PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RRUUMMAAHH SSAAKKIITT UUMMUUMM DDAAEERRAAHH Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram
Kode Post : 83232 Email:[email protected]. Website:rsud.ntbprov.go.id
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 821.29/147/RSUDP/2018
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi NTB dengan Keputusan Direktur RSUD Provinsi NTB;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tk. 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor :
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang 32 Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-
undangan.
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
8. Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 200 9
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038)
10. Keputusan Menteri Kesehatan No 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang
Pedoman Audit Medis
11. Keputusan Menteri Kesehatan No 129/MENKES/SK/II/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
12. Peraturan Menteri Kesehatan No 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang
Standar Pelayanan Kedokteran
13. Peraturan Menteri Kesehatan No 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang
Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
14. Peraturan Meneteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
perijinan rumah sakit.
15. Peraturan Meneteri kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang
Akreditasi Rumah Sakit
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Insepktorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun
2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 37 Tahun 2011
Tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSU Provinsi NTB.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.
KEDUA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB meliputi
komponen :
a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. sistem, mekanisme dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/tarif;
f. produk pelayanan;
g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
h. kompetensi pelaksana;
i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
k. jumlah pelaksana;
l. jaminan pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
n. evaluasi kinerja pelaksana.
KETIGA : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan
2. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap
3. Standar Pelayanan Rawat Jalan
4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Medical Check Up (MCU)
5. Standar Pelayanan Rawat Inap
6. Standar Pelayanan Gawat Darurat
7. Standar Pelayanan Ambulance
8. Standar Pelayanan Pemeriksaan Foto Rontgen Konvensional
9. Standar Pelayanan Pemeriksaan CT Scan
10. Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
11. Standar Pelayanan Resep
12. Standar Pelayanan Pasien Operasi
13. Standar Pelayanan Konsultasi Rawat Jalan
14. Standar Pelayanan Konsultasi Rawat Inap
15. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Terpadu
16. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kelahiran
17. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kematian
18. Standar Pelayanan Pembuatan Visum Et Repertum
19. Standar Pelayanan Mobil Jenazah
20. Standar Pelayanan Kasir Rawat Jalan
21. Standar Pelayanan Kasir Rawat Inap
22. Standar Pelayanan Keterapian Fisik Dan Rehabilitasi Medis
23. Standar Pelayanan Intensive Care
24. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Pengambilan Data
25. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Penelitian
26. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Pemakaian Ruangan Laboratorium
di Instalasi Litbangkes
27. Standar Pelayanan Penerbitan Ethical Clearence
KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan
ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB;
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal :
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19740621 200212 1 007
Lampiran Keputusan Direktur RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : / /RSUDP/2018
Tanggal :
Tentang : STANDAR PELAYANAN DI RSUD PROVINSI NTB
I. GAMBARAN UMUM
Sesuai dengan UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa
Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang
sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang
harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat
semakin kompleksnya permasalahan. Sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayan publik
masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan k ebutuhan dan perubahan di
berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa
disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang
berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara
itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global
yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi,
investasi, dan perdagangan .
Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabanya adalah untuk
dapat memberikan pelayanan kepada msyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehinga
keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen
dai mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama
oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan
mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan
kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna
mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB merupakan sarana pelayanan kesehatan
masyarakat (public services) yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan secara komprehensif,
terpadu dan efisien serta dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu terjangkau secara adil
dan merata, baik pelayanan yang bersifat dasar, spesialistik maupun subspesialistik.
Sebagai salah satu unsur penunjang pada Pemerintah Provinsi NTB, Rumah Sakit Umum
Daerah Provinsi NTB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh tiga orang Wakil Direktur yang bertanggung
jawab kepada Direktur.
