Penjelasan SingkatPENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
11 dan 12 November 2020
2
02
04
03
05
06
OUTLINE
Perkembangan PPD
Metodologi Penilaian
Sekilas PPD
Mekanisme Penilaian Pusat
Substansi Penilaian
07 Tim Penyelenggara
08 Penjelasan Singkat PPD 2020
01 Pendahuluan
3
PENDAHULUAN
KategoriEvaluasi
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah
Penghargaan Pembangunan Daerah
SAKIPInovasi Pelayanan
PublikPengelolaan Sampah Creative Financing
Tujuan
Membantu mewujudkanOtonomi Daerah dengan berdasarkanGood Governance
Mendorong Daerah untuk melakukanperencanaan secarakomprehensif dan terukur
Mendorong Daerah untuk meningkatkanefektifitas anggaranyang berorientasipada hasil
Mendorong Daerah untuk melakukan inovasidalam rangkapelayanan kepadamasyarakat
Mendorong pemerintah daerah untuk berkinerja baik dalam pengelolaan dan pengurangan sampah plastik.
Mendorong PemerintahDaerah dapat mencarisumber pembiayaanalternative untukmembiayai belanja APBD
Sumber Data KEMENDAGRI BAPPENAS KEMENPANRBKEMENPANRB / KEMENDAGRI
KLHK PT SMI
Daerah Penerima Alokasi DID
Formula Penghitungan
1. Memenuhi Kriteria Utama;
2. Memperoleh Nilai Tertinggi (termasuk
Penerima Penghargaan Satyalencana dan Parasamya)
Evaluasi terhadap
laporanpenyelenggaraanpemerintahan daerahuntuk 26 urusan wajibandan 8 urusan pilihan:▪ Capaian kinerja▪ Tataran pelaksanaan
kinerja▪ Aspek SPM
1. Memenuhi Kriteria Utama;
2. Penerima Penghargaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
▪ Penilaian terhadapRencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan pencapaianpembangunan;
▪ Proses penyusunanRKPD;
▪ PencapaianIndikator Makro.
1. Memenuhi Kriteria Utama;
2. Yang mendapatkan
penilaian minimal BB
▪ PerencanaanKinerja;
▪ Pengukuran kinerja;▪ Pelaporan Kinerja;▪ Evaluasi Internal;▪ Capaian Kinerja.
1. Memenuhi Kriteria Utama;
2. Penerima Penghargaan Inovasi
Pelayanan Publik Terbaik dan Penerima Penghargaan Inovasi Pemerintah Daerah
▪ One Agency One Innovation;
▪ Innovation in Local
Government.
1. Memenuhi Kriteria Utama;
2. Daerah yang berkinerja baik dalam
pengelolaan dan pengurangan sampah plastik.
▪ Peraturanpengurangan dan
penanganan sampahplastik;
▪ Pengurangan dan penanganan sampahmelalui implementasiKebijakan dan StrategiDaerah (Jakstrada) pengelolaan sampah.
1. Memenuhi Kriteria Utama;
2. Daerah yang berkinerja baik dalam
pengelolaan pinjaman
▪ Pemenuhan Kewajibanpembayaran;
▪ Kedisplinanpenganggarankewajiban;
▪ Pemenuhan standarminimum pelayanan.
4
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)
Tujuan
1. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun
dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif,
terukur, dan dapat dilaksanakan
2. Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara
perencanaan pusat dan daerah
3. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan
kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan
4. Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Objek dan Ruang Lingkup
1. Proses penyusunan dokumen RKPD
2. Kualitas dokumen RKPD
3. Pencapaian pembangunan (target daerah, target
nasional, dan wilayah setara)
4. Inovasi Pembangunan.
Latar Belakang
• Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh
keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan,
pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah
dengan baik
• Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan
pusat dan daerah
• Apresiasi kepada Pemerintah Daerah dalam yang mampu
meningkatkan kualitas pembangunan.
