Download pdf - PENGANTAR - kpu-bangkakab.info · Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan

1

PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT

Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2017 sudah disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam

rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.Serta berpedoman pada Keputusan KPU Republik

Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja di Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan ini

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU

Kabupaten Bangka dan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka yangberguna

untuk melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2017.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan

pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga

kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dapat

dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.Disadari bahwa dari segi

substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu

kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja

KPU Kabupaten Bangka di masa mendatang.

Sungailiat, Januari2018

KPU KABUPATEN BANGKA KETUA,

ZULKARNAIN ALIJUDIN

2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka disusun dengan maksud memberikan

gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017.

Laporan Kinerja ini berisi uraian singkat organisasi KPU Kabupaten Bangka,

Gambaran umum Renstra KPU Kabupaten Bangka Tahun 201, Perjanjian

Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis dan Evaluasi

Capaian Kinerja, serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pada tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah

menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

untuk mencapai 8 (delapan) indikator kinerja. Pada umumnya pengukuran

atas capaian kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat Capaian

Kinerja tahun 2017 telah mencapai target capaian kinerja dari indikator

sasaran dan indikator kinerja utama. Hal ini menggambarkan capaian

kinerja Sekretariat KPU kabupaten Bangka dapat dikategorikan berhasil.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran

strategis dibutuhkan dana sebesar Rp.8.083.734.000, (delapan milyar

delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan

realisasi Rp.77..008800..004433..007722 atau 87,58 %.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk

memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bangka Tahun 2017. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat

membantu pimpinan dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan

acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di

tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan

yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan

transparan.Akhirnya dengan laporan ini diharapkan pencapaian kinerja

KPU Kabupaten Bangka pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik

melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan

perencanaan kinerja.

3

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, terhadap

capaian secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2017 dapat

dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

Tahun 2017

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Sasaran Program 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang

demokratis

1. Persentase Penyelenggaraan

Tahapan Pemilu/ Pemilihan

sesuai dengan jadwal dan

ketentuan yang berlaku

100% 100% 100%

2.

3.

4.

Persentase Partisipasi Pemilih

dalam Pemilu/Pemilihan


Perempuan dalam

Pemilu/Pemilihan

Persentase Pemilih yang

berhak memilih tetapi tidak

masuk dalam daftar pemilih

75%

75%

0,20%

59%

62%

0,78%

79%

83%

-190%

Sasaran Program 2 :Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur

dan adil

1.

2.

Persentase Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan yang

terbukti melakukan

pelanggaran

Pemilu/Pemilihan

Persentase sengketa hukum

yang dimenangkan

2%

100

-

-

100%

100%

Sasaran Program 3 : Meningkatnya kapasitas Lembaga penyelanggara

Pemilu/Pemilihan

4

1.

2.

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Persentase Pemenuhan

Laporan Keuangan KPU

Kabupaten Bangka sesuai

dengan Standar Akuntansi

Pemerintah

B

100%

Cc

100%

Cc

100%

Selanjutnya berdasarkan analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun

Anggaran 2017, KPU Kabupaten Bangka mendapatkan Pagu sebesar Rp.

8.083.734.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77..008800..004433..007722 Atau

ekuivalen dengan 87,58 %. tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya

yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kabupaten

Bangka dan komitmen bersama sepanjang tahun 2017. Keberhasilan kinerja

KPU Kabupaten Bangka ditahun 2017 tercermin dengan terpilihnya

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017,

dan Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan tahapan Gubernur dan Wakil

Gubernur kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan jadwal dan ketentuan

yang berlaku.

Disamping itu juga KPU Kabupaten Bangka sedang melaksanakan

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun

2018 yaitu Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018, Penyusunan dan Penandatanganan Naskah

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pembentukan PPK dan PPS dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2018, Pendaftaran

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2018, Bimtek

terkait Program, Jadwal dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018, Bimtek verifikasi calon perseorangan Pilbub 2018,

Penyelenggaraan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2018, Kegiatan sayembara maskot

dan jinggle pilkada dan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Pilbup

Bangka tahun 2018.

5

Adapun pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilu serentak tahun

2019 dimulai dengan tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu

terhadap 14 Parpol dan 3 Parpol pasca putusan Bawaslu.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan

anggaran KPU Kabupaten Bangka di Tahun 2017 tidak luput dari

kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU

Kabupaten Bangka di masa mendatang, antara lain: 1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih

Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan

kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih

disabilitas dan pemilih keagamaan;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktifdalam

pemutakhirandata pemilih,sehingga

tidak ada masyarakatyang tidak

terdaftar dalam DPT;

3. Memberikan pemahaman

danmengenai pentingnya

sosialisasi

sikap netral dan profesionalisme satker

KPU Kabupaten Bangka, peserta pemilu

, serta masyarakat pemlih dalam

pelaksanaan Pemilu;

4. Melakukan pembenahan terhadap pen-

gelolaan/pencatatan barang persediaan

dengan Konsultasi/ mengikuti Bimtek

pendampingan penyusunan Laporan

Keuangan baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP

dalam Pendampingan LK.

6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................ 1

RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................... 2

DAFTAR ISI......................................................................................... 6

DAFTAR TABEL................................................................................... 7

BAB I PENDAHULUAN................................................................

A. Latar Belakang............................................................

B. Maksud dan Tujuan...................................................

C. Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Kewajiban

KPUKabupaten

Bangka....................................................

D. Struktur Organisasi..................................................

E. Sistematika Penyajian...............................................

8

8

9

10

16

17

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................

A. Rencana Strategis.......................................................

1. Pernyataan Visi.....................................................

2. Pernyataan Misi....................................................

3. Tujuan....................................................................

4. Sasaran..................................................................

5. Rencana Kinerja Tahunan...................................

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017................................

19

19

19

19

20

20

21

22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............................................

A. Capaian Kinerja..........................................................

B. Analisis Capaian Kinerja............................................

C. Realisasi Anggaran......................................................

24

24

26

53

BAB IV PENUTUP ........................................................................... 55

7

DAFTAR TABEL&LAMPIRAN

Halaman

Tabel 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bangka.......................... 17

Tbael 2.1 RKT KPU Kabupaten Bangka Tahun 2017............................... 21

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bangk............................... 22

Tabel 3.1 Formulir Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Bangka

Tahun 2017.................................................................................

25

Tabel 3.2 Indikator Kinerja........................................................................ 26

Tabel 3.3 Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara................. 30

Tabel 3.4 Jadwal Pendistribuan Perlengkapan Penyelenggaraan

Pilgub Tahun 2017....................................................................

33

Tabel 3.5 Indikator Kinerja....................................................................... 43

Tabel 3.6

Tabel 3.7

Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16

Indikator Kinerja Utama KPU...................................................

Indikator Kinerja 3..................................................................... Indikator Kinerja Utama KPU................................................... Indikator Kinerja 4..................................................................... Indikator Kinerja 1..................................................................... Indikator Kinerja 2..................................................................... Indikator Kinerja 1..................................................................... Indikator Kinerja Utama KPU................................................... Indikator Kinerja2...................................................................... Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU..... Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja KPU..............

45

47

48

49

50

51

51

52

52

54

54

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Tahun 2017................................................... 55

Lampiran Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bangka Tahun 2017

8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang

diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden,

Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat

(5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan

program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat

tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang

tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Untukmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang

dan kewajiban KPU Kabupaten Bangka sebagai Lembaga Penyelenggara

Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari

APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis

dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

maka disusunlah Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bangka.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bangka mengacu

kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

9

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum;

f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis

penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas

laporan kinerja;

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 90/ Kpts/KPU/TAHUN

2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015

– 2019.