A. IDENTITAS
Secara resmi RSUD Provinsi NTB telah direlokasi pada tanggal 17 Desember 2015,
sehingga terjadi perubahan alamat RSUD Provinsi NTB.
a. Nomor Kode Rumah Sakit : 52 71 010
b. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat
c. Alamat : : Jalan Praburangkasari Dasan Cermen
d. Kecamatan : Cakranegara
e. Kabupaten/Kota : Mataram
f. Provinsi : Nusa Tenggara Barat (NTB)
g. Telepon : (370) 7502424
h. E-mail : [email protected]
i. Web : rsud.ntbprov.go.id
j. Kelas Rumah Sakit : Type B Pendidikan, sesuai SK Menkes
RI nomor 13/MENKES/SK/I/2005
k. Status Penggunaan : RSUDP
l. Pemilik/Pengelola : Pemerintah Provinsi NTB
Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien merupakan hal utama dalam manajemen
rumah sakit saat ini. RSUD Provinsi NTB juga berupaya melaksanakan peningkatan mutu dan
keselamatan pasien sesuai standar yang ditetapkan. Upaya tersebut harus sesuai dengan misi dan
visi RSUD Provinsi NTB. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) dilaksanakan
berdasarkan nilai dan motto RSUD Provinsi NTB. PMKP ini juga bertujuan untuk melaksanakan
perencanaan strategi RSUD Provinsi NTB. Adapun visi, misi, dan motto RSUD Provinsi NTB
adalah sebagai berikut:
A. VISI :
Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di
Indonesia Timur.
B. MISI :
a. Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelayanan kedokteran yang profesional selaras
dengan perkembangan Iptekdok
b. Meningkatkan kelancaran dan kemudahan pelayanan asuhan keperawatan yang
komprehensif
c. Mendorong kelancaran dan ketertiban administrasi ketatausahaan yang paripurna
d. Mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan
e. Memantapkan keterpaduan dan keseimbangan perencanaan program
f. Mengembangkan ketersediaan, kemampuan dan keterampilan tenaga medis/non medis
g. Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data hasil penelitian
C. FALSAFAH
Rumah Sakit sebagai instansi yang bergerak dibidangpelayanan kesehatan masyarakat
mempunyai falsafah ˝sebagai organisasi yang melaksanakan fungsi sosial, profesional dan etis
dengan pengelolaan yang ekonomis sejalan dengan praktek bisnis yang sehat guna
meningkatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat”.
“ Kecepatan, Ketepatan, Keramahan dan Kesembuhan akan bermuara pada
Kepuasan bersama ( 4 K for K baca four K for K)”
D. NILAI :
Penerapan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi nilai-nilai dasar Rumah Sakit,
yang meliputi:
a. kejujuran ;
b. etika;
c. integritas;
d. profesionalisme;
e. kerjasama ;
f. kemitraan;
g. keadilan;
h. kemandirian;
i. inovasi dan
j. tulus ikhlas.
E. TUJUAN :
Rumah Sakit sebagai PPK-BLUD memiliki tujuan :
a. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan
pelayanan kesehatan khusus, pelayanan tambahan yang didasarkan kepada nilai-nilai
kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan, pemerataan, perlindungan dan
keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial yang aman, rasional, efisien dan nyaman
(comfort) bagi para pelanggannya.
b. terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan sumber daya
manusia kesehatan yang terintegrasi dengan aktifitas pelayanan.
F. MOTO :
Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepadamasyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi NTB menerapkan motto ˝Melayani dengan Tulus dan Santun˝.
a. Tulus : benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, bersih hati
b. Santun : sabar, tenang sopan, halus, baik budi bahasa dan tingkah lakunya, penuh rasa belas
kasihan; suka menolong
II. DASAR HUKUM
Penyelenggaraan operasional RSUD Provinsi NTB berdasarkan pada:
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
4. Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Keputusan Menteri Kesehatan No 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit
Medis
7. Keputusan Menteri Kesehatan No 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan No 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan
Kedokteran
9. Peraturan Menteri Kesehatan No 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan
Pasien Rumah Sakit;
10. Peraturan Meneteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah
sakit.
11. Peraturan Meneteri kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insepktorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 37 Tahun 2011 Tentang Penerapan
Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSU
Provinsi NTB
Secara tehnis unit pelayanan di RSUD Provinsi NTB berpedoman pada
kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertical di jaj aran Pemerintah
Daerah dan Kemenerian Dalam Negeri, secara tehnis terkait dengan Kementerian Kesehatan
serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akrditasi Rumah
Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sa kit di
Indoensia.
III. SARANA dan PRASARANA
Gambaran sarana dan prasarana RSUD Provinsi NTB dibawah ini merupakan sarana dan
prasarana di RSUD Prov. NTB di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Cakranegara Mataram.
