i
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PEMBATASAN
PENDIRIAN PARTAI POLITIK
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM
OLEH:
RISMANTO
15340013
Pembimbing :
Dr.Hj. SITI FATIMAH, S.H.,M.Hum.
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019
ii
ABSTRAK
Setelah reformasi salah satu kesepakatan mengamandemen Undang-
undang Dasar 1945 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Akan
tetapi disisi lain digunakan juga sistem multipartai yang akibatnya tidak ada partai
politik yang mendapatkan suara mayoritas di parlemen. Oleh karena tidak adanya
partai yang menguasai perolehan suara diparlemen, maka diperlukan koalisi agar
dapat membentuk pemerintahan yang kuat. Akan tetapi koalisi tersebut sangat
rapuh karena koalisi untuk kepentingan sesaat tanpa meperhatikan kesamaan
ideologi. Kombinasi antara sistem pemerintahan presidensialisme dengan sistem
multipartai dinilai tidak menghasilkan efektivitas pemerintahan karena berpotensi
memunculkan presiden minoritas atau dalam arti eksekutif dan legislatif dikuasai
oleh dua kelompok yang berbeda dan berpotensi menghasilkan legitimasi
demokrasi ganda antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama dipilih oleh
rakyat. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme rekayasa
untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial dengan cara
menyederhanakan partai politik dengan cara demokratis dan tanpa diskriminatif.
Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (library
research) untuk memperoleh bahan penelitiannya. Jenis pendekatan yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data hukum kemudian
dijelaskan. Sumber bahan primer penelitian ini meliputi Undang-undang Dasar
1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang partai politik dan
pemilihan umum. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan buku
dan jurnal yang berkaitan dengan penyederhanaan partai politik. Penelitian ini
menggunkan teori negara hukum dan teori demokrasi dalam menganalisis
peneltitian.
Sistem pemerintahan presidensial dengan menggunakan sistem multipartai
menghasilkan pemerintahan yang rapuh karena tidak ada partai politik yang
menguasi parlemen untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. Oleh karena
itu diperlukan suatu mekanisme penguatan sistem presidensial untuk membuat
pemerintahan yang efektif dengan menggunakan penyederhanaan partai politik.
Mekanisme penyederhanaan partai politik tersebut melalui syarat pendirian partai
politik sebagai badan hukum, partai politik untuk dapat mengikuti pemlihan
umum, ambang batas suatu partai politik untuk dapat menempatkan wakilnya di
parlemen (parliamnetary threshold) dan ambang batas suatu partai politik untuk
dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden (presiden threshold).
Kata Kunci: Penyederhanaan Partai Politik, Presidensial, Pemerintahan
iii
iv
v
vi
MOTTO
Hindarilah Sifat Malas Dan Bosan, Karena Keduanya Kunci Keburukan.
Sesunggunya Jika Engkau Malas Tidak Akan Melaksanakan Kewajiban.
Jika Engkau Bosan, Tak Akan Tahan Dalam Melaksanakan Kewajiban.
(Umar Bin Khattab,Ra)
Kalau Anda Tidak Ingin Dibatasi, Janganlah Anda Membatasi. Kita
Sendirilah Yang Seharusnya Tahu Batas Kita Masing-Masing.
(Abdurrahman Wahid)
Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin Dan Hari Esok Harus Lebih
Baik Dari Hari Ini....
vii
PERSEMBAHAN
Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk
Ayah- Ibu dan Kelurga Yang Selalu Berdo’a Untuk Mencapai Sukses,
Serta Para Pejuang Keadilan Untuk Mencapai Ridho Alloh Swt.
viii
KATA PENGANTAR
حمه الر حيمبسم الله الر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده الد يه.و يه و به وستعيه عل امىر الد ويا الحمد لله رب العا لم
معيه.لاشرك له واشهد أن محمد اعبده ورسىله. اللهم صل عل سيد وا محمد واله وصحبه اج
Dengan nama Alloh yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan
syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang
senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dam hidayah-Nya, sehingga penyusun
dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa
ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluaga, sahabat dan kita
semua. Amiin.
Skripsi dengan judul “Penyederhanaan Partai Politik Terhadap Penguatan
Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Reformasi di Indonesia”, alhamdulillah
telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah Dan
Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini tidak akan
terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka
penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof.Drs. Yudian Wahyudi,Ma,Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
ix
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib,S.Ag,M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman Hakim,S.H,M.Hum, selaku Ketua Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
4. Bapak Prof.Drs.H.Ratno Lukito,M.A,DCL, selaku Dewan Pembimbing
Akademik penyusun yang telah memberikan arahan dalam pembelajaran.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah,SH,M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi
yang dengan sabar, teliti memberrikan arahan dan motivasi serta
kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam
penyelesaian skripsi ini.
7. Bpak Budi Utomo (alm) dan Ibu Ngadiyem serta Fajar Gumilang yang
senantiasa memberikan dukungan, nasihat dan do’anya sehingga skripsi
ini dapat diselesaikan.
8. Bapak KH. Khatib Mashudi selaku pengasuh PP. Fadlun Minalloh,
keluarga, para Ustadz dan pengurusnya serta teman-teman yang telah
memberikan pencerahan dalam menghadapi permaslahan dan meberikan
jalan menuju keabadian yang hakiki.
9. Teman-teman Brullenz Ilmu Hukum 2015 yang telah membantu dan
memberikan inpirasi serta motivasi dalam menuntut ilmu khususnya:
x
Yunas, Rohim, Fikri, Faiz, Fajar, Saif Ali, Andika, Saiful Bari, Eko,
Mahmud, Endang, Firo, Nurul dll.
10. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah memberikan
pengalaman mempelajari proses peradilan dan sebagai organisai pertama
yang diikuti di fakultas.
11. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang memberikan
ilmu dan pengalaman dalam mengkaji permasalahan sistem
ketatanegaraan di Indonesia.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat
Organisasi (HMI MPO) cabang Yogyakarta khususnya Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan
penalaran dalam organisasi pergerkan di kampus.
13. Keluarga besar Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
Cabang Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam
penegakkan hukum.
14. Kelurga besar mahasiswa ahli thoriqoh annahdiyyah (MATAN)
Komisariat Uin Sunan Kalijaga yang memberikan pendidikan hati dalam
mencapai ketentram hidup dengan berlandaskan kombinasi nasionalisme
dan religiusitas.
15. Keluarga Samara KKN 96 Kelompok 18 yakni Aziz, Qosim, Fuad, Zayin,
Luvia, Tya, Iis dan Ipit yang dengan sabar menghadapi sikap dan
perbuatan selama ini.
xi
16. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu
yang telah memberikan motivasi, dukungan, kritik dan saran mengenai
penyusun dan penyusunan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan.
Akhirnya, penyusun berharap karya tulis ilmiah (Skripsi) ini dapat
berguna baik oleh penyusun sendiri maupun dalam rangka pengetahuan
khusunya dalam bidang hukum dan pemerintahan.
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN COVER ............................................................................................ i
ABSTRAK ............................................................................................................ ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..................................................................... iii
PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................................... iv
SURATPERNYATAANKEASLIAN .................................................................. v
MOTTO ................................................................................................................ vi
PERSEMBAHAN ................................................................................................. vii
KATA PENGANTAR .......................................................................................... viii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 6
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 6
D. Telaah Pustaka ................................................................................. 7
E. Kerangka Teoritik ............................................................................ 11
F. Metode Penelitian ............................................................................ 16
1. Jenis Penelitian ............................................................................ 16
2. Pendekatan Penelitian ................................................................. 16
3. Sumber Peneltian ........................................................................ 17
G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 18
xiii
BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
A. Sistem Kepartaian ............................................................................ 20
1. Sistem Partai Tunggal ................................................................. 28
2. Sistem Dwi Partai ........................................................................ 30
3. Sistem Multi Partai ...................................................................... 31
B. Sistem Multi Partai di Indonesia ...................................................... 32
C. Tipologi Partai Politik ...................................................................... 37
BAB III TINJAUAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
A. Sistem Pemerintahan ........................................................................ 43
1. Sistem Pemerintahan Presidensial............................................... 45
2. Sistem Pemerintahan Parlementer............................................... 51
3. Sistem Pemerintahan Campuran ................................................. 56
B. Sistem Pemerintahan di Indonesia ................................................... 59
BAB IV ANALISIS PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI
PEMBATASAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK
A. Urgensi Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Presidensial
Dengan Sistem Multipartai .............................................................. 69
B. Mekanisme Penyederhanaan Partai Politik Melalui Pembatasan
Pendirian Parati Politik .................................................................... 74
1. Persyaratan Pembentukan dan Penetapan Partai Politik sebagai
Badan Hukum ............................................................................. 74
2. Peryaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu ...................... 86
3. Electoral Threshold dan Parliamentary Threshold .................... 95
xiv
4. Ambang Batas Partai dapat Mencalonkan Presiden dan Wakil
Presiden (Presiden Threshold) .................................................... 108
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................... 121
B. Saran ................................................................................................ 122
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 124
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sistem multipartai yang dikembangkan di Indonesia dalam sistem
pemerintahan presidensial tidak implementatif dengan desain konstitusional.
Salah satu buktinya adalah sistem multipartai yang terbukti tidak mampu
mengahasilkan lembaga legislatif yang solid karena perolehan kursi di DPR
terdistribusi oleh banyak partai politik dengan kepentingan politik dan
ideologi yang berbeda-beda. Konsekuensinya, apabila presiden tidak mampu
memperoleh kursi mayoritas di DPR, maka harus menempuh koalisi besar
partai politik besar di parlemen guna mengamankan kebijakan-kebijakannya.
1 Untuk mendukung perolehan suara di DPR dan mengurangi koalisi yang
rapuh, maka diperlukan mekanisme untuk menguatkan sistem pemerintahan
presidenisal yang tidak terlalu banyak kompromi dalam pengambilan
kebijakan.
Salah satu mekanisme untuk menguatkan sistem pemeritahan
presidensial tersebut dengan penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan
partai politik di Indonesia dalam sejarahnya telah dimulai sejak
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dengan mengganti
1 Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik Pengaturan
Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial, (Malang: Setara
Press,2016),hlm.1.
2
DPR-GR, mengabaikan pelaksanaan pemihan umum yang sedianya akan
dilaksanakan pada tahun 1960, mengeluarkan regulasi penyederhanaan partai
dengan Penpres Nomor 7 Tahun 1959 dan regulasi tentang pengakuan,
pengawasan dan pembubaran partai politik dengan mengeluarakan Penpres
Nomor 13 Tahun 1960. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini hanya diakui 10
partai politik yakni: Partai Nasionalis Indonesia, Nahdotul Ulama, Partai
Komunis Indonesia, Partai Katholik, Partai Indonesia, Partai Murba, Partai
Syarikat Islam Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia,
Persatuan Tarbiyah Islamiyah,dan Partai Kristen Indonesia. Pada masa ini
juga dilakukan pembubaran Partai Masyumi dengan dikeluarkannya Keppres
Nomor 200 Tahun 1960 dan dibubarkannya Partai Sosialis Indoensia dengan
Keppres Nomor 201 tahun 1960 karena dianggap telibat pemberontakan
PRRI/Permesta.2 Penguatan sistem pemerintahan presidensial pada masa ini
dengan pembubaran partai politik tanpa menggunakan proses peradilan
dianggap tidak demokratis.