5
Perubahan nama dari Anugerah
Pangripta Nusantara (APN) menjadi
Penghargaan Pembangunan Daerah
(PPD) sejak 2018
Dihadiri oleh Presiden RI untuk
tahun 2018, 2019, dan 2020
Dana Insentif Daerah(DID)
diberikan untuk Daerah Terbaik
mulai 2017
Sosialisasi dengan mengundang 34
provinsi, dan 514 kabupaten - kota
sejak tahun 2019
Upaya peningkatankualitas PPD
Evaluasi dan motivasi Daerah
Prestige
Fairness dan Equal treatment
Apresiasi
PERKEMBANGAN PPD (2011 – 2020)
2011-2016 APN
APN 2017
PPD 2018
PPD 2019
PPD 2020
6
Multiple Assessment
Collective Scoring
Expert involvement
PILAR
PENILAIAN PPD
METODOLOGI PENILAIAN (1/2)
7
METODOLOGI PENILAIAN (2/2)
Pencapaian pembangunan
ASPEK
Kualitas dokumen RKPD
Proses penyusunan dokumen RKPD
Inovasi
Pencapaian
KRITERIA
Keterkaitan, konsistensi, dan
kelengkapan & kedalaman
Bottom-up, top-down, teknokratik,
dan politik
Inovasi
Ekonomi makro, pelayanan publik,
akuntabilitas dan transparansi, dll
INDIKATOR
Inter dan antar dokumen (RPJMD,
RKP, dan RKPD)
Kualitas proses penyusunan RKPD
Input, proses, output, dan outcome
inovasi
8
• Siklus manajeman
perencanaan
• Kerangka logis
perencanaan
• Pembangunan sektoral
• Pembangunan regional
• THIS
• Multi disiplin keilmuan
pembangunan
“Didukung oleh tim penilai
dari berbagai disiplin ilmu
dan lintas institusi”
• Regulasi perencanaan (UU SPPN;
UU Pemerintah Daerah beserta
regulasi turunannya)
• Regulasi penganggaran dan
sinkronisasinya dengan
perencanaan
• Sinkronisasi perencanaan pusat
dan daerah
• Regulasi lain yang relevan
InovasiPerencanaan Pencapaian
• Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB
Perkapita
• Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Jumlah Penganggur
• Tingkat Kemiskinan
• Indeks Pembangunan Manusia
• Ketimpangan Antar Kelompok
Pendapatan (Gini Rasio) dan
Ketimpangan regional
• Pelayanan Publik
• Keamanan dan Ketertiban
• Pengelolaan Keuangan
• Transparansi dan Akuntabilitas
• Input Inovasi
• Proses Inovasi
• Output Inovasi
• Outcome Inovasi
SUBSTANSI PENILAIAN
9
MEKANISME PENILAIAN PUSAT
Dinilai oleh TPT
Desk Study
Dinilai oleh TPI dan TPU
Paparan oleh Bappeda
Dilaksanakan di Jakarta
Dinilai oleh TPI dan TPU
Difasilitasi oleh Bappeda
Informasi dari stakeholder pembangunan
Dilaksanakan di daerah
Perlu diperhatikan aturan/etika
pelaksanaan kunjungan lapangan
Penilaian Dokumen Presentasi dan WawancaraVerifikasi dan
Kunjungan Lapangan
MODUL 2
Wawancara
Presentasi
MODUL 3
Kunjungan
Lapangan
FGD
MODUL 1
RPJMD
RKPD
2020
RKP
2020
10
TIM PENYELENGGARA
Tim Pengarah
Penanggung Jawab
Tim Penilai
Tim Penilai Independen
Tim Penilai Utama
Tim Penilai Teknis
Tim Pelaksana
Ketua dan Wakil Ketua
Bidang Perencanaan dan Evaluasi
Bidang Data dan Publikasi
