaan kegiatan 1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas Bina Marga
Prov.
1 04 02 03 18 02 Pengadaan Peralatan Jalan Tersedianya peralatan jalan sebagai penunjang pelaksanaan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan
1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas Bina Marga
Prov.
1 WAJIB 1 04 PEKERJAAN UMUM 1 04 01 SUMBER DAYA AIR 1 04 01 03 PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN
1 04 01 03 21 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
Meningkatkan kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku pertanian domestik, dan industri
APBN APBD Prov (0,5%)
Indikasi Kegiatan :
1 04 01 03 21 01 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai 1. Terlindunginya areal sawah dari bahaya longsor dan Banjir
APBN
APBD Prov 26 Kab/Kota
Dept. PU • Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA Kab./Kota
2. Terjaganya kapasitas sungai
IV - 99
1 2 3 4 5 6 7 8
1 04 01 03 21 02 Pengembangan dan Pengelolaan waduk, situ, dan embung
1. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk keperluan pertanian, domestik, dan industri
APBN APBD Prov 26 Kab/Kota
Dept. PU • Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA Kab./Kota
2. Berlanjutnya fungsi situ, waduk, embung 3. Tersedianya kajian pembangunan dan
pengembangan waduk, situ, embung, serta infrastruktur sumber daya air lainnya
1 04 01 03 21 04 Identifikasi Kondisi dan Potensi Situ-Situ Tersedianya data kondisi, potensi, manfaatan dan status situ di Jawa Barat
1 paket APBD Prov 26 Kab/Kota di
Jabar Dinas PSDA Prov.
1 04 01 03 21 05 Pengaturan Sempadan Sumber Air Terlindunginya sempadan sungai dan situ sebagai konservasi sumber daya air
1 paket APBD Prov 26 Kab/Kota di
Jabar Dinas PSDA Prov.
1 04 01 03 21 06 Penunjang Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air
1. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan air permukaan
1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov.
2. Tersusunnya program pengembangan infrastruktur sumber daya air
1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov.
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air
1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov.
4. Tersedianya dokumen studi dan perencanaan infrastruktur sumber daya air
1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov.
5. Terlaksananya pelaksanaan teknis bagi pengelolaan sumber daya air
1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov.
6. Meningkatnya pemberdayaan lembaga koordinasi dan kerjasama pengelolaan sumber daya air
1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov.
7. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air
1 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov.
8. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan infrastruktur sumber daya air dan irigasi di Jawa Barat
APBD Prov Jawa Barat Biro Administrasi Perekonomian
1 WAJIB 1 04 PEKERJAAN UMUM 1 04 01 SUMBER DAYA AIR 1 04 01 03 PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN
1 04 01 03 20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Tersedianya jaringan irigasi yang handal APBN
APBD Prov (0,5%)
Indikasi Kegiatan :
1 04 01 03 20 01 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1. Meningkatnya kondisi jaringan irigasi
66 Daerah Irigasi
APBN APBD Prov
Tersebar di Jawa Barat
Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
2. Meningkatnya intensitas tanam padi
1 04 01 03 20 02 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Mempertahankan kondisi jaringan irigasi 89 Daerah Irigasi APBN APBD Prov
Tersebar di Jawa Barat
Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
IV - 100
1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 01 03 20 03 Penunjang Pengembangan Infrastruktur irigasi 1. Tersusunnya Program pengembangan jaringan
irigasi 1
paket APBD Prov
26 Kab/Kota di Jabar
Dept. PU Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Kab./Kota
2. Tersedianya dokumen studi dan perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
1
paket APBD Prov 26 Kab/Kota di Jabar
Dept. PU Dinas PSDA Prov. • Dinas PSDA Kab./Kota
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
1
paket APBD Prov 26 Kab/Kota di Jabar
Dinas PSDA Prov.
4. Terlaksananya pelaksanaan teknis bagi pengelolaan jaringan irigasi
1
paket APBD Prov 26 Kab/Kota di Jabar
Dinas PSDA Prov.
5. Meningkatnya pemberdayaan lembaga koordinasi dan kerjasama pengelolaan infrastruktur irigasi
1
paket APBD Prov 26 Kab/Kota di Jabar
Dinas PSDA Prov.
6. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur irigasi
1
paket APBD Prov 26 Kab/Kota di Jabar
Dinas PSDA Prov.
1 04 01 03 20 04 Pemberdayaan P3A Mitra Cai Terciptanya penguatan kelembagaan petani pemakai air
1
paket APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov
1 04 01 03 20 05 Pendamping Program WISMP Terciptanya penguatan kelembagaan program WISMP
1
paket APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov
1 WAJIB 1 04 PEKERJAAN UMUM 1 04 01 SUMBER DAYA AIR
1 04 01 03 PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN 1 04 01 03 22 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai
APBD Prov (0,05%)
Indikasi Kegiatan 1 04 01 03 22 1 Pengelolaan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman
Pantai 1. Berkurangnya areal genangan banjir APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov 2. Terjaganya stabilitas garis pantai3. Tersedianya dokumen studi dan perencanaan
pengendalian banjir dan pengamanan pantai 1 04 01 03 22 Pemantauan dan Penanggulangan Banjir dan Kekeringan Berkurangnya areal banjir dan kekeringan di areal
permukiman dan pertanian APBD Prov Jawa Barat Dinas PSDA Prov
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan banjir dan kekeringan
IV - 101
1 2 3 4 5 6 7 8
1 05 BIDANG PENATAAN RUANG 1 05 02 PEMBINAAN 1 05 02 00 SUB-SUB BIDANG ………………… 1 05 02 00 25 Program Perencanaan Ruang Terlaksananya perencanaan ruang Jawa Barat secara
optimal yang didukung oleh pranata yang berkualitas, mekanisme koordinasi yang mantap, serta ketersediaan data pendukung yang handal, untuk kebutuhan pengambilan keputusan
0.7%
1 05 02 00 25 01 Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Terkendalinya kinerja perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian ruang di Jawa Barat dan terselenggaranya koordinasi dan diseminasi peraturan terbaru penataan ruang di Jawa Barat, terwujudnya mekanisme dan media pertukaran serta publikasi data yang optimal dalam rangka mendukung kebijakan satu integrasi data dari aspek spasial, serta terkelolanya data spasial secara mutakhir
1 paket APBD Jawa Barat Bappeda
1 05 02 00 25 02 Fasilitasi dan Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Jawa Barat
Terkendalinya kinerja pengelolaan, fungsi fasilitasi dan koordinasi perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
1 Paket APBD Jawa Barat Bappeda
1 05 03 PEMBANGUNAN 1 05 03 00 25 03 Penyusunan Petunjuk Operasional RTRW Provinsi Jawa
Barat 2025 Tersedianya Dokumen juklak implementasi RTRWP Jabar sampai dengan 2025
1 Dokumen APBD Jawa Barat Bappeda
1 05 03 00 25 04 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Jawa Barat
Terencananya pengelolaan ruang kawasan strategis Jawa Barat secara mantap
2 Kawasan APBD/APBN Jawa Barat Dinas Kimrum
1 05 03 00 25 05 Penyusunan Bahan Teknis Peraturan Daerah Rencana Rincil Tata Ruang Kawasan KEKI
Tersusunnya materi raperda Kawasan Strategis KEKIBekasi-Cikampek
1 Bahan APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
1 05 03 00 25 06 Pemutakhiran Data Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Tersedianya data pendukung untuk penyusunan rencana kawasan strategis ke depan
20 Kawasan APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
1 05 03 00 25 07 Fasilitasi dan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Meningkatnya pemahaman dan wawasan stake holderkabupaten/kota dalam penataan ruang kawasan strategis di Jawa Barat
26 Lokasi APBD 26 Kabupaten/Kota Dinas Kimrum
1 05 03 00 25 08 Revisi RDTR Zona Industri Jatinangor – Cimanggung Optimalisasi produk rencana detail dalam menunjang pengelolaan zona industri Jatinangor-Cimanggung
1 Zona APBD Kab. Sumedang Dinas Kimrum
1 05 03 00 25 09 Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terselenggaranya rancana zanasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
APBD Dinas Kimrum
1 05 03 00 26 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatnya sinkronisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat
0.4%
1 05 03 00 26 01 Penyusunan model pemanfaatan ruang di PKL Perkotaan di Jawa Barat
Terlaksananya amanat RTRWP Jabar dalam pengelolaan PKL Perkotaan di Jawa Barat
20 Lokasi APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
1 05 03 00 26 02 Penyusunan model pemanfaatan ruang di PKL Perdesaan di Jawa Barat
Terlaksananya amanat RTRWP Jabar dalam pengelolaan PKL Perdesaan di Jawa Barat
30 Lokasi APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
1 05 04 PENGAWASAN 1 05 04 00 26 03 Fasilitasi Implementasi Peraturan tentang RTH Perkotaan Terlaksananya implementasi peraturan tentang RTH
di perkotaan Jawa Barat 9 Kota APBD Kota :
Bogor, Sukabumi, Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, Banjar, Cirebon, Bekasi, Depok
Dinas Kimrum
IV - 102
1 2 3 4 5 6 7 8
1 05 01 PENGATURAN 1 05 01 00 27 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya pemanfaatan ruang kawasan
strategis, kawasan khusus, dan kawasan cepat tumbuh di Jawa Barat, serta Tersedianya perangkat penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang
0.4%
1 05 01 00 27 01 Penyusunan NSPK Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan
Tersusunnya standar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di kabupaten/kota
26 Lokasi APBD 26 Kabupaten/ Kota Dinas Kimrum
1 05 02 PEMBINAAN 1 05 02 00 27 02 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kabupaten/Kota di Jawa Barat Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota
26 Lokasi APBD Kabupaten/ Kota Dinas Kimrum
1 05 04 PENGAWASAN 1 05 04 00 27 03 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KBU Terkendalinya pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara
1 Kawasan APBD Kab. : Bandung, Bandung Barat, Kota : Bandung, Cimahi
Dinas Kimrum
1 WAJIB 1 06 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 0,07 1 06 01 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 06 01 01 PERUMUSAN KEBIJAKAN 1 06 01 01 28
Program Kerjasama Pembangunan Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/ kota antar provinsi dan luar provinsi
AD=3, AP=8, LN=6
0,05
Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kab/kota
55%
Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan
90%
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah: spasial dan sektoral
90%
1 06 01 01 28 01 Kerjasama Luar Negeri Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri
5 dokumen Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
1 06 01 01 28 02 Kerjasama Dalam Negeri Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri
5 dokumen Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
1 06 01 01 28 03 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Terselenggaranya fasilitasi dan oordinasi kerjasama antar daerah
7 kegiatan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
1 06 01 01 28 04 Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Jawa Barat Terwujudnya model pengembangan kerjasama ekonomi daerah
APBN Prov. Jabar
1 06 01 01 28 05 Pelayanan Publik atau Birokrasi - Terlaksananya koordinasi pelayanan publik dengan instansi terkait
- Terlaksananya rapat koordinasi pelayanan publik dengan instansi terkait
APBN Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
IV - 103
1 2 3 4 5 6 7 8
1 06 01 02 BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI 1 06 01 02 29
Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi
80% 0,49
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah
70% APBD
Jumlah temuan penyimpangan 10% APND Jumlah tindak lanjut temuan penyimpangan 100%
1 06 01 02 29 01 Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kecamatan
Terselenggaranya sosialisasi dan fasilitasi peningkatan kinerja kecamatan
kali APBD Wilayah Bogor BKPP Wil. I
1 06 01 02 29 02 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Pemerintahan wilayah I
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek pemerintahan antar Kabupaten/Kota
kali Wilayah Bogor BKPP WIL I
1 06 01 02 29 03 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Pemerintahan wilayah II
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek pemerintahan antar Kabupaten/Kota
kali Wilayah Purwakarta BKPP WIL II
1 06 01 02 29 04 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Pemerintahan wilayah III
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek pemerintahan antar Kabupaten/Kota
kali Wilayah Cirebon BKPP WIL IIII
1 06 01 02 29 05 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Pemerintahan wilayah IV
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek pemerintahan antar Kabupaten/Kota
kali Wilayah Priangan BKPP WIL IV
1 06 01 02 29 06 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluiasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Ekonomi wilayah I
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek perekonomian antar Kabupaten/Kota
kali Wilayah Bogor BKPP WIL I
1 06 01 02 29 07 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluiasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Ekonomi Wilayah II
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek perekonomian antar Kabupaten/Kota
kali Wilayah Purwakarta BKPP WIL II
1 06 01 02 29 08 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluiasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Ekonomi Wilayah III
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek perekonomian antar Kabupaten/Kota
kali Wilayah Cirebon BKPP WIL IIII
1 06 01 02 29 09 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluiasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Ekonomi Wilayah IV
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek perekonomian antar Kabupaten/Kota
kali Wilayah Priangan BKPP WIL IV
1 06 01 02 29 10 Kegiatan Fasilitasi, koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Wilayah I Tahun 2011
Terselenggaranya Pramusrenbang Provinsi dan Pramusrenbang Provinsi Wil I
kali Wilayah Bogor BKPP Wil. I
1 06 01 02 29 11 Kegiatan Fasilitasi, koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Wilayah II Tahun 2011
Terselenggaranya Pramusrenbang Provinsi dan Pramusrenbang Provinsi Wil I
kali Wilayah Purwakarta BKPP Wil. II
1 06 01 02 29 12 Kegiatan Fasilitasi, koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Wilayah III Tahun 2011
Terselenggaranya Pramusrenbang Provinsi dan Pramusrenbang Provinsi Wil I
kali Wilayah Cirebon BKPP Wil. III
1 06 01 02 29 13 Kegiatan Fasilitasi, koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Wilayah IV Tahun 2011
Terselenggaranya Pramusrenbang Provinsi dan Pramusrenbang Provinsi Wil I
kali Wilayah Priangan BKPP Wil. IV
1 06 01 02 29 14 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Kesejahteraan Sosial Wilayah I
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek kesejahteraan sosial
kali Wilayah Bogor BKPP Wil. I
1 06 01 02 29 15 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Kesejahteraan Sosial Wilayah II
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek kesejahteraan sosial
kali Wilayah Purwakarta BKPP Wil. II
1 06 01 02 29 16 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Kesejahteraan Sosial Wilayah III
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek kesejahteraan sosial
kali Wilayah Cirebon BKPP Wil. III
IV - 104
1 2 3 4 5 6 7 8
1 06 01 02 29 17 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah bidang Kesejahteraan Sosial Wilayah IV
Meningkatnya komitmen pembangunan aspek kesejahteraan sosial
kali Wilayah Priangan BKPP Wil. IV
1 06 01 02 29 18 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah Bidang Fisik Wilayah I
Terselenggara Fasilitasi dan koordinasi aspek fisik kali Wilayah Bogor BKPP Wil. I
1 06 01 02 29 19 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah Bidang Fisik Wilayah II
Terselenggara Fasilitasi dan koordinasi aspek fisik kali Wilayah Purwakarta
BKPP Wil. II
1 06 01 02 29 20 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah Bidang Fisik Wilayah III
Terselenggara Fasilitasi dan koordinasi aspek fisik kali Wilayah Cirebon BKPP Wil. III
1 06 01 02 29 21 Kegiatan Fasilitasi , koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah Bidang Fisik Wilayah IV
Terselenggara Fasilitasi dan koordinasi aspek fisik kali Wilayah Priangan BKPP Wil. IV
1 06 01 02 29 22 Kegiatan Pemantauan Isi Siaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi Isi Siaran kali Bandung KPID Jawa Barat 1 06 01 02 29 23 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Lembaga Penyiaran Terwujudnya sinergitas program Lembaga Penyiaran
di Jawa Barat kali Bandung dan
Jakarta KPID Jawa Barat
1 06 01 02 29 24 Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Terlaksanannya sosialisasi Penataan Ruang Daerah di Jawa Barat
kali 26 Kabupaten/Kota BAPPEDA
1 06 01 02 29 25 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian; Kelautran dan Perikanan; serta Ketahanan Pangan
• Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian; Kelautran dan Perikanan; serta Ketahanan Pangan;
• Tersusunnya dokumen Road Map Pembangunan Pertanian
6 dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 26 Rencana Peningkatan Efisiensi Produksi dan Distribusi Komoditas Pertanian
Terbentuknya sistem produksi dan distribusi komoditas pertanian yang efisien,
dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 27 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan di Jawa Barat
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pembangunan di Bidang Pemerintahan antar OPD Provinsi dan Kab/Kota se Jabar
dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 28 Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perencanaan Program dan Kegiatan APBD
Terwujudnya suatu sistem informasi yang mendukung perencanaan APBD yang akuntabel
dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 29 Penyusunan Sinergitas Perencanaan Pembangunan yang bersumber dari dana APBN/PHLN dan Kemitraan
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sinergis
dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 30 Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek Sosial Budaya dan Pemerintahan
- Termanfaatkannya hasil penelitian aspek sosial Budaya dan Pemerintahan untuk perencanaan pembangunan di Jawa Barat
- Teridentifikasinya kebutuhan riset di daerah - Terfasilitasinya penelitian dan pengembangan
pada aspek sosial dan pemerintahan.
dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 31 Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi, Fisik dan Lingkungan Hidup
- Termanfaatkannya hasil penelitian aspek ekonomi, fisik dan lingkungan hidup untuk perencanaan pembangunan di Jawa Barat.
- Terfasilitasinya pengembangan riset di daerah
dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 32 Fasilitasi dan Koordinasi Aspek Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Terwujudnya sinergitas pelaksanaan pembangunan aspek tata ruang dan lingkungan hidup
kali Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 33 Perencanaan Kerjasama Pembangunan Provinsi Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Program Kerjasama Pembangunan
kali Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 34 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Investasi, KUMKM, Industri dan Perdagangan, Pariwisata dan Usaha Daerah
Terjalinnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang Ekonomi
4 aspek Bandung BAPPEDA
IV - 105
1 2 3 4 5 6 7 8
1 06 01 02 29 35 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Terwujudnya sinergitas Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan, Kependudukan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Ol;ah Raga, Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat, Gender dan Keluarga Berencana di Jawa Barat
13 aspek Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 36 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di Jawa Barat
Terjalinnya sinergitas perencanaan pembanagunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
10 kali Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 37 Fasilitasi dan Koordinasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Terjalinnya sinergitas perencanaan pembanagunan Infrastruktur Wilayah
10 kali Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 38 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Terjalinnya kerjasama antara pemerintah dan swasta kali Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 39 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari dana Swasta/Kemitraan
Tersalurkannya dana dari swasta/ kemitraan dalam pembangunan daerah.
kali Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 40 Penyelenggaraan KONREG PDRB Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
Terlaksananya KONREG PDRB Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
1 kali Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 41 Fasilitasi penyusunan Program/kegiatan Pembangunan • Terwujudnya sinergitas pelaksanaan Program/kegiatan bersumber dana APBD 2010
• Terfasilitasinya penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan
kali Jawa Barat Biro Administrasi Pembangunan
1 06 01 02 29 42 Koordinasi,sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program
Terlaksananya koordinasi/sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lingkup bagian fisik, sosial budaya, perekonomian dan pemerintahan serta fasilitasi kegiatan infrastruktur strategis di Jawa Barat
kali Jawa Barat Biro Administrasi Pembangunan
1 06 01 02 29 43 Pembaharuan basis data dan sistem informasi Administrasi Pembangunan
Terbaharuinya data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat
kali Jawa Barat Biro Administrasi Pembangunan
1 06 01 02 29 44 Penyusunan Petunjuk Teknis dan Standar Biaya Belanja Daerah APBD Provinsi
Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
dokumen Jawa Barat Biro Administrasi Pembangunan
1 06 01 02 29 45 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian
Terlaksanannya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di bagian Protokol,Tata Usaha dan Kepegawaian
kali Provinsi Jawa Barat Biro Humas,Protokol dan Umum
1 06 01 02 29 46 Pelaksanaan Pemeriksaan pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pemeriksaan pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
58 OPD 58 OPD dan 26 Kab/Kota
Itwilprop Jabar
1 06 01 02 29 47 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana kerja Pembinaan dan Pengawasan
Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana kerja Pembinaan dan Pengawasan
5826
OPDKabupaten/Kota
58 OPD dan 26 Kab/Kota
Itwilprop Jabar
1 06 01 02 29 48 Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Zonasi Pengelolaan Pesisir dan laut di Jawa Barat
Meningkatnya daya dukung lingkungan pesisir dan laut
dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 49 Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir dan Laut Termanfaatkannya dokumen legal rencana pengelolaan pesisir dan laut di Jawa Barat
dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 50 Pendukungan Komite Perencana Tersusunnya Rekomendasi Perencanaan dan Sosialisasi Hasil Rekomendasi Komite Perencana
dokumen Bandung BAPPEDA
1 06 01 02 29 51 Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Terlaksananya kegiatan Sertifikasi ISO 9001 - 2008 dokumen Bandung BAPPEDA
IV - 106
1 2 3 4 5 6 7 8
1 06 01 03 MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) 1 06 01 03 27
Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi
80 % 0,49
Tingkat partisipasi masyrakat dalam perencanaan daerah
70 %
Jumlah temuan Penyimpangan 10 % Jumlah tindak lanjut temuan penyimpangan 100 %
1 06 02 03 27 01 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aspek Sosial Budaya dan Pemerintah di Jawa Barat
Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan rencana pembangunan pada aspek sosial budaya dan pemerintahan di Jawa Barat
85 % Jawa Barat BAPPEDA
1 06 02 03 27 02 Kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan aspek ekonomi dan fisik di Jawa Barat
Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan rencana pembangunan aspek ekonomi dan fisik di Jawa Barat
85 % Jawa Barat BAPPEDA
1 06 02 03 27 03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010
Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2010
dokumen Jawa Barat Biro Administrasi Pembangunan
1 06 02 03 27 04 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Terlaksananya evaluasi program dan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010
dokumen Jawa Barat Biro Administrasi Pembangunan
1 06 02 03 27 05 Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Ke Kab./Kota Wilayah I
Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Bantuan Keuangan ke Kab/Kota
dokumen Wilayah Bogor BKPP WIL I
1 06 02 03 27 06 Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Ke Kab./Kota Wilayah II
Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Bantuan Keuangan ke Kab/Kota
dokumen Wilayah Purwakarta
BKPP WIL II
1 06 02 03 27 07 Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Ke Kab./Kota Wilayah III
Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Bantuan Keuangan ke Kab/Kota
dokumen Wilayah Cirebon BKPP WIL IIII
1 06 02 03 27 08 Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Ke Kab./Kota Wilayah IV
Terlaksananya Evaluasi dan monitoring Bantuan Keuangan ke Kab/Kota
dokumen Wilayah Priangan BKPP WIL IV
1 06 02 03 27 09 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kab/Kota
dokumen OPD Provinsi dan 26 Kab/Kota
Inspektorat
1 06 02 03 27 10 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dokumen 500.000.000 OPD Provinsi dan 26 Kab/Kota
Inspektorat
1 06 02 03 27 11 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kab/Kota se Jawa Barat
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja Pelayanan Publik di Jawa Barat
26 Kabupate/Kota dan Provinsi
Kota Bandung Biro Organisasi
1 07 BIDANG PERUMAHAN 1 07 09 BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN 1 07 09 02 PEMBINAAN 1 07 07 01 PEMBANGUNAN BARU 1 07 07 01 31 Program Pengembangan Permukiman Terfasilitasinya program permukiman dari aspek
koordinasi pengembangan perumahan, pengembangan PSD lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan, penataan dan perbaikan lingkungan permukiman, optimalisasi pranata, dan rencana pembangunan perumahan sederhana di Jawa Barat
0.16%
IV - 107
1 2 3 4 5 6 7 8
1 07 07 01 31 01 Perencanaan, Pengelolaan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Barat
Terencana dan tertatanya kawasan wisata dan kawasan budaya di Jawa Barat
4 Lokasi APBD Kota Bandung, Cirebon, Kab. Kuningan, Bandung Barat,
Dinas Kimrum
Terlaksananya model percontohan RTH perkotaan di Jawa Barat
2 Lokasi APBD Kab. Kuningan, Kota Bogor,
Dinas Kimrum
Terfasilitasinya percepatan penyediaan rumah sehat sederhana melalui konsep kredit mikro, CSR, dan Swadaya
10 lokasi APBD Jawa Barat Dinas Kimrum
Terlaksananya pembangunan PSD kawasan rusunawa/rusunami di Jawa Barat
3 Lokasi APBD Kota : Cimahi, Bandung, Bogor
Dinas Kimrum
Terlaksananya perbaikan permukiman eks lokasi bencana dan pengembangan permukiman translok
2 Lokasi APBD Kab. Kuningan, Cirebon, Pantura
Dinas Kimrum
Terfasilitasinya rencana penyelenggaraan kasiba/lisiba di Kabupaten/Kota
3 Lokasi APBD PKN Metro Bodebek, PKN Metro Bodebek, PKN Metro Cirebon
Dinas Kimrum
Terfasilitasinya rencana pengembangan perumahan termasuk identifikasi pemenuhan kebutuhan rumah susun
20 Lokasi APBD PKW Sukabumi, PKW Pangandaran, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Palabuhan Ratu, 16 Kab/Kota
Dinas Kimrum
Terfasilitasinya program nasional Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
280 Desa APBD 14 Kabupaten Dinas Kimrum
1 07 07 01 31 02 Optimalisasi Tim Teknis Pembangunan Perumahan dan Permukiman (TKPP) Jawa Barat
Meningkatnya koordinasi dalam perencanaan dan pemecahan permasalahan perumahan dan permukiman di Jawa Barat
100 Lokasi APBD Jawa Barat Biro Yansos
1 07 03 Pembinaan Perumahan Swadaya 1 07 03 01 Pembangunan Baru 1 07 03 01 03 Fasilitasi Channeling Perumahan Swadaya di Jawa Barat Terwujudnya kerjasama antar pelaku
(masyarakat/kelompok masyarakat, swasta, dan perbankan) dalam pembiayaan dan pembangunan perumahan swadaya
3 Lokasi APBD PKN Metro Bodebek, PKN Metro Bodebek, PKN Metro Cirebon
Biro Yansos
1 07 08 PERMUKIMAN 1 07 08 02 PERMUKIMAN KUMUH/ NELAYAN 1 07 08 00 3
2 Program Lingkungan Permukiman Sehat Terfasilitasinya pengembangan sarana prasarana
sanitasi lingkungan permukiman, unutk peningkatan kualitas lingkungan sehat permukiman di Jawa Barat
0.01%
1 07 08 00 32 01 Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
Terlaksananya perbaikan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di lokasi kumuh perkotaan, kawasan perbatasan, dan permukiman nelayan
7 Lokasi APBD Kab. Bandung, Kab. Bogor, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi
Dinas Kimrum
1 07 08 00 32 02 Optimalisasi Pola Kemitraan dalam Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Permukiman
Penerapan kemitraan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur sanitasi di permukiman kumuh
10 lokasi APBD Jawa Barat Biro Yansos
1 07 08 00 32 03 Fasilitasi Penyehatan Lingkungan Permukiman berbasis Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat perumahan dan permukiman dalam menunjang pola hidup sehat
20 lokasi APBD Jawa Barat Biro Yansos
IV - 108
1 2 3 4 5 6 7 8 1 07 07 PENGEMBANGAN PELAKU PEMBANGUNAN
PERUMAHAN, PERANSERTA MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA
1 07 07 03 PERBAIKAN 1 07 07 03 33 Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan permukiman, termasuk pengembangan sanitasi lingkungan
0.01%
1 07 07 03 33 01 Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan di Perumahan dan Permukiman
Terselenggaranya bantuan fisik perbaikan sarana dan prasarana lingkungan sekitar pontren
20 Lokasi APBD 11 Kabupaten/Kota Dinas Kimrum
1 07 07 03 33 02 Fasilitasi KSM dan LKM Bidang Perumahan Optimalisasi komunitas masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan permukiman
20 lokasi APBD Jawa Barat Biro Yansos
1 07 07 03 33 03 Pendampingan Model Lingkungan Bermartabat Meningkatnya partisipasi pondok pesantren dan masjid dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang permukiman melalui pelatihan CAP (Community Action Plan) model lingkungan bermartabat.
