PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN
MELALUI REDD+
BALAI KARTINI, 15 SEPTEMBER 2014
BAGIAN I TANTANGAN INDONESIA
Realitas: Pemanfaatan dan Penggunaan
Kawasan Hutan Produksi indonesia (s/d Januari 2011)
3 Sumber: Permenhut NoP.49/Menhut-II/2011 tentang RKTN Tahun 2011-2030
Usaha Bisnis Besar
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam (IUPHHK-HA) 24,88 juta hektar
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 9,39 juta hektar
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) 0,19 juta hektar
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) 0,022 juta hektar
Perkebunan 5,93 juta hektar
Pertambangan 0,62 juta hektar
Total 41,032 juta hektar
98,37%
Usaha Bisnis Kecil
Hutan Tanaman Rakyat 0,63 juta hektar
Hutan Desa 0,0034 juta hektar
Hutan Kemasyarakatan 0,043 juta hektar
Total 0,676 juta hektar
1,62%
+
+
.
Ketimpangan Penguasaan Hutan dan Kebun
4
Sumber: Sirait, Fauzi, Safitry , dan Pradhan
KE
HU
TA
NA
N
PE
RK
EB
UN
AN
26.000.000 ha
10.300.000 ha
Pengelolaan
Hutan Berbasis
Masyarakat
Perusahaan:
11.499 Kepala Keluarga
(KK) 240.000 ha
Petani Tanpa Lahan:
Usaha Tani Rakyat:
Perkebunan
Swasta:
13.572.000 KK
23.728.000 KK
0 ha
21.500.000 ha
16.000.000 ha
menguasai
menguasai
menguasai
menguasai
menguasai
menguasai
HPH: 304 Perusahaan
HTI: 227 Perusahaan
2.178 Perusahaan
5
PENGGUNAAN HUTAN SECARA ILEGAL, 2012
PROVINSI KEBUN TAMBANG
Unit Luas (ha) Unit Luas (ha)
Kalteng 282 3.934.963,00 629 3.570.519,20
Kaltim 86 720.829,63 223 774.519,45
Kalbar 169 2.145.846,23 384 3.602.263,30
Kalsel 32 370.282,14 169 84.972,01
Sultra 9 20.930 241 617.818
Riau 97 454.260,18 45 142.096
Jambi 52 298.088 31 62.747
Jabar 23 623.550 5 177
TOTAL 749 8.510.001,18 1.727 8.855.111,96
Sumber : Dirjen PHKA 2013
121
32
157
484
13
33
7
175
99
48
169
Diolah dari: Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA (bekerjasama dng Murdoch & Flinder University), 2013
33
27
6
26 18
58
9
54
19 13
27
44
6 28
1970-2001: 1.753 Konflik , tersebar di 2.834 desa/kec/286 kabupaten/kota; korban jiwa ratusan.
Konflik Agraria Dalam Jumlah
Konflik Agraria Pada Sektor Tahun 2013
Sumber : KPA, 2014
2013
Sumber: UNDP and UN-REDD, The 2012 Indonesia Forest, Land And REDD+ Governance Index
Hasil PGA menunjukan nilai indeks
hutan, lahan dan tata kelola REDD+
di tingkat nasional hanya 2.35, jauh
di bawah nilai maksimum 5 (lima).
TANTANGAN TATA KELOLA
Penegakan Hukum di Indonesia
9
Korupsi
(Perizinan & Konsesi)
Lemahnya koordinasi antar APH
Belum adanya mekanisme pengaduan yang kredibel dengan dilengkapi perlindungan terhadap whistle
blower
Rumusan delik dan sanksi yang tidak efektif dalam memberikan efek jera pada
pelaku perusakan hutan
Pendekatan penegakan hukum
cenderung masih konvensional
(Penggunaan rezim hukum tunggal )
Sistem Peradilan yang Belum Bersih, Integritas dan Efisien
11
12
BAGIAN II PELUANG
PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN
13
• Melaksanakan penataan kembali penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (landrefrom) dgn memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat
• Menyelesaikan konflik agraria
• Memperkuat kelembagaan dan kewenangan pelaksanaan pembaruan agraria
• Pengkajian ulang terhadap seluruh peruu-an yang berkaitan dengan agraria
TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA
•Penetapan rancangan perda provinsi terkait RTRWP dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri (Pasal 18)
•PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
•Wilayah yang dialokasikan untuk kehutanan dalam revisi RTRWP harus sesuai dengan yang ditunjuk oleh Kemenhut (Pasal 31)
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
•Perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajiian Llingkungan Hidup Strategis (KLHS).
•Usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL (a.l. IUPHHK-HA, Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Perkebunan) diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin lingkungan
UU 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
•Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
•Berlaku kedepan sejak 21 Februari 2012 (Asas Non-Retroaktif/Tidak berlaku surut berdasarkan pasal 58 UU MK jo. Pasal 39 Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU)
•Artinya, KH yang telah ditunjuk sebelum 21 Februari 2012 seharusnya tetap berlaku
Putusan MK 45/2011
dan 35/2012
14
BAGIAN III PENYEMPURNAAN TATA KELOLA
MELALUI REDD+
Tujuan REDD+ Indonesia (Perpres 62/2013)
REDD
+
▪ Menurunkan emisi dari deforestasi
▪ Menurunkan emisi dari degradasi hutan dan/atau lahan
gambut
▪ Memelihara dan meningkatkan cadangan karbon melalui
konservasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan
dan/atau rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan yang
rusak; dan
▪ Memberikan manfaat terhadap peningkatan jasa
lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan
masyarakat setempat/ masyarakat hukum adat.
REDD+: Lebih dari Karbon dan Hutan
Livelihood of Communities Biodiversity, Ecosystem Services
Indigenous people/customary people/adat community
Biodiversity
Ecosystem services
Peta Jalan REDD+ Indonesia
17
PHASE 1 Disain &
Persiapan REDD+
PHASE 3 Pembayaran atas kinerja
• Hibah kecil
• Memberikan hasil cepat,
impact yang terlihat namun
berkelanjutan
• Dasar untuk phase 2
• Penyiapan kelembagaan REDD+
secara nasional dan sub
nasional
• Pembayaran awal atas kinerja
(basis kewilayahan)
• Dasar untuk Phase 3
INTERIM Phase Transisi disain BP
REDD+
Perkuatan elemen
disain
PHASE 2A
Fokus pada Kinerja
pengurangan emisi dari
hutan dan gambut
SATGAS REDD+
2010 – 2013
BP REDD+
2014 - 2016
PHASE 2 Indonesia siap secara
kelembagaan untuk
masuk ke fase 3,
17
• Penyiapan kelembagaan
• Moratorium
• Provinsi Percontohan:
Kalimantan Tengah
• BP REDD+ lahir
BP REDD+
2017 - 2020
Kalimantan
Tengah
Aceh
Riau
Jambi
Sumatera
Selatan
Kalimantan
Timur Kalimantan
Barat Sulawesi
Tengah Papua
Barat
Papua
Sumatera
Barat
Satgas REDD+ BP REDD+ 2014
UKP4 Timsus REDD+
2015: provinsi lain (dalam
kerangka persiapan REDD+)
Sumatera Utara
Riau Kepulauan
Bengkulu
Bangka Belitung
Lampung
Banten
Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jogjakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Gorontalo
Maluku
Maluku Utara
INDONESIA
Pendekatan Kewilayahan REDD+
PETA JALAN MENUJU PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN
19
- PENGUATAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN MULTI DOOR
- RESOLUSI KONFLIK
GERAKAN SATU PETA
PERCEPATAN PENGUKUHAN
KAWASAN HUTAN (DAN PPH)
PROGRAM NASIONAL PPMHA
PETA JALAN PEMBARUAN
HUKUM
- PENYEMPURNAAN TATA
KELOLA PERIZINAN
- Program Penataan Perizinan
- Penyempurnaan Perizinan
Kebun dan HGU
PERENCANAAN
PEMANFAATAN
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
3
1
5
4
2
6
7
PETA JALAN MENUJU PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN
1. GERAKAN SATU PETA
2. PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWAN
HUTAN (DAN PPH)
3. PROGRAM NASIONAL PPMHA
4. PETA JALAN PEMBARUAN HUKUM
5. PENYEMPURNAAN TATA KELOLA
PERIZINAN
6. PENGUATAN KOORDINASI
PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN
MULTI DOOR
RESOLUSI KONFLIK
7. RESOLUSI KONFLIK
1. GERAKAN SATU PETA: Sebuah Gerakan Menuju…
21
satu
Referensi
Standar
Database
Geoportal
2. PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN MELALUI
PENGAKUAN DAN PEMBUKTIAN HAK (PPH)
•Mekanisme yang digulirkan sebagai solusi
penyelesaian masalah yang ditemukan saat proses
penatabatasan.
•Ditujukan untuk dapat menjadi sebuah “media” yang
menyediakan ruang dialog dan negosiasi antara pihak
yang mengajukan klaim dan pihak pemerintah sebagai
penguasa untuk mencapai sebuah jalan keluar yang
berkeadilan.