Kemudian awal Orde Baru, penyederhanaan partai poltik dimulai
dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Partindo serta dengan
menurunnya pengaruh Partai Nasionalis Indonesia merupakan kemunculan
dari lahirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Partai Komunis
Indonesia dibubarkan dengan Keppres Nomor 1/3/1966 dengan dikukuhkan
ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 karena dituduh terlibat dalam
peristiwa G30S/PKI 1965, sedangkan Partindo dibekukan karena dianggap
2 Muchamamad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik
Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik, (Jakarta: Rajawali Press,2011),hlm.169.
3
memiliki kedekatan dan memberi dukungan terhadap program-program PKI.
Salah satu kebijakan dalam bidang politik dengan mengeluarkan TAP MPRS
Nomor XXII Tahun 1966 yang mensyaratkan pembaharuan politik.
Penyederhanan partai politik tidak hanya berarti pengurangan jumlah partai,
tetapi yang lebih penting adalah untuk perombakan program kerja menuju
orientasi program.3
Pembaharuan dalam bidang politik sangat menonjol pada masa Orde
Baru dengan melakukan mengelompokkam jumlah partai politik menjadi dua
kelompok partai dan golongan karya. Kelompok Persatuan Pembangunan
yaitu kelompok spiritual material yang menitikberatkan program-programnya
pada pembangunan spiritual akan tetapi tidak mengabaikan pembangunan
material (meliputi: Nahdotul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai
Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah) yang selanjutnya
akan membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok
Demokrasi Pembangunan yaitu kelompok material spiritual yang
menitikberatan pada pembangunan material akan tetapi tidak mengabaikan
pembangunan spiritual (meliputi Partai Nasionalis Indoensia, Musyawarah
Rakyat Banyak, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Katholik
dan Partai Kriten Indonesia:) yang selanjutnya akan membentuk Partai
Demokrasi Indonesia (PDI). Kemudian Golkar yang disebut organisasi
kekaryaan bukan sebagai partai politik, meskipun hakekat Golkar adalah
3 Ibid.hlm.201.
4
Partai Politik.4 Pada masa ini, penyederhanaan partai politik terkesan
dipaksakan yang kemudian dilegitimasi dengan UU Partai Politik dan Golkar.
Reformasi pada tahun 1999 memberikan pengaruh yang sangat besar
pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengaruh tersebut berasal
dari perubahan konstitusi kenegaraan melalui amandemen Undang-undang
Dasar 1945. Salah satu semangat perubahan Undang-undang dasar 1945
adalah memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensial. Semangat
amandemen Undang-undang Dasar 1945 salah satunya ditandai dengan
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang pada
masa sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagai mandataris dari rakyat. Setelah terjadinya
reformasi hingga saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan
umum presiden dan wakil presiden sebanyak 3 (tiga kali),yaitu 2004,2009
dan 2014.
Reformasi juga ikut merubah sistem kepartaian yang ada di Indonesia
yang menimbulkan euforia yang berlebihan dari masyarakat. Salah satu
buktinya yakni terdapat 141 partai politik yang terdaftar di Departemen
Kehakiman dan setelah diverifikasi hanya 48 partai yang layak dapat
mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999 dan sejak saat itu Indonesia
menganut sistem pemerintahan dengan multi partai.5 Akan tetapi sistem multi
4 Sigit Pamungkas, Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia, (Yogyakarta: Institute
For Democrasi and Welfarism,2011),hlm.154.
5 Ibid.hlm.182.
5
partai yang mengakomodir kemerdekaan rakyat untuk berserikat dan
berpendapat memunculkan permasalahan disisi lain.
Kombinasi antara sistem pemerintahan presidensialisme dengan sistem
multipartai dinilai tidak terlalu ramah menghasilkan efektivitas pemerintahan
karena berpotensi memunculkan presiden minoritas atau dalam arti eksekutif
dan legislatif dikuasai oleh dua kelompok yang berbeda (divided goverment)
dan berpotensi menghasilkan legitimasi demokrasi ganda (dual demokratic
legitimacy) antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama dipilih oleh
rakyat.6 Pendapat tersebut didukung oleh Scott Mainwaring yang menyatakan
bahwa sistem pemerintahan presidensial secara bersamaan lebih rentan
munculnya pemerintah minoritas dan cenderung immobilism. Menganut
sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai sebagai suatu sistem
bernegara juga akan menghasilakan deadlock dan divided goverment.7
Upaya untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif dan stabil
dengan menggunakan sistem kepartaian yang multipartai sederhana dapat
dilakukan melalui rekayasa kehidupan politik melalui hukum. Sebagaimana
dikemukakan oleh Rescoe Pound dalam studi politik hukum, Mahfud
menyatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa
perkembangan masyarakat termasuk kehidupan politiknya (law is a tool of
6 Hendra Sunandar, “Analisis Sistem Presidensialisme-Multipartai Di Indonesia (Studi
atas Divided Goverment dalam relasi Eksekut if-Legislatif Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,(2015), hlm.1.
7 Arlend Lijhpart, Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial, (Jakarta :Raja
Grafindo,1955).hlm.19.
6
social enginering).8 Kemudian Sacipto Raharjo juga menyatakan politik
hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (Ius Contituendum).9
Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan
efisien dengan menggunakan sistem multipartai sederhana, maka diperlukan
penyederhanaan partai politik dengan memperhatikan hak-hak konsitusional
warga negara, dapat diterima oleh akal pikiran dan tidak membedakan antara
warga negara serta dilakukan menurut peraturan yang berlaku.
Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis tertarik untuk
membahas sebuah penelitian yang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik
Melalui Pembatasan Pendirian Partai Politik”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyederhanaan partai politik
melalui pembatasan pendirian partai politik ?