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk teknis Perjanjian

Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai

perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja

KPU Kabupaten Bangka selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan

Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolak

ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama

1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target

kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna

perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bangka Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan

10

informasi mengenai pencapaian sasaran dan tujuan serta pelaksanaan

program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

selama tahun 2017.

Tujuan dari penyusunan Laporan KinerjaKomisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Tahun 2017 adalah untuk memberikan informasi

kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan

kinerjanya agar tujuan organisasi dapat diwujudkan sesuai dengan

Renstra yang sudah ditetapkan sebelumnya.

C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN

BANGKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum pasal 18, tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan Pemilu

meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pemilihan Gubernur dan Bupati.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwal di kabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

11

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat

rekapitulasi suara;

h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita

acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap

daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan

membuat berita acaranya;

l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

12

p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.


Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwal di kabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang


data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota


f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan

hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita

acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran

Pemilu;

j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara




penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu


13

k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.


pemilihan bupati/walikota meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan

bupati/walikota;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang


data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota


h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil

14

penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang

bersangkutan;

k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita

acaranya;

n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU

Provinsi;

o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran

pemilihan;

p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara




penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu


q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan

gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota;

t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota; dan

15

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota berkewajiban :

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat

waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan

wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan

setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang

disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan

ANRI;

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundangundangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan

tembusannya kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota

dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari

setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan

16

l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi

dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dilakukan pembagian tugas

diantara para anggota dalam bentuk divisi. Sesuai dengan Berita Acara

hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor :

17.1/PK.01-BA/1901/KPU-Kab/X/2017 tanggal19 Oktober 2017maka

dibentuk divisi-divisi yang berada dalam struktur operasional Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dan merupakan pembagian tugas

diantara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, yang

terdiri dari:

a) Divisi Teknis dengan penanggung jawab divisi yaitu H. Zulkarnain

Alijudin, S.Sos;

b) Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakatdengan penanggung jawab

divisi yaitu Siti Aminah;

c) Divisi Hukumdengan penanggung jawab divisi yaitu Harly Juniarsah;

d) Divisi Umum, Keuangan dan Logistik dengan penanggung jawab

divisi yaitu Iman Supiar;

e) Divisi Perencanaan dan Datadengan penanggung jawab divisi yaitu

M. Hasan.

Adapun bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bangka periode 2013 – 2018 yang dibagi dalam 5 (lima) divisi dimaksud

dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

17

Tabel 1.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

K E T U A

DIVISI TEKNIS

H. ZULKARNAIN

ALIJUDIN, S.Sos

DIVISI UMUM,

KEUANGAN

DAN LOGISTIK

DIVISI SDM

DAN PARMAS

DIVISI HUKUM

DIVISI

PERENCANAAN

DAN DATA

IMAN SUPIAR

SITI AMINAH HARLY

JUNIARSAH

M.HASAN

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta

sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan

dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan,

sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja

yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi

18

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, dan Perjanjian

Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas

capaian perjanjian kinerja dan Realisasi anggaran yang

digunakan selama tahun 2017, termasuk didalamnya

menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta

langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan

ditahun mendatang.

19

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN BANGKA 2015-2019

1. PERNYATAAN VISI

Visi Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bangka adalah

mengacu kepada Visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu : Terwujudnya

KPU Kabupaten Bangka sebagai Penyelenggara Pemilu yang mandiri,

professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang

LUBER dan JURDIL, sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum

sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya

dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di

Kabupaten Bangka.

2. PERNYATAAN MISI

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan

dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

a. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten

Bangka yang kompeten sebagai upaya menciptakan

penyelenggara Pemilu yang professional;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

c. Meningkatkan partispasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi

dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

d. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan

memberikan bimbingan dan pendidikan secara intensif dan

komprensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;

e. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,

transparan, akuntabel serta aksesable.

20

3. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang

akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam

jangka waktu sampai Tahun 2019, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Bangka yang memiliki

integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam

menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggarannya Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundangan

yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan

demokrasi di Indonesia;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam

Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, tranparan,

akuntabel dan aksesable.

4. SASARAN STRATEGIS

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang

merujuk visi, misi dan tujuan, KPU Kabupaten Bangka telah

menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 9 (Sembilan) Indikator

Kinerja Utama periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang

Demokratis, dengan Indikator Kinerja sasaran strategis sebagai

berikut :

1) Persentasepenyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai

dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku;

2) Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

3) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam

Pemilu/Pemilihan;

4) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk

dalam daftar pemilih.

b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan

adil, dengan Indikator Kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1) Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti

melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;

21

2) Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan.

c. Meningkatnya Kapasitas lembaga penyelenggara

Pemilu/Pemilihan, dengan Indikator Kinerja sasaran strategis

sebagai berikut :

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja;

2) Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU Kabupaten

Bangka sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

5. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019,

telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 RKT KPU Kabupaten Bangka Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA TARGET %

(1) (2)

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemiihan yang Demokratis

Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku

100

Persentase Partisipasi Pemilih dalamPemilu/Pemilihan

75

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

75

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,20

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai,Jujur dan Adil Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaranPemilu/Pemilihan

2

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

100

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga PenyelenggaraPemilu/Pemilihan Nilai Akuntabilitas Kinerja B Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bangka sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

100

22

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus

penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

Berikut Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bangka tahun 2017

sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.2:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja KPU kabupaten Bangka

No. Indikator Kinerja Target

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang

Demokratis

1. Persentasepenyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku

100%

2. Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan 75%

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam

Pemilu/Pemilihan 75%

4. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak

masuk dalam daftar pemilih 0.2%

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, Damai, Jujur

dan adil

1. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang

terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan 2%

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan 100%

23

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja B

2.

Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU

Kabupaten Bangka sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

100%

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan yang

dijadikan untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan dan sasaran

organisasi selaras dengan RPJM Permerintah 2015-2019.

24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerjatahun 2017merupakanbagian

daripenyelenggaraan AkuntabilitasKinerja Tahunan KPU Kabupaten

Bangka. Pengukurankinerja dilakukan dengan

membandingkanrealisasicapaian kinerjadantarget yang

diperjanjikandalam dokumenPerjanjian Kinerja/Penetapan Kinerjatahun

2017.Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkandalamPeraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor

53Tahun 2014, yang menitikberatkanpengukuran kinerjapada

pengukuran pencapaiantujuan/sasaran strategis,maka KPU Kabupaten

Bangka telahmenetapkanrumusan sasaranstrategisdanIndikator Kinerja

Utama (IKU). IKU tersebut dinilaidapatmerepresentasikankinerja KPU

Kabupaten Bangka dalampencapaiantujuan/sasaran strategis secara

langsung.

Pengukuran capaian kinerjasasaran strategismeliputi

identifikasiatas realisasicapaianIKUdominandan membandingkan dengan

targetyang telah ditetapkan.Analisislebih mendalam dilakukan terutama

terhadap capaiankinerjayang di

bawahtargetuntukmengindentifikasifaktor penyebabsebagaibahan

penetapan strategi peningkatankinerja (performanceimprovement)untuk

tahun berikutnya. Oleh karena itu kinerja KPU Kabupaten Bangka sangat

dipengaruhi oleh kinerja Bidang/Bagianterkait.