3. PPMHA; DEKLARASI NASIONAL PPMHA, 1 SEPTEMBER 2014
23
4. Peta Jalan Pembaruan Hukum
Prioritas legislasi yang harus diperkuat atau direvisi adalah :
• Memperkuat legeslasi terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum
Adat
• Penguatan regulasi terkait perlndungan lahan gambut, termasuk standar
lingkungan hidup dan KLHS;
• Memperkuat peraturan menteri kehutanan terkait klaim dan verifikasi dalam
proses pengukuhan
• Peraturan Presiden atau MoU mengenai sistem perizinan terpadu
• Optimalisasi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Kerusakan Hutan;
• Revie proses HGU
Penguatan Prosedur dan mekanisme untuk memperkuat atau merevisi
legeslasi
• Pembangunan sistem database legeslasi yang terintegrasi khususnya berkaitan
dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Proses Saat Ini
24
25
Sistem/Satu Informasi Perizinan (SIP)
•Pembangunan infrastruktur SIP
•Pengumpulan dan digitalisasi dokumen
•Perbaikan pengarsipan
• Sosialisasi SIP
•Penerbitan kebijakan implementasi SIP
Audit Perizinan
•Pembentukan Pedoman Audit Legalitas Izin
•Pelaksanaan Audit Legalitas Izin (dokumen dan lapangan)
•Evaluasi Sistem Perizinan
•Penyusunan Rekomendasi (perbaikan kebijakan dan penertiban izin)
Tindak Lanjut Rekomendasi
• Penertiban izin yang bermasalah
• Penyelesaian konflik/tumpang tindih lahan
• Perbaikan kebijakan dan harmonisasi peraturan
OUTCOME
•Data izin yang lengkap & mutakhir, serta dapat diakses pusat dan daerah (termasuk satu peta izin)
•Sistem perizinan online yang memperbaiki tata kelola perizinan dan terintegrasi (mengadopsi Keterbukaan Informasi Perizinan)
• Iklim investasi yang baik (memberikan kepastian hukum dan bebas konflik)
•Peraturan hukum yang harmonis antara pusat dan daerah, serta mendukung tata kelola perizinan
•Emisi GRK turun, ekonomi tumbuh & kesejahteraan rakyat meningkat
Catatan:
Untuk tahap awal, program dilakukan terhadap Perizinan Bidang Pertambangan dan Perkebunan
5. PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PERIZINAN
5. Satu Informasi Perizinan (SIP)
SIP ON-LINE
BIG
ONE MAP K/L PUSAT
a/l: Kementan, KemenESDM, KLH,
Kemenhut.
PEMBERI IZIN PENGUSAHA
PENGAWAS DAN PENEGAK HUKUM
PEMPROV
PEMKAB
K/L PUSAT a/l: Kemendagri, Kementan,
KemenESDM, KLH, Kemenhut, Kepolisian, Kejaksanaan, KPK.
PEMPROV a/l: Itjen, Distamben, Dishut,
Disbun.
Pemkab a/l: Itjen, Distamben, Dishut,
Disbun.
Satu Informasi Perizinan (SIP) adalah sistem pengelolaan data permohonan, evaluasi, verifikasi, pemberian dan pengawasan izin yang berbasis dalam jaringan dalam jaringan (online).
Penandatanganan Nota Kesepahaman Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum Untuk Mendukung Pengelolaan
SDA Berkelanjutan
Dalam Rangka Pelaksanaan REDD+
Jakarta, 20 Desember 2012
6. PENGUATAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN MULTI DOOR
Penandatanganan Peraturan Bersama Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait SDA-LH Di Atas Hutan
dan Lahan Gambut dengan Pendekatan Multidoor+
Jakarta, 20 Mei 2013
7. RESOLUSI KONFLIK
Output
Road Map on Strengthening Institution
Capacity
DAERAH PERCONTOHAN
Taman Nasional Tesso Nilo - Riau
Taman Nasional Kerinci Seblat–
Riau, West Sumatera, Jambi
Taman Nasional Kutai Timur– East Kalimantan
Taman Nasional Sebangau– Central Kalimantan
Taman Nasional Kayan Mentarang–
North Kalimantan
Pengukuhan Kawasan Hutan di
Barito Selatan, Central Kalimantan
Report on Conflict Inventory & Facilitation
Guideline for
Conflict Resolution
Conflict Resolution Methods for Forest
Gazettal
Training and Capacity Enhancement
7 AKSI BERSAMA PEMERINTAH INDONESIA
1. SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI GERAKAN SATU PETA DI DAERAH
2. DUKUNG PPH DENGAN CARA MEMETAKAN KLAIM MASYARAKAT DAN
WILAYAHNYA
3. BENTUK PERDA UNTUK MENGAKUI MHA DAN WILAYAHNYA
4. SUSUN PETA JALAN PEMBARUAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH DAN
HARMONISASI DENGAN PERATURAN DI TINGKAT NASIONAL
5. LAKUKAN AUDIT PERIZINAN DAN BENTUK PERGUB UNTUK
MEMANFAATKAN SIP
6. TINGKATKAN PENGAWASAN UNTUK MENDORONG KEPATUHAN
7. FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SECARA DAMAI DIMULAI
DENGAN IDENTIFIKASI KONFLIK DI DAERAH MASING-MASING
TERIMA KASIH