20 Kawasan APBD Jawa Barat Biro Yansos
URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Olah Raga Kebijakan Di Bidang Keolahragaan Program Pembinaan Pemasyarakatan dan
Pengembangan Olah Raga 0,107 %
Kegiatan : 01 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Olahraga (Minggu Bergerak (GURAK), Jumat Bersih dan Sehat (JUMSIHAT))
Meningkatnya upaya pengembangan olahraga masyarakat dan tradisional
3 Kali APBD
26 Kab/Kota Disorda
02 Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olah Raga (SP3OR)
Meningkatnya peran sarjana dalam pembangunan olahraga masyarakat
100 orang APBD
26 Kab/Kota Disorda
03 Fasilitasi Pembangunan Ruang Terbuka Publik dan Sarana Olahraga Masyarakat
tersedianya sarana ruang terbuka publik di kecamatan dan sarana olahraga masyarakat di setiap desa/kelurahan
26 Kabupaten/Kota
APBD
26 Kab/Kota Disorda
04 Pengembangan Database dan Informasi Keolahragaan dan Kepemudaan
Tersedianya Database dan Buku Profile Keolahragaan dan Kepemudaan
1 Paket APBD
26 Kab/Kota Disorda
URUSAN WAJIB BIDANG OLAH RAGA DAN PEMUDA Olah Raga Pembinaan dan Pengawasan Program Pembinaan Pemasyarakatan dan
Pengembangan Olah Raga 0,021 %
Kegiatan :
01 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Prestasi
Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPLP, POPDA, POPWILDA, POPNAS)
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan mahasiswa
2750 Orang APBD 26 kab./kota Disosrda/Disdik
02 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Atlet Potensial Meningkatnya prestasi atlet potensial Jawa Barat 648 orang APBD 26 kab./kota Disorda 03 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan
Organisasi/Klub Olahraga Meningkatnya prestasi organisasi/klub olahraga 15 klub APBD
26 kab./kota Disorda
04 Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Keolahragaan Meningkatnya pengembangan dan pembinaan tenaga keolahragaan
200 orang APBD
26 kab./kota Disorda
05 Penyusunan Data Base Tenaga Keolahragaan sesuai dengan profesi dan keahliannya
Tersedianya data base tenaga keolahragaan 1 Paket APBD
Bandung Disorda
06 Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi
Meningkatnya mutu dan kesejahteraan pelaku olahraga berprestasi
50 cabang olahraga
APBD
26 kab./kota Disorda
IV - 109
1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Olah Raga Pelaksanaan Program Pembinaan Pemasyarakatan dan
Pengembangan Olah Raga 0.003 %
Kegiatan : 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan
Organisasi Keolahragaan di Masyarakat Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan olahraga
8 Kegiatan APBD
26 Kab/Kota Disorda/Biro Bangsos
URUSAN WAJIB BIDANG OLAH RAGA DAN PEMUDA Sub Bidang Kepemudaan Sub-sub Bidang Kebijakan di Bidang Kepemudaan Program Peningkatan dan Pembinaan Peranserta
Kepemudaan 0,007 %
Kegiatan : 01 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan
Pemuda Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Peningkatandan Pembinaan peran serta kepemudaan
360 orang APBD
26 kab./kota Disorda
URUSAN WAJIB BIDANG OLAH RAGA DAN PEMUDA Sub Bidang Kepemudaan Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pembinaan Peranserta
Kepemudaan 0,014 %
01 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Terlaksananya pelatihan, magang dan pendampingan kegiatan pemuda; Terselenggaranya Latihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda
1030 orang APBD
26 kab./kota Disorda
URUSAN WAJIB BIDANG OLAH RAGA DAN PEMUDA Sub Bidang Kepemudaan Koordinasi Program Peningkatan dan Pembinaan Peranserta
Kepemudaan 0,05 %
01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pembinaan peran serta kepemudaan
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pembinaan peran serta kepemudaan
780 orang APBD
26 kab./kota Disorda/Biro Bangsos
URUSAN WAJIB BIDANG OLAH RAGA DAN PEMUDA Sub Bidang Kepemudaan Pembinaan dan Pengawasan Program Peningkatan dan Pembinaan Peranserta
Kepemudaan 0,01 %
01 Fasilitasi Pembinaan Pemuda Penggerak Pembangunan Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pemuda Penggerak Pembangunan
780 orang APBD
26 kab./kota Disorda
IV - 110
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 09 BIDANG PENANAMAN MODAL 1 09 01 KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1 09 01 01 KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1 09 01 01 36 Program Peningkatan Iklim Investasi Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan
ketentuan pendukung investasi di daerah 0,013%
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat
01 Sinkronisasi kebijakan penanaman modal di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan perencanaan pengembangan penanaman modal dan promosi daerah
Terwujudnya sinergitas kebijakan penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan promosi daerah di Provinsi Jawa Barat
2 paket APBD Provinsi dan 26 kab/kota
Biro Administrasi Perekonomian, BKPPMD
1 09 02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1 09 02 04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
1 09 02 04 36
Program Peningkatan Iklim Investasi Terfasilitasinya jaminan keamanan dan kepastian hukum
0,014%
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat
1 09 02 04 36 01 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terpantaunya kegiatan investasi perusahaan PMA/PMDN
1.500 Perusahaan PMA/PMDN
26 kab/kota BKPPMD
Tertanganinya permasalahan PMA/PMDN melalui task force penanaman modal
50 % 26 kab/kota BKPPMD
1 09 02 05 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
1 09 02 05 36 Program Peningkatan Iklim Investasi Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat
0,008%
1 09 02 05 36 01 Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal di Jawa Barat
Tersedia dan terbaharuinya data dan informasi penanaman modal di Jawa Barat
1 paket Provinsi BKPPMD
1 09 02 06 PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL
0,012%
1 09 02 06 36 Program Peningkatan Iklim Investasi Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat
1 09 02 06 36 1 Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal Terlaksananya sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal
3 paket Jawa Barat BKPPMD
IV - 111
1 2 3 4 5 6 7 8
1 10 BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1 10 02 PEMBERDAYAAN KOPERASI 1 10 02 00 38 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi 0,023
PEMANTAPAN USAHA KOPERASI Meningkatnya kinerja koperasi primer dalam pelayanan usaha kepada anggotanya
200 Koperasi Koperasi di 5 lokasi Gapuran, 100 Lokasi Gemar, 5 lokasi Gempita, 90 di sentra
Dinas KUMKM
Meningkatnya kinerja koperasi sekunder dalam pelayanan usaha kepada koperasi primer
35 Koperasi Koperasi di bidang lingkup pertanian, pasar, industri IKM, lembaga keuangan mikro, fungsional
1 10 01 00 38 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Terfasilitasinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis
0,07
1 10 01 00 38 1 Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan SDM KUMKM
5000 orang Bandung Dinas KUMKM,
1 10 03 00 39 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha
0,078
1 10 03 00 39 01 Perencanaan Pengendalian dan Penyebarluasan Informasi KUMKM Jawa Barat
Tersusunnya dokumen perencanaan KUMKM Jabar 1 Dokumen Provinsi KUMKM Terwujudnya pengendalian program KUMKM Jawa Barat
1 Paket
Tersusunnya data dan informasi KUMKM 1 Paket 1 10 03 00 39 02 Pendampingan dan bimbingan konsultasi bagi KUMKM Terfasilitasinya pendampingan bagi KUMKM 250 orang Gapura 5 Lokasi,
Gemar 100 lokasi, Gempita 5 lokasi dan KUMKM unggulan OPD
KUMKM
Terfasilitasinya jasa bimbingan konsultasi (JBK) dan audit koperasi
50 KSP/USP 26 Kab/Kota
Terlaksananya perekruitmen tenaga pendamping 26kab/kota 1 10 03 00 39 03 Fasilitas dan Pengembangan Produk UMKM Terfasilitasinya KUMKN dalam rangka peningkatan
daya saing melalui sertifikasi dan pengembangan produk (halal, PiRT, merk)
1500 (500 halal, 500 PiRT, 500 Merk)
UMKM anggota koperasi
KUMKM di lokasi Gapura, Gemar dan KUMKM unggulan OPD
KUMKM
1 10 03 00 39 04 Peningkatan Kemitraaan KUMKM Terfasilitasinya KUMKM dalam rangka peningkatan usaha melalui kemitraan antar KUMKM dan KUMKM dengan usaha besar
Provinsi KUMKM
1 10 03 00 39 05 Promosi dan Pemasaran Produk KUMKM Terfasilitasinya pelaku usaha KUMKM dalam meningkatkan akses pasar
276 KUMKM skala nasional
Jakarta, Bandung dan Luar Negeri (sesuai event BKPPMD & Indag)
KUMKM
8 KUMKM skala internasional
300 KUMKM skala regional
IV - 112
1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 03 00 40 Program Pembinaan dan Pengembangan
BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah
0.03
Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan 1 10 01 00 40 01 Penyusunan kebijakan pengembangan KUMKM,
pariwisata, industri dan perdagangan, BUMD, PD BPR dan PDPK
Tersusunnya rancangan ketentuan dan peraturan tentang KUMKM, pariwisata, industri dan perdagangan, BUMD, PD BPR dan PDPK
20 Paket Provinsi Biro Administrasi Perekonomian
1 10 01 00 40 02 Perkuatan kinerja BUMD, PD BPR, dan PDPK Meningkatnya kinerja BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah
3 Paket Provinsi Biro Administrasi Perekonomian
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pengembalian kredit DAKABALAREA dan terlaksananya pembiayaan mitra usaha
2 Paket
URUSAN WAJIB 1 11 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 10 02 SUB BIDANG PENCATATAN SIPIL 1 10 02 03 SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN 1 10 02 03 41 Program Penataan Administrasi
Kependudukan 0,01% APBD Provinsi
Indikasi Kegiatan : 1 10 02 03 41 01 Pembinaan Administrasi Kependudukan - APBD Jawa Barat 1 10 02 03 41 02 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat - Kesiapan aparat dalam memfasilitasi program
yustisi kependudukan di daerah perbatasan. - Tertanganinya imigrasi gelap secara optimal.
APBD Jawa Barat Biro Pemerintahan Umum
1 URUSAN WAJIB 1 10 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 10 03 SUB BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 10 03 02 SUB-SUB BIDANG SOSIALISASI 1 10 03 02 41 Program Penataan Administrasi
Kependudukan 0,01% APBD Provinsi
Indikasi Kegiatan : 1 10 03 02 41 01 Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan reflikasi data kependudukan dan Catatan
Sipil di provinsi APBD Jawa Barat Biro Pemerintahan
Umum 1 URUSAN WAJIB 1 12 BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
1 12 01 SUB BIDANG KETENAGAKERJAAAN 1 12 01 03 SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1 12 01 03 42 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan
0,15 % APBD Provinsi
Standarisasi dan sertifikasi Indikasi Kegiatan : 1 12 01 03 42 03 Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga
Kerja Terwujudnya Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja bagi pencari kerja, TK Perusahaan, Usaha mandiri, LLS, LLK, LPK, dan Instruktur LPK
2780 orang APBD dan Non APBD
26 Kab/Kota Disnakertrans
IV - 113
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 12 BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
1 12 01 SUB BIDANG KETENAGAKERJAAAN 1 12 01 04 SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
1 12 01 04 44 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada 9 sektor lapangan usaha
0,14 % APBD Provinsi
Indikasi Kegiatan : 1 12 01 04 44 01 Publikasi dan Informasi Pasar Kerja serta
konsolidasi program kesempatan kerja Penyebaran informasi pasar kerja Pengembangan bursa kerja online dan job fair
9 Keg APBD Jawa Barat Disnakertrans
Konsolidasi Program-program perluasan Kesempatan Kerja
12 Bln APBN Jawa Barat Disnakertrans
1 URUSAN WAJIB 1 12 BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
1 12 01 SUB BIDANG KETENAGAKERJAAAN 1 12 01 06 SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
1 12 01 06 43 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial
0,07 % APBD Provinsi
Pemberdayaan sarana hubungan industrial Pengembangan sistem pengupahan Fasilitsi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja
Indikasi Kegiatan : 1 12 01 06 43 01 Pembinaan dan Pengawasaan Norma
Ketenagakerjaan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi Perusahaan, Pegawai Pengawas, Kab/ Kota di Jawa Barat
26 Kab/ Kota APBD 26 Kab/Ko Disnakertrans
Terlaksananya pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pengusaha, Pekerja, Pegawai Pengawas
4 Paket/ Keg APBN Jawa Barat Disnakertrans
1 12 01 06 43 02 Perlindungan Pekerja Anak dan Perempuan Terlaksananya perlindungan bagi Pekerja Anak dan Perempuan, Komite Aksi PBPTA di perusahaan
1,764 Orang APBD 26 Kab/Kota Disnakertrans
1 12 01 06 43 03 Pembinaan Hubungan Industrial Terlaksananya Pembinaan Hubungan Industrial
Perusahaan, Pekerja (SP/SB) 6,240 Pekerja dan
peusahaan APBD 26 Kab/Kota Disnakertrans
1 12 01 06 43 Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negosiasi Bipartit
7 Paket APBN 26 Kab/Kota Disnakertrans
1 12 01 06 43 04 Jaminan Sosial Kesejahteraan Tenaga Kerja Tercapainya jaminan sosial kesejahteraan tenaga kerja 260 Orang APBN 26 Kab/Kota Disnakertrans 1 12 01 06 43 05 Fasilitasi dan Koordinasi Fungsional Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tingkat Provinsi Jawa Barat
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya
Kesepakatan Bersama 26 Tim KF Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kab/Kota
APBD
Jawa Barat Biro Bangsos
1 12 01 06 43 06 Koordinasi Pelaksanaan Upah Minimum di Jawa Barat (Penyusunan Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan, Koordinasi Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota)
1. Adanya Peraturan Gubernur mengenai tata cara pengusulan anggota dewan pengupahan.
2. Adanya keputusan gubernur mengenai Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten /Kota
UMK 1 angkaDan penetapan-nya dilaksanakan tepat waktu
APBD
Jawa Barat Biro Bangsos
IV - 114
1 2 3 4 5 6 7 8 1 12 01 06 43 07 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Tenaga Kerja
Indonesia Asal Jawa Barat Tersinergikannya penanganan dan perlindungan hukum tenaga kerja asal Jawa Barat
Kesepakatan Bersama antara Kab/Kota di Jawa Barat dalam penanganan Tenaga Kerja asal Jawa Barat
APBD
Jawa Barat Biro Bangsos
1 12 01 06 43 08 Pembinaan Ketenagakerjaan melalui pemilihan pekerja teladan tingkat Provinsi dan Penilaian Perusahaan Terbaik yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan
Terpilihnya 3 (tiga) orang pekerja teladan tingkat Provinsi Jawa Barat dan 3 (tiga) perusahaan pembina terbaik yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di Jawa Barat
APBD
Jawa Barat Biro Bangsos
2 URUSAN PILIHAN 2 12 BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
2 12 02 SUB BIDANG KETRANSMIGRASIAN 2 12 02 05 SUB-SUB BIDANG PENGARAHAN DAN
FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI
2 12 02 05 95 Program Pengembangan Transmigrasi Terlaksananya kerhasama bidang ketransmigrasian antar provinsi penempatan di luar Jawa dengan kab/kota di Jawa Barat
0,03 % APBD Provinsi
Meningkatnya kemampuan penduduk pada lokasi translok dan resetlemen pada bidang wirausaha
Terlaksananya proses sertifikasi pada 21 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Jawa Barat
Indikasi Kegiatan : 2 12 02 05 95 01 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sertifikasi
Lahan di Lokasi Transmigrasi Lokal Terlaksananya pensertifikatan lahan pekarangan warga translok
1,201 Persil APBD Jawa Barat Disnakertrans
2 12 02 05 95 02 Pengarahan dan Pemindahan Penduduk Terlaksananya pemindahan dan penempatan penduduk daerah genangan wadu Jatigede
75 KK APBD Jawa Barat Disnakertrans
2 12 02 05 95 03 Koordinasi dan Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah dengan Daerah Penempatan Transmigrasi
Terlaksananya tindak lanjut dengan daerah penempatan 7 Provinsi APBD Kalbar, Kalteng, Jambi, Sulteng, Sulut, Sultra dan Malut
Disnakertrans
Terevaluasinya transmigran asal Jawa Barat di Daerah Penempatan
7 Provinsi APBD Riau, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sumsel, Sumbar dan Malut
Disnakertrans
Terlaksananya Koordinasi dengan Provinsi Pengirim 3 Provinsi APBD DIY, Jateng dan Jatim Disnakertrans
Koordinasi dan Konsolidasi Program Transmigrasi 2010 1 Keg APBD Bandung Disnakertrans
IV - 115
1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 02 05 95 04 Fasilitasi Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh Terlaksananya Administrasi Penyiapan, Pengendalian program P2MKT, Keterpaduan pelaksanaan P2MKT antara Pusat, Provinsi dan Kab/ Kota
12 Kab/ Kota APBN Bandung Disnakertrans
Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigras dan Tercapainya tingkat pendapatan masyarakat transmigrasi
1,132 Orang APBN Cianjur, Kuningan dan Bandung
Disnakertrans
Terlaksananya Administrasi Penyiapan pemukiman, Berkembangnya Sistem Informasi Manajemen Ketransmigrasian, Terkelolanya Sistim Akuntasi Pemerintah
12 Bulan APBN Bandung Disnakertrans
Tersusunya Perencanaan teknis bidang permukiman dan perpindahan
4 Paket APBN Bandung Disnakertrans
Terlaksananya pembinaan. Promosi, investasi dan Kemitraan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Tersedianya data informasi potensi lokasi transmigrasi
4,082 KK APBN Bandung Disnakertrans
Terlaksananya pelayan prima perpindahan dan penempatan transmigran dari mulai pendaftaran dan seleksi, pembekalan dan motivasi, ketersedian perbekalan dan barang bawaan serta angkutan
1,000 KK APBN Bandung dan Kab. Bandung
Disnakertrans
2 12 02 05 95 05 Fasilitasi kerjasama bidang ketransmigrasian Terlaksananya Rakor dan Penandatanganan kerjasama di bidang Ketransmigrasian
1 Kali APBD Bandung Biro Bangsos
2 12 02 05 95 06 Fasilitasi Pelaksana Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
Terselenggaranya Pelaksanaan TSM di Calon Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Luar Pulau Jawa
4 6
Bakorwil Provinsi
APBD Riau, Kalsel, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel dan Kalbar
Biro Bangsos
2 12 02 05 95 07 Fasilitasi Penguatan Modal Usaha Masyarakat Transmigrasi
Terselenggaranya Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Jawa Barat dan Daerah Penempatan
500 KK APBD Riau, Kalsel, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel dan Kalbar
Biro Bangsos
2 12 02 05 95 08 Koordinasi, Monev dan Fasilitasi Transmigan Asal Jawa Barat
APBD
1 URUSAN WAJIB 1 13 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 13 04 SUB BIDANG KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1 13 04 06 SUB-SUB BIDANG … 1 13 04 06 47 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak 0,04 dari APBD Provinsi
Indikasi Kegiatan : 1 13 04 06 47 01 Fasilitasi korban Trafficking. Fasilitasi penanganan trefficking di Kabupaten/Kota di
Jawa Barat. APBD 26 Kab./Kota Bangsos/BPPKB/
Dinsos Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Perdagangan Orang di Jawa Barat
Jawa Barat
Penyediaan Pusat Pelayanan Trafficking dan KDRT Fasilitasi korban penanganan korban kekerasan dan trafficking
Jawa Barat Bangsos/BPPKB/ Dinsos
Monev dan Evaluasi trafficking Jawa Barat Sosialisasi 90 org Pemberdayaan 60 org
IV - 116
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 06 47 03 Fasilitasi Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan
Korban Traffiking Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Gugus Tugas Daerah Provinsi Jabar
346 Org APBD Bandung, Kalimantan Barat dan Jawa Barat
Bangsos/BPPKB/ Dinsos
Terlaksananya Pertemuan dalam rangka penanganan Korban Traffiking di Provinsi Kalimantan Barat
Terlaksananya Rakor Gugus Tugas Daerah Tersusunnya Data Traffiking di Jawa Barat Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Traffiking
1 13 04 06 47 04 Koordinasi dan Evaluasi Pemberantasan Buta Aksara Perempuan
Terlaksananya Rakor PBAP 260 Org APBD Bandung, 26 Kab/Kot
BPP dan KB
Terlaksananya Evaluasi PBAP
1 13 04 06 47 07 Penyusunan Draf Perda ttg Keluarga Bersih Pornografi beserta Turunannya
Terlaksananya Penyusunan Draft Perda 1 Draft, 650 Org
APBD Bandung BPP dan KB
Terlaksananya Rakor/Seminar ttg Keluarga Bersih Pornografi kepada seluruh aparat pemerintah (Penegak Hukum) masyarakat
Terlaksananya Sosialisasi bahaya terjadinya keluarga yang tidak bersih Pornografi (Remaja, sekolah-sekolah)
1 13 04 06 47 09 Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya Penyusunan Pelaksana Forum PPEP 150 Org, 26 Lokasi
APBD Bandung, 26 Lokasi
BPP dan KB Disdik
Terlaksananya Rakor Forum PPEP Provinsi Jabar Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulan bagi daerah yang melaksanakan progranm PPEP
1 13 04 06 47 11 Fasilitasi Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan Terlaksananya Analisis Data dan Informasi ttg Kespro 2 Dokumen, 300 Org
APBD Bandung BPP dan KB
Terlaksananya Penyusunan Draft Raperda ttg Kespro Perempuan
Terlaksananya Sosialisasi Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan
Terlaksananya Sosialisasi Hasil Penyusunan Raperda Kespro Perempuan
1 13 04 06 47 12 Fasilitasi Lomba Perempuan/Lembaga Perempuan yang berprestasi di Jawa Barat
Terlaksananya Seleksi dalam rangka Perlombaan Perempuan yang berprestasi di Jabar
10 Org APBD Bandung BPP dan KB
1 13 04 06 47 14 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
Terlaksananya Rakor P2WKSS 160 Org APBD Bandung BPP dan KB Terlaksananya Pelatihan Kader P2WKSS Terevaluasinya pelaksanaan terpadu P2WKSS
1 13 04 06 47 15 Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga PEKKA Terlaksananya Rakor Program PEKKA 490 Org, 7 Kab/Kot
APBD Bandung BPP dan KB
Terlaksananya Pelatihan Pendamping PEKKA Terlaksananya Pelatihan Anggota PEKKA Terlaksananya Forum Wilayah
1 13 04 06 47 16 Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Terlaksananya Pembinaan KPPI 110 Org APBD Jawa Barat BPP dan KB Bakesbanglimas
Terlaksananya Pendidikan Politik Perempuan 1 13 04 06 47 17 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem
Informasi Posyandu (SIP) di Jawa Barat Terlaksananya Rakor SIP di Jawa Barat 100 Org APBD Bandung BPP dan KB
IV - 117
1 2 3 4 5 6 7 8 1 13 04 06 47 18 Fasilitasi Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu
(POSYANDU) Terlaksananya Rakor Pokjanal Posyandu 160 Org, 300
orang, 6 posyandu 6 orang
APBD Kab/Kota BPP dan KB Dinkes
Terselenggaranya Pelatihan Kader Posyandu dari 26 Desa/Kelurahan
Terlaksananya Pemilihan Posyandu Terbaik Tk. Provinsi Terlaksananya Pemilihan Kader Posyandu Tingkat Provinsi
1 13 04 06 47 24 Fasilitasi Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)
Terlaksananya Rakor Pemberdayaan P2TPA 150 Org APBD Bandung Kab/Kota
BPP dan KB
1 13 04 06 47 25 Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak Terlaksananya sosialisasi kota ramah anak dan pedoman pembentukan kota ramah anak
168 Orang APBD 5 Lokasi BPP dan KB
Terselenggaranya pelatihan pengelola kota layak anak 1 13 04 06 47 26 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Hari
Anak Nasional Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi program Nasional Pemimpin Muda Indonesia
200 Orang APBD 26 Lokasi BPP dan KB
Terlaksananya Fasilitasi seleksi Pemimpin Muda Indonesia Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan Hari Anak Nasional
Terlaksananya Forum Anak Berprestasi Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Tanpa rokok Terlaksananya Lokakarya Forum Anak
1 13 04 06 47 28 Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak ( PMT-AS)
Terlaksananya Rakor PMT-AS 270 Orang APBD 9 Lokasi BPP dan KB Terlaksananya Rakor Evaluasi PMT-AS Disdik
1 13 04 06 47 29 Pemetaan Profil Anak Jawa Barat Terlaksananya Penyusunan Indikator Pemetaan Profil Anak Jawa Barat
1 Dokumen APBD 26 Lokasi BPP dan KB
Terlaksananya Perumusan methoda yang tepat dalam pendataan profil anak Jawa Barat
Terlaksananya Pendataan dan Penyusunan profil anak Jawa Barat
1 13 04 06 47 31 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan
Meningkatnya pelayanan & perlindungan sosial kepada korban trafficking dan korban KDRT
40 Orang Aksidental
APBD 10 Kab/Kota Dinas Sosial
Sosialisasi 90 Orang Pemberdayaan 60 Orang
1 URUSAN WAJIB 1 13 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 13 04 SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK
1 13 04 06 SUB-SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK
1 13 04 06 46 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
0,08 dari APBD
Indikasi Kegiatan : 1 13 04 06 46 01 Pengumpulan Data dan Informasi Gender Tersusunnya Data dan Informasi dari 26 Kabupaten/Kota 26 Kabupaten/
Kota APBD Jawa Barat BPP dan KB
Bappeda Tersusunnya Data Terpilah dan Statistik Gender Teranalisis Data dan Informasi Statistik Gender Terlsusunnya Angka Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender
Terlaksananya Penggandaan hasil Pengumpulan Data dan Informasi Gender
IV - 118
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 13 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 13 01 SUB BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
1 13 01 01 SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG DAN KELEMBAGAAN PUG
1 13 01 01 46 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
0,08 dari APBD
Indikasi Kegiatan : 1 13 01 01 46 01 Penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pembangunan Berperspektif Gender Tersusunnya Pedoman Teknis PUG di Jawa Barat 1 Paket APBD Jawa Barat BPP dan KB
Bappeda Penyusunan Model Perencanaan Pembangunan Responsif Gender
1 13 01 01 46 02 Penguatan Kelembagaan Forum Komunikasi (FORKOM) Gender
Terlaksananya Rakor Penguatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Gender
1 Paket APBD Jawa Barat BPP dan KB
1 13 01 01 46 03 Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Terlaksananya Sosialisasi PUG bagi Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bagi Aparat Pemerintah Kab/Kota
191 Orang, APBD Jawa Barat BPP dan KB
Terselenggaranya Pelatihan Bagi Fasilitator PUG Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Bagi Fasilitator PUG Tingkat Kab/Kota
Terbentuknya Pokja PUG Provinsi Jawa Barat Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG di Jawa Barat
1 13 01 01 46 04 Pengembangan Perpustakaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
Terlaksananya Pengadaan Koleksi Bahan Perpustakaan 1 Paket APBD Jawa Barat BPP dan KB Terlaksananya Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan
1 13 01 01 46 05 Fasilitasi Pengembangan Organisasi Perempuan di Jawa Barat
Terlaksananya Rakor Organisasi Perempuan 1 Paket APBD Jawa Barat BPP dan KB Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Perempuan Terselenggaranya Pelatihan Anggota Organisasi Perempuan
1 13 01 01 46 06 Koordinasi Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
Fasilitasi koordinasi dan optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan
APBD Jawa Barat Biro Bangsos
1 13 01 01 46 07 Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Terlaksananya bimbingan usaha ekonomi produktif bagi WRSE
200 WRSE di 5 Kab. @ 40 WRSE
APBD Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Ciamis Kab. Sukabumi
Dinas Sosial
IV - 119
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 14 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 14 01 SUB BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN KELUARGA
1 14 01 01 SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN DAN PELAYANAN KB, PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA, PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI SERTA KELANGSUNGAN HIDUP IBU, BAYI DAN ANAK
0,06 dari APBD
1 14 01 01 48 Program Keluarga Berencana Indikasi Kegiatan : 1 14 01 01 48 01 Peningkatan Kesertaan ber-KB Terlaksananya Konsolidasi Pengelola PPKB 1 Paket APBD Jawa Barat BPP dan KB
Terlaksananya Pembinaan UPT PPKB Tahap II Terlaksananya Pertemuan PLKB/PKB Terlaksananya Pembinaan Forum Pos KB Desa Terlaksananya Workshop Tim penjaga Mutu Pelayanan Terlaksananya Konsultasi ke Tingkat Pusat dan Pertemuan Nasional
Terlaksananya Operasional MO Terlaksananya Operasional IUD Terlaksananya Pelayanan Papsmear Terlaksananya Bantuan Biaya Kegagaln dan Komplikasi Berat Terlaksananya Bhakti IBI Terlaksananya Operasional KB-KES Bhayangkara Terlaksananya Operasional KB-Kes Kesatuan Gerak PKK Terlaksananya Bhakti TNI Terlaksananya Operasional Pengumpulan dan Pengolahan data Kesertaan ber KB di Puskesmas dan Desa
Terlaksananya Pengadaan Alat Kontrasepsi Implant Terlaksananya Pengadaan Alat/Obat Efek Samping Pelayanan KB
Terlaksananya Pengadaan Media Luar Ruang (Umbul-umbul, Spanduk, Bilboard dan Baligo)
Terlaksananya Pengadaan R/4 TKBK Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi
IV - 120
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 02 SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)
1 02 01 SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN KRR DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI
1 02 01 48 Program Keluarga Berencana 0,06 dari APBD Indikasi Kegiatan : 1 02 01 48 01 Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Terlaksananya Operasional Pusat Kajian PUP 1 Paket APBD Provinsi dan
Kab/Kota BPP dan KB
Terlaksananya Orientasi Pengembangan Life Skill PIK KRR PUP
Terlaksananya Operasional PUP melalui Media Tradisional Terlaksananya Operasional PIK-KRR Terlaksananya Pengembangan dan KIE Program KRR Terlaksananya Apresiasi Remaja
Terlaksananya Bantuan Modal Bagi Kelompok Usaha PIK KRR
1
02
01
48 02
Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
Terlaksananya Upacara 11 Kali APBD Provinsi BPP dan KB Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi
1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 03 SUB BIDANG KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
1 03 01 SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
1 03 01 48 Program Keluarga Berencana 0,06 dari APBD Indikasi Kegiatan : 1 03 01 48 01 Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Terlaksananya Pertemuan Pengelola Kelompok Kegiatan Bina-
Bina Ketahanan Keluarga 6 Kali, 104 orang
APBD Provinsi dan Kab/Kota
BPP dan KB
Terlaksananya Work Shop UPPKS Terlaksananya Temu Kader Institusi Masyarakat Terlaksananya Peringatan Hari AIDS Sedunia Melalui Lomba Rap
Terlaksananya Bantuan Modal Bergulir Bagi Kelompok UPPKS Terlaksananya Pengkajian Pengelolaan UPPKS
IV - 121
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 16 BIDANG PERHUBUNGAN 1 16 01 PERHUBUNGAN DARAT 1 16 01 01 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1 16 01 01 49 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan 1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana perhubungan APBD Prov (0,005%)
2. Meningkatnya pengendalian Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat
Indikasi Kegiatan: 1 16 01 01 49 01 Pembangunan jembatan timbang di Jawa Barat Terlaksananya pembangunan jembatan timbang pada jalur
Cianjur-Sukabumi 2 ha APBN Cimangkok,
Sukaraja, Kab. Cianjur
Dep.Perhubungan
Terlaksananya pembangunan jembatan timbang pada jalur Cianjur-Bandung
1 ha APBN Desa Sindangjaya, Kec. Cipeuyeum
Dep.Perhubungan
1 16 01 01 49 02 Penyusunan Pola Makro Transportasi Terintegrasi di Jawa Barat
Tersusunnya perencanaan transportasi terintegrasi di Jawa Barat
1 paket APBD Prov Kota Bandung Dinas Perhubungan Prov.