1. Kapasitas TT di RSUD Provinsi NTB
Berdasarkan SK Direktur No.821/205/RSUDP/2017, Tanggal 30 Nopember 2017 tentang
Penempatan Fasilitas Tempat Tidur Pada RSUD Prov. NTB, RSUD Prov. NTB memiliki kapasitas
tempat tidur sebanyak 362 tempat tidur. Adapun penempatan fasilitas tempat tidur pada RSUD
Prov. NTB dapat di lihat pada tabel berikut :
Kapasitas tempat tidur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
NO RUANGAN
KELAS KEPERAWATAN
Jumlah Ket Super
VIP
VIP
A
VIP
B
Kelas
I
Kelas
II
Kelas
III
1 Pantai Senggigi 2 4 6
2 Pantai Kuta 16 16
3 Pantai Lakey 8 8 8
4 Pantai Tanjung An 32 32
5 Gili Nanggu 6 28 34
6 Gili Moyo 34 34
7 Gili Gede 32 32
8 Gili Air 32 32
9 Gili Trawangan 35 35
10 Teratai
11 Segara Anak 2 8 17 27
12 Otak Kokok 33 33
13 Sendang Gile 6 6 7 19
JUMLAH 2 28 8 40 53 185 316
INTEINSIVE CARE
14 ICU 4
15 ICCU 4
16 NICU 22
JUMLAH 30
INTERMEDIATE CARE
17 Intermediate Care 16
TOTAL 362
Sk Direktur No.821/205/RSUDP/2017
2. Kondisi Sarana dan Prasarana RSUD Provinsi NTB Tahun 2017
RSUD Provinsi NTB memiliki berbagai sarana dan prasarana, namun kondisi sarana dan
prasarana tersebut ada yang sesuai dengan standar RS dan ada yang tidak sesuai dengan standar RS.
Adapun kondisi sarana dan prasarana RSUD Provinsi NTB dapat di lihat pada tabel berikut :
Kondisi Sarana dan Prasarana RSUD Provinsi NTB Tahun 2017
No Sarana / Prasarana
Kondisi Sarana Prasarana
Sesuai
standar
Tidak
Sesuai
Standar
Tidak
Ada
1 Bangunan/Ruang Gawat Darurat √
2 Bangunan/Ruang Rawat Jalan √
3 Bangunan/Ruang Rawat Inap √
4 Bangunan/Ruang Bedah/Kamar Operasi √
5 Bangunan/Ruang Rawat Intensif √
6 Bangunan/Ruang Isolasi √
7 Bangunan/Ruang Radiologi √
8 Bangunan/Ruang Laboratorium Klinik √
9 Bangunan/Ruang Farmasi √
10 Bangunan/Ruang Gizi √
11 Bangunan/Ruang Rehabilitasi Medik √
12 Bangunan/Ruang Pemeliharaan Sarana
Prasarana √
13 Bangunan/Ruang Pengelolaan Limbah √
14 Bangunan/Ruang Sterilisasi √
15 Bangunan/Ruang Laundry √
16 Bangunan/Ruang Pemulasaran Jenazah √
17 Bangunan/Ruang Administrasi √
18 Bangunan/Ruang Gudang √
19 Bangunan/Ruang Sanitasi √
20 Bangunan/Ruang Ambulans √
21 Ruang Komite Medis √
22 Ruang PKMRS √
23 Ruang Perpustakaan √
24 Ruang Jaga Ko Ass √
25 Ruang Pertemuan √
26 Bangunan/Ruang Diklat √
27 Sistem Informasi Rumah Sakit √
28 Listrik/Genset √
29 Air √
30 Gas Medis √
31 Limbah Cair √
32 Limbah Padat √
33 Penanganan Kebakaran √
34 Perangkat Komunikasi (24 jam) √
35 Tempat Tidur √ Sumber: Bag Perlengkapan RSU Prov. NTB
3. Gambaran Peralatan RSUD Provinsi NTB
Selain Sarana dan prasarana, RSUD Provinsi NTB juga memiliki berbagai peralatan yang
ditempatkan di masing-masing unit pelayanan. Adapun kondisi peralatan yang dimiliki oleh RSUD
Provinsi NTB sebagai berikut :
Gambaran Kondisi Peralatan RSUD Provinsi NTB Tahun 2017
No Pelayanan
Kondisi Peralatan
Sesuai
Standar
Tidak
Sesuai
Standar
Tidak
Ada
1 Pelayanan Obstetri Gynecology
- Rawat Jalan √
- Kamar Bersalin √
- Gawat Darurat √
- Rawat Inap √
- Ruang Perinatologi √
2 Pelayanan Anak
- Rawat Jalan √
- Rawat Inap √
3 Pelayanan Penyakit Dalam
- Rawat Jalan √
- Rawat Inap √
4 Pelayanan Jantung & Pembuluh Darah
- Rawat Jalan √
- Rawat Inap √
5 Pelayanan Bedah
- Rawat Jalan √
- Rawat Inap √
- Ruang Operasi/Bedah √
6 Pelayanan Mata
- Rawat Jalan √
- Rawat Inap √