Sesuai dengan Renstra KPU kabupaten Bangka Tahun2015–

2019,kinerjasasaran strategis merupakanresultantekinerja dari berbagai

Bidang/Bagianterkait yang tentunya berhubungan dengan capaian

terhadap kinerja itu sendiri. Hasil yang diperoleh harus sesuai dengan

tujuan yang sudah ditetapkan agar selaras dengan Perjanjian Kinerja

pada tahun berjalan. Pengukuran pencapaiansasaran

strategisoutputdihitung secara proporsional.

25

Capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan sebagaimana

terlihatpada Tabel 3.1

Tabel 3.1

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KPU KABUPATEN BANGKA

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Bangka

Tahun : 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis

Persentasepenyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku

100% 100% 100

Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

75% 59% 79

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

75% 62% 83

Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

0.20% 0,78% -190

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

2% - 100

Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan

100% - 100

3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan


B Cc Cc

Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bangka sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

100%

100% 100

26

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa terhadap capaian kinerja sasaran dan indikator tersebut

selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Indikator Kinerja 1

Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan

Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.2

Realisasi terhadap pencapaian indikator ini adalah 100% dikarenakan

dalam Pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 KPU Kabupaten Bangka sudah

menjalankan dan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal

berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor

01/Kpts/KPU-Prov.009/Tahun 2016 terakhir kali diubah dengan

Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Prov.009/Tahun 2016.

Pada tahun 2017, Pemilu/Pemilihan diselenggarakan dengan 3 (tiga)

tahapan Pemilu/Pemilihan yang berbeda, yaitu:

a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, berdasarkan

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2017;

b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

danatau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 berdasarkan

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Progam dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Persentasepenyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yangberlaku

100% 100% 100%

27

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2018;

c. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun

2017 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019.

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2017

Berikut ini analisis mengenai pencapaian KPU Kabupaten

Bangka dalam melaksanakan tahapan tersebut pada tahun 2017,

yang diukur dengan menggunakan parameter jadwal dan

ketentuan yang berlaku.

a. Bimbingan Tekhnis terpadu pemungutan dan penghitungan

suara dan rekapitulasi penghitungan suara kepada PPK dan 8

Ketua Panwascam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan secara

berjenjang, KPU Kabupaten Bangka melaksanakan bimtek

kepada PPK dan ketua Panwascam yang disebut Bimtek Terpadu,

pada hari senin 23 Januari di hotel ST12. Bimtek terpadu ini

dilaksanakan agar terjadi penyamaan persepsi oleh PPK dan

Panwascam yang terkadang terjadi perbedaan dilapangan dalam

menyingkapi permasalahan dalam proses pemungutan dan

penghitungan suara. Sedangkan kegiatan bimtek untuk PPS

(Panitia Pemungutan Suara) yang dilaksanakan oleh PPK

dilaksanakan pada tanggal 26-27 Januari 2017, sedangkan

kegiatan bimtek untuk KPPS dilaksanakan oleh PPS pada tanggal

28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017. KPU

Kabupaten Bangka melaksanakan monitoring, supervisi dan

pedampingan terhadap kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh

PPK dan PPS. Selain itu KPU Kabupaten Bangka juga

melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Bimtek yang

dilaksanakan oleh PPK dan PPS serta melaksanakan monitoring

28

terhadap kegiatan yang menunjang kelancaran proses

pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan monitoring ini

adalah :

1. Monitoring penyiapan TPS

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat dan mengawasi

proses persiapan pembuatan TPS oleh KPPS. Kegiatan ini

dilakukan secara acak (random) dengan mengambil sampel

dari beberapa TPS. KPU membentuk 8 (delapan) tim ke 8

(delapan) kecamatan yang ada dengan kegiatan ini

dilakukan satu hari sebelum tanggal pemungutan suara

dilaksanakan (tanggal 14 Februari 2017). Setelah

dilakukan monitoring dapat diambil kesimpulan bahwa

seluruh TPS di kabupaten Bangka sudah siap, dalam kondisi

yang layak untuk menyelenggarakan pemungutan suara

keesokan harinya.

2. Monitoring pemungutan suara dan pengambilan formulir

model C1-KWK di PPK

Monitoring pemungutan suara dilaksanakan pada pagi

hari pelaksanaan pemungutan suara yaitu hari Rabu

tanggal 15 Februari 2017 dengan mendatangi TPS untuk

melihat, mengamati dan memantau proses pemungutan

sampai dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh

KPPS, hasil pemantauan dan pengamatan yang dilakukan

secara umum proses tersebut berjalan dengan baik, lancar

dan aman. Sedangkan pengambilan formulir model C1-

KWK dilaksanakan pada sore/malam hari setelah hasil

rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh TPS di

wilayah Kecamatan tersebut selesai dilakukan oleh KPPS.

KPU menggunakan formulir model C1-KWK tersebut untuk

dilakukan upload ke aplikasi online Sistem Informasi

Penghitungan(SITUNG)dan selesai tanggal 16 Februari

2017. Situng ini sebagai bagian dari proses tranparansi dan

pertanggung jawaban hasil kerja KPU dalam melaksanakan

amanah yang dibebankan sesuai dengan UUD 1945. Dalam

29

kegiatan ini KPU kabupaten Bangka membentuk 8

(delapan) tim ke 8 (delapan) kecamatan.

b. Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Setelah proses rekapitulasi di kecamatan selesai KPU

kabupaten Bangka melakukan rekapitulasi penghitungan suara

yang berdasarkan jadwal dilaksanakan pada tanggal 22 – 24

Februari 2017. Sebelum melakukan rekapitulasi KPU juga

melakukan supervisi ke PPK untuk melihat proses rekapitulasi

apakah sudah sesuai dengan peraturan dan memeriksa kondisi,

keadaan, keamanan, kelancaran dari proses tersebut.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur dan

wakil gubernur provinsi kepulauan bangka belitung tahun

2017 ditingkat KPU Kabupaten Bangka dialksanakan pada hari

kamis tanggal 23 Februari 2017yang bertempat di gedung

aurora-pantai tanjung pesona sungailiat yang dihadiri oleh

Panwaslu Bangka, saksi dari pasangan nomr urut 1, nomor

urut 3 dan nomor urut 4, sedangkan saksi dari pasangan calon

nomor urut 2 berhalangan hadir tanpa ada penjelasan.

Proses rekapitulasi berjalan dengan lancar, aman, tanpa

kendala dan permasalahan yang berarti. Keberatan hanya

diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 3 yang

menolak menandatangani Berita Acara sertifikat hasil

rekapitulasi dikarenakan mempertanyakan data pemilih tidak

sama antara yang diterima saksi dan yang dibacakan oleh PPK.

Hasil rekapitulasi perolehan penghitungan suara yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut

pada tabel 3.3

Tabel 3.3

30

Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka

Sementara itu berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi

ditingkat kabupaten Bangka tersebut dapat dilihat tingkat

partisipasi pemilih masyarakat kabupaten bangka yang

menggunakan hak suaranya pada Pilgub tanggal 15 Februari

2017 lalu yang mencapai 58,14 % . Data dalam formulir DB-

1-KWK total pemilih baik yang tercatat Daftar Pemilih Tetap

(DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb) sejumlah 208.236 pemilih, sedangkan total

penggunan hak pilih sejumlah 121.075.

No

Peringkat

Jumlah

Suara

Terbanyak

Nama Pasangan

Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur

No urut

Pasangan

Calon

Jumlah

Akhir

Perolehan

Suara

Persentase

Perolehan

Suara

1

ERZALDI ROSMAN

dan Drs. H. ABDUL

FATAH,M.Si

4 51.163 43,71%

2

Dr. H. YUSRON IHZA,

L.L.M dan H.

YUSRONI YAZID, SE.,

MM

1 28.322 24,20%

3

RUSTAM EFENDI, SE

dan H. MUHAMMAD

IRWANSYAH S.Sos,

M.Si

2 22.035 18,82%

4

HIDAYAT ARSANI

dan H. SUKIRMAN,

SH

3 15.553 13,27%

JUMLAH SUARA SAH 117.055 100%

31

c. Tahapan pelaksanaan evaluasi pemilihan dan penyusunan

pelaporan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan

bangka belitung tahun 2017

Dalam kegiatan ini ada 3 (tiga) aspek penilaian dan

evaluasi yang dilakukan yaitu aspek peraturan pelaksanaan,

aspek tata kerja, dan aspek pengganggaran.Selain itu juga

dilakukan pengumpulan bahan dan data yang diperlukan

untuk selanjutnya dijadikan dalam satu kesatuan utuh yang

didalamnya memuat peta permasalahan pemilihan, menyusun

daftar inventaris masalah untuk menilai pemilihan tersebut

sesuai kriteria pemilihan yang demokratis, best practices dan

lesson learned. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi

kebijakan perbaikan dan penyempurnaan regulasi, teknis,

administratif serta seluruh manajemen pelaksanaan tahapan

pemilu berikutnya dimana ruang lingkup itu secara garis besar

terbagi kepada dua tahapan, yaitu Tahapan Persiapan dan

Tahapan Penyelenggaraan.

d. Tahapan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Bangka

dilakukan untuk memetakan permasalahan baik yang datang

dari dalam organisasi maupun diluar organisasi. Permasalahan

tersebut dapat diukur melalui pemetaan lingkungan

pengendalian, identifikasi potensi resiko dengan daftar

inventarisir masalah, analisis potensi resiko dan rencana tindak

lanjut pengendalian resiko. Dengan hasil ini diharapkan

penyelenggaraan tahapan pemilihan gubernur dan wakil

gubernur kepulauan bangka belitung dapat terlaksana dengan

prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis, berintegritas, jujur

dan adil.Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam

rangka Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2017 ini medeskripsikan seluruh tahapan yang

dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka dengan

32

menampilkan identifikasi resiko, analisis resiko sampai dengan

tersusunnya register resiko sehingga dapat menjadi umpan

balik untuk melaksanakan tindakan koreksi atau perbaikan

bagi KPU Kabupaten Bangka dan KPU Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung di masamendatang.

e. Tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

PenghitunganSuara

Dalam rangka melaksanakan tahapan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, KPU

Kabupaten Bangka berpedoman kepada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015

tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu KPU

Kabupaten Bangka berpedoman kepada Keputusan KPU RI

Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan

Kebutuhan dan Spesifikasi Tekhnis Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota.

Berdasarkan pedoman tersebut selanjutnya Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka membentuk Kelompok

Kerja yang bertugas untuk menerima dan melakukan sortir

sampai dengan Pendistribusian Logistik ke tiap-tiap kecamatan,

desa/kelurahan dan TPS yang ada di Kabupaten Bangka.

Sedangkan untuk kegiatan pelipatan dan sortir surat suara

melibatkan masyarakat sekitar dan kegiatan dilaksanakan

selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 Januari sampai dengan 21

Januari 2017.

33

Tabel 3.4

Jadwal Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2017

No. Uraian Kegiatan Waktu

1. Pelipatan dan Sortir Surat Suara 19/01/17-24/01/17

2. Pengesetan Formulir C6-KWK 19/01/17-24/01/17

3. Distribusi Formulir & dukungan

Perlengkapan 21/01/17-13/02/17

4. Pengesetan Formulir dan Sertifikat 26/01/17-10/02/17

5. Pengepakan perlengkapan TPS 01/02/17-12/02/17

6. Pendistribusian Kotak Suara ke PPS 13/02/2017

7. Penarikan Kotak Suara ke PPK 15/02/2017

8. Penarikan Kotak Suara ke KPU 18/02/17-24/02/17

1. Kebutuhan Logistik Pemilihan

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2016 tentang Jenis Standar dan Kebutuhan

perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan secara sederhana

dijelaskan sebagai berikut:

1) Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan:

a) KotakSuara;

b) SuratSuara;

c) Tinta;

d) Bilik PemungutanSuara;

e) Segel;

f) Alat untuk memberi tanda pemilihan,dan;

g) TPS.

2) Jenis Dukungan Perlengkapan lainnya:

a) Sampulkertas;

b) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dansaksi;

c) Karet pengikat SuratSuara;

d) Lem/perekat;

e) KantongPlastik;

34

f) Ballpoint;

g) Gembok;

h) Spidol;

i) Formulir dansertifikat;

j) Stiker nomor kotaksuara;

k) Tali pengikat alat pemberi tandapemilihan;

l) Alat bantutunanetra;

m) Daftar pasangancalon;

n) Salinan daftar pemilih tetap (DPT).

Berdasarkan Jenis Standar dan Kebutuhan perlengkapan

penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tersebut di atas,

KPU Kabupaten Bangka kemudian menghitung jumlah

kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, sehingga

kemudian KPU Kabupaten Bangka mengadakan atau

menyediakan perlengkapan kebutuhan pemungutan dan

penghitungan suara dengan rincian jumlah sebagai

berikut:

a) KotakSuara

Untuk kotak suara KPU Kabupaten Bangka tidak

melakukan pengadaan, karena kotak suara yang ada di

KPU Kabupaten Bangka masih mencukupi dan dalam

kondisi baik serta layak digunakan pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung Tahun2017.

b) SuratSuara

Adapun surat suara yang dibutuhlkan adalah

berjumlah 211.829 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus

dua puluh sembilan) lembar dengan perhitungan DPT

ditambah 2,5%.

c) Tinta

Untuk kebutuhan Tinta pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah

berjumlah 1.168 (seribu seratus enam puluh delapan)

35

botol dengan penggunaan masing-masing TPS sebanyak

2 (dua) botol.

d) Bilik PemungutanSuara

Seperti halnya kotak suara, KPU Kabupaten Bangka juga

tidak melakukan pengadaan terhadap bilik suara karena

bilik suara yang ada di KPU Kabupaten Bangka masih

mencukupi dan dalam kondisi baik serta layak

digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun2017.

e) Segel

Sedangkan kebutuhan Segel untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Tahun2017 adalah sebanyak 11.096 (sebelas ribu

sembilan puluh enam) lembar.

f) Alat untuk memberi tandacoblos

Adapun kebutuhan Alat untuk memberi tanda coblos di

dalam bilik suara adalah sebanyak 1.168 (seribu seratus

enam puluh delapan) buah.

g) Tempat Pemungutan Suara

Jumlah seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se

Kabupaten Bangka untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur tahun 2017 adalah 584 (lima ratus delapan

puluh empat) TPS.

Selain perlengkapan kebutuhan pemungutan dan

penghitungan suara sebagaimana tersebut di Atas KPU

Kabupaten Bangka juga mengadakan beberapa jenis

dukungan perlengkapan, yaitu sebagai berikut:

a) Sampul kertas sebanyak 7.763 (tujuh ribu tujuh ratus

enam puluh tiga)lembar.

b) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi

sebanyak 7.592 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh

dua) lembar.

c) Karet pengikat Surat Suara sebanyak 23.360 (dua puluh

tiga ribu tiga ratus enam puluh)buah.