1 16 01 01 49 03 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Perhubungan di Jawa Barat
Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengelolaan infratruktur transportasi perhubungan di Jawa Barat
APBD Prov. Kota Bandung Biro Administrasi Perekonomian
1 WAJIB 1 16 PERHUBUNGAN 1 16 01 PERHUBUNGAN DARAT 1 16 01 01 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1 16 01 01 50 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
APBD Prov (0,06%) APBN
Indikasi Kegiatan: 1 16 01 01 50 01 Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa
Barat Tersedianya fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan di Jawa Barat melalui pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, warning light, traffic light, RPPJ (Rambu Petunjuk Pendahuluan Jalan), dan PJU
Jalan provinsi : rambu 488 Marka 40.000 Pagar pengaman jalan 312 Warning light 25 RPPJ 70 PJU 190 Jalan Nasional: rambu (60x60 cm) 2000 rambu lalu lintas (75 x 75 cm) 300 Marka 120000 Guard Rail 6500 Traffic light 9 Solar cell 6 PJU 200 Traffic cone 2000
Buah Meter Unit Buah Buah Buah
APBD Prov. APBN
Tersebar di Jawa Barat
Dept. Perhubungan Dinas Perhubungan Prov. Dinas Perhubungan Kab/Kota
IV - 122
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 16 PERHUBUNGAN 1 16 01 PERHUBUNGAN DARAT 1 16 01 01 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1 16 01 01 51 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak
kendaraan umum APBD Prov (0,017%)
2. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum
3. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang
4. Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jawa Barat
5. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara di Jawa Barat
Indikasi Kegiatan: 1 16 01 01 51 01 Peningkatan kesadaran, kenyamanan dan ketertiban
berlalu lintas Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum
2 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas Perhubungan Prov.
Meningkatnya jaringan trayek angkutan umum di Jawa Barat 1 Paket APBD Prov Jawa Barat Dinas Perhubungan Prov.
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan di Jawa Barat
26 Kab/Kota APBD Prov Jawa Barat Dinas Perhubungan Prov.
1 WAJIB 1 16 PERHUBUNGAN 1 16 01 PERHUBUNGAN DARAT 1 16 01 01 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1 16 01 01 53 Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan
Bermotor 1. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap
produksi karoseri APBD Prov (0,005%)
2. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor Indikasi Kegiatan: 1 16 01 01 53 01 Pembinaan dan Pengawasan pengujian kendaraan
bermotor di Jawa Barat Terlaksananya pemeriksaan dan penyuluhan terhadap perusahan karoseri dan Dinas Kab/Kota
2 paket APBD Prov Jawa Barat Dinas Perhubungan Prov.
Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
3 unit APBN Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor
Dept. Perhubungan
1 WAJIB 1 16 PERHUBUNGAN 1 16 01 PERHUBUNGAN DARAT 1 16 01 01 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1 16 01 01 52 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas 1. Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan
Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan jalan
APBD Prov (0,02%)
2. Tertibnya penyelengaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Jawa Barat
3. Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat
IV - 123
1 2 3 4 5 6 7 8 Indikasi Kegiatan: 1 16 01 01 52 01 Penyelenggaraan LLAJ Lebaran, Natal, dan Tahun
Baru Terfasilitas dan terkoordinasinya penyelenggaraan LLAJ Lebaran, Natal, dan Tahun Baru di JawaBarat
26 Kab/kota APBD Prov Jawa Barat Dinas Perhubungan Prov.
1 WAJIB 1 16 PERHUBUNGAN 1 16 01 PERHUBUNGAN DARAT 1 16 01 02 LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN
1 16 01 02 49 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
APBN APBD Prov (0,041%)
Indikasi Kegiatan: 1 16 01 02 49 06 Pengembangan Dermaga Danau dan Sungai di Jawa
Barat Terlaksananya pengembangan dermaga danau dan sungai di Jawa Barat
3 lokasi APBD Prov Jatiluhur, Cirata, serta Pantai Mekar Kab. Bekasi
Dinas Perhubungan Prov.
1 16 01 02 49 07 Peningkatan fasilitas dermaga sungai dan danau di Jawa Barat
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dermaga sungai dan danau di Jawa Barat
8 lokasi APBN APBD Prov
Kab. Ciamis, Kab. Bekasi, Kab. Indramayu, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Purwakarta
Dep. Perhubungan Dinas Perhubungan Prov.
1 WAJIB 1 16 PERHUBUNGAN 1 16 03 PERHUBUNGAN LAUT 1 16 03 01 PELABUHAN 1 16 03 01 49
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terlaksananya pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut di Jawa Barat
APBD Prov (0,015%)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
Indikasi Kegiatan: 1 16 03 01 49 03 Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di
Jawa Barat Tersusunnya studi kelayakan pengembangan pelabuhan laut regional di Jabar Selatan
4 Kab/Kota APBD Prov Kab. Sukabumi, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya
Dinas Perhubungan Prov.
1 WAJIB 1 16 PERHUBUNGAN 1 16 03 PERHUBUNGAN LAUT 1 16 03 01 PELABUHAN 1 16 03 01 51 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara di Jawa Barat
APBD Prov (0,002%)
Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum
Indikasi Kegiatan: 1 16 03 01 51 01 Optimalisasi pelayanan angkutan barang Terlaksananya pelayanan jasa angkutan barang di pelabuhan
Cirebon 1 Paket APBD Prov Kab. cirebon Dinas
Perhubungan Prov.
IV - 124
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 16 PERHUBUNGAN 1 16 04 PERHUBUNGAN UDARA 1 16 04 03 BANDAR UDARA 1 16 04 03 49 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat
APBN
Indikasi Kegiatan: 1 16 04 03 49 01 Pengembangan Bandara di Jawa Barat Terlaksananya optimalisasi Bandara Husein Sastranegara APBN Kota Bandung Dept. Perhubungan WAJIB 1 17 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,37 1 17 01 POS DAN TELEKOMUNIKASI 1 17 01 02 TELEKOMUNIKASI 1
17
01
02
54
Program Pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi
Jumlah jaringan komunikasi (telepon genggam dan stasioner) 0,37 Jumlah satuan sambungan telepon 870.000 Rasio pengguna internet terhadap penduduk 1:3500 org Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang beredar Penerbit 46 Tiras Jumlah penyiaran yang masuk ke daerah TV 15 Radio 31
1 17 01 02 54 01 Kegiatan Pembangunan Jaringan radio komunikasi Bencana Alam di Jawa Barat
Tersedianya jaringan komunikasi bencana alam di Jawa Barat ... kegiatan APBD Jawa Barat Diskominfo
1 17 01 02 54 02 Penyusunan Rencana Induk Pos dan Telekomunikasi di Jawa Barat 2019 dan Penyusunan PERDA dan PERGUB Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
Tersedianya Rencana Induk Pos dan Telekomunikasi di Jawa Barat 2010 dan Tersedianya PERDA dan PERGUB Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
3 dokumen APBD Jawa Barat Diskominfo
1 17 01 02 54 03 Penyusunan Data Base Pos dan Telekomunikasi :1. Kantor Cabang dan loket pelayanan operator 2. Data galian untuk keperluan penggelaran kabel
telekomunikasi lintas kab/kota atau jalan provinsi per tahun
3. Profil Usaha Pos di Jawa Barat
Tersedianya database kantor cabang dan loket pelayanan operator, ata galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kan/kota atau jalan provinsi per tahun, dan profil dan potensi usaha pos di Jawa Barat
3 dokumen APBD Jawa Barat Diskominfo
1 17 01 02 54 04 Sosialisasi dan Training LPSE :1. Sosialisasi LPSE ke Kab/Kota, Asosiasi Pengusaha,
Media Cetak,TV, Radio, Selebaran, Pameran 2. Training untuk Vendor dan Panitita
Tersosialisasikannya LPSE ke Kab/Kota,Asosiasi, Pengusaha, Media Cetak,TV, Radio
5 kegiatan APBD Jawa Barat Diskominfo
1 17 01 02 54 05 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Kab/ Kota sebagai Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Meningkatnya Komunikasi data antar OPD, Bakor PP kedalam jaringan Leasedeline (-Bundling ISP dan Leasedeline) dan kelancaran Arus informasi dan komunikasi antar Kab/Kota dengan Pemerintah Pusat dan Masyarakat
1 kegiatan APBD Kota Bandung Diskominfo
1 17 01 02 54 06 Optimalisasi kemitraan dalam kompilasi data Pembangunan
Meningkatnya kemitraan dalam kompilasi data Pembangunan 1 kegiatan APBD Kota Bandung Diskominfo
1 17 01 02 54 07 Pengelolaan dan Pemutahiran database satkorlak penanggulangan bencana di Provinsi Kab/Kota serta Pengembangan dan Layanan Informasi Publik Pemprov melalui Help Desk berbasis SMS Gateway
Terlaksananya pengelolaan dan pemutahiran database satkorlak penanggulangan bencana di Provinsi dan Kab/Kota Layanan Informasi Publik Pemprov melalui Help Desk berbasis SMS Gateway
2 kegiatan APBD Kota Bandung Diskominfo
1 17 01 02 54 08 Diseminasi Informasi Isue Strategis Aktual dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
TTerselenggarnya Diseminasi Informasi Isue Strategis ,Aktual dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pendayagunaan TIK dan Budaya Daerah
12 kegiatan APBD Kota Bandung Diskominfo
17 01 02 54 09 Kerjasama MPU Bidang Komunikasi dan Informatika Terlaksananya program kerjasama 10 (sepuluh) Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika
1 kegiatan APBD Jawa Barat Diskominfo
IV - 125
1 2 3 4 5 6 7 8 1 17 01 02 54 10 Pemberdayaan dan Advokasi Lembaga Komunikasi
Informasi Masyarakat Terbentuknya masyarakat Jawa Barat yang berbudaya informasi melalui pendayagunaan TIK
2 kegiatan APBD Kota Bandung Diskominfo
1 17 01 02 54 11 Kegiatan Penataan Data PNSD Prov. Jabar dan Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian
Tersusunnya Data base Pegawai 15.000 org APBD Bandung BKD Terlaksananya Validasi Data 15.000 org Terlaksananya Pengembangan Website BKD 1 paket Terlaksananya Pengembangan Aplikasi SIMPEG 1 paket Terlaksananya Rapat Kerja Pengelola SIMPEG 150 org Pembuatan dan Penyebaran Informasi Kepegawaian 10.000 leaflet Terlaksananya Pembuatan Daftar Urutan Kepangkatan 15.000 org Terlaksananya Penataan Arsip Digital 1 paket Tersususnnya Arsip Pegawai 15.000 org
1 17 01 02 54 12 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi online DPRD Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi online DPRD 1 paket APBD Bandung Setwan DPRD
1 17 01 02 54 13 Kegiatan Penataan Sistem Informasi Keorganisasian Terwujudnya Penataan Sistem Informasi Keorganisasian 45 OPD APBD Kota Bandung Biro Organisasi 1 17 01 02 54 14 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Tersedianya data dan informasi massa yang akurat dan lengkap
... dokumen APBD BKPP Wil. II BKPP Wil. II
1 17 01 02 54 15 Penyediaan Dokumentasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
• Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam penyediaan dan penyebaran dokumentasi dan informasi
• Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat
12 Bulan APBD Provinsi Biro Humas, Protokol dan umum
1 17 01 02 54 16 Kegiatan Peningkatan peran media massa dalam penyebaran informasi Publik
Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggung jawab
12 Bulan APBD Provinsi Biro Humas, Protokol dan umum
1 17 01 02 54 17 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan
Terlaksananya pengembangan sistem informasi manajemen kearsipan antar kab/kota se-Jabar
APBD 26 Lembaga Kearsipan Kab/kota
BAPUSIPDA
1 17 01 02 54 18 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Telematika
Terlaksananya i pengembangan sistem informasi manajemen dan telematika
1 Kegiatan Bandung Bappeda
1 17 01 02 54 19 Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah di Media Massa
Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat kali Kota Bandung Dipenda
1 17 01 04 STANDARISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI 1 17 01 04 54
Program Pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi
Jumlah jaringan komunikasi (telepon genggam dan stasioner) 0,37 Jumlah satuan sambungan telepon 870.000 Rasio pengguna internet terhadap penduduk 1:3500 0rg Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang beredar Penerbit 46 Tiras Jumlah penyiaran yang masuk ke daerah TV 15 Radio 31
1 17 01 04 54 01 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Standarisasi Pos dan Telekomunikasi serta Monitoring/Penertiban Jasa Titipan Pos dan Telekomunikasi
Meningkatnya kemampuan/pengetahuan masyarakat terhadap standarisasi pos dan telekomunikasi serta Terlaksananya kegiatan monitoring Jasa titipan Pos dan Telekomunikasi
26 Kegiatan APBD Jawa Barat Diskominfo
1 17 01 04 54 02 Penyusunan Pedoman Mekanisme Prosedur Pengukuran Frekuensi Radio (Radio,Televisi,Radio Konsesi lokal dll), telsus tanpa menggunakan Frekuensi, serta Penyelenggaraan Ujian ORARI
Tersedianya Pedoman Mekanisme Prosedur Pengukuran Frekuensi Radio (Radio,Televisi,Radio Konsesi lokal dll),Telsus tanpa menggunakan frekuensi dan Tercetaknya 500 anggota ORARI yang lulus ujian
1 dokumen APBD Jawa Barat Diskominfo
1 17 01 04 54 03 Kegiatan Pengembangan SIM Diklat Meningkatnya pemanfaatan IT 1 unit apkl APBD Bandung Bandiklatda 1 17 01 04 54 04 Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas materi
promosi dan Informasi Pembangunan kepada masyarakat
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas materi promosi dan Informasi Pembangunan kepada masyarakat
1 Kegiatan APBD Kantor Perwakilan
IV - 126
1 2 3 4 5 6 7 8 WAJIB 1 18 BIDANG PERTANAHAN 0,09 1 18 BIDANG PERTANAHAN 0,09 1 18 02 PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM
1 18 02 0 - 1 18 02 0 54 Program Pengadaan, penataan dan
pengendalian administrasi pertanahan Terwujudnya tertib administrasi pertanahan 80 % 0,09
1 18 02 0 54 01 Kegiatan Pengadaan Penataan dan Pengendalian Adminitrasi Pertanahan
Terselenggaranya Rakor Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Adminitrasi Pertanahan di Wil. II Prov. Jabar
1 kegiatan APBD BKPP Wil. II BKPP Wil. II
1 18 02 0 54 02 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten/Kota.
APBD Bandung Biro Pemerintahan Umum
1 18 03 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 1 18 03 0 55 Program Pengadaan, penataan dan
pengendalian administrasi pertanahan Terwujudnya tertib administrasi pertanahan 80 % 0,09
1 18 03 01 55 01 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah di wilayah perbatasan kabupaten/kota dan provinsi lainnya
Terwujudnya bahan rekomendasi kepada kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa tanah garapan
.... % APBD Kab/ Kota di Jabar Biro Pemerintahan Umum
1 19 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
0,19
1 19 04 POLITIK DALAM NEGERI 1 19 04 03 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1 19 04 03 56 Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat partisipasi masyarkaat dalam pemilu 80% 0,05 1 19 04 03 56 01 Kegiatan Sistem dan Mekanisme Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Terlaksananya Sistem dan Mekanisme Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2 angkatan APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 19 04 03 56 02 Kegiatan Re-Orientasi Pembangunan Etika, Moral dan Budaya Politik bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Organisasi Kewanitaan
Terwujudnya Re-Orientasi Pembangunan Etika, Moral dan Budaya Politik bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Organisasi Kewanitaan
200 org APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 19 04 03 56 03 Kegiatan Kemah Remaja Pembauran di Jawa Barat Terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
250 org APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 19 04 03 56 04 Kegiatan Forum Ketahanan Bangsa Dalam Pencegahan Konflik
Terlaksananya Forum Ketahanan Bangsa Dalam PencegahanKonflik
120 org APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 19 04 03 56 05 Kegiatan Indentifikasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Aktual di Daerah
Terlaksananya Indentifikasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Aktual
150 org APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 19 04 03 56 06 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Orang Asing di Daerah
Meningkatnya Pengawasan Orang Asing di Daerah 150 org APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 19 04 03 56 07 Kegiatan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah Terwujudnya Pemantapan Tugas Intelijen Daerah .... kegiatan APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas 1 19 04 03 56 08 Kegiatan Halaqah Wawasan Kebangsaan Bagi Santri
di Jawa Barat Tersosialisasikannya konsepsi wawasan kebangsaan kepada santri dan meningkatnya wawasan kebangsaan santri di Jawa Barat
120 orang APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 19 04 03 56 09 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terlantiknya Bup/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota terpilih ... kegiatan APBD Provinsi, Kab/Kota Biro Pemerintahan Umum
1 19 04 03 56 10 Kegiatan Rakor dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Walikota/ Wakil Walikota Depok)
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah
... kegiatan APBD Kota Depok BKPP I
1 19 04 03 56 11 Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Bagi karang Taruna
Terlaksananya Wawasan Kebangsaan 160 org APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 19 04 03 56 12 Kegiatan Bimbingan Teknis Deteksi Dini Aparatur bagi Aparatur Kesbang Kab/Kota se Jawa Barat
Terlaksananya Bimbingan Teknis Deteksi Dini Aparatur bagi Aparatur Kesbang Kab/Kota se Jawa Barat
150
org APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
IV - 127
1 2 3 4 5 6 7 8 1 19 04 03 56 13 Fasilitasi Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama
Jawa Barat Meningkatnya kesadaran dan pemahaman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
150 orang APBD Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 19 04 03 56 14 Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Anggota Legislatif
Terwujudnya kompetensi anggota legislatif melalui pendidikan politik
APBN Provinsi Jawa Barat
1 19 04 03 56 15 Fasilitas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010
APBD Kab. Sukabumi, Karawang, Indramayu dan Bandung
Biro Pemerintahan Umum
1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
7,34
1 20 01 OTONOMI DAERAH 1 20 01 01 PEMERINTAHAN 1 20 01 01 57
Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah
Tingkat ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan urusan
60 % 0,26
Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja 85 % Jumlah OPD Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO 6 % Proporsi SPM pada urusan pemerintah 60 % Proporsi SOP pada SKPD Jumlah Regulasi penegasan batas daerah 3
1 20 01 01 57 01 Kegiatan Penataan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemprov. Jabar
Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemprov. Jabar
69 Jabatan Fungsional
APBD Kota Bandung Biro Organisasi
1 20 01 01 57 02 Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Belanja (SBB) TA 2011
Tersusunnya Draft Kepgub tentang Standar Biaya Belanja (SBB) TA 2011
1 dokumen APBD Kota Bandung Biro Organisasi
1 20 01 01 57 03 Kegiatan Penyempurnaan Pedoman Tata Naskah Dinas
Tersusunnya Draft Pergub tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
1 dokumen APBD Kota Bandung Biro Organisasi
1 20 01 01 57 04 Kegiatan Monitoring dan evaluasi Ketatalaksanaan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan OPD di Jawa Barat
45 OPD APBD Kota Bandung Biro Organisasi
1 20 01 01 57 05 Kegiatan Orientasi Pemantapan Kinerja Kecamatan di Ka/Kota di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Aparatur Kecamatan di Wil II Prov. Jawa Barat
75 org APBD Wilayah Purwakarta BKPP WIL II
1 20 01 01 57 06 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Meningkatkan pelayanan pimpinan dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, para Assisten dan Staf Ahli untuk penyelenggaraan Pemerintahan
• Dukungan penyelenggaraan pemerintahan ke Kabupaten/Kota, Luar Provinsi dan Luar Negeri
• Dukungan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat
APBD Jawa Barat Biro Keuangan
1 20 01 01 57 07 Sinkronisasi Pelayanan Informasi dan Perijinan Bidang Investasi di Jawa Barat
Meningkatnya kecepatan penyampaian informasi kepada publik dan antar Kab./Kota yang bersifat transparan secara elektronik
APBD BPPT
1 20 01 01 57 08 Sosialisasi Pelayanan Perijinan • Tersusunnya materi sosialisasi pelayanan perijinan • Terlaksananya sosialisasi peraturan pelayanan dan
perijinan • Terselenggaranya Rapat Kerja Pelayanan Perijinan di 4
Wilayah
2323 4
BidangBidang Wilayah
APBD BPPT
1 20 01 01 57 09 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan Meningkatnya sinergitas pelayanan perijinan dengan OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota
20 26
OPDKab./Kota
APBD BPPT
IV - 128
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 01 01 57 10 Pengembangan Pelayanan Perijinan • Tersusunnya pedoman teknis pelayanan perijinan
• Terevaluasinya pelayanan perijinan 1111
Jenisjenis
APBD Jawa Barat, Bogoa, Cirebon, Garut, Purwakarta
BPPT
1 20 01 01 57 11 Penyusunan Data Base dan Perencanaan Pelayanan Perijinan
• Tersusunnya grand design pelayanan perijinan terpadu di Jawa Barat
• Tersusunnya profil pelayanan perijinan terpadu Jawa Barat • Tersusunnya data base pelayanan perijinan
3 dokumen APBD BPPT
1 20 01 01 57 12 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2009
Terinventarisasinya hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2009
APBD Bandung Biro Pemerintahan Umum
1 20 01 01 57 13 Fasilitasi Pengelolaan Proses Perijinan Pejabat Negara Provinsi/ Kabupaten/Kota
Terbitnya Surat Rekomendasi Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri
APBD Bandung Biro Pemerintahan Umum
1 20 01 01 57 14 Penataan Batas Wilayah Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi
APBD Bandung Biro Pemerintahan Umum
1 20 01 02 PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS 1 20 01 02 57
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah
Tingkat ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan urusan
3 0,26
Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja 85 % Jumlah OPD Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO 6 % Proporsi SPM pada urusan pemerintah 60 % Proporsi SOP pada SKPD Jumlah Regulasi penegasan batas daerah 3
1 20 01 02 57 01 Akselerasi Penyelenggaraan kebijakan Otda Provinsi Tersusunnya Kebijakan Otda Provinsi 34 Draft Juklak/Juknis
APBD Bandung Biro Otda dan KS
1
20 01 02 57 02 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab/ Kota
Tersusunnya laporan identifikasi dan fasilitasi action plan grand design kab/kota
1 eksemplar APBD Bandung Biro Otda dan KS
aparatur yang mengikuti lokakarya best practice otda 50 orang 1 20 01 02 57 03 Evaluasi Daerah Otonom Baru Tersusunnya dokumen evaluasi daerah otonom baru 1 dokumen APBD Bandung Biro Otda dan KS 1 20 01 02 57 04 Penyusunan data base laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kab/Kota Tersusunnya data base penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota
1 dokumen APBD Bandung Biro Otda dan KS
1 20 01 02 57 05 Fasilitasi penyelenggaraan Otda Kabupaten/Kota • Terselenggaranya fasiliasi penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota
• Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten/kota
... 1
Kali dokummen
APBD Bandung Biro Otda dan KS
1 20 01 02 57 06 Fasilitasi Penyusunan Pergub Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Pergub Urusan Pemerintah
1 dokumen APBD Bandung Biro Otda dan KS
1 20 01 02 57 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab/Kota Penilaian sinergitas kinerja Kecamatan 26 Kab/Kota/ 9 Kec
APBD Bandung Biro Otda dan KS
Pergub instrumen penilaian sinergitas kinerja kecamatan 1 pergub Kepgub tentang penetapan pemenang penilaian sinergitas kinerja kecamatan
1 kepgub
1 20 01 02 57 08 Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Non Organisasi Perangkat Daerah.