- Ruang Operasi Mata √
7 Pelayanan THT
- Rawat Jalan √
- Rawat Inap √
- Ruang Operasi THT √
8 Pelayanan Kulit & Kelamin
- Rawat Jalan √
- Rawat Inap √
9 Pelayanan Gigi & Mulut
- Rawat Jalan √
10 Pelayanan Saraf
- Rawat Jalan √
- Rawat Inap √
11 Pelayanan Jiwa
- Rawat Jalan √
- Rawat Inap √
12 Pelayanan Gawat Darurat √
13 Kamar Operasi (Bedah Sentral) √
14 Perawatan Intensif √
15 Pelayanan Keperawatan √
16 Pelayanan Anestesi dan Reanimasi √
17 Pelayanan Laboratorium √
18 Pelayanan Radiologi √
19 Pelayanan Rehabilitasi Medik √
20 Pelayanan Keterapian Fisik √
21 Pelayanan Farmasi √
22 Pelayanan Gizi √ Sumber: Bag Perlengkapan RSU Prov. NTB
IV. KOMPETENSI PELAKSANA
Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Provinsi NTB adalah merupakan variable
kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh RSUD Provinsi NTB.
Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/
sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan beringritas pada institusi, Bangsa dan
Negara. Setiap pegawai yang bertugas di RSUD Provinsi NTB akan menjalani kredensial
baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.
Dua puluh jenis jabatan fungsional khusus (bukan fungsional umum) memiliki strata yang
berbeda-beda. Distribusi SDM Fungsional Khusus RSUD Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel
berikut:
Distribusi SDM Fungsional Khusus RSUD Provinsi NTB Tahun 2017
NO JENIS JABATAN
FUNGSIONAL KHUSUS
JUMLAH TOTAL
Laki-laki Perempuan
1 Dokter Spesialis 29 20 49
2 Dokter Umum 14 29 43
3 Dokter Gigi 2 3 5
4 Paramedis Keperawatan 107 275 382
5 Paramedis Non Keperawatan 52 104 156
J u m l a h 204 431 635
% 32.13% 67.87% 100.00% Sumber: Bag. Umum dan Kepegawaian
Berdasarkan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS, bahwa
kebutuhan dokter spesialis RS Tipe B sebanyak 56 orang, sementara yang ada saat ini di RSUD
Provinsi NTB sebanyak 49 orang. Ketersediaan dokter spesialis di RSUD Provinsi NTB dapat
dilihat pada tabel berikut:
Dokter Spesialis RSU Provinsi NTB Berdasarkan Spesialisasi Tahun 2017
No Nama Spesialisasi L P Jumlah
(Orang)
1 Spesialis Anak (DSA) 3 3 6
2 Spesialis Anestesi (DSAN) 4 4
3 Spesialis Bedah (DSB) 7 7
4 Spesialis Bedah Mulut (DSBM) 1 1
5 Spesialis Emergency (DSEm) 1 1
6 Spesialis Forensik (DSF) 1 1
7 Spesialis Jantung (DSJ) 2 2
8
Spesialis Keterapian Fisik dan Rehabilitasi
(DSKFR)
2 2
9 Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK) 1 1 2
10 Spesialis Mata (DSM) 1 1 2
11 Spesialis Obgyn (DSOG) 5 5
12 Spesialis Otrhopedi (DSBO) 1 1
13 Spesialis Paru (DSP) 1 1 2
14 Spesialis Patologi Klinik (DSPK) 1 1
15 Spesialis Penyakit Dalam (DSPD) 4 4
16 Spesialis Radiologi (DSR) 1 1 2
17 Spesialis Syaraf (DSS) 1 1 2
18 Spesialis THT (DTHT) 2 1 3
19 Spesialis Urologi (DSU) 1 1
J u m l a h 29 20 49
Sumber: Bag. Umum dan Kepegawaian
Sebagai rumah sakit type B pendidikan yang akan menuju RS type A, RSUD Provinsi NTB
berusaha memenuhi kebutuhan dokter, terutama dokter spesialis maupun sub spesialis. Menjadi RS
Type A, berdasarkan Permenkes no. 56 tahun 2014 RSUD Provinsi NTB akan membutuhkan SDM
dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis maupun subspesialis. Adapun rincian dokter yang
dibutuhkan adalah :
Rincian Kebutuhan SDM Dokter menurut Permenkes No. 56 Tahun 2014.
