Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC) Oleh Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DikC Yogyakarta, 21 April 2016
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Halaman 17 Lampiran Renstra Kemenristekdik? 2015 – 2019 Renstra KemristekdikC 2015 -‐2019
Tantangan Regional: ASEAN Economic Community
§ Kebutuhan tenaga terampil yang berserCfikat menjadi lebih pen?ng lagi saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
§ Pada saat itu, tenaga terampil yang Cdak berserCfikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil berserCfikat dalam mendapatkan pekerjaan.
§ Lebih-‐lebih lagi jika tenaga terampil Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di luar negeri harus mempunyai serCfikat profesi yang Cdak hanya diakui oleh Indonesia tetapi juga diakui oleh negara-‐negara lain.
§ Ke depan, Indonesia harus segera melakukan serCfikasi pada tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tanaga kerja asing di pasar tenaga kerja domesCk maupun internasional.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10 MEMBER STATES • Brunei Darussalam (7 January 1984) • Cambodia (30 April 1999) • Indonesia (8 August 1967) • Lao PDR (23 July 1997) • Malaysia (8 August 1967) • Myanmar (23 July 1997) • Philippines (8 August 1967) • Singapore (8 August 1967) • Thailand (8 August 1967) • Viet Nam (28 July 1995)
ASEAN: AssociaDon of South East Asian NaDons
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Menetapkan 4 PILAR ASEAN:
ASEAN Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tantangan Regional: ASEAN Economic Community
31 Desember 2015 ASEAN Economic Community q Free Flows of Goods q Free Flows of Services q Free Flows of Investment q Freer Flows of Capital q Free Flows of Skilled Labour
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tantangan Regional: ASEAN Economic Community
5 (lima) Sirkulasi Bebas (free flow) di AEC, 2 di antaranya berpengaruh pada Pendidikan Tinggi • Free flow of goods: The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). • Free flow of services: The ASEAN Framework Agreement on Services
(AFAS) and the Mutual RecogniDon Arrangements (MRA). • Free flow of investment: The ASEAN Comprehensive Investment
Agreement (ACIA) and the Protocol to Amend the ACIA. • Freer flow of capital: ImplementaCon of measures to further spur
financial services liberalisaCon, capital market development, and capital account liberalisaCon.
• Free flow of skilled labour: The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons and the ASEAN QualificaDon Reference Framework (AQRF).
Mutual RecogniDon Arrangement (MRA)
1 2005: ASEAN MRA on Engineering Services; 2 2006: ASEAN MRA on Nursing Services; 3 2007: ASEAN MRA on Architectural Services; 4 2007: ASEAN Framework Arrangement for the Mutual RecogniCon of
Surveying QualificaDons; 5 2009: ASEAN MRA Framework on Accountancy Services; 6 2009: ASEAN MRA on Medical PracDDoners; 7 2009: ASEAN MRA on Dental PracDDoners; 8 2012: ASEAN MRA on Tourism Professionals.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perkembangan Mutakhir Pendidikan Tinggi di Indonesia Surat Edaran MenristekdikC No. 01/M/SE/V/2015 Tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No Perat Per-‐uu-‐an Judul Kondisi Mutakhir
1 Permendikbud No. 49 Tahun 2014
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Telah terbit Permenristekdik? No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dik?