C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang cara
penyederhaan partai politik yang secara konstitusional menurut Undang-
Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Berikut ini
8 Mahfud. MD, Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: Gama
Media,1999), hlm. 70.
9 Abdul Latif dan H. Hasbi, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm.23.
7
merupakan beberapa tujuan yang secara khusus diharapakan bagi
penyusun,yaitu:
1. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka
tujuan penelitian ini adalah sebagai Untuk mengetahui mekanisme
penyederhaanaan partai melalui pembatasan persyaratan pendirian
partai politik di Indonesia.
2. Kegunaan
Kegunaan dalam penelitian ini diharapakan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
a. Menambah wawasan dan sumbangan pemikiran tentang
partai politik dan sistem pemerintahan di Indonesia.
b. Memberikan kontribusi pemikiran tentang pengembangan
sistem kepartaian di Indonesia.
c. Menambah referensi yang berfungsi sebagai informasi bagi
penelitian selanjutnya.
D. Telaah Pustaka
Dalam rangka mendukung penelitian dan agar tercapai tujuan dalam
penelitian, maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang
8
mempunyai relevansi terhadap penyederhanaan partai politik terhadap
penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal ini
dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada.
Adapun karya-karya yang dijadikan sumber rujukan diantaranya sebagai
berikut:
Skripisi Retanisa Rizqi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul “
Dilema Pemerintahan dalam Sistem Multipartai di Indonesia Prespektif
Siyasah Syar’iyah”. 10
Skripsi ini menemukakan bahwa sistem multipartai di
Indonesia telah menyebabkan instabilitas pemerintahan, mereduksi hak
preogratif presiden serta partai politik hanya mengincar sebuah kemaslahatan
demi partainya sehingga partai politik yang pada awalnya untuk menampung
aspirasi masyarakat dikesampingkan. Konsep tersebut tidak sesuai dengan
konsep Siyasah Syar’iyah yang menginginkan sebuah pemerintahan untuk
kemaslahatan manusia sesuai syara’ dengan pemerintah membuat kebijakan
politik yang mengacu kemaslatan manusia yang tidak bertentangan dengan
dasar-dasar agama. Adapun dalam penelian ini memfokuskan mekanisme
penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan agar
tercapai kemaslahatan rakyat dengan kebijakan pemerintahan yang efektif dan
efisien dengan pola sistem multipartai sederhana dalam kerangka sistem
pemerintahan presidensial.
10
Retanisa Rizqi, “ Dilema Pemerintahan dalam Sistem Multipartai di Indonesia
Prespektif Siyasah Syar’iyah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2017).
9
Skripsi Arif Permana Putra, mahasiswa Universitas Sebelas Maret
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan yaang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik di
Indonesia Tahun 1960”.11
Skripsi ini menjelaskan tentang fokus penelitiannya
adalah penyederhanaan partai politik tahun 1960 dan pengaruh
diberlakukannya penyederhanaan partai terhadap stabilitas politik di
Indonesia. Beberapa kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah
penyederhaan partai pada masa 1960 sebagai upaya menciptakan stabilitas
politik masa demokrasi terpimpin dan dengan penyederhanaan tersebut
terkesan semu karena partisipasi kekuatan politik tidak berfungsi sebagaimana
seharusnya. Adapun dalam penelitian ini lebih memfokuskan relasi
penyederhanaan partai politik dengan penguatan sistem pemerintahan
presidensial pada masa setelah reformasi melalui berbagai kajian perundang-
undangan.
Tesis Luthfi Aji Asmoro, mahasiswa Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta Program Pascasarjana Magister Fakultas Hukum yang berjudul “
Implikasi Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di
Indonesia.12
Tesis ini menjelaskan dinamika penerapan sistem pemerintahan
presidensial dengan menerapkan sistem penerapan multipartai dari awal
kemerdekaan sampai pasca reformasi dalam salah satu pembahasannya dimuat
11
Arif Permana Putra, “Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960”,Skripsi
Universitas Sebelas Maret (2009). 12
Luthfi Aji Asmoro “Implikasi Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial Di Indonesia)”. Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2009).
10
hubungan pemilihan umum multipartai dengan sistem presidensial dan
pembentuan kabinet dalam sistem multi partai. Adapun penelitian ini hanya
memfokuskan pada penyelesain sistem pemerintahan presidensial dengan
sistem multipartai dengan mekanisme penyederhanaan partai politik.
Tesis Rika Anggraini,Mahasiswa Universitas Indonesia Program Studi
Magister Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Kenegaraan fakultas Hukum yang
berjudul “ Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju
Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi, 1988-2014”.13
Tesis ini menjelaskan tentang kebijakan penyederhanaan partai politik dari
pembentukan persyaratan partai politik sebagai badan hukum, partai politik
sebagai peserta pemilihan umum dan persyaratan ambang batas suara bagi
partai politik untuk dapat menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan
Rakyat. Adapun penelitian ini menambahkan dari tesis tersebut dengan
persyaratan partai politik dapat mengajukan presiden dan wakil presiden dan
keadaan yang berbeda karena pemilihan pada 2019 akan dilaksanakan secara
serentak antara pemilihan presiden dan legislatif.
Skripsi Wira Harri Tama, mahasiswa Universitas Islam Indonesia
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Yang berjudul “Urgensi
Penyederhanaan Partai Politik Pada Era Reformasi di Indonesia Melalui
Peraturan Perundang-undangan”.14
Skripsi ini menjelaskan alasan mengapa
13
Rika Anggraini, “ Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju
Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi,1988-2014”. Tesis Universitas
Indonesia (2013). 14
Wira Harri Tama, “Urgensi Penyederhanaan Partai Politik Pada Era Reformasi di
Indonesia Melalui Peraturan Perundang-undangan”. Skripsi Universitas Islam Indonesia (2013).
11
diperlukan penyederhanaan partai politik pada era reformasi dengan sistem
multi partai sederhana demi mewujudkan sistem pemerintahan presidensial
yang kuat, stabil dan efektif serta upaya perbaikan peyelenggaran pemilihan
umum untuk semakin memperdalam dan mematangkan spirit demokrasi di
Indonesia dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Adapun
dalam penelitian ini memfokuskan pengaturan perundang-undangan dan
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait yang menguatkan legitimasi serta
keadaan yang berbeda karena pemilihan pada 2019 akan dilaksanakan secara
serentak antara pemilihan presiden dan legislatif.
E. Kerangka Teoretik
Landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penyederhanaan
partai politik adalah teori negara hukum, teori demokrasi dan teori partai
politik.
1. Teori Negara Hukum
Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri
diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.
Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi
warga negaranya dan sebagai dasar keadilan itu perlu diajarkan pada
rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang
baik. Bagi Aristoteles, memerintah dalam sebuah negara bukanlah
manusia dalam sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan
12
penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan
saja.15
Konsep negara hukum didunia dibagi menjadi dua yakni rule of
law dan rechtsstaat. Menurut A.V Diccey, the rule of law berarti
bahwa kekuasaan tidak bersifat seweng-wenang sehingga individu
memiliki kepastian perlindungan hukum atas hak privatnya
berhadapan dengan pemerintah. The rule of law meliputi tiga makna
yakni:
a. Supremasi hukum yakni tidak ada kesewenangan sehingga
seorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum;
b. Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat
biasa maupun pejabat, ini berarti tidak ada orang yang
diatas hukum;
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan
keputusan pengadilan.16
Konsep rechsstaat menurut Friedrich Julius Stahl
mengemukan unsur-unsur yang harus ada dalam negara hukum
yaitu:
a. Perlindungan hak asasi manusia;
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan unutk menjamin
hak-hak itu;
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.17
Menurut Jimly Asshiddiqie, suatu negara dapat dikatakan
sebagai negara hukum apabila memiliki unsur sebagai berikut:
15
Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
(Jakarta: Sinar Bakti,1998),hlm.153.
16
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press,2013),hlm.82-83.
17
Janedjri M.Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta:
Konpress,2013),hlm.55.
13
a. Supremasi hukum;
b. Persamaan dalam hukum;
c. Asas legalitas (Due Procces Of Law);
d. Pembatasan kekuasaan;
e. Organ-organ penunjang yang independen;
f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
g. Mahkamah Konstitusi;
h. Perlindungan hak asasi manusia;
i. Bersifat demokratis (Democratische rechtsstaat);
j. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara
(Welfare Staat);
k. Transparansi dan kontrol Sosial.18
2. Teori Demokrasi
Secara etimologi demokrasi berasal dari kata ” demos” yang berarti
rakyat atau penduduk suatu tempat dan “kratos” yang berarti
kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata tersebut memiliki arti
suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya
kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam
keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan
kekuasaan oleh rakyat.19
Kermudian menurut Janedjri M. Gaffar
bahwa demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan yaitu bahwa
setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam
pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga negara sejatinya memilii
kekuasaan yang sama untuk memerintah.20
18
Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, (Jakarta: Bhuana Ilmu
Populer,2009),hlm.397. 19
Riski Febria Nurita, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia”,Jurnal
Cakrawala Hukum,Vol. 6:1 (Juni 2015),hlm. 91.
20
Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, hlm.1.
14
Dalam perkembangannya yang digunakan adalah demokrasi
perwakilan karena pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah
yang tidak dimungkinkan rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan
aspirasinya secara langsung. Didalam gagasan demokrasi perwakilan
kekuasaan tertinggi tetap ditangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-
wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.21
Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih perwakilannya untuk
membuat keputusan sesuai dengan kepentingannya. Setiap beberapa
tahun pemilihan umum diselenggarakan dan rakyat mendapatkan
kesempatan untuk memilih perwakilannya. Fungsi pemerintahan
dalam demokrasi perwakilan ini dialihkan dari warga negara kepada
organ-organ negara melalui pemilihan umum.
3. Teori Partai Politik
Ada beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan
politik. Carl Friedrich memberikan batasan partai politik sebagai
kelompok manusia yag terorganisikan secara stabil dengan tujuan
untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan
bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan
memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.22
21
Mahfud Md, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama
Media,1999),hlm.5. 22
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 148.
15
Dalam bukunya Ecnomie et Societie, Max Weber memberikan
definisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah
organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya
berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk
mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.23
Dalam buku Mengenal Ilmu Politik, partai politik adalah salah satu
mekanisme utama yang menghubungkan pemilih dengan institusi
pemerintahan. Selain itu, partai politik juga berurusan dengan
keberlanjutan dari masyarakat dan memfokuskan diri pada perilaku
dan pilihan pemilih, serta memainkan peran utama seperti penomasian
calon untuk jabatan politik tertentu dan mengorganisasikan dan
mendanai kampanye pemilu.24
Sedangkan partai politik menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “Partai
Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
23
Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di
Era Demokrasi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 66. 24
Ikhsan Darmawan, Mengenal Ilmu Politik, (Jakarta: PT Kompas Media
Nusantara),2015,hlm.128.
16
berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
F. Metode Penelitian
Dalam penyusunan penulisan ini,penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitan kepustakaan (library
research) yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan
metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta
mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain library research
merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk
memperoleh data penelitiannya.25
2. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah
yuridis-normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum
utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penyederhanaan partai politik.
25
Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika,1996),hlm.17.
17
3. Sumber Bahan
a. Bahan Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
mencangkup seperangkat peraturan perundang-undangan.
Adapun bahan primer yang digunkan dalam penelitian ini
yaitu:
1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
2) UU Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik
3) UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan
Umum
4) UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
5) UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
6) UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
7) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
8) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
9) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
10) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum
18
b. Bahan Sekunder
Bahan hukum yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap hukum primer. Buku yang terkait dengan
diantaranya yaitu: Kosntitusionalitas Penyederhanaan Partai
Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam
Demokrasi Presidensial (Kuswanto), Pembubaran Partai
Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubran Partai Politik
dalam Pergulatan Republik( M.Ali Safa’at), Pengantar Ilmu
Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar
Demokrasi (Jimly Asshiddiqie), Demokrasi dan pemilu Di
Indonesia (Janedjri M. Ghaffar), Partai Politik Teori dan
Praktik di Indonesia (Sigit Pamungkas),dan lain-lain.
c. Bahan Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya Ensiklopedia,
Kamus Bebas Bahasa Indonesia dan lain-lain.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika ini akan dijelaskan secara singkat dari keseluruhan isi
skripsi yang terdiri dari:
19
Bab pertama berisi penyusun akan menguraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan keguanaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika yang digunakan dalam
penyederhanaan partai politik.
Bab kedua berisi penjelasan tentang sistem kepartaian secara umum.
Kemudian sistem kepatain yang digunakan di Indonesia setelah terjadi
reformasi..
Bab ketiga menjelaskan sistem pemerintahan secara universal. Kemudian
akan membahas lebih spesifik tentang sistem pemerintahan presidensial yang
dianut di Indonesia pasca reformasi.
Bab keempat mekanisme penyederhanaan partai politik melalui
pembatasan pendirian partai politik dalam rangak menciptakan sistem
pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien.
Bab kelima kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yanng
ingin diselesaikan oleh penyusun dan saran yang diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi penyederhanan partai kedepannya.
121
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan pada sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
Sistem pemerintahan presidensial sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya
partai atau koalisi partai mayoritas. Probelematik Sistem presidensial pada
umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai. Keadaan
itu dapat lebih buruk lagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang
relatif tinggi. Presidensialisme dan sistem multi partai merupakan kombinasi
yang sulit yang membuka peluang terjadinya deadlock dalam relasi eksekutif
dan legilatif yang berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial.
Upaya untuk menyederhanakan partai politik sangat diperlukan jika
Indonesia bermaksud menerapkan penguatan sistem presidensial. Oleh karena
itu diperlukan mekanisme pengaturan yang menyebabkan jumlah partai itu
secara alamiah tanpa adanya larangan atau pembatasan yang bersifat
demokratis dan diskriminatif. Penyederhanaan partai politik tersebut harus
disesuaikan dengan sistem pemerintahan presidensial yang ditempatkan
sebagai kebijakan negara dengan tolak ukur prinsip-prinsip hukum yaitu hak
asasi manusia dan demokrasi.
122
Penyederhanaan parta politik mengandung makna esensisi yaknil
pengurangan salah satu sistem pendukung dalam demokrasi sebagai sarana
partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan. Tidak solidnya
pemerintahan yang ditimbulkan oleh banyaknya partai politik karena
kegagalan dalam menghasilkan konsensus dalam kebijakan umum harus
dicegah supaya kepentingan rakyat terpenuhi maka penyederhanaan partai
politik tidak bertentangan dengan demokrasi. Oleh karena itu, penulis
menyampaikan mekanisme penyederhanaan partai politik dalam rangka
penguatan sistem pemerintahan preisdensial sebagai berikut:
a. Persyarat pendirian partai politik sebagai badan hukum.
b. Peningkatan persyaratan suatu partai politik untuk dapat mengikuti
pemilu.
c. Menyederhanakan partai politik diparlemen dengan menggunakan
mekanisme electoral threshold dan parliamentary threshold.
d. Konsistensi penggunaan persyaratan partai politik atau gabungan
partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil
presiden dengan menggunakan presiden threshold.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut diatas, maka ada beberapa
saran yang dapat penyusun berikan yaitu:
a. Meningkatkan persyaratan pendirian dan kepengurusan partai
politik menjadi seluruh provinsi, 100% kepengurusan di kabupaten
123
dalam setiap provinsi dan 100% kepengurusan di kecamatan dalam
kabupaten agar partai politik tersebut mengakar kuat di
masyarakat.
b. Meningkatkan parliamentary threshold yang saat ini 4% menjadi
6-7,5% agar partai politik diparlemen tidak banyak dan kebijakan
lebih efektif dan efisien.
c. Membuat Kodifikasi undang-undang pemilu yang lebih sempurna
agar tidak setiap akan pemilu undang-undang dirubah dan selalu
dilakukan judicial review.
124
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan-Perundang-undangan.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
UU Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik
UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan
DPRD
UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan
DPRD
UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan
DPRD
UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Putusan Makamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor PUU 020/PUU-I/2003
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-V/2007
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008,
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-X/2012
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-IX/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017
Buku
Ali Safa’at,Muchamad, Pembubaran Partai Politik Pengaturan Dan Praktik
Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik, Jakarta:
Rajawali Press,2011.
125
Asshiddiqie, Jimly ,Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Bhuana
Ilmu Populer,2009.
_______, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negra Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal
Dan Kepaniteraan Mahkamah Komstitusi,2006.
_______, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana
Ilmu Populer,2007.
Budiarjo,Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama,2008.
Efriza, Ilmu Politik Dari Ilm Politik Sampai Sistem Pemerntahan, Bandung:
Alfabeta,2013.
Erfandi, Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara
Indonesia, Malang: Setara Press,2014.
Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi
Politik Di Era Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008.
Fadjar ,Abdul Mukhtie, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketetanegaraan
Indonesia, Malang: Setara Press,2013.
Heyword, Andrew, Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013.
Huda, Ni’matul, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Press,2011.
_______, Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Konstitusi
Indonesia, Yogyakarta: Gama Media,1999.
_______, Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Press,2013.
Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislasi
Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali
Press,2010.
Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik, Malang: Setara
Press,2016.
Labolo,Muhadam dan Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum
Di Indonesia Teori Konsep Dan Isu Strategis, Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2015.
Latif, Abdul, H. Hasbi, Politik Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,2010.
Lijhpart,Arlend, Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial, Jakarta:
Raja Grafindo,1955.
Mahfud MD,Muhammad, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,
Yogyakarta: UII Press,2000.
_______, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media,1999.
_______, Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Gama
Media,1999.
Manan,Bagir, DPR,DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII
Press,2003.
______, Lembaga Kepresidenan Yogyakarta: UII Press,2003.
Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Uud 1945 Sebelum Dan
Seseudah Amandemen, Bandung: Nusa Media,2010.
126
Marijan, Kacung Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde
Baru, Jakarta: Kencana,2010.
M.Gaffar, Janedjri, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta; Konpress,2013.
MPR, Panduan Dalam Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Jakaeta: Sekretaris Jenderal MPR,2003.
Pamungkas, Sigit, Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia ,Yogyakarta:
Institute For Democrasi and Welfarism,2011.
Putra,Fadillah, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar,2003.
Rauf, Maswadi ,dkk, Sistem Presidensial Dan Sosok Presiden Ideal, Yogyakarta:
Pusataka Pelajar,2009.
Saragih,Bintan, Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia,
Jakarta: Gaya Media Pratama,1998.
Subarki ,Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia,1998.
Titik,Triwulan Titik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
Uud 1945, Jakarta: Kencana 2010.
Waluyo,Bambang, Penelitian dalam Praktik, Jakarta: Sinar Grafika,1996.
Yuhana, Abdi , Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan
Ketatanegraan Indonesia Pasca Perubahan Uud 1945, Bandung:
Fokus Media,2007.
Jurnal/Makalah
Abdul Rokhim. “ Pemilihan Umum dengan Model Parliamentary Threshold
Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia” . Jurnal Ilmu
Hukum. Vol.7.No.14.(2011).
Achamad Zakaria. “Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam
Prespektif Demokrasiarya” . Jurnal Idea Hukum. Vol 2.No.1.(2016).
Affan Gaffar. “Pemilihan Presiden dan Penciptaan Mekanisme Checks and
Balances: Menuju Penciptaan Sistem Presidensial Murni” .Jurnal
Ilmu Sosial dan Politik. Vol.4.No.1.(2010).
Agus Sutisna. “Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Pasca
Reformasi 1998” . Social Sciene Jornal. Vol.2 No.2.(2015).
Ahmad Farhan Subhi. “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-undang Pilpres’ . Cita
Hukum. Vol.3. No.2.(2015).
Aisah Putri Budiarti. “Pelembagaan Sitem Kepartaian Dibawah Sistem Demokrasi
Indonesia(1998-Sekarang). Jurnal Penelitian Politik. Vol. 12 No 1
.(2015).
Aprista Ristyawati,dkk. “Penyederhanaan partai Politik dalam Sistem kepartaian
di Indonesia Sejak Peruabahan Undang-undang 1945” .Diponegoro
law Review.Vol.5.No.2.(2016).
127
Asrinaldi. “Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan
Kelembagaan Sistem Presidensial di Indoensia” . Jurnal Penelitian
Politik. Vol.10.No.2.(2013).
Bayu Dwi Anggono. “Prespektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai
Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden” . Pandecta.
Vol.9.No.1.(2014).
Cora Elly Noviati. “ Demokrasi dan Sistem Pemeritntahan” .Jurnal
Konstitusi.Vol.10.No.2.(2013).
Dinoroy Marganda Aritonang. “Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945” . Mimbar Hukum. Vol.22.No.2.(2010).
Djayadi Hanan. “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu
Serentak,Sistem Pemilu,dan Sistem Kepartaian” . Jurnal Universitas
Paramadina. Vol 13.(2016).
Efriza. “Komparasi Sistem Presidensial antara UUD 1945 dan UUD NRI Tahun
1945” . Jurnal Ilmu dan Budaya. Vol.40.No.51.(2016).
Firman Freddy Busroh. “Formulasi Penerapan Electoral Threshold dalam Sistem
Kepartaian di Indonesia” . Jurnal lex librum. Vol.III.No.2.(2017).
Firman Manan. “Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Presidensialisme Multipartai di
Indonesia’ . Jurnal Wacana Politik. Vol.2.No.2.(2017).
Harry Setya Nugraha. “Pemurnian Sistem Presidensial dan Parlemen Dua Kamar
di Indonesia sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945. Novelty.
Vol.8.No.1.(2017).
Hayat. “Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana sebagai
Penguatan Sistem Presidensial” . Jurnal Konstitusi.
Vol.11.No.3.(2014).
Josep M.Monteiro. “Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem
Pemerintahan RI” . Prioris. Vol.5.No.3.(2016).
Jumadi. “Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia” .Ad-
Daulah. Vol.4.No.1.(2015).
Junaidi. “Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22-24/PUU-VI/2008” . Jurnal Ilmu hukum. Vol.2.No.2
.(2015).
Kasman Siburian. “Pemilihan Umum Serentak dan Implikasi terhadap Penguatan
Sistem Presidensial di Indonesia” . Patik.Edisi 4.(2013).
Khairul Fahmi. “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan
Umum Anggota Legislatif” . Jurnal Konstitusi. Vol.7.No.3.(2010).
128
Mayang Mayurantika,dkk. “ Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk Mewujudkan Sistem Multipartai
Sederhana” . Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns. Vol
IV.No.2.(2016).
Moch. Nurhasim. “Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat
Sistem Presidensial di Indonesia” .Jurnal Penelitian Politik. Vol.
11.No.1.(2011).
Lili Romli. “Fermormasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia” .