No
Nama Dokter Jumlah
Kebutuhan SDM
Pelayanan Medik Dasar
1. Dokter Umum 18
2. Dokter Gigi 4
Pelayanan Medik Spesialis Dasar
1. Penyakit Dalam 6
2. Kesehatan Anak 6
3. Bedah 6
4. Obstetri dan Gynecology 6
Pelayanan Medik Spesialis Penunjang
1. Anestesiologi 3
2. Radiologi 3
3. Patologi Klinik 3
4. Patologi Anatomi 3
5. Rahabilitasi Klinik 3
Pelayanan Medik Spesialis Lain
1. Mata 3
2. THT 3
3. Syaraf 3
4. Jantung dan Pembuluh Darah 3
5. Kulit dan Kelamin 3
6. Kedokteran Jiwa 3
7. Paru 3
No
Nama Dokter Jumlah
Kebutuhan SDM
8. Orthopedi 3
9. Urologi 3
10. Bedah Syaraf 3
11. Bedah Plastik 3
12. Kedokteran Forensik 3
Pelayanan Medik Subspesialis
1. Bedah 2
2. Penyakit Dalam 2
3. Kesehatan Anak 2
4. Obstetri dan Gynecology 2
5. Mata 2
6. THT 2
7. Jantung dan Pembuluh Darah 2
8. Kulit dan Kelamin 2
9. Jiwa 2
10. Paru 2
11. Orthopedi 2
12. Urology 2
13. Gigi dan Mulut 2
14. Syaraf 2
Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut
1. Bedah Mulut 1
2. Konservasi / endodonsi 1
3. Orthodonti 1
4. Periodonti 1
5. Prosthodonti 1
6. Pedodonsi 1
7. Penyakit Mulut 1
TOTAL 132
Sumber : Permenkes No. 56 Tahun 2014
Kekurangan SDM dokter, terutama spesialis dan sub spesialis di RSUD Provinsi NTB tetap
diupayakan melalui program pendidikan dokter umum ke jenjang dokter spesialis, dokter spesialis
ke sub spesialis baik yang didanai oleh APBD Provinsi NTB (subsidi) maupun melalui
Kementerian Kesehatan dan sponsorshiip. Disamping itu, upaya yang dilakukan oleh RSUD
Provinsi NTB dalam rangka memenuhi kekurangan SDM Dokter spesialis maupun subspesialis
antara lain melakukan kontrak dengan beberapa orang dokter spesialis yang telah pensiun dan
menjadikan dokter-dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram) sebagai
dokter paruh waktu sehubungan dengan fungsi RSU sebagai RS pengampu Fakultas Kedokteran
Universitas Mataram. Adapun rincian Dokter Paruh Waktu RSUD Provinsi NTB tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Rincian Dokter Paruh Waktu di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017
No Nama Spesialisasi L P Jumlah
1 Spesialis Anak (DSA) 1 1
2 Spesialis Bedah Syaraf (DSBS) 2 2
3 Spesialis Forensik (DSF) 1 1
4 Spesialis Jantung (DSJ) 1 1 2
5 Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK) 1 1
6 Spesialis Mata (DSM) 4 4
7 Spesialis Mikrobiologi Klinik (DSMK) 1 1
8 Spesialis Obgyn (DSOG) 1 1
9 Spesialis Paru (DSP) 1 1
10 Spesialis Penyakit Dalam (DSPD) 3 1 4
11 Spesialis Radiologi (DSR) 1 1
12 Spesialis Syaraf (DSS) 1 1
13 Spesialis THT (DTHT) 2 2
14 Spesialis Urologi (DSU) 2 2
J u m l a h 14 10 24 Sumber: Bag. Umum dan Kepegawaian
Selain dokter sebagai tenaga medis, RSUD Prov. NTB memiliki tenaga fungsional khusus
sebagai tenaga paramedis. Dalam pelaksanaan tugasnya tenaga paramedis merupakan mitra kerja
dari tim medis. Berdasarkan permenkes no. 262/Men-Kes/Per/VII/1979 tahun 1979 membedakan
tenaga paramedis menjadi 2 golongan yaitu paramedis keperawatan dan non keperawatan. Yang
termasuk dalam tenaga paramedis keperawatan berdasarkan permenkes tersebut adalah perawat dan
bidan. Kepmenkes No. 1035/Menkes/SK/XI/1998 tentang perawat gigi menjelaskan lebih lanjut