Terbentuknya Lembaga Non Organisasi Perangkat Daerah 10 OPD APBD Kota Bandung Biro Organisasi
1 20 01 02 57 09 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian penataan organisasi Perangkat daerah Kab/kota
26 Kab/kota 26 Kab./Kota APBD Kota Bandung Biro Organisasi
1 20 01 02 57 10 Kegiatan Penyelenggaraan Analisis Jabatan pada 13 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
13 OPD Provinsi Jawa Barat 13 OPD APBD Kota Bandung Biro Organisasi
1 20 01 02 57 11 Kegiatan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya evaluasi pelaksanaan UPTD/UPTB pada Dinas/Badan
21 Dinas/Badan APBD Kota Bandung Biro Organisasi
1 20 01 02 57 12 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terwujudnya peningkatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah
APBN Provinsi Jawa Barat
IV - 129
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 01 02 57 13 Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintah Daerah (ILGR) - Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan (ILGR)
- Terfasilitasinya sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam dalam penyelenggaraan dan tersusunnya hasil monev pelaksanaan kegiatan ILGR
APBN Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung
1 20 01 02 57 14 Pemantapan, Fasilitasi, Evaluasi dan Kompilasi Program Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan
Pembinaan operator Jarkompusda dan pemeliharaan 1 paket perangkat Jarkompusda
APBN Provinsi Jawa Barat
1 20 01 02 57 15 Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasinya prosedur perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Depdagri di daerah
APBN Provinsi Jawa Barat
1 20 01 02 57 16 Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah di Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimun (SPM) Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah dalam penerapan SPM
60 orang APBN Kab. Bandung
1 20 01 05 PEJABAT NEGARA 1 20 01 05 64
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah perda yang disetujui 12 0,62 Jumlah perda inisiatif 6 Jumlah rapat kerja inisiatif dewan 110
1 20 01 05 64 01 Kegiatan Reses Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 3 kali Kab/Kota se Jabar
Setwan DPRD
1 20 01 05 64 02 Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 100 keg Kab/Kota se Jabar, DKI dan Luar Prov. Jabar
Setwan DPRD
1 20 01 05 64 03 Kegiatan Biaya Fasilitasi dalam rangka Kelancaran dan Pengawalan Pimpinan DPRD
Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 12 kali Kab/Kota se Jabar & DKI
Setwan DPRD
1 20 01 05 64 04 Kegiatan Asosiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Se-Indonesia/Forkomkon Setwan Se-Indonesia
Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 7 keg Kota Bandung Setwan DPRD
1 20 01 05 64 05 Kegiatan Parlementaria Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 12 keg Kota Bandung Setwan DPRD 1 20 01 05 64 06 Kegiatan Fasilitas dan Konsultasi Masalah-masalah
Hukum dan Administrasi Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 1 keg Kota Bandung Setwan DPRD
1 20 01 05 64 07 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya bagi Anggota DPRD
Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 1 keg Kota Bandung Setwan DPRD
1 20 01 05 64 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan bagi Anggota DPRD
Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 1 keg Kota Bandung Setwan DPRD
1 20 01 05 64 09 Kegiatan Penyusunan Informasi DPRD, Layanan Aspirasi dan Apresiasi Keprotokolan, Pembuatan Agenda dan Kalender
Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 12 bln Kota Bandung Setwan DPRD
1 20 01 05 64 10 Kegiatan Raker/Musda Forkomkon Se-Jawa Barat Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 7 keg Kota Bandung Setwan DPRD 1 20 01 05 64 11 Kegiatan Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD
(5 buah Raperda) dan Kegiatan Pembahasan Keputusan DPRD tentang Perda/Non Perda/Masalah Khusus
Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 5 Raperda Kota Bandung Setwan DPRD
1 20 01 05 64 12 Kegiatan Penelaahan Raperda di Panitia Legislasi, Fasilitasi Pembahasan Perda DPRD dan Kegiatan Fasilitasi Sekretariat DPRD
Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 23 keg Kota Bandung Setwan DPRD
1 20 01 05 64 13 Kegiatan Laporan Kinerja DPRD Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel 50 keg Kota Bandung Setwan DPRD 1 20 01 05 64 14 Kegiatan Fasilitasi penggantian antar waktu Pimpinan
anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Terlatiknya Pimpinan dan Anggota DPRD hasil ………….. orang Provinsi,
Kab/Kota Biro Pemerintahan Umum
1 20 01 05 64 15 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Anggaran DPRD Kab/ Kota Hasil Pemilu 2009
Terfasilitasinya tupoksi anggota DPRD Kab/Kota orang Bandung Biro Pemerintahan Umum
1 20 01 05 64 16 Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli dan Kajian Akademik Termanfaatkannya tenaga ahli dan kajian akademik 8 keg Kota Bandung Setwan DPRD
IV - 130
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 02 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 02 02 TRANTIBUM DAN LINMAS 1 20 02 02 63
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,kesadaran Hukum dan Ham
Jumlah peraturan daerah yang disusun 20 0,09 Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki efektivitas pemerintahan
15
Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan 15 Jumlah regulasi yang dapat menurunkan praktek korupsi 3 Produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan local dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan
25
Jumlah penanganan perkara dengan lembaga lain 12 Tingkat kesadaran hukum dan penataan hukum masyarakat serta penegakan hukum dan HAM
95%
Jumlah produk hukum yang tidak saling bertentangan 130 Jumlah produk hukum yang aspiratif dan berpihak pada publik
25
1 20 02 02 63 01 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Perencanaan dan Pembentukan Produk Hukum
Terbinanya aparatur bidang hukum terhadap penyusunan produk hukum serta terdidiknya aparatur dalam penyusunan aspek perjanjian kerjasama daerah
200 org aparatur Kab/Kota
APBD Bandung Biro Hukum dan HAM
1 20 02 02 63 02 Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Produk Hukum Kabupaten/ Kota
Terlaksananya pengkajian Klarifikasi Raperda/ Perda Kab/Kota tentang APBD, Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Tata Ruang
90 Perda Kab/Kota APBD Prov. Jawa Barat Biro Hukum dan HAM
1 20 02 02 63 03 Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Informasi terhadap Materi Muatan Produk Hukum Kab/ Kota
Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan penyusunan materi hukum Prarancangan Peraturan Daerah dan Perkepda
100 Perda Kab/Kota APBD Prov. Jawa Barat Biro Hukum dan HAM
1 20 02 02 63 04 Kegiatan Sinkronisasi Pembatalan Peraturan Daerah Kab/Kota
Pemantauan hasil rekomendasi implementasi Keputusan Mendagri tentang Pembatalan Perda Kab/Kota
40 revisi Perda Kab/Kota
APBD Prov. Jawa Barat Biro Hukum dan HAM
1 20 02 02 63 05 Kegiatan Penanganan Perkara Secara Litigasi dan Non Litigasi
Membuat jawaban, duplik, kesimpulan, pengumpulan alat bukti, memori & kontra memori kasasi & PK dalam penanganan perkara perdata dan TUN
55
Perkara PerdataPerkara TUN
APBD Bandung Biro Hukum dan HAM
1 20 02 02 63 06 Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Terciptanya validitas dan efektivitas produk hukum daerah 10 produk hukum APBD Bandung Biro Hukum dan HAM
1 20 02 02 63 07 Kegiatan Diseminasi Legal Opinion Kriminalisasi Perbuatan Administrasi Negara
Terwujudnya pemahaman Pejabat dan aparatur Pemerintah Daerah mengenai adanya kemungkinan kriminalisasi perbuatan administrasi negera yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2 angkatan APBD Bandung Biro Hukum dan HAM
1 20 02 02 63 08 Kegiatan Penegakan Perda Provinsi Jawa Barat secara Terkoordinasi
5(lima) Kab/Kota, 5 Perda Prov Jabar 26 Kab./Kota APBD Kab/Kota se Jabar Satuan Pol PP
1 20 02 02 63 12 Kegiatan Peningkatan Disiplin aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tegaknya disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
26 Kab./Kota APBD Di Jawa Barat Satuan Pol PP
1 20 02 02 63 13 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
• Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pergub Jabar No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
• Terlaksananya sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
1 dokumen APBD Provinsi Biro Pemerintahan Umum
1 20 02 02 63 14 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terpahaminya Peraturan Perundang-undangan kepada aparat dan masyarakat Jawa Barat
44 4
perda (media cetak) perda (elektronik) orang
APBD Bakorwil I s/d IV Biro Hukum dan HAM
1 20 02 02 63 15 Kegiatan Sinergitas Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi and Informasi (JDI) Hukum
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Rakerja pembinaan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
5050
org (Provinsi)org (Kab/Kota)
APBD Kota Bandung & Prov. Jawa Barat
Biro Hukum dan HAM
IV - 131
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 02 02 63 16 Kegiatan Pengelolan JDI Hukum Provinsi Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
kepada aparat dan masyarakat .... kali Bandung Biro Hukum dan
HAM 1 20 02 02 63 17 Penyuluhan Hukum dan Koordinasi Ranham Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum 10% APBN Provinsi Jawa
Barat
1 20 02 02 63 18 Pembinaan/Penyelenggaraan Permasyarakatan Meningkatnya pelayanan publik di bidang pemasyarakatan 10%
APBN Provinsi Jawa Barat
1 20 02 02 63 19 Fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satlinmas
APBD Bandung Biro Pemerintahan Umum
1 20 02 02 67
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
Tingkat kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan 68,00% 0,04 Jumlah kasus peredaran narkoba Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba Tingkat keamanan dan kenyamanan linkungan 80,00% Jumlah unjuk rasa 350 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 81,00% Rasio jumlah linmas per penduduk Rasio pos siskamling per desa/kel
1 20 02 02 67 01 Kegiatan Optimalisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Barat
Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ..... kegiatan Jawa Barat Satuan Pol PP
1 20 02 02 67 02 Kegiatan Peningkatan kinerja pemeliharaan Trantibum di Jawa Barat
Meningkatnya kinerja pemeliharaan Trantibum ..... kegiatan Jawa Barat Satuan Pol PP
1 20 02 02 67 03 Kegiatan Lokakarya Penanggulangan gangguan trantibum di Jawa Barat
Terlaksananya Lokakarya Penanggulangan gangguan trantibum
..... kegiatan Jawa Barat Satuan Pol PP
1 20 02 02 67 04 Kegiatan Pemberdayaan Satuan Linmas dalam menunjang terwujudnya ketentraman dan ketertiban secara Swakarsa di Jawa Barat.
Terlaksananya Pemberdayaan Satuan Linmas ..... kegiatan Kab/Kota di Jawa Barat
Bakesbanglinmas
1 20 02 02 67 05 Kegiatan Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Kerusuhan di Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate dan DPRD).
Terlaksananya Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Kerusuhan
..... kegiatan Kab/Kota di Jawa Barat
Bakesbanglinmas
1 20 02 02 67 06 Kegiatan Fasilitasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum Trantibum di Jawa Barat
Terlaksananya fasilitasi trantibum 26 Kab./Kota 26 Kabupaten/ Kota
Satuan Pol PP
1 20 02 02 67 07 Kegiatan pemeliharaan Trantibum Daerah Perbatasan Terciptanya Pemeliharaan Trantibum di daerah perbatasan antar Provinsi dan antar Kab/Kota serta anggota MPU
kali Daerah Perbatasan Jabar-Jateng, Jabar-DKI, Jabar-Banten
Satuan Pol PP
1 20 02 02 67 08 Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Tindak Pidana Narkoba Terfasilitasinya penyediaan tindak pidana Narkoba paket Jawa Barat BNP 1 20 02 02 67 09 Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Bidang
Narkoba Tersosialisasikannya Perundang-undangan Bidang Narkoba 4 kali Jawa Barat BNP
1 20 02 02 67 10 Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Ketersediaan Jalur Resmi Narkoba dan Prekursor
Terfasilitasinya pengawasan terhadap distributor bahan kimia paket BNP
1 20 02 02 67 11 Kegiatan Operasional Penyelidikan dan Penindakan Terlaksananya Penyelidikan dan Penindakan Tindak Pidana Narkoba
paket BNP
1 20 02 02 67 12 Kegiatan Fasilitasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba
Terfasilitasinya proses penyidikan Tindak Pidana Narkoba paket BNP
1 20 02 02 67 13 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Penyelidikan dan Penindakan Tindak Pidana Narkoba
Terfasilitasinya kerjasama Penyelidikan dan Penindakan Tindak Pidana Narkoba
paket BNP
1 20 02 02 67 14 Kegiatan Pengendalian Operasi dan Razia Terkait Bidang Narkoba di Jawa Barat
Terfasilitasinya operasi dan razia paket BNP
1 20 02 02 67 15 Fasilitasi Pemberdayaan Satgas Operasi dan Razia Terfasilitasnya satgas operasi dan razia paket BNP
IV - 132
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 02 02 67 16 Kegiatan Pembangunan Materi Hukum dan
Pembaruan Produk Hukum. Terbentuknya peraturan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan
44 4
PerdaTUN HAM
Provinsi & Kab/Kota se Jabar
Biro Hukum dan HAM
1 20 02 05 MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1 20 02 05 68 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat
Tingkat kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana
150 orang/ desa 0,12
1 20 02 05 68 01 Kegiatan Pemberdayaan Satuan Linmas dalam Penanggulangan Bencana di Kab/Kota di Jawa Barat
Terlaksananya pemberdayaan satuan Linmas dan penanggulangan bencana
250 org Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 20 02 05 68 02 Kegiatan Penataran Tenaga Fasilitator Pelatih/ Pengajar Penyuluh Kebencanaan di Jawa Barat
Terlaksananya penataran tenaga fasilitator pelatih/pengajar penyuluh kebencanaan
150 org Kab/Kota di Jabar Bakesbanglinmas
1 20 02 05 68 03 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan SDM Satuan Linmas dalam rangka Kesiagaan
Meningkatnya SDM Satuan Linmas .... kali Prov., Kab/Kota di Jabar
Biro Pem Um
1 20 02 05 68 04 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Barat
Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan keterbiban umum
.... kali Kab/Kota di Jabar Biro Pem Um
1 20 02 05 68 01 Fasilitasi Peningkatan SDM Satlinmas Dalam Rangka Kesiagaan.
- Rapat persiapan- Panitia fasilitasi - Konsultasi ke pemerintah pusat - Koordinasi, monitoring ke Kab/Kota se Jawa Barat
25120 22 22
OrangOrang Orang Orang
APBD Bandung Biro Pemerintahan Umum
1 20 03 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 1 20 03 02 ANGGARAN DAERAH 1 20 03 02 65
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Tingkat pendapatan daerah : 0,26 PAD 76,96 % Dana Perimbangan 22,89 % Sumber lainnya yang sah 0,15 % Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah 55 % Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran 95 %
1 20 03 02 65 01 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2011 dan Perubahan Tahun Anggaran 2010
Tersusunnya Rancangan Perda Perubahan APBD TA. 2010 Dokumen Kota Bandung Biro Keuangan Tersusunnya Rancangan Pergub Perubahan Penjabaran APBD TA. 2010
Dokumen
Tersusunnya Rancangan Perda APBD TA. 2011 Dokumen Tersusunnya Rancangan Pergub Penjabaran TA. 2011 Dokumen Tersusunnya dan diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk seluruh SKPD
Dokumen
Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan Analisis Keuangan
dokumen
1 20 03 02 65 02 Asistensi, Konsultasi dan Evaluasi APBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Asistensi Perubahan APBD Provinsi TA. 2010 dengan Pemerintah Pusat
Kota Bandung Biro Keuangan
Terselenggaranya Asistensi APBD Provinsi TA. 2011 dengan Pemerintah Pusat
Terlaksananya evaluasi Rancangan Perda tentang APBD 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Terlaksananya evaluasi Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
IV - 133
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 03 02 65 03 Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan
Keuangan kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terwujudnya sinergitas pengelolaan keuangan dengan SKPD dan Kabupaten/Kota
…….. Kali Kota Bandung Biro Keuangan
Terlaksananya sosialisasi paket regulasi pemerintah tentang keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten/Kota
…….. Kali
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah Pokok-pokok Keuangan daerah pada 45 SKPD
…….. Kali
Tersosialisasikannya Aplikasi Penganggaran kepada 45 SKPD
……. kali
1 20 03 02 65 04 Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan Tersusunnya perhitungan Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota Kota Bandung Biro Keuangan Terlaksananya fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa
Terlaksananya fasilitasi Bantuan Subsidi, hbah. dan Sosial 1 20 03 02 65 05 Kegiatan Fasilitasi Penatausahaan Belanja langsung
dan Tidak Langsung Terlaksananya Penerbitan SP2D Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan SP2D Bantuan
Kota Bandung Biro Keuangan
Tersusunnya Laporan Penerbitan SP2D bulanan, triwulan, semester dan tahunan
1 20 03 02 65 06 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Belanja Pegawai dan Penyelesaian Gaji PNSD Provinsi Jawa Barat
Tersusunnya Perencanaan/Perubahan Anggaran Fixed Cost Belanja Pegawai
Kota Bandung Biro Keuangan
Terlaksananya penyelesaian gaji Kenaikan Pangkat Otomatis, (KPO) Pensiun dan Mutasi yang tepat waktu.
1 20 03 02 65 07 Kegiatan Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola APBD dan APBN
Tersusunnya dokumen Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelola Dana APBD dan Pengelola Dana APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Kota Bandung Biro Keuangan
1 20 03 02 65 08 Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah di Provinsi Jawa Barat
Terselesaikannya Kasus TP/TGR Kota Bandung Biro Keuangan
1 20 03 02 65 09 Penyusunan Raperda dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rapergub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2009 dan APBD Kabupaten/Kota
Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009 & Pergub Penjabaran Pelaksanaan APBD TA 2009 yang Akurat
Kota Bandung Biro Keuangan
Tersusunnnya Keputusan Gubernur Tentang Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota TA 2009 yang akuntabel
1 20 03 02 65 10 Kegiatan Penyediaan Data Dasar Akuntansi dan Keuangan Setda
Tersusunnya Data Dasar serta Sistem Akuntansi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Biro Keuangan
Terselenggaranya Sinergitas dan Kualitas Data dan Informasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tersusunnya Buku Saku Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2009
Tersusunnya Buku Profil Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
1 20 03 02 65 11 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan APBD TA. 2010 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Terintegrasinya data anggaran kas seluruh Biro dilingkungan Setda TA. 2010
Kota Bandung Biro Keuangan, Kasda
Tersusunnya data RKA/DPA Perubahan APBD Setda TA 2010 Tersusunnya data RKA/DPA APBD Setda TA 2011
IV - 134
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 03 ADMINISTRASI KEUANGAN 1 20 03 03 PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH 1 20 03 03 61 Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah
100 % 2,34
1 20 03 03 61 01 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana aparatur berupa ......
.... unit Bandung Satuan Pol PP
1 20 03 03 61 02 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas .... unit Bandung Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 61 03 Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Tersedianya Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor .... unit/kali Bandung Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 61 04 Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pengelolaan Barang dan Jasa .... dokumen Bandung Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 61 05 Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Terlaksananya Renovasi/Rehabilitasi Bangunan .... kali Bandung Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 61 06 Kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah
.... kali Bandung Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 61 07 Kegiatan Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah
.... kali Bandung Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 61 08 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (pembangunan R.Simulas & Pembangunan SIM-WAS)
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran (pembangunan R.Simulas & Pembangunan SIM-WAS)
.... paket/unit Bandung Inspektorat Prov
1 20 03 03 61 09 Kegiatan Penataan Gedung Kantor Terlaksananya Penataan Gedung Kantor 1 Ruang Bandung Bandiklatda 1 20 03 03 61 10 Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor berupa ..... .... paket/unit Bandung Bandiklatda 1 20 03 03 61 11 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa ..... .... paket/unit Bandung BKD
1 20 03 03 61 12 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor .... paket/unit Bandung Setwan DPRD
1 20 03 03 61 13 Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Perkantoran
Tersedianya Pengadaan Barang/Jasa Perkantoran 12 keg Bandung Setwan DPRD
1 20 03 03 61 14 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas 99 keg Bandung Setwan DPRD 1 20 03 03 61 15 Kegiatan Belanja Premi Asuransi Barang Milik
Daerah Terlaksananya Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
.... kali Bandung Setwan DPRD
1 20 03 03 61 16 Kegiatan Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Perwakilan
Meningkatnya kompetensi dan Kinerja Aparatur Kantor Perwakilan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
.... kali Jakarta Kantor Perwakilan
1 20 03 03 61 17 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kantor BKPP Wilayah I
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur .... unit Bogor BKPP Wil. I
1 20 03 03 61 18 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kantor BKPP Wilayah II
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur .... unit Purwakarta BKPP Wil. II
1 20 03 03 61 19 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kantor BKPP Wilayah III
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur .... unit Cirebon BKPP Wil. III
1 20 03 03 61 20 Kegiatan Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur pada kantor BKPP Wilayah IV
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur .... unit Garut BKPP Wil. IV
1 20 03 03 61 21 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya saran dan prasarana kantor dalam rangka fasilitasi pemberdayaan masyarakat
1 tahun Bandung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 20 03 03 61 22 Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Sandi dan telekomunikasi
Tersedianya dan terpenuhinya pertukaran informasi pemerintahan sampai daerah terpencil di Jawa Barat
12 Bulan Bandung,Puncak,Gunung Tangkuban Perahu dan Jabar Selatan
Biro Humas,Protokol dan Umum
IV - 135
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 03 03 61 23 Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana
Perkantoran Kerumahtanggaan Tersediannya sarana dan prasarana Kerumahtanggaan 12 Bulan Bandung Biro Humas,Protokol dan
Umum 1 20 03 03 61 24 Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana
keprotokolan,Ketatausahaan dan kepegawaian Tersediannya sarana dan prasarana kerja 12 Bulan Provinsi Biro Humas,Protokol dan
Umum 1 20 03 03 61 25 Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana
kehumasan Tersediannya sarana dan prasarana kerja 12 Bulan Provinsi Biro Humas,Protokol dan
Umum 1 20 03 03 61 26 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja aparatur.