Bidang Pembinaan
Sekretariat
Bidang Acara Pemberian
PenghargaanTim Pelaksana PPD
Provinsi
11
PPD 2020
12
TAHAPAN PENILAIAN
PROVINSI
Penilaian
Dokumen RKPD
dan Inovasi
(Bobot 30%)
Presentasi dan
Wawancara
(Bobot 25%)
Verifikasi dan
Kunjungan
Lapangan
(Bobot 45%)
PenetapanDaerah Terbaik
Penentuan
Nominasi
Penentuan
Finalis
13
Penyampaian
kab/kota terbaik
disertai dokumen
RKPD dan Dokumen
Inovasi
TAHAP
PENILAIAN KAB/KOTA
01
Penilaian DokumenRKPD dan Inovasi
(Bobot 45%)
02
Verifikasi dan Wawancara
(Bobot 55%)
Penentuan
Nominasi
Penetapan Kab/
Kota Terbaik
oleh Provinsi
01
Penilaian DokumenRKPD dan Inovasi
(Bobot 30%)
02
Presentasi dan Wawancara
(Bobot 25%)
Verifikasi danKunjungan Lapangan
(Bobot 45%)
Penentuan
Nominasi
Penetapan
Daerah
Terbaik
Penilaian
oleh Tim
Provinsi
03
Penentuan
Finalis
Penilaian oleh
Tim Pusat
14
PENYESUAIAN METODE
DAMPAK PANDEMI COVID 19
Penilaian Dokumen
RKPD dan Inovasi
(Bobot 30/55 )
Standarisasi Normal
Penilaian Presentasi
dan Wawancara
(Bobot 25/55 )
Dilaksanakan secara
daringTidak dilaksanakanDilaksanakan sesuai
panduanPelaksanaan
Agregasi
15
MODUL DAN
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEDOMAN PELAKSANAANMODUL
16
RANGKAIAN KEGIATAN PPD 2020
Penilaian PPD 2020
Provinsi, Kab & Kota
• Penilaian dokumen
RKPD
• Presentasi dan
wawancaran. Offline
untuk Provinsi dan
online untuk kab & kota
Musrenbangnas
Pengumuman
penghargaan secara online
Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan
PPD 2020
Knowledge Sharing
dan Monev DIDKonsep PPD 2021
• Finalisasi Konsep PPD
2021
• Persiapan pelaksanaan
PPD 2021
Jan – April 30 April Sept - Okt Nov - Des
• Knowledge sharing
provinsi, kabupaten, dan
kota
• Penyusunan Buku
Praktik Cerdas
• Monev DID
Juni - Agust
17
PENERIMA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2020
17
18
KNOWLEDGE SHARING PEMBANGUNAN DAERAH 2020
(PROVINSI,KABUPATEN,KOTA)
Opening Speech oleh
Deputi PEPPPaparan oleh Bupati
Temanggung
Paparan oleh Kepala Bappeda
PosoPaparan oleh Bupati
Bangka
Opening Speech oleh
Deputi PEPP
Dimoderatori oleh Ridwan
Sutriadi, ST, MT, Ph.D
Paparan oleh Kepala
Bappeda PadangPaparan oleh Pjs Walikota
Semarang
Paparan oleh Wakil Walikota
Yogyakarta
Opening Speech oleh Deputi
PEPP
Dimoderatori oleh Dr. Ir. Suprayoga
Hadi, MSP
Paparan oleh Plt. Kepala
Bappeda Jawa TimurPaparan oleh Kepala Bappeda
Bengkulu
Paparan oleh Gubernur Jawa
Tengah
19
ALOKASI DID TAHUN 2020
KATEGORI PERENCANAAN
Keterangan: Berdasarkan Hasil PPD 2019
• Untuk Alokasi DID Tahun 2021
diberikan kepada 10 besar
(provinsi, kabupaten, dan kota)
PPD 2020
• Alokasi DID Tahun 2021 belum
terpecah per kategori sehingga
belum diketahui besaran alokasi
DID kategori perencanaan.
No DaerahAlokasi DID
(Miliar Rupiah)
1 Provinsi Jawa Tengah 8.34
2 Provinsi Jawa Timur 7.95
3 Provinsi Sumatera Selatan 7.94
4 Kabupaten Tanah Datar 8.13
5 Kabupaten Temanggung 8.09
6 Kabupaten Tabanan 7.84
7 Kota Semarang 8.69
8 Kota Denpasar 8.28
9 Kota Makassar 8.06
20
POTRET DID 2020 BERBASIS PEMENANG PPD 2019 (1)
Permasalahan di Daerah
1. Akibat adanya Pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB di beberapa daerah, menyulitkan Pemda dalam
pencapaian realisasi program/kegiatan pada Perangkat Daerah
2. Dengan keluarnya PMK 35/2020, daerah harus melakukan penyesuaian lagi dalam pemanfaatan DID nya
padahal ada beberapa pekerjaan dari anggaran DID yang sudah masuk tahap lelang.
3. Belum adanya regulasi tentang Juklak dan Juknis penggunaan DID yang dimuat secara rinci dan jelas sehingga
perencanaan dan penganggaran belum dapat dilakukan secara optimal
4. Informasi terkait alokasi DID seringkali terlambat karena informasi DID keluar setelah RKPD ditetapkan
5. Belum adanya indikator keberhasilan yang jelas dalam mengelola DID
6. Belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan DID yang terintegrasi
7. Besaran dan kategori perolehan DID setiap tahunnya relatif tidak sama, sehingga proyeksi pendapatan dan
prakiraan pemanfaatan untuk keperluan daerah kurang bisa dipedomani.
8. Reward dan Punishment dalam Tata Kelola DID belum ada, sehingga berpotensinya OPD yang cenderung lebih
“santai” dalam melaksanakan DID.
21
POTRET DID 2020 BERBASIS PEMENANG PPD 2019 (2)
Masukan/ Saran dari Daerah
1. Sebaiknya dalam pengalokasian DID melihat kembali pada tujuan keperuntukannya agar pemanfaatan DID dapat tepat sasaran
2. Perlu dibuat mekanisme terkait monitoring dan evaluasi DID agar implementasi lebih terarah.
3. Perlu ada regulasi atau aturan yang lebih jelas dan mengikat terkait dengan kategori, bidang-bidang dan proporsi dalam
pemanfaatan, serta reward dan punishment dalam tata Kelola DID baik dalam pencairan maupun pelaporannya
4. Penyampaian informasi alokasi DID bagi daerah penerima manfaat agar dilakukan lebih awal, karena mulai pada TA 2021
daerah wajib menggunakan SIPD dari penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan penyusunan APBD diimana didalam
tahapannya sudah memunculkan sumber dana baik pada rencana pendapatannya, maupun pada saat menyusun Rencana
Kegiatan / Sub Kegiatan.
5. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mengantisipasi terbitnya regulasi baru (seperti DID Tambahan) sehingga pemanfaatannya
bisa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelaporan DID tambahan bisa diintegrasikan dengan DID rguler karena pelaporan DID
tambahan tersebut masih manual
6. Sebaiknya ada diskusi dan transparansi formula penghitungan alokasi DID yang melibatkan Pemerintah Daerah, karena selama
ini Daerah hanya menerima dana sesuai kategori yang sudah ditentukan beserta besarannya. Namun untuk perbaikan
kedepannya, daerah juga ingin mengetahui kondisi daerah lainnya yang mungkin dapat menjadi bahan pembelajaran dari
kinerja daerah lain.
7. Perlu ada mekanisme khusus untuk pengalokasian dana ke daerah yang belum pernah mendapatkan penghargaan; seperti
peningkatan jumlah penerima maupun peningkatan alokasi secara umum. Sebagai contoh DID kategori perencanaan hanta
diberikan kepada 9 daerah (ini terlalu sedikit dan kurang memotivasi daerah karena peluangnya kecil, apalagi untuk level
kabupaten)
Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahJalan Sunda Kelapa No. 9 Jakarta PusatTelp. (021) 3926248Email: [email protected]