bahwa perawat gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan kelompok keperawatan.
Adapun rincian tenaga paramedis keperawatan di RSUD Prov. NTB dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Rincian Paramedis Keperawatan ASN RSUD Provinsi NTB Tahun 2017
No Nama Paramedis
Keperawatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Perawat 104 214 318
2 Perawat Gigi 3 3 6
3 Bidan 58 58
J u m l a h 107 275 382
% 28.01% 71.99% 100% Sumber: Bag. Umum dan Kepegawaian
Rincian Paramedis Keperawatan Non ASN RSUD Provinsi NTB Tahun 2017
No Nama Paramedis
Keperawatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Perawat 51 73 124
2 Perawat Gigi 1 1
3 Bidan 22 22
J u m l a h 52 95 147
% 35.37% 64.63% 100%
V. SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan
salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan
agar selalu pada po la (on the track) dalam kerangka memperjuankan visi dan misi yang
telah ditetapkan.Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan
aktifitas program dan kegiatan RSUD Provinsi NTB. RSUD Provinsi NTB telah membentuk
unit Satuan Pengawas Internal dan SPI yang ada saat ini dibentuk berdasarkan SK
direktur Nomor :
VI. JAMINAN PELAYANAN
Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan
dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan
RSUD Provinsi NTB. RSUD Provinsi NTB senantiasa selalu berupaya meningkatkan
dan memepertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini RSUD
Provinsi NTB sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite
Akreditas i Rumah Sakit) yang ada di Indoensia, dan sudah lulus dengan predikat Paripurna.
Pada masa mendatang tidak hanya berstandar Nasional maka sesuai dengan Visi Misi RSUD
Provinsi NTB akan dan sedang berupaya untuk standar Internasional, antara lain melalui
Standar ISO manajemen pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Akreditasi secara
internasional.
VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di RSUD Provinsi NTB
dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikena l dengan “Pasien Safety”. Sesuai dengan
pedoman akreditasi rumah sakit versi 2012 yang sudah dijalankan di RSUD
Provinsi NTB, maka Pasien Safety adalah merupakan upaya prioritas yang harus
dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD Provinsi NTB akan
selalu dalam keadaan safe. Sasaran pasien safety meliputi:
1 . Ketepatan identifikasi pasien ,
2. Peningkatan komunikasi yang efektif ,
3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai ,
4 . Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi,
5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan
6. Pengurangan risiko pasien jatuh.
VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan
RSUD Provinsi NTB telah menerapkan po la remunerasi. Salah satu komponennya adalah
penilaian knerja terhadap setiapa pegawai. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh
terhadap besaran nilai dari remunarasi yang akan diterimanya. Sehingga sebagai
implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di RSUD
Provinsi NTB dilakukan yang setiap bulan.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19740621 200212 1 007