... unit Bandung Inspektorat Prov
1 20 03 03 61 27 Kegiatan Penyediaan Kendaraan Operasional BKD Proinsi Jawa Barat
Tersedianya sarana mobilitas Bandung BKD Sedan 1800 cc 1 unit Minibus 1500 cc 6 unit Minibus 2000 cc 1 unit Mikro Bis 1 unit Ambulance 1 unit Kendaraan Roda 2 125 cc 3 unit
1 20 03 03 61 28 Kegiatan Renovasi Gedung Kantor BKD Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya renovasi gedung kantor BKD Provinsi Jawa Barat
1 paket/unit Bandung BKD
1 20 03 03 61 29 Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor Sekretariat Badan Narkotikan Provinsi Jawa Barta
Tersedianya alat perlengkapan kantor BNP paket Bandung BNP
1 20 03 03 61 30 Pengadaan Sarana Transportasi Tersedianya sarana transportasi paket Bandung BNP 1 20 03 03 61 31 Pembangunan Kantor BNP Terlaksananya pembangunan kantor BNP paket Bandung BNP 1 20 03 03 61 32 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Tersedianya barang sebagai penunjang kegiatan perkantoran
1 paket Kota Bandung Biro Keuangan
1 20 03 03 61 33 Pembangunan Pusat Pemerintahan Terwujudnya Pusat Pemerintahan 3 Kabupaten Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya
Biro Keuangan
1 20 03 03 61 34 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Terwujudnya pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang berbasis Budaya
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Bandung Barat
2 Kabupaten Kab. Sumedang dan Bandung Barat
1 20 03 03 61 35 Pengadaan sarana dan prasarana LPSE Termanfaatkannya LPSE
1 kegiatan Kota Bandung Diskominfo
1 20 03 03 61 36 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
Tersedianya sarana & prasarana kerja APBD Bandung dan UPT ESDM
ESDM
1 20 03 03 63 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat pemeliiharaan sarana dan prasarana operasional SKPD/UPT/UPTD
100 %
Tingkat kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat 80 % 1 20 03 03 63 01 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 'Terpeliharanmya sarana dan prasarana kantor meliputi bangunan kantor, lingkungan/ taman, pagar/ benteng, fasilitas kantor, pajak, alat-alat lab, pengadaan lampu/ penerangan, alat listrik dan barang pecah belah, jasa service kendaraan bermotor, penggantian suku cadang, BBM/pelumas dan Belanja jasa kebersihan
1 tahun Jawa Barat Seluruh OPD/UPPD/ UPT/UPTD/Balai di lingkup pemprov Jawa Barat
IV - 136
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 03 03 65
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Tingkat pendapatan daerah : 0,26 PAD 76,96 % Dana Perimbangan 22,89 % Sumber lainnya yang sah 0,15 % Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah 55 % Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran 95 %
1 20 03 03 65 01 Kegiatan Penanganan Status Hukum Aset Bermasalah Terlaksananya Penanganan Status Hukum Aset Bermasalah ... kegiatan Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 02 Penyusunan Standar Harga Tertinggi/Standar Barang Tersusunnya dokumen Standar Harga Tertinggi/Standar Barang ... dokumen Kota Bandung Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 03 Pengkajian Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya Pengkajian Pemanfaatan Aset Tanah Milik ... dokumen Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 04 Analisa Kebutuhan Barang Terlaksanya Analisa Kebutuhan Barang ... dokumen Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 05 Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Komparasi/Implementasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
... kali Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan PAD Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan PAD ... kali Biro Otonomi Daerah dan kerjasama
1 20 03 03 65 07 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan
... kali Biro Otonomi Daerah dan kerjasama
1 20 03 03 65 08 Evaluasi Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Terlaksananya Evaluasi Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
... dokumen Biro Otonomi Daerah dan kerjasama
1 20 03 03 65 09 Fasilitasi Pembangunan sistem informasi arus pelaporan keuangan dan sumber pendapatan
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan sistem informasi arus pelaporan keuangan dan sumber pendapatan
... kali Biro Otonomi Daerah dan kerjasama
1 20 03 03 65 10 Pendataan Kelayakan Kendaraan Operasional milik Provinsi Jawa Barat
Terdatanya kendaraan Operasional yang tidak layak ... dokumen Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 11 Evaluasi Tanah milik Provinsi Jawa Barat Terciptanya Tertib Administrasi ... dokumen Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 20 03 03 65 12 Intensifikasi Pemungutan PKB dan BBNKB secara Terpadu
Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi
1 20 03 03 65 13 Implementasi Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2010 dan Analisis Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2011
Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi Kota Bandung Dipenda
1 20 03 03 65 14 Koordinasi dan fasilitasi pemungutan pendapatan Retribusi Daerah
Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi Kota Bandung Dipenda
1 20 03 03 65 15 Pendataan terhadap Perusahaan Industri yang menggunakan bahan bakar kendaraan beromotor pada kab/ kota se Jawa Barat
Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi Kota Bandung Dipenda
1 20 03 03 65 16 Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Pendapatan Daerah Kab/Kota se Jawa Barat
Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Akuntabel
Kota Bandung Dipenda
1 20 03 03 65 17 Penyempurnaan/Review terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tersedianya dokumen operasional Teknis Dinas Kota Bandung Dipenda
1 20 03 03 65 18 Optimalisasi Peningkatan Dendapatan Daerah dari Sektor Energi dan Pemberdayaan Mineral
Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dari sektor ESDM
APBD ESDM
IV - 137
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 03 04 DANA PERIMBANGAN 1 20 03 04 65
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Tingkat pendapatan daerah : 0,26 PAD 76,96 % Dana Perimbangan 22,89 % Sumber lainnya yang sah 0,15 % Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah 55 % Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran 95 %
1 20 03 04 65 01 Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparatur fungsional
Terlaksanannya penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
....... % Kota Bandung Inspektorat
1 20 03 04 65 02 Penunjang Pelaksanaan Tugas Pembantuan APBN di Jawa Barat
Terlaksananya tugas pembantuan APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
APBN Prov. Jabar Biro Pemerintahan Umum
1 20 03 04 65 03 Kegiatan Penyusunan Data Dasar Pegawai sebagai dasar perhitungan DAU dan Penggajian
Penyusunan Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kota ke Pemerintah Pusat
Kota Bandung Dispenda
Penyusunan Data Dasar Dana Perimbangan dan Penyusunan Laporan Dana Alokasi Umum (DAU), Tabungan Perumahan (Taperum), Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan PPh pasal 21.
Terlaksananya Pemutahiran Data Pegawai untuk basis Penyusunan Gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar
1 20 03 05 PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1 20 03 05 65
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Tingkat pendapatan daerah : 0,26 PAD 76,96 % Dana Perimbangan 22,89 % Sumber lainnya yang sah 0,15 % Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah 55 % Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran 95 %
1 20 03 05 65 01 Kegiatan Pemutahiran Data dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Tersusunnya laporan peleksanaan pemutahiran data dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah dan BAP hasil tindak Lanjut
..... dokumen APBD OPD Provinsi dan 26 Kab/kota
Inspektorat Provinsi
1 20 03 05 65 02 Kegiatan DESK Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya DESK Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat
.... kegiatan APBD Bandung Inspektorat Provinsi
1 20 03 05 65 03 Penyusunan dan Pembuatan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jawa Barat Tahun Anggaran 2009
Kota Bandung Biro Keuangan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD Triwulanan dan Semester berdasarkan SPJ dan SP2D
Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Keuangan
1 20 03 05 65 04 Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat
Diterbitnkannya SPM Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kota Bandung Biro Keuangan
Tersusunnya Pengesahan SPJ di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2009
Tersusunnya SPP, SPM, SPJ dan Laporan Keuangan Belanja Kepala Daerah
IV - 138
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 03 05 65 05 Rekonsiliasi Data Realisasi Belanja dan Pendapatan Asli
Daerah Tersedianya data Realisasi Belanja APBD yang Akuntabel Kota Bandung Biro Keuangan Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Akurat untuk Perhitungan Bagi Hasil Kab/Kota
1 20 03 05 65 06 Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Data Kas Daerah dengan SKPD dan Kabupaten/Kota
Akurasi data keuangan daerah Kota Bandung Biro Keuangan, Kasda
Tersedianya data informasi keuangan Tersedianya data penerimaan dan pengeluaran kas
1 20 03 05 65 07 Kegiatan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas PAD seluruh SKPD
Tersedianya laporan Kas Pemerintah Daerah Kota Bandung Biro Keuangan, Kasda
1 20 03 05 65 08 Kegiatan Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tersedianya sistem penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lebih akseptabel
Kota Bandung Biro Keuangan
1 20 03 05 65 09 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Pelaksanaan APBD Akhir Tahun Anggaran 2009.
Terlaksananya Fasilitasi Penatausahaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Kota Bandung Biro Keuangan
1 20 03 05 65 10 Kegiatan Fasilitasi, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat
Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Kota Bandung Biro Keuangan
1 20 03 05 60 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat keterampilan aparatur 80 % Tingkat profesionalisme aparatur 65 %
1 20 03 05 60 01 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui pengalokasian dana pengembangan karir dan pendidikan, pengadaan pakaian dinas, serta kesejahteraan pegawai melalui olah raga, kesehatan, kerohanian dan menjelang pensiun
1 Tahun Jawa Barat Seluruh OPD/UPPD/ UPT/UPTD/Balai di Pemprov Jawa Barat
1 20 03 05 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
100 %
1 20 03 05 60 01 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Tersedianya kebutuhan operasional kinerja dalam penyediaan ATK, cetakan/penggandaan, perjalanan dinas, makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan serta kebutuhan dasar seperti telepon, listrik, air dan gas
1 Tahun Jawa Barat Seluruh OPD/UPPD/ UPT/UPTD/Balai di Pemprov Jawa Barat
1 20 03 05 60 02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah APBD 26 Kab/Kota se Jabar
Biro Pemerintahan Umum
1 20 03 05 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja padaunit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran
95 %
Tingkat ketersediaan dokumen operasional 85 % 1 20 03 05 66 01 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal
SKPD Tersusunnya data laporan capaian kinerja meliputi laporan Renja, LKPJ, LAKIP/AKIP, penyusunan RKA/DPA, dan lap keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahun
1 tahun Jawa Barat Seluruh OPD/UPPD/ UPT/UPTD/Balai dan Biro di Pemprov Jawa Barat
1 20 03 05 66 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Pemerintahan Umum
RKA, DPA, LAKIP, RENJA, Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan Biro Pemerintahan Umum
Bandung Biro Pemerintahan Umum
IV - 139
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 05 KEPEGAWAIAN 1 20 05 14 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
1 20 05 14
58
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tingkat Produktivitas Aparatur 0,50 Tingkat Kasus Pelanggaran Disiplin dan Kasus Kepegawaian 65 %
1 20 05 14 58 01 Kegiatan Penilaian Prestasi Kerja PNSD Jawa Barat Terlaksananya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 2000 org Kota Bandung BKD Terlaksananya Penilaian Prestasi Kerja 800 org Penyusunan Data Base Pembuatan Aplikasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
1 kali
Tersosialisasikannya Aplikasi instrumen Penilaian Prestasi Kerja 1 kali 1 20 05 14 58 02 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya
Aparatur Terlaksananya Sosialisasi Peraturan serta Kedudukan Hukum PNSD di Kab/Kota
8 Kab/Kota Kota Bandung BKD
1 20 05 14 58 03 Kegiatan Peningkatan kemampuan PPNS terhadap Perda Meningkatnya kemampuan PPNS terhadap Perda 120 orang Bandung Satuan Pol PP 1 20 05 14 58 04 Kegiatan Pembinaan teknis Pol.PP selaku aparat trantib
dan penegakan Perda Terlaksananya Pembinaan teknis Pol.PP selaku aparat trantib dan penegakan Perda
200 orang Bandung Satuan Pol PP
1 20 05 14 58 05 Kegiatan Peningkatan Kualitas Aparatur Pengawasan melalui Bimtek (Bimtek SPIP & Bimtek Review Laporan Keuangan)
Meningkatnya Kualitas Aparatur Pengawasan melalui Bimtek (Bimtek SPIP & Bimtek Review Laporan Keuangan)
kali Kota Bandung Itwilprop
1 20 05 14 58 06 Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat Terlaksananya Analisis Kebutuhan Diklat 4 jenis Bandung Bandiklatda 1 20 05 14 58 07 Kegiatan Pengembangan Sistem Instruksional Terlaksananya Pengembangan Sistem Instruksional 2 kurikulum Bandung Bandiklatda 1 20 05 14 58 08 Kegiatan Pengangkatan CPNSD Prov. Jabar Formasi dan Peta Jabatan PNSD 15.000 org Bandung BKD
Pengadaan CPNS dari Umum Th. 2010 15.000 org Evaluasi Program Pengangkatan CPNSD dari Tenaga Honorer 4.248 org Analisis/Kajian Formasi dan Penempatan PNS 15.000 org Bantuan Biaya bg Honorer yg hbs masa bhakti 200 org
1 20 05 14 58 09 Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Bagi PNSD, Badan dan Masyarakat
Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNS, Badan dan Masyarakat 150 org Bandung BKD
1 20 05 14 58 10 Kegiatan Pengelolaan Mutasi Kepegawaian dan Kenaikan Pangkat PNSD Jawa Barat
Kenaikan Pangkat Satu Atap periode April 2010 1.000 org Bandung BKD Kenaikan Pangkat Satu Atap periode Okt 2010 1.000 org Penggujian Kesehatan dan Peningkatan Status CPNSD 822 org Terlaksananya Ujian Dinas 27 Kab/Kota Terlaksananya Ujian Penyesuaian Ijazah 27 Kab/Kota Terlaksananya Sumpah Janji PNS Terlaksananya pensiun dini terbatas
1 20 05 14 58 11 Kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD Prov. Jabar serta Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Assesment CPNSD 499 org APBD Bandung BKD Penempatan CPNSD 499 org Terlayaninya Pelayanan Perpindahan antar Kab/Kota 27 kab/kota Terlaksananya Fasilitasi Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen
4 bln
1 20 05 14 58 12 Kegiatan Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN, Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan dan Kerjasama Kediklatan dan Bantuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan PNSD Prov. Jabar
Terlaksananya seleksi Capra IPDN 700 org APBD Bandung BKD Terlaksananya Seleksi Calon Mahasiswa TB 200 org Terlaksananya Penunjang Keg. Pusat dan Kerjasama Diklat 1 paket Terfasilitasinya Seleksi Dikpim III dan IV Kab/Kota 27 Kab/Kota Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bg Aparatur
200 org
IV - 140
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 05 14 58 13 Kegiatan Penempatan dalam Jabatan Struktural dan
Pengembangan dalam Jabatan Fungsional di Prov. Jabar
Terlaksananya Penempatan dalam Jabatan Struktural 500 org APBD Bandung BKD Penyusunan standar Kompetensi Jabatan Pejabat Struktural sesuai PP 41/2007
5 buku
Terevaluasinya Jabatan 1 kali Terlayaninya Assesment dan Konseling 300 org terlaksananya Pengembangan dalam Jabatan Fungsional di Jabar
250 org
Terlaksananya Pembinaan Pejabat Fungsional di lingkup Pemprov Jabar
300 org
1 20 05 14 58 14 Kegiaatan Penyusunan Pedoman Pembinaan Mental PNSD
Tersusunnya Pedoman Pembinaan Mental PNSD Pemerintah Propinsi Jawa Barat
50 buku APBD Kota Bandung BKD
Terlaksananya seminar peningkatan produktivitas dan kinerja aparatur Pemerintah Propinsi Jawa Barat
2 kali
Terlaksananya pelaporan pembinaan mental PNSD aparatur Pemerintah Propinsi Jawa Barat
25 orang
1 20 05 14 58 15 Kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin PNS
Sekretariat Tim Disiplin dan proses penjatuhan hukuman 50 orang APBD Kota Bandung BKD Fasilitas penyelesaian masalah/ sengketa kepegawaian 25 orang Fasilitas Pemberian Izin kepada PNS (Izin Cerai, Izin Cuti, Izin Kepala Desa/ Kepala Daerah)
35 orang
Pembinaan Disiplin dan kedudukan hukum ke SOPD 8 SOPD Bimtek bagi para pengelola kepegawaian tentang Tatacara Penjatuhan Hukum Disiplin
100 orang
Pembuatan/Cetak Buku Peraturan Kepegawaian dan Peraturan Disiplin, pembuatan baliho
100 eksemplar, Baliho untuk semua SOPD
Pelaksanaan Sumpah Janji 1115 org SOPD Bimtek prosedur penjatuhan disiplin 12
1 20 05 14 58 16 Kegiatan Pembinaan Kearsipan Sekretariat DPRD dan Penyusunan Akusisi Arsip
Terlaksananya Pembinaan Kearsipan Sekretariat DPRD dan Penyusunan Akusisi Arsip
2 keg APBD Bandung Setwan DPRD
1 20 05 14 58 17 Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan
Terlaksananya Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan
1 keg APBD Bandung Setwan DPRD
1 20 05 14 58 18 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD
6 keg APBD Bandung Setwan DPRD
1 20 05 14 58 19 Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Kantor Perwakilan
Tersedianya Profesionalisme aparatur Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
kegiatan APBD Jakarta Kantor Perwakilan
1 20 05 14 58 20 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Penyiaran
Meningkatnya kinerja Sumber Daya Manusia Lembaga Penyiaran
kegiatan APBD Bandung KPID Jawa Barat
1 20 05 14 58 21 Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat serta Pengelolaan Jabatan Fungsional
Meningkatnya Kemampuan aparatur dalam Pengembangan di Bidang Perencana
kegiatan APBD Bandung BAPPEDA
1 20 05 14 58 22 Kegiatan peningkatan kemampuan aparatur Bidang Keprotokolan dan Humas melalui Bintek
Meningkatnya Kemampuan aparatur dan disiplin aparatur kegiatan APBD Bandung Biro Humas,Protokol dan Umum
1 20 05 14 58 23 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur BAPUSIPDA
Terselenggaranya administrasi penilaian angka kredit Jafung pustakawan dan arsiparis
500 Jafung Pustakawan dan Arsiparis
APBD Bandung BAPUSIPDA
1 20 05 14 58 24 Kegiatan Pembinaan SDM Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat
Terbunanya Jafung pustakawan dan arsiparis di Jawa Barat 25 52
Kab/Kota OPD
Bandung BAPUSIPDA
1 20 05 14 58 25 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bandiklatda
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Bandiklatda 50 org Bandung Bandiklatda
1 20 05 14 58 26 Kegiatan Perencanaan Kediklatan Terlaksananya Perencanaan Kediklatan 3 kali Bandung Bandiklatda 1 20 05 14 58 27 Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Struktural Terselenggaranya Diklat Struktural 120 org Bandung Bandiklatda
IV - 141
1 2 3 4 5 6 7 8 1 20 05 14 58 28 Kegiatan Diklat Fungsional Terselenggaranya Diklat Fungsional 150 org Bandung Bandiklatda 1 20 05 14 58 29 Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum Terselenggaranya Diklat Teknis Umum 240 org Bandung Bandiklatda 1 20 05 14 58 30 Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif Terselenggaranya Diklat Teknis Substantif 240 org Bandung Bandiklatda 1 20 05 14 58 31 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran
Hukum Masyarakat Terlaksananya, terbinanya serta terpilihnya kadarkum dalam masyarakat hukum
100 orang 26 kabupaten dan kota
Biro Hukum dan HAM
3 kelompok keluarga sadar hukum
1 20 05 14 58 32 Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Kantor Perwakilan
Tersedianya Profesionalisme aparatur Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Jakarta Kantor Perwakilan
1 20 05 14 58 33 Peningkatan Disiplin dan Kemampuan Aparatur Jawa Barat Bakesbanglinmas
1 20 05 14 58 34 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur BPLHD serta Pengelolaan Jabatan Fungsional
Tercapainya upaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Badan dalam pelaksanaan tugas
1 paket APBD Jawa Barat BPLHD
1 20 05 14 58 35 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dinas ESDM
Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan aparatur Dinas ESDM
1 laporan APBD Bandung Dinas ESDM
1 20 05 14 58 36 Kegiatan Peningkatan Kinerja Para Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas SDM para pengelola Keuangan di lingkungan Setda dalam penatausahaan keuangan yang cepat, tepat dan akurat
Kota Bandung Biro Keuangan
1 20 05 14 58 37 Kegiatan Bintek Penatausahaan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
Terbinanya Penatausahaan diseluruh SKPD di linglingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
….. kali Kota Bandung Biro Keuangan
1 20 05 14 58 38 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
Tersekenggaranya diklat teknis apatur 93 orang APBN Kab. Cinjur dan Kota Bogor
1 21 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,07 1 21 01 PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 1 21 01 06 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH
DESA DAN KELURAHAN
1 21 01 06 68 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
90 % 0,04
Tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
75 %
Jumlah LSM 200 Jumlah Ormas 410 Tingkat keterlibatan LSM dan ormas dalam penetapan kebijakan
70 %
1 21 01 06 68 01 Kegiatan Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat
• Meningkatnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri
• Meningkatnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi program Beras Miskin, Keluarga Harapan, Konversi Mitan ke Gas dan Bantuan Langsung Tunai
26 kab/kota 26 kab/kota Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 01 06 68 02 Kegiatan Revitalisasi dan Pembinaan Posyantekdes di Jawa Barat
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang informasi teknologi melalui Posyantekdes
40 orang 8 kab/kota Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 01 06 68 03 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir
Menngkatnya Perekonomian desa pesisir 60 orang 8 kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
IV - 142
1 2 3 4 5 6 7 8 1 21 01 01 68 04 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa 26 Kabupaten/Ko
ta • Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
• Biro Bina Pemerintahan Umum
1 21 01 06 68 05 Kegiatan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam Pembangunan Desa
26 kab/kota 26 kabupaten/ kota Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 01 06 68 06 Kegiatan Pemasyarakatan dan Pengembangan Gelar Teknologi Tepat Guna
• Terwujudnya promosi peralatan TTG pengrajin Jawa Barat di tingkat nasional,
• Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan TTG
26 kab/kota 26 kabupaten/ kota Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 01 06 68 07 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Kelompok Usaha dan Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dalam kemiskinan di Jawa Barat
Meningkatnya penguatan ekonomi kelompok usaha masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap perbankan
26 kab/kota Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 01 06 68 08 Pemantapan Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan
Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masayarakat perdesaan
APBN Kota Bandung
1 21 01 06 68 09 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan
Meningkatnya keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program PNPM mandiri
APBN Provinsi Jawa Barat
1 21 02 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
1 21 02 03 PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT 1 21 02 03 69
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Tingkat ketrampilan perangkat desa 30% 0,03 Tingkat Pengetahuan Perangkat Desa 20% Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
30%
Tingkat pelayanan pemerintahan desa 30% Tingkat tertib dokumen administrasi pemerintahan desa 35% Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa 80%
1 21 02 03 69 01 Kegiatan Pelatihan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Meningkatnya kemampuan aparat desa/kelurahan dalam penyusunan potensi
52 Desa/ kelurahan
26 kabupaten/ kota Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 02 03 69 02 Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Terwujudnya lomba Desa dan Kelurahan 179
DesaKelurahan
26 kabupaten/ kota Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1 21 02 03 69 03 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI Mannggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa
Meningkatnya tingkat pembangunan desa/kelurahan dan berkembangnya hasil-hasil kegiatan TMMD
2 manunggal 11 kabupaten/ kota 23 kab/kota BSMSS
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
IV - 143
1 2 3 4 5 6 7 8 1 21 02 03 69 04 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tersusunnya Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
17 Kab Provinsi Biro Pemerintahan Umum
1 21 02 03 69 05 Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2690
Kab/KotaDesa
APBD Bandung Biro Pemerintahan Umum
1 21 02 03 69 06 Saba Desa MDS Tersedianya hasil identifikasi implementasi kebijakan pembangunan perdesaan dan permasalahannya
APBD Kota Bandung dan 17 Kab/Kota
Biro Pemerintahan Umum
1 21 02 03 69 07 Fasilitasi Perencanaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kelurahan
APBD Kabupaten/Kota Wilayah Kerja BKPP Wil. I-IV
Biro Pemerintahan Umum
1 21 02 03 69 08 Perencanaan Kebijakan Pengembangan Perdesaan (Penelusuran Kebutuhan Pengembangan Desa di Jawa Barat
Terpetakannya karakteristik dan kompetensi desa untuk bahan perencanaan kebijakan pembangunan wilayah perdesaan.
APBD Kabupaten/Kota Wilayah Kerja BKPP Wil. I-IV
Biro Pemerintahan Umum
1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG SOSIAL 1 22 05 SUB BIDANG PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL
1 22 05 06 SUB-SUB BIDANG … 1 22 05 06 70 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,15% dari APBD
Indikasi Kegiatan : 1 22 05 06 70 01 Peningkatan Penanganan Lanjut Usia dalam Panti
BPSTW Terlaksananya kegiatan penanganan lanjut usia dalam panti 350 org APBD dan Non
APBD, APBN
Kab. Bandung, Garut, Karawang dan Kota Bogor
Dinas Sosial
1 22 05 06 70 02 Penanganan Gelandangan dan Pengemis di BPSBK Terlaksananya peningkatan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis
350450
Orang GemisPMKS
APBD dan Non APBD, APBN
Kab. Bandung Barat Kab. Cirebon
Dinas Sosial
1 22 05 06 70 03 Peningkatan Penanganan Wanita Tuna Susila di BPSWTS Terlaksananya peningkatan penanganan terhadap WTS 160 Orang APBD dan Non APBD, APBN
Kab. Cirebon Kab. Sukabumi
Dinas Sosial
1 22 059999
06 70 04 Pemulihan Sosial Penyandang Cacat dalam Panti di BPSPC
Terlaksananya pemulihan sosial penyandang cacat di dalam panti
100 Orang APBD dan Non APBD
Kota Cimahi
1 22 05 06 70 05 Pengembangan Sosial Anak dalam Panti di BPSA Terlaksananya bimbingan bagi anak penyandang PMKS di dalam panti
220 orang 80 220 640
Anak Putus Sekolah Anjal AT Anak U`sia SD
APBD dan Non APBD, APBN
Kota Cimahi Kab. Ciamis Kab. Garut Kab. Subang Kota Bogor Kota Bandung
Dinas Sosial
1 22 05 06 70 06 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Terlantar Terlaksananya perlindungan dan pelayanan sosial anak terlantar
120120 20 150
Ortu ATOrtu di Anjal Anak Balita Terlantar Anak (HAN)
APBD dan Non APBD, APBN
Kota Cimahi Kab. Garut Kab. Cianjur Kab. Sumedang Kota Bandung
Dinas Sosial
1 22 05 06 70 07 Akses Pelayanan Sosial Penyandang Cacat Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang cacat 80 Orang APBD dan Non APBD, APBN
3 Kab/Kota Dinas Sosial
1 22 05 06 70 08 Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
Terlaksananya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga berumah tidak layak huni
200
KK di 5 Kab, masing-masing 40 KK
APBD dan Non APBD, APBN
Kab. Sumedang Kab. Majalengka Kab. Subang Kab. Bekasi Kab. Bandung
Dinas Sosial
IV - 144
1 2 3 4 5 6 7 8 1 22 05 06 70 09 Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Kelompok Usaha
Bersama Terwujudnya pemberdayaan terhadap keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama
400 KK APBD dan Non APBD
Kab. Garut Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kota Bogor
Dinas Sosial
1 22 05 06 70 10 Akses Perlindungan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Terlaksananya perlindungan lanjut usia terlantar di luar panti
60 Orang APBD dan Non APBD
Kab. Sukabumi Kab. Purwakarta Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Bandung Kota Banjar
Dinas Sosial
1 22 05 06 70 11 Peningkatan Penanganan dan Pemulihan Tuna Sosial Terlaksananya peningkatan pena nganan dan pemulihan bagi tuna sosial
200 40 30
Orang resiko tinggi Orang Toma KBS TS Eks Binaan 2007-2008
APBD, APBN dan Non APBD
Dinas Sosial
1 22 05 06 70 12 Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat
Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat adat
80 KK di Kab. Masing2 Kab 40 KK
APBD, APBN dan Non APBD
Dinas Sosial
1 22 05 06 70 13 Pemulihan Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba Berbasis Masyarakat
Terlaksananya pemulihan sosial terhadap anak nakal & korban narkoba berbasis masyarakat
125 Orang APBD, APBN dan Non APBD
Kab. Karawang Kota Bandung Kab. Sukabumi Kab. Subang Kab. Sumedang
Dinas Sosial
1 22 05 06 70 14 Pemulihan Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika di BPSPP
Terlaksananya pemulihan sosial terhadap anak na9kal dan korban narkoba
80 100
Orang Anak Nakal Orang Eks Penyalahgunaan Narkoba
APBD, APBN dan Non APBD
Kab. Bandung Barat Kab. Bogor
Dinas Sosial
1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG SOSIAL 1 22 04 SUB BIDANG PENGUMPULAN UANG ATAU
BARANG (SUMBANGAN SOCIAL)
1 22 04 06 SUB-SUB BIDANG … 1 22 04 06 70 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,15 dari APBD Provinsi
Indikasi Kegiatan : 1 22 04 06 70 01 Koordinasi dan fasilitasi penanganan WTS, Lansia,
Masalah anak, anak jalanan, penyandang cacat. 1. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan WTS APBD Jawa Barat Biro Bangsos 2. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan Lansia Jawa Barat Biro Bangsos 3. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan
masalah anak Jawa Barat Biro Bangsos
4. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan anak jalanan
Jawa Barat Biro Bangsos
5. Meningkatnya sinerjitas pelaksanaan penanganan penyandang cacat
Jawa Barat Biro Bangsos
1 22 04 06 70 02 Koordinasi dan fasilitasi bidang pengembangan sosial dan kesetiakawanan sosial di jawa barat
Meningkatnya sinergitas program bidang pengembangan sosial
APBD Bandung Biro Bangsos
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai sosial Bandung Biro Bangsos
IV - 145
1 2 3 4 5 6 7 8 1 22 04 06 70 03 Peningkatan koordinasi penanganan komunitas adat
terpencil di jawa barat Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada komunitas masyarakat adat
APBD Kab. Bogor, Tasikmalaya, Sukabumi
Biro Bangsos
1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG SOSIAL 1 22 06 SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PENDAYAGUNAAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
1 22 05 06 SUB-SUB BIDANG … 1 22 05 06 71 Program Pemantapan Kelembagaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 0,27 dari APBD
Indikasi Kegiatan : 1 22 05 06 71 01 Pemantapan P4GN dalam Rangka Pembinaan UKS dan
UKM Anti Narkoba APBD Jawa Barat Badan
Narkotika Provinsi
1 22 05 06 71 02 Fasilitasi Pendidikan, Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Penyuluh P4GN bagi Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda, Tenaga Pendidik, dan Organisasi Masyarakat Lainnya serta Desa Saga Narkoba dan bagi aparatur
APBD Jawa Barat Badan Narkotika Provinsi, Dinsos, Disorda, BPM-PD dan Yansos
1 22 05 06 71 03 Upaya Peningkatan SDM Bidang Terapi dan Rehabilitasi APBD Jawa Barat Badan Narkotika Provinsi
1 22 05 06 71 04 Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Provinsi
APBD Jawa Barat Badan Narkotika Provinsi
1 22 05 06 71 05 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Bagi Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
Penyuluhan dan Bimsos bagi pelaku usaha kesejahteraan sosial
80 Orang APBD Jawa Barat Dinas Sosial
Terlaksananya sosialisasi pendaya-gunaan sumber dana sosial
60 Orang
1 22 05 06 71 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kesos
Buku Renja1 Pergub dan 40 Juknis MPU Bidang Kesos
APBD Jawa Barat Dinas Sosial
1 22 05 06 71 07 Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial di BPPS
Meningkatnya kemampuan tenaga kesejahteraan sosial 700 Orang APBD Jawa Barat Dinas Sosial
1 22 05 06 71 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Tersusunnya laporan akhir tentang Kinerja Pembangunan Kesos
4 Dokumen APBD Jawa Barat Dinas Sosial
1 22 05 06 71 09 Pemberdayaan Karang Taruna dalam Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
Terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial
75 Karang Taruna
APBD Jawa Barat Dinas Sosial
1 22 05 06 71 10 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku UKS Berbasiskan Masyarakat
Meningkatnya wawasan Orsos dan PSM dalam pelaksanaan UKS
Orsos, BKPS, PSM Andalan
APBD 20 Kab/Kota Dinas Sosial
1 22 05 06 71 11 Penyusunan Data Kesejahteraan Sosial Tersusunnya data dan informasi pembangunan kesos 50 Dokumen/ Buku Data PSKS dan PMKS Informasi Pemb. Kesos mealui Website
APBD Jawa Barat Dinas Sosial
IV - 146
1 2 3 4 5 6 7 8 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG SOSIAL 1 22 14 SUB BIDANG NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN, KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
1 22 14 06 SUB-SUB BIDANG … 1 22 14 06 71 Program Pemantapan Kelembagaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 0,27% dari APBD
Provinsi
1 22 14 06 71 01 Fasilitasi dan koordinasi penanganan kepahlawanan dan nilai-nilai kejuangan
1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan (LVRI, DI + D45, KCVRI, PEPABRI dan WARKAURI)
