PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh
Kepala Bagian Pengembangan Kinerja
Biro Organisasi Setda Prov Jatim
(DWI SUYANTONO, SH, MM
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh
Kepala Bagian Pengembangan Kinerja
Biro Organisasi Setda Prov Jatim
(DWI SUYANTONO, SH, MM)
2
2
3
EVALUASI
1. REFORMASI BIROKRASI 2. ZONA INTEGRITAS 3. AKUNTABILITAS KINERJA 3
pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah
pemerintahan belum efektif dan efisien
pelayanan publik masih buruk
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
pemerintahan yang efektif dan efisien
pelayanan publik yang baik dan berkualitas
MENDORONG PELAKSANAAN
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
4
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Pemerintahan yang baik
Pemerintahan yang berorientasi hasil
Hasil dari Kegiatan/Program (Outcomes)
Keterkaitan antara Program dan Tujuan
Indikator Kinerja
Target
PERUBAHAN PARADIGMA
Keuangan Kinerja (efektif, efisien dan ekonomis)
5
MAKNA AKUNTABILITAS
“Setiap program dan kegiatan
dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan
hasilnya”
6
RPJMD (Perencanaan 5 tahunan Tingkat Pemda)
Renstra (Perencanaan 5 tahunan tingkat OPD)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Perencanaan Tahunan)
PerjanjianKinerja (PK) (Kontrak kinerja tahunan)
Rencana Kerja & Anggaran (RKA) ( tahunan tingkat OPD)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)( tahunan tingkat OPD)
7
DIKATAKAN AKUNTABEL, JIKA DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
KINERJANYA SECARA BAIK
Apa PATOKANNYA
DOKUMEN PERENCANAAN
AKUNTABILITAS KINERJA
8
Komponen Minimal RPJMD/Renstra
KEGIATAN
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
NILAI-NILAI LUHUR
ISU STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
9
CONTOH : Format Rencana Strategis ( RENSTRA )
TUJUAN SASARAN STRATEGI
KET
URAIAN INDIKATOR TARGET
TAHUN.. URAIAN INDIKATOR
TARGET
TAHUN .......... KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya
Kontribusi Sub
Sektor Tanaman
Pangan dalam
mendukung
pertumbuhan
ekonomi
% Pertumbuhan
PDRB Sub
Tanaman pangan
5 % Meningkatnya
Produksi Tanaman
pangan
% Pertumbuhan
produksi Tanaman
Pangan
Meningkatnya
Kesejahteraan Petani
1. NTP
2. % Petani dengan
penghasilan minimal
……. Juta pertahun
10
Komponen Minimal Renja/RKT
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
Keterangan mengenai (antara lain): . Keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan programnya . Keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain
Instansi/Unit Kerja :………………
Format Rencana Kinerja Tahunan / RENJA
11
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR SASARAN
TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Produksi
Tanaman
Pangan
% Pertumbuhan
hasil produksi
Tanaman
Pangan
.............. % Peningkatan
penggunaan bibit
unggul
Persentase
petani yang
menggunakan
bibit unggul
.............. %
Terselenggaranya
sosialisasi
penggunaan bibit
unggul
Jumlah petani
yang mengikuti
sosialisasi
penggunaan bibit
unggul
........... orang ........... milyar
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
1. NTP 2. % Petani dengan penghasilan ……. Juta pertahun
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
RKAP
SKPD 2.2.1
Urusan :
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Waktu
Pelaksanaan : 01 Januari 2017 - 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana : PAD
Jumlah Thn 2016 : 0,00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase petani yang menggunakan bibit unggul ........%
Masukan Jumlah Dana 0,00
Keluaran Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul ...... orang
Hasil Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan .......%
Kelompok Sasaran Kegiatan Nelayan Jawa Timur
Indikator Program
12
DEFINISI PERJANJIAN KINERJA
KESEPAKATAN KINERJA
yang terukur
PEMBERI AMANAH
PENERIMA AMANAH
Berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang ada
13
14
FORMAT PERJANJIAN KINERJA KEPALA DAERAH
15
FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran
1 ....................... Rp. .........................
2 ....................... Rp. ......................... ..............,.............................20XX
Gubernur/Bupati/Walikota
..............................................................
(..............................................)
FORMAT PERJANJIAN KINERJA ESELON II
16
FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX OPD
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran Keterangan
1 ....................... Rp. ......................... APBD/APBN
2 ....................... Rp. ......................... .............., …. Januari 2017
Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan SKPD
(..............................................)