2 Permendikbud No. 95 Tahun 2014
Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran PTN Serta Pendirian, Perubahan, Dan Pencabutan Izin PTS
Telah terbit Permenristekdik? No. 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran PTN Serta Pendirian, Perubahan, Dan Pencabutan Izin PTS
3 Permendikbud No. 154 Tahun 2014
Rumpun IPTEK serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
Sedang disusun kembali Rumpun IPTEK
Ditunda
Ditunda
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penguatan Tata kelola PTS Menghadapi AEC/MEA
Perguruan Tinggi Swasta
Syarat Minimum Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta
Aras Perguruan Tinggi
1. Legalitas Badan Penyelenggara 2. Kepemilikan Prasarana dan Sarana a. Lahan an. Badan Penyelenggara b. Gedung milik Badan Penyelenggara 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 4. Statuta PTS (Pengaturan Tata Kelola PTS) 5. RPJP (25 tahun) dan Renstra PTS (5 tahun) 6. Kepemilikan Keuangan
a. Dana Operasional b. Dana Investasi
7. Kurikulum (KDik?) a. KKNI b. AQRF 8. Sumber Daya Manusia
a. Dosen b. Tenaga Kependikan
9. Peneli?an dan PKM
Aras UP Program Studi
Keterangan: Huruf warna merah merupakan syarat minimum pendirian PTS
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1. Legalitas Badan Penyelenggara PTS Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 jo. PP. No. 2 Tahun 2013
1. Memiliki Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta dengan segala perubahannya;
2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara telah disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham atau Surat Keputusan pejabat terkait lain, sehingga Badan Penyelenggara tersebut telah berstatus sebagai Badan Hukum;
3. Segala perubahan Badan Penyelenggara telah dimintakan persetujuan atau diberitahukan kepada Menkumham atau pejabat terkait lain, dan telah memperoleh Surat Pencatatan dari Menkumham atau pejabat terkait lain tentang perubahan tersebut.
4. Nama dan Status Hukum Badan Penyelenggara di dalam di dalam Izin Pendirian PTS harus sama dengan Nama dan Status Hukum Badan Penyelenggara sebagaimana dicantumkan dalam dokumen bu?r 1, 2, dan 3 di atas.
o Yayasan Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum oleh Menkumham q Pasal 60 ayat (2) UU DikC
PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
q UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Yayasan (3) Yayasan wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu)
tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. (6 Agustus 2006) (4) Yayasan yang Cdak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cdak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepen?ngan.”
Masalah Legalitas Badan Penyelenggara PTS
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
o Yayasan Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum oleh Menkumham q PP. No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang
Yayasan Pasal 39
Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-‐Undang Cdak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-‐Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-‐Undang.
q Penjelasan Pasal 39 Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-‐Undang” adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober 2008.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penyelesaian Masalah Legalitas Yayasan (06-‐10-‐2008 sd 02-‐01-‐ 2013) Mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama atau berbeda dengan nama yayasan sebelumnya. Apabila nama yayasan baru yang didirikan sama dengan nama yayasan yang sebelumnya, walaupun secara hukum merupakan masalah dengan keabsahan perguruan ?ngginya, namun masalah tersebut lebih mudah diselesaikan. Apabila nama yayasan yang disahkan berbeda dengan nama yayasan sebelumnya, maka akan menghadapi masalah sbb: 1. Bagaimana dengan legalitas proses pembelajaran, ijazah yang diterbitkan sebelum yayasan baru berdiri?
2. Bagaimana apabila kemudian yayasan dengan nama yang lama mengajukan permohonan pembukaan prodi baru atau akreditasi, padahal yayasan yang dimaksud sudah ?dak boleh menggunakan nama yayasan.
3. Ada kemungkinan yayasan dengan nama yang sama dengan yayasan yang secara hukum sudah ?dak eksis namun karena sudah terdadar di Kemkumham, mengajukan pembukaan Prodi baru. Kasus ini dapat dilakukan oleh yayasan yang bersengketa antarorgan dan salah satu pihak mendirikan yayasan baru.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penyelesaian Masalah Legalitas Yayasan (Pasca 02-‐01-‐ 2013) PP No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan 7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39 Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-‐Undang ?dak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-‐Undang dan Cdak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (Cga) tahun berturut-‐turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-‐Undang.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Kepemilikan Prasarana dan Sarana PTS (1) Berdasarkan Permenristekdik? No. 50 Tahun 2015
1. Prasarana Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit: § 10.000 (sepuluh ribu) m2 untuk Universitas; § 8.000 (delapan ribu) m2 untuk Ins?tut; § 5.000 (lima ribu) m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi; dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuk?kan dengan Ser?pikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Boleh Perjanjian Sewa Menyewa Lahan selama 10 Tahun sejak Permenristekdik? ini diundangkan
Pasal 66 huruf c PermenristekdikC No. 44 Tahun 2015 Tentang SN DikC Lahan dan bangunan perguruan ?nggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama 20 (dua puluh tahun);
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Kepemilikan Prasarana dan Sarana PTS (2) Berdasarkan Permenristekdik? No. 50 Tahun 2015
2. Sarana Telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas § Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa; § Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; § Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; § Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
§ Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
§ Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk se?ap Program Studi; dan
§ Ruang laboratorium, komputer, dan sarana prak?kum dan/atau peneli?an sesuai kebutuhan se?ap Program Studi;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-‐undangan.
q Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM DikC Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
q Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM DikC (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan,
dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan ?nggi. (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan,
dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-‐masing.
(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan Cnggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-‐PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan Cnggi atau progam studi.
q Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM DikC (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan
disimpan oleh perguruan ?nggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS (1) Berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dik?
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS (2) Berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dik?
Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DikC)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
(SPME/Akreditasi)
SPM DikC
M MUTU
PENDIDIKAN TINGGI
SPMI dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi
SPME/Akreditasi dilakukan oleh
BAN-‐PT atau LAM
Keterangan Standar Pendidikan Tinggi (Standar DikC) yang terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DikC); dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-‐masing Perguruan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4. Statuta PTS (1) Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Pasal 31 ayat (2) PP No. 4 Tahun 2014: Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS diatur dalam Statuta masing-‐masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undan
STATUTA Perguruan Tinggi
Swasta
Regulasi Tridharma
Regulasi Tata Kelola
Ditetapkan Badan Penye-‐
lenggara Sesuai
Peraturan PerUUan
Regulasi Tridharma
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4. Statuta PTS (3)
§ Pasal 54 UU DikC
(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh seCap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang melipu? standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar peneliCan, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4. Statuta PTS (4)
Regulasi Tridharma
Standar DikC
SN DikC Permenristek
dikC No.44 Tahun
2015
Standar DikC
Ditetapkan Perguruan Tinggi
Standar Nasional Pendidikan
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pbelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Nasional PeneliCan
Standar Hasil Peneli?an
Standar Isi Peneli?an
Standar Proses Peneli?an
Standar Penilaian Peneli?an
Standar Peneli?
Standar Sarpras Peneli?an
Standar Pengelolaan Peneli?an
Standar Pendanaan & Pembiayaan Peneli?an
Standar Nasional PKM
Standar Hasil PKM
Standar Isi PKM
Standar Proses PKM
Standar Penilaian PKM
Standar Pelaksana PKM
Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan PKM
Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar….
Standar ….
Dst
Standar Bidang Akademik
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar….
Standar ….
Dst
Standar Bidang Non-‐Akademik
SN DikC (Standar Minimal)
Standar DikC (Melampaui SN DikC)
Permenristek-‐dikC No. 44 Tahun 2015
Ditetapkan Perguruan Tinggi
+ +
dan
Regulasi Tata Kelola
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4. Statuta PTS (6)
Pasal 28 PP No. 4 Tahun 2014 Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. RPJP (25 tahun) dan Renstra PTS (5 tahun) Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang, Menteri memiliki tugas
dan wewenang melipu?: c. mengembangkan Pendidikan Tinggi berdasarkan kebijakan umum,
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang terdiri atas: 1 rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun; 2 rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5
(lima) tahun; dan 3 rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐ undangan.
(2) Ketentuan mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. Kementerian Lain atau LPNK yang menyelenggarakan Pendidikan
Tinggi; b. Badan Penyelenggara; dan c. Perguruan Tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Kepemilikan Keuangan PTS
1. Dana § Pasal 41 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang SN Dik?: Badan penyelenggara perguruan ?nggi atau perguruan ?nggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan ?nggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
§ Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama
kelembagaan pemerintah dan swasta. 2. Pembiayaan Perencanaan pembiayaan PTS harus didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan (25 Tahun) dan Rencana Strategis (5 Tahun);
Perkembangan Metode Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
Kurikulum Berbasis Mata Kuliah Kepmendiknas No. 056/U/1994
Kurikulum Berbasis Kompetensi Kepmendiknas No.232/U/2002
Kurikulum Pendidikan Tinggi
UU No. 12 Tahun 2012
§ penguasaan IPTEKS
§ ?dak ada penguasaan IPTEKS
§ kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan
§ ?dak ada rumusan kemampuan
§ penguasaan kompetensi § kesetaraan kompetensi lulusan dan kompetensi kerja
§ menetapkan mata kuliah wajib
§ kompetensi utama ditetapkan PT dan asosiasi profesi
§ kompetensi lulusan minimum dirumuskan oleh asosiasi profesi dan forum prodi sejenis
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Kurikulum PTS (1)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Kurikulum PTS (2) Bagan Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi
Analisis SWOT Tracer Study
Standar Kompetensi Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan
Pemilihan Bahan Kajian
Besaran sks
Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah
Kurikulum Program Studi
Visi PT Visi Keilmuan
Masukan Stakeholders
KKNI & AQRF Standar DikC
Peta Keilmuan
Program Studi
Ranah Pendidikan
Metode Pembelajaran
Source: IQF, by DGHE – MOEC of Republic of Indonesia
Perpres No 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kuali-‐fikasi kompetensi yang dapat: § menyandingkan; § menyetarakan; dan § mengintegrasikan, antara: § bidang pendidikan dan § bidang pelaChan kerja serta § pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur peker-‐jaan di berbagai sektor.
KKNI
SMP
SMA
D1
D2 D3
S1D4
S2 S3
Sp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Kurikulum PTS (3)
Source: hRp://www.asean.org/news/asean-‐secretariat-‐news/item/asean-‐develops-‐framework-‐to-‐facilitate-‐movement-‐of-‐skilled-‐labour-‐and-‐professionals
ASEAN QualificaDons Reference Framework (AQRF) q The proposed regional framework will funcCon as a device to enable
comparisons of qualificaDons across ASEAN Member States while at the same Cme support and enhance each country’s naConal qualificaCons framework or qualificaCons systems that are currently at varying levels of development, scope and implementaCon.
q The development of an AQRF promotes mobility within the region and specifically supports the implementaDon of ASEAN Economic Community Blueprint.
q It aims to facilitate the free flow of services by 2015 through recogniDon of professional qualificaDons as well as the ASEAN Socio-‐Cultural Community Blueprint which targets to establish naConal skills frameworks as an incremental approach towards an ASEAN skills recogniCon framework.
AQRF
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Kurikulum PTS (4)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Sumber Daya Manusia (1)
Dosen Pasal 27 PermenristekdikC No. 44 Tahun 2015 (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Kualifikasi akademik merupakan ?ngkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuk?kan dengan ijazah.
(3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan ser?fikat pendidik, dan/atau ser?fikat profesi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Sumber Daya Manusia (2)
Tenaga Kependidikan Pasal 30 PermenristekdikC No. 44 Tahun 2015 (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah
lulusan program diploma 3 (?ga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
(3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
(4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki ser?fikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
9. PeneliCan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 44 PermenristekdikC No.44 Tahun 2015 (2) Hasil peneli?an di perguruan ?nggi harus diarahkan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(3) Hasil peneli?an adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistema?s sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(4) Hasil peneli?an mahasiswa, selain harus mememenuhi ketentuan pada ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan ?nggi.
(5) Hasil peneli?an yang ?dak bersifat rahasia, ?dak mengganggu dan/atau ?dak membahayakan kepen?ngan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil peneliCan kepada masyarakat.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
9. PeneliCan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 55 PermenristekdikC No. 44 Tahun 2015 (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria
minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelaChan untuk pengayaan sumber belajar.