APBD Jawa barat Biro Bangsos
2. Tumbuhnya solidaritas masyarakat terhadap jasa-jasapara perintis kemerdekaan dan kepahlawanan
APBD Bandung Biro Bangsos
3. Terinformasinya nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan pada generasi muda
APBD Jawa barat Biro Bangsos
4. Meningkatnya pemahaman generasi penerus melalui sosialisasi pelestarian dan nilai-nilai kejuangan.
Jawa barat Biro Bangsos
1 22 14 06 71 02 Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial janda PKRI serta pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan
1. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesejahteraan Janda PKRI
APBD Jawa barat Biro Bangsos
2. Terwujudnya penghargaan atas perjuangan dan pengorbanan para perintis kemerdekaan dan pahlawan
APBD Bandung Biro Bangsos
1 22 14 06 71 03 Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi keperintisan melalui organisasi kejuangan dan Pembinaan Pahlawan daerah Jawa Barat
1. Terfasilitasinya peningkatan pemahaman pelestarian dan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan bagi organisasi kejuangan
APBD Jawa barat Biro Bangsos
2. Tersedianya fasilitasi dan koordinasi Badan Pembina Pahlawan Daerah melalui sosialisasi gerakan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial daerah Jawa Barat
APBD Jawa barat Biro Bangsos
3. Terinformasinya nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan pada generasi muda
APBD Jawa barat Biro Bangsos
1 22 14 06 71 04 Sosialisasi dan Penyusunan Pedoman Kebijakan Pemberdayaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1. Adanya penetapan agar nilai-nilai kegiatan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan yang dijiwai semangat nilai 45 yang djungjung tinggi, dikembangkan dan dilestarikan melalui pendidikan
APBD Bandung Biro Bangsos
2. Tersedianya pedoman bagi generasi muda untuk melestarikan nilai-nilai kepeloporan, keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan di Jawa Barat
APBD Bandung Biro Bangsos
1 22 14 06 71 05 Peningkatan Pelayanan Kesos Janda PKRI serta Pelestarian Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kejuangan
Terwujudnya peningkatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan ke sejahteraan PKRI
50350 7
PKRI,Janda PKRI Pahlawan Nasional
APBD dan APBN Jawa Barat Dinas Sosial
1 WAJIB 1 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 01 KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 01 01 KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya 0,004 %
01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya di Jawa Barat
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat
1 Paket APBD 4 WKPP Disparbud/ Biro Yansosdas
IV - 147
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman
Budaya 0,005 %
01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Apresiasi Masyarakat terhadap Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda; Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Generasi Muda; Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan dan Pengakuan HAKI Bidang Seni dan Budaya; Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Seni dan Budaya Jawa Barat
4 Paket APBD Bandung Disparbud/ Biro Yansosdas, Disorda
1 WAJIB 1 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 02 PELAKSANAAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 02 01 PENYELENGGARAAN Program Pengembangan Nilai Budaya 0,086 % 01 Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Benda
Cagar Budaya - 15- 50 - 48 - 3 - 2020
KaliSitus Buah Lokasi M2
APBD Jawa Barat Disparbud
02 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, dan Sastra Daerah
Terlaksananya Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah
- 1100- 35 - 6 - 4 - 12 - 5 - 3
PelajarPakar Jenis Wilayah Kali Kali Buku
APBD Jawa Barat Disparbud
03 Peningkatan Apresiasi Permuseuman Jawa Barat Meningkatnya Apresiasi Permuseuman Jawa Barat
- 68000- 26 - 300 - 250 - 5
OrangNaskah Kuno Buah Koleksi Buah Jenis Replika
APBD Jawa Barat Disparbud
04 Pembinaan Pelestarian & Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah & Nilai Tradisional
Terlaksananya Pelestarian & Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah & Nilai Tradisional
- 4- 1 - 2 - 1 - 4
WilayahDraft Masterplan Will & Museum di Jabar Kali Workshop Dokumen
APBD Jawa Barat Disparbud
05 Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah serta Nilai-nilai Tradisional Jawa Barat
Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah serta Nilai-nilai Tradisional Jawa Barat
- 5000- 1 - 1 - 2 - 1 - 24
ExemplarDokumen Buku Kali Paket Kab/kota
APBD Jawa Barat Disparbud
IV - 148
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pengelolaan kekayaan dan keragaman
budaya 0,105 %
01 Peningkatan Apresiasi Seni dan Pembinaan serta Pengembangan Seni Budaya Daerah di Taman Budaya
Meningkatnya Apresiasi Seni dan Pembinaan serta Pengembangan Seni Budaya Daerah di Taman Budaya
- 3- 5801 - 120 - 452 - 400
Jenis Kesenian Seniman Kali Pelajar Orang
APBD Jawa Barat Disparbud
02 Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional Jawa Barat
Terlaksananya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional Jawa Barat
- 26- 8 - 7 - 26 - 11594 - 1300 - 52
Kab/KotaWilayah Kali Jenis Seniman Pelajar Kesenian
APBD Jawa Barat Disparbud
03 Pemanfaatan dan Pengembangan Seni Kontemporer dan Perfilman Jawa Barat
Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengembangan Seni Kontemporer dan Perfilman Jawa Barat
- 4- 24
WilayahKali
APBD Jawa Barat Disparbud
04 Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kelembagaan Sumber Daya Kesenian
Meningkatnya upaya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kelembagaan Sumber Daya Kesenian
- 15- 7 - 7 - 9 - 1 - 2
JenisKab/Kota Pengrajin Kali Buku Lokasi
APBD Jawa Barat Disparbud
05 Fasilitasi Minat Bakat Seni kepada Masyarakat Terfasilitasinya Minat Bakat Seni kepada Masyarakat - 121
Kali
APBD Jawa Barat Disparbud
06 Peningkatan Informasi dan Promosi Budaya di BP. Anjungan TMII
Meningkatnya Informasi dan Promosi di BP. Anjungan TMII - 183
Kali
APBD Jawa Barat Disparbud
07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gelar Karya, Kreativitas Seni dan Budaya Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gelar Karya, Kreativitas Seni dan Budaya Daerah
- 1 Paket APBD Jawa Barat Disparbud
2 PILIHAN 2 5 BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 5 01 PELAKSANAAN BIDANG KEPARIWISATAAN 2 5 01 88 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan
mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali
0,078
Terfasilitasinya diversifikasi lingkup dan ragam destinasi wisata termasuk wisata ziarah (pilgrimage tourism)
Meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumberdaya manusia pemandu pariwisata
Meningkatnya kenyamanan dan keamanan berwisata
IV - 149
1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 01 88 01 Penataan dan Diversifikasi Produk dan Daya Tarik Wisata Meningkatnya kualitas ODTW yang berdaya saing tinggi 4 paket Kawasan Puncak : Kab
Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kota Bogor dan Kab Purwakarta. Untuk Bandung Raya : Kota Bandung, Kab Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab Subang, Sumedang dan Kab Garut. Untuk Kawasan Budaya Pesisir/Hutan Lindung : Kab Indramayu, Kota Cirebon, Kab Majalengka dan Kab Kuningan. Kawasan Pangandaran
Disparbud Tersedianya, data, pedoman dan panduan pengembangan ODTW
2 5 01 88 02 Sosialisasi dan Pelatihan tenaga pariwisata Jawa Barat Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM pariwisata 4 paket Kawasan Puncak : Kab Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kota Bogor dan Kab Purwakarta. Untuk Bandung Raya : Kota Bandung, Kab Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab Subang, Sumedang dan Kab Garut. Untuk Kawasan Budaya Pesisir/Hutan Lindung : Kab Indramayu, Kota Cirebon, Kab Majalengka & Kuningan. Kawasan Pangandaran
Disparbud
2 5 01 88 03 Pemberdayaan dan peningkatan kemitrausahaan Meningkatnya pemberdayaan dan kemitrausahaan dalam pembangunan pariwisata di Jawa Barat
26 kab/kota Disparbud
2 5 01 88 04 Pengembangan Usaha Pariwisata Terlaksanannya kegiatan-kegiatan penunjnag kepariwisataan
26 kab/kota Disparbud
2 5 01 88 05 Perencanaan Pengendalian dan Penyebarluasan Informasi Kebudayaan dan Kepariwisataan Jawa Barat
Tersusunnya dokumen perencanaan kebudayaan & kepariwisataan Jabar
1 Dokumen Provisni Disparbud
Terwujudnya pengendalian program kepariwisataan & kebudayaan Jabar
1 paket
Tersusunnya data dan informasi kepariwisataan dan kebudayaan
1 Paket
06 Sinkronisasi kebijakan Pariwisata di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terwujudnya sinergitas kebijakan pariwisata di jawa Barat 4 paket Provinsi Biro Administrasi Perekonomian
IV - 150
1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 03 PELAKSANAAN BIDANG KEPARAWISATAAN 2 5 03 01 PENYELENGGARAAN 2 5 03 01 89 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat
0,048
2 5 03 01 01 Promosi Pariwisata dalam dan luar negeri Terinformasikannya promosi pariwisata Jawa Barat melalui event promosi di dalam dan luar negeri, dan tersedianya media Info & promosi baik cetak maupun elektronik
2 paket 8 Provinsi di Dalam Negeri dan 6 negara di Luar Negeri
Disparbud
2 5 03 01 02 Peningkatan Citra Promosi dan Informasi Pariwisata di jawa Barat
Terfasilitasnya pengembangan pariwisata Jawa Barat melalui promosi pariwisata di TMII
1 paket TMII Disparbud
WAJIB 1 24 BIDANG STATISTIK 0,07 1 24 04 STATISTIK KHUSUS 1 24 04 01 PENGEMBANGAN JEJARING STATISTIK KHUSUS 80% 1 24 04 01 75 Program Pengembangan Data Informasi/
nformasi/Statistik Daerah Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah 0,07
1 24 04 01 75 01 Kegiatan Evaluasi/Pemutakhiran Data Pengelolaan Barang Milik Daerah
Biro Pengelolaan Barang Daerah
1 24 04 01 75 02 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem Data Statistik dan Informasi
Tersedianya informasi statistik di bidang ekonomi, bidang sosial dan lintas sektor yang berkualitas, lengkap, akurat dan mutakhir di BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Kab/Kota
APBN Provinsi Jawa Barat
1 25 BIDANG KEARSIPAN 0,03 1 25 01 KEARSIPAN 1 25 01 02 PEMBINAAN 1 25 01 02 76
Program Pengembangan Kearsipan Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan 75% 0,03 Tingkat penerapan teknologi informasi dalam adm. kearsipan
85%
Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian dokumen/arsip daerah
85%
Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah 85% Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat
85%
1 25 01 02 76 01 Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolan Arsip Sekretarist Daerah
• Tersedianya data kearsipan yang mendukung Manajemen Pemerintah Daerah
• Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip
• Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik
Provinsi Jawa Barat Biro Humas,Protokol dan Umum
1 25 01 02 76 02 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Dinamis dan Statis Terkelolanya khasanah arsip dinamis dan statis Pemerintah Prov. Jabar
60.000 Boks Arsip Jawa Barat BAPUSIPDA
1 25 01 02 76 03 Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan Tersebarnya informasi kearsipan kepada masyarakat 12 Bulan Jawa Barat BAPUSIPDA 1 25 01 02 76 04 Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Kearsipan di Jawa
Barat OPD Provinsi dan Kab/kota 52 26 OPD
Kab/Kota Jawa Barat BAPUSIPDA
1 25 01 02 76 05 Peningkatan Pelaksanaan Akuisisi dan Pelestarian Kearsipan
Terselamatkannya arsip/dokumen pemerintah 12 Kab/Kota Jawa Barat BAPUSIPDA
1 25 01 02 76 06 Peningkatan Sistem Penataan Kearsipan Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan para pengguna arsip
1 kegiatan Kota Bandung Dipenda
1 25 01 02 76 07 Peningkatan Perngelolaan Kearsipan Terkelolanya arsip pada Dinas Bina Marga Kota Bandung Dinas Bina Marga 1 25 01 02 76 08 Penerapan Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi Terselenggaranya diklat kearsipan 1 Angkatan APBN Provinsi Jawa Barat
IV - 151
1 2 3 4 5 6 7 8 1 WAJIB 1 PERPUSTAKAAN 1 01 PERPUSTAKAAN 1 01 01 KEBIJAKAN Program dan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan 0,003 %
01 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perpustakaan
Adanya sinergitas perencanaan antara lembaga perpustakaan daerah dan pusat
1 Kali APBD Bandung Bapusipda
02 Penyusunan Master Plan Pembangunan Perpustakaan Khusus Jawa Barat Berstandar Internasional
Tersedianya Master Plan Pembangunan Perpustakaan Khusus Jawa Barat Berstandar Internasional
1 Paket APBD Bandung Bapusipda
1 WAJIB 1 PERPUSTAKAAN 1 01 PERPUSTAKAAN 1 01 02 PEMBINAAN TEKNIS PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 0,042 %
01 Fasilitasi Peningkatan Budaya Baca Terwujudnya masyarakat Gemar Membaca 12 Kali APBD Jawa Barat Bapusipda 02 Peningkatan Layanan Perpustakaan umum Terwujudnya pemberdayaan perpustakaan umum di Jawa
Barat 27 Perpustakaan APBD 26 Kab/Kota Bapusipda
03 Pemberdayaan Kelembagaan Perpustakaan di Jawa Barat
terbinanya pengelola perpustakaan pondok pesantren, desa dan panti asuhan di Jawa Barat
60 Kali APBD Jawa Barat Bapusipda
1 WAJIB 1 PERPUSTAKAAN 1 01 PERPUSTAKAAN 1 01 03 PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI
NASIONAL
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
0,005 %
01 Pelestarian Bahan Perpustakaan Terpeliharanya bahan perpustakaan 1.000 eksemplar APBD Bandung Bapusipda 02 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah
Budaya Jawa Barat serta Implementasi UU No. 4 Tahun 1990
Tersedianya karya cetak dan karya rekam tentang Jawa Barat
1.000 eksemplar APBD Bandung Bapusipda
2 URUSAN PILIHAN 2 01 BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN 2 01 04 SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 2 01 04 00 SUB-SUB BIDANG BUDIDAYA LAUT, PAYAU
DAN TAWAR
2 01 04 00 78 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Meningkatnya produksi perikanan 0,01% Indikasi Kegiatan: 2 01 04 00 78 01 Fasilitasi pengembangan usaha perikanan Terfasiltasinya pengembangan usaha perikanan Regulasi
pengembangan usaha perikanan Jabar
Dokumen APBD Jawa Barat Biro Binprod BKPP, Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 04 00 78 02 Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan serta validasi Data
Tersusunnya perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan dan data base
Dokumen APBD Jawa Barat Biro Binprod BKPP, Dinas Perikanan dan Kelautan
IV - 152
1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 04 SUB BIDANG PERIKANAN TANGKAP 2 01 04 00 SUB-SUB BIDANG PENANGKAPAN DI LAUT DAN
PERAIRAN UMUM
2 01 04 00 79 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap Terfasilitasinya pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Dokumen 0,01% Jawa Barat Biro Binprod BKPP, Dinas Perikanan dan Kelautan
Indikasi Kegiatan: 2 02 BIDANG PERTANIAN 2 02 01 SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
2 02 01 01 SUB-SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 02 01 01 80 Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian
0,01%
Indikasi Kegiatan: 1 13 04 01 80 01 Fasilitasi peningkatan produksi pertanian Terfasilitasinya target dan sasaran produksi pertanian Target produksi
& produktivitas pertanian
Pergub APBD Jawa Barat Biro Binprod, BKPD Provinsi, Dinas Pertanian
1 13 04 01 80 02 Perencanaan Pembangunan Pertanian dan validasi Data
Tersusunnya perencanaan pembangunan pertanian dan data base
Dokumen APBD Jawa Barat Biro Binprod, BKPD Provinsi, Dinas Pertanian
2 02 02 SUB BIDANG PERKEBUNAN 2 02 02 01 SUB-SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN
PERKEBUNAN
2 02 02 01 80
Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian
0,01%
Meningkatnya pendapatan usahatani komoditi pertanian, perkebunan, dan peternakan
Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian serta penerapan teknologi pengelolaan sumber daya pertanian
1 13 04 01 80 01 Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan validasi Data
Tersusunnya perencanaan pembangunan perkebunan dan data base
Dokumen APBD Jawa Barat Dinas Perkebunan, Biro Binprod
2 02 03 SUB BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2 02 03 01 SUB-SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA PETERNAKAN
2 02 03 01 80 Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian
0,02%
Indikasi Kegiatan: 1 13 04 01 80 01 Peningkatan ketersediaan sarana produksi peternakan Terpenuhinya ketersediaan sarana produksi peternakan Meningkatnya
produksi peternakan
Regulasi APBD Jawa Barat Biro Binprod, BKPP Provinsi, Dinas Peternakan
1 13 04 01 80 02 Perencanaan Pembangunan Perternakan dan validasi Data
Tersusunnya perencanaan pembangunan peternakan dan data base
Dokumen APBD Jawa Barat Biro Binprod, BKPP Provinsi, Dinas Peternakan
IV - 153
1 2 3 4 5 6 7 8 2 03 BIDANG KEHUTANAN 2 03 47 SUB BIDANG KEHUTANAN 2 03 47 00 SUB SUB BIDANG …. 2 03 47 00 84
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan
Terlaksananya pengembangan aneka usaha dan pengelolaan Kehutanan
0,01%
Terbina dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutanan Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri
Indikasi Kegiatan: 1 13 04 01 84 01 Fasilitasi pengembangan usaha kehutanan Terfasilitasinya pengembangan usaha kehutanan Tersusunnya
kebijakan pengembangan usaha keutanan
Dokumen APBD Jawa Barat Biro Binprod BKPD, Dinas Kehutanan
1 13 04 01 84 02 Perencanaan Pembangunan Kehutanan dan validasi Data
Tersusunnya perencanaan pembangunan kehutanan dan data base
Dokumen APBD Jawa Barat Biro Binprod BKPD, Dinas Kehutanan
2 04 BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 04 01 MINERAL, BATU BARA, PANAS BUMI, DAN AIR
TANAH
2 04 01 00 SUB-SUB BIDANG ………………… 2 04 01 00 86 Program Pengembangan Sumber Daya Mineral
dan Panas Bumi Menignkatkan kosservasi air bawah tanah, meningkatkan
nilai tambah sumberdaya alam 0.3%
2 04 01 00 86 01 Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi di Jawa Barat
Tercapainya peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi
6 kabuapten APBD Kab. Cianjur, Sukabumi, Garut, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis
Dinas ESDM
2 04 01 00 86 02 Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasi dan Pengusahaan Panas Bumi di Jawa Barat
Terlaksanya pengawasan panas bumi 5 kawasan APBD Jawa Barat Dinas ESDM, Binprod
2 04 01 00 86 03 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan Skala Kecil Menengah di Jawa Barat
Tercapainya peningkatan pengembangan pertambangan skala kecil menengah
20 Lokasi Jawa Barat Dinas ESDM
2 04 01 00 86 04 Pengembangan Inventarisasi Jejaring Produk Unggulan Pertambangan dan Energi Jawa Barat
Terlaksanya jejaring produk pertambangan dan energi 1 paket APBD Jawa Barat Dinas ESDM
2 04 01 00 86 05 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dan Batubara di Jawa Barat
Terselenggaranya aktivitas usaha pertambangan umum dan batubara secara baik dan terkoordinir
100, 100, 28 pengusaha pertambangan, pengusaha batubara, suplier batubara
APBD/APBN Jawa Barat Dinas ESDM
2 04 01 00 86 06 Evaluasi Zona Konservasi Air Tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) kritis
Tercapinya peningkatan pengendalian air tanah 1 paket APBD CAT Bandung, CAT Karawang-Bekasi, CAT Bogor
Dinas ESDM
2 04 01 00 86 07 Pembangunan Infrastruktur Pemantauan Air Tanah di CAT Kritis
Terlaksananya pemantauan pemanfaatan air tanah 10 Sumur Pantau APBN/APBD CAT Bandung, CAT Karawang-Bekasi, CAT Bogor, CAT Soreang
Dinas ESDM
2 04 01 00 86 08 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Jawa Barat
Tercapainya Optimalisasi pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
100 Sumur APBD Jawa Barat Dinas ESDM
2 Geologi 2 04 01 00 86 Program Pengembangan Sumber Daya Mineral
dan Panas Bumi Meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam
2 04 01 00 86 01 Evaluasi Kawasan Karst di Jawa Barat Tercapainya Optimalisasi pengelolaan kawasan karst Jawa Barat
4 Kawasan APBD/APBN Jawa Barat Dinas ESDM
2 04 03 Ketenagalistrikan
IV - 154
1 2 3 4 5 6 7 8 2 04 03 00 87 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan dan Energi meningkatnya cakupan pelayanan dan distribusi neergi dan ketenagalistrikan Jawa Barat
0.45%
2 04 03 00 87 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Energi dan Listrik
Tercapainya peningkatan dalam pengelolaan di sektor energi dan ketenagalistrikan
1 paket APBD Jawa Barat Dinas ESDM, Binprod
2 04 03 00 87 02 Inventarisasi Aset Pembangunan Bidang Energi danKetenagalistrikan Jawa Barat
Informasi aset di bidang energi dan mineral 1 paket APBD Jawa Barat Dinas ESDM
2 04 03 00 87 03 Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Diversifikasi Pemanfaatan Mineral dan Energi
Tingkat pemanfaatan TTG mineral dan energi 1 paket APBD Kota Bandung Dinas ESDM
2 04 04 MINYAK DAN GAS BUMI 2 04 04 00 87 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan dan Energi Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan hemat energi, dan meningkatnya cakupan pelayanan dan distribusi neergi dan ketenagalistrikan Jawa Barat
2 04 04 00 87 01 Pengembangan Pemanfaatan dan Distribusi Gas Jawa Barat
- Tingkat pemanfaatan dan distribusi gas- Terbangunnya proyek percontohan pipanisasi gas
perkotaan
2 kawasan APBD APBN
PKN Bodebek PKN Bodebek dan wilayah cirebon
Dinas ESDM
2 04 04 00 87 02 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha di Sektor Energi
Tingkat pengendalian pemanfaatan energi 1 paket APBD Jawa Barat Dinas ESDM
2 04 04 00 87 03 Peningkatan Upaya Konservasi Energi Tingkat konservasi energi di sektor pengguna 100 Pelaku usaha APBD Jawa Barat Dinas ESDM 2 04 04 00 87 04 Pemantauan Pelaksanaan Konversi Gas 3 kg di Jawa
Barat Terpantaunya konversi gas 3 kg di Jawa barat 26 kab/kota APBN Jawa Barat Dinas ESDM
2 06 BIDANG INDUSTRI 2 06 12 KERJASAMA INDUSTRI 2 06 12 … 2 06 12 … 90 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antar industri
2 07 01 00 93 01 Optimalisasi dan Fasilitasi Layanan Produk Agro Terfasilitasinya dan optimalnya layanan terhadap produk agro
2 07 01 00 93 02 Fasilitasi,Koordinasi dan Pengendalian distribusi komoditas-komoditas strategis
Terfasilitasi dan terkoordinasinya distribusi komoditas-komoditas strategis
26 Kab/Kota Biro Administrasi Perekonomian
2 06 12 … 91 Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2 06 12 00 91 01 Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Usaha Strategis Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama usaha strategis dalam industri
2 07 BIDANG PERDAGANGAN 2 07 02 METROLOGI LEGAL 2 07 01 00 94 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dari dan produsen
Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur/takar/timbangan dan perlengkapannya
2 07 01 09 94 01 Peningkatan Tertib usaha, tertib niaga dan pelayanan di bidang kemetrologian
Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat di bidang kemetrologian ( BDKT,UTTP terhadap SPBU, meter air, meter KWH) dan perlindungan konsumen
3.285.964 dan 1220
UTTP dan BDKT
26 Kab/Kota Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 01 00 94 02 Pembangunan Laboratorium Kemetrologian Tersedianya Laboratorium Kemetrologian 1 unit Kab. Garut Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 01 00 91 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya perdagangan ekspor dari Jawa Barat 2 07 01 00 91 01 Peningkatan daya saing , akses pasar, dan Perluasan
pasar ekspor Meningkatnya kompetensi produk ekspor, produk industri unggulan daerah pada event promosi dalam dan luar negeri.