36

d) Lem/perekat sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh

dua) buah.

e) KantongPlastikukuran besar sebanyak 1.752 (seribu

tujuh ratus lima puluh dua) buah, ukuran sedang

sebanyak 1.752 (seribu tujuh ratus lima puluh dua)

buah.

f) Ballpoint sebanyak 3.034 (tiga ribu tiga puluh

empat)buah.

g) Gembok sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan)

buah.

h) Spidolukuran besar sebanyak 600 (enam ratus) buah,

ukuran kecil sebanyak 1.752 (seribu tujuh ratus lima

puluh dua) buah.

i) Hologram sebanyak 42 (empat puluh dua) set.

j) Formulir dan sertifikat sebanyak 584 (lima ratus delapan

puluh empat)buku.

k) Formulir Model C6-KWK sebanyak 2.082 (dua ribu

delapan puluh dua) buku.

l) Stiker nomor kotak suara sebanyak 609 (enam ratus

sembilan)lembar

m) Tali pengikat alat pemberi tanda pemilihan sebanyak

1.168 (seribu seratus enam puluh delapan)buah.

n) Bantalan alas coblos sebanyak 1.168 (seribu seratus

enam puluh delapan)buah.

o) Alat bantu tunanetra sebanyak 584 (lima ratus delapan

puluh empat)buah

p) Daftar pasangan calon sebanyak 584 (lima ratus delapan

puluh empat)buah.

q) Papan pengumuman TPS sebanyak 1.168 (seribu seratus

enam puluh delapan)buah.

r) Buku Panduan KPPS dan PP sebanyak 1.248 (seribu dua

ratus empat puluh delapan) buah.

s)Salinan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 7 (tujuh)set.

37

2. Pendistribusian Logistik Pemilihan

Untuk pelaksanaan Pendistribusian Logistik

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bangka berpedoman kepada :

1) Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan KPU

Nomor 6 Tahun 2015, tentang Norma Standar, Prosedur,

Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan WakilWalikota.

2) Keputusan KPU Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun

2016,tanggal 9 Desember 2016, tentang Jenis, Satuan

Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan WakilWalikota.

Dalam rapat koordinasi dengan Polres Bangka,

Panwaslu, Pemerintah Daerah, PT. Pos Indonesia dan PPK,

KPU Kabupaten Bangka telah memutuskan dan

menetapkan bahwa alur distribusi logistik adalah sebagai

berikut :

1) Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan


Belitung Tahun 2017 dari KPU Kabupaten Bangka ke

PPK, PPS dan KPPS dilaksanakan oleh pihak ketigadalam

hal ini PT. Pos Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab dalam pendistribusian logistik

pemilihan kegiatan ini dialksanakan pada hari Senin

tanggal 13 Februari 2017.

2) Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Hasil Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan

38

Bangka Belitung Tahun 2017 dari tingkat KPPS, PPS, dan

PPK ke KPU Kabupaten Bangka dilaksanakan oleh pihak

ketigadalam hal ini PT. Pos Indonesia sebagai pihak yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

pendistribusian logistik pemilihan yang dimulai dari

tanggal 15 – 22 Februari 2017.

3) Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan

Pemungutan dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan


Belitung Tahun 2017, wajib memperhatikan kondisi

Geografis, Keamanan dan ketetapan waktu.

Dalam melaksanakan pra Pendistribusian Logistik

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU

Kabupaten Bangka, Sekretaris KPU Kabupaten Bangka telah

mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Kasubbag dan

Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Bangka

untuk melaksanakan pensortiran, pengepakan dan

pendistribusian Logistik dari KPU Kabupaten ke tingkat

PPK.

Pendistribusian Logistik dukungan perlengkapan

lainnya untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

dari KPU Kabupaten Bangka ke tingkat PPK dan PPS

dilaksanakan dari tanggal 10 Februari s/d 13 Februari

2016.

UntukPendistribusian Logistik perlengkapan

penyelenggaraan pemilihan (Logistik Dalam Kotak Suara)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berkoordinasi

dengan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan menyurati

Bupati Bangka serta pihak Kepolisian Resor Bangka untuk

Kelancaran Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur

dan wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2017 dan penyampaian Jadwal Pendistribusian dan

Pengembalian Perlengkapan Pemungutan dan Hasil

39

Penghitungan Suara yang tujukan kepada Bupati, Kapolres,

Panwaslu dan PPK se Kabupaten Bangka.

Pendistribusian dilaksanakan tanggal 13 Februari

2017 dengan memperhatikan kondisi Geografis wilayah

Kabupaten Bangka. Berdasarkan kondisi geografis, jarak

tempuh dan cuaca maka untuk daerah Kecamatan Belinyu

dan Mendo Barat yang terdiri dari 9 (sembilan) dan 15

(lima belas) Desa diberangkatkan terlebih dahulu

sedangkan untuk kecamatan Riau Silip (9 Desa), Pemali (6

Desa), Puding Besar (7 Desa), Merawang (10 Desa), Bakam

(9 Desa) dan Sungailiat (13 Desa/Kelurahan)

diberangkatkan kemudian, hal ini sebagaimana tertera

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor

45/BAST/II/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Adapun untuk pengembalian perlengkapan

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan bangka Belitung Tahun 2017 dari KPPS, PPS dan

PPK ke KPU Kabupaten dilaksanakan mulai tanggal 15 s/d

22 Februari 2017, hal ini sebagaimana tercatat dalam

Berita Acara Pengembalian Logistik Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2017 Nomor 46/BAST/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.

Berkat koordinasi yang baik dengan pemerintah

daerah dan pihak keamanan (TNI/Polri) maka secara

umum pelaksanaan pendistribusian dan pengembalian

perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara baik

dari KPU ke PPS, PPS ke KPPS maupun dari KPPS ke PPK,

PPK ke KPU semuanya berjalan dengan lancar dan sukses

tanpa ada hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan

tahapan pemungutan suara.

40

A. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2018

Tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun

2018 yang sudah dilaksanakan di Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan

Wakil Tahun 2018. Rapat Internal di KPU Kabupaten Bangka

pada bulan Januari 2017 menyusun dan menetapkan dokumen

pengajuan anggaran hibah pilbup 2018; melakukan persiapan

untuk pembahasan usulan anggaran hibah pemilihan adapun

Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan kepada

pemerintah daerah sebesar Rp 22.808.733.000,- yang terdiri

dari belanja honorarium,sosialisasi, pencalonan,pemutakhiran

data pemilih, logistik, perjalanan dinas, operasional dan

administrasi perkantoran; Rapat Pleno Penetapan Anggaran

Pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun

2017

b. Penandatangan NPHD Pilbup 2018 antara KPU Kabupaten

Bangka dengan Pemda setempat. Penandatanganan Naskah

Perjanjian Hibah daerah (NPHD) Pilbup 2018 dilaksanakan

pada tanggal 31 Juli 2017 di halaman kantor bupati sungailiat.

adapun tujuan pemberian hibah ini dalam NPHD antara Pemda

Kab Bangka dengan KPU Kabupaten Bangka untuk membiayai

pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun

2018, penggunaan dana hibah ini untuk kegiatan Pilbup 2018

mulai dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan hingga

berakhirnya proses pemilihan.

c. Pembentukan PPK dan PPS Pilbup 2018; tahapan awal yang

dilakukan pada pembentukan PPK adanya pengumuman

pelaksanaan pembentukan PPK pada tanggal 12 oktober

sampai dengan 11 November 2017, penerimaan pendaftaran

dilakukan tanggal 12 Oktober sampai dengan 14 November

2017 dengan jumlah pendaftaran sebanyak 159 orang,pleno

penetapan hasil seleksi tertulis tanggal 22 oktober 2017 yang

lulus sebanyak 80 orang, pleno penetapan hasil tes wawancara

tanggal 29 oktober 2017 yang lulus sebanyak 40 orang,

41

selanjutnya pelantikan PPK dilaksanakan pada tanggal 02

November 2017 di tanjung pesona sebanyak 40 orang anggota

PPK se-Kabupaten Bangka. Pembentukan PPS Tahap awal yang

dilakukan dengan adanya pengumuman pelaksanaan

pembentukan PPS pada tanggal 02 November 2017,

penerimaan berkas tanggal 05 s.d. 07 November 2017,

pengumuman hasil seleksi administrasi 08 November 2017

sebanyak 423 orang, pengumuman hasil tes tertulis 09

november 2017 sebanyak 285 orang, pengumuman tes

wawancara tanggal 10 november 2017 sebanyak 243 orang,

dan pelantikan pembentukan PPS dilaksanakan tanggal 11

November 2017 sebanyak 225 orang.

d. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018.KPU Kabupaten bangka melakukan pembukaan

pendaftaran pada tanggal 12 Oktober 2017 melalui media

cetak dan papan pengumuman. Dalam hal ini sampai

Desember Tahun 2017 baru konsultasi mengenai pendaftaran

tersebut namun belum ada yang melakukan pendaftaran

pemantau Pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018

tersebut. Adapun jadwal pelaksanaan pendaftaran pemantauan

ini akan berakhir tanggal 11 Juni 2018.

e. Bimtek Program, Jadwal dan Tahapan Pilbub 2018, Kegiatan

Bimtek tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 November

Tahun 2017 dengan mengundang PPK se- Kabupaten Bangka

di tanjung pesona beach resort. Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman dan kompetensi Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018

f. Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan Pilbub 2018. Pasangan

Calon Perseorangan adalah Pasangan yang didukung oleh

sejumlah orang, mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat

untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. Verifikasi

Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari Verifikasi Jumlah

minimal dukungan dan persebarannya, Verifikasi administrasi,

42

Verifikasi faktual. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22

November 2017 di tanjung pesona beach and resort. Dalam hal

ini materi yang disampaikan mengenai verifikasi persyaratan

Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2018 dan Verifikasi Pasangan Calon

Perseorangan dalam aspek hukum.

g. Penyelenggaraan syarat dukungan pasangan calon

perseorangan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak ada

pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU

Kabupaten Bangka.

B. Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019

Pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2019 yang

dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka yaitu :

a. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu

Kegiatan ini dimulai dengan penerimaan salinan bukti

keanggotaan partai politik dari tanggal 3 Oktober – 16

Oktober 2017 dari 17 (tujuh belas) parpol yang terdaftar di

Sistem Informasi Partai Politik

Penelitian administrasi dilakukan dari tanggal 17 Oktober – 15

November 2017. Kegiatan ini adalah meneliti hardcopy

lampiran F2-Parpol, KTA Parpol dan KTP yang diserahkan

untuk dicocokkan dengan data Sipol. Kemudian dilakukan

verifikasi faktual keanggotaan terhadap data ganda internal

dan ekternal yang berstatus ASN/TNI/POLRI, setelah dilakukan

penelitian tersebut hasilnya disampaikan kepada Partai Politik

untuk memperbaiki apabila ditemukan data yang tidak

memenuhi syarat sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya

syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu 2019.

KPU Kabupaten Bangka akhirnya pada tanggal 12 Desember

2017 menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada

Parpol dengan jumlah Parpol yang memenuhi syarat sebanyak

16 (enam belas) Parpol. Tahapan selanjutnya adalah

melakukan verifikasi faktual kantor sekretariat, kepengurusan

43

dan keanggotaan terhadap 2 (dua) partai politik yang

dinyatakan memenuhi syarat. Metode yang digunakan adalah

dengan random sampling sebesar 10 % (sepuluh persen) dari

jumlah anggota Parpol yang memenuhi syarat untuk faktual

keanggotaan sedangkan untuk kantor seketariat dan

kepengurusan dengan cara mendatangi, memeriksa

kelengkapan dokumen serta keberadaan kantor dan pengurus

partai politik tersebut.

b. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

Tujuan kegiatan ini berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

terkait data kependudukan serta data wilayah administrasi

pemerintah, menyusun analisa data kewilayah kependudukan,

menyusun DIM Penataan Dapil dan alokasi kursi serta

menyusun draft usulan Dapil dan alokasi kursi. Pada tanggal

23 November 2017 dilakukannya rapat kerja pertama

penataan daerah dan alokasi kursi dalam Pemilu 2018 dengan

dihadiri 30 orang undangan yang terdiri dari Partai Politik,

Kadisdukcapil, Panwaslu dan yang mewakili Bupati Bangka,

dalam rapat ini menyampaikan format dapil, menampung

masukan dari partai politik mengenai dapil yang diajukan .

sedangkan pada tanggal 23 November 2017 dilaksanakan

rapat kerja yang kedua penataan daerah dan alokasi kursi

dalam Pemilu Tahun 2018. pada rapat yang kedua ini

mengerucut kepada 2 opsi 5 dapil (dapil lama) atau 4

dapil(dapil baru) dalam penataan dapil dan alokasi kursi.

Indikator Kinerja 2


Tabel 3.5




75% 59% 79

44

Untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu/pemilihan KPU

Kabupaten Bangka melakukan sosialisasi kepada semua kalangan

masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan

gubernur dan wakil gubernur kepulauan bangka belitung. Adapun

kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2017 yaitu sebagai

berikut :

KPU Kabupaten Bangka Melakukan sosialisasi kepada warga

binaan lapas sungailiat yang dihadiri kurang lebih 100 warga

binaan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh PPK Sungailiat dan PPS

Lubuk kelik sebagai wilayah terdapatnya TPS khusus tersebut

untuk pencoblosan.

Pelaksanaan program kegiatan “Gelegar Bangka Belitung untuk

memilih 2017” berdasarkan perjanjian kemitraan dengan event

organizer yayasan bangka belitung kreatif. kegiatan ini

dipusatkan didesa gunung muda kecamatan belinyu. daerah ini

dipilih dikarenakan kecamatan belinyu dan riau silip cendrung

tinggi angka golputnya.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi door to door dalam program

“jelajah desa” langsung kedesa/kelurahan menemui masyarakat

setempat untuk mengingatkan apakah sudah terdaftar didalam

daftar pemilih tetap, mengenalkan contoh/spesimen surat suara

yang berisikan foto-foto pasangan calon, dan mengingatkan

kembali untuk menggunakan hak suaranya datang ke TPS pada

hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 nanti.

Sosialisasi melalui jalan sehat, kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 12 Februari 2017 dengan target peserta 500 orang.

Peserta kegiatan jalan sehat ini terdiri dari unsur pemerintah

daerah, unsur keagamaan, panwas pemilihan kabupaten bangka,

PPK se-Kabupaten Bangka dan masyarakat umum, kegiatan ini

dimaksudkan unutk mengajak masyarakat agar datang ke TPS

pada tanggal 15 Februari 2017.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS

pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih

pada Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah

45

pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihi-

tung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan

hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja

KPU Kabupaten Bangka Tahun 2017 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan

Sebagaimana tercantum pada Tabel3.5 dapat dilihat bahwa rata-rata

tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Pilpres 2014 sebesar 62 %.

Tingkat partisipasi pemilih pada hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur 2017 dengan capaian realisasi sebesar 59 %.

57 59

57 56

65

68

62

72

60 61 61 62 61

70

75

64

78

64

59 60 59 58

67

72

63

75

62

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PE

RS

EN

TA

SE

%

1. Sungailiat 2. MendoBarat 3. Puding Besar 4. Merawang 5. Pemali 6. Bakam 7. Belinyu 8. Riau Silip 9. JumlahAkhir

PARTISIPASI MASYARAKAT KAB. BANGKADALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

No Indikator Kinerja Utama Realisasi Pilpres

2014 (%)

Pilgub 2017

Target 2017 (%)

Capaian Realisasi (%)

1 2 3 4 5

1 Persentase Partisipasi

Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

62 75 59

46

KPU telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-

upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan

tahun 2017 melalui serangkaian program kegiatan pendidikan

pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat;

Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih;

Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih,

Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);

Penyusunan Bahan Informasi Pendidikan Pemilih

Dalam melaksanakan program kegiatan tersebut, terdapat

beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan

partisipasi pemilih sehingga menyebabkan realisasi rata-rata

partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur 2017 belum dapat mencapai target 75%.

Berdasarkan data hasil riset partisipasi pemilih,

hambatan/kendala tersebut dapat diidentifikasi antara lain

sebagai berikut:

50

53

73

54 55

67

52

55 55 56

61

79

59

62

76

59 61 61

53

57

76

56 59

71

55

58 58

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PE

RS

EN

TA

SE

%

1. Sungailiat 2. MendoBarat 3. Puding Besar 4. Merawang 5. Pemali 6. Bakam 7. Belinyu 8. Riau Silip 9. Jumlah Akhir

PARTISIPASI MASYARAKAT KAB. BANGKADALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

Laki-laki

Perempuan

47

1. Belum tercapainya angka kehadiran pemilih seperti yang di-

harapkan sesuai tingkat psikologis, antara lain disebabkan

oleh faktor berikut :

a) Adanya persepsi dari sebagian pemilih bahwa

Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa

dampak langsung bagi masyarakat;

b)Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai

dengan harapan masyarakat;

c) Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih untuk

melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak

mendapatkan Formulir Pemberitahuan untuk Hadir di TPS

(Form Model C6.KWK);

d)Banyak pemilih yang tidak berada di tempat ketika hari pe-

mungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain,

seko-lah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk

berekreasi dan berkumpul bersama keluarga;

e)Masyarakat merasa jenuh dengan aktifitas penyelenggaran

pemilu;

f)Masyarakat kurang mendapat informasi bahwa hari

pemungutan suara adalah hari libur;

g)Pada masa Pemilihan Suara Susulan tidak ada tahapan

kam-panye, sehingga masyarakat kurang mendapat

informasi tentang pasangan calon;

h)Faktor kondisi alam pada saat pemungutan suara yang

tidak kondusif.

Indikator Kinerja 3


Tabel 3.6




75% 62% 83

48

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan pada

Pemilu/pemilihan, KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialiasi

kepada ibu-ibu GOW, Majelis Taklim, dan PKK dalam pemilihan

gubernur dan wakil gubernur kepuluan bangka belitung tahun 2017.

selain itu juga KPU Kabupaten bangka juga ikut berpartipasi dalam

moment-moment penting kebesaran agama, sosialisasi kepada

pedagang dan pengunjung pasar malam di sungailiat ataupun bazar-

bazar yang ada disetiap kecamatan dan kegiatan sosialisasi lainnya.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan

beberapa metode yaitu bisa melalui koran dalam bentuk media

informasi atau berita, media elektronik berupa siaran langsung

melalui radio RRI dengan narasumber dalam acara agenda pilkada di

RRI Sungailiat, pemasangan spanduk, penyebaran stiker, pamflet atau

selebaran yang berisikan seruan untuk ngecek apakah sudah terdaftar

dalam Daftar Pemilih Tetap, cara mencoblos yang benar dalam

memberikan hak suaranya yang sah dan ajakan untuk memberikan

hak suaranya pada tanggal 15 februari 2017 untuk memilih gubernur

dan wakil gubernur kepulauan bangka belitung.


KPU Kabupaten Bangka Tahun 2017 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5dapat dilihat

bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih Perempuan dalam

Pemilihan Pilpres 2014 sebesar 64 %. Tingkat partisipasi

pemilih pada hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

2017 dengan realisasi sebesar 62 %.dalam hal ini pencapaian


2014 (%)

Pilgub 2017

Target 2017 (%)


1 2 3 4 5

1 Persentase Partisipasi

Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

64 75 62

49

partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan 2017

sebesar 95% dari target yang ditentukan.

Indikator Kinerja 4

Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam

daftar pemilih

Tabel 3.8

Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk

dalam daftar pemilih lebih tinggi capaian realisasinya sebesar 0,78%

dari target nya 0,20%. Pemilih yang menggunakan surat keterangan/

KTP-el sebanyak 1.621 pemilih, sedangkan jumlah pemilih yang

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 206.326 pemilih

sehingga realiasi menjadi lebih besar bahkan melebihi dari target

0,20%. Kegagalan capaian ini dikarenakan banyaknya data

kependudukan yang dimiliki oleh penduduk yang sedang dalam

proses perekaman KTP-el, selain itu pemilih tidak dapat ditemui oleh

PPDP namun pada hari pemilihan berada di alamat asal sehingga

pemilih dapat menggunakan KTP-el, dan pemilih pemula yang

berumur 17 tahun setelah tanggal penetapan DPT mulai dari tanggal

06 desember 2016 s.d. 15 februari 2017.

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Bangka

Tahun 2017Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih



Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

0.20% 0,78% - 190


2014 (%)

Pilgub 2017

Target 2017 (%)


1 2 3 4 5

1 Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

0,29 0,20 0,78

50

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa rata-

rata pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar

pemilih dalam Pemilihan Pilpres 2014 sebesar 0,29%. Tingkat

partisipasi pemilih pada hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

2017 dengan realisasi sebesar 0,78%.


Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

Indikator Kinerja 1

Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan

pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Tabel 3.10

Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti

melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan tidak ada realisasinya. Hal

ini dikarenakan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun

2017 yang lalu dan tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2018 tidak ada penyelenggara

pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran

pemilu/pemiihan tersebut baik di tingkatan KPPS, PPS, PPK maupun

jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka baik

pelanggaran itu berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana

ataupun pelanggaran etik.



Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukanpelanggaran Pemilu/Pemilihan

2% - 100

51

Indikator Kinerja 2

Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan

Tabel 3.11

Tingkat capaian diperoleh dengan cara menghitung persentase

output sengketa yang ditindaklanjuti terhadap total sengketa yang

terjadi. Selama tahun 2017 di KPU Kabupaten Bangka tidak terjadi

(nihil) pengajuan sengketa (terlapor atau pelapor) baik menyangkut

penyelenggara, proses tahapan, teknis tahapan (pencalonan,

perselisihan dsb.) dan administrasi sehingga tidak ada realisasi dalam

pengukuran Indikator Kinerja.


Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja 1


Tabel 3.12

Laporan hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja KPU Kabupaten

BangkaTahun 2016 oleh Inspektorat KPU RI sampai dengan akhir

tahun 2017 belum dapat diketahui hasilnya dan sampai saat ini masih

menunggu hasil dari LK review Tahun 2016 yang sudah dilakukan

penilaian oleh jajaran Inspektorat KPU RI. Diharapkan akan terjadi

peningkatan kualitas pelaporan kinerja dari yang sebelumnya

memperoleh predikat Cc menjadi B tentunya diikuti dengan

perbaikan-perbaikan perencanaan, pelaporan dan pertanggung



Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan 100% - 100




B Cc Cc

52

jawaban kegiatan yang telah dilakukan serta penggunaan angagran

yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.


KPU Kabupaten Bangka Tahun 2017 Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja 2

Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bangka

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Tabel 3.14

Pencapaian kinerja terhadap kualitas laporan keuangan selama

5 (lima) tahun terakhir masih memperoleh opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Perbaikan terus menerus dilakukan

dengan menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi yang

disampaikan, mengumpulkan data dukung terkait pelaporan

keuangan serta membenahi persoalan kualitas SDM KPU secara

berjenjang dan melakukan audit internal terhadap persoalan yang

menghambat dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Dalam hal penyusunan laporan keuangan KPU Kabupaten

Bangka menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berbasis aktual.

Basis Akrual merupakan pencatatan pendapatan dan pengeluaran kas

pada saat terjadinya kegiatan tersebut, bukan pencatatan pada saat


2014 (%)

Pilgub 2017

Target 2017 (%)


1 2 3 6 7

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

C B Cc



Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bangka sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

100% 100% 100

53

pendapatan tersebut diterima atau pengeluaran tersebut dibayarkan

(cash basis).Akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang

lebih akurat atas kondisi keuangan suatu organisasi daripada

akuntansi berbasis kas dimana pada akuntansi berbasis kas,

pencatatan penerimaan dan belanja dicatat setelah terjadi transaksi

kas, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun

2010. Proses penyusunan dilakukan dengan mengedepankan asas

transparansi dan akuntabilitas mengacu kepada pedoman umum

Sistem Akuntansi Pemerintahan.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017KPU Kabupaten Bangka melaksanakan tahapan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2017, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan Pemilihan

Umum tahun 2019 yang anggarannya berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu

pertama dari dana hibah pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, kedua dari dana hibah pemerintah daerah Kabupaten Bangka

dan anggaran rutin KPU yang berasal dari APBN. Jadi secara umum KPU

Kabupaten Bangka mengelola 2 (dua) mata anggaran, yaitu yang berasal

dari DIPA 076 APBN dan dari Dana Hibah Dalam Negeri Pemilihan.

Pagu anggaran KPU kabupaten Bangka yang berasal dari anggaran B.A

076 sebesar Rp. 3.912.901.000,- anggaran ini terjadi 2 (dua) kali

perubahan dari yang awalnya sebesar Rp 2.726.599.000,- menjadi

Rp2.909.305.000,- sedangkan yang berasal dari hibah yang diterima

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sebesar Rp.4.152.193.000,-

dan mengalami perubahan untuk dana hibah menjadi sebesarRp.

4.170.833.000,-. Sehingga total anggaran DIPA KPU Kabupaten Bangka

tahun anggaran berjumlah sebesar Rp 88..008833..773344..000000,,--,, sseeddaannggkkaann

Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2017 sebesar

Rp77..008800..004433..007722,- atau 87,58% dari jumlah pagu yang dianggarkan,

adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Bangka Tahun

2017 ini dapat terlihat pada sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.15

Tabel 3.15

54

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten

Bangka Tahun 2017

Indikator Kinerja Kinerja Anggaran

Target (%) Realisasi (%) (%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

Sasaran 1 :Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Persentase Penyelenggaraan

Tahapan Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan Jadwal dan

Ketentuan yang berlaku

100 100 100 4,484,136,000 3,756,430,262 84


dalam Pemilu/Pemilihan 75 59 79 125,138,000 117,250,780 94


Perempuan dalam

Pemilu/Pemilihan

75 62 83 36,550,000 30,434,000 83

Persentase Pemilih yang berhak

memilih tetapi tidak masuk

dalam Daftar Pemilih

0.20 0,78 -190 11,845,000 11,825,200 99

Persentase Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan yang terbukti

melakukan pelanggaran

Pemilu/Pemilihan

2 - 100 543,584,000 514,234,230 95

Persentase Sengketa Hukum yang

dimenangkan 100 - 100 5,000,000 4,964,640 99

Nilai Akuntabilitas Kinerja B Cc Cc 24,904,000 24,290,000 98

Persentase Pemenuhan Laporan

Keuangan KPU Kabupaten

Bangka sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

100 100 100 2,852,577,000 2,620,613,960 92

TOTAL 8,083,734,000 7,080,043,072 87

Tabel 3.16

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja

KPU Kabupaten Bangka Tahun 2015 Tahun 2016 dan tahun 2017

NNoo UUrraaiiaann TTaahhuunn 22001166 TTaahhuunn 22001177

PPaagguu ((RRpp)) RReeaalliissaassii ((RRpp)) %% PPaagguu ((RRpp)) RReeaalliissaassii ((RRpp)) %%

11.. BBeellaannjjaa

PPeeggaawwaaii 22..881177..333300..000000 22..449999..999966..226611 8888..77 22..441155..884499..000000 22..118866..557733..335566 8888..7744

22.. BBeellaannjjaa BBaarraanngg 559911..778855..778800 555500..778855..778800 9933..22 55..227799..002233..000000 44..552244..443333..445555 9933..1188

33.. BBeellaannjjaa MMooddaall 3388..557722..000000 3366..118844..550000 9933..88 338888..886622..000000 336699..003366..226611 9933..8811

TToottaall 33..444477..003311..000000 33..008866..996666..554411 8899..55 88..008833..773344..000000 77..008800..004433..007722 8877,,5588

55

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bangka Tahun 2017 merupakan

wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah

kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU

Kabupaten Bangka berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja

yang ditetapkan baik dalam Rencana Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten

Bangka Tahun 2015-2019.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun

Pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka rata-rata

sebesar 80,87%, sedangkan untuk realisasi Anggaran tahun 2017 sebesar

77..008800..004433..007722 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Tahun 2017

No. Tingkat

Capaian Kategori

Indikator Kinerja (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 85% - 100% Sangat Baik 100 - - - 100 100 - 100

2. 70% - 85% Baik - 79 83 - - - - -

3. 60% - 70% Cukup - - - - - - - -

4. Dibawah 60% Kurang - - - min

190 - - - -

Jumlah Indikator Hasil 100 79 83 min

190 100 100 Cc 100

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU

Kabupaten Bangka untuk perbaikan kinerja dan perbaikan proses

penyelenggaraan tahapan pemilu/pemilihan antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media ruang dengan membentuk

Pusat Pendidikan Pemilih dan Rumah Pintar Pemilu dan dilakukan dengan

metode/strategi yang lebih variatif dan kreatif ditujukan kepada pra

pemilih, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih

disabilitas dan pemilih keagamaan;

BAB IV

PENUTUP

56

2. Memberikan pemahaman, himbauan dan ajakan kepada masyarakat

melalui berbagai sarana yang dimiliki untuk berperan aktif dalam

pemutakhiran data pemilih sehingga meminimalisir masyarakat yang

tidak terdaftar dalam DPT dan bekerjasama dengan segenap stake holder

baik dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, kelompok

masyarakat, tokoh keagamaan maupun partai politik untuk kemajuan

demokrasi lokal;

3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap

netral, integritas dan profesionalisme terhadap badan penyelenggara

adhoc baik PPK, PPS, dan KPPS, serta masyarakat pemilih dalam

pelaksanaan Pemilu;

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara bertahap perlu terus

ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : Diklat Pengadaan Barang

dan jasa, Pelatihan tentang pengelolaan keuangan, Bimtek tentang

penyusunan Renja dan LKjoleh KPU RI agar memiliki cara pandang yang

sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada kelembagaan KPU

disamping pelatihan/ bimtek kegiatan lainnya, diklat Prajabatan,

Pelatihan tentang produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum, serta

Protokoler yang baik;

Demikian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

tahun 2017 ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan

pertimbangan/evaluasi untuk perbaikan kegiatan/kinerja tahun berikutnya.