(..............................................)
17
18
18
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BERDASARKAN PERPRES NO. 29 TAHUN 2014
19
20
Money Follow
Program
Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil)
e-Government
Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik
Stop
Pemborosan
Anggaran
Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai
Fokus Kinerja
Bukan SPJ
ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ
Menghemat jumlah
anggaran yang dibelanjakan
dari kegiatan-kegiatan yang
tidak penting
Anggaran digunakan
hanya untuk membiayai
program/kegiatan
prioritas yang mendukung
pencapaian tujuan
Pembangunan
Anggaran yang digunakan
menghasilkan manfaat
besar untuk masyarakat
EFISIENSI
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN
EFISIENSI BIROKRASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) UNTUK MENDORONG MONEY FOLLOW PROGRAM
Belanja publik perlu ditekan, karena
keterbatasan sumber daya.
Publik menuntut peningkatan kualitas
pelayanan.
LATAR BELAKANG
Budget Reform:
Dari sekadar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan
dilaporkan realisasinya kepada Legislatif
Menjadi ANGGARAN yang sinkron
dengan PERENCANAAN, OPERASIONAL, dan PENGUKURAN
KINERJA (Super Budgeting)
Budget
Savings
INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA
21
RENCANA STRATEGIS
SAKIP
MEMASTIKAN SASARAN PEMDA/OPD SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERJANJIAN KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN
PENGUKURAN KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT
PENGELOLAAN DATA KINERJA
MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN
PELAPORAN KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI
MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
MEMASTIKAN SASARAN/ PRIORITAS PEMBANGUNAN MENJADI FOKUS PEMDA
MEMASTIKAN ANGGARAN DIALOKASIKAN UNTUK SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN (MONEY FOLLOW PROGRAM)
PERAN SAKIP DALAM PENINGKATAN
EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN
22
23
24
KONDISI YANG INGIN DICAPAI
KERANGKA ARSITEKTUR KELEMBAGAAN, KINERJA, PERENCANAAN, DAN ANGGARAN
PEMDA
KEPALA DAERAH
IK Sasaran Pembangunan
Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Target
PERANGKAT DAERAH
KEPALA PD
ELESON III
IK Sasaran Pembangunan
Daerah
ESELON IV
SASARAN STRATEGIS
PD
KEBIJAKAN PD
25
HASIL PENYELARASAN
KERANGKA ARSITEKTUR KELEMBAGAAN, KINERJA, PERENCANAAN, DAN ANGGARAN
KEBIJAKAN PD
PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
PROGRAM LINTAS
STRUKTUR PERENCANAAN
SASARAN STRATEGIS SKPD
(IMPACT/ OUTCOME)
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
IK SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
TARGET
TARGET
SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
IK SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TARGET
STRUKTUR KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH (PD)
UNIT KERJA ES 3
UNIT KERJA ES 4
BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB-FUNGSI
FUNGSI
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ANGGARAN
PEMDA
26
HASIL PENYELARASAN
KERANGKA ARSITEKTUR KELEMBAGAAN, KINERJA, PERENCANAAN, DAN ANGGARAN bagian 1
• Kinerja Pemerintah digambarkan dengan tiga komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu : – Sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintahan; – Indikator Kinerja sebagai alat ukur; – Target yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
• Pada tingkat Daerahl, struktur kinerja akan dicantumkan di dokumen perencanaan tingkat Daerah(RPJD dan RKPD).
• Struktur kinerja pada tingkat Daerah yang akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tingkat PD (Renstra dan Renja PD).
• Setiap Perangkat Daerah (PD) wajib merencanakan dengan mengukur kinerja secara berjenjang meliputi : – Kinerja tingkat entitas Kepala Dinas/Badan; – Kinerja tingkat entitas unit Kerja eselon III; – Kinerja tingkat entitas unit kerja eselon IV termasuk di dalamnya unit kerja mandiri dibawahnya.