Disperindag
IV - 155
1 2 3 4 5 6 7 8 PEMERINTAH PUSAT AGAMA Program Peningkatan Pemahaman dan
Pengamalan Agama 0.02%
01 Fasilitasi Peningkatan Kualitas SDM Keagamaan (khotib, mubaligh, kader juru dakwah, pembina majelis taklim)
Meningkatnya kualitas SDM keagamaan dalam implementasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat; Meningkatnya pemahaman & pengamalan agama di kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa, dan santri pondok pesantren
1.400 orang APBD 26 kab/kota Biro Yansosdas
02 Fasilitasi Pemeliharaan Kerukunan Hidup Inter dan Antar Umat Beragama
Meningkatnya kualitas kerukunan hidup intern dan antar umat beragama
2 kali APBD 4 Wilayah Biro Yansosdas
03 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Agama
Terlaksananya MTQ Tingkat Jawa Barat; Terlaksananya pembinaan & pengiriman kafilah MTQ Tingkat Nasional; Terlaksananya Safari Ramadhan dan Tarling Gubernur
9.500 orang APBD Jawa Barat Biro Yansosdas
04 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran
Menurunnya Angka Buta Huruf al-Qur'an 1 Paket APBD 4 Wilayah Biro Yansosdas
05 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tersedianya bantuan biaya ibadah haji untuk masyarakat 1 Paket APBD 26 kab/kota Biro Yansosdas Program Pembinaan Lembaga-Lembaga
Keagamaan 0.05%
01 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan (madrasah, pondok pesantren, DKM, Lembaga Pengelola Zakat, dan Penyelenggara Ibadah Haji)
Terlaksananaya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan porseni pondok pesantren tingkat Jabar dan Nasional; Meningkatnya peran lembaga sosial dan pendidikan keagamaan melalui pemberdayaan DKM, Madrasah, Pondok Pesantren, Lembaga Pengelola Zakat, dan Penyelenggara Ibadah Haji di Jawa Barat
600 Orang APBD 4 Wilayah Biro Yansosdas
02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan SDM Lembaga Pendidikan Agama
Meningkatnya peran lembaga sosial dan pendidikan keagamaan melalui pembinaan guru madrasah swasta di Jawa Barat
10.000 Orang APBD Kab/Kota Biro Yansosdas
03 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Lembaga Sosial Keagamaan
Tersedianya data dan informasi lembaga sosial keagamaan; Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan agama dalam pembangunan
2 Paket APBD Kab/Kota Biro Yansosdas
1
BBAABB VV
KKEERRAANNGGKKAA AANNGGGGAARRAANN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH
Anggaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun
2010 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran
pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan
dari masyarakat.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih
teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dimana secara umum komponen Anggaran Pendapatan
dan belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis: pertama, penerimaan daerah
terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan
semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan kedua, pengeluaran daerah yang terdiri dari
belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara
adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam
memberikan pelayanan umum dan pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang
akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.
Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri
dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana
Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi
Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan
Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan
Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari
penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat
berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai
2
dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan
pembangunan di Jawa Barat. Sedangkan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan
menentukan keberhasilan pembangunan di Jawa Barat dalam berkontribusi dalam
pembangunan Jawa Barat.
Sumber pendanaan pembangunan di Jawa Barat selama 5 (lima) tahun (2004-2009)
secara keseluruhan sebagaimana Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Perkembangan Dana Pembangunan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2009
Tahun APBD APBN/BLN Swasta Jumlah Dana Pembangunan
Pertumbuhan
per tahun
2004 4.712.887.298.214,09 2.434.715.925.000,00 40.520.000.000.000,00 47.667.603.223.214,10
2005 5.700.026.831.254,93 3.625.222.642.000,00 61.440.000.000.000,00 70.765.249.473.254,90 48,46%
2006 6.048.094.310.215,05 3.347.331.395.000,00 75.640.000.000.000,00 85.035.425.705.215,00 20,17%
2007 6.964.840.068.197,00 3.542.579.416.000,00 87.137.000.000.000,00 97.644.419.484.197,00 14,83%
2008 7.685.340.067.215,13 3.045.220.925.000,00 96.570.000.000.000,00 107.300.560.992.215,00 9,89%
2009 8.262.746.353.081,00 4.680.568.411.000,00 97.590.000.000.000,00 -
Rata-rata Pertumbuhan per Tahun 23,33%
Sumber : Data APBD Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD dan Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni), DIPA APBN/BLN TA 2004 -2009, Swasta 2004-2007-BPS, 2008-2009 perkiraan Bappeda
Perkembangan dana pembangunan di Jawa Barat secara keseluruhan yang berasal dari
dana APBD dan APBN/BLN (dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan), yang masuk ke Jawa
Barat selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008), rata-rata per tahun mengalami penurunan
sebesar 23,33% sedangkan dana yang yang bersumber dari swasta pada tahun 2009
ditargetkan sebesar Rp. 97,59 trilyun.
5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
5.1.1. Pendapatan Daerah
Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 6
tahun (2004-2009), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 21,01 %,
sebagaimana Tabel 5.2. berikut ini.
Tabel 5.2 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004-2009
Tahun Target Realisasi
PAD Pertumbuhan PAD Pertumbuhan 2004 2.028.447.055.208,00 2.846.800.734.938,37 2005 2.619.535.105.000,00 29,14 3.399.855.351.734,03 19,43 2006 3.399.855.351.734,03 29,79 3.748.404.050.807,05 10,25 2007 3.621.802.762.512,00 6,53 4.221.668.696.233,00 12,63 2008 4.055.119.336.950,00 11,96 5.359.737.536.223,00 26,96 2009 5.176.292.473.000,00 27,65 -
Rata-rata Per Tahun 21,01 17,32 Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2007 Realisasi/Perhitungan, Perda APBD Perubahan 2008, dan Perda APBD 2009
3
Apabila di lihat dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2004-2008 rata-rata
mengalami kenaikan sebesar 17,32% (Tabel 5.2.). Sedangkan apabila dibandingkan dengan
target yang ditetapkan dan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang sama
memperlihatkan bahwa rata-rata terjadi di atas target artinya target yang ditetapkan selalu
dapat tercapai bahkan melampaui target. Ini dapat diartikan bahwa sumber-sumber potensi
pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber
pendanaan bagi pembangunan daerah.
Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa
Barat dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 62,48% berarti bahwa
secara kemampuan fiskalnya sudah masuk dalam kategori cukup mampu (Tabel 5.3).
Tabel 5.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004 – 2008
Tahun Realisasi Pertumbuhan APBD Proporsi 2004 2.846.800.734.938,37 4.712.887.298.214,09 60,40 2005 3.399.855.351.734,03 19,43 5.700.026.831.254,93 59,65 2006 3.748.404.050.807,05 10,25 6.048.094.310.215,05 61,98 2007 4.221.668.696.233,00 12,63 6.964.840.068.197,00 60,61 2008 5.359.737.536.223,00 26,96 7.685.340.067.215,13 69,74
2009*) 5.176.292.473.000,00 8.262.746.353.081,00 Rata-rata Realisasi Per
Tahun 17,32 62,48
Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD, Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni)
Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum
(DAU). Pendapatan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan
menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya, memiliki prospek yang cukup baik untuk lebih
ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang
berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi
memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah untuk lebih dapat
mengoptimalkan potensi sumber daya alam.
DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari
kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang
menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang,
berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari tahun
ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau
dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya, namun diharapkan Pemerintah dalam
melakukan operasi formula DAU sesuai undang-undang bersifat transparan.
4
Berdasarkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Barat selama
kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan persentase yang menurun.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan
mendekati kearah mampu atau mandiri. Sedangkan dana yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) sejak tahun 2004 – 2008 untuk provinsi tidak ada. Adapun perkembangan
realisasi dana perimbangan selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana
Tabel 5.4.
Tabel 5.4. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009
Tahun Target Pertumbuhan (%) Realisasi Pertumbuhan
(%) 2004 1.086.527.001.648,00 1.197.663.954.522,50 2005 1.105.886.415.308,26 1,78 1.220.120.700.066,00 1,88 2006 1.106.539.705.000,00 0,06 1.298.795.160.567,00 6,45 2007 1.522.066.853.000,00 37,55 1.756.094.284.825,00 35,21 2008 1.630.811.000.000,00 7,14 1.905.245.846.352,00 8,49 2009 1.763.254.316.000,00 8,12
Rata-rata Per-Tahun 10,93 13,01 Sumber : Perda Perhitungan APBD Tahun 2004 -2009
Perkembangan target dari dana perimbangan secara total selama kurun waktu 6 tahun
terakhir (2004-2009) rata-rata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 10,93%. Sementara
perkembangan berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2004-2008 menunjukkan
pertumbuhan rata-rata sebesar 13,01%. Perkembangan target dari lain-lain pendapatan yang
sah secara total selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2007-2009) rata-rata pertumbuhannya
per tahun adalah sebesar 46,36%. Sementara perkembangan berdasarkan realisasi selama
kurun waktu 2007-2008 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 342,21% (Tabel 5.5. dan
5.6.). Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah ini cukup sulit diperkirakan karena
bergantung pada faktor eksternal (dana swasta dan Pemerintah Pusat) sehingga perkiraan
target dan realisasi cukup jauh perbedaannya.
Tabel 5.5. Perkembangan target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008 Tahun Target Pertumbuhan
(%) Realisasi Pertumbuhan (%)
2004 - - 2005 - - - 2006 - - - 2007 6.000.000.000,00 30.497.150.788,00 - 2008 10.357.920.865,00 72,63 134.862.411.768,00 342,21 2009 12.437.647.000,00 20,08
Rata-rata pertahun 46,36 342,21 Sumber : Perda Perhitungan APBD Tahun 2004 -2009
5
Tabel 5.6. Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004 - 2008
Tahun Pendapatan Pertumbuhan APBD Proporsi 2004 4.044.464.689.460,87 4.712.887.298.214,09 85,82 2005 4.824.888.265.545,84 19,30 5.700.026.831.254,93 84,65 2006 5.047.199.211.374,05 4,61 6.048.094.310.215,05 83,45 2007 6.008.260.131.846,00 19,04 6.964.840.068.197,00 86,27 2008 7.399.845.794.343,00 23,16 7.685.340.067.215,13 96,29
Rata-rata per Tahun 16,53 87,29 Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD, Tahun
2008 Perda tentang APBD (Murni)
Perkembangan realisasi total pendapatan Provinsi Jawa Barat yaitu penerimaan dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam
kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan sebesar 16,53% per tahun dan kontribusinya
terhadap APBD sebesar 87,29% per tahun sebagaimana tabel 5.5 tersebut di atas. Sedangkan
apabila dilihat rata-rata proporsi realisasi antara PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2004-2008, secara
berturut-turut sebesar 71,56%, 27,12%, dan 1,17%.
5.1.2. Belanja Daerah
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan
pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan
pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan
peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang
diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pemabangunan
daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan
anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.
Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam
pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perkembangan target alokasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama kurun
waktu 6 tahun terakhir (2004-2009) mengalami kenaikan sebesar 19,40%, sementara
6
perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu 2004-2008 rata-rata
mengalami peningkatan sebesar 15,84% sebagaimana Tabel 5.7.
Tabel 5.7. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004-2009
Tahun Target Belanja Pertumbuhan % Realisasi Belanja Pertumbuhan
% 2004 3.473.904.056.856,00 3.670.567.300.180,00 2005 4.131.439.788.522,15 18,93 4.309.282.267.306,84 17,40 2006 4.923.245.318.247,04 19,17 4.907.738.249.011,05 13,89 2007 5.272.083.679.606,84 7,09 5.341.625.971.385,00 8,84 2008 5.929.101.899.376,25 12,46 6.582.473.339.933,11 23,23 2009 8.262.578.445.826,00 39,36
Rata-rata Per Tahun 19,40 15,84 Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2009
Untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi belanja daerah terhadap APBD
sebesar 79,39% per tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 5.8.
Tabel 5.8. Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Tahun 2004 - 2008 Dibandingkan
dengan APBD Tahun 2004 – 2008
Tahun Belanja Pertumbuhan APBD Proporsi
2004 3.670.567.300.180,00 4.712.887.298.214,09 77,88 2005 4.309.282.267.306,84 17,40 5.700.026.831.254,93 75,60 2006 4.907.738.249.011,05 13,89 6.048.094.310.215,05 81,15 2007 5.341.625.971.385,00 8,84 6.964.840.068.197,00 76,69 2008 6.582.473.339.933,11 23,23 7.685.340.067.215,13 85,65
Rata-rata per Tahun 15,84 79,39 Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD
Sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah terbagi atas Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak
terduga. Perkembangan realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5
tahun (2004-2008) rata-rata pertumbuhan per tahun belanja OPD mengalami kenaikan sebesar
5,55%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 15,73% dan 36,16%, dan belanja
tidak terduga mengalami kenaikan sebesar 34,24%. Sedangkan proporsi masing-masing belanja
terhadap total belanja rata-rata per tahun belanja OPD meningkat sebesar 27,14%, belanja bagi
hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 20,57% dan 21,12%, dan belanja tidak terduga naik
sebesar 1,03%, perkembangannya sebagaimana Tabel 5.9.
7
Tabel 5.9. Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2004 - 2008
No Uraian 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rata2 Pertumbuhan
per Tahun (%)
Rata2 Proporsi
per Tahun (%)
Belanja 3.670.567.300.180,00 4.309.282.267.306,84 5.118.814.954.732,31 5.341.625.971.385,00 6.582.473.339.933,11 8.262.578.445.826,00 15,94 81,57
1 Belanja Tidak Langsung 2.166.410.076.421,50 2.711.595.944.207,00 3.348.434.419.612,94 3.898.896.674.253,00 4.797.818.445.160,47 5.388.574.793.783,75 22,04 54,43
Belanja Pegawai 524.972.290.430,50 641.468.582.950,00 786.394.262.587,98 714.093.813.958,00 902.098.544.513,00 1.083.681.567.815,00 15,48 11,70
Belanja Bagi Hasil 920.653.685.803,00 1.138.599.366.767,00 1.261.370.961.840,00 1.347.805.024.981,00 1.638.998.184.500,00 1.842.907.237.500,00 15,73 20,57
Belanja Bantuan 649.887.246.188,00 862.514.990.460,00 1.214.859.623.384,74 1.820.080.144.813,00 2.206.721.716.147,47 2.371.985.988.468,75 36,16 21,12
Belanja Tidak terduga 70.896.854.000,00 69.013.004.030,00 85.809.571.800,22 16.917.690.501,00 50.000.000.000,00 90.000.000.000,00 34,24 1,03
2 Belanja Langsung 1.504.157.223.758,50 1.597.686.323.099,84 1.770.380.535.119,37 1.442.729.297.132,00 1.784.654.894.772,64 2.874.003.652.042,25 5,55 27,14
Volume APBD 4.712.887.298.214,09 5.700.026.831.254,93 5.564.023.660.142,09 6.964.840.068.197,00 7.685.340.067.215,13 8.262.746.353.081,00 13,52
Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD, Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni)
5.1.3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih
antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian
pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
APBD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup
dengan pembiayaan, pertumbuhan realisasi surplus anggaran tersebut rata-rata per tahun
selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008) mengalami peningkatan sebesar 186,21%, untuk
menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari penerimaan pembiayaan dengan rata-rata
pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 20,51%, begitu pula pengeluaran
pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami penurunan sebesar 30,93% (Tabel
5.10).
Tabel 5.10. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2004 – 2008
Tahun
Pembiayaan
Surplus/Defisit Pertum-buhan Defisit Penerimaan
Pertum-buhan Peneri-maan
Pengeluaran
Pertum-buhan Penge-luaran
2004 668.422.608.753,22 1.042.319.998.034,09 (373.897.389.280,87) 2005 875.138.565.709,09 30,93 1.390.744.563.948,00 33,43 (515.605.998.238,91) 37,90 2006 1.000.895.098.841,00 14,37 1.140.356.061.204,00 (18,00) (139.460.962.363,00) 72,95 2007 956.579.936.351,00 (4,43) 366.854.431.319,00 (67,83) 589.725.505.032,00 522,86 2008 1.350.314.355.663,13 41,16 105.167.907.255,00 (71,33) 1.245.146.448.408,13 111,14 2009 1.310.761.917.081,00 - 167.907.255,00 - 1.310.594.009.826,00 -
Rata-Rata per Tahun 20,51 (30,93) 186,21 Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perda tentang Perubahan APBD,
Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni)
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
5.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan anggaran tahun 2010 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi
daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya diarahkan melalui upaya
peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana
perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :
1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah
Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi
secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan
pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya
peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian
dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan Dana Perimbangan.
Berdasarkan perkembangan komponen pendapatan dari tahun 2004 sampai dengan
tahun 2008, selanjutnya diproyeksikan perkiraan pendapatan daerah tahun 2010 sebagaimana
disajikan dalam Tabel 5.11.
Tabel 5.11. Proyeksi APBD Provinsi Jawa Barat T.A. 2010-2011
No Uraian Tahun Anggaran 2008 Tahun Anggaran 2009 % Tahun Aggaran 2010 % Tahun Anggaran 2011 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PENDAPATAN 5,696,288,257,815.00 6,951,984,436,000.00 22.04 7,626,409,218,715.00 9.70 8,371,974,963,227.00 9.78 1. Pendapatan Asli Daerah 4,055,119,336,950.00 5,176,292,473,000.00 27.65 5,787,860,133,815.00 12.08 6,549,353,334,356.00 11.58 a. Pajak Daerah 3,796,638,400,000.00 4,835,280,000,000.00 27.36 b. Retribusi Daerah 29,484,214,529.00 28,632,573,000.00 -2.89
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
125,324,724,424.00 138,211,462,000.00 10.28
d. Lain-lain PAD yang sah 103,671,997,997.00 174,168,438,000.00 68.00 Dana Perimbangan 1,630,811,000,000.00 1,763,254,316,000.00 8.12 1,828,954,804,400.00 3.73 1,811,079,226,590.00 3.74 a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 726,579,140,000.00 786,016,696,000.00 8.18 b. Pos Dana Alokasi Umum 904,231,860,000.00 977,237,620,000.00 8.07 c. Pos Dana Alokasi Khusus - - - - 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 10,357,920,865.00 12,437,647,000.00 20.08 9,594,280,500.00 (22.86) 11,542,402,281.00 3.72
4. Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah - - -
II. BELANJA 5,929,101,899,376.25 8,262,578,445,826.00 39.36 7,626,409,218,715.00 -7.70 8,371,974,963,227.00 9.78 1. Belanja Tidak Langsung 4,162,866,163,212.44 5,388,574,793,783.75 29.44 3,861,778,076,195.00 -8.84 4.604.586.229.775,00 19.23 a. Belanja Pegawai 892,097,585,532.97 1,083,681,567,815.00 21.48 b. Belanja Bunga 250,000,000.00 0.00 -100.00 c. Belanja Subsidi 24,950,000,000.00 16,050,000,000.00 -35.67 d. Belanja Hibah 409,173,984,655.40 100,306,241,000.00 -75.49 e. Belanja Bantuan Sosial 190,434,533,744.07 326,735,979,968.75 71.57
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes 1,480,999,640,400.00 1,842,907,237,500.00 24.44
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda/Pemdes 1,114,960,418,880.00 1,928,893,767,500.00 73.00
h. Belanja Tidak Terduga 50,000,000,000.00 90,000,000,000.00 80.00 2. Belanja Langsung 1,766,235,736,163.81 2,874,003,652,042.25 62.72 3,764,631,142,520.00 -5.56 3.767.388.733.452,00 0.07 a. Belanja Pegawai 293,248,190,168.98 384,125,696,850.00 30.99 b. Belanja Barang dan Jasa 1,060,637,985,047.87 1,566,111,018,191.00 47.66 c. Belanja Modal 412,349,560,946.96 923,766,937,001.25 124.03
1 2 3 4 5 6 7 8 9
III. PEMBIAYAAN 232,813,641,761.25 1,310,594,009,826.00 462.94
1. Penerimaan 488,843,335,506.25 1,310,761,917,081.00 168.14
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun Sebelumnya 458,843,335,506.25 1,310,761,917,081.00 185.67
b. Pencairan Dana Cadangan c. Penerimaan Pinjaman Daerah 30,000,000,000.00 2. Pengeluaran 256,029,693,745.00 167,907,255.00 -99.93 a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemda 105,000,000,000.00
c. Pembayaran Pokok Utang 121,029,693,745.00 167,907,255.00 -99.86 d. Pemberian Pinjaman Daerah 30,000,000,000.00 0.00 -100.00 Volume APBD 6,185,131,593,321.25 8,262,746,353,081.00 33.59 7,626,409,218,715.00 -7,70 8,371,974,963,227.00 9,78
Bila memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak tahun 2004-2008 terlihat
bahwa dari tahun 2004 terjadi peningkatan yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun
pertumbuhannya hingga tahun 2006. Namun dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan
yang lebih intens dilakukan, dalam kurun waktu 2007-2008, terjadi kenaikan pertumbuhan
pendapatan yang cukup besar, rata-rata di atas 20%. Dengan komitmen akan lebih baik
memberikan pelayanan publik dan upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, pada tahun
2009, Pemerintah Jawa Barat optimis dapat mencapai target pendapatan daerah dengan
pertumbuhan di atas 20%. Capaian peningkatan pendapatan selama ini didukung oleh kondisi
ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi
dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi
ekonomi makro dan regional tahun mendatang yang belum pasti akibat imbas krisis ekonomi
global tahun 2008, diperkirakan masih akan berdampak 1-2 tahun ke depan, diproyeksikan
bahwa rata-rata kenaikan pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2010-2011 mengalami
penurunan berada pada kisaran 9%, secara lengkap disajikan pada Tabel 5.10 Untuk tahun
2010 diproyeksikan peningkatan pendapatan sebesar 9,70% dibanding target tahun 2009 atau
sebesar Rp. 7,626 trilyun. Sementara itu untuk alokasi belanja daerah diproyeksikan pada tahun
2011 sebesar Rp. 8,371 trilyun, selengkapnya disajikan pada Tabel 5.11.
5.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2010
disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input
yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah
dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran ke dalam program/kegiatan.
Kebijakan belanja daerah tahun 2010 diarahkan untuk mendukung pencapaian target
IPM 80, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM tahun 2007 baru sebesar 70,76,
diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM 80. Dengan
perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 ditargetkan
tercapai pada tahun 2015. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80
diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan
suprastruktur.
Kebijakan belanja daerah tahun 2010 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan
yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:
1. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun
2010 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun
sebelumnya (multi years), dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka
melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 5% dari total belanja daerah
untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka
peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara
terukur dan terarah, yaitu:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor
(biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan
TUPOKSI OPD , yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi,
pengendalian & evaluasi, dan perencanaan
c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program
pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD, program/kegiatan yang
telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat (committed budget), dan
kegiatan multi years yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada TA 2010.
4. Untuk mendukung percepatan pembangunan diupayakan, pada 2010, akan diupayakan
alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur dan lingkungan hidup sebesar 17,5% serta
untuk bidang ekonomi sebesar 15%.
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan
prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang
digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
6. Pemuatan kode rekening kegiatan-kegiatan yang sangat diperlukan dalam menunjang
upaya perbaikan kinerja aparatur dan kebutuhan-kebutuhan yang nyata seperti :
a. Kode rekening Insentif Berbasis Kinerja (IBK),
b. Kode rekening konsultasi dengan pakar khusus (misalnya pakar lingkungan hidup,
hukum, ekonomi, dan lain-lain),
c. Kode rekening konsultasi dengan instansi pusat,
d. Kode rekening alokasi dan pemanfaatan dana APBD secara kolateral tanpa agunan di
Bank untuk Usaha Kecil Menengah (UKM),
e. Kode rekening tunjangan hari besar keagamaan,
f. Kode rekening rekreasi tahunan bersama secara melembaga.
7. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan
memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi
Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh
setiap pengguna anggaran tetap terukur.
8. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat akan merintis skema pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
melalui Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah merupakan penugasan dari
Pemerintah Provinsi ke daerah (kabupaten/kota) untuk melaksanakan tugas tertentu
terutama dalam melaksanakan pembangunan di perdesaan.
9. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota
dengan pola :
a. Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna
memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
b. Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang
diarahkan dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Jawa Barat
2008-2013 yaitu :
1) Berdasarkan pola penyaluran yang bersifat kompetisi melalui Program
Pendanaan Kompetisi (PPK).
2) Membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan, dana proporsional
dan dana penyeimbang. Dana pemerataan dialokasikan sama untuk setiap
Kabupaten/Kota, dana proporsional dihitung berdasarkan indeks
Kabupaten/Kota, dan dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel
kualitatif seperti Ibu Kota Provinsi, Kabupaten/Kota perbatasan dengan Provinsi
lain serta Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan even khusus yang
berskala regional atau nasional. Variabel-variabel yang digunakan untuk
menghitung indeks Kabupaten/Kota adalah : Indeks Pendidikan, Indeks
Kesehatan, Indeks Daya Beli, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah
Penduduk Miskin, PDRB/Kapita, Pendapatan Asli Daerah, Proporsi
Pengangguran, dan Proporsi Kawasan Lindung. Adapun kriteria kegiatan yang
mendapatkan alokasi bantuan keuangan Kabupaten/Kota adalah mendukung
secara signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat; menanggulangi masalah
kemiskinan; menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan upaya
pelestarian lingkungan khususnya kawasan lindung.