Politika.Vol.2.No.2.(2011).
Luky Sandra Amalia. “Evaluasi Sitem Kepartaian di Era Reformasi” . Jurnal
Penelitian Politik. Vol 10.No.2.(2013).
Lutfi Ansori. “Telaah Terhadap Presiden Threshold dalam Pemilu Serentak 2019”
. Jurnal Yuridis. Vol.4.No.1.(2017).
Mexsasai Indra. “ Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan
dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia” . Jurnal Ilmu
Jukum. Vol.2.No.1. (2011).
M Yasin Al-rif. “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen
UUD 1945” . Ius Quia Iustum. Vol.22.No.2.(2015).
Nafrizal,dkk. “Penghapusan Presiden Threshold sebagai upaya Pemulihan Hak-
hak Konstitusional” . Petita.Vol.1.No.2.(2016).
Nico Handani Siahaan. “ Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di
Parlemen pada Pemilihan Umum di Indonesia” .Politika. Vol.7.
No.1.(2016).
Nirahua. “Sistem Multi Partai dalam Pemilihan Umum di Indonesia” . Jurnal
Konstitusi. Vol.II.No.1.(2009).
Retno Saraswati. “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif” .MMH.
Jilid.41.No.1.(2012).
Ridho Imawan Hanafi. “Menelaah Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Sistem
Pesidensial Multi Partai di Indonesia” .Jurnal Penelitian Politik.
Vol.12.No.1.(2015).
Riski Febria Nurita, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di
Indonesia”,Jurnal Cakrawala Hukum,Vol. 6.No.1.
Shanti Dwi Kartika. “ Presiden Threshold Dalam Revisi Uu Pilpres” . Info
Singkat. Vol.V. No.14.(2013).
129
Siska Yuspitasari. “Sistem Multipartai di Era Pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono 2004-2009” . Jurnal Dinamika Politik. Vol.1.
No.1.(2012).
Sodikin. “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial” . Rechtvinding.
Vol.3.No.1.(2014).
Sri Yanuarti dan Moch Nurhasim. “Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang
Memperkuat Sistem Presidensial” . Jurnal Penelitian Politik.
Vol.10.No.2.(2013).
Susanto Polamolo. “Presidensialisme di Indonesia antara Amanah Konstitusi dan
Kuasa Partai” . Jurnal Konstitusi. Vol.13.No.2.(2016).
Umbu Rauta. “Menggagas Pemilahan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif”
.Jurnal Konstitusi. Vol.11.No.3.(2014).
Widayati. “Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.
Jurnal Konstitusi. Vol.XXVI.NO.2.(2011).
Yogo Pamungkas. “Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-undang Dasar 1945” .
Jurnal Rechtsvinding. Vol.III.No.1.(2014).
Yusa Djuyandi. “Koalisi Partai Politik untuk Demokrasi: Membangun Demokrasi
Kebangsaan dalam Nuasa Pluralisme” . Humaniora. vol
2.No.2.(2011).
Zuhdi Arman. “Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai dalam Sistem
Pemerintahan Presidensial di Indonesia pada Masa Reformasi” .
Jom. Vol.II.No.1.(2015).
Skripsi/Thesis/Desertasi
Adlina Adelia. “Relevansi Ambang Batas Parlemen (Paliamentary Threshold)
dengan Sistem Presidensial di Indonesia. Tesis.Universitas Islam
Indonesia.(2018).
Ahmad Farhan Subhi. “Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun
2008”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.(2014).
Ahmad Bustomi Kamil. “Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan
Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia” .
Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .(2015).
130
Aldo Putra Harsa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2014” . Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
.(2014).
Andi Setyo Pranata. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-
X/2012 Terhadap Penyederhanaan Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2014” .Tesis. Universitas Gajah Mada.(2014).
Hendra Sunandar. “Analisis Sistem Presidensialisme-Multipartai Di Indonesia
(Studi atas Divided Goverment dalam relasi Eksekutif-Legislatif
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)”.Skripsi. Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.2015).
Retanisa Rizqi. “ Dilema Pemerintahan dalam Sistem Multipartai di Indonesia
Prespektif Siyasah Syar’iyah”. Skripisi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
Arif Permana Putra. “Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun
1960”.Skripsi Universitas Sebelas Maret (2009).
M Ilham Habibi. “Pengaruh Konstelasi Politik terhadap Sistem Presdidensial
Indonesia. Tesis. Universitas Diponegoro.(2009).
Pujiyono. “Kebijakan Politik Orde Baru Tentang Fusi(Penyempitan) Parpol
Presektif Hukum Islam” .Skripsi. Uin Sunan Kalijaga
Yogyakarta.(2009).
Rika Anggraini. “ Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju
Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi,1988-
2014”. Tesis Universitas Indonesia (2013).
Wira Harri Tama. “Urgensi Penyederhanaan Partai Politik Pada Era Reformasi di
Indonesia Melalui Peraturan Perundang-undangan”. Skripsi
Universitas Islam Indonesia (2013).
Sumber-Sumber lain
https://www.kpu.go.id
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014
https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019
131
CURRICULUM VITAE
Data Pribadi
Nama : Rismanto
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 08 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Siluk 1, Selopamioro, Imogiri, Bantul
Email : [email protected]
Latar Belakang Pendidikan
2002-2009 : SD N Siluk
2009-2012 : SMP N 2 Imogiri
2012-2015 : MAN Wonokromo Bantul
2015- Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Riwayat Organisasi
2016-Sekarang : Komunitas Peradilan Semu
2017-Sekarang : Komunitas Pemerhati Konstitusi
2017-Sekarang : Himpunan Mahasiswa Islam
2017-Sekarang : Mahasiswa Ahli Thoriqoh Annahdiyyah
2018-Sekarang : Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta
Demikian Curricullum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga
dapat dipergunakan dengan semestinya.