P e n j e l a s a n
PEMDA
(PD) KEBIJAKAN
PD
27
HASIL PENYELARASAN
KERANGKA SISTEM INFORMASI KINERJA bagian 2
RENCANA KERJA DAN KEUANGAN K/L
KINERJA KERJA KEU
RPJMD RENSTRA
RKPD
KINERJA KERJA KEU
RENCANA KERJA DAN KEUANGAN PD
KINERJA KERJA KEU
RENCANA KERJA DAN KEUANGAN K/L
KINERJA KERJA KEU
PELAKSANAAN DAN MONEV
KINERJA KERJA KEU
RENCANA KERJA DAN KEUANGAN K/L
KINERJA KERJA KEU
LAPORAN TAHUNAN KINERJA INSTANSI
PEMBANGUNAN KEU
INSTANSI
28
HASIL PENYELARASAN
KERANGKA SISTEM INFORMASI KINERJA bagian 2
RENCANA KERJA DAN KEUANGAN PD
Pengintegrasian informasi dilakukan dengan melakukan penyelarasan informasi kinerja yang ada pada dokumen-dokumen dalam ketiga sistem, yaitu: 1. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Strategis PD (Renstra PD) 2. Dokumen Perencanaan Tahunan yaitu Rencana Kerja dan Keuangan PD yang merupakan
pengintegrasian dokumen tahunan yang ada yaitu: Rencana Kerja Pemerintah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja PD (Renja PD), Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD), Penetapan Kinerja (PK) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
3. Dokumen Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) meliputi : Monev Akuntabilitas Kinerja, Monev Rencana Kerja Pembangunan Monev Rencana Kerja Anggaran.
4. Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban Tahunan meliputi: Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Laporan Kinerja PD, Laporan Keuangan Instansi pemrintah, Laporan Keuangan PD.
P e n j e l a s a n
29
Contoh : PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN
ANGKA KEMISKINAN Target : 5%
Angka Pengangguran Target : 4%
Terwujudnya penyerapan tenaga
kerja
RPJMD
kalori per kapita Target : 2100 kk
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan pangan
% keluarga memiliki Rumah Layak Huni
Target : 90%
Meningkatnya pemenuhan rumah
layak huni
APK target 100% APM target 100%
Meningkatnya pemenuhan atas
pendidikan
% Penyerapan Angkatan kerja Target : 40%
Program perluasan kesempatan kerja
Produksi padi Target : 1000juta ton
Program peningkatan
produksi pangan
rumah layak huni yang dibangun
Target : 1000 Rumah
Program pembangunan rumah murah
Rasio ruang kelas terhadap siswa
Target 1:30
Program peningkatan kualitas
sarana pendidikan
1. Pelatihan tenaga kerja IK : jumlah peserta pelatihan yg mendapat sertifikasi
DISNAKER
1. Percetakan sawah IK : luas sawah tercetak
1. Pengadaan rumah murah
IK : Jumlah rumah layak huni dibangun
1. Pembangunan sekolah
IK : Jumlah sekolah yg dibangun
RENSTRA PD
PROGRAM
KEGIATAN
DISTAN DIS PU DISDIK
Rp. 500.000.000 Rp. 1500.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000
SKPD
ANGGARAN
1. Pelatihan tenaga kerja
2. Penyaluran bantuan modal
3. dst
1. Percetakan sawah 2. Distribusi pupuk 3. dst
1. Pengadaan rumah murah
2. Subsidi rumah murah
3. dst
1. Pembangunan sekolah
2. Pemeliharaan ruang sekolah
3. dst
30
CASCADING (PENJABARAN)
• Penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan menggunakan kerangka logis;
• Digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus ditagih di tingkat dibawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan.
31
32
KERANGKA KERJA LOGIS (CASCADING) DAN PENANGGUNGJAWAB KINERJA ORGANISASI
DAERAH
SASARAN STRATEGIS SKPD
(outcome )
PD
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Impact)
Proses Pencapaian Output
Sumberdaya Yang Digunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA PD
ESELON III
ESELON IV
33
KERANGKA KERJA LOGIS DAN PENANGGUNGJAWAB KINERJA ORGANISASI
bagian 3
• Setiap sasaran pembangunan (impact), indikator kinerja dan target dalam dokumen perencanaan tingkat PEMERINTAH DAERAH (RPJMD atau RKPD), dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan di tingkat PD (Renstra atau Renja PD) berupa sasaran stategis (outcome-impact), indikator kinerja dan target;
• Setiap sasaran strategis (outcome-impact), indikator kinerja dan target PD, dijabarkan ke dalam sasaran program (outcome), indikator kinerja program dan target yang ada di masing-masing unit organisasi eselon 3 dibawahnya.
• Setiap sasaran program (outcome) unit organisasi eselon 3, dijabarkan (cascading) ke dalam sasaran kegiatan (output), indikator kinerja kegiatan dan target yang ada di masing-masing unit organisasi eselon 4/unit kerja mandiri dibawahnya.
• Setiap sasaran kegiatan (output) digunakan dasar untuk merencanakan berbagai proses yang akan dilakukan dan besarnya sumberdaya yang diperlukan (dana dan lainnya) dalam upaya untuk menghasilkan output.
Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment).
P e n j e l a s a n
Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Pemerintah Daerah
3
4
Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
BAPPEDA Sasaran: Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya.
DINAS PERTANIAN Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian.
DINAS PU Sasaran: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana
Dinas Kop. & UKM Sasaran: Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja:
% Lahan pertanian terhadap luas wilayah
Indikator Kinerja: Jumlah produksi pertanian
Indikator Kinerja: Panjang jalan dengan kualitas baik.
Indikator Kinerja: Jumlah koperasi aktif.
Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya.
Kegiatan: •Menerapkan teknologi pertanian. •Penggunaan bibit unggul.
Kegiatan: •Membangun sarana irigasi. •Membangun sarana pengangkutan hasil pertanian
Kegiatan: Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian.
34
Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Perangkat Daerah
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi
INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000 Ton
Hal-hal apa saja yang mempengaruhi
tingkat produksi pertanian? Tanyakan kepada ahlinya
?
1. Luas Lahan 2. Kualitas Bibit 3. Ketepatan waktu tanam (periode, iklim) 4. Ketepatan penggunaan pupuk 5. Penggunaan teknologi 6. Serangan hama/penyakit
35
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi
INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000 Ton
S 1 Meningkatnya luasan lahan siap tanam
IK 1.1 Luasan lahan siap tanam Target X Hektar
S 2 Meningkatnya penggunaan bibit unggul
IK 2.1 Persentase petani yang menggunakan bibit unggul
Target X%
S 3 Meningkatnya penggunaan teknologi
IK 3.1 Persentase petani yang menggunakan teknologi X
Target X%
36
Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Perangkat Daerah
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi
INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000 Ton
S 2 Meningkatnya penggunaan bibit unggul
IK 2.1 Persentase petani yang menggunakan bibit unggul
Target X%
S 1 Tersalurkannya bantuan bibit unggul
IK 1.1 Jumlah bibit unggul yang disalurkan Target xx
S 2 Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul
IK 2.1 Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul
Target xx petani
37
Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Perangkat Daerah
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi
INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000 Ton
S 2 Meningkatnya penggunaan bibit unggul
IK 2.1 Persentase petani yang menggunakan bibit unggul
Target X%
S 1 Tersalurkannya bantuan bibit unggul
IK 1.1 Jumlah bibit unggul yang disalurkan Target xx
S 2 Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul
IK 2.1 Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul
Target xx petani
Kepala SKPD
Kepala Bidang
Kepala Seksi
38
Contoh : Cascading Sederhana Untuk Tingkat Perangkat Daerah
39
NO PROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Peningkatan Penggunaan Bibit Unggul
Persentase petani yang menggunakan bibit unggul
.... % Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul
Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul
..... orang
Pendataan petani yang belum mengikuti sosialisasi
√
Menyiapkan materi sosialisasi
√
Monev pelaksanaan penggunaan bibit unggul
√
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya Produksi Tanaman
pangan
% Pertumbuhan produksi Tanaman Pangan - - - 10%
RENCANA AKSI
40
Sistem Informasi Manajemen Kinerja
SKPD
SKPD
SKPD
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA
Input Pengukuran Pelaporan Monev Reward/
punishment
41
PEMANFAATAN APLIKASI/IT
• Pastikan isi/substansi sudah benar. • Paksa SKPD untuk menginput secara berkala, berikan batas
waktu input. • Berikan kolom penjelasan kenapa kinerja tercapai dan tidak
tercapai. • Aplikasi harus mampu menerjemahkan logika cascading,
alur dokumen, dan konsistensi data. • Aplikasi akan menjadi media monitoring dan evaluasi,
aplikasi sebaiknya memiliki tampilan dashboard. • Jadikan aplikasi sebagai sarana monev kinerja berkala oleh
Sekda/Kepala Daerah. • Manfaatkan sebagai bahan data reward and punishment • Media transparansi kepada publik.
42
43
Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
1. Memastikan Instansi Pemerintah/SKPD/OPD memiliki ukuran outcome yang jelas dan terukur.
2. Menjabarkan sasaran/outcome/hasil ke outcome terinci yang mendukung terbentuknya outcome tingkat instansi.
3. Menentukan proses bisnis yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencapai outcome.
4. Melakukan identifikasi, analisa dan mengurangi kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan proses bisnis yang seharusnya.
5. Melakukan identifikasi, analisa dan mengurangi output/komponen dan belanja yang tidak relevan dengan maksud kegiatan.
44
Sasaran Strategis /Result
Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
Indikator
Target
Sasaran Strategis /Result
Indikator
Target
1
pastikan sasaran strategis berorientasi hasil, dan jelas ukurannya
Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
45
Sasaran Strategis /Result
Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
Indikator
Target
Sasaran Strategis /Result
Indikator
Target
Sasaran Indikator
Target Sasaran
Indikator
Target Sasaran
Indikator
Target
Sasaran Indikator
Target Sasaran
Indikator
Target Sasaran
Indikator
Target
2
Jabarkan ke outcome terinci yang mendukung terciptanya outcome tingkat instansi
Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
©oaching 46
3
Menentukan proses bisnis yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencapai outcome
Proses A
Indikator Target
Proses B
Indikator Target
Proses C
Indikator Target
Proses Bisnis
Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
©oaching 47
4 Mengurangi kegiatan yang tidak relevan dengan upaya pencapaian outcome
Proses A
Indikator Target
Proses B
Indikator Target
Proses C
Indikator Target
Proses Bisnis
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
Kegiatan Existing
Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
©oaching 48
Program
Kegiatan
Anggaran
Output/Komponen
Belanja
Kegiatan
Anggaran
Output/Komponen
Belanja
5
Identifikasi, analisa dan mengurangi output/komponen dan belanja yang tidak relevan dengan maksud kegiatan
Contoh: • Belanja komputer pada kegiatan
pengadaan bibit • Belanja ATK pada kegiatan
teknis yang sebenarnya sudah ada di kegiatan dukungan
• Belanja perjalanan dinas yang berlebihan (tidak sesuai dengan proses kegiatan)
Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
©oaching 49
CONTOH Program/Kegiatan Tidak Terkait dengan Pencapaian Sasaran/Hasil
Sasaran Pembangunan
Nasional
GO
ALS
Program
Kegiatan
Anggaran
AC
TIV
ITY
Sasaran Strategis: Meningkatnya Prestasi Olahraga Indikator : Perolehan medali pada event internasional
Program Pembibitan dan IPTEK Olahraga
Kegiatan Fasilitasi Diseminasi IPTEK Olahraga
Rp. xxx.xxx.,-
Sasaran Strategis /Result
Tidak/ Kurang
Berdampak
Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
50
SASARAN: Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
Indikator: % penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
PROGRAM: Program upaya kesehatan masyarakat
Indikator: • % penduduk yang memiliki jaminan kesehatan; • Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat
KEGIATAN: Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Indikator: Jumlah Petugas Analis Puskesmas yang mengikuti Workshop Pemantapan Penggunaan Alat Laboratorium
Anggaran: Rp40,000,000
KEGIATAN: Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Indikator: Jumlah Puskesmas yang Dibina
Anggaran: Rp126,000,000
Program/Kegiatan tidak memiliki kaitan langsung dengan Pencapaian Sasaran
KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Indikator: Jumlah puskesmas yang mengikuti pertemuan
Anggaran: Rp5,428,000,000
CONTOH INEFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
©oaching 51
SASARAN: Meningkatnya Prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
Indikator: Perolehan medali pada multi event olahraga internasional
Kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki kaitan dengan pencapaian sasaran strategis
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Prestasi olahraga di tingkat regional dan insternasional
Indikator: Perolehan medali pada multi event olahraga internasional
SASARAN KEGIATAN: Pembibitan dan IPTEK Olahraga
Indikator: • Jumlah naskah kebijakan • Jumlah fasilitasi bidang pengkajian iptek olahraga • Jumlah fasilitas uji coba dan pendayagunaan iptek olahraga • Jumlah fasilitas desiminasi iptek olahraga
Anggaran: Rp22.886.000.000
CONTOH INEFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
©oaching 52
53
EVALUASI INTERNAL
Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap penerapan
manajemen kinerja.
• Apakah terdapat pedoman evaluasi internal.
• Kualitas pehamahaman evaluator internal.
• Kualitas rekomendasi perbaikan yang diusulkan kepada unit kerja.
• Apakah terdapat monitoring pencapaian kinerja.
• Apakah terdapat evaluasi program kegiatan.
Evaluasi internal atas unit kerja
54
Memperoleh informasi tentang implementasi
Sistem AKIP
Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Memberikan saran perbaikan untuk
peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas
instansi pemerintah
Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya
TUJUAN EVALUASI
55
RUANG LINGKUP EVALUASI
Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP dan Pencapaian Kinerja Instansi
Evaluasi penerapan SAKIP mempertimbangkan upaya atau kemajuan yang telah dicapai sampai dengan pembahasan hasil evaluasi
Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi
Evaluasi dilakukan terhadap seluruh SKPD kabupaten / kota yang telah Menyampaikan Laporan Kinerja
A B C D
80% Penerapan
Sistem AKIP
20% capaian kinerja
2017 2018
progres evaluasi
56
PERENCANAAN KINERJA
• Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik dilevel outcome, output maupun input.
PENGUKURAN KINERJA
• Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya.
PELAPORAN KINERJA
• Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi.
EVALUASI KINERJA
• Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi
CAPAIAN KINERJA
• Capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pada kurun waktu satu tahun.
30 25
10 15
20
KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI
57
SKOR PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNTUK SKPD
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi
FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN
6% 15% 9%
5% 12,5% 7,5%
3% 7,5% 4,5%
2% 5% 3%
Sistem AKIP TOTAL
30%
25%
15%
10%
80%
CAPAIAN KINERJA OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTAL
7,5% 12,5% - 20%
58
59
HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP PEMKAB. MAGETAN TAHUN 2017
KOMPONEN BOBOT TAHUN 2016 TAHUN 2017
PERENCANAAN 30 21.76 21.88
PENGUKURAN 25 12.89 16.82
PELAPORAN 15 10.57 9.59
EVALUASI KINERJA 10 4.34 4.59
CAPAIAN KINERJA 20 11.75 9.06
TOTAL 100 61.33 61.94
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA B B
60
REKOMENDASI EVALUASI SAKIP PEMKAB. MAGETAN TAHUN 2017
1. Kepada Bappeda untuk memastikan tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan;
2. Menyusun, mereviu dan menyempurnakan IKU dan IKI setiap OPD dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan pemilik IKU dan IKI tersebut dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh OPD mempertanggungjawabkan kinerja terlebih dahulu sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh OPD dapat mengaitkan kinerja utama dengan penganggarannya;
4. Kepada Bagian Organisasi, untuk memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat Kepala OPD, eselon III, IV, sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin;
61
Lanjutan……..
5. Melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada masing-masing tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward and recognition) atas capaian kinerja yang pantas;
6. Agar Bappeda bersama Tim Perencana Daerah bisa mengkaitkan antara program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Tema Pembangun Pemerintah Daerah berikut dengan alokasi anggarannya. Meningkatkan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan. Bappeda harus memastikan keberhasilan maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan di akhir periode RPJMD;
7. Meningkatkan kualitas isi dan penyajian informasi kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), antara lain menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome, melakukan pembandingan data kinerja secara memadai serta menyajikan informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya (cost per outcome);
62
8. Agar Inspektorat memastikan tersedianya evaluator yang cukup terlatih untuk
meningkatkan kualitas hasil evaluasinya; 9. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi elektronik SAKIP untuk memudahkan
pengumpulan data dan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu diunggahnya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik dalam laman resmi dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (up dated); dan
10. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sampai dengan saat ini.
Lanjutan……..
MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP
No. ITEM AA A BB B CC C D
1 Jumlah Sampling unit kerja 100% 100% 75% 50% Hanya
yang wajib
Hanya
yang wajib
Hanya
yang wajib
2 Indikator Kinerja Utama:
Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada
Unit Kerja/SKPD Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada
3 Persentase Unit Kerja yang
sudah baik implementasi
SAKIP nya (pemenuhan,
kualitas, dan pemanfaatannya)
100% 100% 75% 25% Hanya
yang wajib X X
4 Cascade IKU 100% hingga
ke level
individu dan
sudah baik
100% hingga
ke level
Struktural
terendah dan
sudah baik
50% hingga
level
struktural
terendah dan
sudah baik
Hanya
yang wajib X X X
5 Pemanfaatan IKU (contoh:
digunakan sebagai dasar
pemberian reward and
punishment, penilaian kinerja)
Sudah Sangat
Baik
Sudah Sangat
Baik
Sudah
dimulai X X X X
6 Budaya Kinerja Sudah sangat
terasa di
seluruh unit
kerja
Sudah sangat
terasa
Sudah mulai
terasa X X X X
63
MEMBANGUN KOMITMEN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN
JAJARANNYA
64
IJEN CRATER 65