5.2.3. Proyeksi Kebutuhan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat 2010
Berdasarkan trend besaran anggaran belanja yang telah dianggarkan pada tahun 2008
dan 2009 serta pencapaian IPM hingga tahun 2008, maka untuk dapat mencapai IPM 80 pada
tahun 2015, diestimasikan kebutuhan belanja daerah dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk tahun
2010, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kewenangan daerah. Kebutuhan anggaran
belanja daerah diperhitungkan secara efisien didasarkan pada kebutuhan anggaran belanja
menurut bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.
Memperhatikan kebijakan pembangunan daerah di Jawa Barat pada tahun 2010, maka
diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sesuai dengan kebijakan
pembangunan tahun 2010 terbagi dalam belanja fixed cost, regular cost dan variable cost
sebagaimana Tabel 5.12.
Tabel 5.12. Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Program Persentase (%) Fixed cost 3,00 Regular cost 38,00 Variable cost (Unggulan OPD, committed budget, common goals) 59,00
Sementara itu, perkiraan proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah adalah
sebesar 49,36% (table 5.13) dari total belanja daerah. Sebagai gambaran, proporsi indikatif
anggaran belanja langsung berdasarkan urusan terhadap total belanja daerah pada tahun 2010
dapat dilihat pada tabel 5.13. Proporsi indikatif belanja langsung ini disusun sejalan dengan
kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2010.
Sedangkan anggaran belanja tidak langsung diproyeksikan melalui pertimbangan-
pertimbangan pemenuhan belanja gaji dan tunjangan, dana bagi hasil kabupaten/kota, dana
bantuan sosial, hibah, bantuan kabupaten/kota, dan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk
bantuan kabupaten/kota dan desa, adalah sebesar 50,64% dari total belanja daerah.
Tabel 5.13. Proporsi Indikatif Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan Urusan
No. Urusan Tahun 2010
Proporsi Indikatif Belanja Daerah
WAJIB 1 Pendidikan 17.47 2 Kesehatan 3.69 3 Lingkungan Hidup 0.79 4 Pekerjaan Umum 11.29 5 Penataan Ruang 0.09 6 Perencanaan Pembangunan 0.54 7 Perumahan 0.26 8 Pemuda dan Olah Raga 0.20 9 Penanaman Modal 0.17 10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0.32 11 Kependudukan dan Catatan Sipil 0.01 12 Tenaga Kerja 0.36 13 Ketahanan Pangan 0.53 14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.12 15 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0.06 16 Perhubungan 1.54 17 Komunikasi dan Informasi 0.37 18 Pertanahan 0.09 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0.05 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 7.97
21 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.07 22 Sosial 0.42 23 Kebudayaan 0.20 24 Statistik 0.07 25 Kearsipan 0.03 26 Perpustakaan 0.05
PILIHAN 1 Kelautan dan Perikanan 0.51 2 Pertanian 0.79 3 Kehutanan 0.14 4 Energi dan Sumber Daya Mineral 0.60 5 Pariwisata 0.16 6 Industri 0.16 7 Perdagangan 0.14 8 Ketransmigrasian 0.03 9 Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 0.07 TOTAL 49.36
Sumber: Analisis Bappeda
5.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan
pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga
terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang
jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Untuk tahun 2010, struktur
pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti
telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain
terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
5.3. Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBD)
Selain dana APBD, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat
(APBN) berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang pengalokasiannya sesuai
dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Jawa
Barat serta dana yang bersumber dari swasta dan masyarakat yang diperkirakan memberikan
kontribusi lebih dari 80% dari anggaran pembangunan.
Rencana kerja Pembangunan Non APBD adalah Perencanaan Pembangunan yang
dananya bersumber dari APBN, BHLN dan sumber dana lainnya yang sah, adapun ruang lingkup
rencana kerja pembangunan Non APBD meliputi :
1. Menginventarisasi dan meanganalisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan
dengan penyiapan rencana alokasi pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari
APBN,BHLN dan sumber dana lainnya.
2. Menyusun bahan kebijakan teknis dan koordinasi,sinergitas alokasi pendapatan dan
belanja daerah yang bersumber dari dana APBN dan BHLN dan sumber dana lainnya.
3. Melaksanakan Koordinasi Pendanaan daerah yang berasal dari Non APBD Provinsi Jawa
Barat.
5.3.1. APBN
Sumber pendanaan pembangunan lainnya yang masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa
Barat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik berupa dana APBN
dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada OPD Provinsi maupun dana
APBN Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh OPD di Kabupaten/Kota maupun oleh OPD
Provinsi.
Besarnya alokasi APBN yang masuk ke Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami
fluktuasi. Pada tahun 2005, total APBN yang masuk ke Provinsi Jawa Barat mencapai sebesar
Rp. 3,625 trilyun, tahun 2006 sebesar Rp. 3,347 trilyun, tahun 2007 sebesar Rp. 3,542 trilyun,
dan pada tahun 2008 sebesar Rp 3,690 trilyun serta pada tahun 2009 sebesar Rp. 5,825 trilyun.
Adapun perkembangan alokasi APBN di Jawa Barat selama kurun waktu 5 (Lima) tahun (2005
s.d 2009) dapat dilihat pada tabel 5.14.
Tabel 5.14. Jumlah Dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2009
Tahun Alokasi Anggaran APBN Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan Dana (Rp. 000,-) % Perubahan
2005 3.625.222.642 - 2006 3.347.311.395 (7,67) 2007 3.542.579.416 5,83 2008 3.690.065.799 4,16 2009 5.825.556.629 57,87
Sumber : DIPA APBN Ditjen Perbendaharaan Kanwil XII Bandung 2008-2009
Pada tahun 2008 alokasi dana dekonsentrasi tersebar di 21 (dua puluh satu) OPD,
sedangkan tahun 2009 tersebar di 22 (dua puluh dua) OPD. bertambahnya jumlah OPD
tersebut, dikarenakan pada tahun 2009 ada 2 OPD yang baru mendapatkan alokasi anggaran
Dekonsentrasi yaitu Dinas Permukiman Perumahan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
serta bergabungnya dua badan yaitu Bapusda dan Bapusipda menjadi Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang memperoleh alokasi dana
Dekonsentrasi terbesar baik pada tahun 2008 yang mencapai Rp. 2,817 trilyun maupun pada
tahun 2009 yang mencapai Rp. 4,508 trilyun. OPD yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi
terbesar kedua adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dimana pada tahun 2008 memperoleh
alokasi anggaran Rp. 31,433 milyar dan pada tahun 2009 mencapai Rp. 32,846 milyar.
Sedangkan alokasi dana APBN Dekonsentrasi terkecil berada pada OPD Dinas Komunikasi dan
Informasi baik pada tahun 2008 maupun pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 43,850 juta.
Untuk lebih jelasnya, distribusi alokasi dana APBN berupa dana dekonsentrasi yang
masuk ke Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada Tabel
5.15 berikut ini.
Tabel 5.15 Alokasi Dana Dekonsentrasi Berdasarkan OPD di Provinsi Jawa Barat
No Organisasi Perangkat Daerah Alokasi Anggaran
Tahun 2008 Tahun 2009 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 31.433.513.000 32.846.892.000 2 Dinas Peternakan 7.164.279.000 5.716.200.000 3 Dinas Perkebunan 3.484.480.000 4.591.743.000 4 Dinas Kehutanan 3.687.018.000 3.550.598.000 5 Dinas Pendidikan 2.817.367.856.000 4.508.177.930.000 6 Dinas Perikanan 9.879.240.000 7.789.148.000 7 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 5.156.980.000 5.993.970.000 8 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 1.000.000.000 1.000.000.000
9 Dinas Sosial 25.358.476.000 25.210.141.000 10 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 4.993.769.000 7.082.508.000 11 Dinas Kesehatan 22.724.343.000 8.120.550.000 12 Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah 5.804.300.000 7.183.500.000
13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.568.955.000 653.125.000 14 Dinas Komunikasi Dan Informasi 46.544.000 43.850.000
15 Biro Pemerintahan Umum 567.355.000 636.060.000
16 Badan Kepegawaian Daerah 233.858.000 - 17 Biro Bina Produksi 15.683.800.000 11.322.500.000 18 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah 500.000.000 500.000.000 19 Badan Pemberdayaan Masyarat dan Pemerintahan
Desa 16.189.379.000 42.969.226.000
20 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 548.580.000 300.000.000
21 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 11.215.000.000 5.502.070.000 22 Dinas Perumahan dan Permukiman - 1.150.000.000 23 Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah - 228.400.000
Jumlah Keseluruhan 2.984.607.725.000 4.680.568.411.000
Untuk alokasi APBN Tugas Pembantuan di Jawa Barat, pada tahun 2008, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat mendapat Alokasi anggaran sebesar Rp. 705,458 Milyar, sedangkan pada
tahun 2009 mendapat alokasi APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1,144 Trilyun.
Untuk lebih jelasnya, distribusi alokasi dana APBN Tugas Pembantuan yang masuk ke
Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada Tabel
5.16 berikut ini.
Tabel 5.16. Alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2009
No Kabupaten/Kota Pagu Dana
2008 2009 1 Kota Bandung 706.892.000 933.815.0002 Kota Banjar 1.810.027.000 6.364.200.0003 Kota Bekasi 1.170.000.000 505.000.0004 Kota Bogor 2.361.075.000 1.217.347.0005 Kota Cimahi 1.433.787.000 156.824.0006 Kota Cirebon 3.038.595.000 1.800.900.0007 Kota Depok 2.735.300.000 2.298.447.0008 Kota Sukabumi 745.000.000 -9 Kota Tasikmalaya 3.530.843.000 6.061.154.00010 Kabupaten Bandung 21.279.556.000 33.690.531.00011 Kabupaten Bekasi 13.957.504.000 14.548.735.00012 Kabupaten Bogor 23.016.123.000 49.673.423.000 13 Kabupaten Ciamis 32.657.660.000 58.940.759.000 14 Kabupaten Cianjur 33.078.221.000 75.289.395.000
No Kabupaten/Kota Pagu Dana
2008 2009 15 Kabupaten Cirebon 32.448.735.000 50.072.064.000 16 Kabupaten Garut 48.388.814.000 113.468.029.000 17 Kabupaten Indramayu 36.743.914.000 43.221.119.000 18 Kabupaten Karawang 29.075.401.000 33.697.864.000 19 Kabupaten Kuningan 34.369.879.000 59.002.674.000 20 Kabupaten Majalengka 29.148.642.000 49.050.767.000 21 Kabupaten Purwakarta 14.394.237.000 26.616.635.000 22 Kabupaten Subang 39.401.004.000 42.864.061.000 23 Kabupaten Sukabumi 43.573.531.000 96.449.402.000 24 Kabupaten Sumedang 28.580.660.000 39.825.726.000 25 Kabupaten Tasikmalaya 33.376.255.000 88.575.915.000 26 Kabupaten Bandung Barat 10.182.850.000 25.722.780.000 27 Provinsi Jawa Barat 184.253.569.000 224.940.652.000
Jumlah 705.458.074.000 1.144.988.218.000
Apabila dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, alokasi APBN Tugas Pembantuan (Tuban)
yang masuk ke Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 mengalami Kenaikan dibandingkan dengan
alokasi APBN Tuban pada tahun 2008 seperti terlihat pada tabel diatas. Pada tahun 2008
jumlah dana APBN Tuban yang masuk ke Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 705,458 milyar
tersebar di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota dan beberapa OPD di lingkup Provinsi Jawa
Barat. Sedangkan jumlah dana APBN Tuban yang masuk ke Provinsi Jawa Barat pada tahun
2009 mencapai Rp. 1,145 Triyun yang tersebar di 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota dimana
Kota Sukabumi pada tahun 2009 tidak mendapatkan alokasi APBN Tugas Pembantuan.
Alokasi dana APBN Tuban pada tahun 2008 diluar yang dialokasikan untuk OPD Provinsi,
ternyata jumlah terbesar berada di Kabupaten Garut yang mencapai Rp. 48,388 Milyar,
kemudian Kabupaten Sukabumi yang mencapai Rp. 43,573 Milyar sedangkan alokasi terkecil
APBN yang diterima Kabupaten berada di Kota Sukabumi yakni sebesar Rp. 745 juta. sama
dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2009 alokasi dana APBN Tuban terbesar berada di
kabupaten Garut dan Kabupatern Sukabumi yaitu masing-masing sebesar Rp. 113, 468 Milyar
untuk Kab. Garut dan Rp. 96,449 Milyar untuk Kabupaten Sukabumi.
5.3.2. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
Pinjaman Luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan
atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang
diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan
tertentu.
Hibah Luar negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa
yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga
ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibaryar
kembali.
Sumber PHLN Pemerintah meliputi Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga
Keuangan dan Lembaga non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas
Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan pinjaman campuran.
Sumber pendanaan pembangunan Non APBD yang masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa
Barat selain APBN adalah PHLN yang pengelolaannya diserahkan dan dikelola sepenuhnya
Badan/Lembaga Keuangan Non Pemerintah terkait di Provinsi dan Kab/Kota Di Jawa Barat.
Adapun sumber pendanaan pembangunan PHLN di Jawa Barat pada tahun 2009 berdasarkan
kategori DIPA yang masuk ke Jawa Barat dari Total Anggaran sebesar Rp. 23,969 Triliyun yaitu
terdiri dari sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 5.17. Rekap DIPA Tahun 2009
Provinsi Jawa Barat
Nomor Kategori DIPA (Rp.) Pagu
1 Kantor Pusat 7.823.027.742.000 2 Kantor Daerah 10.320.601.497.000 3 Dekonsentrasi 4.680.568.411.000 4 Tugas Pembantuan 1.144.988.218.000
Jumlah 23.969.185.868.000 Sumber : Kanwil XII Itjen Perbendaharaan Bandung
Dari jumlah alokasi APBN yang masuk ke Jawa Barat sebesar Rp.23,969 Triliyun pada
tahun 2009 yang bersumber dari PHLN adalah sebesar 771,282 Milyar dengan rincian
berdasarkan Departemen sebagai berikut :
Tabel 5.18. Alokasi Dana PHLN berdasarkan Kementrian
di Provinsi Jawa Barat
No. Kementerian dan Lembaga Besar Anggaran (Rp.)
01 Dalam Negeri 51.517.775.000 02 Pertanian 22.919.580.000 03 Energi dan SDM 50.000.000.000 04 Perhubungan 139.070.000.000 05 Pendidikan Nasiopnal 58.938.329.000 06 Kesehatan 3.226.750.000 07 Kehutanan 26.305.330.000 08 Kelautan dan Perikanan 7.750263.000 09 Pekerjaan Umum 260.263.547.000 10 Badan Pertanahan Nasional 8.103.004.000 11 LIPI 20.000.000.000 12 Bakosurtanal 123.188.000.000
Jumlah : 771.282.578.000 Sumber : Kanwil XII Itjen Perbendaharaan Bandung
Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa kementrian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi
pendanaan PHLN terbesar yaitu sebesar Rp. 260,264 Milyar apabila dibandingkan dengan
alokasi kementrian lembaga lainnya. Sedangkan kementrian yang memperoleh alokasi
pendanaan PHLN terkecil yaitu Departemen Kesehatan sebesar Rp. 3,227 Milyar.
5.3.3. Kebijakan Non APBD
Sesuai dengan amanah Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
Permendagri Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi
Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 dan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 05
Tahun 2006 tentang tata cara pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta
penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, bahwa sumber pendanaan pembangunan
lainnya yang masuk ke pemerintah provinsi Jawa Barat adalah Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (APBN/PHLN), baik berupa dana dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan
sepenuhnya kepada OPD provinsi maupun dana APBN tugas pembantuan, yang dikelola oleh
OPD di kabupaten/kota maupun oleh OPD provinsi.
Program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan program &
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan,
efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah.
Dengan demikian diharapkan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan serta pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri akan dapat meningkatkan
pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik
dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional, antara
program/ kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan dan PHLN dengan program/kegiatan yang
bersumber dana dari APBD, sehingga keserasian dan kerjasama pembangunan antara daerah
dan pusat dapat terwujud.
Sementara itu khusus untuk kebijakan APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2010
yang dilaksanakan di Jawa Barat Tahun 2010 sejalan dengan tema pembangunan Nasional
Tahun 2010 yaitu “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan
Kesejahteraan Rakyat”, dengan pengarusutamaan pembangunan nasional adalah :
1. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat;
2. Pengarustamaan pembangunan berkelanjutan;
3. Pengarusutamaan gender;
4. Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance);
5. Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan
daerah tertinggal;
6. Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Sedangkan berdasarkan sasaran yang akan dicapai dalam RPJM Nasional tahun ke II,
maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan
Sistem Perlindungan Sosial;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia;
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan
Nasional;
4. Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, infrastruktur dan
Energi;
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan
Perubahan Iklim.
Adapun fokus prioritas pembangunan Nasional adalah :
1. Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan
Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial, melalui:
Pengurangan Kemiskinan, dengan fokus perluasan akses pelayanan dasar masyarakat
miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); peningkatan keberdayaan
dan kemandirian masyarakat; peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi
penanggulangan kemiskinan; penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan.
Sistem Perlindungan Sosial, dengan fokus penataan dan pelaksanaan kelembagaan
dalam pelaksanaan jaminan sosial; peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil
melalui penguatan kelembagaan.
2. Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, melalui:
Pendidikan, dengan fokus peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun yang merata; peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan
tinggi; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; peningkatan
profesionalisme dan kesejahteraan pendidik; peningkatan profesionalisme dan
kesejahteraan pendidik.
Kesehatan, dengan fokus peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan
pengendalian penyakit; peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan;
peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah
tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Keluarga Berencana, dengan fokus pemantapan revitalisasi program KB.
Agama, dengan fokus peningkatan kerukunan hidup umat beragama.
Kebudayaan, dengan fokus pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang
berbasiskan pada keragaman budaya.
Pemuda dan Olah Raga, dengan fokus peningkatan peran pemuda dan prestasi olah
raga.
3. Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi
dan Keamanan Nasional, melalui:
Reformasi Birokrasi, dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan
kinerja dan kesejahteraan PNS; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem
pengawasan dan akuntabilitas; penguatan kapasitas pemerintah daerah.
Pemantapan Hukum: dengan fokus pemantapan harmonisasi peraturan perundang-
undangan; pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan
perkara korupsi; pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah,
dan antardaerah.
Pemantapan Demokrasi, dengan fokus peningkatan efektivitas pelaksanaan organisasi
masyarakat sipil, dan partai politik; pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Keamanan Nasional, dengan fokus penguatan wilayah perbatasan; peningkatan
kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan; peningkatan rasa aman dan
ketertiban masyarakat; peningkatan penggalangan keamanan nasional.
4. Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian,
Infrastruktur, dan Energi, melalui:
Pertumbuhan Ekonomi, dengan fokus peningkatan daya tarik investasi; penguatan
daya saing ekspor; revitalisasi industri manufaktur; revitalisasi pertanian, perikanan, dan
kehutanan; peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; peningkatan
produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif.
Stabilitas Ekonomi, dengan fokus peningkatan Ketahanan Pangan; peningkatan
stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok; pengelolaan APBN yang
berkelanjutan; peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan.
Infrastruktur, dengan fokus dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor
riil; peningkatan investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta;
peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Iptek, dengan fokus peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional.
Energi, dengan fokus peningkatan Ketahanan Energi.
5. Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas
Penanganan Perubahan Iklim melalui peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya; peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi
Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan; peningkatan Pengelolaan
Sumber Daya Air Terpadu; peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; peningkatan
Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan.
Sedangkan Pada Skala Nasional Kebijakan Pembangunan yang bersumber dari APBN,
PHLN, dan Kemitraan antara lain diprioritaskan antara lain bagi :
1. Perkuatan sistem distribusi nasional, terutama untuk memperlancar arus barang antar
wilayah yang dapat meningkatkan ketersediaan bahan pokok di daerah perdesaan,
tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan pasca bencana.
2. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, sarana dan prasarana
dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan (Keluarga
Berencana), infrastruktur, serta sarana dan prasarana perdesaan.
3. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mencegah kerusakan lingkungan
hidup, dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan.
4. Mempercepat penyediaan, meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana
dan sarana dasar, serta meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan dalam satu kesatuan sistem yang terpadu, melalui kegiatan khusus di
bidang infrastruktur jalan dan perhubungan.
5. Mendukung penyediaan prasarana pemerintahan di daerah pemekaran dan daerah yang
terkena dampak pemekaran pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi dari tahun 2005
sampai dengan tahun 2008 melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
Kebijakan pembangunan yang bersumber dari kemitraan yang berupa kerjasama
pemerintah dan swasta adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau
meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi Jawa Barat, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang telah
tercantum dalam Public Privite Partnerships adalah kegiatan yang berkaitan dengan sektor air
bersih, persampahan, jalan tol, dan bandara internasional Jawa Barat.
5.3.4. Proyeksi Non APBD 2010
Berdasar pada Pokok-Pokok Kebijakan Umum APBN/PHLN Tahun 2010 yang dikeluarkan
oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
alokasi anggaran Non APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 26,366
Triliyun atau meningkat 10% dari rencana alokasi anggaran Non APBD tahun 2009 sebesar Rp.
23,969 Triliyun.
Tabel 5.19. Proyeksi Non APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Non APBD Rencana 2009 (Rp) Proyeksi 2010 (Rp) Realisasi Non APBD Di Jawa Barat 23.969.185.868.000 26.366.104.454.800
Sementara itu, perkiraan alokasi anggaran untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Tahun 2010 berdasarkan hasil Musrenbangnas yang telah menyepakati prioritas kegiatan
berdasarkan kesesuaian/relevansi dan keterkaitan antara prioritas nasional dan prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Barat (Common Goals & Non-Common Goals), adalah sebesar Rp.
10,824 Trilyun.
Berdasarkan pada Prioritas Pembangunan Nasional 2010 serta dengan merujuk pada
hasil Pembahasan usulan pendanaan pada Musrenbang Nasional 2009, Alokasi anggaran
sementara kegiatan dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Provinsi Jawa Barat untuk tahun
2010 ditetapkan sebagai berikut :
Tabel 5.20 Alokasi Anggaran Sementara Kegiatan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat 2010
No Prioritas Pembangunan Nasional Alokasi Anggaran (Rp,Juta rupiah)
1. Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial .
34.704
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia 4.749.000
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasiona 285.179
4. Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, infrastruktur dan Energi 5.700.000
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim 44.521
J u m l a h 10.824.404
5.4. Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran Pembangunan Daerah
Ada beberapa asumsi yang mendasari penyusunan anggaran pembangunan daerah,
yang secara garis besar asumsi tersebut berdasarkan kepada kondisi eksternal dan kondisi
internal.
Kondisi Eksternal
Kondisi eksternal (nasional dan internasional) yang akan mempengaruhi kepada RKPD
Provinsi Jawa Barat adalah :
1. Dampak negatif krisis ekonomi global dapat teratasi dalam waktu singkat;
2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah tidak
mengalami perubahan yang mendasar;
3. Kontribusi APBN, baik Dana Alokasi Umum, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan
maupun Dana Kementrian dan Lembaga untuk Jawa Barat meningkat;
4. Terpadu dan selarasnya RKP 2010 dengan RKPD Provinsi Jawa Barat, serta RKPD Provinsi
yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.
Kondisi Internal
Kondisi internal Jawa Barat yang akan mempengaruhi RKPD Provinsi Jawa Barat adalah :
1. Pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dan diharapkan menurun, terutama laju
pertumbuhan akibat migrasi masuk;
2. Minat dan realisasi investasi oleh Penanam Modal Asing (PMA) dan penanaman modal
dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat terus meningkat sejalan dengan terbentuknya iklim
investasi yang kondusif;
3. Pendapatan daerah meningkat secara signifikan, sehingga dapat berkontribusi terhadap
peningkatan belanja daerah dan APBD Provinsi Jawa Barat;
4. Tidak terjadi bencana beraspek Geologi, Hidrometeorologi, Biologi, Teknologi, dan
Bencana Lingkungan yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan maupun kerugian yang
berimplikasi regional;
5. Harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan provinsi dan kabupaten dan kota, serta
antara pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan;
6. Penataan daerah otonomi dapat berlangsung dengan tidak merubah wilayah administrasi
Provinsi Jawa Barat;
7. Pelaksanaan pemilihan presiden pada tahun 2009 tidak berdampak negative terhadap
situasi tahun 2010;
8. Keamanan dan ketentraman dapat terjaga dengan baik;
9. Terpadu dan selarasnya RKPD Provinsi Jawa Barat dengan RKPD Kabupaten dan Kota di
Jawa Barat.
VI - 1
BBAABB VVII
PP EE NN UU TT UU PP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, adalah
merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunanan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Jawa Barat 2008-2013. Dengan mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi
pelaksanaan RKPD Tahun 2009, RKPD 2010 bersifat sangat strategis, karena merupakan
pelaksanaan rencana kerja tahun kedua Gubernur hasil PEMILU pertama yang dilaksanakan
secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD
tahun 2010 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja
Gubernur beserta perangkat daerahnya pada Tahun 2011 mendatang.
Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan
tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2010 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan
tahun 2010, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana
pembangunan jangka pendek tahun 2010. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun
2010, mengacu pada isue-isue strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian
difocuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 9 (sembilan) tujuan bersama Common
Goals dan Non Common Goals. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan
tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua fihak yang terkait,
maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh
pelaku pembangunan di Jawa Barat, berkewajiban untuk melaksanakan program-program
dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2010, secara sinergis
dan terintegrasi.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2010, RKPD Tahun 2010
dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2010, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan intergrasi pelaksanaan program-program dan
kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD,
APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang syah, maka setiap OPD harus
menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan
rencana kegiatan Tahun 2010.
VI - 2
4. Partisipasi masayarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi
melalui Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENANG),
sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi
secara baik.
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha
perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan
sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
RKPD Tahun 2010, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang
diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur,
melalui Biro Admnistrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
7. Secara proaktif, Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, wajib melakukan monitoring,
pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2010 serta menghimpun dan menganalisis laporan
3 (tiga) bulanan pelaksanan RKPD tahun 2010 dari masing-masing OPD dan hasilnya
disampaikan kepada Gubernur.
8. Pada akhir tahun anggaran 2010, setiap Kepala OPD wajib melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan RKPD Tahun 2010, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi
dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administarsi Pembangunan, Biro
Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
9. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh OPD, Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi,
mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2010. Hasil evaluasi,
kajian dan analisis RKPD Tahun 2010, menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun
2011 berikutnya.
Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2010 dan peneyelenggaraan MUSRENBANG serta
Forum OPD Tahun 2010, mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang
Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Mekanisme peneyelenggaran
MUSRENBANG, dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintahan daerah, mulai
MUSRENBANG di tingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa
Barat sampai dengan Tingkat Nasional, perlu terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan., yaitu tercapainya visi dan misi
Jawa Barat secara bertahap dan berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa
Barat Tahun 2008-2013.
VI - 3
RKPD Tahun 2010, berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan tanggal 31
Desember 2010. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga
pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan mengindahakan dan menerapkan prinsip-prinsif
koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan integrasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN