PERAN KEHUMASAN DALAM MENDUKUNG UPAYA
PENINGKATAN
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN JEMAAH HAJI DAN UMRAHOleh:
Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
P a d a n g , 1 6 O k t o b e r 2 0 1 9
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Sepanjang tahun 2019HUMAS DJPHU banyak melaksanakan
tugas, memberikan layanan informasi,
dan menghasilkan produk-produk
kehumasan.
1
HUMAS PHU Dalam Angka
732BERITA
1.500EMAIL
9.348FOLLOWERS
2.312FOLLOWER
S
20VIDEO
1001
SUBSCRIBER
58.689
VIEWERS
10KEGIATAN
PRODUKSI
FILM
*Data sampai September 2019
Landasan Hukum
UU 1945, Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan
informasi.
UU No 14/2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta
alasan pengambilan suatu keputusan public.
2
Potret Umum Humas Pemerintah
INFORMASI MENUNGGU DARI ATASAN
LAMBAN
INFONYA TERKADANG KURANG AKURAT
SIBUK DENGAN URUSAN
ADMINISTRASI DAN PROTOKOLER,
DLL
CANDERUNG MEMBELA
DIRI, BAHKAN TERTUTUP
TIDAK RESPONSIF
HILANG SAAT DIBUTUHKAN
SANGAT BIROKRATIS
BEKERJA BERDASAR JAM KERJA
(TIDAK FLEKSIBEL)
TIDAK MEDIA FRIENDLY
3
Paradigma Baru Humas Pemerintah
Menjadi bagian dari pemutus keputusan dan pemberi saran kepada
pimpinan lembaga
Aware terhadap perkembangan media content maupun IT
Humas tidak boleh bohong, menutupi fakta dan data.
Cccccccc Namun juga tidak selalu harus menyatakan semuanya.
Menguasai materi atau konsep terkait sebuah
kebijakan
lembaganya. s
Humas harus bisa membatasi mana yang
bisa vvvvvvvvvvvvvvvv
dishare ke media dan yang tidak.
1
2
3
4
5
4
Pentingnya Humas Di Instansidan Lembaga Pemerintah
5
Memberi informasi
kepada masyarakat
tentang tujuan-
tujuan, aktivitas,
maksud peraturan/
kebijakan
pemerintah
Memberikan informasi
tentang keinginan,
aspirasi dari
masyarakat agar
pemerintah dapat
mengambil keputusan
yang tepat & berguna
Menyampaikan SOP
agar peraturan yang
dibuat berdasarkan
kenyataan & dapat
diterima masyarakat
Mengajak masyarakat
agar mau beropini/
mengajukan pendapat
kepada pemerintah
Penyelenggaraan Ibadah Haji
Sebagai Pelayanan Publik
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yangmerupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 25-2009 Tentang Pelayanan Publik)
76
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka
pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 25-2009 Tentang
Pelayanan Publik)
Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) adalah rangkaian kegiatan
pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka
pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 25-2009 Tentang
Pelayanan Publik)
1
2
3
1. Mengembangkan
karakter
pembimbing ibadah
dan petugas haji,
dan kemitraan
dengan kelompok
bimbingan secara
profesional.
2. Meningkatkan
pembinaan umrah
dan haji khusus
sesuai standar.
3. Meningkatkan
kualitas
pelayanan haji
di dalam
negeri sesuai
standar
4. Meningkatkan
kualitas
pelayanan haji
di luar negeri
sesuai standar
5. Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan
penyelenggara
an haji yang
transparan
dan akuntabel
6. Mengembangkan
SDM, sistem
informasi, dan
dukungan
manajemen serta
sarana prasarana
yang terintegrasi.
Terwujudnya
jemaah haji dan
umrah yang saleh
pribadi dan sosial
VisiMisi
7
VISI DAN MISI
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
• Membangun citra dan reputasi positif Kementerian Agama padaumumnya dan DitjenPenyelenggaraan Haji dan Umrah pada khususnya
• Membentuk, meningkatkan dan memelihara opini positif publik
• Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat
• Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi serta menganalisis data dan informasi
• Mensosialisasikan kebijakan dan program Ditjen PenyelenggaraanHaji dan Umrah
• Membangun kepercayaan publik
“Terciptanya pengelolaan kehumasanyang proporsional, profesional,efektif dan efisien dalam mendukungpelaksanaan tugas dan fungsiDirektorat Penyelenggaraan Haji danUmrah”
8
VISI DAN MISI
HUMAS DJPHU
V I S I
M I S I
1PELIPUTAN
KEGIATAN
PIMPINAN
9
Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas & Fungsi
Kehumasan DJPHU
2PENGELOLAAN
DOKUMENTASI
3PUBLIKASI
5PENYELENGGARAAN
KONFERENSI
PERS
6PENYUSUNAN
PRESS
RELEASE
7PENGELOLAAN
KLIPING
BERITA 8
PENYUSUNAN
ANALISIS
BERITA
15PENGHUBUNG
MEDIA MASA
14PENGELOLAAN
IKLAN LAYANAN
MASYARAKAT
13PENGELOLAAN
PPID
12PENGHUBUNG
INSTANSI/LEMBAGA
11PELAYANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
10PENGELOLAAN
MEDIA SOSIAL
9IKUT SERTA
DALAM
PAMERAN
4PENGELOLAAN
MAJALAH
10
TANTANGAN
HARUS dapat beradaptasi dengan cepat terhadap
perkembangan teknologi informasi yang cepat dan
dinamis
TIDAK CUKUP hanya menyampaikan informasi saja,
tetapi harus memiliki sistem monitoring yang dapat
menjaga komunikasi
melalui digital media
HARUS MAMPU mengolah data yang berkembang di
media sosial menjadi informasi penting sebagai bahan
pertimbangan
dalam menentukan strategi komunikasi.
TIDAK HANYA menguasasi dan mengandalkan model
komunikasi two-step communication, tetapi juga model
multi-step
communication. Tidak cukup hanya dengan menguasai media massa saja, tetapi juga
influencer di media sosial
individu saat ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik,
walaupun tidak sebesar media massa.
1
2
3
4
11
Agenda Prioritas 2 0 1 9
PEMBUATAN DAN PENYEMPURNAAN VIDEO TUTORIAL DAN
DOKUMENTER MANASIK
SEJARAH PERHAJIAN INDONESIA
LAYANAN INFORMASI ESTIMASI HAJI BERBASIS SMS
PENGEMBANGAN IOS SUPPORTED WEBSITE
PENGGUNAAN CHAT BOT
PENGEMBANGAN KAPASITAS PENULISAN LIPUTAN DAN ARTIKEL
RISET MEDIA
01
02
03
04
05